TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Indonesia Barokah Bikin Gerah Kubu Prabowo, Siapa Dalangnya?

Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menuding Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Irfan atau Ipang Wahid sebagai dalang munculnya tabloid Indonesia Barokah. Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Achmad Baidowi menilai hal itu hanyalah asumsi.

“Ah itu asumsi saja. Kalau yang membuat web Indonesia Barokah Ipang Wahid, apa ukurannya yang bersangkutan dituding bikin tabloid dengan nama yang sama?” kata Baidowi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (27/1/2019).

“Kalau mau dianalogikan semisal ada web Kawan Prabowo, lantas kemudian ada tabloid Kawan Prabowo lalu mau divonis orang yang sama? Itu tidak fair,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Awiek ini menilai bisa saja tabloid itu dibuat oleh orang lain yang mengatasnamakan Ipang. Karena itu, dia meminta kubu Prabowo-Sandi tidak asal dalam menuduh.

“Jadi janganlah main-main tuding, karena itu tanda-tanda orang panik,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberitaan Indonesia Barokah juga tidak memuat pemberitaan bohong. Kata Awiek semua isi dalam tabloid itu berasal dari rangkuman pemberitaan yang sudah di publikasikan dalam media mainstream.

“Apalagi saya baca secara seksama isi tabloid Indonesia Barokah hanyalah kumpulan berita yang sebelumnya sudah dimuat di beberapa media,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

2 Jam Mengusut

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon meminta tabloid barokah di usut tuntas oleh kepolisian. Menurutnya, hanya perlu waktu dua jam jika polisi ingin mengusut dalang dibalik tabloid tersebut. 

“Kalau mengusut menurut saya dua jam juga selesai itu, pasti diketahui siapa otak di belakangnya, di mana percetakannya. Dua jam lah,” kata Fadli saat ditemui kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Menurutnya mudah, polisi tinggal mencari alamat percetakan yang asli. Pasalnya, tabloid tersebut sudah jelas palsu dan menggunakan alamat palsu.

“Ini juga merugikan pers sendiri dan dewan pers sendiri mengatakan ini harus diusut oleh Bareskrim, nah sekarang Bareskrim harus mengusut itu,” lanjut Fadli.

Sementara, Jubir Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade sebelumnya mengakui sudah melakukan penyelidikan terkait siapa dalang di balik tabloid Indonesia Barokah. Dia pun menangkap jejak digital dari Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma’ruf, Irfan Wahid atau lebih dikenal dengan nama Ipang Wahid.

Maka dari itu, Fadli ingin polisi mengusut tuntas tanpa tebang pilih. Politisi Partai Gerindra itu mencium adanya aroma keberpihakan polisi pada kasus tabloid barokah ini.

“Kalau terlibat ya harus diusutlah, dulu kan yang obor rakyat juga diusut, kemudian mereka menjalani hukuman, jadi saya kira jangan diskriminatif,” kata dia.

“Termasuk pernyataan pernyataan pihak kepolisian kan ada kecenderungan membela, ini kan merugikan pihak kepolisian sendiri, mbok ya netral dulu liat dan selidiki,” ujar Fadli Zon. 



Reporter: Sania Mashabi dan Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: