Polda Maluku Antisipasi Rencana Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Maluku – Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan yang seideologi dengan pria 81 tahun itu. Namun, pemerintah sudah memperhitungkan risiko-risikonya. Salah satunya dengan memetakan risiko dan pencegahannya.

Oleh karena itu, Polda Maluku mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pembebasan Abu Bakar Baasyir terealisasikan. Meski Kepala Bagian Humas Polda Maluku, AKBP Sabtu Ohoirat mengatakan, masyarakat Maluku tidak akan terpengaruh dengan informasi pembebasan Baasyir.

Menurut dia, keeratan kerukunan antarumat beragama di Maluku menjadi bentengnya.

“Orang Maluku sudah dewasa, dan tidak akan lagi terprovokasi,” kata Ohoirat kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Dia menyontohkan saat Pemilihan Kepala Daerah di Maluku 2018 kemarin. “Pilkada sudah membuktikan, Maluku adalah daerah paling aman, jadi tak usah terpengaruh dengan hal-hal di luar Maluku,” ujar dia.

Walaupun demikian, demi memastikan kondisivitas di lapangan, Ohoirat memastikan Polda Maluku tetap memantau situasi.

“Ya, menyangkut teroris (Abu Bakar Baasyir) ini kan sering orang berpandangan macam-macam, tapi selama ini kan Maluku aman dan tidak perlu terpengaruh, jika ada hal-hal yang mencurigakan segera sampaikan kepada pihak kepolisian,” kata Ohoirat.

2 dari 3 halaman

Kata Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan jamaah yang seideologi dengan pria 81 tahun tersebut. Namun, pemerintah sudah memetakan risiko dan pencegahannya.

“Ya, apapun, beliau (Baasyir) masih punya pengaruh, buktinya waktu di Nusakambangan juga masih banyak yang datang kan? Akan tetapi, aparat sudah memitigasi itu,” kata Moeldoko usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Sementara terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak akan meningkatnya penyebaran paham radikal ketika Abu Bakar Baasyir dibebaskan, Moeldoko berjanji pemerintah tidak akan longgar dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan terorisme.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, tetap menjalankan komitmennya dalam memperketat pengawasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Tanah Air.

“Bukan berarti pembebasan Baasyir itu, terus kita kendor dalam konteks penanggulangan dan pengawasan, tidak, tidak. Komitmen Presiden untuk tidak memberi ruang kepada kelompok radikal dan terorisme itu tidak pernah berubah,” ucap mantan Panglima TNI itu seperti dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, keputusan Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir merupakan salah satu bentuk penanggulangan terorisme lewat pendekatan yang lembut.

“Seperti disampaikan Pak Jokowi kemarin (dalam debat capres cawapres) bahwa dalam konteks penanggulangan terorisme itu bukan hanya pendekatan hard, melainkan juga ada pendekatan soft, yaitu bagaimana preventif dilakukan,” ujar Moeldoko.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

AHY: Gresik-Tuban Miliki Potensi Suara untuk Caleg Demokrat

Surabaya – Komdanan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono (AHY) akan melanjutkan safari politik di Kawasan Pantura, Jawa Timur. AHY akan mengawali kunjungannya ke Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.

“Selama saya datang ke Jawa Timur wilayah itu belum saya datangi. Tapi bukan karena itu, tetapi berdasarkan hasil survei internal kami bahwa kabupaten-kabupaten tersebut memiliki potensi yang baik untuk caleg-caleg kami yang berjuang di sana.” kata AHY kepada wartawan di Surabaya, Selasa (22/1/2019).

AHY akan terjun langsung ke kawasan pantura untuk mengawasi dan memberikan motivasi kepada caleg-Caleg Demokrat. AHY yakin para caleg Demokrat akan sukses dalam Pileg nanti.

“Saya akan datang untuk memberikan motivasi secara langsung dan menyakinkan agar mereka sukses untuk mendapatkan kursi DPR RI maupun DPRD,” ujar AHY.

Menurut AHY, kabupaten-kabupaten yang akan dikunjungi memiliki nilai-nilai demografis yang dinamis. Sebab, daerah yang tergabung dalam Dapil XII dan XIII itu merupakan kantong-kantong suara pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Itulah alasan kenapa saya kunjungi kawasan tersebut. Tetapi kunjungan di Jawa Timur bukan kali ini saja. Sebelumnya sudah sering, tetapi ke depan terus saya lakukan kembali sampai dengan April 2019 ini,” ungkap AHY.

