Capres Incumbent Tak Perlu Cuti, Sandiaga: Biar Masyarakat Menilai

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan calon presiden incumbent tak perlu ambil cuti kampanye. MK menolak secara keseluruhan enam mahasiswa yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.

“Amar Putusan. Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” petikan putusan MK, Rabu 13 Maret 2019.

Majelis hakim konstitusi menilai, inkonstitusionalitas Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, tidak beralasan menurut hukum.

MK juga berpendapat aturan itu tegas menjamin hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi. Oleh karena itu, justru bertentangan dengan semangat pemilu jika tidak ada perlakuan yang sama antara para capres cawapres. Termasuk soal kampanye.

UU Pemilu juga telah memberikan batasan-batasan bagi capres petahana saat melaksanakan hak kampanye. Salah satunya terkait penggunaan fasilitas negara.

“Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye capres cawapres petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja, tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945,” seperti Liputan6.com kutip dalam putusan MK.

Amar ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbanigsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota.

Rapat terkait cuti kampanye incumbent tersebut diselenggarakan pada Senin 25 Februari 2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu 13 Maret 2019.

MK Tegaskan Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Jakarta – Sejumlah mahasiswa mempersoalkan UU Pemilu yang tidak mewajibkan presiden untuk cuti kampanye dan menggugatnya ke MK. Dalam putusannya, MK menegaskan presidan tidak perlu cuti kampanye.

UU Pemilu yang dimaksud yaitu Pasal 299 ayat 1 yang berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan Kampanye.

Namun menurut MK, kampanye merupakan hak presiden.

“Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan
kampanye,” ujar majelis konstitusi yang dibacakan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Rabu (13/3/2019).

Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu.

“Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak
menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana,” ujarnya.

Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu. Maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu.

“Dengan adanya kewajiban dan larangan di atas, dengan sendirinya calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang,” pungkasnya.

(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Cuti Jokowi, TKN akan Konsultasi ke KPU dan Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief meminta capres nomor urut 01, Jokowi cuti dari jabatannya sebagai presiden menjelang Pilpres pada 17 April nanti. Usulan ini disampaikan Andi melalui cuitannya di Twitter.

Menanggapi usulan ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyampaikan akan berkonsultasi dengan KPU maupun Bawaslu terkait aturan cuti ini. Demikian disampaikan Anggota TKN, Maruarar Sirait, ditemui di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).

Maruarar mengatakan pihaknya menghormati permintaan Andi Arief terkait cuti capres petahana tersebut. Terpenting pihaknya tetap berpegangan pada aturan. Jokowi, kata dia, selalu meminta timnya agar bekerja sesuai aturan.

“Kita menghormati pandangan Mas Andi Arief ya. Yang penting sesuai aturan seperti apa,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU dan Bawaslu terkait waktu seharusnya Jokowi cuti sebagai presiden. Namun demikian, menurut politikus PDIP ini, harus dibedakan kegiatan Jokowi sebagai presiden dengan capres. Karena kepemimpinan tak boleh kosong makanya harus dikonsultasikan terlebih dulu.

“Kita akan konsultasikan kapan bisa cuti. Dasar hukumnya kenapa harus cuti. Ya tentu harus dibedakan Jokowi sebagai presiden dan calon presiden. Negara ini negara besar tentu leadership penting, tetap harus ada pemimpinnya. Tapi tentu harus dibedakan kapan sebagai calon presiden dan kapan sebagai presiden. Itu dua hal yang berbeda dengan konsekuensi-konsekuensinya,” jelasnya.

Cuti Bercinta Demi Kembali Perawan, Mitos atau Fakta?

Liputan6.com, Jakarta Banyak yang mengatakan jika ingin selaput dara kembali menutup maka sebaiknya jangan berhubungan seks dalam waktu yang lama. Ini sangat lucu dan sulit untuk dimengerti. Apakah mungkin selaput dara menutup kembali hanya dengan cuti bercinta?

Ada banyak sekali kisah tentang apa yang terjadi pada tubuh wanita ketika dia berhenti berhubungan seks setelah aktif secara seksual untuk sementara waktu. Untuk mendapatkan fakta yang benar tentang apa yang terjadi pada tubuh wanita saat tak bercinta pada waktu yang lama, Anda perlu membaca tullisan yang dilansir The Healt site.com ini.

“Seks, bisa dikatakan seperti narkoba bagi tubuh Anda,” kata Dr Kumawat. Hormon yang dilepaskan selama hubungan seksual membuat Anda bahagia dan memperkuat ikatan dengan pasangan. Jadi, ketika Anda berhenti berhubungan seks, tubuh dan pikiran Anda bereaksi terhadap penghentian tiba-tiba. Di sini, kita mematahkan mitos paling umum tentang pantangan berhubungan seksual bagi wanita.

Mitos: Seorang wanita mengembangkan selaput dara baru setelah dia berhenti berhubungan seks

Fakta: Ini adalah ketidakmungkinan biologis. Selaput dara adalah selaput tipis yang mengelilingi pembukaan vagina, yang hadir sejak kelahiran wanita. Biasanya terkoyak ketika hubungan seksual pertamanya. Namun, tampon dan aktivitas olahraga intensitas tinggi juga bisa menjadi penyebab di balik hilangnya selaput dara Anda. Membran ini dapat dikembalikan melalui operasi plastik. Bukan lewat cuti bercinta

Saksikan juga video berikut ini:

Dianggap Meresahkan, Cuti Bersyarat Pemred Obor Rakyat Dicabut Kemenkum HAM

Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM membatalkan cuti bersyarat terhadap pimpinan redaksi tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono. Alhasil, Setiyardi tetap mendekam di LP Cipinang, Jakarta Timur, dan tidak bisa menghadiri peluncuran tabloid ‘Obor Rakyat’ yang direncanakan digelar hari ini.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kabag Humas Ditjen PAS, Ade Kusmanto, Jumat (8/3/2019). Cuti bersyarat itu dibatalkan sebab aktivitas Setiyardi dianggap meresahkan masyarakat.

“Iya benar (dibatalkan). Aktivitasnya dianggap meresahkan masyarakat,” ujar dia.

Kabar serupa juga disampaikan oleh Setiyardi dalam akun Facebook-nya. Dia mengaku tidak bisa menghadiri acara Obor Rakyat Reboron karena harus masuk kembali ke LP Cipinang.

“Saya tak bisa hadir di acara Obor Rakyat Reboron!, hari ini saya kembali masuk LP Cipinang. Pemerintah membatalkan cuti bersyarat saya, dalam surat yang diberikan saya dianggap meresahkan,” tulis Setiyardi dalam postingan Kamis kemarin.

Dia juga menyampaikan informasi peluncuran Obor Rakyat tetap berjalan. Dia memastikan tim terus bekerja untuk menerangi akal sehat masyarakat.

“Insya Allah besok acara peluncuran Obor Rakyat tetap bisa berjalan. Saya berharap Obor ini terus menyala, Insya Allah redakasi akan terus bekerja, menerangi akal sehat kita semua,” imbuhnya. Namun pada postingan pada Jumat pagi ini, Setiyardi menyatakan acara peluncuran Obor Rakyat Reborn dibatalkan.

Sebelumnya, beredar brosur Obor Rakyat Reborn yang isinya mengabarkan bahwa tabloid ‘Obor Rakyat’ bakal terbit kembali. Dalam brosur Obor Rakyat Reborn yang beredar digambarkan redaksi tabloid tersebut menjanjikan wawancara eksklusif dengan Habib Rizieq Syihab.

Brosur yang beredar di internet itu berisi informasi lokasi acara Obor Rakyat Reborn di Gedung Joang 45, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat. Acara itu disebut digelar hari ini.

detikcom mencoba menghubungi salah satu narahubung yang namanya tertera dalam brosur itu. “Benar, tapi saya nggak tahu detailnya,” kata narahubung bernama Trisi saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2019).

Tabloid Obor Rakyat pernah terbit pada Pemilihan Presiden 2014 dan berisi propaganda negatif tentang Joko Widodo. Tabloid tersebut kemudian terlilit pidana dan pimpinannya divonis bersalah pada 2016.

Salah satu pimpinan Obor Rakyat, Setiyardi Budiono, serta mantan redaktur Obor Rakyat, yakni Darmawan Sepriyossa, kemudian mendapatkan cuti bersyarat. Keduanya akhirnya bisa menghirup udara bebas. Namun cuti bersyarat itu kemudian dibatalkan.

(knv/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Takut Salahgunakan Kekuasaan, Kubu Prabowo Minta Jokowi Cuti Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Tim Advokasi Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Indra meminta calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi cuti kampanye di Pemilihan Presiden 2019. Indra mencontohkan cawapres Sandiaga Uno yang lebih bersikap jantan karena mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI demi mengikuti Pilpres 2019.

“Ayo gentle dong. Bang Sandi saja mundur, gentle juga dong Pak Jokowi, minimal cuti,” kata Indra di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, desakan cuti dilakukan supaya tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, serta tak terjadi penggunaan fasilitas negara selama Jokowi kampanye Pilpres.

“Itu Pak (Wapres Jusuf Kalla) JK sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana,” imbuh Indra.

Di kesempatan sama, Jubir BPN, Ferry Juliantono melihat bahwa saat ini sangat sulit membedakan kegiatan Jokowi sebagai presiden atau capres.

“Sudah terlalu permisif, seorang capres menggunakan fasilitas negara dan lakukan kampanye untuk pengaruhi pilihan masyarakat. Kegiatan Pak Jokowi belakangan sulit dipisahkan antara capres atau presiden,” katanya.

2 dari 3 halaman

Bersikap Tegas

Politikus Partai Gerindra itu meminta Jokowi bersikap tegas mengambil jatah cutinya sebagai kepala negara untuk kampanye Pilpres 2019.

“Kami dari BPN ingin sampaikan ke Jokowi supaya tegas aja sebenarnya untuk menggunakan hak cuti dalam melakukan kegiatan itu,” imbuh Ferry Juliantono.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Kemenkeu soal Aturan THR Terbit Sebelum Pilpres

Jakarta – Pemerintah dituding mempolitisasi pemberian THR 2019 untuk PNS atau ASN. Pasalnya penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang THR PNS dikebut agar selesai sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Cairnya THR pada Mei mendatang juga dianggap berbau politik.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” kata Nufransa dalam keterangannya secara tertulis kepada detikFinance, Jumat (22/2/2019).


Sebelum proses pembayaran dilaksanakan, lanjut dia diperlukan dasar pembayaran yang dimulai dari penetapan PP. PP ini diinisiasi oleh KemenPAN-RB. Nantinya peraturan pelaksanaannya akan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Penyusunan aturan itu, memang dirasa perlu diselesaikan April 2019.

“Idealnya paling lambat ditetapkan bulan April tahun 2019 agar proses pembayaran khususnya THR tahun 2019 dapat dilaksanakan tepat waktu sebelum cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri,” jelasnya.

Nufransa juga memastikan bahwa kebijakan pemberian THR PNS sudah dilaksanakan secara rutin sejak 2016.

“Kebijakan pemberian THR telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2016, surat tersebut dimaksudkan dalam rangka koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP dimaksud,” tambahnya. (zlf/zlf)

Dilaporkan karena Disebut Kampanye di Acara Polda, Koster Tak Masalah

JakartaGubernur Bali I Wayan Koster diadukan ke Bawaslu terkait ajakan ke milenial untuk kembali memilih capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di acara Polri. Koster mengaku tak ambil pusing terkait pelaporan tersebut.

“Ya nggak papa dilaporin, nanti biar Bawaslu yang proses. Nanti kita akan ikuti prosesnya apa yang akan dilakukan Bawaslu,” kata Koster di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Kamis (21/2/2019).

Koster menambahkan dirinya tak merasa melakukan pelanggaran karena itu dilakukan ketika hari libur. Dia juga menyebut tak menggunakan fasilitas negara dan melakukan ajakan itu secara spontan.

“Itu hari libur, karena itu tidak perlu cuti. Kemudian saya juga tidak menggunakan fasilitas negara waktu itu, dan itu tidak di-desain secara khusus tetapi spontanitas,” jelasnya.

Dia pun mempersilakan jika timses capres-cawapres Prabowo-Sandiaga juga melakukan kampanye. Koster menyebut selama musim politik wajar jika setiap kesempatan dilakukan untuk menyosialisasikan capres-cawapres yang diusung.

“Kalau nomor 2 bikin acara yang sama kan boleh juga, kita nggak ributin. Namanya juga tahun politik, kan mesti aktif begitu,” terangnya.

Hingga saat ini Koster mengaku belum mendapat panggilan Bawaslu. Dia pun berjanji untuk kooperatif.

“Belum ada panggilan dari Bawaslu. Iya dong, kalau diproses,” jawabnya.

Sebelumnya, ajakan Koster untuk memilih Jokowi di acara Millennial Road Safety Festival yang digelar Polri disoal Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Bali. BPD Prabowo-Sandi lalu melaporkan dugaan kampanye tersebut ke Bawaslu.

“Laporan resmi dari Bappilu, tim advokasi kita terkait acara kemarin bahwa tidak ada keselarasan acara, safety riding tapi ada kalimat kampanye. Ini sudah tidak nyambung, pasti ada pelanggaran. Kami mohon Bawaslu menindaklanjuti,” kata Ketua Juru Bicara BPD Prabowo-Sandi Bali, I Made Gede Ray Misno, saat jumpa pers di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jl Kapten Tantular, Denpasar, Bali, Senin (18/2).
(asp/rvk)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Comeback, Cardi B Langsung Gandeng Bruno Mars

Liputan6.com, Los Angeles – Sejak melahirkan buah hatinya, Kulture Kiari Chephus, rapper Cardi B memutuskan rehat sejenak dari ingar-bingar panggung musik. Pasangan Offset ini tak pernah lagi menelurkan karya barunya sejak berstatus sebagai ibu.

Sejak sang anak lahir, Cardi B belum pernah lagi aktif menggarap lagu baru. Sebagian besar aktivitasnya dipenuhi dengan menghadiri ajang penghargaan dan tampil menyanyikan lagu lamanya di atas panggung.

Hingga tepat pada hari ini Cardi kembali muncul dengan kabar yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fansnya. Ya, Cardi B siap comeback!

Kesiapannya ini ia umumkan lewat akun Instagramnya @iamcardib. Di sana ia menuliskan, masa cuti hamilnya telah usai dan ia punya kejutan buat para penggemarnya.

2 dari 3 halaman

Kolaborasi

Ok, jadi aku sudah kembali dari masa cuti hamilku dan aku siap untuk mengumumkan kalau aku akan segera merilis lagu baru yang kunyanyikan bersama Bruno Mars di hari Jumat nanti #twogrammywinningartist,” tulis Cardi B.

Senada dengan Cardi, Bruno juga mengumumkan, ia akan merilis lagu baru bersama Cardi. Bedanya pengumuman dari Bruno lebih singkat, padat, dan jelas. “Lagu baru rilis hari Jumat ini!” tulis Bruno.

3 dari 3 halaman

Bukan yang Pertama

Sedikit mengingatkan, sebelumnya Cardi B dan Bruno Mars pernah berkolaborasi dalam sebuah lagu berjudul “Finesse”. Dalam lagu itu keduanya tampil sebagai tim yang solid. (Dhefa Mauren Roos Mary/Kapanlagi.com)