Begini Alur dan Skor Seleksi Kompetensi di PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I akan digelar pada 23 hingga 24 Februari 2019. Peserta PPPK akan melalui tahap Computer Assisted Test (CAT) terlebih dahulu untuk menyelesaikan tes kompetensi.

Berdasarkan rilis resmi BKN, peserta akan mendapat waktu 100 menit untuk menyelesaikan 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial, dan 20 soal kompetensi sosio kultural.

Ada pula wawancara berbasis komputer selama 20 menit yang terdiri atas 10 soal.

Berikut metode penilaian masing-masing subtes yang harus dikerjakan pelamar PPPK:

1. Kompetensi teknik: nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

2. Kompetensi manajerial: nilai 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

3. Kompetensi sosio kultural: nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

4. Wawancara berbasis komputer: nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tak menjawab nilainya 0

Pada peserta yang lolos seleksi administrasi PPPK bisa mengikuti tahap tes ini. Pengumuman seleksi administrasi dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via situs resmi SSCASN. Sejauh ini, terdapat 73.393 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Sekadar informasi, rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 5 halaman

95.290 Orang Daftar PPPK Tahap 1, Daerah Mana yang Paling Diburu?

Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap 1 melalui laman sscasn.bkn.go.id, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 18 Februari 2019 pukul 00.01 WIB akun pelamar seleksi PPPK berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan atau submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561.

Dalam data yang dilaporkan oleh Tim Publikasi SSCASN di akun Facebook BKN, status submit dokumen pada Kementerian Agama sebesar 9.642 dan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar 3.031.

Sementara itu, dalam data tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat Wilayah Kerja Kantor Regional (Wilker Kanreg) yang paling banyak diburu. Kira-kira Wilker Kanreg BKN mana saja? Berikut uraiannya: 

3 dari 5 halaman

Daftarnya

Wilker Kanreg BKN Yogyakarta

1. Kab Brebes: 906

2. Kab Jepara: 697

3. Kab Demak: 691

Wilker Kanreg BKN Surabaya

1. Kab Jember: 1.332

2. Kab Bangkalan: 1.035

3. Kab Sumenep: 973

Wilker Kanreg BKN Bandung

1. Kab Cianjur: 2.159

2. Kab Garut: 1.743

3. Kab Bogor: 1.701

Wilker Kanreg BKN Makassar

1. Kab Bone: 1.184

2. Kab Luwu: 474

3. Kab Luwu Utara: 463

4 dari 5 halaman

Berikutnya

Wiker Kanreg BKN Jakarta

1. Kab Lampung Tengah: 485

2. Kab Lampung Utara: 427

3. Kab Lampung Timur: 371

Wilker Kanreg BKN Medan

1. Kab Simalungun: 293

2. Kab Serdang Bedagai: 279

3. Kab Deli Serdang: 222

Wilker Kanreg BKN Palembang

1. Kab OKI: 372

2. Kab Banyuasin: 365

3. Kab Musi Rawas: 241

Wilker Kanreg BKN Banjarmasin

1. Kab Tabalong: 177

2. Kota Samarinda: 141

3. Kab Banjar: 137

5 dari 5 halaman

Selanjutnya

Wilker Kanreg BKN Denpasar

1. Kab Bima: 1.232

2. Kab Lombok Tengah: 752

3. Kab Sumbawa: 634

Wilker Kanreg BKN Manado

1. Kab Gorontalo: 184

2. Kab Bone Bolango: 111

3. Kab Minahasa Selatan: 77

Wilker Kanreg BKN Pekanbaru

1. Kab Kampar: 502

2. Kab Pasaman Barat: 429

3. Kab Pesisir Selatan: 423

Wilker Kanreg BKN Banda Aceh

1. Kab Aceh Timur: 281

2. Kab Aceh Tengah: 231

3. Kab Aceh Tamiang: 164


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Gelar Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I pada Sabtu-Minggu

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi kompetensi bagi para pelamar aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dari jalur Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I akan dilaksanakan pada 23-24 Februari 2019.

