Menteri PANRB: Penerimaan PPPK Dimulai 8 Februari 2019

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengungkapkan, pemerintah akan memulai proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sektor penyuluh pertanian pada 8 Februari 2019. Sehingga penyuluh pertanian yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer tak perlu risau atau merasa tak mendapat perhatian pemerintah.

Perekrutan tenaga honorer penyuluh pertanian, akan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan tenaga honorer dari bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Pada tahap awal penerimaan PPPK diarahkan untuk menyerap tenaga honorer pada tiga bidang tersebut. Tiga sektor tersebut merupakan bidang yang tenaganya banyak dibutuhkan oleh pemerintah.

“Jadi tenaga honorer pada tiga sektor tersebut tidak perlu kuatir karena penerimaan PPPK diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sebelumnya sudah bekerja di bidangnya masing-masing. Penerimaan dilakukan karena pemerintah memang membutuhkan banyak tenaga pada sektor tersebut,” ujar dia di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu 3 Februari 2019, kemarin. Pada kesempatan tersebut, para tenaga honorer penyuluh pertanian mempertanyakan status pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri.

Pada kesempatan itu, Jokowi berharap posisi penerimaan pegawai dapat diisi tenaga honorer penyuluh pertanian yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Sebab mengangkat tenaga penyuluh pertanian yang sudah berpengalaman jauh lebih baik.

Jokowi berjanji pada Senin 4 Januari 2019 atau hari ini akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas masalah penyuluh pertanian. Dia berjanji masalah tenaga honorer tenaga penyuluh pertanian sudah terjawab pada Rabu 9 Februari 2019.

Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

2 dari 5 halaman

Ini Fakta Menarik Rekrutmen PPPK Tahap 1

Usai seleksi CPNS 2018 berakhir, kini pemerintah tengah kembali disibukkan untuk mempersiapkan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap 1 yang rencananya akan dimulai Februari 2019.

Beleid yang mengatur hal ini sudah terbit pada Desember 2018. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 


Aturan tersebut membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status PPPK.

Rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.

Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak ‘memulangkan’ para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Menteri PANRB, Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional.

Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

“Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara,” tutupnya.

Lantas, berapa formasi PPPK yang dibuka nantinya? Seperti apakah sistemnya? Apa akan berbeda atau sama dengan CPNS 2018?

Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Liputan6.com telah merangkum beberapa fakta menarik seputar rekrutmen PPPK Tahap 1. Berikut uraiannya:

3 dari 5 halaman

1. Dibuka Februari 2019

“Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai Februari 2019,” ujar Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu (23/1/2019).

2. Buka 75 Ribu Formasi

Jika pada 2018 pemerintah membuka formasi CPNS sebanyak 238.015 kursi. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 76 Kementerian/Lembaga dan 525 Pemerintah Daerah.

Namun pada rekrutmen PPPK nanti, jumlah formasi akan lebih sedikit dibanding CPNS 2018, yakni hanya sekitar 75 ribu.

“Tidak serumit CPNS kalau P3K ini. Karena jumlahnya juga tidak begitu banyak. Kalau CPNS kan sampai 230 ribuan. Kalau ini sekitar 75 ribu,” tandasnya.

4 dari 5 halaman

3. 3 Profesi yang Dapat Prioritas

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan untuk pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, pemerintah prioritaskan rekrutmen pada tiga bidang, yakni Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

4. Usia Pelamar Maksimal 1 Tahun Sebelum Batas Usia Pensiun pada Jabatan yang Dilamar

Perihal syarat batas usia pelamar, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa rekrutmen PPPK tidak terpaku pada aturan maksimal 35 tahun seperti CPNS.

“Sebaliknya, maksimal usia pelamar PPPK paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar dan untuk perjanjian kerja PP 49/2018 mengakomodasi masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan perpanjangan didasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi,” ungkap dia. 

5 dari 5 halaman

5. Teknis Penyusunan Kebutuhan dan Metode Rekrutmen Tidak Jauh Berbeda dengan CPNS

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (Humas) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, teknis penyusunan kebutuhan PPPK dipastikan serupa dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS.

“Jadi nanti proses rekrutmen sama dengan proses yang dilalui CPNS. Yang dimaksud sama itu adalah proses penetapan kebutuhan, pengadaan, dan seterusnya. Tetapi kriteria calon pendaftar dan lain-lain nanti akan ditentukan sesuai formasi yang ditetapkan,” ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (3/1/2019).

Sementara itu, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa metode rekrutmen PPPK juga tidak akan jauh berbeda dengan CPNS.

“Instrumen seleksinya masih sama dengan menggunakan sistem (CAT) dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” ujar dia Jakarta, Rabu (23/1/2019).

6. Melalui 2 Tahapan Seleksi

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi.

Namun, bila peserta tes CPNS mengalami kendala di Tes Karakteristik Pribadi (TKP), pelamar PPPK tidak akan merasakan hal yang sama.

“Tidak ada (TKP),” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (Humas) Kementerian PANRB Mudzakir ketika dihubungi Liputan6.com.

Lebih lanjut, Mudzakir menjelaskan pasal 19 pada PP Nomor 49 Tahun 2018 mengenai PPPK. Pasal tersebut menjelaskan seleksi yang akan dilalui, yakni seleksi administrasi dan kompetensi.

Seleksi administrasi adalah mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Sementara, seleksi kompetensi terdiri atas penilaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Kejati Sulsel Gandeng TNI Bina Calon Pegawai Agar Tak Bermental Kerupuk

Liputan6.com, Makassar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggandeng Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin (Kodam XIV Hasanuddin) untuk melatih 24 orang Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (CPNS Kejati Sulsel).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan pelibatan prajurit TNI dalam hal ini semata untuk melatih 24 CPNS Kejaksaan agar ke depannya bermental baja tidak bermental kerupuk.

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang semi militer, kata dia, tentunya harus memahami dan mengimplementasikan sikap kedisiplinan yang tinggi guna bekerja secara mumpuni, profesional dan proporsional.

“Sehingga dibutuhkan pembentukan mental yang baik. Salah satunya melalui pelatihan baris berbaris yang dilatih langsung oleh prajurit TNI asal Kodam XIV Hasanuddin,” ucap Salahuddin saat ditemui di sela-sela menyaksikan pelatihan baris berbaris di hari kedua yang digelar di Lapangan Tenis Kantor Kejati Sulsel, Kamis (31/1/2019).

Dalam pelatihan yang berlangsung sejak Rabu 30 Januari 2019 hingga Minggu 3 Februari 2019 itu, diharapkan 24 CPNS Kejaksaan yang menjadi peserta, tak hanya menguasai tata cara baris berbaris dengan benar. Melainkan dengan pelatihan yang cukup singkat tersebut, sikap kedisiplinan dapat terbentuk dengan sendirinya.

“Sehingga ke depannya para CPNS tersebut dapat menjalankan tugasnya seoptimal mungkin,” Salahuddin menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Pendaftaran CPNS di lingkup Kejati Sulsel 2018 Berjalan Ketat

Hampir sama dengan institusi lainnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan pun berupaya maksimal dalam mengantisipasi adanya aksi percaloan pada kegiatan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup kejaksaan yang berlangsung sejak Senin 8 Desember 2018.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Salahuddin mengatakan salah satu yang dilakukan pihaknya yakni menyiagakan sejumlah jaksa pembina di lokasi tempat pemeriksaan berkas dokumen peserta CPNS yang berlangsung di Kantor Kejati Sulsel.

“Tak hanya jaksa pembina ditugaskan tongkrongi meja panitia yang ada, pak Kajati dan Wakajati pun tiap hari turun ke bawah untuk mengecek dan mengawasi langsung jalannya tahapan pengecekan berkas para CPNS,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya di Kantor Kejati Sulsel, Senin 15 Oktober 2018.

Dengan demikian, Salahuddin menjamin dan memastikan tak ada aksi percaloan pada pendaftaran CPNS di lingkup Kejaksaan hingga tahap pengumuman tiba nantinya.

“Semuanya bersifat transparan sehingga kami yakin tak ada celah untuk calo. Apalagi Jaksa pembina akan nongkrong selama tahapan pendaftaran CPNS berlangsung. Seluruh tahapan seleksi akan dikawal dan diawasi,” terang Salahuddin.

Sejak awal pendaftaran CPNS dibuka, peserta CPNS yang terdaftar di Kejati Sulsel berjumlah 536 orang. Dimana pendaftar untuk formasi Strata Satu (S.1) ilmu hukum berjumlah 203 orang, formasi S.1 ilmu non hukum 8 orang, Diploma Tiga (D.3) berjumlah 3 orang dan formasi Sekolah Menengah Atas (SMA) pesertanya saat ini berjumlah 322 orang.

“Formasi Magister (S.2) pendaftarnya sedikit,” jelas Salahuddin.

Pengumuman Seleksi CPNS 2019 Bakal Keluar Kuartal III

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin mengatakan, pengumuman resmi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 atau CPNS 2019 bakal dikeluarkan pada kuartal III 2019.

“Nanti di kuartal (2019) selanjutnya, triwulan ketiga,” ujar dia saat ditanyai di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Sebelumnya, Syafruddin sempat menyatakan, tes CPNS bakal diadakan pada Juni. “Tahun 2019 kita juga akan kembali melaksanakan rekrutmen, tapi itu nanti bulan enam,” ungkapnya.

Adapun secara fokus, dikabarkan perekrutan abdi negara pada 2019 pun akan berprioritas pada tenaga di sektor pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir meluruskan, tak ada formasi baru dalam penerimaan CPNS 2019 yang awalnya sempat diberitakan bakal digelar Maret nanti.

Sebab, lanjutnya, penerimaan tersebut digelar lantaran ada daerah yang menunda perekrutan CPNS pada tahun sebelumnya. 

“Itu bukan rekrutmen baru ya, tapi untuk daerah yang tertunda,” ujar Mudzakir saat dihubungi Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Pada 2018 lalu, pemerintah telah melaksanakan pengadaan CPNS dengan jumlah formasi 238.015 orang yang difokuskan pada tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Tercatat, jumlah pelamar mencapai 3.628.620 orang, dengan jumlah yang lolos seleksi 178.557 orang.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Imbau PNS Berwirausaha untuk Hari Tua

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong semangat kewirausahaan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini sebagai bagian dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN dan pensiunan.‎

“Kami menginduksi jiwa enterpreunership itu melalui workshop, sebagai kelanjutan dari program wirausaha yang pernah dicetuskan yaitu Road To Second Career. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, peduli terhadap kesejahteraan ASN dan pensiunan,” ujar Menteri PANRB Syafruddin di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.

Saat ini, kata dia, dengan jumlah ASN sebanyak 4,3 juta orang serta sebanyak 2,6 juta orang merupakan pensiunan ASN dapat menjadi agen inkubator yang sangat kuat dan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

ASN yang memiliki jiwa berwirausaha akan membuka lapangan kerja dan mengaktifkan sektor-sektor ekonomi di lingkungan sekitarnya.

“Untuk mendorong kemajuan negara, dibutuhkan keberadaan para pengusaha yang menstimulus kegiatan ekonomi. Bahkan di negara maju terlihat pekerjaan favoritnya adalah menjadi pengusaha,” ungkap dia.

Syafruddin menuturkan, bekerja dan berkarya untuk negeri tidaklah terbatas hingga pada akhir usia pensiun, tapi memasuki masa pensiun pun adalah awal yang baik untuk berkarya.

Dia menuturkan, bank pemerintah maupun swasta juga siap memberikan dukungannya terhadap program kewirausahaan bagi para ASN dan pensiunan, melalui pembiayaan yang kompetitif. 

Selain itu, melalui workshop kewirausahaan diharapkan dapat mengembangkan networkingusaha, serta menjadi sistem belajar yang cepat dan efektif tentang mengenali potensi usaha yang dapat digali dari diri masing masing pribadi para PNS dan pensiunan. 

“Upaya lain yang sedang dilakukan Kementerian PANRB untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dengan menyiapkan sistem penggajian dan pensiun yang baru melalui Rancangan Permen PANRB sebagaimana amanah UU ASN,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:


Top 3: Menteri PANRB Ungkap Hasil Tes CPNS Kahiyang Ayu

Liputan6.com, Jakarta Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu pernah mengikuti seleksi tes CPNS 2017 sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta. Dalam tes tersebut, Kahiyang tidak berhasil lolos CPNS.

Total capaian poin Kahiyang adalah 300, terdiri dari nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 50, Tes Intelegensia Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 155.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan fakta hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (CPNS 2017) milik putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu.

Artikel tentang Kahiyang Ayu menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Kamis (31/1/2019)

1. Menteri PANRB Ungkap Hasil Tes CPNS Kahiyang Ayu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan fakta hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (CPNS 2017) milik putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu.

Dikutip dari Antara, Kahiyang Ayu memang pernah mengikuti seleksi tes CPNS 2017 sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta. Lantas, bagaimana hasilnya?

Berita selengkapnya

2. Jokowi Ajak Ibu-Ibu Tukar Sampah Jadi Emas

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini kembali bertemu dengan 616 nasabah program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi. Seperti pertemuan sebelumnya, Jokowi berpesan untuk bisa menggunakan pinjaman dana Mekaar lebih produktif.

Hanya saja di kesempatan ini, Jokowi juga mengajak para ibu-ibu nasabah Mekaar untuk mulai peduli terhadap lingkungan. Caranya dengan mengumpulkan sampah dan ditukarkan dengan tabungan emas.

Program tukar sampah dengan tabungan emas ini merupakan sinergi antara PNM dengan PT Pegadaian (Persero), yang salah satu produknya adalah tabungan emas.

Berita selengkapnya

3. Harga Emas Naik ke Level Tertinggi dalam 8 Bulan

Harga emas melonjak ke level tertinggi dalam delapan bulan pada perdagangan Selasa, di tengah keraguan seputar hubungan perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan China dan menjelang pengumuman Bank Sentral AS atau the Federal Reserve (the Fed).

Mengutip CNBC, Rabu (30/1/2019), harga emas di pasar spot naik 0,5 persen menjadi USD 1.310,60 per ounce pada pukul 2.53 siang waktu New York. Pada sesi ini, harga emas sempat mencapai level tertinggi sejak 15 Mei atau selama 8 bulan di USD 1.311,67 per ounce.

Sedangkan untuk harga emas berjangka AS naik USD 5,80 ke level USD 1.308,90 per ounce.

Berita selengkapnya

Top 3: Ini Fakta Menarik Rekrutmen CPNS 2019

Liputan6.com, Jakarta – Setelah dinyatakan sukses menggelar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018), pemerintah berencana bakal kembali membuka seleksi CPNS di 2019.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin pasca menggelar rapat dengan Komisi II DPR RI terkait evaluasi Hasil Tes CPNS 2018, Selasa 22 Januari 2019.

Sejauh ini, dia menilai pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 berjalan dengan sukses. “Tidak ada gonjang-ganjing, mulus kok. Sudah selesai, tidak ada apa-apa,” tutur dia.

Artikel digelar Juni, ini fakta menarik rekrutmen CPNS 2019 menyedot perhatian pembaca di kanal bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis? Berikut tiga artikel terpopuler di kanal bisnis yang dirangkum pada Sabtu (26/1/2019):

1.Digelar Juni, Ini Fakta Menarik Rekrutmen CPNS 2019

Setelah dinyatakan sukses menggelar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018), pemerintah berencana bakal kembali membuka seleksi CPNS di 2019.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin pasca menggelar rapat dengan Komisi II DPR RI terkait evaluasi Hasil Tes CPNS 2018, Selasa 22 Januari 2019.

Sejauh ini, dia menilai pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 berjalan dengan sukses. “Tidak ada gonjang-ganjing, mulus kok. Sudah selesai, tidak ada apa-apa,” tutur dia.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Ingin Sulap Hobi Jadi Bisnis?Lakukan 7 Trik Ini

 Mengerjakan sesuatu yang disenangi akan membuat Anda bahagia. Hal ini dibuktikan sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa melakukan hal disenangi akan menyehatkan kesehatan mental dan jiwa Anda.

Selain itu, menjadikan hobi sebagai bisnis akan membuat Anda tidak akan pernah lelah dan bosan dalam menjalani bisnis tersebut.

Apakah Anda berminat menjadikan hobi Anda sebagai peluang bisnis? Jika iya, maka mulailah mewujudkan hal tersebut dengan 7 hal berikut seperti dikutip dari Interesting Engineering. Salah satunya mulailah dari hal yang kecil dan siap untuk bersaing.

Berita selengkapnya baca di sini

3.Kemenkeu:Gaji Guru Honorer Setara UMR Dibahas Lintas Instansi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal gaji guru honorer. Dalam usulan tersebut, Kemendikbud menginginkan gaji guru honorer tersebut agar setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).

irektur Jenderal Anggaran‎ Kemenkeu, Askolani mengatakan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait terkait hal ini.

“Masih akan dibicarakan lintas K/L dulu mengenai hal itu,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis 24 Januari 2019.

Berita selengkapnya baca di sini


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Siap-siap, Juni 2019 Pemerintah Buka Lowongan CPNS Lagi

Jakarta – Kabar gembira buat masyarakat Indonesia, karena pemerintah kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2019.

Rekrutmen ini pun sebagai upaya pemerintah menambal 52.000 pegawai yang pensiun pada tahun 2019. Adapun, jumlah kuota yang bakal dibuka sebesar 100.000.

Dengan begitu, pada semester I-2019 akan ada dua kali acara rekrutmen CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pertama, rekrutmen yang sempat tertunda di tahun 2018 dan kedua rekrutmen untuk menutupi 52.000 pegawai yang pensiun.

Fokus pemerintah pada pembukaan lowongan CPNS ini masih kepada tenaga kesehatan dan pendidikan.

Berikut ulasannya: (hek/ang)

Top 3: Pemerintah Rekrut 150 Ribu PPPK di 2019

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan melakukan rekrutmen 150 ribu formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) pada tahun 2019.

Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu (23/1/2019).

“Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai Februari 2019,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Menpan.

Informasi seputar penerimaan PPPK menjadi artikel paling diburu pembaca. Lengkapnya, berikut 3 artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com:

1. Kabar Gembira, Rekrutmen PPPK untuk Eks Honorer K2 Dibuka Februari 2019

Pemerintah bakal merekrut 150 ribu orang PPPK pada 2019.  Rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional.

Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.

Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak ‘memulangkan’ para diaspora untuk berkarya di Tanah Air.

Selengkapnya baca di sini!

2 dari 3 halaman

2. Deretan Promo Kartu Kredit Terbaru 2019 dari Berbagai Bank

Sudah tak zamannya lagi untuk selalu memenuhi dompet dengan segepok uang tunai saat akan pergi ke mal, restoran, atau traveling ke luar kota maupun luar negeri.

Dunia sudah kian meninggalkan transaksi tunai. Cukup dengan kartu kredit di dompet, atau mobile payment di ponsel, semua pembayaran makan di restoran, belanja di mal, membayar kamar hotel, atau berbelanja di merchant online akan teratasi.



Sebagai pengganti transaksi tunai, kartu kredit memiliki beberapa kelebihan. Misalnya, keringanan cicilan 0 persen ketika berbelanja di online shop. Promo seperti ini lumayan meringankan beban keuangan Anda di saat banyaknya kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang harus Anda beli.

Promo lainnya, adalah diskon dalam jumlah tertentu saat makan di restoran, berbelanja di merchant online ataupun offline, beli tiket pesawat, bayar akomodasi hotel, dan lain-lain. Diskon tersebut, dapat membuat Anda lebih berhemat dengan uang.

Nah, promo terbaru apa saja yang diberikan oleh berbagai bank yang menyediakan fasilitas kartu kredit di tahun 2019?

Simak selengkapnya di sini!

3 dari 3 halaman

3. Mendikbud Usul Guru Honorer Dapat Tunjangan Setara UMR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy  mengusulkan agar tunjangan guru honorer akan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) masing-masing daerah. Hal ini telah disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk tunjangan guru honorer tersebut.

Menurut dia, pemerintah memiliki tiga skema dalam mengatasi masalah guru honorer di Indonesia. Pertama, melalui seleksi CPNS dan kedua lewat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



Meskipun demikian dia mengakui tentu masih ada guru honorer yang tidak terakomodasi oleh dua skema tersebut. Mereka inilah yang diusulkan untuk mendapatkan tunjangan setara UMR.

“Kemudian kan masih ada tersisa guru honorer lah itu yang kita usulkan ke Bu Menteri Keuangan agar mereka ini dipastikan bisa mendapatkan tunjangan minimum upah minimum regional (UMR) di masing-masing daerah,” kata dia, saat ditemui, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Selengkapnya baca di sini!

Mendikbud Usul Guru Honorer Dapat Tunjangan Setara UMR

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy  mengusulkan agar tunjangan guru honorer akan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) masing-masing daerah. Hal ini telah disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk tunjangan guru honorer tersebut.

Menurut dia, pemerintah memiliki tiga skema dalam mengatasi masalah guru honorer di Indonesia. Pertama, melalui seleksi CPNS dan kedua lewat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meskipun demikian dia mengakui tentu masih ada guru honorer yang tidak terakomodasi oleh dua skema tersebut. Mereka inilah yang diusulkan untuk mendapatkan tunjangan setara UMR.

“Kemudian kan masih ada tersisa guru honorer lah itu yang kita usulkan ke Bu Menteri Keuangan agar mereka ini dipastikan bisa mendapatkan tunjangan minimum upah minimum regional (UMR) di masing-masing daerah,” kata dia, saat ditemui, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/1).

Menurut dia, dalam usulan tersebut, dia meminta agar untuk tunjangan guru honorer tersebut masuk dalam alokasi dana alokasi umum (DAU) agar tidak membebani keuangan daerah.

“Saya sebagai Menteri Pendidikan meminta supaya itu masuk di dalam anggaran APBN, DAU, tidak dibebankan ke APBD, karena kalau dibebankan ke APBD kita tidak bisa memaksa daerah untuk mengalokasikan, tapi kalau nanti masuk dalam DAU, terutama DAU untuk gaji guru, itu sehingga kita bisa kontrol,” ungkap dia.

2 dari 3 halaman

Masih dibahas

Meskipun demikian, dia belum dapat menyebut berapa besar anggaran yang dialokasikan, lantaran program tersebut baru di tahap awal pembicaraan.

“Akan ditindaklanjuti di level yang lebih bawah untuk dipetakan lebih rinci, supaya nanti bisa kita pasti ketersediaan dana dan memang ada orangnya. Kemendikbud sekarang ini sedang lakukan sensus terhadap guru honorer bahwa dia memang melaksanakan tugas seperti ketentuan yang berlaku,” jelas Muhadjir.

“(Anggaran berapa?) Belum sampai ke situ. Baru pada kesepakatan-kesepakatan,” imbuhnya.

Dia pun enggan mengomentari terkait apakah rencana tersebut akan berdampak adanya perubahan pada postur APBN. “(Ada APBN-P?) Itu Kementerian keuangan ya. Saya tidak tahu, tapi ada kesepakatan itu,” ujar dia.

Dia mengharapkan, dengan terealisasinya rencana ini, guru honorer di Indonesia dapat mendapatkan upah yang layak. Diketahui, kata dia, terdapat 700.000 guru honorer di Indonesia.

“Bertahap dan semuanya (dapat tunjangan). Semua kan soal pilihan. Bisa bertahap, tapi semua kan bisa,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Simak video pilihan di bawah ini:

DPR Apresiasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS 2018

Liputan6.com, Jakarta Komisi II DPR RI mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018). Pengadaan CPNS yang membuka 238.015 formasi untuk instansi pemerintah pusat dan daerah tersebut, sebanyak 178.557 formasinya telah terisi.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera, saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri PANRB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Komisi II mengapresiasi Kementerian PANRB dan BKN atas terselenggaranya pengadaan CPNS tahun 2018,” ujarnya, seperti dikutip dari laman Menpan.

Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR juga mendorong Kementerian PANRB untuk dapat mengisi kekosongan 59.458 formasi dari hasil Seleksi CPNS 2018.

“Hal ini perlu dilakukan dengan segera agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” tambah politisi dari partai PKS ini.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Syafruddin menjelaskan, dari 178.557 formasi terisi, sebanyak 44.696 formasi atau sebesar 89 persen formasi terisi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapatkan sebanyak 133.861 formasi (90 persen).

Dijelaskan pula bahwa pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 ini dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“SDM berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan pelayanan publik serta persaingan global,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

3 Formasi yang Menjadi Fokus

Sekadar informasi, Seleksi CPNS 2018 ini diselenggarakan di 76 Kementerian dan Lembaga serta 525 Pemerintah Daerah.

Dalam seleksi CPNS tahun 2018 tersebut, tiga formasi yang menjadi fokus. Untuk tenaga pendidik terisi sebanyak 89 persen atau 98.879 formasi, tenaga kesehatan terisi 88 persen dengan 38.694 formasi terisi, sementara tenaga teknis yang mencapai 96 persen dengan jumlah formasi terisi 40.984.

Formasi untuk Seleksi CPNS 2018 ini terbagi menjadi dua, yakni formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum terisi sebesar 93 persen dengan total 166.175 formasi terisi. Sedangkan formasi khusus hanya terisi sebanyak 12.382 formasi atau 53 persen.

“Dari formasi khusus tersebut, paling banyak diisi oleh formasi untuk eks tenaga honorer K-II sebanyak 6.812 formasi, dan diaspora hanya empat formasi yang terisi,” imbuh Menteri.

Syafruddin menambahkan, terdapat 48 instansi daerah yang pelaksanaan seleksinya tertunda dikarenakan bencana alam serta kendala teknis terkait jaringan internet.

Instansi dimaksud antara lain pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Parigi Moutong. Rencananya, pelaksanaan Seleksi CPNS untuk di daerah tertunda akan dilaksanakan pada Maret 2019.

Pada rapat kerja kali ini, Menteri Syafruddin didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Kepala BKN Bima Haria Wicaksana.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: