Fakta Baru yang Terungkap di Sidang Dakwaan Taufik Kurniawan

Semarang – Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan sudah menjalani sidang dakwaan kasus dugaan suap yang menjeratnya. Dalam dakwaan yang dibaca jaksa dari KPK, terungkap berbagai hal mulai dari modus hingga keterlibatan dua kepala daerah dan petinggi partai. Berikut uraiannya.

Taufik Terima Suap dari 2 Bupati

Total uang suap yang diterima terdakwa yaitu Rp 4,85 miliar. Ternyata uang tidak hanya dari Bupati Kebumen, Yahya Fuad tapi juga dari Bupati Purbalingga, Tasdi. Taufik menerima suap dari Yahya sebesar Rp 3,65 miliar dan dari Tasdi sebesar Rp 1,2 miliar.

Jaksa menyebut Taufik meminta fee 5 persen kepada dua bupati itu dengan janji akan memperjuangkan kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di Kebumen, DAK 2016 yang diajukan Rp 100 miliar, cair Rp 93,3 miliar. Kemudian di Purbalingga, DAK tahun 2017 yang diajukan sebesar Rp 40 miliar.
“Dari perkembangan sebelumnya, yang Kebumen ditemukan fakta pemberian dari Purbalingga, nanti jadi saksi,” ujar Jaksa KPK Yustisiana kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/3).

Sedangkan dalam pembacaan dakwaan, Jaksa KPK, Eva Yustisiana menyebut Taufik melanggar pasal 12 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanan korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan kedua yaitu pasal 11 dengan dakwaan yang sama.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perubahan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji,” urai Eva.

Taufik Sewa 3 Kamar Hotel Saat Terima Suap

Hal yang terungkap lainnya yaitu modus penyerahan uang suap dengan menyewa dua kamar terkoneksi pintu dan satu kamar di depannya untuk Taufik bisa melihat situasi. Modus itu dijalankan saat pemberian uang dari Yahya Fuad ke Taufik pada 26 Juli 2016.

Awalnya, pada bulan Juni 2016 Yahya setuju dengan syarat memberikan fee 5 persen ke Taufik. Kemudian bulan Juli 2016 Yahya bertemu dengan pihak swasta yaitu Adi Pandoyo, Khayub Muhamad di sebuah hotel di Yogyakarta.

Dalam pertemuan itu Yahya menyampaikan Kebumen mendapatkan DAK pada APBN Perubahan 2016 Rp 100 miliar. Ia juga mengatakan agar pelaksana paket pekerjaan harus membayar 7 persen fee dari nilai proyek.

Kemudian pada 26 Juli 2016 terdakwa minta fee diserahkan di Hotel Gumaya Semarang melalui Rachmad Sugiyanto. Taufik memerintah Rachmad memesan tiga kamar hotel.

“Dua kamar bersebelahan, connecting door untuk menerima uang dan satu kamar di depannya yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mengawasi penerimaan fee tersebut,” tandas jaksa Eva.

Yahya meminta pihak swasta Hojin Ansori menyiapkan uang Rp 1,65 miliar dan menyerahkan pada Rachmad pada 26 Juli 2016 di Hotel Gumaya kamar nomor 1211. Kemudian Rachmad menyerahkan uang kepada Taufik di kamar di depannya.

“Selanjutnya uang diserahkan kepada terdakwa yang terletak di depan kamar Rachmad dengan mengatakan ‘Ini Pak titipannya’. Terdakwa menjawab ‘ya sini cepet, udah tinggal aja’. Selanjutnya terdakwa menghubungi Yahya Fuad dan menyampaikan bahwa uang sudah diterima,” pungkas Eva.

Penyerahan kedua terjadi 15 Agustus 2016. Adi Pandoyo yang diperintah Yahya menyerahkan Rp 2 miliar kepada Taufik lewat Rachmad dengan modus yang sama, tapi kali ini ada di kamar 815.

Jaksa Sebut Ketua PAN Jateng Terlibat Suap

Kemudian modus penyerahan uang dari Bupati Purbalingga yaitu menitipkan kepada swasta Samsurijal Hadi alias Hadi Gajut untuk diberikan kepada Wahyu Kristianto yang menjabat Ketua PAN Jateng. Penyerahan uang sebanyak Rp 1,2 miliar ini dilakukan di rumah Wahyu di Jalan Mandiraja Wetan, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.

Uang itu diteruskan oleh Wahyu kepada Taufik pada pertengahan Agustus 2017 di Hotel Asrilia Bandung. Kemudian Wahyu disebut juga menerima Rp 600 juta dari uang tersebut.

“Sebagai tindak lanjut atas perintah Tasdi, pada sekira pertengahan bulan Agustus 2017, Samsurijal Hadi alias Hadi Gajut menyerahkannya kepada terdakwa melalui Wahyu Kristianto di rumah Wahyu di Jalan Mandiraja Wetan, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara,” lanjut Eva.

Selain mengantar uang, ketua PAN Jateng itu juga tercatat menemani Taufik saat menggelar pertemuan dengan Tasdi.

Diduga Ada yang Minta Saksi Ubah Keterangan

Kuasa hukum meminta kepada hakim agar Taufik dipindah tahanan ke ke Lapas Kedungpane, Semarang. Selama ini, Taufik ditahan di Mapolda Jateng.

Hakim Antonius kemudian meminta pendapat jaksa dan langsung ditolak oleh jaksa.

“Kami keberatan jika dipindah ke Lapas Kedungpane karena saksi perkara ini sebagian ada di Lapas Kedungpane. Dalam BAP salah satu saksi, ada suruhan terdakwa yang meminta mengubah keterangan saksi. Alasan kedua untuk berobat di rumah sakit Polri dekat dan dekat Rumah Sakit Telogorejo,” kata Eva.

Eva menyebut saat ini ada lima sampai tujuh orang saksi kasus suap Taufik yang ditahan di Lapas Kedungpane Semarang. Namun menurut Eva baru satu orang yang melaporkan adanya upaya mengubah BAP.

Kuasa Hukum Taufik, Deni Bakri kemudian menjelaskan bahwa permintaan pemindahan tempat tahanan terdakwa penting mengingat di Lapas ada dokter standby. Kemudian terkait upaya pengubahan BAP, Deni mengaku kliennya tidak melakukan.

“Kita dari bapak tidak ada. Pas baca turunan BAP kaget juga, nanti lihat pembuktiannya. Bapak ada beberapa yang butuh penanganan intensif,” jelas Deni.
(alg/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Politikus Malaysia: Sangat Mengherankan Jaksa Tolak Cabut Dakwaan Doan

Kuala Lumpur – Seorang politikus Malaysia mengomentari penolakan Jaksa Agung Tommy Thomas mencabut dakwaan Doan Thi Huong, terdakwa Vietnam dalam kasus pembunuhan Kim Jong-Nam. Politikus itu menyatakan Doan pantas mendapat perlakuan yang sama seperti Siti Aisyah, WNI yang dibebaskan dalam kasus yang sama.

Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Kamis (14/3/2019), komentar itu disampaikan Ramkarpal Singh yang merupakan anggota parlemen wilayah Bukit Gelugor dari Partai Tindakan Demokratik (DAP) yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Pakatan Harapan, yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad.

“Saya dalam pandangan bahwa dakwaan terhadap Doan seharusnya dicabut dengan cara yang sama saat dakwaan terhadap Siti Aisyah dicabut, jika Jaksa Agung (AG) memiliki pandangan bahwa Korea Utara terlibat dalam pembunuhan Jong-Nam,” sebut Ramkarpal yang juga seorang pengacara ini.

“Memaksa Doan melanjutkan persidangan sendirian dan bukan dengan sesama terdakwa, khususnya ketika prima facie (dasar argumen dakwaan) dalam kasus ini telah ditetapkan terhadap keduanya, adalah, dengan hormat, belum pernah terjadi sebelumnya dan ini disesalkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ramkarpal menyebut bahwa penolakan Jaksa Agung untuk mencabut dakwaan pembunuhan terhadap Doan sangat ‘mengherankan dan memancing pertanyaan soal wewenang AG’.

Pada Kamis (14/3) waktu setempat, jaksa Malaysia mengumumkan penolakan Jaksa Agung untuk mencabut dakwaan pembunuhan terhadap Doan. Sebelumnya pada Senin (11/3) lalu, jaksa Malaysia mengajukan pencabutan dakwaan terhadap Aisyah yang diinstruksikan oleh Jaksa Agung. Pihak jaksa tidak pernah mengungkapkan secara langsung alasan pencabutan dakwaan itu. Pencabutan dakwaan itu dikabulkan pengadilan Malaysia dan Aisyah langsung bebas.

Ramkarpal mempertanyakan keputusan Jaksa Agung mengabulkan permintaan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mencabut dakwaan terhadap Aisyah atas dasar Korea Utara (Korut) bertanggung jawab atas pembunuhan Kim Jong-Nam.

“Jika ini persoalannya, mengapa AG mendakwa Siti Aisyah sejak awal? Tidak diragukan, AG memiliki wewenang untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap Siti Aisyah seperti yang telah dilakukannya, tapi mengapa dia tidak melakukan hal yang sama dalam kasus Doan?” tanya Ramkarpal dalam pernyataannya.

“Baik Doan maupun Siti Aisyah didakwa bersama. Doan memiliki hak konstitusional untuk diperlakukan sama seperti Siti Aisyah, karena dia berhak atas perlindungan yang setara di hadapan hukum,” tegasnya.

Ramkarpal menambahkan, karena Jaksa Agung tidak mengungkapkan alasan dari keputusannya mencabut dakwaan Aisyah, Doan tidak akan pernah tahu mengapa dirinya diperlakukan berbeda dari Aisyah.

“Jika dia (Doan-red) dinyatakan bersalah, dia akan selalu bertanya apakah Siti Aisyah juga bersalah. Dalam kasus seperti ini, kebijaksanaan AG seharusnya dipertanyakan, khususnya ketika nyawa seseorang dipertaruhkan,” tandasnya.

Dalam kasus ini, Doan terancam hukuman mati. Doan didakwa mengusapkan racun VX yang mematikan ke wajah Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un, di Bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017. Doan telah menyangkal dakwaan pembunuhan yang dijeratkan padanya dan menegaskan dirinya hanya terlibat dalam sebuah acara prank (lelucon), serta ditipu oleh sejumlah agen intelijen Korut, dalang utama kasus ini yang telah kabur ke negaranya.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa Tolak Cabut Dakwaan Pembunuhan Kim Jong-Nam, Doan Menangis

Kuala LumpurDoan Thi Huong, terdakwa asal Vietnam dalam kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, menangis terisak saat jaksa penuntut Malaysia menolak mencabut dakwaan terhadapnya.

Seperti dilansir AFP dan Malay Mail, Kamis (14/3/2019), dalam sidang yang digelar Kamis (14/3) waktu setempat, jaksa penuntut menyampaikan penolakan Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas untuk mengajukan pencabutan dakwaan pembunuhan terhadap Doan di pengadilan. Jaksa menyatakan persidangan Doan akan dilanjutkan.

Hal ini berarti Doan tidak bernasib sama dengan Siti Aisyah, warga negara Indonesia (WNI), yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama dan telah dibebaskan pada Senin (11/3) lalu. Aisyah bebas setelah Jaksa Agung Malaysia mengajukan pencabutan dakwaan pembunuhan yang dijeratkan terhadapnya.


Doan (30) menangis terisak di dalam ruang sidang di Pengadilan Tinggi Shah Alam, saat jaksa Malaysia mengumumkan penolakan itu. Namun dia masih sempat memberikan pernyataan kepada wartawan setempat.

“Saya tidak marah bahwa Siti telah dibebaskan. Hanya Tuhan yang tahu bahwa kami tidak melakukan pembunuhan itu,” ucap Doan sembari terisak kepada wartawan setempat.

“Saya ingin keluarga saya mendoakan saya,” imbuhnya.

Menanggapi penolakan itu, pengacara Doan, Hisyam Teh Poh Teik, menyatakan kekecewaannya. Hisyam menyebut hal ini tidak adil bagi kliennya.

“Keputusan ini salah dan tidak menyuarakan sistem peradilan kriminal kita. Putusan ini menggerus kepercayaan pada sistem peradilan kriminal kita,” tegasnya.

Hisyam kemudian meminta sidang ditangguhkan dengan alasan Doan kurang sehat sejak Aisyah dibebaskan. Dia menyebut Doan tidak bisa menyampaikan pembelaannya dalam kondisi demikian.

Hakim Azmi Ariffin lantas menyatakan Doan tidak fit ‘secara fisik dan mental’ untuk melanjutkan persidangan pada Kamis (14/3) ini. Hakim Azmi memutuskan sidang akan ditunda hingga 1 April mendatang.

Dalam kasus ini, Doan terancam hukuman mati atas dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un. Doan didakwa mengusapkan racun VX yang mematikan ke wajah Kim Jong-Nam di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia pada Februari 2017.

Doan telah telah menyangkal dakwaan pembunuhan yang dijeratkan padanya dan menegaskan dirinya hanya terlibat dalam sebuah acara prank (lelucon) dan ditipu oleh sejumlah agen intelijen Korut, dalang utama kasus ini yang telah kabur ke negaranya.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aisyah Bebas, Pengacara Doan Minta Dakwaan Kliennya Juga Dicabut

Kuala Lumpur – Menindaklanjuti pembebasan Siti Aisyah dalam kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, pengacara yang mewakili Doan Thi Huong, terdakwa asal Vietnam, juga meminta agar dakwaan terhadap kliennya dicabut. Permohonan pencabutan dakwaan telah diajukan pengacara Doan.

“Dakwaan terhadap Siti Aisyah dicabut tapi dakwaan terhadap Doan tidak,” cetus pengacara Doan, Husyam Teh, seperti dilansir Reuters, Senin (11/3/2019).

“Dan tidak ada alasan yang diungkapkan. Kami tidak tahu atas dasar apa dakwaan dicabut,” imbuhnya.

Doan seharusnya menyampaikan pembelaan dalam persidangan yang digelar Senin (11/3) ini. Namun sidang ditunda usai hakim Azmin Ariffin memutuskan Aisyah dibebaskan atau ‘discharged‘ setelah dia mengabulkan permohonan jaksa yang mencabut dakwaan pembunuhan yang dijeratkan terhadap Aisyah.
Usai putusan bebas dijatuhkan hakim terhadap Aisyah, pengacara Doan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Malaysia meminta agar dakwaan terhadap Doan juga dicabut.

Hakim lantas menyatakan bahwa persidangan Doan ditunda hingga Kamis (14/3) mendatang, karena menunggu respons dari Jaksa Agung Malaysia atas permintaan pengacara Doan itu.

Sebelumnya diberitakan bahwa Aisyah (26) langsung memeluk Doan (30) setelah hakim menyatakan dia dibebaskan. Keduanya kemudian bersama-sama menangis. Bahkan dilaporkan Doan sampai menangis terisak-isak.

Dalam kasus ini, Aisyah dan Doan terancam hukuman mati atas dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un. Keduanya didakwa mengusapkan racun gas saraf VX yang mematikan ke wajah Kim Jong-Nam di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia pada Februari 2017.

Keduanya telah menyangkal dakwaan pembunuhan yang dijeratkan terhadap mereka. Mereka sama-sama meyakini bahwa mereka terlibat dalam sebuah acara prank (lelucon) dan ditipu oleh sejumlah agen intelijen Korut, dalang utama kasus ini yang telah kabur ke negaranya.

Persidangan kasus ini dimulai sejak Oktober 2017 dan berjalan lambat dengan sejumlah penundaan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Senin (11/3) ini, persidangan dilanjutkan dengan agenda penyampaian pembelaan oleh Doan. Namun pada awal persidangan, jaksa Iskandar Ahmad mengajukan permohonan agar dakwaan pembunuhan terhadap Aisyah dicabut dan agar dia dibebaskan atau discharge.

Jaksa Iskandar tidak menyebut lebih lanjut alasan pencabutan dakwaan itu. Kepada Reuters, jaksa Iskandar menyebut keputusan pencabutan dakwaan diambil berdasarkan ‘beberapa representasi’ namun dia enggan menerangkan lebih lanjut.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bebas karena Jaksa Cabut Dakwaan Pembunuhan, Siti Aisyah Terkejut

Kuala Lumpur – Dibebaskan setelah jaksa mencabut dakwaan pembunuhan Kim Jong-Nam yang dijeratkan terhadap dirinya, Siti Aisyah mengaku terkejut. Dengan putusan hakim mengabulkan pencabutan dakwaan, Aisyah dibebaskan dari tahanan pada Senin (11/3) ini juga.

Pembebasan Aisyah diputuskan oleh hakim Azmin Ariffin dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia, Senin (11/3) pagi waktu setempat. Dalam putusannya, hakim Azmin mengabulkan permohonan jaksa yang mencabut dakwaan pembunuhan yang sebelumnya dijeratkan terhadap Aisyah.

Pengabulan permohonan ini berarti dakwaan terhadap Aisyah dicabut, bukan digugurkan. Jaksa Iskandar Ahmad yang mengajukan pencabutan dakwaan pembunuhan terhadap Aisyah, enggan menjelaskan alasannya.

Seperti dilansir AFP dan Associated Press, Senin (11/3/2019), setelah dinyatakan bebas oleh hakim, Aisyah dengan cepat dibawa keluar ruang sidang dan dibawa masuk ke dalam sebuah mobil yang telah menunggunya.

Aisyah yang terlihat emosional sempat memberikan pernyataan singkat kepada wartawan setempat. Dia menyebut dirinya baru mengetahui bahwa dia dibebaskan pada Senin (11/3) pagi.

“Saya terkejut dan sangat senang,” ucap Aisyah menanggapi pembebasannya ini.

“Saya tidak tahu ini akan terjadi. Saya tidak menduganya,” imbuhnya.

Putusan pembebasan Aisyah ini menjadi langkah mengejutkan mengingat pada Senin (11/3) ini, persidangan kasus Kim Jong-Nam memasuki agenda pembelaan untuk Doan Thi Huong, terdakwa asal Vietnam.

Usai putusan mengejutkan dijatuhkan terhadap Aisyah, persidangan untuk Doan ditangguhkan sementara untuk waktu yang belum ditentukan.

Saksikan juga video ‘Saat Pembelaan Aisyah Terdakwa Pembunuhan Kim Jong-nam Ditunda’:

[Gambas:Video 20detik]

(nvc/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siti Aisyah Bebas, Apa Alasan Jaksa Cabut Dakwaan Pembunuhan?

Kuala Lumpur – Jaksa Malaysia mencabut dakwaan pembunuhan Kim Jong-Nam yang dijeratkan terhadap warga negara Indonesia (WNI), Siti Aisyah. Alasan pencabutan dakwaan ini masih misterius.

Seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (11/3/2019), jaksa Iskandar Ahmad tidak menyebut lebih jelas soal alasannya mencabut dakwaan pembunuhan terhadap Aisyah.

Dalam putusannya di Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia, Senin (11/3), hakim Azmin Ariffin mengabulkan permohonan jaksa yang mencabut dakwaan pembunuhan yang sebelumnya dijeratkan terhadap Aisyah. Pengabulan permohonan ini berarti dakwaan terhadap Aisyah dicabut, bukan digugurkan.
“Sisi Aisyah bebas,” tegas hakim Azmin.

“Dia bisa pergi sekarang,” imbuhnya.

Jaksa Iskandar enggan menjelaskan alasannya mencabut dakwaan itu. Dia hanya menyatakan bahwa Aisyah kini bebas untuk meninggalkan Malaysia.

Laporan Reuters menyebut bahwa jaksa diinstruksikan untuk mencabut dakwaan tersebut. Oleh siapa? Itu belum diketahui secara jelas.

Dalam kasus ini, Aisyah bersama Doan Thi Huong yang seorang warga negara Vietnam, telah disidang sejak Oktober 2017. Keduanya terancam hukuman mati atas dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un.

Keduanya didakwa mengusapkan gas saraf VX yang mematikan ke wajah Kim Jong-Nam di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia pada Februari 2017. Kedua terdakwa telah menyangkal dakwaan pembunuhan yang dijeratkan terhadap mereka. Keduanya sama-sama meyakini bahwa mereka terlibat dalam sebuah acara prank (lelucon) dan ditipu oleh sejumlah agen intelijen Korut, yang telah kabur ke negaranya.

Pada praktiknya, proses persidangan kasus ini berjalan lambat. Banyaknya jumlah saksi dan pelaksanaan sidang yang tidak rutin disinyalir menjadi pemicunya.

Agenda pembelaan yang seharusnya disampaikan Aisyah tahun lalu, terus diundur dan bahkan saat ini mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Penyebabnya, pengacara Aisyah, Gooi Soon Seng, mengajukan banding atas putusan pengadilan yang menyatakan jaksa tidak akan dipaksa untuk menyerahkan salinan keterangan tujuh saksi kasus ini. Pengacara Aisyah menyatakan dokumen keterangan saksi itu sangat vital, mengingat lima saksi di antaranya menghilang.

“Tanpa keterangan polisi, itu akan mengkompromikan pembelaan klien saya dan sama saja dengan kegagalan peradilan,” ucap Gooi pada awal Januari tahun ini.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa Cabut Dakwaan Pembunuhan Kim Jong-Nam, Siti Aisyah Bebas

Kuala LumpurSiti Aisyah, warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, akan dibebaskan. Aisyah bebas setelah jaksa mencabut dakwaan pembunuhan yang dijeratkan terhadapnya.

“Sisi Aisyah dibebaskan,” tegas hakim Azmin Ariffin dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia, seperti dilansir AFP, Senin (11/3/2019).

Putusan itu dijatuhkan hakim Azmin saat mengabulkan permohonan jaksa yang mencabut dakwaan pembunuhan yang sebelumnya dijeratkan terhadap Aisyah. Pengabulan permohonan ini berarti dakwaan terhadap Aisyah dicabut, bukan digugurkan.

“Dia bisa pergi sekarang,” imbuh hakim Azmin, merujuk pada Aisyah.
Dalam kasus ini, Aisyah bersama Doan Thi Huong yang seorang warga negara Vietnam, telah disidang sejak Oktober 2017. Keduanya terancam hukuman mati atas dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un.

Keduanya didakwa mengusapkan gas saraf VX yang mematikan ke wajah Kim Jong-Nam di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia pada Februari 2017. Kedua terdakwa telah menyangkal dakwaan pembunuhan yang dijeratkan terhadap mereka. Keduanya sama-sama meyakini bahwa mereka terlibat dalam sebuah acara prank (lelucon) dan ditipu oleh sejumlah agen intelijen Korut, yang telah kabur ke negaranya.

Pada praktiknya, proses persidangan kasus ini berjalan lambat. Banyaknya jumlah saksi dan pelaksanaan sidang yang tidak rutin disinyalir menjadi pemicunya.

Agenda pembelaan yang seharusnya disampaikan Aisyah tahun lalu, terus diundur dan bahkan saat ini mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Penyebabnya, pengacara Aisyah, Gooi Soon Seng, mengajukan banding atas putusan pengadilan yang menyatakan jaksa tidak akan dipaksa untuk menyerahkan salinan keterangan tujuh saksi kasus ini. Pengacara Aisyah menyatakan dokumen keterangan saksi itu sangat vital, mengingat lima saksi di antaranya menghilang.

“Tanpa keterangan polisi, itu akan mengkompromikan pembelaan klien saya dan sama saja dengan kegagalan peradilan,” ucap Gooi pada awal Januari tahun ini.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi: Sidang Ratna Sarumpaet Perlihatkan Buruknya Leadership Prabowo

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersyukur sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akhirnya digelar. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, kasus Ratna menunjukkan bahwa kubu Prabowo mampu menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

“Saya bersyukur sidang kasus Ratna Sarumpaet bisa digelar kemarin. Perkara Ratu hoax dari kubu hoax akhirnya disidangkan,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Cara kubu Pak Prabowo yang mempergunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi politik dengan keji dan kejam. Mereka berambisi untuk mem-framing Pak Jokowi sebagai pemimpin diktator dan otoriter. Kasus Ratna mereka ‘santap’ degan lezatnya. Diungkap ke media bukan dilaporkan ke kepolisian,” sambungnya.


Pria yang akrab disapa Toni itu menilai, sidang kemarin memperlihatkan buruknya kepemimpinan (leadership) Prabowo yang mudah mempercayai hoax yang direkayasa oleh Ratna. Menurut dia, Prabowo tampil sebagai pemimpin yang emosional karena menelan informasi tanpa melakukan klarifikasi.

“Kasus Ratu Hoax ini juga memperlihatkan buruknya leadership Prabowo. Prabowo pemimpin yang tidak matang dan emosional sehingga tidak mampu memproses sebuah informasi dengan tepat sehingga keputusan yang diambil sangat buruk. Grasa-grusu, semua informasi ditelan bulat-bulat tanpa klarifikasi sama sekali,” tutur Toni.

“Lalu apa yang diharap rakyat dari kubu penyebar hoax dengan calon presiden yang leadership yang buruk?” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek dari operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng. Jaksa mengungkap, Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan.
(azr/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>