KPK: 20 Proyek Air Minum di Kementerian PUPR Terindikasi Suap

Liputan6.com, Jakarta -f Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Pada proses penyidikannya, lembaga antirasuah mengidentifikasi, 20 proyek air minum diduga menjadi bancakan para pejabat.

“Sampai saat ini telah teridentifikasi setidaknya ada 20 proyek di Kementerian PUPR yang diduga juga ada praktik suap di sana,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dia mengatakan, dari 20 proyek air minum di Kementerian PUPR yang terindikasi adanya praktik rasuah itu dikerjakan oleh PT TSP dan PT WKE. Menurut dia, pihak lembaga antirasuah akan menelisik 20 proyek tersebut.

“Kami akan identifikasi lebih lanjut informasi-informasi tersebut dalam proses penyidikan ini,” kata Febri.

Dalam menelisik dugaan tersebut, tim penyidik sudah memeriksa lima orang pada, Senin 21 Januari 2018. Mereka adalah mantan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danny Sutjiono, Direktur PSPAM Ditjen Cipta Karya Agus Ahyar, mantan Kasatker SPAM Tempang Bandaso, Direktur Operasional PDAM Donggala Rizal dan seorang pihak swasta bernama Columbanus Priaardanto alias Danto.

“KPK mendalami pengetahuan saksi-saksi terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT. WKE dan PT. TSP di Kementerian PUPR dan dugaan aliran dana dari pihak swasta ke pejabat Kementerian PUPR,” kata Febri.

2 dari 3 halaman

8 Tersangka

Pada kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT TSP Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jerman Larang Izin Terbang Maskapai Iran di Wilayahnya

Jakarta – Jerman melarang izin maskapai penerbangan Iran, Mahan Air untuk memasuki wilayah Jerman. Hal ini dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) menekan Jerman untuk mencabut izin tersebut.

Dilansir dari Reuters, Senin (21/1/2019), Jerman mencabut izin Mahan Air dari wilayahnya karena maskapai tersebut terlibat dalam pengangkutan peralatan dan personil militer ke Suriah, dan zona perang Timur Tengah lainnya.

Sebelumnya, pada tahun 2011 AS telah menjatuhkan sanksi kepada Mahan Air. Oleh AS, maskapai Iran itu dituding telah memberikan dukungan keuangan dan dukungan lainnya untuk mengawal revolusi Islam Iran. AS juga mendesak negara-negara Eropa lainnya untuk menjatuhkan sanksi serupa kepada Mahan Air.

Jerman Cabut Izin Terbang Maskapai Iran di WilayahnyaFoto: Pesawat Airbus A340-300 milik maskapai penerbangan Iran, Mahan Air tengah parkir di Bandara Duesseldorf DUS, Jerman pada 16 Januari 2019 lalu. (REUTERS / Wolfgang Rattay).

Salah satu sumber Reuters mengungkapkan, keputusan Jerman yang mencabut izin penerbangan Mahan Air ini sebagai tanda bahwa Jerman akan memberi sanksi yang lebih luas kepada Iran.
Sementara itu, saat dihubungi Reuters, Mahan Air di Taheran mengatakan tidak dapat mengomentari keputusan Jerman tersebut.

Mahan Air didirikan pada tahun 1992 sebagai maskapai penerbangan swasta pertama Iran. Mahan Air juga memiliki armada pesawat terbanyak Iran dan memiliki penerbangan ke sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Italia, Spanyol, dan Yunani.

Duta Besar AS di Berlin, Richard Grenell, yang telah lama keberatan dengan penerbangan Mahan Air ke Jerman, menyambut baik larangan tersebut.

“Mahan Air telah menerbangkan teroris, senjata, peralatan, dan dana ke lokasi internasional untuk mendukung kelompok proksi teroris Iran,” kata Richard dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.

“Penggunaan Iran atas Mahan Air untuk mendukung rezim Assad di Suriah, misalnya, telah berkontribusi pada penderitaan manusia yang luar biasa, kekerasan, dan ketidakstabilan politik yang dirasakan di seluruh dunia,” lanjut Richard.

Namun Juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert membantah bahwa keputusan untuk melarang Mahan adalah hasil dari tekanan AS.

“Keputusan Jerman didasarkan pada pertimbangan kebutuhan keamanan kami,” ungkap Steffen dalam pernyataan resminya.

