PDIP: Kami Didukung Mayoritas Umat Muslim

Liputan6.com, Bandung – Hasil lembaga survei Indonesia Elections and Strategic (IndEX) Research mengatakan, elektabilitas PDI Perjuangan menurun sampai pada angka 22,9 persen, di mana survei sebelumnya pada November 2018 sempat berada pada angka 25,7 persen. Salah satu faktor penurunan PDIP dikatakan terjadi karena bergabungnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku tidak khawatir dengan fenomena ini. Menurut dia, umat muslim yang mendukung PDIP masih banyak.

“Itu framing karena PDIP elektabilitasnya tertinggi dan kami mendapatkan dukungan mayoritas dari umat muslim,” tukas Hasto di Kelurahan Pelindung Hewan, Cimahi, Bandung, Sabtu (23/2/2019).

Hasto mengatakan, PDIP hingga kini masih terus mendapatkan dukungan dari wong cilik dan para habib. Selain itu, PDIP juga merupakan rumah kebangsaan dari Indonesia Raya.

Bahkan, dalam waktu dekat nanti juga akan ada deklarasi dari beberapa kiai yang mendukung PDIP dan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena dalam waktu dekat nanti juga akan deklarasi beberapa kiai yang akan masuk ke PDIP. Jadi ada TNI/Polri, ada akademisi, tokoh agama, semua mencerminkan PDIP sebagai rumah Indonesia Raya,” tandas Hasto.

2 dari 3 halaman

Suara Pemilih Muslim

Sebelumnya, survei terbaru LSI Denny JA menyatakan, PDIP unggul sebesar 18,4 persen di kantung suara pemilih muslim pada Pemilu Legislatif 2019 dibandingkan dengan partai politik lainnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan hal ini juga karena adanya faktor kerja mengkampanyekan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut dia, selama ini PDIP banyak diserang hoaks dan stigma telah menjaga jarak dengan muslim. Namun, hasil survei membuktikan pemilih muslim justru banyak memilih PDIP.

“Rakyat memahami dan dari survei LSI terbukti bahwa dukungan mayoritas umat Islam kepada partai politik diberikan kepada PDIP,” ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Hasto mengakui, dukungan terhadap PDIP juga menjadi semakin kuat, sebab calon presiden nomor urut 01, Jokowi telah menggandeng seorang ulama sebagai cawapresnya, yaitu Ma’ruf Amin. Menurut dia, Ma’ruf hadir sebagai sosok pengayom dari seluruh komponen bangsa.

“Ini mencerminkan keindonesiaan kita. Apalagi ulama yang bersama Pak Jokowi, yakni Pak Kiai Haji Ma’ruf Amin adalah ulama yang menempati posisi tertinggi sebagai Ketua MUI (Majelis Ulam Indonesia),” tuturnya.


3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Disebut Pengkhianat, PBB: Kami Tak Pernah Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi

Jokowi dan JK ngobrol santai usai Salat Jumat (Istimewa)
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa penonton saat hadir dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Dalam debat kedua ini tidak ada kisi-kisi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Menurut Hashim, Partai Gerindra paling berjasa mengantarkan Ahok hingga bisa seperti saat ini, Jakarta, Senin (15/9/2014) (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Baca kicauan Tsamara Amany bikin kamu jadi paham sama dunia politik. (Foto: Instagram/@tsamaradki)
Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin saat menghadiri acara dialog nasional keagamaan dan kebangsaan, di Makassar, Sulawesi Selatan. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri temu kader di NTT. (Istimewa)
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora ke-250.000 ke Filipina di pabrik Mayora di Cikupa Tangerang, Senin (18/2). PT. Mayora Indah telah mengekspor lebih dari 100 negara. (Liputan6.com/Fery Pradolo)
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasioanal (BPN) Sudirman Said memaparkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Prabowo-Sandiaga di Jakarta, Rabu (28/11). Prabowo-Sandiaga hingga saat ini tercatat Rp 41,9 miliar. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Pejalan kaki melintasi mural yang menghiasi tembok di kawasan Margonda, Depok, Sabtu (16/2). Gambar mural memiliki pesan agar masyarakat tetap damai dan berteman meski berbeda dalam memilih calon presiden dalam Pilpres 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyapa relawan dan pendukungnya saat pidato kebangsaan di JCC, Jakarta, Senin (14/1) malam. Pidato kebangsaan mengusung Indonesia Menang. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho) 

Munajat 212 Diduga Langgar Kampanye, Kubu Prabowo Serahkan ke Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Ahmad Muzani mempersilahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan pelanggaran kampanye di acara Munajat 212, Kamis, 21 Februari 2019.

Menurut Muzani, Bawaslu punya wewenang Bawaslu untuk menilai adanya pelanggaran atau tidak. 

“Kalau ada selisih paham dua belah pihak selalu merujuknya ke Bawaslu, karena Bawaslu itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ini salah jalur atau tepat jalur,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Terkait pengacungan simbol dua jari yang dilakukan para petinggi BPN seperti Fadli Zon dan Zulkifli Hasan Muzani juga menanggapi santai. Menurut dia, itu adalah ekspresi spontanitas saja. 

“Kalau kemudian di situ kemudian ada yng memberi isyarat dua jari begini, itu saya kira lebih merupakan ekspresi atau spontanitas dari para pengunjung hadirin,” ungkap dia. 

Muzani justru membandingkan kejadian pengacungan dua jari itu dengan aksi penyorakan Ridwan Kamil saat di stadion sepak bola. Kala itu, Ridwan Kamil datang dengan disambut sorakan nama ‘Prabowo’.

“Cuma bedanya di Jalak harupat yang datang adalah Ridwan Kamil, yang deklarasi yang mengatakan pendukung 01, yang di Munajat 212, yang datang adalah Zulkifli Hasan, yang artinya mendukung 02,” ujar dia. 

“Dua-duanya sama, rakyatnya pendukungnya, yang hadir  ekspresinya yang di Jalak Harupat berteriak teriak Prabowo, yang di sini ada begini,” ucap dia. 

Sebelumnya, Bawaslu telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2). Laporan tersebut kini tengah dibahas oleh Bawaslu DKI.

“Kita masih lihat Bawaslu DKI masih membahasnya,” kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja saat dikonfirmasi awak media, Jumat (22/2).

 

 

2 dari 2 halaman

Kumpulkan Bukti

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan tengah mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212

Irfan menduga acara tersebut bermuatan politis dan sarat dengan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti guna dijadikan dasar melaporkan Bawaslu. 

“Kami lagi menghimpun data secara detail agar kami bisa melaporkan ini kepada pihak Bawaslu,” kata Irfan Pulungan saat jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Irfan mengimbau Bawaslu supaya mengumpulkan fakta-fakta di lapangan sebagai temuan dugaan pelanggaran di acara Munajat 212. Apalagi, TKN mengantongi informasi bahwa personel Bawaslu dikerahkan ke lokasi acara untuk memantau.

“Saya juga minta dan mengimbau kepada pihak Bawaslu kalau mereka memang berada di tempat tersebut, yang katanya mereka kan berada dalam acara tersebut ingin memantau acara pelaksanaan ini, ini menjadi temuan dari pihak Bawaslu setelah diproses,” imbuh dia.   

 

Reporter: Sania Mashabi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:   

Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Bawaslu Periksa 15 Camat di Makassar yang Dukung Jokowi

Makassar

Sebanyak 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, diperiksa Bawaslu terkait laporan video dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2/2019).

Bawaslu, ditegaskan Azry, menerima tiga laporan terkait video dukungan camat terhadap Jokowi-Amin. Bawaslu, berdasarkan ketentuan, wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Azry menyebut Bawaslu punya waktu 14 hari melakukan penanganan laporan. Keterangan para terperiksa juga akan diplenokan.

“Berkaitan dengan rekomendasi kami ke KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu sudah menjadi standar bagi kami untuk meneruskan itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Kami akan melakukan kajian dan kami akan menentukan seperti apa faktanya dan seperti apa rekomendasi,” ujar Azry.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Camat di Makassar Dukung Jokowi, TKN: Setiap WNI Punya Hak Memilih

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempersilakan pihak-pihak yang mau melaporkan video dukungan camat di Makassar untuk capres petahana andai menganggap ada aturan yang dilanggar. Meski demikian, TKN mengingatkan bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak memilih.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silakan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Ace menilai selama tak melanggar aturan, apa yang dilakukan para camat di Makassar tak seharusnya dipersoalkan. Menurutnya, video yang beredar bukanlah ajakan untuk memilih paslon tertentu, melainkan bentuk sikap politik saja.
“Selagi itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka saya kira kenapa kita mesti persoalkan. Misalnya upaya itu dilakukan dengan mengajak masyarakatnya untuk memilih. Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukkan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ujar Ace.

Ia menilai Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani viralnya video camat se-Makassar dukung paslon 01. Ace mengaku pihaknya tidak bisa mengintervensi proses hukum.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah-langkah yang memang dinilai melanggar hukum. Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ungkap Ace.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan untuk capres petahana Jokowi. Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasin Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.

(yld/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Safari Kebangsaan VIII, PDIP Libatkan Milenial Melek Teknologi

Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan menggelar Safari Kebangsaan VIII dengan sasaran Bandung dan Cimahi. Selain jajaran pengurus PDIP, Safari juga diikuti tim cawapres Ma’ruf Amin.

Sekjen PDIP yang juga Sekjen Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menyatakan, Jawa Barat terkenal dengan benih nasionalismenya yang kuat. Sukarno pernah berpidato di kota itu dengan ‘Indonesia Menggugat’ dan adanya peristiwa Bandung Lautan Api.

“Dengan seluruh kebudayaan dan kreativitasnya, maka safari politik ini nanti akan berpuncak pada kegiatan para milenial yang peduli teknologi. Mereka yang melek dengan startup dan unicorn dan mereka yang berdiri dalam akar kebudayaannya,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jum’at (22/2/2019).

“Jadi, semua yang kami datangi nanti adalah pusat kreativitas, inovasi, dan milenial yang salah satu di Indonesia ini ada di Bandung,” lanjutnya.

Salah satu acara yang dimaksud adalah acara ‘Ngahiji Sareng Redme’ yang akan dilaksanakan di Click Square Bandung. Namun sebelum itu, Hasto akan silaturahmi dengan budayawan, komunitas kopi, dan mengikuti sejumlah deklarasi kepada Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Rombongan juga akan menyempatkan diri mengikuti gebyar kampung KB. Selain itu, akan ada pertunjukkan wayang golek yang nantinya mengangkat cerita pentingnya sebuah keluarga dalam menyongsong kehidupan.

2 dari 2 halaman

Berawal dari Keluarga

Menurut Hasto, perencanaan, kesejahteraan, kepemimpinan yang baik semua dimulai dari keluarga.

“Bagaimanapun, kesejahteraan itu dimulai dari rumah tangga. Kami memberikan pesan pentingnya perencanaan keluarga. Karena untuk membangun kesejahteraan itu dimulai dari keluarga,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Safari Politik Kebangsaan I hingga VII dilakukan ke wilayah Pantura Jawa, menyusuri pantai selatan Jawa, Sumatera Utara, Banten, wilayah Jakarta Barat dan Selatan, wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, dan Cianjur-Sukabumi-Bogor.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tiga Wahana Falcon 9 Meluncur ke Antariksa, Salah Satunya Milik Indonesia

Liputan6.com, Florida – SpaceX, sebuah perusahaan dirgantara swasta Amerika, meluncurkan roket raksasa bernama Falcon 9. Roket tersebut diluncurkan dari Stasiun Angkatan Udara Cape Canaveral di Florida pada Kamis malam, 21 Februari 2019 waktu setempat.

Terdapat tiga wahana antariksa yang dibawa oleh Falcon 9, yakni milik Indonesia, Israel, dan Amerika Serikat (AS) sebagaimana dikutip dari CNBC pada Jumat (22/2/2019).

Muatan utama roket raksasa Falcon 9 adalah Satelit Nusantara Satu (PSN VI).

Satelit Nusantara Satu merupakan satelit komunikasi geostasioner (GEO) Indonesia. Wahana antariksa itu dibuat oleh SSL, salah satu anak perusahaan Maxar Technologies, dikutip dari situs web Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Dibekali dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS), Satelit Nusantara Satu adalah satelit canggih jenis broadband pertama Indonesia. Wahana antariksa ditempatkan oleh Falcon 9 pada posisi di atas garis khatulistiwa, tepatnya pada 146 BT dan bergerak bersamaan dengan rotasi bumi.

Satelit canggih Indonesia itu, akan berfungsi untuk telekomunikasi. Termasuk di antaranya adalah komunikasi suara, konektivitas internet, dan distribusi video.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Turut Diluncurkan Wahana Antariksa Israel dan AS

Tidak hanya mengangkut satelit Indonesia, Falcon 9 juga membawa wahana antariksa milik Israel dan AS.

Israel meluncurkan wahana antariksanya bernama Baresheet yang berstatus milik lembaga SpaceIL, Israel. Baresheet akan berusaha mendarat di bulan. Apabila berhasil, Israel akan menjadi negara keempat yang mendarat di bulan setelah AS, Rusia, dan China.

Baresheet berencana akan mengumpulkan data dari satelit alami bumi, serta mengirimkan kapsul waktu.

Dalam kapsul waktu yang di bawa oleh Baresheet, terdapat gambar tangan anak-anak, Alkitab, serta teks deklarasi kemerdekaan Israel.

Untuk misi besar tersebut, Israel menggelontorkan dana US$ 100 juta (sekira Rp 1,4 triliun).

Proyek Baresheet termanifestasi berkat dukungan dari donor swasta serta Israel Aerospace Industries milik negara yang terlibat sebagai mitra.

Adapun muatan terakhir Falcon 9 adalah pesawat eksperimental kecil milik Laboratorium Penelitian Angkasa Udara AS, disebut sebagai S5.

Pesawat S5 akan melakukan misinya selama lima tahun.

Peluncuran Falcon9 adalah misi kedua dari SpaceX. Pada Desember lalu, perusahaan ini pertama kali menerbangkan roket bernama Falcon 9 Block 5. Roket itu disebut-sebut sebagai versi paling canggih dari roket yang memiliki misi berat.

Demi Jokowi, Ratusan Pedagang Bakso Sediakan Makan Gratis di Kendari

Kendari – Ratusan pedagang bakso gerobak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyediakan makan gratis bagi siapa saja yang ingin menyantap hidangan bakso. Dalam hitungan menit, bakso sudah ludes.

Acara makan gratis ini digelar di lapangan Sultra Safety Driving Center (SSDC), Jumat (22/2/2019). Salah seorang pedagang, Gonrong (35) menyatakan senang dengan adanya kegiatan makan gratis tersebut. Ia tidak perlu berkeliling untuk menjajakan jualannya lagi.

“Biasa saya jualan dari pukul 13.00 WIB sampai 21.00 WIB, tapi ini tidak karena habis diborong,” ujarnya.


Perasaan gembira nampak jelas dari raut wajahnya yang berseri-seri. Dikatakannya pula, seluruh dagangannya sebanyak 100 porsi diborong hari itu.

Meskipun hadir untuk persembahan Jokowi, ia mengaku panitia tidak memaksa untuk memilih Jokowi sebagai presiden selanjutnya.

“Tidak ada paksaan, saya hanya diberi tahu teman bahwa hari ini pedagang bakso berkumpul di tempat ini karena dagangan kami diborong untuk Jokowi,” katanya.

Sementara itu, panitia pelaksana Laode M Nasir menuturkan acara makan gratis tersebut akan dirangkaikan dengan deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Makan gratisnya memang bebas, siapa saja bisa datang makan gratis, kita tidak paksa kalau makan harus pilih Jokowi,” tuturnya.

Ide makan gratis tersebut dipilih karena melihat sosok Jokowi yang selama ini merakyat dan peduli serta mau bersentuhan langsung dengan rakyat.

Selain bakso, panitia juga menyediakan 1000 pop mie gratis kepada masyarakat yang datang di lokasi tersebut.

Salah seorang pengunjung, Ati mengaku senang dengan adanya makan gratis hari itu.

“Senanglah, kapan lagi bisa makan gratis dan tanpa syarat apa-apa,” pungkasnya.
(asp/asp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ramai Video Camat se-Makassar Dukung Jokowi, BPN Minta Bawaslu Bergerak

Jakarta – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, memprotes video beredar yang isinya dukungan camat se-Makassar kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Andre meminta Bawaslu bertindak.

Dalam video yang beredar, deklarasi dukungan itu dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang notabene eks Gubernur Sulsel. Video berdurasi 1 menit itu diawali dengan Syahrul memperkenalkan dirinya.

“Saya Syahrul Yasim Limpo beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2/2019). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.


“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin 1 periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang, dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus di menit 1.

Andre mengatakan Bawaslu harus mengusut video tersebut lantaran camat menurutnya merupakan ASN. Jika video itu benar, Andre sangat menyayangkannya.

“Kami meminta Bawaslu segera mengusut tuntas hal ini. Apalagi status camat-camat ini adalah ASN. Di mana UU Pemilu kita menyatakan ASN ini harus netral. Kita sudah sering mendengar kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi. Meski mereka terindikasi melanggar UU, tapi mereka selama ini aman-aman saja karena mendukung petahana,” kata Andre dalam keterangannya.

“Untuk kasus camat di Makassar, bukti sudah sangat telak. Mereka ASN yang harus netral. Untuk itu Bawaslu harus menindak oknum camat yang tidak netral ini. Kasus ini adalah pertaruhan aturan UU Pemilu bisa ditegakkan atau tidak. Kami meminta Bawaslu benar-benar tegas dan serius,” sebut Andre.
(gbr/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>