Pelamar rekrutmen PPPK yang bisa mengikuti seleksi kompetensi adalah mereka yang lulus pada seleksi administrasi.

“Pengumuman seleksi administrasi tersebut dapat diketahui melalui kanal informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via website resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) http://sscan.bkn.go.id,” ujar Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat (22/2/2019).

Ia menuturkan, seleksi kompetensi terdiri dari tes kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer.

Masing-masing peserta, ia menuturkan, diberikan waktu 100 menit untuk menyelesaikan tes kompetensi yang terbagi menjadi tiga sub tes yaitu 40 soal kompetensi teknis, 40 soal kompetensi manajerial dan 10 soal kompetensi sosio cultural.

Sedangkan wawancara berbasis komputer peserta diberikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal.

Ia mengemukakan, melalui tes itu, setiap peserta berpeluang mendapatkan nilai maksimum pada masing-masing subtes yaitu kompetensi teknis sebanyak 120 dengan perolehan nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.


2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Kompetensi manajerial sebanyak 40 soal dengan jawaban benar bernilai 1 dan 0 jika salah dan kosong. Kompetensi sosio cultural sebanyak 20 soal dengan nilai dua jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

Sementara itu, untuk wawancara berbasis komputer sebanyak 30 soal dengan nilai tiga atau dua atau satu untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tidak menjawab mendapat nilai 0.

Ridwan menuturkan, rangkaian seleksi tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian masing-masing kompetensi yang dimiliki peserta dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Selain itu, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 disebutkan bahwa panitia seleksi Instansi pengadaan P3K dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).



Saksikan video pilihan di bawah ini:

BKN: 9.642 Guru Eks K2 Kemenag Tak Bisa Ikut Tes PPPK Tahap I

Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kabar mengejutkan. Seluruh guru tenaga honorer eks K2 Kementerian Agama tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK besok.

“Dengan berat hati mimin (admin) sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada peserta #P3K2019 Tahap I guru TH eks K2 Kemenag yang diverifikasi. Dengan demikian, mereka tidak akan ikut Seleksi Kompetensi pada 23-24 Februari 2019,” tulis akun BKN dalam akun Twitter resminya.

Ketika Liputan6.com konfirmasi, pihak BKN membenarkan itu. Tak ada satu pun peserta yang diverifikasi padahal seleksi kompetensi PPPK sudah tinggal menghitung jam.

“Informasi yang saya terima, sesuai dashboard yang saya punya, itu sudah ada 9.642 orang yang mensubmit khusus Kemenag. Tetapi belum ada satu pun yang diverifikasi,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (22/2/2019) di Jakarta.

Ridwan menyebut, besok seleksi PPPK sudah dimulai. Maka dari itu, BKN perlu mengumumkan hal ini agar peserta tidak berangkat lebih dahulu ke lokasi tes.

“Mohon digarisbawahi BKN tidak menyalahkan siapa-siapa,” Ridwan menambahkan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Kementerian Agama belum dapat dimintai keterangan resmi terkait kabar ini. 

2 dari 3 halaman

Tes Seleksi PPPK Digelar 23-24 Februari

Pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I telah ditutup pada 17 Februari 2019. Sesuai jadwal, tes PPPK akan dimulai pada 23 Februari mendatang sampai 24 Februari.

Sebanyak 362 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK. Di samping itu, dua instansi pemerintah pusat juga membuka untuk PPPK yakni Kementerian Ristek Dikti (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sisanya, masih terkendala karena belanja pegawai yang lebih dari 50 persen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin mengapresiasi Kemendikbud dan instansi lain yang tergabung dalam Panselnas PPPK tahun 2019, karena telah menyiapkan tahap seleksi ini dengan baik. 

Menurutnya, ujian PPPK ini adalah amanat rakyat. “Lebih khusus lagi, kita memberikan pencerahan atau harapan kepada Saudara kita yang punya jasa, yaitu para guru honorer, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian yang sudah 10 hingga 15 tahun mengabdi dengan gaji terbatas,” ujarnya dikutip dari laman Setkab, Selasa (19/2/2019).

Adanya skema PPPK, lanjut Menteri PANRB juga untuk kepentingan yang lebih luas. Selain khusus untuk para eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), PPPK juga akan dibuka untuk jalur umum demi percepatan capaian target organisasi.

“Jadi ada keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan orang-orang yang sudah punya jasa besar,” ujar Syafruddin.

Rekrutmen PPPK tahap I ini, menurut Menteri PANRB Syafruddin, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut, ASN dibagi dalam dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seleksi Penerimaan PPPK Eks Tenaga Honorer Kemenag Dibuka Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) untuk Kementerian Agama (Kemenag) mulai dibuka hari ini, Kamis (14/2/2019). Pada rekrutmen tahap I tahun 2019 ini, Kemenag mengusulkan 20.790 formasi, semuanya adalah untuk tenaga guru dan dosen.

“Para calon peserta bisa mendaftar mulai hari ini, Kamis (14/2/2019) secara online melalui website BKN (https://sscasn.bkn.go.id atau https://ssp3k.bkn.go.id),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag M. Nur Kholis Setiawan, seperti dikutip dari laman Setkab.

Data Biro Kepegawaian Kemenag, menurut Nur Kholis, mencatat ada 42.539 eks tenaga hororer K-II yang sudah terekam dalam database BKN dan sudah ikut ujian pada tanggal 3 November 2013. Sebanyak 20.790 di antaranya adalah tenaga guru dan dosen. Sisanya adalah tenaga administrasi umum, penyuluh agama, dan lainnya.

Jumlah 20.790 itu terdiri dari 20.719 tenaga guru di madrasah, guru bimas, dan guru pendidikan agama pada sekolah yang tersebar di 32 Provinsi (selain Papua Barat dan Kalimantan Utara). Sementara 71 lainnya adalah tenaga honorer dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

“Peraturan Pemerintah No 49/2018 mengatur bahwa pengangkatan PPPK harus melalui mekanisme seleksi. Karenanya, kalau sudah dibuka pendaftaran tahap I, kami undang eks tenaga honorer K-II dari unsur guru dan dosen yang sudah terekam dalam database BKN dan sudah ikut ujian pada tanggal 3 November 2013 namun tidak lulus untuk segera mendaftar,” ujar Nur Kholis seraya menambahkan, bagi mereka yang lulus seleksi, akan diangkat sebagai PPPK.

Menurut Sekjen Kemenag itu, Eks Tenaga Honorer K-II untuk tenaga guru dan dosen yang akan mengikuti seleksi disyaratkan berusia maksimal 57 tahun per 1 April 2019. Mereka berkualifikasi pendidikan minimum S1/D-IV untuk guru, dan S2 untuk dosen.

“Mereka juga harus masih aktif mengajar di madrasah/sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan. Demikian juga untuk dosen, aktif mengajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN),” ucap Nur Kholis.

Sekjen Kemenag itu juga menegaskan, bahwa seluruh proses pengadaan PPPK Kementerian Agama tidak dipungut biaya. Karena itu, dia mengimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi.

2 dari 2 halaman

Rekrutmen PPPK: 31 Ribu Orang Sudah Daftar di SSP3K

Setelah sempat tertunda, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi dibuka untuk pendaftar. Total ada 31 ribu orang yang sudah mendaftar.

Menurut cuitan @BKNgoid, per Kamis (14/2/2018) sudah ada 31.886 akun yang terbentuk di portal SSP3K. Di antaranya, 4.556 orang sudah submit dokumen.

Yang perlu diingat adalah pendaftaran PPPK tahap I hanya dibuka sampai 17 Februari 2019 mendatang. Dokumen-dokumen yang sudah masuk SSP3K pun sedang diverifikasi secara real-time.

“Jadi tes pertama itu tes seleksi administrasi, jadi silakan siapkan scan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,” ungkapnya Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan.

pada portal SSP3K, peserta akan diminta mengisi persyaratan untuk mencetak Kartu Informasi Akun, kemudian juga harus  mengunggah foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti. Ada juga form Resume yang harus diisi dengan benar.

Target awal BKN adalah menyelesaikan seluruh prosesi tes pada bulan Februari dan mengumumkannya pada bulan Maret. Sehingga, sebelum pemilihan presiden (pilpres), mereka yang lolos sudah bisa bekerja dengan status PPPK.

Minimal lama jabatan PPPK adalah satu tahun. Namun, Ridwan menyebut ada peluang pegawai dapat dipekerjakan sebelum pensiun.

Rekrutmen PPPK: 31 Ribu Orang Sudah Daftar di SSP3K

Liputan6.com, Jakarta – Setelah sempat tertunda, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi dibuka untuk pendaftar. Total ada 31 ribu orang yang sudah mendaftar.

Menurut cuitan @BKNgoid, per Kamis (14/2/2018) sudah ada 31.886 akun yang terbentuk di portal SSP3K. Di antaranya, 4.556 orang sudah submit dokumen.

Yang perlu diingat adalah pendaftaran PPPK tahap I hanya dibuka sampai 17 Februari 2019 mendatang. Dokumen-dokumen yang sudah masuk SSP3K pun sedang diverifikasi secara real-time.

“Jadi tes pertama itu tes seleksi administrasi, jadi silakan siapkan scan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,” ungkapnya Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan.

pada portal SSP3K, peserta akan diminta mengisi persyaratan untuk mencetak Kartu Informasi Akun, kemudian juga harus  mengunggah foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti. Ada juga form Resume yang harus diisi dengan benar.

Target awal BKN adalah menyelesaikan seluruh prosesi tes pada bulan Februari dan mengumumkannya pada bulan Maret. Sehingga, sebelum pemilihan presiden (pilpres), mereka yang lolos sudah bisa bekerja dengan status PPPK.

Minimal lama jabatan PPPK adalah satu tahun. Namun, Ridwan menyebut ada peluang pegawai dapat dipekerjakan sebelum pensiun.

2 dari 2 halaman

Hati-Hati, Anda Bisa Gagal Seleksi PPPK Gara-Gara Hal Ini

Pendaftaran rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tinggal di depan mata. Tanggal 10 Februari 2019 mendatang, pendaftaran administrasi sudah bisa dilakukan secara online.

Pada prosesi seleksi, ada tes wawancara yang memastikan pendaftar memiliki netralitas dalam pileg dan pilpres mendatang  serta komitmen mereka pada Pancasila dan UUD 45.

“Yang berbeda juga ada tahap wawancara dengan pejabat pembina kepegawaian setempat,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan.

“Bagaimana tanggapannya (peserta) tentang Pancasila, UUD 45? Tidak boleh menyimpang. Harus netral dalam pilpres, pileg, hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Itu tidak berhenti di tahap wawancara saja, melainkan akan berlangsung secara berkelanjutan sebagai pertimbangan perpanjangan kontrak kerja. Komitmen PPPK terhadap Pancasila dan UUD 45 akan selalu dipastikan.

Masa kontrak paling singkat bagi rekrutmen PPPK adalah satu tahun. Ridwan menyebut, pegawai yang berstatus PPPK diharapkan bisa terus bertugas hingga masa pensiun jika bertugas dengan baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Jika memang baik, maka dia akan lanjut, tidak perlu tes lagi. Istilahnya ekstensi kontrak. Tapi mudah-mudahan waktunya sampai pensiun,” pungkas Ridwan.

6 Fakta Sistem CAT yang Perlu Kamu Ketahui untuk Persiapan Tes PPPK

Liputan6.com, Jakarta Kabar menyenangkan muncul bagi peserta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, tidak ada tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), melainkan menggunakan sistem CAT. Yakni Computer Assisted Test. 

Pada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun lalu peserta harus menyelesaikan tahap Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang banyak dikeluhkan akibat opsi jawabannya. Alhasil, banyak yang gagal di tahap TKP, meski berhasil melalui tes-tes lainnya.

Sebagai gantinya, ada tiga tes yang harus dilalui oleh PPPK, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial, sosio-kultural dan teknis.

