HEADLINE: Shutdown Terlama dalam Sejarah AS, Ego Donald Trump Semata?

Liputan6.com, Washington, DC – Meja prasmanan disiapkan di Gedung Putih, aneka makanan ditata di atas nampan perak mewah, lilin-lilin panjang pun dinyalakan. Senin petang, 14 Januari 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap menjamu tim Clemson University yang baru saja memenangkan ajang College Football Playoff National Championship.

Menurut Trump, makan malam saat itu bertema ‘Great American Food’.

Menunya terdiri atas 300 burger yang dipesan dari McDonald’s, Wendy’s dan Burger King’s; sejumlah piza; dan kentang goreng yang ‘naik kelas’ setelah ditempatkan di gelas-gelas kertas yang menyandang cap kepresidenan AS. Mangkuk-mangkuk perak mengkilat, yang berisi berbagai macam saus, diletakkan di tengah.

Satu-satunya makanan sehat yang ada di atas meja adalah salad sayuran, yang masih dikemas dalam wadah-wadah plastik transparan. 

Donald Trump menjamu tim Clemson Tigers dengan makanan cepat saji (AP Photo/Susan Walsh)

“Karena shutdown…kami keluar dan memesan makanan cepat saji ala Amerika. Aku yang bayar,” kata Donald Trump pada sejumlah reporter di State Dining Room, seperti dikutip dari BBC News, Selasa (15/1/2018).

“Ada piza, 300 hamburger, dan banyak kentang goreng, makanan favorit kita,” tambah sang miliarder nyentrik. Menurutnya, itu pilihan yang lebih baik ketimbang opsi lain, menghidangkan salad racikan ibu negara Melania Trump. 

Saat ditanya, apa makanan cepat saji favoritnya, Trump mengaku suka semuanya. Itu pilihan menu yang ‘patriotris’ — versi dia tentu saja.

“Selama buatan Amerika, saya suka. Ini semua adalah produk Amerika,” kata Trump.

Presiden AS Donald Trump menghidangkan makanan cepat saji di Gedung Putih , sebagai dampak dari penutupan sementara pemerintahan negeri itu (AP/Susan Walsh)

Belum jelas berapa duit yang dikeluarkan Trump untuk membayar orderan makanan cepat saji itu.

Ia mengaku tak ingin membatalkan acara makan malam hanya karena shutdown yang membuat para staf Gedung Putih dirumahkan atau dipaksa cuti.

Meski dengan menu seadanya, makan malam berjalan lancar. Satu per satu anggota tim Clemson Tigers yang berjas necis bergiliran mengambil hidangan. Menumpuk kotak karton berisi burger dan makanan lain di atas piring porselen putih.

Sejumlah warganet mengomentari reaksi para atlet saat melihat ke arah meja prasmanan. Ada yang memasang wajah lempeng, tersenyum, nyengir. Ekspresi wajah Matt Bockhorst, pemain bertahan, saat menumpuk dua Big Macs di piringnya pun memancing tanda tanya.

Matt Bockhorst kemudian merespons tanda tanya itu lewat akun Twitternya.

Sejumlah warganet juga membandingkan menu yang dihidangkan Donald Trump dengan pendahulunya.

“Presiden kita, @realDonaldTrump, yang paling luar biasa. Ia menyajikan McDonald’s dan Wendy’s untuk tim sepak bola Clemson. Sementara Obama pasti menyajikan salmon kukus dan asparagus untuk mereka!,” tulis pengguna Twitter, @RickySunnyvale1.

Para atlet yang berkunjung biasanya ditawari makan dari dapur Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengatakan penutupan pemerintahan atau shutdown memaksa menu baru disajikan.

“Karena kubu Demokrat menolak untuk bernegosiasi tentang keamanan perbatasan, banyak staf di Gedung Putih cuti, sehingga presiden secara pribadi mengeluarkan uang untuk hidangan beberapa makanan cepat saji favorit semua orang,” kata dia seperti dikutip dari New York Times

Yang pasti, dampak kebijakan Donald Trump tak hanya berhenti hingga junk food yang ditata mewah untuk menjamu para tamu negara.

Tak hanya staf rumah tangga Gedung Putih, sekitar 800 ribu pekerja sektor publik terdampak shutdown. Mereka diminta cuti. Opsi lain, kerja tanpa dibayar.

Penutupan pemerintahan AS pernah terjadi pada masa lalu. Namun tak pernah sepanjang ini. Shutdown bermula pada 22 Desember 2018 dan telah berlangsung setidaknya selama 25 hari.

Shutdown kedua dalam pemerintahan Donald Trump — pertama terjadi Januari 2018 lalu — adalah yang terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat.

Shutdown dipicu penolakan Donald Trump untuk menyetujui anggaran federal, kecuali jika menyertakan dana pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Namun, House of Representatives (lower-chamber Kongres AS) yang dikuasai kubu Demokrat ogah meloloskan dana US$ 5,7 miliar yang diajukan pemerintah untuk membangun tembok perbatasan. 

Sekitar seperempat bagian pemerintah federal terus tutup. Entah sampai kapan. Sementara, sejumlah karyawan sektor penting seperti petugas lalu lintas udara dan agen Secret Service tetap bekerja tanpa menerima gaji hingga skema anggaran pengeluaran disepakati.

Saat menghadiri konvensi American Farm Bureau Federation di New Orleans, Senin 14 Januari 2019, Donald Trump berkoar akan memperjuangkan tembok perbatasan yang dijanjikannya sepanjang kampanye Pilpres AS.

“Jika alasannya untuk menjaga keamanan orang-orang Amerika, aku tidak akan pernah mundur,” kata dia di hadapan para petani yang juga ikut terpukul akibat shutdown. Mereka tak bisa mengakses informasi yang penting bagi pertanian, pinjaman dibekukan, pun dengan dana talangan yang dijanjikan. 

Presiden AS, Donald Trump berbincang saat melakukan perjalanan untuk melihat prototipe tembok perbatasan AS dan Meksiko di San Diego, Selasa (13/3). Tembok ini adalah perwujudan dari janji Trump pada kampanye presiden 2016 lalu. (AP/Evan Vucci)

Kebijakan anti-imigran Donald Trump juga membuat sektor pertanian kekurangan tenaga kerja. Yang mengejutkan, dalam pidatonya Trump berjanji akan membuat aturan yang lebih mudah bagi para imigran untuk datang ke AS. Untuk dipekerjakan di ladang. “Anda butuh orang-orang itu,” kata dia.

Sementara itu, di luar lokasi konvensi, ratusan demonstran menggelar aksi. Membawa poster berisi tuntutan dan patung Donald Trump berwarna emas, mereka berseru, “Lock him up” — Penjarakan dia. 


Saksikan video terkait Donald Trump berikut ini:

2 dari 3 halaman

Dampak Mengerikan

Tak ada yang tahu kapan penutupan pemerintah AS atau shutdown bakal berakhir. 

Donald Trump sejauh ini menolak saran untuk membuka kembali pemerintahan, selama setidaknya beberapa pekan, sementara negosiasi terus dilanjutkan dengan kubu Demokrat terkait pembangunan tembok perbatasan yang konon tak bisa ditembus.

Taipan properti itu juga menepis solusi penetapan kondisi darurat nasional untuk ‘potong kompas’, tetap membangun tembok perbatasan dengan dana darurat, tanpa persetujuan Kongres.

“Aku tak akan menetapkan kondisi darurat,” kata Trump pada Senin 14 Januari 2019 seperti dikutip dari situs woodtv.com. “Itu terlalu mudah, kita tidak harus melakukannya.”

Jajak pendapat yang dilakukan Washington Post-ABC News yang dipublikasikan pada 13 Januari 2019 menunjukkan, 54 persen warga AS menolak pembangunan tembok perbatasan, sementara 42 persen mendukungnya.

Sementara, 87 persen kubu Republik mendukung pembangunan tembok tersebut, sementara di kubu Demokrat, 84 persen menolaknya.

Dan, Donald Trump bersikukuh tak akan mundur. Di sisi lain kubu Demokrat bergeming. Deadlock. Buntu. Seminggu terakhir berlalu tanpa negosiasi apapun. 

Dampak shutdown pun kian menyulitkan warga AS. Sektor penerbangan kena dampaknya. 

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, salah satu bandara tersibuk di AS, mengingatkan calon penumpang untuk menyediakan waktu tiga jam untuk pemeriksaan keamanan.

Penyebabnya, kebanyakan staf badan keamanan transportasi AS atau Transportation Security Administration, yang harus bekerja tanpa dibayar selama shutdown, memilih tak datang ke tempat kerja.

Seperti dikutip dari Business Insider, karena antrean yang panjang, banyak penumpang ketinggalan pesawat.

Sementara itu, kekacauan terjadi di penjara federal dengan keamanan tingkat tinggi di Manhattan, negara bagian New York.

Sejumlah tahanan mogok makan sejak Senin 14 Januari 2019, setelah jadwal kunjungan keluarga dibatalkan pekan lalu dengan alasan kekurangan staf. Penjara dengan nama resmi Metropolitan Correctional Center (MCC) adalah salah satu pusat penahanan terpenting dalam sistem penjara federal AS, yang menampung sekitar 800 tahanan, demikian dikutip dari New York Times pada Selasa (15/1/2019).

Sejumlah tahanan teroris, penjahat kerah putih, dan bahkan raja narkoba asal Meksiko, El Chapo pernah jadi penghuninya.

Di sisi lain, keluarga sipir penjara pun merana akibat shutdown. “Aku harus mencemaskan bahan bakar mobil, resep obat yang harus ditebus,” kata Carol Hall, seperti dikutip dari situs wctv.tv. “Aku juga harus mengkhawatirkan pasta gigi, tisu toilet, makanan, barang-barang kebutuhan harian.”

Hall mengaku, alasan ia berbagi kisah adalah agar orang-orang memahami bahwa shutdown tak hanya memengaruhi para pegawai federal, tapi juga keluarga mereka.

Warga sipil pun ikut kena getahnya. Terutama mereka yang tak mampu secara finansial. Misalnya, penutupan pemerintahan membuat 38 juta warga Amerika tak bisa mendapatkan kupon makan.

Sektor bisnis ikut terpukul. CEO Delta Air Lines, Ed Bastian mengaku, shutdown akan mengurangi pendapatan maskapainya sekitar US$ 25 juta bulan ini.

Sejumlah pemangku kepentingan di AS, yang ada di Washington DC hingga Wall Street membayangkan skenario mengerikan jika penutupan sebagian pemerintah AS — yang sudah memecahkan rekor terlama sepanjang sejarah — akan berlangsung hingga musim semi atau bahkan lebih lama lagi.

Di luar dampak langsungnya terhadap bisnis, para ekonom mengatakan, shutdown mengancam mengguncang kepercayaan konsumen dan mengurangi penjualan ritel, terutama karena pekerja dan kontraktor federal yang tidak dibayar berhenti mengeluarkan uang untuk kendaraan, rumah, hingga hiburan. Banyak sektor usaha bakal terpukul.

Hambat Penegakan Hukum

Petugas imigrasi AS melakukan razia imigan gelap ke 100 toko 7-Eleven (AP)

Shutdown yang telah berlangsung selama 25 hari terbukti menghambat upaya penegakan hukum di seluruh pemerintah federal. Juga menghentikan inspeksi pembangkit listrik dan sumur minyak, memperlambat penyelidikan kasus penipuan keuangan dan audit pajak, menghambat investigasi kecelakaan pesawat dan bahkan menunda penyelidikan dalam kasus privasi Facebook.

Seperti dikutip dari Politico, pelatihan bagi para jaksa yang menangani kasus pornografi anak dan penjualan narkoba online terpaksa dihentikan.

Departemen Kehakiman juga merumahkan sebagian besar hakim administratifnya, yang bertugas menegakkan hukum imigrasi. Dan, Komisi Komunikasi Federal tidak bisa menanggapi keluhan konsumen, misalnya tentang robocall.

Para penegak hukum yang seharusnya menyelidiki kasus polusi, bahaya keselamatan, dan ancaman lainnya duduk di rumah alih-alih menangani kasus yang mengancam orang banyak.

Aksi Simpati

Di sisi lain, shutdown memicu aksi solidaritas. Sebuah kelompok bantuan bencana yang didirikan oleh koki selebritas José Andrés menyatakan akan menawarkan makanan gratis kepada para pegawai pemerintah di Washington DC.

Sebelumnya, petugas pengawas aviasi dan lalu lintas udara (air-traffic controller) di Kanada mengirim ratusan boks piza ke rekan mereka di Amerika Serikat (AS), yang tetap bekerja di tengah kondisi penutupan sementara pemerintah federal. 

Lebih dari 70 anggota Kongres Amerika Serikat juga menolak menerima gaji atau menyumbangkannya ke badan amal untuk membantu pekerja federal yang tidak menerima gaji.

Sembilan dari 15 kementerian tingkat kabinet tidak mendapat pendanaan selama government shutdown, mengakibatkan pegawainya tidak menerima upah.

Tetapi, gerakan amal (dan secara politis cerdas) itu tampaknya belum menyebar ke pejabat Gedung Putih atau anggota kabinet Trump.

Situs Quartz menghubungi lembaga kementerian dan badan di kabinet Trump, serta kantor wakil presiden dan kantor pers Gedung Putih dalam beberapa hari terakhir, untuk menanyakan apakah pejabat Trump, wakil presiden atau presiden sendiri membuat sumbangan amal selama shutdown.

Sejauh ini, tidak ada satu pun dari total 20 lembaga yang dihubungi oleh Quartz mengikuti jejak langkah anggota Kongres AS yang menyumbangkan gajinya.

Anggota kabinet pemerintahan Presiden Donald Trump adalah salah satu yang terkaya dalam sejarah Amerika Serikat. Mulai dari Menteri Keuangan Steven Mnuchin yang punya usaha produksi film di Hollywood; Menteri Pendidikan Betsy DeVos yang adalah miliarder (dalam dolar AS); hingga penasihat kepresidenan Ivanka Trump dan Jared Kushner, anak dan menantu Trump yang masing-masing mengelola bisnis sendiri.

Kabinet Trump punya sejarah memberikan gaji mereka untuk kepentingan donasi, dengan DeVos pernah mendonasikannya ke sebuah penggalangan amal dan sang presiden sendiri berjanji untuk memberikan seluruh upahnya senilai US$ 400.000 per tahun (Rp 5,6 miliar) ke badan amal.

Tapi, kantor pers Gedung Putih tidak segera menanggapi pertanyaan tentang sumbangan lebih lanjut yang mungkin Trump atau DeVos berikan kepada pekerja federal selama government shutdown.

Wakil Presiden Mike Pence menghasilkan US$ 230.700 per tahun. Dan kantornya juga tidak merespons selama beberapa hari tentang apakah dia menolak menerima gaji atau menyumbangkan gaji ke badan amal selama shutdown.

3 dari 3 halaman

Ego Donald Trump?

Donald Trump sedang bertaruh. Di satu sisi, ia sedang berupaya memenuhi janji kampanyenya untuk membangun tembok perbatasan yang tak bisa ditembus. Di sisi lain, ia akan kena dampaknya. 

Ketika shutdown justru bikin masalah dan bikin banyak orang susah, ia pun dipersalahkan. 

Washington Post-ABC News menggelar jajak pendapat terhadap 788 responden warga AS yang dilakukan pada 8 – 11 Januari 2019, dengan margin of error 4,5 persen.

Survei itu mengawali jajak dengan mengajukan pertanyan inti: “Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas situasi ini?”

Hasilnya, 53 persen orang AS mengatakan kepada jajak pendapat bahwa mereka menyalahkan Presiden Trump dan fraksi Partai Republik di Kongres AS, demikian seperti dikutip dari USA Today, Senin (14/1/2019).

Level penerimaan bersih (net approval rating) Donald Trump pun melorot dari  -10 poin menjadi -14 poin, demikian dikutip dari CNN pada Selasa 15 Januari 2015.

Apakah Donald Trump layak dipersalahkan?

Mengomentari penutupan pemerintahan di AS, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa “drama” di Negeri Paman Sam tersebut tak lain dan tak bukan disebabkan oleh ‘ego’ Presiden Donald Trump.

“Egonya besar sekali kelihatan sejak awal ia berkuasa,” jelas Rezasyah.”Saya melihat ini seperti menonton episode The Apprentice, dengan Trump mengambil keputusan dengan cepat dan keras namun tak melihat dampak buruknya bagi dalam negeri sendiri.”

(Government shutdown) ini sudah mendapat banyak keluhan dari aparatur di dalam negeri dan kedutaan besar AS di luar negeri. Meski layanan visa buka, pegawai kedutaan yang notabenenya karyawan Kementerian Luar Negeri AS ikut terdampak shutwdown karena lembaga pusat mereka kena. Ini mempersulit hal-hal seperti keimigrasian, antrean panjang, aturan jam kerja semakin tidak menentu.”

Menurut dia, sudah terlalu banyak keruwetan yang dibuat oleh Trump lewat shutdown. “Dan Donald Trump, memasuki shutdown hari ke-25 tidak menunjukkan akan mengalah. Sikap ia yang seperti ini menunjukkan bahwa dirinya bukan negarawan, tapi politikus yang terbiasa menang-kalah atas usulannya,” jelas Rezasyah.

Trump telah berulang kali berjanji untuk menolak negosiasi rancangan undang-undang yang awalnya didukung oleh kedua belah pihak untuk membuka kembali pemerintah, tanpa dana untuk temboknya, The Guardian melaporkan.

House of Representatives fraksi Partai Demokrat berencana untuk memperkenalkan paket RUU untuk membuka kembali pemerintah.

Fox News melaporkan, sudah ada pertemuan di Gedung Putih pada Rabu 2 Januari 2019 lalu antara Trump dan dua pemimpin teratas dari setiap partai dari masing-masing kamar (House of Representative dan Senat) untuk membahas negosiasi paket RUU itu dan kebuntuan terkait government shutdown.

Rencana anggota DPR fraksi Demokrat mencakup satu RUU untuk mendanai Kementerian Keamanan Dalam Negeri sesuai anggaran normal hingga 8 Februari –dengan sekitar US$ 1,3 miliar dialokasikan untuk keamanan perbatasan. Tapi, paket itu belum termasuk uang senilai US$ 5 miliar untuk membangun tembok yang diinginkan presiden di perbatasan AS-Meksiko.

Juru bicara pemimpin fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell telah menjelaskan bahwa Senat tidak akan menyetujui RUU itu jika Presiden Donald Trump tidak mendukungnya. Namun, McConnell sendiri masih bungkam terhadap situasi shutdown –atau dinilai berlindung untuk menghindari sorotan yang selama ini menyasar kepada sang Presiden.

“Trump tidak berpikir tentang sustainibility atau keberhasilannya bertahan dalam memerintah. Perspektifnya winner takes all. Kalau aku kalah, semua harus kalah,” kata Rezasyah.

“Jika ia terus melanjutkan sikapnya yang seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap Trump bisa semakin menyusut,” lanjut dosen Universitas Padjajaran itu.

Sementara itu, Presiden Donald Trump juga telah memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain agar temboknya tetap dibangun, yakni “dengan Meksiko yang membayarnya.”

Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengejar paket kesepakatan perdagangan baru dengan Meksiko, sebagai cara tidak langsung agar Negeri Aztec membiayai pembangunan tembok di perbatasan –suatu opsi yang memungkinkan menurut analis, terlepas apakah Mexico City akan menyetujuinya atau tidak.

“Trump juga memaksakan agar tembok itu turut dibayar oleh Meksiko … tapi itu adalah sebuah penghinaan terhadap Meksiko. Keputusan seperti ini bukan sesuatu hal yang dilakukan secara sepihak seperti Trump saat ini, namun, lebih melalui sharing. Tapi Trump tidak melakukan hal itu,” jelas Teuku Rezasyah.

“Dan beberapa lembaga pemerintahan AS memandang ada yang tidak konstitusional dari pembangunan tembok itu di perbatasan, dan oleh karenanya Partai Demokrat mungkin menolak menyetujui pembiayaan.

“Kemudian Trump terus memaksakan hal tersebut menunjukkan egonya yang semakin besar.

“Kita tinggal tunggu saja siapa yang akan menggerakkannya atau menginisiatifkan impeachment ini, apakah Kongres atau penegak hukum lewat penyelidikan soal Rusia.”

Namun, Rezasyah menampik jika shutdown ini akan menjadi instabilitas besar bagi sistem demokrasi di AS.

“Mereka sudah berdemokrasi sejak lama, sudah stabil dan matang. Sekarang, hanya jangan sampai Trump mencegah agar kepemimpinannya justru goyah akibat egonya sendiri seperti shutdown atau mendadak terjadi masalah lain yang tak terduga selama penutupan pemerintahan.”

Namun, jika shutdown terus terjadi, menurut Teuku Rezasyah, approval rating Trump mungkin akan turun. Dan, dengan semakin dekatnya Pilpres AS 2020, Trump mungkin tidak akan dipilih kembali oleh internal Republik untuk mewakili mereka dalam pencalonan presiden AS periode 2020 – 2024.

“Partai Republik juga terlihat agak pasif dalam shutdown ini ya. Dengan penutupan yang terus berlarut, mungkin akan ada kemungkinan bahwa Republik akan mengharapkan Trump mengendurkan egonya.”

The Guardian, pada 13 Januari 2019 melaporkan bahwa beberapa anggota Partai Republik yang berhaluan moderat tampaknya mulai goyah dengan shutdown yang berlarut-larut –sesuatu hal yang kemudian ditanggapi sinis oleh politisi Partai Demokrat di Senat AS.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Senator AS fraksi Partai Demokrat dari Negara Bagian Connecticut, Chris Murphy mengatakan “ini sudah menjadi penutupan paling bodoh yang pernah ada”.

“Satu-satunya alasan shutdown adalah karena Presiden Trump menginginkannya seperti itu,” katanya. 

Sementara itu, menurut S&P Global Ratings, shutdown telah membebani ekonomi AS senilai US$ 3,6 miliar. Dan jika shutdown terus berlangsung untuk dua pekan lagi, nominal itu akan melampaui total anggaran yang diajukan Trump untuk membangun temboknya di perbatasan yakni sebesar US$ 5 miliar.


Hasil yang Dipetik dari Pilpres AS

Donald Trump berpidato di hadapan para pendukungnya di New York Hilton Midtown, New York, AS (9/11). Trump langsung menyampaikan pidato kemenangannya setelah meraih kemenangan di electoral vote pada Pilpres AS. (PHOTO / Timothy A. CLARY)

Sementara itu, pengamat Amerika Serikat dari Universitas Indonesia Suzie Sudarman mengatakan bahwa shutdown yang terjadi di AS saat ini merupakan “hasil yang dipetik dari Pilpres AS 2016”.

“Ini adalah contoh di mana ideologi AS diwujudkan, mereka yang memilih Trump maka mereka pula-lah yang merasakan kebijakannya yang in-sensitif kepada warganya sendiri,” nilai Suzie menggarisbawahi shutdown yang menyebabkan 800.000 pegawai federal AS tidak digaji atau terpaksa dirumahkan.

“Trump adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Sulit diprediksi ke depannya akan seperti apa melihat rekam jejaknya selama ini. Tapi egonya yang besar mungkin akan membuatnya terus melanjutkan shutdown dengan mengabaikan para pekerja federal yang mungkin tidak menerima gaji.”

Menurut Suzie, ini adalah kali pertama di mana selama shutdown, baik pemerintah eksekutif dan legislatif tidak bernegosiasi secara signifikan untuk menyelesaikan penutupan pemerintahan.

“Pada shutdown era Obama, baik Gedung Putih dan Kongres saling bertemu untuk menemukan jalan tengah agar mencapai kompromi,” jelas Suzie, mereferensi penutupan pada 1-17 Oktober 2013 disebabkan ketika House of Representatives (lower-chamber Kongres) dari fraksi Partai Republik menawarkan resolusi berkelanjutan yang bertujuan menunda atau menggunduli Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang dikenal sebagai Obamacare.

“Tapi pada era Trump, negosiasi dan kompromi seperti itu tidak ada, dengan masing-masing kukuh dengan keinginannya. Terutama Donald Trump dengan pembangunan temboknya.”

Keluh Kesah Ratusan Ribu Pegawai yang Tak Gajian Akibat Shutdown AS

Washington – Sekitar 800 ribu pegawai pemerintahan Amerika Serikat tak mendapatkan gaji pertama mereka di tahun 2019. Penutupan sebagian lembaga federal mencapai titik terburuk dalam sejarah.

Mereka yang tak menerima penghasilan bulan Januari akibat shutdown pemerintah federal AS ini adalah para karyawan bandara, detektif Biro Investigasi Federal (FBI), hingga sipir penjara.

Para pelayan publik AS ini seharusnya menerima gaji, Jumat (11/01). Situasi yang terjadi mendorong mereka mengunggah slip gaji ke media sosial.

Oscar Murillo, insinyur luar angkasa di Badan Antariksa AS (NASA), menunjukkan slip gaji kosong yang diterimanya ke akun Twitter. Ia mengaku kehabisan uang karena kondisi ini.

Sementara pengguna Twitter lainnya, Cat Heifner, mengunggah slip gaji bernilai satu sen yang diterima saudara lekakinya, seorang pengendali lalu lintas udara.

https://twitter.com/catheifner/status/1083405211820019712

Situs jual-beli Craigslist pun dibanjiri iklan para pegawai pemerintahan federal yang berupaya menjual harta benda mereka.

Barang-barang itu beraneka rupa, dari kasur hingga boneka lawas. Mereka mencantumkan pula tulisan ‘government shutdown specials’ alias produk khusus selama penutupan pemerintah federal.

“Dijual U$93,88 (Rp1,3 juta) di Wallmart, tapi di sini saya jual US$10 (Rp141 ribu),” demikian tertulis di iklan sebuah kursi goyang.

“Kami membutuhkan uang untuk membayar tagihan,” tulis sang penjual.

Amerika Serikat Karena diberhentikan sementara waktu, sejumlah pegawai federal mengikuti seleksi guru agar tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. (Getty Images)

Keadaan ini berawal Desember lalu saat sebagian lembaga federal ditutup sementara. Presiden AS, Donald Trump menolak menyetujui anggaran federal karena tak memuat biaya pembangunan tembok perbatasan Meksiko.

Sebelumnya, Partai Demokrat menolak usulan anggaran Trump sebesar US5,7 miliar (Rp80,3 triliun).

Setidaknya 25% dari seluruh badan federal AS tidak akan beroperasi sampai usulan anggaran tersebut disetujui.

Sebuah bank makanan di Washington DC melaporkan kantor mereka didatangi gelombang besar para pekerja federal.

Radha Muthiah, kepala Capital Area Food Bank, menyebut puluhan sukarelawan kini terus mengemas tas-tas berisi makanan untuk para pegawai negeri yang terdampak shutdown.

Dari total 800 ribu pekerja pemerintah federal yang tak gajian, sekitar 350 ribu di antaranya diwajibkan mengambil skema cuti yang mirip pemberhentian sementara.

Ribuan pegawai federal itu dilaporkan mengajukan pengambilan tunjangan pemecatan akibat ketidakpastian finansial yang mereka hadapi.

Bandara internasional di Miami pun terpaksa tak beroperasi penuh akhir pekan ini karena banyak petugas keamanan yang absen dengan alasan sakit.

Amerika Serikat Bandara Internasional Miami menghentikan sebagian operasional mereka. Penyebabnya, sekelompok petugas keamanan absen karena tak menerima gaji bulanan. (AFP)

Apa solusi pemerintah AS?

Badan legislatif AS, baik Senat maupun DPR, berinisiatif mengesahkan regulasi yang memastikan para pegawai negeri itu menerima gaji setelah pemerintah federal kembali beroperasi.

Donald Trump dijadwalkan segera meneken rancangan peraturan itu.

Rancangan regulasi itu barangkali dapat menjadi penghiburan bagi sebagian pegawai federal yang kini menghadapi depresi.

Dalam diskusi terkait keamanan perbatasan bersama pimpinan federal dan pemerintahan lokal, Jumat kemarin, Trump kembali mendesak Partai Demokrat menyetujui usulan anggaran pembangunan tembok perbatasan di Meksiko.

“Namakan tembok itu ‘buah persik’. Saya tak peduli namanya, tapi kita butuh uang untuk membangun perbatasan itu,” kata Trump.

Bagaimanapun, pimpinan Demokrat di DPR menyebut saat ini keputusan ada di tangan Trump.

“Ketika presiden bertindak, kami akan merespon apapun yang dia lakukan,” kata juru bicara Demokrat di DPR , Nancy Pelosi.

Amerika Serikat Pemerintah AS meneruskan program penggantian pagar pembatas antara wilayah mereka dan Meksiko. Proyek ini terancam berhenti karena anggaran yang tak disetujui Kongres. (Getty Images)

Apa rencanaTrump tentang deklarasi status darurat pemerintah?

Belakangan Trump mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional. Jika melakukan itu, Trump dapat melampaui kewenangan Kongres dan memperbesar anggaran militer.

Namun Trump memutuskan tak mengambil opsi itu karena dapat memicu persoalan konstitusional dan gugatan hukum.

Trump menegaskan tetap memiliki pilihan mendeklarasikan situasi darurat nasional, meski berkata, “Saya tidak akan mengambil keputusan itu secara cepat.”

Amerika Serikat Meski nantinya pemerintah federal akan kembali beroperasi, para pegawai negeri terancam tetap tak mendapatkan gaji bulan Januari. (AFP)

Merujuk kantor berita Associated Press, penasehat White House, Jared Kushner, merupakan salah satu orang yang memperingatkan Trump soal dampak rencana ini.

Sejumlah media massa AS menyebut White House mempertimbangkan mengalihkan sebagian anggaran penanggulangan bencana kawasan Texas dan California untuk pembangunan tembok perbatasan.

Namun anggota Kongres dari Partai Republik, Mark Meadows, yang diklaim dekat dengan Trump, membantah isu tersebut.

(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3: Perusahaan Ini Beri Cuti Melahirkan 6 Bulan dengan Gaji Utuh

Liputan6.com, Jakarta – Di Indonesia, para ibu bekerja umumnya mendapatkan cuti melahirkan selama tiga bulan. Namun sebuah gebrakan baru-baru ini dilakukan CIMB Group Holdings Bhd, dengan memberikan cuti berbayar selama 6 bulan bagi karyawannya yang baru melahirkan anak pertama.

Melansir laman Business Insider, Jumat 11 Januari 2019, aturan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2019. Para karyawan yang memenuhi syarat dapat mulai menggunakan hak cuti mereka paling cepat 30 hari sebelum tanggal perkiraan lahir.

Di bawah program tersebut, para karyawan juga dapat mengajukan tambahan cuti selama enam bulan berikutnya. Namun, selama masa cuti melahirkan tambahan tersebut, karyawan tersebut tidak akan mendapatkan gaji bulanan seperti biasa.

Artikel perusahaan ini beri cuti melahirkan enam bulan dengan gaji utuh sedot perhatian pembaca di kanal bisnis Liputan6.com.

Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis? Berikut tiga artikel terpopuler di kanal bisnis yang dirangkum pada Sabtu (12/1/2019):

1.Perusahaan Ini Beri Cuti Melahirkan 6 Bulan dengan Gaji Utuh

Di Indonesia, para ibu bekerja umumnya mendapatkan cuti melahirkan selama tiga bulan. Namun sebuah gebrakan baru-baru ini dilakukan CIMB Group Holdings Bhd, dengan memberikan cuti berbayar selama 6 bulan bagi karyawannya yang baru melahirkan anak pertama.

Melansir laman Business Insider, Jumat 11 Januari 2019, aturan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2019. Para karyawan yang memenuhi syarat dapat mulai menggunakan hak cuti mereka paling cepat 30 hari sebelum tanggal perkiraan lahir.

Di bawah program tersebut, para karyawan juga dapat mengajukan tambahan cuti selama enam bulan berikutnya. Namun, selama masa cuti melahirkan tambahan tersebut, karyawan tersebut tidak akan mendapatkan gaji bulanan seperti biasa.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Dolar AS Bangkit, Harga Emas Turun

Harga emas tergelincir pada Kamis (Jumat pagi WIB) karena dolar Amerika Serikat (AS) bangkit dari posisi terendah. Harga emas masih bertahan di bawah USD 1.300 per ounce.

Dilansir dari Reuters, Jumat (11/1/2019), harga emas di pasar spot  turun 0,4 persen menjadi USD  1.288,28 per ounce, setelah mencapai USD 1.297,08 di awal sesi. Harga emas berjangka AS turun tipis 0,4 persen menjadi 1.287,4 per ounce.

“Pergerakan harga emas hari ini didorong oleh dolar AS yang lebih tinggi, tetapi secara keseluruhan itu tidak mengubah sikap teknis pada aset,” kata Michael Matousek, Head Trader dari Global Investors AS.

Berita selengkapnya baca di sini

3. 3 Cara Jitu Membenahi Keuangan di 2019

Jika Anda berpikir tahun 2018 adalah tahun yang Anda dambakan, tetapi Anda belum membuat perubahan besar sejauh ini, maka Anda tidak sendirian.

Sebagian besar resolusi Tahun Baru gagal dalam beberapa bulan. Tetapi tahun ini ada banyak waktu untuk berubah, setiap bulan adalah kesempatan untuk memulai lagi.

Terus maju secara finansial membutuhkan pengendalian diri, pengambilan keputusan yang baik, dan rencana yang serius. Cobalah ketiga metode penganggaran ini di awal tahun, sehingga Anda dapat mulai membuat kemajuan menuju tujuan keuangan Anda, seperti dikutip dari Laruno.id. Salah satunya anggaran amplop.

Berita selengkapnya baca di sini

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Salah satu cara ampuh untuk menghemat uang adalah mengurangi pengeluaran. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dan berikut salah satu tips sederhana yang patut dicoba dari Perencana Keuangan Safir Senduk.

Ganjar Pranowo: Asal Ikuti Aturan, Tak Sulit Atur Jadwal Kampanye Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tak sulit membagi waktu untuk berkampanye dan menjadi kepala daerah asal taat aturan.

“Itu enggak sulit. Kalau saya, saya pastikan kampanye Jokowi. Kita enggak bisa plintat-plintut. Hanya pasti kita harus taat aturan,” ucap Ganjar di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Menurut politikus PDIP ini, aturan dari Kemendagri juga sudah jelas. Bahwa boleh berkampanye asal saat hari libur ataupun mengajukan cuti.

“Itu sebenarnya cara yang gampang saja yang jelas, aturan aturan itu mesti ditaati. Sebab kalau tidak, demokrasi ini akan kita cederai sendiri. Saya kira kepala daerah yang mengerti regulasi tinggal menambahkan sedikit saja namanya etika,” ungkap Ganjar.

Dia pun mengatakan, dirinya tak perlu susah berkampanye di Jateng. Pasalnya, orang sudah mengetahuinya.

“Kalau saya di Jateng orang sudah tahu, saya kedip mata sudah tahu kok artinya apa. Enggak perlu kita teriak aneh-aneh,” jelas Ganjar.

Dia menyadari bahwa ada kepala daerah yang jadi sasaran lantaran berkampanye. Bahkan, dirinya pun ikut kena sasaran.

“Kemarin ketika ada beberapa kepala daerah, Mas Anies, Kang Emil, begitu terus gambar saya muncul. Saya lagi begini (tunjukan jari telunjuk). Ya iyalah wong itu gambar kampanye saya kemarin kok, kebetulan kan saya nomor satu juga dulu. Jadi, begitu,” pungkas Ganjar Pranowo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat berkunjung ke Jepang, Ganjar Pranowo pangling bertemu seorang warga lokal yang fasih berbahasa Jawa.

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ganjar Soroti Kepala Daerah Kampanye: Gampang, Ikuti Aturan Saja

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut berkomentar tentang tudingan-tudingan saat para kepala daerah berkampanye. Menurut Ganjar yang juga politikus PDIP itu kampanye seorang kepala daerah tidaklah sulit.

“Saya pastikan saya kampanye Jokowi, kita nggak bisa plintat-plintut (tidak berpendirian), hanya pasti kita harus taat aturan,” ucap Ganjar di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Para kepala daerah memang tengah mendapat sorotan karena menunjukkan dukungan dengan pose satu atau dua jari yang merujuk pada nomor urut pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres). Namun bagi Ganjar, aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah jelas membolehkan kepala daerah kampanye selama hari libur atau cuti.

“Emang demokrasi kita baru kemarin sore. Kalau Pak Mendagri kasih aturan hari libur silakan, kita (kampanye) pas hari libur saja. Kalau nggak hari libur ya cuti,” ucap Ganjar.

“Itu sebenarnya cara yang gampang saja. Yang jelas, aturan-aturan itu mesti ditaati, sebab kalau tidak demokrasi ini akan kita cederai sendiri,” imbuh Ganjar.

Sebelumnya memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil mengenai pose yang menunjukkan dukungan bagi salah satu pasangan capres-cawapres. Anies saat itu mengaku sudah mengantongi izin Kemendagri untuk menghadiri kegiatan Partai Gerindra karena memang kegiatannya berlangsung di hari kerja, sedangkan Kang Emil berpose satu jari saat akhir pekan atau bukan jam kerja.

“Saya kira kepala daerah yang mengerti regulasi tinggal menambahkan sedikit saja, namanya etika. Begitu sudah selesai, selesai, karena kalau saya di Jateng, orang sudah tahu saya kedip mata sudah tahu kok artinya apa, nggak perlu kita teriak aneh-aneh,” kata Ganjar.

“Kemarin ketika ada beberapa kepala daerah Mas Anies, Kang Emil begitu (pose jari). Terus gambar saya muncul saya lagi begini semua (tunjuk telunjuk), ya iyalah wong itu gambar kampanye saya kemarin kok, kebetulan kan saya nomor satu juga dulu (saat Pilkada Jateng),” imbuh Ganjar.

(mae/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perusahaan Ini Beri Cuti Melahirkan 6 Bulan dengan Gaji Utuh

Liputan6.com, Jakarta – Di Indonesia, para ibu bekerja umumnya mendapatkan cuti melahirkan selama tiga bulan. Namun sebuah gebrakan baru-baru ini dilakukan CIMB Group Holdings Bhd, dengan memberikan cuti berbayar selama 6 bulan bagi karyawannya yang baru melahirkan anak pertama.

Melansir laman Business Insider, Selasa (8/1/2019), aturan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2019. Para karyawan yang memenuhi syarat dapat mulai menggunakan hak cuti mereka paling cepat 30 hari sebelum tanggal perkiraan lahir.

Di bawah program tersebut, para karyawan juga dapat mengajukan tambahan cuti selama enam bulan berikutnya. Namun, selama masa cuti tambahan tersebut, karyawan tersebut tidak akan mendapatkan gaji bulanan seperti biasa.

Pada 2017, perusahaan perbankan itu juga pernah meluncurkan program cuti 1 bulan bagi karyawan pria yang baru memiliki anak pertama.

“Ini merupakan pendekatan menyeluruh dari pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan kami. Yakni dengan mengatur kebutuhan karyawan yang berbeda di setiap fase kehidupan pribadinya,” terang Chief People Officer CIMB Group Datuk Hamidah Naziadin.

Lebih lanjut ia menerangkan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan budaya parenting bagi keluarga muda di lingkungan kerjanya. Menurutnya, perusahaan akan terus mencari tahu kebutuhan karyawan dan kemungkinan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh pegawai perusahaan.