Daerah Irigasi Seluas 4.680 Hektare di Karanganyar dan Sragen Bakal Disuplai Bendungan Gondang

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan penyelesaian akhir pembangunan Bendungan Gondang yang terletak di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Kehadiran bendungan yang membendung Sungai Garuda ini akan mengalirkan air irigasi lebih kontinu dari yang sebelumnya mengandalkan tadah hujan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Bendungan Gondang merupakan salah satu dari program pembangunan 65 bendungan yang bertujuan menambah tampungan air sehingga kontinuitas suplai air irigasi ke sawah terjaga.

“Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan akan menjadi 19-20% dengan selesainya 65 bendungan,” kata Menteri Basuki.

Bendungan Gondang yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Ditjen Sumber Daya Air memiliki kapasitas tampung 9,15 juta meter kubik dan luas genangan 43,86 hektare. Bendungan ini akan menyuplai air bagi daerah irigasi seluas 4.680 hektare di Kabupaten Karanganyar dan Sragen.

Selain irigasi, manfaat lainnya adalah menjadi sumber air baku bagi Kabupaten Karanganyar dan Sragen masing-masing sebesar 100 liter/detik, mereduksi debit banjir sebesar 8% dari semula 503 m3/detik turun menjadi 462 m3/detik, konservasi air (ground water recharge), destinasi wisata, sebagai kawasan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Garuda.

Pembangunan dilakukan sejak tahun 2014 dengan anggaran Rp 657 miliar dengan kontraktor PT Waskita Karya.

Bendungan Gondang dibangun sejak tahun 2014 dan ditargetkan selesai pertengahan tahun 2019. Progresnya saat ini mencapai 91% dan tengah menyelesaikan pekerjaan tower intake, landscaping, dan mekanikal elektrikal. Selain itu juga tengah dilakukan proses sertifikasi dari Komisi Keamanan Bendungan untuk penggenangan (impounding).

Selain Bendungan Gondang, Kementerian PUPR juga tengah membangun 4 bendungan lain di Jawa Tengah, yakni Bendungan Randu Gunting di Kabupaten Blora, Bendungan Jragung di Semarang, Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri serta Bendungan Jlantah di kabupaten Karang Anyar. 

Jokowi Menang Versi QC, TKN Yakin Daerah Basis Prabowo akan Dirangkul

Jakarta – Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menang di Pilpres 2019. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir meyakini Jokowi-Ma’ruf akan memperhatikan seluruh rakyat Indonesia termasuk daerah basis suara Prabowo Subinato-Sandiaga Uno.

“Kan Jokowi presiden buat seluruh rakyat Indonesia,” ujar Erick Thohir di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Dia mengatakan Jokowi-Ma’ruf akan berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, Jokowi tak akan ‘menganaktirikan’ daerah yang dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga.

“Kita nggak bisa bilang di satu titik ini menang, yang ini kalah, lalu terus gegara ini kalah beda servisnya,” lanjutnya.

Erick menuturkan pemerintah akan merangkul semua pihak demi kemajuan bangsa. Selain itu, sambung Erick, Jokowi sudah membuktikan melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia selama 4,5 tahun menjabat sebagai presiden.

“Tetapi kita harus merangkul sebagai sebuah negara dan pembangunan yang dilakukan. Jokowi juga kan selama ini jelas di semua Indonesia, Indonesia sentris,” tutupnya.
(knv/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Kritik Kepala Daerah Tak Izin Cuti Kampanye Jokowi

PadangBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritik 12 kepala daerah yang melakukan kampanye tanpa mengantongi izin cuti.

“Ini aturan dari mana?. Masa kepala daerah ikut kampanye di hari kerja, berorasi di atas panggung tanpa punya izin cuti. Coba kalau kami, sudah pasti kena sanksi,” kata Juru Bicara BPN, Andre Rosiade kepada detikcom, Kamis (11/4/2019).

Ia menyindir kepala daerah di Sumatera Barat yang ikut kampanye pasangan nomor urut 01, Jokowi-Amin di Danau Cimpago Kawasan Pantai Padang, Selasa (9/4/2019) lalu tanpa memiliki izin cuti. Padahal, kampanye dilakukan pada hari kerja.

“Untuk apa ada Bawaslu dan Gakkumdu kalau seluruh pendukung Jokowi aman-aman saja. Udah bubar saja negara ini, tak usah Pemilu. Bisa gawat negara ini kalau semua elite tak fair,” kata Andre.

Ke-11 kepala daerah yang hadir dan bergantian menyampaikan orasi politik itu adalah Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi, Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, Walikota Pariaman Genius Umar, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake dan Walikota Solok Eri Zulfian.

Berdasarkan keterangan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin, ada 12 bupati (sebelumnya ditulis 11 bupati), walikota dan wakil walikota yang ikut kampanye.

Dalam catatan Biro Pemerintahan, kata Jasman, hanya sembilan kepala daerah yang cuti kampanye pada saat kampanye tersebut. Artinya, ada tiga kepala daerah yang tidak memiliki izin.

(rvk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemprov Sumbar Ungkap Ada Kepala Daerah Pro-Jokowi Tak Izin Cuti Kampanye

Padang – Kampanye berbalut konser ‘Jempolan Indonesia Maju’ masih menyisakan cerita. Ada sejumlah kepala daerah yang tak mengantongi izin cuti kampanye.

Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal mengungkap sejumlah kepada daerah yang ikut kampanye Jokowi-Amin di Padang beberapa hari lalu tak memiliki izin cuti.

“Memang benar. Ada beberapa yang tidak memiliki izin cuti,” kata Jasman kepada detikcom, Kamis (11/4/2019).

Menurut Jasman, izin cuti kampanye di hari kerja dikeluarkan oleh gubernur. Tidak adanya izin cuti disebabkan semata-mata karena sang kepala daerah tidak mengajukan cuti.

“Gubernur tidak pernah menghalangi kepala daerah cuti kampanye,” katanya.

Dalam catatan Biro Pemerintahan, kata Jasman, hanya sembilan kepala daerah yang cuti kampanye pada saat kampanye tersebut. Mereka adalah Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi, Walikota Pariaman, Genius Umar, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Walikota Solok, Zul Efian, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni serta Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi.

Sementara dalam kampanye berbalut Konser ‘Jempolan Indonesia Maju’ yang menghadirkan kelompok musik Slank tersebut, berdasarkan keterangan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin, ada 12 bupati (sebelumnya ditulis 11 bupati), walikota dan wakil walikota yang ikut kampanye. Artinya, ada tiga kepala daerah yang tidak memiliki izin.
(tor/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

11 Kepala Daerah Sumbar Dukung Jokowi, BPN: Mereka Gerbong Kosong

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku tak khawatir dengan adanya 11 kepala daerah di Sumatera Barat yang mengkampanyekan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kepala daerah itu disebut hanya sebagai ‘gerbong kosong’ yang tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat.

“Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa meskipun ada kepala daerah di sana, tapi kepala daerah itu gagal menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan mengikuti keinginan kepala daerah itu, alias kepala daerah itu gerbong kosong lah, di mana masyarakat memilih Pak Prabowo dan Bang Sandi,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade kepada wartawan, Selasa (9/4/2019).

Andre yang juga merupakan caleg DPR RI dari dapil Sumatera Barat ini mengatakan kepala daerah hanya memiliki satu suara. Ia tak khawatir dengan dukungan itu, sebab, menurutnya, pola pikir masyarakat telah berubah menjadi lebih independen, rasional, dan objektif.

“Tapi kami optimistis bahwa insyaallah Pak Prabowo akan menang tebal 85 persen di situ. Karena masyarakat Sumatera Barat adalah pemilih akal sehat yang merasakan saat ini hidupnya semakin sulit, mencari lapangan pekerjaan sulit, ekonomi sulit, harga-harga kebutuhan pokok tinggi, harga listrik naik. Jadi kami optimistis bahwa Sumbar tetap akan menjadi lumbung suara terbesar Pak Prabowo Subianto. Kalau 2014 kita mendapatkan hampir 77 persen, insyaallah kita bisa menang 85 persen di 2019 ini,” ungkap Andre.

Politikus Gerindra ini menyebut gelaran pilpres di Sumatera Barat adalah ‘pertarungan’ antara para elit dengan “rakyat badarai” atau “rakyat kebanyakan”. Elite-elite di Sumatera Barat dianggap Andre gagal meyakinkan masyarakat untuk memilih Jokowi.

“Sehingga masyarakat tetap konsisten memilih Pak Prabowo. Jadi Pilpres 2019 di Sumatera Barat itu pertarungan antara elite dan kepala daerah versus rakyat badarai. Di mana elit dan kepala daerah gagal meyakinkan masyarakat dan juga gagal menyerap aspirasi masyarakat sehingga mereka tetap pilih Pak Jokowi, sedangkan masyarakat badarai 85 persen memilih Pak Prabowo,” tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 11 kepala daerah di Sumatera Barat bersama band Slank, tampil dalam kampanye pasangan Jokowi-Amin di Padang. Mereka mendukung Jokowi untuk lanjut 2 periode.

Ke-11 kepala daerah yang hadir dan bergantian menyampaikan orasi politik itu adalah Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi, Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, Walikota Pariaman Genius Umar, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake dan Walikota Solok Eri Zulfian.

Jokowi maupun Kiai Ma’ruf sendiri tidak hadir dalam kampanye tersebut. TKN mengirim Wakil Menteri ESDM, Archandra Thahar dan Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Rohmin Dahuri sebagai juru kampanye. Archandra dan Rohmin mempromosikan Jokowi kepada massa yang hadir.
(azr/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

6 Istri Kepala Daerah di Sumbar Jadi Caleg

Padang – Enam istri kepala daerah di Sumatera Barat ikut bertarung memperebutkan kursi parlemen di Pemilu 2019 ini, baik untuk DPR-RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Tiga di antaranya maju dengan partai yang berbeda dengan sang suami.

Komisioner KPUD Sumbar, Izwaryani mengakui adanya enam istri kepala daerah tersebut dalam DCT. “Memang betul. Mereka maju dengan partai pilihan masing-masing. Namanya sudah ada dalam DCT,” jelas Izwaryani kepada detikcom, Selasa (9/4/2019).

Ke-6 istri kepala daerah tersebut adalah:

1. Nevi Zuairina (istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno) yang maju dari PKS untuk DPR-RI dari Dapil Sumbar 2
2. Lisda Hendra Joni (istri Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni) yang maju bersama Partai Nasdem untuk DPR-RI dari Dapil Sumbar 1.
3. Suriati Muzni Zakaria (istri Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria) yang juga maju bersama Partai Nasdem untuk DPR-RI dari Dapil Sumbar 1 4. Harneli Bahar (istri Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah) maju bersama PKS untuk DPRD Provinsi Dari Dapil 1.
5. Emi Irdinansyah (istri Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi) yang maju bersama Partai Nasdem dari Dapil 6 untuk DPRD Provinsi,
6. Elfia Safitri (istri Wakil Walikota Solok, Reinier) yang maju untuk DPRD Kota Solok dari PKPI Dapil Kota Solok 1.

Tiga di antara ke-enam istri kepala daerah tersebut maju dengan partai yang berbeda dengan sang suami. Mereka adalah Lisda Hendra Joni (Nasdem), Suriati Muzni Zakaria (Nasdem) dan Emi Irdinansyah (Nasdem).

Hendra Joni yang menjabat Bupati Pesisir Selatan merupakan Ketua DPD PAN setempat, sebelum membelot dan mengundurkan diri karena mendukung pasangan Jokowi-Amin. Muzni Zakaria adalah Ketua DPD Gerindra Kabupaten Solok Selatan, sementara Irdinansyah Tarmizi yang menjabat Bupati Tanah Datar, merupakan Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Sumatera Barat. Caleg yang maju dengan status sebagai istri kepala daerah memiliki peluang yang bagus.

Namun bagi pemerhati politik dari Universitas Andalas (Unand), Ilham Aldelano Azre, tidak semuanya yang bisa memanfaatkan nilai lebih tersebut. “Ada di antaranya yang hanya jadi vote getters. Paling banyak hanya ada dua yang memiliki peluang,” kata Azre kepada detikcom.

Menurut dia, sebagai istri kepada daerah, mereka punya modal popularitas yang lumayan serta punya akses ke program pemerintah sebagai sarana solialisasi. “Mereka juga bisa memanfaatkan jaringan suami yang sudah teruji ketika Pilkada sebelumnya. Namun sekali lagi, tidak banyak yang bisa memanfaatkan itu,” kata Azre.

Dalam catatan yang diperoleh Detikcom, di Sumbar ada 8.579 Daftar Calon Tetap (DCT) atau Caleg. 27 orang diantara sudah dicoret, karena berbagai persoalan. Antara lain karena meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat dan terkena putusan pengadilan, sehingga masih tersisa 8.552 orang Caleg.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jika Terpilih Lagi, Netanyahu Akan Caplok Daerah Permukiman di Tepi Barat

Tel AvivPermukiman Neve Yaakov di Yerusalem Timur.Israel telah mendirikan lebih dari 100 permukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur. (AFP)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia akan menganeksasi daerah permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat jika terpilih kembali dalam pemilihan umum.

Israel melangsungkan pemilu pada Selasa (09/04) dan Netanyahu akan berebut suara dengan partai berhaluan kanan yang mendukung pencaplokan sebagian dari Tepi Barat.

Permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, namun Israel membantahnya.

Bulan lalu, Amerika Serikat mengakui bahwa Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah pada 1967, sebagai wilayah Israel.

Israel telah memukimkan sekitar 400.000 warga Yahudi di permukiman Tepi Barat, dan 200.000 lainnya tinggal di Yerusalem Timur. Sementara itu, ada sekitar 2,5 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Apa yang terjadi pada permukiman-permukiman tersebut adalah salah satu isu yang paling diperselisihkan antara Israel dan Palestina Palestina mengatakan bahwa keberadaan permukiman membuat negara independen di masa depan mustahil diwujudkan.

Di sisi lain, Israel mengatakan Palestina menggunakan isu permukiman sebagai dalih untuk menghindari perundingan damai langsung. Negara tersebut mengatakan bahwa permukiman bukan benar-benar hambatan bagi perdamaian dan bisa dinegosiasikan.

Apa yang dikatakan Netanyahu?

Dalam sebuah wawancara di televisi Israel, Netanyahu ditanya kenapa ia belum memperluas kedaulatan Israel ke permukiman besar di Tepi Barat.

“Anda bertanya apakah kita melangkah ke tahap berikutnya jawabannya ya, kita akan melangkah ke tahap berikutnya,” ujarnya.

NetanyahuNetanyahu kembali mencalonkan diri. (Reuters)

“Saya akan memperluas kedaulatan [Israel] dan saya tidak membeda-bedakan antara blok permukiman dan permukiman yang terisolasi.”

Seorang juru bicara pemimpin Palestina Mahmoud Abbas berkata kepada Reuters: “Kebijakan dan pengumuman apapun tidak akan mengubah fakta. Permukiman itu ilegal dan mereka akan disingkirkan.”

Apa latar belakang politik pernyataan Netanyahu?

Partai Netanyahu, Likud, yang berhaluan kanan, sedang bersaing ketat dengan aliansi partai kanan-tengah Biru dan Putih.

Namun partai lainnya, yang beberapa diantaranya mendukung pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat, bisa menjadi kingmaker ketika mereka berusaha membentuk koalisi pemerintahan.

Dalam partai Likud yang dipimpin Netanyahu, 28 dari 29 anggota parlemen yang mencalonkan diri untuk dipilih kembali telah menyatakan kepada media bahwa mereka mendukung pendekatan ini. Sampai saat ini, sang perdana menteri adalah satu-satunya pengecualian.

Bagaimana situasi perundingan damai Israel-Palestina?

Pemerintahan Trump sedang bersiap-siap untuk mengungkap rencana perdamaian di Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu. Pejabat AS menyebut perundingan ini akan berlaku adil.

Bagaimanapun, pemerintahan Trump telah melakukan serangkaian tindakan yang membuat marah Palestina dan secara umum memihak Israel.

Pada 2017, Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang kontradiktif dengan kebijakan resmi AS selama puluhan tahun.

Menanggapi hal tersebut, Abbas memutuskan hubungan dengan AS, dan mengatakan bahwa AS tidak bisa lagi menjadi perantara perdamaian.

Tahun lalu, AS berhenti berkontribusi ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (Unrwa), yang telah membantu para pengungsi Palestina sejak 1949.

Pada Maret lalu, Presiden Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Pada hari Sabtu (06/04), dalam pidato di pertemuan Koalisi Yahudi Partai Republik, ia memperingatkan bahwa jika partai Demokrat menang di pemilu 2020, Israel bisa “diabaikan”, dalam upaya membujuk kelompok Yahudi untuk mendukung pemilihannya kembali.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina menemui jalan buntu sejak 2014, ketika upaya yang diperantarai AS untuk mencapai kesepakatan, gagal.


(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Pamer Urus Izin 3 Jam Kelar, di Daerah Lain Lagi Ceritanya

Jakarta – Sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mendorong kemudahan dalam perizinan usaha. Berbagai cara sudah dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku dunia usaha.

Kini Jokowi terus membanggakan mudahnya urus izin usaha. Salah satu yang dibanggakan adalah program online single submission (OSS) atau perizinan online terpadu.

Melalui OSS, izin yang dulunya memakan waktu hingga berbulan-bulan bahkan tahunan bisa dipercepat dalam hitungan jam.

Dunia usaha mengakui terobosan perizinan yang dilakukan pemerintah itu. Namun program itu masih jauh dari kata sempurna. Pelaku usaha menilai masih ada kekurangan dalam program tersebut.

(das/ang)

Distribusi Logistik Pemilu, KPU Pasaman Barat Prioritaskan Daerah Terisolasi

Liputan6.com, Simpang Empat – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memprioritaskan daerah terisolasi dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019. Ini demi kelancaran saat pencoblosan pada 17 April nanti di wilayah tersebut.

“Pasaman Barat saat ini merupakan daerah tertinggal dan masih banyak daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat,” kata Ketua KPU Pasaman Barat, Alharis di Simpang Empat, Senin 1 April 2019 seperti dilansir Antara.

Menurut dia, KPU telah melakukan pendataan seluruh daerah terisolasi di Pasaman Barat yang akan menjadi prioritas pengiriman logistik pemilu itu.

Daerah terisolasi tersebut antara lain sejumlah daerah di Ranah Batahan, Parit Koto Balingka, Sungai Beremas dan Kinali. Kemudian di Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Gunung Tuleh.

Pendistribusian logistik pemilu di Pasaman Barat akan dimulai pada H-4 atau 13 April. Logistik ini akan dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat.

Yang Lain Pakai Komputer, Daerah Ini UN Masih Pakai Pensil

Liputan6.com, Batam – Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di pulau-pulau penyangga Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) masih menerapkan Ujian Nasional Berbasis Pensil (UNBP) dan Kertas, karena terbatasnya infrastruktur di sana.

“Kami masih UNKP, belum UNBK,” kata Kepala SMAN 7 Pulau Kasu, Edison, dilansir Antara, Senin (1/4/2019).

Ia menambahkan kebanyakan sekolah yang berada di pulau-pulau penyangga masih menerapkan UNBK. Hanya sekolah di Pulau Belakangpadang saja yang sudah melaksanakan UNBK.

“Di sini listrik baru masuk, komputer belum ada di sekolah. Jaringan internet juga lelet,” ujar dia.

Menurut Edison, tidak ada kendala pelaksanaan UNPK di sekolahnya pada hari pertama ujian nasional di sekolahnya.

Peserta UNKP yang berasal dari pulau-pulau lain tidak ada yang diinapkan di sekitar sekolah, seperti Ujian Nasional tahun-tahun sebelumnya. Jumlah peserta UN di SMAN 7 Pulau Kasu sebanyak 43 siswa.

“Muridnya menginap di rumah masing-masing, jadi bolak-balik saja. Tapi semua lancar, enggak ada kendala. Walau pun hujan,” kata dia.

Seluruh peserta UN datang tepat waktu. Ia juga yakin, tidak ada soal yang bocor, meski masih berbasis pensil dan kertas.

Kepala Sekolah bercerita, seluruh soal didistribusikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri ke masing-masing pengawas sekolah dengan dikawal Polsek Belakangpadang. Kemudian, dengan dibawah pengawasal aparat Polsek, soal dibawa ke tiap sekolah.

Sementara itu, kendala server sempat mengganggu pelaksanaan hari pertama UNBK di SMAN 1 Kota Batam.

“Tadi sempat eror saat log in. Tapi langsung diselesaikan oleh teknisi,” kata Wakil Ketua Pelaksana UNBK SMAN 1 Batam, Sikkat Simanulang.

SMAN 1 Batam sengaja menempatkan tiga orang teknisi di sekolah selama pelaksanaan UNBK, untuk mengantisipasi gangguan, seperti yang terjadi hari ini.

Sikkat Manulang mengatakan, gangguan server hanya terjadi beberapa menit, sehingga tidak mengurangi waktu ujian para siswa.

Sebanyak 292 siswa SMAN 1 Batam mengikuti ujian dalam 3 laboraturium dan 3 sesi, yaitu pukul 7.30-9.30 WIB, 10.30-12.30 WIB dan 14.00-16.00 WIB. Setiap sesi diikuti sekitar 100 orang siswa.

“Terdapat 120 komputer yang kami gunakan untuk UNBK,” sebut dia.

Sedangkan untuk sambungan listrik, pihak sekolah tidak menyiapkan genset, hanya mengandalkan ketangguhan aliran listrik dari PT Pelayanan Listrik Nasional (Bright Batam). Begitu pula dengan jaringan internet, panitia hanya bergantung pada salah satu provider.

Simak juga video pilihan berikut ini: