CPNS Juga Dapat Kenaikan Gaji

Liputan6.com, Jakarta – Menindaklanjuti penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS Menurut PP Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok PNS Menurut PP No. 15 Tahun 2019.

Dikutip dari laman Setkab, Senin (18/3/2019), dalam Perpres ini disebutkan, gaji pokok PNS menurut golongan ruang dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 30 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 disesuaikan dengan gaji pokok menurut ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 15 Tahun 2019.

“Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2019 itu.

Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PP ini juga menyebutkan, ketentuan mengenai tata cara pembayaran gaji pokok PNS diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Adapun ketentuan teknis mengenai penyesuaian gaji pokok PNS diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019.

Bonaran Didakwa Tipu CPNS Tapteng Rp 1,2 M dan Pencucian Uang

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum mendakwa Raja Bonaran Situmeang dalam kasus penipuaan terhadap CPNS di Kabupaten Tapteng tahun 2014. Bonaran juga melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Mengutip antaranews Sumut, Dakwaan itu disampaikan JPU Syahrul Effendi Harahap dalam sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap Bonaran Situemang di PN Sibolga, Senin (25/2/2019). Dalam dakwaan Jaksa, Bonaran dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Bukan itu saja Bonaran juga dijerat dengan UU RI Nomor 8 /2010 pasal 4 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana dalam dakwaan JPU, Raja Bonaran Situemang yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah menyuruh Heppy Rosnani Sinaga bersama dengan suaminya Efendi Marpaung mencari orang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan ketentuan lulusan S-1 dengan membayar uang pengurusan sebesar Rp165 juta dan untuk lulusan D-3 Rp135 juta.

Atas informasi tersebut pelapor membawa 8 orang yang berminat menjadi CPNS Pemkab Tapteng dan menyerahkan uang sebanyak Rp1.240.000.000, yang pembayarannya dilakukan melaui empat tahap.

Tahap pertama pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp 570 juta yang diserahkan oleh pelapor Heppy Rosnani Sinaga bersama-sama dengan suaminya Efendi Marpaung. Uang tersebut diserahkan langsung kepada pelaku di rumah dinasnya di Sibolga. Akan tetapi, tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima, namun disaksikan oleh Serka Joko selaku ajudan terdakwa.

Tahap kedua tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp 120.000.000 dikirim pelapor melalui Bank Mandiri Cabang Jalan Gatot Subroto Medan ke nomor rekening 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung.

Tahap ketiga tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp 500.000.000 yang dikirim dari Bank Mandiri Jalan Kirana Raya Medan Petisah ke nomor rekening: 107-00-692-74-55 atas nama Farida Hutagalung. Dan tahap ke empat tanggal 17 Agustus 2014 diserahkan sebesar Rp50.000.000 tanpa kwitansi.

Setelah menyetor sejumlah uang, ternyata 8 korban tak lulus menjadi PNS Tapteng. Padahal Bonaran sudah menjanjikan agar para korban diloloskan. Korban kemudian meminta agar uang yang sudah dikirim dikembalikan.

Namun, dalam persidangan JPU mengatakan, terdakwa hingga dilaporkan ke Poldasu pada Mei 2018 belum mengembalikan uang tersebut

Sesudah membacakan dakwaan, terdakwa Raja Bonaran bersama dengan penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi. Majelis Hakim memberikan waktu satu minggu kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mempersiapkan bantahan tersebut.

“Kami memberikan waktu selama satu minggu kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mempersiapkan eksepsi. Sidang kembali akan digelar pada hari Senin 3 Maret 2019,” kata majelis hakim.

Sementara itu, usai persidangan, Raja Bonaran Situmeang mengatakan bahwa dirinya telah difitnah dan dizolimi.

“Teman-teman pers tadi mendengar dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, bahwa tidak ada uang itu saya terima, melainkan Efendi Marpaung yang menerima. Dan yang anehnya, bahwa saya hadir di sini karena laporan dari Heppy Rosnani Sinaga. Sementara pelapor yang sudah inkrah kasusnya belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Sibolga. Kan aneh namanya ini, saya sudah ditahan sementara pelapor yang sudah ingkrah tidak ditahan Kejaksaan Negeri Sibolga. Dan saya juga meminta pelapor agar dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak menjadi fitnah ini,” kata Bonaran usai persidangan.

Setelah sidang, Bonaran Situemang kembali dibawa ke Lapas Kelas IIA Sibolga dengan mobil tahanan Kejaksaan.
(idn/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Intip Standar Kelulusan Seleksi PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seperti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga harus lolos ambang batas (passing grade) kelulusan. 

Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4/2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. 

“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang menentukan nilai ambang batas seleksi PPPK,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42.

Jika peserta memenuhi nilai ambang batas tersebut, maka juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.

Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. 

“Dalam tes yang akan berlangsung tanggal 23  dan 24 Februari ini, setiap peserta harus mengerjakan 100 soal, terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural, dan 10 soal wawancara berbasis komputer,” imbuh Mudzakir.  

Seleksi PPPK saat ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian, dan database Kemenristekdikti untuk dosen. Sebanyak 372 Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK.

Pelamar seleksi yang belum terverifikasi oleh instansi terkait, belum dapat diikutsertakan dalam tes pengadaan Calon PPPK saat ini. (Yas)

2 dari 2 halaman

Seleksi Digelar 23-24 Februari 2019

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni 2019.

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I Mulai Digelar

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi kompetensi bagi para pelamar PNS dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I digelar mulai 23 Februari. Seleksi kompetensi akan digelar hingga 24 Februari 2019.

Seleksi ini terdiri dari dua bagian, yaitu tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer. Peserta wajib lolos seleksi administrasi dulu agar dapat ikut tes. Hingga saat ini, tercatat ada 73.393 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Untuk tes CAT, peserta harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 100 menit, di antaranya 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial dan 20 soal Sosio Kultural. Sementara untuk wawancara berbasis komputer, peserta harus menyelesaikan 10 soal dalam waktu 20 menit.

Metode penilaian untuk masing-masing subtes juga agak berbeda dari penilaian tes CPNS tahun lalu.

Untuk kompetensi teknik, jawaban yang benar akan mendapat nilai 3 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Untuk kompetensi manajerial, jawaban yang benar akan mendapat nilai 1 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Pada kompetensi sosio kultural, jawaban yang benar akan mendapat nilai 2 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Sedangkan untuk wawancara, jawaban yang benar bisa bernilai 3, 2 atau 1 tergantung pilihan dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 diadakan khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 2 halaman

Kementerian Agama Tunda Seleksi PPPK Eks Tenaga Honorer K2

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni 2019.

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Begini Alur dan Skor Seleksi Kompetensi di PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I akan digelar pada 23 hingga 24 Februari 2019. Peserta PPPK akan melalui tahap Computer Assisted Test (CAT) terlebih dahulu untuk menyelesaikan tes kompetensi.

Berdasarkan rilis resmi BKN, peserta akan mendapat waktu 100 menit untuk menyelesaikan 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial, dan 20 soal kompetensi sosio kultural.

Ada pula wawancara berbasis komputer selama 20 menit yang terdiri atas 10 soal.

Berikut metode penilaian masing-masing subtes yang harus dikerjakan pelamar PPPK:

1. Kompetensi teknik: nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

2. Kompetensi manajerial: nilai 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

3. Kompetensi sosio kultural: nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

4. Wawancara berbasis komputer: nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tak menjawab nilainya 0

Pada peserta yang lolos seleksi administrasi PPPK bisa mengikuti tahap tes ini. Pengumuman seleksi administrasi dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via situs resmi SSCASN. Sejauh ini, terdapat 73.393 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Sekadar informasi, rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 5 halaman

95.290 Orang Daftar PPPK Tahap 1, Daerah Mana yang Paling Diburu?

Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap 1 melalui laman sscasn.bkn.go.id, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 18 Februari 2019 pukul 00.01 WIB akun pelamar seleksi PPPK berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan atau submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561.

Dalam data yang dilaporkan oleh Tim Publikasi SSCASN di akun Facebook BKN, status submit dokumen pada Kementerian Agama sebesar 9.642 dan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar 3.031.

Sementara itu, dalam data tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat Wilayah Kerja Kantor Regional (Wilker Kanreg) yang paling banyak diburu. Kira-kira Wilker Kanreg BKN mana saja? Berikut uraiannya: 

3 dari 5 halaman

Daftarnya

Wilker Kanreg BKN Yogyakarta

1. Kab Brebes: 906

2. Kab Jepara: 697

3. Kab Demak: 691

Wilker Kanreg BKN Surabaya

1. Kab Jember: 1.332

2. Kab Bangkalan: 1.035

3. Kab Sumenep: 973

Wilker Kanreg BKN Bandung

1. Kab Cianjur: 2.159

2. Kab Garut: 1.743

3. Kab Bogor: 1.701

Wilker Kanreg BKN Makassar

1. Kab Bone: 1.184

2. Kab Luwu: 474

3. Kab Luwu Utara: 463

4 dari 5 halaman

Berikutnya

Wiker Kanreg BKN Jakarta

1. Kab Lampung Tengah: 485

2. Kab Lampung Utara: 427

3. Kab Lampung Timur: 371

Wilker Kanreg BKN Medan

1. Kab Simalungun: 293

2. Kab Serdang Bedagai: 279

3. Kab Deli Serdang: 222

Wilker Kanreg BKN Palembang

1. Kab OKI: 372

2. Kab Banyuasin: 365

3. Kab Musi Rawas: 241

Wilker Kanreg BKN Banjarmasin

1. Kab Tabalong: 177

2. Kota Samarinda: 141

3. Kab Banjar: 137

5 dari 5 halaman

Selanjutnya

Wilker Kanreg BKN Denpasar

1. Kab Bima: 1.232

2. Kab Lombok Tengah: 752

3. Kab Sumbawa: 634

Wilker Kanreg BKN Manado

1. Kab Gorontalo: 184

2. Kab Bone Bolango: 111

3. Kab Minahasa Selatan: 77

Wilker Kanreg BKN Pekanbaru

1. Kab Kampar: 502

2. Kab Pasaman Barat: 429

3. Kab Pesisir Selatan: 423

Wilker Kanreg BKN Banda Aceh

1. Kab Aceh Timur: 281

2. Kab Aceh Tengah: 231

3. Kab Aceh Tamiang: 164


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Gelar Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I pada Sabtu-Minggu

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi kompetensi bagi para pelamar aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dari jalur Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I akan dilaksanakan pada 23-24 Februari 2019.

Pelamar rekrutmen PPPK yang bisa mengikuti seleksi kompetensi adalah mereka yang lulus pada seleksi administrasi.

“Pengumuman seleksi administrasi tersebut dapat diketahui melalui kanal informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via website resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) http://sscan.bkn.go.id,” ujar Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat (22/2/2019).

Ia menuturkan, seleksi kompetensi terdiri dari tes kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer.

Masing-masing peserta, ia menuturkan, diberikan waktu 100 menit untuk menyelesaikan tes kompetensi yang terbagi menjadi tiga sub tes yaitu 40 soal kompetensi teknis, 40 soal kompetensi manajerial dan 10 soal kompetensi sosio cultural.

Sedangkan wawancara berbasis komputer peserta diberikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal.

Ia mengemukakan, melalui tes itu, setiap peserta berpeluang mendapatkan nilai maksimum pada masing-masing subtes yaitu kompetensi teknis sebanyak 120 dengan perolehan nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.


2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Kompetensi manajerial sebanyak 40 soal dengan jawaban benar bernilai 1 dan 0 jika salah dan kosong. Kompetensi sosio cultural sebanyak 20 soal dengan nilai dua jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

Sementara itu, untuk wawancara berbasis komputer sebanyak 30 soal dengan nilai tiga atau dua atau satu untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tidak menjawab mendapat nilai 0.

Ridwan menuturkan, rangkaian seleksi tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian masing-masing kompetensi yang dimiliki peserta dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Selain itu, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 disebutkan bahwa panitia seleksi Instansi pengadaan P3K dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).



Saksikan video pilihan di bawah ini:

BKN: 9.642 Guru Eks K2 Kemenag Tak Bisa Ikut Tes PPPK Tahap I

Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kabar mengejutkan. Seluruh guru tenaga honorer eks K2 Kementerian Agama tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK besok.

“Dengan berat hati mimin (admin) sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada peserta #P3K2019 Tahap I guru TH eks K2 Kemenag yang diverifikasi. Dengan demikian, mereka tidak akan ikut Seleksi Kompetensi pada 23-24 Februari 2019,” tulis akun BKN dalam akun Twitter resminya.

Ketika Liputan6.com konfirmasi, pihak BKN membenarkan itu. Tak ada satu pun peserta yang diverifikasi padahal seleksi kompetensi PPPK sudah tinggal menghitung jam.

“Informasi yang saya terima, sesuai dashboard yang saya punya, itu sudah ada 9.642 orang yang mensubmit khusus Kemenag. Tetapi belum ada satu pun yang diverifikasi,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (22/2/2019) di Jakarta.

Ridwan menyebut, besok seleksi PPPK sudah dimulai. Maka dari itu, BKN perlu mengumumkan hal ini agar peserta tidak berangkat lebih dahulu ke lokasi tes.

“Mohon digarisbawahi BKN tidak menyalahkan siapa-siapa,” Ridwan menambahkan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Kementerian Agama belum dapat dimintai keterangan resmi terkait kabar ini. 

2 dari 3 halaman

Tes Seleksi PPPK Digelar 23-24 Februari

Pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I telah ditutup pada 17 Februari 2019. Sesuai jadwal, tes PPPK akan dimulai pada 23 Februari mendatang sampai 24 Februari.

Sebanyak 362 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK. Di samping itu, dua instansi pemerintah pusat juga membuka untuk PPPK yakni Kementerian Ristek Dikti (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sisanya, masih terkendala karena belanja pegawai yang lebih dari 50 persen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin mengapresiasi Kemendikbud dan instansi lain yang tergabung dalam Panselnas PPPK tahun 2019, karena telah menyiapkan tahap seleksi ini dengan baik. 

Menurutnya, ujian PPPK ini adalah amanat rakyat. “Lebih khusus lagi, kita memberikan pencerahan atau harapan kepada Saudara kita yang punya jasa, yaitu para guru honorer, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian yang sudah 10 hingga 15 tahun mengabdi dengan gaji terbatas,” ujarnya dikutip dari laman Setkab, Selasa (19/2/2019).

Adanya skema PPPK, lanjut Menteri PANRB juga untuk kepentingan yang lebih luas. Selain khusus untuk para eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), PPPK juga akan dibuka untuk jalur umum demi percepatan capaian target organisasi.

“Jadi ada keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan orang-orang yang sudah punya jasa besar,” ujar Syafruddin.

Rekrutmen PPPK tahap I ini, menurut Menteri PANRB Syafruddin, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut, ASN dibagi dalam dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seleksi Penerimaan PPPK Eks Tenaga Honorer Kemenag Dibuka Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) untuk Kementerian Agama (Kemenag) mulai dibuka hari ini, Kamis (14/2/2019). Pada rekrutmen tahap I tahun 2019 ini, Kemenag mengusulkan 20.790 formasi, semuanya adalah untuk tenaga guru dan dosen.

“Para calon peserta bisa mendaftar mulai hari ini, Kamis (14/2/2019) secara online melalui website BKN (https://sscasn.bkn.go.id atau https://ssp3k.bkn.go.id),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag M. Nur Kholis Setiawan, seperti dikutip dari laman Setkab.

Data Biro Kepegawaian Kemenag, menurut Nur Kholis, mencatat ada 42.539 eks tenaga hororer K-II yang sudah terekam dalam database BKN dan sudah ikut ujian pada tanggal 3 November 2013. Sebanyak 20.790 di antaranya adalah tenaga guru dan dosen. Sisanya adalah tenaga administrasi umum, penyuluh agama, dan lainnya.

Jumlah 20.790 itu terdiri dari 20.719 tenaga guru di madrasah, guru bimas, dan guru pendidikan agama pada sekolah yang tersebar di 32 Provinsi (selain Papua Barat dan Kalimantan Utara). Sementara 71 lainnya adalah tenaga honorer dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

“Peraturan Pemerintah No 49/2018 mengatur bahwa pengangkatan PPPK harus melalui mekanisme seleksi. Karenanya, kalau sudah dibuka pendaftaran tahap I, kami undang eks tenaga honorer K-II dari unsur guru dan dosen yang sudah terekam dalam database BKN dan sudah ikut ujian pada tanggal 3 November 2013 namun tidak lulus untuk segera mendaftar,” ujar Nur Kholis seraya menambahkan, bagi mereka yang lulus seleksi, akan diangkat sebagai PPPK.

Menurut Sekjen Kemenag itu, Eks Tenaga Honorer K-II untuk tenaga guru dan dosen yang akan mengikuti seleksi disyaratkan berusia maksimal 57 tahun per 1 April 2019. Mereka berkualifikasi pendidikan minimum S1/D-IV untuk guru, dan S2 untuk dosen.

“Mereka juga harus masih aktif mengajar di madrasah/sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan. Demikian juga untuk dosen, aktif mengajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN),” ucap Nur Kholis.

Sekjen Kemenag itu juga menegaskan, bahwa seluruh proses pengadaan PPPK Kementerian Agama tidak dipungut biaya. Karena itu, dia mengimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi.

2 dari 2 halaman

Rekrutmen PPPK: 31 Ribu Orang Sudah Daftar di SSP3K

Setelah sempat tertunda, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi dibuka untuk pendaftar. Total ada 31 ribu orang yang sudah mendaftar.

Menurut cuitan @BKNgoid, per Kamis (14/2/2018) sudah ada 31.886 akun yang terbentuk di portal SSP3K. Di antaranya, 4.556 orang sudah submit dokumen.

Yang perlu diingat adalah pendaftaran PPPK tahap I hanya dibuka sampai 17 Februari 2019 mendatang. Dokumen-dokumen yang sudah masuk SSP3K pun sedang diverifikasi secara real-time.

“Jadi tes pertama itu tes seleksi administrasi, jadi silakan siapkan scan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,” ungkapnya Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan.

pada portal SSP3K, peserta akan diminta mengisi persyaratan untuk mencetak Kartu Informasi Akun, kemudian juga harus  mengunggah foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti. Ada juga form Resume yang harus diisi dengan benar.

Target awal BKN adalah menyelesaikan seluruh prosesi tes pada bulan Februari dan mengumumkannya pada bulan Maret. Sehingga, sebelum pemilihan presiden (pilpres), mereka yang lolos sudah bisa bekerja dengan status PPPK.

Minimal lama jabatan PPPK adalah satu tahun. Namun, Ridwan menyebut ada peluang pegawai dapat dipekerjakan sebelum pensiun.

Rekrutmen PPPK: 31 Ribu Orang Sudah Daftar di SSP3K

Liputan6.com, Jakarta – Setelah sempat tertunda, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi dibuka untuk pendaftar. Total ada 31 ribu orang yang sudah mendaftar.

Menurut cuitan @BKNgoid, per Kamis (14/2/2018) sudah ada 31.886 akun yang terbentuk di portal SSP3K. Di antaranya, 4.556 orang sudah submit dokumen.

Yang perlu diingat adalah pendaftaran PPPK tahap I hanya dibuka sampai 17 Februari 2019 mendatang. Dokumen-dokumen yang sudah masuk SSP3K pun sedang diverifikasi secara real-time.

“Jadi tes pertama itu tes seleksi administrasi, jadi silakan siapkan scan dokumen-dokumen yang dibutuhkan,” ungkapnya Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan.

pada portal SSP3K, peserta akan diminta mengisi persyaratan untuk mencetak Kartu Informasi Akun, kemudian juga harus  mengunggah foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti. Ada juga form Resume yang harus diisi dengan benar.

Target awal BKN adalah menyelesaikan seluruh prosesi tes pada bulan Februari dan mengumumkannya pada bulan Maret. Sehingga, sebelum pemilihan presiden (pilpres), mereka yang lolos sudah bisa bekerja dengan status PPPK.

Minimal lama jabatan PPPK adalah satu tahun. Namun, Ridwan menyebut ada peluang pegawai dapat dipekerjakan sebelum pensiun.

2 dari 2 halaman

Hati-Hati, Anda Bisa Gagal Seleksi PPPK Gara-Gara Hal Ini

Pendaftaran rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tinggal di depan mata. Tanggal 10 Februari 2019 mendatang, pendaftaran administrasi sudah bisa dilakukan secara online.

Pada prosesi seleksi, ada tes wawancara yang memastikan pendaftar memiliki netralitas dalam pileg dan pilpres mendatang  serta komitmen mereka pada Pancasila dan UUD 45.

“Yang berbeda juga ada tahap wawancara dengan pejabat pembina kepegawaian setempat,” ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan.

“Bagaimana tanggapannya (peserta) tentang Pancasila, UUD 45? Tidak boleh menyimpang. Harus netral dalam pilpres, pileg, hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Itu tidak berhenti di tahap wawancara saja, melainkan akan berlangsung secara berkelanjutan sebagai pertimbangan perpanjangan kontrak kerja. Komitmen PPPK terhadap Pancasila dan UUD 45 akan selalu dipastikan.

Masa kontrak paling singkat bagi rekrutmen PPPK adalah satu tahun. Ridwan menyebut, pegawai yang berstatus PPPK diharapkan bisa terus bertugas hingga masa pensiun jika bertugas dengan baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Jika memang baik, maka dia akan lanjut, tidak perlu tes lagi. Istilahnya ekstensi kontrak. Tapi mudah-mudahan waktunya sampai pensiun,” pungkas Ridwan.

6 Fakta Sistem CAT yang Perlu Kamu Ketahui untuk Persiapan Tes PPPK

Liputan6.com, Jakarta Kabar menyenangkan muncul bagi peserta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, tidak ada tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), melainkan menggunakan sistem CAT. Yakni Computer Assisted Test. 

Pada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun lalu peserta harus menyelesaikan tahap Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang banyak dikeluhkan akibat opsi jawabannya. Alhasil, banyak yang gagal di tahap TKP, meski berhasil melalui tes-tes lainnya.

Sebagai gantinya, ada tiga tes yang harus dilalui oleh PPPK, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial, sosio-kultural dan teknis.

Menurut M. Ridwan selaku Kepala Biro Humas BKN, bahwa seleksi kompetensi menajerial, sosio-kultural, dan teknis akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Ada juga tahap wawancara untuk memastikan kualitas calon PPPK.

Mengapa tes ujian menggunakan CAT? Sebenarnya apa itu CAT? Apa Keunggulan dari ujian CAT sehingga digunakan dalam proses ujian? Berikut Liputan6.com, Minggu (10/2/2019) akan merangkum dari berbagai sumber seputar ujian CAT ini.

2 dari 7 halaman

Cepat, Akuntabel dan Transparan

Dilansir dari lama cat.bkn, sistem CAT mempunyai banyak keunggulan. Diantaranya:

Cepat: CAT BKN menjamin hasil yang diperoleh peserta ujian dapat diketahui secara langsung tanpa perlu menunggu lama. Nilai hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian.

Akuntabel: Hasil ujian dengan CAT BKN dapat dipertanggungjawabkan. Aksi peserta pada setiap soal termonitor dalam sistem yang memudahkan dalam audit jika terjadi hal tak terduga selama ujian berlangsung.

Transparan: Proses ujian dengan CAT BKN dapat dipantau oleh semua pihak. Pergerakan nilai dari awal pengerjaan sampai dengan selesai dapat diikuti dan jawaban peserta dapat dilacak.

3 dari 7 halaman

Station CAT tersebar se-Indonesia.

Sistem CAT BKN dipercaya sebagai satu-satunya media yang digunakan untuk pelaksanaan tes seleksi PPPK nanti. Sistem CAT dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi melalui sebuah aplikasi yang terintegrasi ke dalam sebuah station.

Di Indonesia, station CAT ada pada seluruh Kantor Regional BKN maupun unit Pelaksana Teknis (UPT BKN) yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Guna mendukung kebutuhan tes yang melibatkan banyak peserta, tak jarang instalasi CAT dihadirkan secara mobile oleh pihak instansi pengguna tentunya melalui asistensi yang dilakukan oleh BKN.

Pihak instansi pengguna menyediakan kebutuhan infrastruktur seperti laptop/PC, jaringan, layar proyektor, layar informasi, dan lain sebagainya. Sementara BKN akan membantu dalam asistensi instalansi aplikasi dan soal CAT.

Sistem CAT dilakukan secara online dengan menggunakan komputer yang tersambung jaringan internet, sehingga tidak perlu membawa kertas untuk mengerjakan soal.

4 dari 7 halaman

Lebih Efisien

Adanya ujian dengan sistem CAT ini bisa lebih efisien dalam pelaksanaan PPPK mendatang.

1. Aplikasi CAT didesain untuk memudahkan penyelenggaraan tes

Hal ini dilakukan untuk memperoleh kualitas seleksi yang cepat, mudah, dan akuntabel.

2. Peserta menjalankan tes cukup dibekali dengan mouse yang akan digunakan untuk memilih jawaban dengan cara meng-klik pada pilihan jawaban yang dianggap benar.

3. Aplikasi CAT terdiri dari soal dan pilihan jawaban, nafigasi nomor soal, serta indikator waktu. Soal berada pada posisi sebelah kanan layar sementara nafigasi nomor soal berada pada sisi kiri layar.

4. Pada bagian atas layar, terdapat menu yang menunjukkan nomor ujian peserta, nama peserta ujian, batas waktu pengerjaan soal, jumlah soal, jumlah soal yang sudah dijawab, jumlah soal yang belum dijawab, serta sisa waktu yang masih tersedia.

5 dari 7 halaman

Strategi mengerjakan soal CAT

Salah satu strategi yang bisa digunakan dalam mengerjakan soal CAT adalah dengan memanajemen proses pengerjaan soal. Kamu dapat mengerjakan soal yang sekiranya dianggap mudah terlebih dahulu dan jangan terlalu fokus pada soal yang dianggap sulit.

Kenapa? Karena waktu yang tersedia hanya 90 menit untuk mengerjakan 100 soal, sehingga dibutuhkan perencanaan waktu yang tepat.

6 dari 7 halaman

Petunjuk mengerjakan soal online dengan sistem CAT

1. Masuk dan Login dengan benar sesuai dengan nomor ujian

2. Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu

Apabila dalam mengerjakan soal dan kamu yakin jawaban sudah benar, maka klik tombol simpan dan lanjutkan.

Namun kalau kamu menemui soal yang sulit, bisa dilewati dulu dengan mengklik tombol lewatkan soal ini. Bila nanti ingin mengerjakan kembali soal yang dilewati, kamu bisa mengklik tombol panah kiri.

3. Lihat dengan jelas petunjuk soal

Petunjuk soal terdapat pada bagian atas, di situ terdapat petunjuk terkait batas waktu, jumlah soal, soal yang sudah dijawab dan soal yang belum dijawab. Juga ada tombol selesai ujian yang berfungsi untuk menghentikan ujian bila kamu sudah selesai mengerjakan semua soal.

4. Perhatikan perbedaan warna

Terdapat kotak-kotak di bawah yang merupakan tanda soal sudah dikerjakan atau belum dikerjakan. Warna hijau merupakan tanda bahwa soal sudah dijawab dan warna merah merupakan tanda soal belum dijawab.

7 dari 7 halaman

Tampilan aplikasi CAT

Pada aplikasi sistem CAT, terdapat navigator nomor soal yang menginformasikan nomor-nomor soal baik yang sudah dijawab maupun belum. Untuk soal yang telah dijawab nomor soal akan berwarna hijau sementara soal yang belum dijawab akan berwarna merah. Soal- soal akan ditampilkan secara berulang selama waktu masih tersedia.

Peserta tes dapat mengecek status soal yang belum dijawab dengan melihat indikator yang berwarna merah pada nomor soal. Jawab semua soal yang ada karena dalam sistem CAT tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah, sehingga diharapkan dapat diperoleh skor yang maksimal.

Salah satu hal penting dalam aplikasi CAT ini adalah adanya tampilan menu waktu yang menunjukkan durasi selama peserta mengerjakan tes. Durasi waktu selama 90 menit akan berjalan mundur sejak peserta mulai membuka (klik) soal.