“Tidak dapat disangkal bahwa maskapai ini juga dapat mengangkut kargo ke Jerman yang mengancam keamanan kami. Ini didasarkan pada pengetahuan tentang aktivitas teroris masa lalu oleh Iran di Eropa, ” tambahnya.

Negara-negara Eropa memang tengah berada di bawah tekanan AS untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Hal ini sejak Presiden Donald Trump pada 2018 lalu menarik AS keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir yang telah dicapai dengan Teheran di zaman pemerintahan Barack Obama.

Bersama dengan Iran, para penandatangan perjanjian lainnya seperti Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan Cina masih berusaha untuk tetap mempertahankan perjanjian tersebut.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemkot Batam Minta PNS Urunan Dana untuk Ringankan Beban Terpidana Korupsi

Jakarta

Pemerintah Kota Batam mengaku pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad, yang merupakan mantan PNS pada instansi terkait, pada 26 Desember 2018.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, yang tersandung kasus korupsi.

Mahkamah Agung sudah menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta kepada Abd Samad, terkait kasus hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.

Berdasarkan surat itu, jika Abd Samad yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang, tidak membayar denda, masa hukumannya akan ditambah menjadi lima tahun enam bulan. Namun, jika dia sanggup membayar denda, dia akan bebas pada akhir Desember 2018.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Tujuannya, katanya, untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Ia mengatakan pemerintah kota meminta para PNS untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam, ujar Sahir.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di Kantor Wali Kota Batam kepada wartawan Muhammad Zuhri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” katanya. Namun setelah surat tersebut menjadi viral di masyarakat, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak pemerintah kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka, hal itu dapat dilakukan secara lisan saja. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Para PNS mengaku tidak tahu

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengaku tidak mengetahui surat edaran permohonan bantuan dana itu. Salah seorang PNS mengaku belum pernah mendapat arahan terkait hal itu.

“Tak ada, saya malah baru tahu, jika ada arahan, biasanya disebar,” ujar PNS perempuan itu.

Pegawai lainnya juga mengatakan hal yang sama, ia baru saja mengetahui kabar tersebut. Selama ini juga belum ada imbauan dalam organisasi perangkat daerah tempat dia bekerja.

“Ya baru tahu ini,” ujarnya singkat.

Sementara itu, beberapa pegawai lainnya tutup mulut ketika ditanya perihal ini.

Surat edaran dilaporkan ke ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan ICW menerima laporan tersebut melalui pesan anonim di akun Instagram ICW @sahabatICW pada 10 Januari lalu.

Hingga sekarang, lanjut Dewi, ICW belum menindak lanjuti laporan tersebut. Namun, Dewi mengatakan, ICW akan menelusuri lebih lanjut soal laporan ini.

Menurut Dewi, hal ini menunjukkan pengamalan semangat korsa antara PNS yang tidak tepat.

“Kalau ICW sendiri melihatnya miris karena ini kan sudah terbukti kasus korupsi, seharusnya ditangani secara tegas. Tapi, ya semangat korsanya itu menurut kami juga berlebihan. Mengapa sampai dibebankan ke orang yang tidak ada sangkut pautnya juga?” kata Dewi kepada wartawan BBC Indonesia Callistasia Wijaya.

“Kalau menurut kami juga malah sebenarnya ini salah satu cara-cara baru. Jadi untuk meminimalisir uang yang harus saya gantikan, misalnya saya sebagai koruptor, uang yang harus saya gantikan dan harus saya berikan ke penegak hukum supaya tidak terlalu besar dari sisi saya, saya bisa membagi-baginya.”

Ketika seorang PNS sepakat untuk urunan, lanjutnya, hal itu akan berdampak pada semakin mudahnya praktik korupsi di kalangan birokrasi.

“Itu akan semakin memudahkan tindakan korupsi itu dilakukan. Jadi ya, yaudah nggak apa-apa (korupsi) dilakukan bersama-sama, nanti ada satu orang yang jadi tumbal, tapi uang penggantinya akan ditanggung bersama-sama. Akan menjadi semakin miris sih,” katanya.

Dugaan terjadinya maladministrasi

Pengamat reformasi administrasi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dugaan maladministrasi telah terjadi pada kasus ini karena surat edaran itu tidak memiliki basis peraturan dan tidak sesuai dengan etika ASN.

