Rayakan Pesta Demokrasi, AHASS Kasih Diskon Servis 30 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Turut merayakan pesta demokrasi, Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) akan memberikan apresiasi kepada konsumen yang telah menggunakan hak suaranya, berupa diskon 30 persen jasa service.

Melalui PT Wahana Artha Ritelindo (WARI), program ini diharapkan mampu mendorong konsumen untuk memberikan hak suara meraka.

Promo ini diberikan untuk seluruh konsumen Honda yang hendak melakukan layanan after sales di AHASS Wahana di Jakarta –  Tangerang dan beberapa kota di seluruh Indonesia.

“Jadi konsumen yang melakukan servis pada hari pemilihan, hanya dengan menunjukkan tinta jari pemilihan akan dapatkan potongan jasa 30 persen di 29 titik AHASS Wahana,” papar Head of Retail Wari, Budi Setiawan.

Rayakan Pesta Demokrasi, IKEA Indonesia Beri Diskon Hingga 70 Persen

Liputan6.com, Jakarta – IKEA Indonesia adalah satu dari sekian banyak brand yang turut bersuka cita menyambut pesta demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan menggelar diskon hingga 70 persen untuk produk pilihan selama periode 17-21 April 2019.

Khusus tanggal 17 April, seribu pelanggan pertama bisa menunjukkan jari sebagai bukti partisipasi dalam pemilu di Customer Service IKEA. Nantinya, pelanggan bisa mendapatkan voucher meatballs yang dapat digunakan di Restoran IKEA.

“Kami senang dapat memberi penawaran khusus hingga 70 persen untuk produk-produk tertentu pada periode 17-21 April, sehingga pelanggan kami bisa memiliki produk impian untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik,” kata Eliza Fazia selaku Country Marketing Manager IKEA Indonesia lewat siaran pers yang diterima Liputan6.comSenin, 15 April 2019. 

Produk IKEA dengan potongan harga 70 persen antara lain EKET kabinet, EKBY JARPEN ambalan rak, ALEX meja kerja, GRUNDTAL rak handuk,  ADUM karpet, INBITEEN serbet kertas, FUNGERA baki, SKAKEL stand tablet, dan masih banyak rangkaian perabot menarik lainnya untuk melengkapi kebutuhan pelanggan.

Semarak Demokrasi di Pesisir Kalimantan

Liputan6.com, Palangka Raya – Pegatan, Kecamatan Katingan Kuala. Suatu wilayah yang terletak 254 kilometer dari Kasongan, Ibu Kota Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sisi selatan itu pun juga hanya bisa diakses menggunakan transportasi air karena tidak tersedianya jalur darat.

Ada dua jalur utama yang biasa digunakan warga setempat untuk menuju ibu kota kabupaten. Pertama, jalur sungai dalam kabupaten.

Di jalur ini, warga Kecamatan Katingan Kuala, dari dermaga di desa Pegatan harus menempuh perjalanan 7-8 jam menggunakan kapal menyusuri aliran sungai Katingan hingga di pelabuhan di Desa Baun Bango, Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan.

Biaya yang dikeluarkan antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah jika menyewa longboad dengan kapasitas maksimal 18 orang sekali jalan.

Perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan mobil travel sekitar dua jam menuju ibu Kota Kasongan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Katingan dilansir Antara.

Sementara jalur kedua yang juga lebih diminati warga Kecamatan Katingan Kuala ketika menuju ibu kota kabupaten yakni memutar melewati Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari dermaga yang sama, warga desa harus menaiki perahu dengan harga tiket 150.000 per orang menuju dermaga di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan lama perjalanan 4-5 jam.

Perjalanan ini pun dilakukan dengan melewati Sungai Katingan kemudian memotong aliran sungai memanfaatkan saluran air menuju Sungai Mentaya hingga akhirnya tiba di dermaga Sampit.

Perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan jalur darat, menggunakan mobil travel sekitar tiga jam untuk sampai di Ibu Kota Kabupaten Katingan dengan biaya sekitar Rp60.000 per orang.

Kecamatan Katingan Kuala sendiri terdiri dari dua Desa yakni Pagatan Hilir Pagatan Hulu dan 14 kelurahan yakni Bakung Raya, Bumi Subur, Jaya Makmur, Kampung Baru, Kampung Melayu, Kampung Tengah, Makmur Utama, Mangun Jaya, Sebangau Jaya, Selat Baning, Setia Mulia, Singam Raya, Subur Indah dan Sungai Kaki.

Akses dari ibu kota kecamatan menuju desa dan kelurahan itu pun sebagian besar harus dilakukan menggunakan jalur sungai. Bahkan dua wilayah harus dijagkau dengan menyisir tepi laut selama kurang lebih 2-3 jam yakni Desa Sebangau Jaya dan Sungai Kaki.

Tinggi gelombang dan ancaman cuaca buruk lah yang menjadi kewaspadaan lebih bagi pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan untuk mencapai dua desa itu dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019.

Indonesia Bagikan Pengalaman Demokrasi ke Ethiopia

Jakarta – Indonesia akan berbagi pengalaman demokrasi dengan para cendekiawan Ethiopia. Ajang forum diskusi tersebut rencananya bakal digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Addis Ababa bekerja sama dengan Amani Africa, lembaga kajian terkemuka yang berpusat di Ibu Kota Ethiopia itu.

“Ethiopia perlu mendengarkan pengalaman Indonesia yang telah menjalankan proses demokrasi dengan baik dan pesat serta menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” kata Dr Solomon Dersso, Founding Director Amani Africa dalam pertemuan dengan Al Busyra Basnur, Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan African Union, organisasi 55 negara Afrika, di kantor Amani Africa, Addis Ababa, Jumat (5/4/2019) seperti dalam keterangan tertulis yang diterima.

“Demokratisasi memerlukan komitmen bersama, inklusif, waktu dan proses yang tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi suatu bangsa dalam menuju negara demokrasi,” kata Solomon.

Amani Africa adalah sebuah think tank terkemuka di Afrika bermarkas di Addis Ababa, bertujuan mendukung kebijakan terkait perdamaian dan keamanan, isu pembangunan dan pemerintahan demokratis di benua Afrika.

Menurut Solomon, dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi menjadi isu sentral bagi Ethiopia. Sejak terpilihnya Abiy Ahmed sebagai Perdana Menteri Ethiopia April 2018, proses reformasi dan promosi demokrasi menjadi prioritas pemerintah Ethiopia.

Dalam penjelasannya kepada Dubes Al Busyra, yang didampingi oleh Fungsi Politik KBRI Addis Ababa, Christine Refina, Solomon mengatakan sejumlah langkah reformasi dilakukan meliputi keterbukaan politik, penegakan hukum, kebebasan pers dan penegakan hak asasi manusia.

Pada pertemuan itu, Dubes Al Busyra menjelaskan situasi terkini di Indonesia, khususnya di bidang perdamaian dan demokrasi. Termasuk Bali Demokrasi Forum (BDF), forum diskusi demokrasi tahunan tingkat menteri yang diinisiasi Indonesia pada 2008.

Mantan Konsul Jenderal RI di Houston, Amerika Serikat, itu juga memaparkan peran Indonesia dalam misi-misi perdamaian internasional. Disampaikan pula prioritas Indonesia yang saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB).

Solomon menegaskan Amani Africa siap mendukung Indonesia, terutama dengan berbagi informasi pembahasan isu perdamaian dan keamanan di Peace and Security Council (PSC) Uni Afrika.
(gbr/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keluarga Uno di Gorontalo Dukung Jokowi, BPN Prabowo: Acting Saja

Jakarta – Capres petahaha Joko Widodo mendapat dukungan dari keluarga Uno, yang merupakan keluarga dari cawapres saingannya, Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga pun mengaku tak masalah.

“Uno itu kan nama family name. Besar sekali. Sangat besar sekali. Seperti Luhut Binsar Pandjaitan. Apa semua marga Pandjaitan mendukung Pak Luhut? Kan nggak harus. Jadi biasa, kita kan nggak bisa mengontrol pilihan politik keluarga,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Ini uno yang mana? bagian tengah, depan belakang?” imbuhnya.


Dian mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa. Hal itu menunjukkan warna demokrasi yang dewasa di Indonesia. Namun, menurutnya, hal itu tak menutupi banjirnya dukungan masyarakat kepada Sandiaga.

“Ini warna demokrasi. Kita nggak harus sama. Ini bagaimana berdemokrasi secara dewasa. Tapi pendukung Mas Sandi ini lebih besar dari yang nggak (dukung). Mas Sandi ini luar biasa, dari pengusaha yang tidak dikenal, jadi cawagub, hingga cawapres,” katanya.

“Kalau mas Sandi muncul, (pendukung) histeris. Saya nggak kecil hati. Ini dinamika dalam keluarga, bukti demokrasi dalam keluarga dan Indonesia,” imbuh Dian.

Selain itu, menurut Politikus PAN itu, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, dia meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” katanya.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.

Seperti diketahui, keluarga Uno di Gorontalo mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi. Jokowi pun hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono Uno mengungkap mengapa tak mendukung saudaranya di Pilpres. Sepanjang pembacaan deklarasi yang digelar di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2) malam itu, teriakan Jokowi menggema ke seluruh ruangan.

“Mencermati kinerja pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo selama hampir satu periode ini, terutama perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo, yang sungguh-sungguh telah kami rasakan selama ini, maka kami keluarga Uno telah bersepakat untuk mendukung sekali lagi Bapak Jokowi sebagai Presiden RI,” ungkap Rudi Uno.

“Memang kami menyadari ada salah satu bagian dari keluarga besar kami yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden/wakil presiden saat ini. Namun dengan besar hati, kami harus menyampaikan bahwa kepentingan bangsa dan negara sungguh jauh lebih penting dari sekadar kepentingan keluarga,” sambungnya.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kenalkan! Eha Penjual Kopi Starling di Cilegon Nekat Jadi Caleg

Cilegon – Caleg DPRD Kota Cilegon dapil 1 Cibeber-Cilegon dari PPP, Eha Soleha (44) sehari-hari menjadi pedagang starling alias Starbuck Keliling alias kopi keliling. Namun, hal itu tidak mengurungkannya maju ke panggung demokrasi.

Eha tinggal di kontrakan petak sekitar 500 meter dari Pasar Induk Kranggot. Ia tinggal bersama kedua orang tua dan anaknya yang masih berumur kira-kira 12 tahun.

Tak ada kursi di ruangan. Televisi tabung seadanya disimpan di lantai. Di beberapa tempat, terlihat pakaian dan mukena bergelantungan.

Setiap hari, ia berjualan di pasar mulai pukul 01.00 WIB dini hari sampai 08.00 WIB pagi. Dari kediamannya, ia bawa 3 termos dan keranjang berisi kopi saset.
Tengah malam jelang fajar adalah waktu paling efektif jualan kopi di pasar karena banyak pelanggan. Pekerjaan ini, sudah dilakukan hampir tiga tahun dengan penghasilan Rp 75 ribu perhari.

Pada pertengahan tahun lalu, Eha bercerita ada pelanggannya tiba-tiba menawarinya menjadi caleg di PPP. Pelanggan tukang sayur itu kebetulan pengurus PAC Kecamatan Cibeber yang sedang mencari sosok caleg perempuan. Meski sempat ragu, ia malah tertarik ikut.

“Saya ditawari teman, saya bilang nggak punya uang. Katanya udah nggak apa-apa, saya diminta beberapa kali, ditelponin, ya udah saya hormati (terima),” kata Eha saat ditemui detikcom di Cilegon, Banten, Jumat (1/3/2019).

Rencana pencalegan ini rupanya sempat ditentang oleh keluarga. Eha diminta mundur karena tak punya modal. Tapi terlanjur mendaftar dan lolos daftar calon tetap (DCT), ia memutuskan untuk terus maju.

“Yah mau gimana lagi, kalau orang tua mah ngedoain aja,” kata orang tua Eha menimpali.

Sejak resmi jadi caleg itulah Eha mengaku semangat melakukan kampanye di pasar. Waktu berjualan ia manfaatkan untuk memperkenalkan diri sebagai caleg dari PPP nomor urut 6. Respons pelanggan menurutnya rata-rata terkejut, bahkan ada yang tidak percaya.

“Walah caleg kopi. Eh ada uangnya nggak. Emangnya punya uang nyaleg,” kata Eha menirukan suara pelanggannya.

“Doain saya sih, kata saya. Terus saya jalan lagi” ujarnya.

Kampanye di pasar itu ia juga sering bagi-bagi stiker dan kartu nama. Ia mengaku dimodali partai untuk dua barang ini. Ia mengaku memang tidak punya modal selain dari jualan kopi keliling.

(bri/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wiranto: Pilih Pemimpin Harus yang Punya Pengalaman

Liputan6.com, Batam – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan perbedaan pilihan dalam pemilu jangan sampai merusak persatuan.

“Pilihan boleh beda tetapi persatuan harus terjaga. Kalau pilihan beda tidak ada pemilu, sistem suatu negara demokrasi harus pemilu,” kata Wiranto di Batam, Kamis (28/2/2019).

Menurut dia, perbedaan dalam sistem demokrasi dipaksa oleh satu kontitusi. Hal itu berbeda dengan sistem monarki atau kerajaan. Untuk itu, tidak patut jika pesta demokrasi diwarnai dengan konflik, memfitnah mencela menjelek-jelekkan.

“Pemilu itu memilih pemimpin. Pemimpin inilah yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap Rakyatnya,” ujar dia.

Menurut dia, pemimpin dipilih rakyat tentunya punya akuntibilitas dalam mempertanggungjawabkan kepada rakyat.

“Maka pemimpin harus pandai, akrab (dengan Rakyat), punya pengalaman, track recordnya jelas,” imbuh Wiranto.

Ia menambahkan bahwa pemilu menentukan negara selama 5 tahun ke depan. Selain itu Wiranto juga mengimbau agar pemilu berjalan dengan damai. Dia mengingatkan agar tidak saling mencela hingga membuat informasi hoax.

Wiranto meminta pihak-pihak tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu (Kompanye) tidak menggunakan politik identitas, agama dan suku karena dapat berdampak buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Dedi Mulyadi Yakin Angka Golput di Jabar Turun di Hari Pencoblosan

Liputan6.com, Pangandaran – Analisis Departemen Politik dan dan Pemerintahan UGM menunjukkan percakapan mengenai sikap golongan putih (golput) di media sosial terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan Analisis Big Data di Twitter menunjukkan, potensi golput paling tinggi ada Jawa Barat dengan prosentase 21,60 persen.

Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Jokowi-Ma’ruf Amin, Dedi Mulyadi menilai, golput menjadi hal biasa yang selalu muncul jelang pemilihan umum. Namun, politikus Golkar itu beranggapan, jumlahnya bakal berkurang pada hari pemilihan.

“Biasanya isu itu hanya sampai sebelum pemilihan,” kata Dedi, di Lapangan Boulevard Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019).

Dia meyakini, angka golput di Jawa Barat lebih kecil dibanding saat pemilihan kepala daerah.

“Misalnya pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah kabupaten kota itu relatif rata-rata di atas 55 persen (partisipasi politik) hingga 70 persen,” jelas Dedi.

Sebagai catatan, pilkada serentak di Jawa Barat angka partisipasi masyarakat cukup tinggi. Mencapai angka 73 persen.

“Saya pikir angka demokrasi di Indonesia angka demokrasi yang terbaik di dunia,” tambah Dedi.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Datangi Polda Jatim, TKD Kaji Aksi Anarkis Pembakaran Atribut Jokowi

Surabaya – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim untuk pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin mendatangi Mapolda Jatim. Machfud mengatakan kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, juga membahas kondusivitas menjelang Pilpres 2019.

Selain itu Machfud sempat menceritakan terkait aksi-aksi anarkis yang terjadi menjelang Pilpres. Misalnya pembakaran atribut atau alat peraga kampanye (APK) di Sampang, Madura.

“Ya ini silaturahim. Kami meminta kepolisian untuk terus menjaga kondusivitas di tahun politik ini, apalagi belakangan ini mulai muncul aksi-aksi anarkis seperti adanya pembakaran kaus dan alat peraga kampanye Jokowi di Sampang, Madura,” ujar Machfud di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Menurut Machfud komunikasi dengan kepolisian ini untuk memastikan semua pihak bisa menahan diri agar situasi politik tetap nyaman dan aman. Apalagi, ada agenda kampanye terbuka yang rencananya mulai bulan Maret.
“Khawatir bergesekan, karena situasi kan makin dinamis ini. Maka kehadiran aparat keamanan sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas,” ujarnya.

Selain itu, Machfud mengatakan ingin Jatim bisa menjalani demokrasi dengan gembira. Dia ingin tak ditemui lagi kampanye hitam hingga aksi anarkis.

“Intinya kami ingin demokrasi ini dijalani dengan gembira. Jangan ada bakar membakar. Makanya ketika kami diprovokasi dengan pembakaran APK Pak Jokowi di Sampang, saya sampaikan jangan sampai membalas. Keep calm. Biarkan kubu sebelah anarkis, nanti masyarakat malah semakin meninggalkan mereka,” imbuhnya.

Sementara terkait pembakaran kaos maupun APK lainnya di Sampang, Machfud mengatakan pihaknya masih memperdalam kajian hukumnya. Jika bisa diproses melalui hukum, pihaknya tak segan untuk melapor.

“Kami koordinasi dengan tim di Sampang. Saya besok ke Madura untuk memastikan semua pergerakan tim tak terganggu dengan aksi anarkis kubu sebelah,” ungkapnya.

Machfud menambahkan aksi anarkis yang dilakukan kubu pendukung Prabowo itu sebenarnya mencerminkan ketakutan dengan semakin besarnya arus perpindahan pemilih ke Jokowi.

“Itu menggambarkan semacam ketakutan di Madura. Ada migrasi pemilih, dari Madura sebagai basisnya Pak Prabowo menjadi semakin banyak yang pindah dukung Pak Jokowi dan Kiai Maruf,” pungkasnya.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.