Menurut M. Ridwan selaku Kepala Biro Humas BKN, bahwa seleksi kompetensi menajerial, sosio-kultural, dan teknis akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Ada juga tahap wawancara untuk memastikan kualitas calon PPPK.

Mengapa tes ujian menggunakan CAT? Sebenarnya apa itu CAT? Apa Keunggulan dari ujian CAT sehingga digunakan dalam proses ujian? Berikut Liputan6.com, Minggu (10/2/2019) akan merangkum dari berbagai sumber seputar ujian CAT ini.

2 dari 7 halaman

Cepat, Akuntabel dan Transparan

Dilansir dari lama cat.bkn, sistem CAT mempunyai banyak keunggulan. Diantaranya:

Cepat: CAT BKN menjamin hasil yang diperoleh peserta ujian dapat diketahui secara langsung tanpa perlu menunggu lama. Nilai hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian.

Akuntabel: Hasil ujian dengan CAT BKN dapat dipertanggungjawabkan. Aksi peserta pada setiap soal termonitor dalam sistem yang memudahkan dalam audit jika terjadi hal tak terduga selama ujian berlangsung.

Transparan: Proses ujian dengan CAT BKN dapat dipantau oleh semua pihak. Pergerakan nilai dari awal pengerjaan sampai dengan selesai dapat diikuti dan jawaban peserta dapat dilacak.

3 dari 7 halaman

Station CAT tersebar se-Indonesia.

Sistem CAT BKN dipercaya sebagai satu-satunya media yang digunakan untuk pelaksanaan tes seleksi PPPK nanti. Sistem CAT dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi melalui sebuah aplikasi yang terintegrasi ke dalam sebuah station.

Di Indonesia, station CAT ada pada seluruh Kantor Regional BKN maupun unit Pelaksana Teknis (UPT BKN) yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Guna mendukung kebutuhan tes yang melibatkan banyak peserta, tak jarang instalasi CAT dihadirkan secara mobile oleh pihak instansi pengguna tentunya melalui asistensi yang dilakukan oleh BKN.

Pihak instansi pengguna menyediakan kebutuhan infrastruktur seperti laptop/PC, jaringan, layar proyektor, layar informasi, dan lain sebagainya. Sementara BKN akan membantu dalam asistensi instalansi aplikasi dan soal CAT.

Sistem CAT dilakukan secara online dengan menggunakan komputer yang tersambung jaringan internet, sehingga tidak perlu membawa kertas untuk mengerjakan soal.

4 dari 7 halaman

Lebih Efisien

Adanya ujian dengan sistem CAT ini bisa lebih efisien dalam pelaksanaan PPPK mendatang.

1. Aplikasi CAT didesain untuk memudahkan penyelenggaraan tes

Hal ini dilakukan untuk memperoleh kualitas seleksi yang cepat, mudah, dan akuntabel.

2. Peserta menjalankan tes cukup dibekali dengan mouse yang akan digunakan untuk memilih jawaban dengan cara meng-klik pada pilihan jawaban yang dianggap benar.

3. Aplikasi CAT terdiri dari soal dan pilihan jawaban, nafigasi nomor soal, serta indikator waktu. Soal berada pada posisi sebelah kanan layar sementara nafigasi nomor soal berada pada sisi kiri layar.

4. Pada bagian atas layar, terdapat menu yang menunjukkan nomor ujian peserta, nama peserta ujian, batas waktu pengerjaan soal, jumlah soal, jumlah soal yang sudah dijawab, jumlah soal yang belum dijawab, serta sisa waktu yang masih tersedia.

5 dari 7 halaman

Strategi mengerjakan soal CAT

Salah satu strategi yang bisa digunakan dalam mengerjakan soal CAT adalah dengan memanajemen proses pengerjaan soal. Kamu dapat mengerjakan soal yang sekiranya dianggap mudah terlebih dahulu dan jangan terlalu fokus pada soal yang dianggap sulit.

Kenapa? Karena waktu yang tersedia hanya 90 menit untuk mengerjakan 100 soal, sehingga dibutuhkan perencanaan waktu yang tepat.

6 dari 7 halaman

Petunjuk mengerjakan soal online dengan sistem CAT

1. Masuk dan Login dengan benar sesuai dengan nomor ujian

2. Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu

Apabila dalam mengerjakan soal dan kamu yakin jawaban sudah benar, maka klik tombol simpan dan lanjutkan.

Namun kalau kamu menemui soal yang sulit, bisa dilewati dulu dengan mengklik tombol lewatkan soal ini. Bila nanti ingin mengerjakan kembali soal yang dilewati, kamu bisa mengklik tombol panah kiri.

3. Lihat dengan jelas petunjuk soal

Petunjuk soal terdapat pada bagian atas, di situ terdapat petunjuk terkait batas waktu, jumlah soal, soal yang sudah dijawab dan soal yang belum dijawab. Juga ada tombol selesai ujian yang berfungsi untuk menghentikan ujian bila kamu sudah selesai mengerjakan semua soal.

4. Perhatikan perbedaan warna

Terdapat kotak-kotak di bawah yang merupakan tanda soal sudah dikerjakan atau belum dikerjakan. Warna hijau merupakan tanda bahwa soal sudah dijawab dan warna merah merupakan tanda soal belum dijawab.

7 dari 7 halaman

Tampilan aplikasi CAT

Pada aplikasi sistem CAT, terdapat navigator nomor soal yang menginformasikan nomor-nomor soal baik yang sudah dijawab maupun belum. Untuk soal yang telah dijawab nomor soal akan berwarna hijau sementara soal yang belum dijawab akan berwarna merah. Soal- soal akan ditampilkan secara berulang selama waktu masih tersedia.

Peserta tes dapat mengecek status soal yang belum dijawab dengan melihat indikator yang berwarna merah pada nomor soal. Jawab semua soal yang ada karena dalam sistem CAT tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah, sehingga diharapkan dapat diperoleh skor yang maksimal.

Salah satu hal penting dalam aplikasi CAT ini adalah adanya tampilan menu waktu yang menunjukkan durasi selama peserta mengerjakan tes. Durasi waktu selama 90 menit akan berjalan mundur sejak peserta mulai membuka (klik) soal.

Pendaftaran PPPK Dibuka Hari Ini, Cek Persyaratannya di Sini!

Liputan6.com, Jakarta – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah dibuka mulai hari ini. Bagi Anda yang tertarik bisa melakukan pendaftaran online mulai 10-16 Februari 2019 melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Peserta bisa memulai melengkapi syarat-syarat administratif. “Yang pertama tes seleksinya ada administrasi silakan disiap-siapkan, scan dokumen,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan pada konferensi persnya.

Rekrutmen PPPK pada tahap I, menurut Kepala Biro Humas BKN, meliputi THL (Tenaga Harian Lepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Ridwan, ada beberapa persyaratan pada rekrutmen PPPK tahap I yakni:

1. Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id )

2. Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi;

3. Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Lebih lanjut, tidak akan ada tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di rekrutmen PPPK. Pasalnya, mereka yang eligible dianggap sudah memenuhi syarat-syarat dasar.

2 dari 2 halaman

Pendaftaran Seleksi PPPK Mulai Dibuka 10 Februari 2019

Portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) khusus jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dibuka pada Jumat ini pukul 16.00 WIB. Namun untuk calon PPPK baru dapat mendaftar pada 10 Febuari 2019.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, pendaftaran PPPK akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional SSACN via https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 10 hingga 16 Febuari 2019. 

“Jadi tes pertama itu tes seleksi administrasi, jadi silahkan siapkan scan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Ridwan pun menambahkan, bagi calon PPPK untuk lebih teliti dalam mengecek kebutuhan formasi tersebut, apakah untuk S1 atau D3 atau bahkan S2.

“Karena 2013 kemarin ternyata ada yang belum S1 padahal guru harus S1, kemudian tenaga kesehatan minimal D3,” jelasnya. 

Selain itu, calon peserta seleksi PPPK juga harus memperhatikan asal domisili dimana mereka terdaftar, karena PPPK ini berdasarkan kepada domisili mereka berada.

“Jadi kalau ada K2 guru Gorontalo mau mengajar di kota lain itu tidak bisa, karena tidak terdaftar di dalam sistem,” ujarnya.

Dan untuk hasil dari seleksi administrasi ini akan diumumkan pada tanggal 18 Febuari 2019 mendatang.

“Kemudian selesai administrasi ada seleksi kompetensi manajerial sosio-struktural dan teknis,” ungkapnya.

“Jadi tidak akan ada SKD karena mereka semua dianggap sudah memenuhi syarat dasar pejabat di bidang masing-masing,” tambahnya.

Top 3: Deretan Fakta Menarik Rekrutmen PPPK Khusus Honorer

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Syafruddin, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memulai proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) pada Jumat, 8 Februari 2019.

Menurut Syafruddin, formasi yang disediakan pada rekrutmen PPPK khusus honorer ini ditunjukkan untuk guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga penyuluhan pertanian, serta tenaga-tenaga fungsi teknis.

“Umumnya mereka karena umur, UU, aturan, tidak bisa ikut rekrutmen CPNS umumnya. Karena P3K tidak membatasi umur, sehingga ruangnya di situ,” ungkap dia.

Artikel sederat fakta menarik rekrutmen PPPK khusus honorer menyedot perhatian pembaca di kanal bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis? Berikut artikel terpopuler di kanal bisnis yang dirangkum pada Sabtu (9/2/2019):

1.Dibuka Hari Ini, Berikut Sederat Fakta Menarik Rekrutmen PPPK Khusus Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Syafruddin, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memulai proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) pada Jumat, 8 Februari 2019.

Menurut Syafruddin, formasi yang disediakan pada rekrutmen PPPK khusus honorer ini ditunjukkan untuk guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga penyuluhan pertanian, serta tenaga-tenaga fungsi teknis.

“Umumnya mereka karena umur, UU, aturan, tidak bisa ikut rekrutmen CPNS umumnya. Karena P3K tidak membatasi umur, sehingga ruangnya di situ,” ungkap dia.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Miliarder Ini Ingin Gantikan Donald Trump Jadi Presiden AS

Miliarder sekaligus mantan CEO Starbucks, Howard Schultz tampaknya tidak main-main saat mengatakan akan menjadi presiden Amerika Serikat (AS) berikutnya. Jika terpilih jadi Presiden AS, miliarder ini menegaskan bahwa kepemimpinannya berbeda dari Donald Trump.

Seperti yang dilansir Forbes, Howard Schultz memang berjuang dengan usahanya sendiri. Ia tinggal di rumah subsidi sederhana di Brooklyn, dan mulai bekerja di Starbucks pada 1982, yang ketika itu hanyalah kedai kopi biasa.

Saat ini, Starbucks sudah memiliki lebih dari 15 ribu cabang dan total kekayaan sang miliarder telah mencapai USD 3,4 miliar atau sekitar Rp 47,5 triliun. Hal inilah yang membedakannya dari Trump.

Berita selengkapnya baca di sini

3. Kenapa Anda Harus Punya Banyak Rekening Bank?

Anda sering merasa uang gajian selalu habis entah kemana? Mungkin penyebabnya karena Anda belum dapat mengelola keuangan dengan baik.

Mengelola keuangan sering menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi beberapa orang, karena rencana pengelolaan uang yang mereka buat justru membuat tingkat konsumsi mereka naik, terutama untuk membeli barang-barang yang tidak perlu.

Dikutip dari Money Wise, survei menunjukkan banyak orang merasa menyesal karena tidak menabung dengan tepat. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki rencana yang tertata.

Berita selengkapnya baca di sini


Saksikan video pilihan di bawah ini:

BKN: 530 Kabupaten/Kota Bakal Merekrut PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Meskipun portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) resmi dibuka hari ini pada pukul 16:00 WIB, namun untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru dapat mendaftar pada tanggal 10 Febuari 2019 mendatang.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pendaftaran seleksi PPPK ini akan dilakukan secara serentak di 530 Kabupaten Kota di Indonesia.

“Tapi itu tidak semua ya, tergantung anggaran yang ada di kabupaten kota tersebut tercukupi atau tidak,” jelasnya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Namun hingga saat ini, BKN pun belum dapat memastikan seberapa banyak jumlah honorer K2 yang akan mengikuti seleksi PPPK ini.“Jumlah pastinya nanti akan ada saat portalnya udah kebuka, jadi kita tunggu saja,” tambahnya.

Selanjutnya, Ridwan pun menambahkan bahwa syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan oleh calon PPPK akan diberitahu lebih lanjut pada tanggal 10 Febuari 2019, di portal nasional SSCASN.

2 dari 2 halaman

Tidak Ada Tes SKD untuk Rekrutmen PPPK

Kabar menenangkan muncul bagi peserta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, mereka semua bisa tenang karena tidak ada tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Jadi tak ada SKD. karena mereka semua dianggap sudah memenui syarat-syarat dasar,” jelas Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan pada Jumat (8/2/2019) di Jakarta. 

Seperti diketahui, tes SKD menjadi tantangan utama para peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun lalu. Bahkan, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dikeluhkan akibat opsi jawabannya. Alhasil, banyak yang gagal di TKP, meski berhasil melalui tes-tes lainnya.

Sebagai gantinya, ada tiga tes yang harus dilalui oleh PPPK, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial, sosio-kultural dan teknis.

Ridwan menyebut, seleksi kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan teknis akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Ada pula tahap wawancara untuk memastikan kualitas calon PPPK.

Untuk lokasi, Ridwan menyebut akan ada sekitar 530 kabupaten dan kota yang menyediakan fasilitas tes. Bila semuanya sesuai jadwal, maka hasil PPPK akan diumumkan pada 1 Maret mendatang.

“Yang pertama tes seleksinya ada administrasi silahkan disiap-siapkan, skan dokumen,” tegas Ridwan.

BKN Pastikan Portal Resmi PPPK Tidak Down Sore Ini

Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan proses pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan berlangsung aman jika dibandingkan dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan mengatakan, meski portal BKN kala itu sempat down dikarenakan membludaknya pendaftar CPNS, pada pelaksanaan PPPK, ia memastikan hal tersebut tidak akan terjadi kembali.

“Biar enggak down gimana? Jadi gini, ini (PPPK) tuh lebih less complex daripada kemarin (CPNS 2018). Baik itu dari segi quantity ataupun quality,” ujarnya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Ridwan menjelaskan, dari segi pendaftar sendiri, PPPK dipastikan akan lebih sedikit jika dibandingkan seleksi CPNS. Selain itu, partisipan PPPK akan diisi oleh pendaftar yang berumur diatas 35 tahun.

“Untuk infrastruktur (PPPK) akan sama dengan (CPNS). Tapi mudah-mudahan dengan load yang lebih rendah dengan infrastruktur yang sama ini akan tetap ringan. Jadi kita pastikan tahun ini akan lebih kuat karena partisipan lebih sedikit. Tahun lalu kan milenials juga yang banyak, tahun ini senior,” pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Rekrut PPPK, Kementerian PANRB Koordinasi dengan Pemda

Pemerintah bakal membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2019. Sistem seleksi ini bertujuan memberi kesempatan kepada tenaga honorer atau profesional yang telah melampaui batas usia pelamar PNS untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menyampaikan, Kementerian PANRB saat ini telah memulai proses persiapan penarikan tenaga PPPK, salah satunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

“Prosesnya yang sudah dimulai, termasuk nanti koordinasi dengan (pemerintah) daerah. Tapi rekrutmen belum dibuka,” jelas dia kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan tersebut membenarkan ucapan Menteri PANRB Syafruddin, yang mengatakan Kementerian PANRB telah mulai menyambangi pemerintah daerah untuk mendiskusikan seputar skema anggaran pelaksanaan seleksi PPPK.

“Sudah dilaksanakan, sudah mulai. Besok kita akan rapat dengan kepala daerah di Batam untuk memutuskan skema anggarannya,” ungkap dia pasca kunjungan rapat bersama Komisi II DPR RI.