“Kalau ada surat itu, itu adalah satu bentuk maladministrasi, kesalahan administrasi yang masif. Jadi terlihat dibuat-dibuatnya,” kata Yogi.

“Pertama, dia melanggar etika, perilaku ASN yang tentang integritas. Yang kedua, integritas si Kepala BKD (badan kepegawaian daerah), yang mengeluarkan surat itu dipertanyakan. Atas perintah siapa (surat itu dikeluarkan)?” kata Yogi.

Dia menambahkan meski surat itu bersifat himbauan yang tidak memaksa, ASN akan menuruti permohonan yang dicantumkan itu.

Jika ada PNS yang ikut menyumbang untuk si terpidana, kata Yogi, itu sama saja mereka berkontribusi pada tindak kejahatan.

“Kalau orang ikut bekerja sama melakukan kejahatan, dia mengumpulkan uang, dan sebagainya, walau Rp 50.000 itu termasuk ikut kejahatan juga. Walaupun dia menyumbang,” kata Yogi.

Yogi menyebut hal ini dapat digolongkan sebagai pungutan liar dan penegak hukum harus menyelidiki kasus ini.

Senada dengan Dewi dari ICW, Yogi mengatakan semangat korsa telah dilaksanakan secara tidak tepat dalam kasus ini.

“Masa kejahatan untuk menutupi kejahatan? Ya nggak bisa dong. Itu kan masalah integritas anti korupsi,” katanya.

(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun Cuci

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memborong 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp 2 M dari pegiat UMKM di Garut, Jawa Barat. Aksi capres petahana ini menjadi kontroversi.

Jokowi bersama sang ibu negara, Iriana, memborong 100 ribu botol sabun cuci piring saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Sabun cuci piring yang dibeli Jokowi itu merupakan produk dari salah satu stan yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Sabun cuci piring yang diborong Jokowi milik pengusaha lokal milik Eli Liawati. Sabunnya itu diberi label ‘Sabun Cuci Padawangi’. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut.


“Kaget saya, nggak nyangka. Alhamdulillah, senang banget. Diborong 100 ribu botol, jadi nilainya Rp 2 miliar,” kata Eli setelah dagangannya diborong Jokowi.

Sebanyak 100 ribu botol yang dipesan Jokowi itu harus sudah tersedia hingga akhir Februari nanti. Eli mengatakan uang Rp 2 miliar itu nantinya akan dia kembangkan lagi untuk usahanya itu. Saat ini, dia tidak memiliki anak buah, dia hanya mengerjakan sendiri.

“Saya baru sendiri. Baru memulai usaha dua bulan. Nanti saya punya anggota 40 orang, anggota kelompok PKH saya,” ucapnya.

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun CuciFoto: Eli Liawati. (Ray Jordan/detikcom).

“Saya mau umrah, nanti bayarin orang tua juga untuk umrah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan jadi presiden lagi,” tambah Eli.

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan dana yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun cuci piring tersebut. Meski mengapresiasi langkah Jokowi, namun posisinya sebagai capres membuat sang petahana diduga membeli sabun dalam rangka kampanye.

“Mengenai aksi Pak Jokowi memborong 100 ribu botol sabun cuci di Garut perlu diapresiasi karena membantu UMKM. Kami Partai Gerindra mengapresiasi langkah pak Jokowi,” ungkap Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade lewat pesan singkat, Senin (21/1/2019).

“Tapi tentu kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran Negara atau uang pribadi pak Jokowi? Karena aksi beli ini terkesan pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” tambah jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Andre menuding Jokowi mencoba menarik simpati dengan melakukan pembelian sabun cuci piring. Ia menyoroti soal elektabilitas Jokowi di wilayah Jawa Barat.

“Kita kan tahu Pak Jokowi masih kalah di Jabar. Sehingga Pak Jokowi terus melakukan pencitraan di Jabar seperti cukur rambut di bawah pohon,” sebut Andre.

Pernyataan Andre ditepis oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, dana yang digunakan untuk membeli sabun tidak bertentangan dengan aturan. Ia juga menegaskan posisi Jokowi saat memborong sabun cuci piring bukan sebagai capres.

“Saya kira pembelian sabun tersebut pada momentum atau sifat kunjungan beliau sebagai presiden. Tentu uang yang dipakai adalah anggaran yang dibolehkan oleh UU atau peraturan. Jadi tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan aturan,” ungkap Karding, Senin (21/9).

Pihak Istana Kepresidenan belum menjelaskan dana yang digunakan oleh Jokowi untuk membeli sabun itu. Nantinya pesanan 100 ribu botol sabun cuci piring tersebut diperuntukkan bagi masyarakat.

“Itu dapat dibagi ke masyarakat dan lain-lain,” jelas Karding.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perusahaan Fintech Ini Tawarkan Skema Baru Perbaiki Manajemen Risiko Bisnis

Liputan6.com, Jakarta – Masalah pelik risiko kredit di industri keuangan berbasis internet Indonesia kelihatan akan segera teratasi dalam waktu dekat.

Perusahaan financial technology (fintech) Lumbung Dana membawa terobosan dalam skema manajemen risiko industri ini.

Perusahaan dengan bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending (P2P) ini memberikan 100 persen transparansi soal penyaluran dana kepada para pemilik uang.

Terobosan uang itu diharapkan mampu menjadi solusi bukan hanya bagi kesehatan perusahaan fintech, tapi juga jadi nilai lebih bagi keamanan dan nasabahnya.

Rico Rustombi, salah satu pendiri Lumbung Dana Indonesia (LDI) menuturkan, kombinasi manajemen risiko lebih baik dan kemampuan pengumpulan dana yang masif akan makin menguatkan industri fintech Indonesia.

“Hal ini sangat berbeda dengan model bisnis bank konvensional karena kemampuan penyaluran dana sepenuhnya tergantung kepada bank bersangkutan,” tutur dia, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).

Manajemen dari perusahaan P2P lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 21 Desember 2018 ini yakin model bisnis yang dijalankan memberi manfaat maksimal bagi pemilik dana dan peminjam dana.

Rico mengatakan, Lumbung Dana akan mengkaji untuk mengetahui profil risiko kreditur berdasarkan acuan perbankan. Hasilnya dapat dipakai pemilik uang dalam mengambil keputusan soal pemberian pinjaman.

Melalui mekanisme itu, four eyes principles dalam review kredit yang biasanya dijalankan perbankan, jadi diperkaya dengan kajian yang dilakukan langsung oleh lender sebagai memegang kewenangan dalam pengambilan keputusan kredit.

“Yang menjadi pembeda dengan fintech P2P lending lainnya, Lumbung Dana menyediakan platform yang menyalurkan pinjaman produktif maupun konsumtif bagi pelaku UMKM dan karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan LDI,” ujar Rico.

Ia menuturkan, banyak UMKM yang belum bisa mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya. Biasanya UMKM terhambat persyaratan dan proses yang kompleks, sementara potensi untuk berkembang secara ekonomi cukup bagus.

Dukungan keuangan menjadi sangat penting bagi UMKM seperti ini agar dapat meningkatkan skala bisnisnya.

2 dari 3 halaman

Bagian dari Inklusi Keuangan

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia adalah inklusi keuangan.

Ia menyambut baik upaya yang dilakukan anak-anak muda dalam hal penyediaan dana pinjaman melalui fintech.

Keyakinan serupa disampaikan Mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Ia menilai, inovasi pendanaan yang diciptakan fintech akan sangat membantu sektor UMKM untuk mendapatkan akses langsung dan mudah ke permodalan.

“Saya gembira dan mendukung upaya yang dilakukan Lumbung Dana dalam menciptakan inovasi dan solusi untuk membantu UMKM. Tumbuh dan berkembangnya UMKN akan mempercepat peningkatan kesejahteraan dan tarafi hidup masyarakat Indonesia,” tutur dia.

Rico menambahkan, pihaknya juga akan memberikan fasilitas pinjaman yang dikenal sebagai employee loan. Program ini untuk karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama dengan Lumbung Dana yang disebut perusahaan anchor.

“Keberadaan Anchor menjadi salah satu aspek penting bagi Lumbung Dana untuk memitigasi risiko gagal bayar. Lender pun sebagai pemilik dana terlibat secara aktif dan mutlak sejak awal,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Jalin Kerja Sama dengan BNI

Lumbung Dana didirikan sekitar dua tahun silam dan telah melalui proses pengkajian yang mendalam mengenai manajemen risiko.

Infrastruktur elektronik yang merupakan kunci diferensiasi perusahaan fintech dengan lembaga keuangan tradisional juga dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan semua pihak dalam proses pinjam meminjam tersebut.

“Hadirnya Lumbung Dana menjadi stimulan bagi inklusi keuangan di Indonesia pada era digital ini, yang mendekatkan masyarakat dengan akses jasa keuangan melalui teknologi,” kata Rico.

Dia menambahkan, dalam perjuangan mendirikan dan menyempurnakan Lumbung Dana, menyertakan dan melibatkan para ahli yang memiliki pengalaman mendalam di industri keuangan.

“Kami juga merangkul para ahli di bidang teknologi informasi, termasuk orang-orang yang sebelumnya sudah aktif dan berpengalaman dalam industri fintech peer to peer lending. Tidak hanya itu, dari aspek legal kami didukung oleh praktisi-praktisi hukum yang mumpuni, satu di antaranya dari Kantor Hukum Melli Darsa & Co (MDC), anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers,” ujar dia.

Untuk menopang bisnisnya, Lumbung Dana menjalin kerja sama dengan  BNI untuk menjamin kelancaran transaksi baik bagi pemilik maupun peminjam dana.

Kerja sama tersebut juga dalam rangka memenuhi ketentuan OJK yang mengharuskan setiap transaksi peer to peer lending menggunakan escrow account dan virtual account yang ada pada bank.

Lumbung Dana juga tengah menjajaki kerja sama dengan Bank BUMN dalam mengembangkan pembiayaan bagi UMKM.

“Setelah menjalani proses yang panjang, kami bersyukur menutup 2018 dengan berhasil mencatatkan Lumbung Dana di OJK. Kami optimis di 2019 ini akan memperoleh mitra bisnis yang dapat mempercepat perkembangan usaha kami,” ujar Rico.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penampakan Sabun Cuci yang Diborong Jokowi Rp 2 M

Senin 21 Januari 2019, 17:39 WIB

Foto News

Pool – detikNews

Jakarta detikNews – Sumber dana Jokowi memborong sabun cuci hingga Rp 2 miliar dipertanyakan BPN Prabowo. Seperti apa sabun cuci yang bikin Jokowi kepincut itu?

Jokowi memborong sabun cuci senilai Rp 2 miliar ini saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).  (Foto: Dok. Kemensos)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Ikutan #10YearChallenge, Mobil Ini Jadi Sorotan karena Tak Berubah

Liputan6.com, Jakarta – Setelah 35 tahun mengaspal, Suzuki Omni menarik perhatian saat ikutan #10YearChallenge, hal itu lantaran tak ada perubahan pada bagian eksterior saudara dekat Suzuki Carry tersebut.

Seperti dilansir Zigwheel, Senin (21/01/19), saat dibandingkan dengan mobil lainnya hanya Omni yang tidak mengalami perubahan selama 10 tahun belakangan.

Dijual sejak 1984, Omni dibekali mesin 796cc 3-silinder yang mampu menyemburkan tenaga 34,4 Tk dan torsi 59 Nm.

Terdapat juga model Van yang tersedia dalam 4 varian, yakni 5-penumpang, 8-penumpang, kargo dan ambulans.

2 dari 2 halaman

Omni Akan Berhenti Diproduksi

Sebelumnya, Omni menarik perhatian setelah Maruti Suzuki mengabarkan soal masa pensiun mobil legendaris tersebut.

Pabrikan pernah menyebutkan bahwa tak akan lagi ada investasi tambahan untuk mengembangkan Omni. Sebab untuk membuatnya sesuai dengan peraturan yang ketat, seperti uji tabrak butuh dana besar.

Apalagi mulai 1 Juli 2019 semua kendaraan di India harus memiliki fitur keselamatan standar. Mulai dari fitur keselamatan standar, seperti sistem peringatan kecepatan, sistem pengingat sabuk pengaman, airbag pengemudi, dan sensor parkir belakang.

Aturan ketat ini seolah tak bisa depenuhi oleh Omni. Maka itu, mobil pabrikan otomotif berlambang ‘S’ tersebut akan dipensiunkan pada pertengahan 2019.

Pabrikan berharap Suzuki Eeco bisa menggantikan posisi Omni dengan penjualan yang relatif tinggi, mendcapai 7.000 unit per bulan.

Ba’asyir Tolak Setia pada Pancasila, Pengacara: Bukan Berarti Menentang NKRI

Liputan6.com, Jakarta Terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir menolak menandatangani dokumen yang menjadi bagian dari prosedur pembebasan bersyaratnya. Berkas tersebut salah satunya berisikan pernyataan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI.

Kuasa Hukum Abu Bakar Baasyir, Mahendradatta, menyampaikan alasan penolakan kliennya bukan berarti menentang Pancasila dan NKRI.

“Yang jelas, yang tidak mau ditandatangani adalah janji tidak akan melakukan tindak pidananya lagi. Ustaz seumur-umur sampai meninggal katakanlah, sampai dipenjara, nggak mau dikatakan telah melakukan tindak pidana. Apalagi lagi, artinya kan telah melakukan,” tutur Mahendra di kantornya, Jalan Raya Fatmawati ,Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Mahendra, dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dengan sejumlah poin di dalamnya. Pertama, Abu Bakar Ba’asyir diminta mengakui telah bersalah. Kedua, menyesali perbuatan pidana itu, dan tidak mengulangi lagi dan ketiga barulah terkait setia kepada NKRI dan Pancasila.

Hingga saat ini, Abu Bakar Baasyir menampik terlibat dalam aksi bom dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dia menegaskan bukanlah aktor perencana dan penyandang dana latihan militer di Aceh dan Cijantung, tidak terkait dengan bom Bali, hingga bom Mariot.

“Beliau tidak tahu kalau latihan militer kesiapan untuk para muhajid yang ingin berangkat ke Palestina. Yang dia tahu itu latihan yang bersifat sosial,” jelas Mahendra.

2 dari 2 halaman

Tidak Bertentangan dengan Pancasila

Termasuk surat tertulis setia kepada Pancasila dan NKRI. Menurut Baasyir, Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, kenapa tidak disebutkan Islam saja dalam dokumen tersebut.

“Pembicaraannya gini (dengan Yusril). Ustaz kalau gini kok nggak mau tandatangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam. Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang menyakinan ustaz,” kata Mahendra.

Lagi pula, lanjutnya, tidak perlu diragukan kesetiaan Abu Bakar Ba’asyir terhadap NKRI. Perjuangan dakwah yang dilakukannya selama ini adalah demi kemaslahatan bangsa.

“Apakah kita harus menyatakan diri kemana-mana Pancasila, hanya sebagai dokumen sebenarnya. Seperti dokumen surat nikah, ketika sudah menikah kenapa harus menunjukkan kembali surat nikahnya. Itu hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan. Artinya tidak perlu ada bukti formal,” Mahendra menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

DJI Pecat 29 Karyawan yang Terlibat Korupsi Rp 2,1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Pembesut drone terbesar di dunia, DJI, mengungkap kasus penggelapan dan penipuan di kalangan karyawan di kantor mereka di Tiongkok.

Tidak tanggung-tanggung, jumlah dana yang dikorupsi mencapai angka 1 miliar RMB atau US$ 148 juta (setara Rp 2,1 triliun).

Mengutip laman Financial Times, Senin (21/1/2019), gara-gara korupsi ini, perusahaan Tiongkok tersebut memecat 29 karyawan dan merujuk 16 pekerja lainnya untuk menghadapi proses hukum.

Proses penyelidikan pun masih berlangsung dan diperkirakan bakal menarik lebih banyak karyawan lainnya.

Korupsi ini berhasil dideteksi oleh tim audit DJI dalam investigasi internal yang dilakukan.

Pada hasil investigasi, ditemukan sejumlah karyawan “menggelembungkan biaya suku cadang dan material untuk produk tertentu demi keuntungan finansial pribadi.”

Praktik korupsi ini tersebar di seluruh divisi produksi, penjualan, pemasaran, dan operasi R&D di Tiongkok.

Merebaknya kasus ini menunjukkan ada kegagalan kontrol yang meluas di DJI. Pasalnya, DJI merupakan salah satu perusahaan elektronik paling sukses di Tiongkok dan mendominasi industri drone konsumer.

2 dari 3 halaman

Tingkatkan Kontrol Internal

Perusahaan ini didirikan pada 2006 dan telah menggapai pertumbuhan tinggi, bahkan jumlah karyawannya mencapai angka 14 ribu orang.

Menurut DJI, pihaknya telah “mengambil langkah untuk meningkatkan kontrol internal dan mengembangkan saluran baru bagi karyawan untuk menyerahkan laporan anonim yang berkaitan dengan pelanggaran kebijakan etik dan perilaku di tempat kerja.”

Kabar tentang korupsi ini menyebar setelah pihak DJI mengirim email internal kepada karaywannya di Tiongkok dan melakukan penyelidikan atas hal ini.

3 dari 3 halaman

Pernyataan DJI

“Kami mengharapkan karyawan memegang standar etika tertinggi dan menanggapi pelanggaran kode etik di perusahaan dengan serius,” kata DJI dalam pernyataannya.

DJI juga menyebut, setelah mengungkap masalah ini, pihaknya memecat aktor-aktor jahat yang terkait dan menghubungi petugas penegak hukum.

“Kami terus menyelidiki situasi dan bekerja sama sepenuhnya dengan investigasi penegak hukum,” tutur DJI dalam pernyataan.

(Tin/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menteri Basuki Minta Warga Tak Buang Sampah di Sungai dan Bendungan

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan merehabilitasi sekitar 3 juta hektare pada periode 2015-2019.

“Pembangunan bendungan akan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah petani,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Bendung Copong, Garut, dikutip Senin (21/1/2019).

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Basuki menyaksikan masih banyak sampah yang masuk ke badan sungai dan menumpuk di Bendung Copong. Oleh karenanya, ia mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan budaya buang sampah pada tempatnya, tidak ke sungai.

Bendungan Copong sendiri merupakan bagian dari Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong yang tengah ditangani oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Ditjen Sumber Daya Air dengan luas 5.313 hektar yang berada di 11 Kecamatan di Kabupaten Garut.

Pengembangan DI Leuwigoong dilakukan karena terjadi kerusakan saluran yang mengakibatkan tingginya kehilangan air, pendangkalan pada saluran irigasi, dan kerusakan pada bangunan-bangunan air serta beberapa pintu yang tidak dapat dioperasikan.

Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung Happy Mulya mengatakan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi DI Leuwigoong dilakukan secara bertahap. Pada 2010-2014, dilakukan pembangunan Bendungan Copong yang berfungsi untuk menaikkan dan mempertahankan tinggi muka air Sungai Cimanuk, sehingga bisa dialirkan ke saluran irigasi hingga musim kemarau. Biaya pembangunannya sebesar Rp 136,3 miliar.

Dilanjutkan periode 2013-2018 dengan pembangunan saluran primer sepanjang 15 Km dan rehabilitasi/peningkatan saluran primer sepanjang 3 km. Kemudian pembangunan irigasi sekunder baru sepanjang 30 km dan rehabilitasi/peningkatan 69,5 km.

2 dari 3 halaman

Dongkrak Indeks Pertanaman Petani

Selain itu juga dibangun 518 bangunan irigasi baru dan rehabilitasi/peningkatan 176 bangunan. Total biaya pembangunan sebesar Rp 495 miliar.

“Kami akan melanjutkan pembangunan saluran tersiernya yang ditargetkan selesai dalam 2 tahun (2019-2020). Tahun 2019 sudah dianggarkan dana sebesar Rp 13 miliar dari kebutuhan seluruhnya sebesar Rp 77 miliar,” papar Happy.

“Dengan adanya jaringan irigasi yang handal dapat meningkatkan indeks pertanaman petani dari 176 persen sekarang, menjadi 250 persen. Artinya bisa tanam padi 2 kali dan 1 kali palawija,” dia menambahkan.

Daerah Irigasi Leuwigoong seluas 5.313 ha terdiri dari 11 irigasi teknis yakni Ciojar seluas 73 ha, Cibuyutan Utara 531 ha, Situ Bagendit 409 ha, Citikey 528 ha, Cermot 107 ha, Citameng II 82 ha, Citameng III 91 ha, Citameng IV 498 ha, Cipacing 593 ha, Cibuyut 89 ha, Situhiang 70 ha, dan sisanya sawah tadah hujan seluas 2.242 ha.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: