Ada Aturan Baru, Tenaga Profesional Bisa Jadi PNS

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko menyampaikan bahwa seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara). Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.

Akan tetapi, pemerintah pun menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

Untuk itu, Moeldoko berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, bahwa PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN yang sangat krusial.

Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

“Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” jelas Yanuar.

Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

“Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia,” ujar Yanuar.

Jokowi Teken PP P3K, Guru Usia 35 Tahun Bisa Jadi Pegawai Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dengan adanya PP ini, guru honorer K2 (kategori dua) dan non-kategori berusia di atas 35 tahun yang tidak lulus dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah.

Ini disampaikan Jokowi pada puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2018 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018).

“Telah kita terbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang membuka peluang pengangkatan bagi yang telah melampuai usia maksimal,” kata Jokowi.

Melalui PP ini, nantinya guru honorer K2 dan non-kategori yang diangkat dengan skema P3K memiliki status dan hak yang sama dengan PNS. Namun bedanya, masa kerja P3K lebih fleksibel daripada PNS.

Selain masa kerja, P3K dan PNS juga punya perbedaan dari segi keuangan. P3K tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua.

Jokowi melanjutkan, pada tahun ini pemerintah merekrut 114.000 guru untuk menjadi CPNS. Perekrutan akan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air.

Kemenkeu Luluskan 1.196 Pelamar CPNS 2018 Hasil Tes SKD

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS 2018) beserta daftar peserta yang berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Informasi tersebut diberikan dalam Surat Pengumuman Nomor PENG-06/PANREK/UMUM/2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Dalam Rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018.

Dalam surat tersebut, disebutkan ada sebanyak 1.196 orang peserta yang berhak mengikuti SKB. Jumlah tersebut meliputi kategori peserta dari 3 jenis formasi yang tersedia dalam sistem perekrutan kali ini, antara lain Formasi Umum, Formasi Lulusan Terbaik (Cumlaude), dan Formasi Penyandang Disabilitas.

Untuk pelaksanaan Tes SKB ini, peserta akan dihadapkan pada 3 jenis tes, yakni Psikotes Online, Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK), dan Wawancara. Tahap ujian sendiri akan dilaksanakan di 6 kota pelaksanaan sesuai lokasi tes pilihan pelamar pada saat pendaftaran online.

Adapun keenam kota tersebut yakni Medan, Jakarta, Yogyakarta, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura. Sementara jadwal pelaksanaannya akan bervariasi dan tidak serentak untuk tiap lokasi, dengan dimulai pada 4 Desember hingga 9 Desember 2018.

Terkait pembobotan nilai SKB, Kemenkeu memberikan porsi paling besar untuk sesi wawancara, yakni sebesar 40 persen. Sedangkan untuk Psikotes Online dan TKK diberikan nilai sama rata sebesar 30 persen.

Buruan Cek, Ada Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA

Liputan6.com, Jakarta Kabar baik bagi kamu lulusan SMA yang lagi cari lowongan kerja, pasalnya Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta sedang membuka lowongan kerja terbaru.

Kali ini, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan untuk menjadi Petugas Pendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hinga 1 Desember 2018.

Mengutip Instagram Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, @satpolpp.dki, berikut kualifikasi bagi para pelamar kerja, persyaratan berkas lamaran, tata cara pendaftaran, alur rekrutmen, dan ketentuan pendaftaran, lowongan kerja tersebut:

Petugas Pendukung Penyelenggaraan Tramtibum & Linmas

Kualifikasi:

1. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 36 tahun per 1 November 2018;

2. Diutamakan ber-KTP DKI Jakarta;

3. Pendidikan minimal SMA/sederajat;

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Memiliki tinggi badan minimal 165 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita;

6. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat sehat dari Puskesmas/RS Pemerintah;

7. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan SKCK dari Polsek/Polres setempat;

8. Bebas NAPZA, dibuktikan dengan surat keterangan dari RS Pemerintah/SwastaBNN/BNNP;

9. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dan/atau PPPK;

10. Tidak menuntut apabila proses rekrutmen dibatalkan karena ketentuan dan keputusan yang ada.

Siap-siap, 203 Instansi Segera Rilis Hasil SKD dan Peserta SKB CPNS 2018

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 203 instansi telah selesai verifikasi dan validasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018). Beberapa diantaranya bahkan telah merilisnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara melalui Twitter resminya, @BKNgoid, dikatakan bahwa per 30 November 2018 pukul 08.00 WIB, ada sebanyak 203 instansi yang sudah mencapai level 1 di tahap verifikasi dan validasi (verfal). Artinya, hasil tes SKD di instansi telah selesai diperiksa, dirangking, dan dikirimkan pihak BKN ke instansi masing-masing untuk diumumkan.

Lantas, siapa saja 203 instansi yang sudah mencapai level di tahap verfal dan siap merilis hasil SKD CPNS 2018? Berikut daftar instansinya:

1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

3 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4 Kementerian Badan Usaha Milik Negara

5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7 Kementerian Pemuda dan Olahraga

8 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

9 Kementerian Luar Negeri

10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

11 Kementerian Keuangan

12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

14 Kementerian Kesehatan

15 Kementerian Kelautan dan Perikanan

16 Kementerian Komunikasi dan Informatika

17 Kementerian Perdagangan

18 Kementerian Perindustrian

19 Kementerian Sekretariat Negara

20 Badan Intelijen Negara

Cek Hasil Tes SKD CPNS 2018 Kementerian BUMN dan Kemenkumham

Tes Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) akan memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun hingga saat ini, masih ada tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) susulan di beberapa instansi, termasuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

SKD susulan ini pun membuat para peserta CPNS lain bertanya-tanya, apakah akan berdampak pada ujian SKB sehingga mengalami penundaan atau tidak. 

Menjawab hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Twitter resminya, @BKNgoid, menegaskan bahwa tes SKD susulan di Kemenristekdikti tidak akan menunda SKB yang lain.

SKD susulan @ristekdikti tdk menunda SKB yg lain,” kicau BKN.

Untuk informasi, Kemenristekdikti akan kembali menggelar tes SKD CPNS 2018. SKD susulan ini diperuntukan untuk peserta tambahan yang baru saja diloloskan dari Seleksi Administrasi.

Pengumuman penambahan peserta lulus seleksi administrasi CPNS ini tertuang dalam surat pengumuman Nomor: 5227/A.A2/KP/2018 Tentang Penambahan Peserta Lulus Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018 yang dirilis pada 26 November 2018 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Panitia Seleksi, Ainun Na’im.

Keputusan menambah peserta lulus seleksi administrasi ini didasarkan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/622/S.SM.01.00/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Peninjauan Kembali Hasil Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2018.

Kemenristekdikti juga mendasarkan putusannya pada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V168-9/93 tanggal 22 November 2018 perihal Peninjauan Kembali Hasil Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2018.

Adapun peserta yang dinyatakan lulus administrasi dan dapat mengikuti SKD susulan CPNS 2018 Kemenristekdikti, berjumlah 554 orang. Untuk daftar nama peserta dapat dilihat di laman resmi CPNS Kemenristekdikti, https://cpns.ristekdikti.go.id/.

Rencananya peserta SKD susulan tersebut akan melaksanakan ujian SKD di 26 tempat yang telah disediakan, seperti BKN Pusat, Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional II BKN Surabaya, Kantor Regional III BKN Bandung, dan Kantor Regional IV BKN Makassar. SKD susulan ini akan digelar pada Kamis, 29 November 2018.

Di akhir pengumumannya tersebut, Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2018 menegaskan bahwa keputusannya ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Sebelumnya Kemenristekdikti telah menggelar tes SKD pada 8-14 November 2018 lalu. Jika mengikuti alur normal, seharusnya tahap selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Top 3: Pertamina Cari Pegawai Kontrak

Liputan6.com, Jakarta Peluang pekerjaan terbuka dari BUMN. PT Pertamina menawarkan untuk menjadi bagian dari perusahaan. 

Kali ini, Pertamina sedang mencari pegawai kontrak untuk posisi Specialist Renewable Energy Research (Experience Hire-Research and Development).

Artikel tentang lowonga kerja ini menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Rabu (28/11/2018):

1. Pertamina Cari Pegawai Kontrak, Apa Persyaratannya?

Tertarik berkarier di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama PT Pertamina (Persero)? Segera persiapkan diri terbaik Anda karena Pertamina kembali membuka lowongan kerja terbaru.

Kali ini, Pertamina sedang mencari pegawai kontrak untuk posisi Specialist Renewable Energy Research (Experience Hire-Research and Development).

Berita selengkapnya

2. Selain Bolos Kerja, 33 PNS Dipecat Gara-Gara Zina hingga Penipuan

Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memutuskan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) terhadap 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin selaku ketua yang pemimpin Sidang BAPEK tersebut membocorkan alasan pemecatan 33 PNS itu karena kasus perzinahan, penyalahgunaan wewenang, penipuan, calo PNS, perceraian tanpa izin, dan lainnya.

Berita selengkapnya

3. Daerah Wajib Pakai CAT BKN Saat SKB CPNS 2018, Bagaimana Kementerian?

Dalam pelaksanaan Seleksi Kompetesi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) yang akan digelar mulai 4 Desember 2018 nanti, Panitia Seleksi CPNS Daerah diwajibkan menggunakan metode CAT BKN. Lalu, bagaimana dengan kementerian/lembaga pemerintah?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Twitter resminya, @BKNgoid, angkat bicara menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu pengguna Twitter.

Berita selengkapnya

Gelar SKD Tambahan, Akun IG Ristekdikti Diserbu Netizen

Jakarta – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan menggelar Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) CPNS susulan untuk peserta tambahan yang baru saja diloloskan dari Seleksi Administrasi. Kabar mengenai peserta tambahan menuai protes dari netizen di akun Instagram resmi Kemenristekdikti.

Beberapa postingan di akun Instagram Kemenristekdikti mendapat komenter netizen, seperti dilihat detikcom, Selasa (27/11/2018). Beberapa netizen mempertanyakan maksud dari digelarnya kembali tes SKD.

“Tes SKD udah selesai, masih aja ada tambahan..haha..aneh,” tulis akun @iranovi_88.

Padahal akun IG itu memposting gambar yang tak ada hubungannya dengan SKD. Selain itu, terdapat pula netizen yang meminta Kemenristekdikti bersikap profesional.

“Kalau memang ada peninjauan kembali, mbok jangan skd dulu, nah..kalau kayak gini kan orang jadi banyak yg berpendapat yg enggak2. Permen udah di ttd,..Plis Profesioanl dong, lah katanya sudah reformasi birokrasi. ni piye?” tulis akun @rubireloaded.

Baca Juga: Ini Daftar Peserta Tambahan SKD CPNS Kemenristekdikti Susulan

Kemenristekdikti mengumumkan SKD susulan ini lewat pengumuman bernomor 5227/A.A2/KP/2018. Surat ini diteken Ketua Panitia Pengadaan CPNS Kemenristekdikti Ainun Na’im.

Keputusan menambah peserta lulus seleksi administrasi ini didasarkan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor B/622/S.SM.01.00/2018 tanggal 23 November 2018 perihal peninjauan kembali hasil seleksi pengadaan CPNS tahun 2018. Selain itu, Kemenristekdikti mendasarkan putusannya pada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V168-9/93 tanggal 2 November 2018 perihal peninjauan kembali hasil seleksi pengadaan CPNS tahun 2018.
(fdu/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3: Jadwal CAT SKB CPNS Mulai 4 Desember 2018

Liputan6.com, Jakarta – Setelah sebelumnya mengalami pengunduran waktu karena satu dan lain hal, kini akhirnya jadwal pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018) sudah menemukan titik terang.

Bila beberapa waktu lalu SKB CPNS 2018 rencananya akan digelar awal Desember 2018 ini, yaitu mulai tanggal 1 hingga 4 Desember 2018, kini dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah memperkirakan dan bahkan menyebutkan jadwal pasti SKB akan mulai digelar.

Melalui akun Twitter resminya, @BKNgoid, BKN mengatakan bahwa sampai saat ini pengumuman peserta SKB untuk CPNS 2018 belum ada. Menurutnya, baik BKN maupun Pemda masih melakukan verifikasi dan validasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Namun, BKN memperkirakan jadwal SKB akan digelar mulai 4 Desember 2018, bukan dari tanggal 1 seperti yang sebelumnya beredar.

Informasi mengenai SKB CPNS 2018 menjadi artikel paling dicari pembaca. Lengkapnya berikut 2 artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com:

1. Jadwal CAT SKB CPNS Mulai 4 Desember 2018

BKN memprediksi jadwal SKB CPNS akan digelar mulai 4 Desember 2018. SKB ini nantinya akan diperuntukan bagi yang menggunakan CAT BKN.

“Baiklah. Wahai para ortu, saat ini pengumuman peserta SKB #CPNS2018 belum ada. BKN & Pemda masih verifikasi & validasi hasil SKD.Mimin perkirakan jadwal SKB mulai 4 Des u/ CAT BKN.Para ortu, yakinlah bahwa anak2mu sdh dewasa. Beri mereka kepercayaan. Hilangkan keraguanmu,” kicau BKN.

Selengkapnya baca di sini!

Ini Daftar Peserta Tambahan SKD CPNS Kemenristekdikti Susulan

Jakarta – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan menggelar Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) CPNS susulan untuk peserta tambahan yang baru saja diloloskan dari Seleksi Administrasi. Ini daftar para peserta tes susulan itu:

Kemenristekdikti mengumumkan SKD susulan ini lewat pengumuman bernomor 5227/A.A2/KP/2018. Surat ini diteken Ketua Panitia Pengadaan CPNS Kemenristekdikti Ainun Na’im.

Keputusan menambah peserta lulus seleksi administrasi ini didasarkan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor B/622/S.SM.01.00/2018 tanggal 23 November 2018 perihal peninjauan kembali hasil seleksi pengadaan CPNS tahun 2018. Selain itu, Kemenristekdikti mendasarkan putusannya pada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V168-9/93 tanggal 2 November 2018 perihal peninjauan kembali hasil seleksi pengadaan CPNS tahun 2018.

Berikut daftar peserta yang lulus seleksi administrasi tambahan:

(tor/rvk) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>