AHY juga menyampaikan, jika dalam Pemilu 2019 nanti, akan sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebab tahun ini akan berbarengan dengan pemilihan presiden.

“Sistem pemilu tahun 2019 ini, sangat berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika pemilihan presiden dilakukan serentak dengan pemilihan anggota legislatif, maka bisa dibayangkan konsekuensinya bagi parpol-parpol yang tidak punya kader intinya sebagai capres atau cawapres,” ungkap AHY.

AHY menyebut wajar jika Pemilu 2019 ini mayoritas survei menyatakan hanya ada dua partai yang mendapatkan dampak positif secara elektoral. Dua parpol dimaksud yakni Gerindra dan PDIP.

“Dampak positif secara elektoral dari dampak efek ekor jas dari pilpres hanya ada dua partai politik yaitu PDIP yang punya Pak Jokowi sebagai capres dan Partai Gerindra yang punya Pak Prabowo sebagai capres. Partai Demokrat dan partai-partai lain di dalam koalisi harus berjuang,” tandasnya.
(zak/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf soal Ekonomi Syariah: Ibarat Bus Banyak Tapi Penumpang Sedikit

Nganjuk – Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin bicara tentang ekonomi syariah di hadapan para santri dan kiai di Nganjuk, Jawa Timur. Ma’ruf menyebut ada pelaku usaha yang tidak mengerti ekonomi syariah.

“Orang mengatakan ekonomi syariah, ibarat bus banyak tapi penumpang sedikit, lembaga banyak tapi pelaku usaha sedikit karena yang ngerti sedikit. Supaya penumpangnya banyak, perlu ditumbuhkan kewirausahaan salah satunya membangun Gus Iwan (Santri Bagus Rupawan, Seneng Ngaji, dan Wirausahawan) di mana-di mana,” ucap Ma’ruf dalam acara bertema ‘Arus Baru Ekonomi Umat, Masa Depan UMKM dan Koperasi Syariah’ di Wisma Koperasi, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Ma’ruf Amin lalu menawarkan sejumlah program untuk memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat. Dia menawarkan tiga program yang ingin dijalankan jika terpilih menjadi wakil presiden.

“Yang paling fundamental adalah mendorong kemauan masyarakat untuk terjun dalam wirausahawan. Kedua, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi umat,” kata Ma’ruf.

Ketiga, lanjut Ma’ruf, pihaknya juga akan mendorong para konglemerat agar mau berkolaborasi dengan masyarakat ekonomi bawah. Khusus untuk program ketiga, Ma’ruf menegaskan bukan untuk membenturkan pihak ekonomi kuat dengan yang lemah.

“Perlu ada perubahan pembangunan ekonomi nasional, tidak dari atas tapi dari bawah. Pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ingin bangsa ini kuat, umat harus kuat. Kalau umat lemah, bangsa lemah,” ucap dia.

Ketua Dewan Bank Syariah ini mengklaim bisa menumbuhkan ekonomi syariah yang menurutnya selama ini rendah di Indonesia. Padahal, banyak masyarakat yang membutuhkan ruang ekonomi syariah namun tidak memiliki akses yang banyak.

“Maka perlu dibangunkan usahawan yang bersyariah. Santri yang membakar ekonomi syariah supaya pangsa pasarnya menjadi luas,” tandas Ma’ruf.

Dalam acara dialog ini, sejumlah kelompok masyarakat dan ormas agama mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Adapun yang mendeklarasikan dukungan yakni Forum Kiai dan Santri Kabupaten Nganjuk.
(fai/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses Prabowo Masih Pertimbangkan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

Liputan6.com, Jakarta – Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya belum memutuskan akan menerima atau menolak jurnalis senior Najwa Shihab sebagai moderator di Debat Pilpres 2019 yang kedua. Dia mengatakan, BPN belum punya sikap resmi soal pilihan moderator.

“Pemberitaan mengenai ada seorang teman yang menyampaikan bahwa BPN 02 menolak Najwa Shihab, saya ingin menyampaikan sebagai Wakil Ketua BPN saya menegaskan sampai hari ini kami belum menyikapi terhadap calon moderator,” kata Priyo di Prabowo-Sandi Media Center Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dia menambahkan, KPU belum menyampaikan resmi kepada masing-masing timses paslon siapa kandidat moderator pada debat kedua. Namun, lanjut dia, nama yang beredar antara lain Najwa Shihab, Tommy Tjokro, Latif Siregar dan Retno Pinasti.

“Nama-nama itu rencananya berdasarkan kesepakatan dengan Ketua KPU dalam rapat kemarin yang saya juga hadir, akan dibahas pada Kamis atau Jumat pekan ini. BPN belum menyampaikan sikap untuk menolak kepada seseorang, apalagi sekelas Najwa Shihab,” tutur Priyo.

Sekjen Partai Berkarya ini menyebut, Najwa Shihab merupakan presenter ternama dengan karir yang moncer. Pihaknya pun menghormati reputasi Najwa.

“Jadi ini yang harus saya sampaikan. Mungkin saja Pak Andre atau beberapa teman menyampaikan itu sebagai usulan pandangan yang bersifat personal, dan kami mempersilakan untuk itu, tetapi resminya nanti akan kami sampaikan,” ucap Priyo.

2 dari 3 halaman

Bakal Dibahas Kembali

Dia melanjutkan, keputusan moderator akan kembali dibahas oleh tim 01 dan 02 serta KPU pada pekan ini. BPN ingin moderator debat capres yang hebat dan tidak terafiliasi kekuatan politik.

“Dan kami masih meykini empat nama dan nama nama lainnya yang nanti akan muncul tetep kita apresiasi sebagai calon-calon moderator yang hebat,” kata Priyo.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sandiaga Tanggapi Bantahan Polisi Soal Kriminalisasi Nelayan Najib

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno menjelaskan soal kriminalisasi nelayan Najib yang sudah dibantah pihak kepolisian. Sandiaga mengatakan apa yang disampaikan merupakan cerita langsung dari warga.

“Itu suara rakyat yang disampaikan kepada saya waktu saya lagi kunjungan ke Cilamaya,” kata Sandi di Desa Pidangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Sandiaga mengatakan seharusnya suara rakyat seperti yang diutarakan Najib dibantu, bukan dibantah. Menurutnya bantahan bisa menimbulkan tudingan.
“Kalau kita saling bantah akhirnya rakyat tidak kita berikan pelayanan yang baik, justru tuding menuding. Jangan lupa, satu tudingan itu selalu akhirnya memposisikan rakyat yang tertindas. Itu harus kita bela,” ujarnya.

Mantan Wagun DKI itu mengatakan akan mengangkat suara rakyat. Dengan begitu, kata Sandi, rakyat bisa merasakan keadilan dari pemerintah.

“Kami mau mengangkat suara rkyat tersebut. Bukannya dibantah tapi dibantu. Alangakah baiknya kalau sudah dibantu dan sudah ditangani. Dengan begitu rasa keadilan bisa kita rasakan,” kata Sandi.

Soal Najib, Advokat Senopati 08, kelompok pengacara pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengakui menyembunyikan nelayan tersebut. Langkah tersebut dilakukan lantaran Najib sedang ketakutan karena dicari aparat.

“Najib ada sama kami di suatu tempat rahasia. Kami bermaksud menenangkan Najib karena saat ini dia ketakutan,” kata Zaenal Abidin, kuasa hukum Najib dari Advokat Senopati 08, saat dihubungi detikcom, Senin (21/1).
(idn/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Bakal Berperan Jadi Jokowi Saat Prabowo Latihan Debat Kedua

Bekasi – Cawapres Sandiaga Uno menyatakan bakal mendampingi capres Prabowo Subianto berlatih debat pilpres kedua. Sandiaga mengatakan bakal berperan sebagai capres Joko Widodo (Jokowi) saat latihan itu.

“Mungkin saya bisa untuk memerankan jadi Pak Jokowi-nya nanti, karena kita mungkin perlu simulasi yang lebih dalam dan kalau lihat siapa yang paling cocok perankan Pak Jokowi mungkin saya yang paling cocok. Pertanyaan tajam ala Pak Jokowi tapi dengan kata-kata tenang mungkin akan saya latih Pak Prabowo,” kata Sandiaga di Desa Pidangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Dia menyatakan latihan debat bakal dilakukan 2 atau 3 hari sebelum debat kedua yang hanya mempertemukan para capres. Tema debat kedua nantinya ialah ‘Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Infrastruktur’.
“Rencananya kita akan simulasi 2-3 hari sebelum acara dan walaupun saya nggak turun karena ini untuk capres saja,” ujarnya.

Sandiaga juga bicara soal rencana KPU menambah durasi pemaparan saat debat. Dia menyatakan menyerahkan keputusan itu kepada KPU.

“Saya serahkan keputusannya kepada KPU. Tapi kemarin saya rasa sudah cukup panjang, tapi yang perlu dihadirkan memang pendalaman dari masing-masing topik itu. Kalau ditambah waktu juga akan sangat membantu,” tuturnya.

Menurut Sandi, durasi debat juga harus dipertimbangkan dari sisi stamina para kandidat. Namun, dia kembali menyerahkan keputusan pada KPU.

“Tapi kemarin aja sudah 2,5 jam lebih. Ini yang perlu dilihat setelah 2,5 jam yang perlu diperhatikan staminanya jadi saya serahkan ke tim KPU. Yang penting debat berikut lebih baik dari debat pertama insyaallah bisa memperdalam topik utama yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Sandiaga.
(idn/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Tarik Ulur Pembebasan Ba’asyir

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menarik ulur pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Jokowi, Ba’asyir bakal diberikan pembebasan bersyarat jika mematuhi aturan.

Jokowi awalnya menyatakan sudah memberi izin terhadap pembebasan terpidana kasus terorisme tersebut. Salah satu pertimbangan Jokowi yakni alasan kemanusiaan mengingat usia dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).


Dia menyatakan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang mulai dari sisi keamanan hingga kesehatan Ba’asyir. Jokowi juga menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan mendengar masukan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.

“Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril,” katanya.

Pembahasan mengenai pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. Meski demikian, Jokowi menegaskan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir akan dilakukan pihak kepolisian. Namun, Jokowi memang belum menyebut apa mekanisme yang bakal digunakan agar Ba’asyir bebas saat itu.

Meski belum disebut oleh Jokowi, mekanisme pembebasan Ba’asyir sempat diutarakan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril menyatakan Ba’asyir dinyatakan bebas lewat kebijakan presiden dengan syarat yang ditiadakan.

“Statusnya bebas tanpa syarat,” kata Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Dia mengatakan tim kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir sebelumnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir. Namun Ba’asyir menolak memenuhi syarat tersebut termasuk menandatangani pernyataan setia pada Pancasila dan mengakui kesalahannya.

Namun, Yusril menyarankan Jokowi untuk meringankan syarat pembebasan Ba’asyir. Jokowi pun disebut Yusril mengikuti masukannya tersebut. Menurutnya, aturan soal pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan menteri. Oleh sebab itu, presiden bisa saja mengesampingkan aturan itu.

“Kenapa presiden turun tangan, karena pembebasan bersyarat itu diatur menteri kalau tidak diteken itu tidak bisa pulang. Sekarang presiden ambil alih, presiden punya kebijakan dibebaskan, dia mengensampingkan aturan menteri,” tuturnya.

Kini, Jokowi kembali bicara soal pembebasan Ba’asyir. Dia seolah menarik semua kemudahan yang sempat bakal diberikan kepada Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Begini, kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” imbuhnya.

Namun, aturan pembebasan bersyarat, menurut Jokowi, harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang di dalamnya disebutkan terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujarnya.

Usai Jokowi mengeluarkan pernyataan itu, Yusril pun mengembalikan persoalan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia menyatakan hanya memberi masukan sesuai dengan yang diminta oleh Jokowi.

“Yang penting bagi saya adalah, tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril kepada detikcom.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menkum HAM: Pertimbangan Pembebasan Ba’asyir Masih Dikaji

Jakarta – Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir masih belum bisa dipastikan. Pemerintah masih mengkaji aspek pertimbangan pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir.

“Kami masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum dan juga secara ideologi seperti apa konsep NKRI-nya, keamanannya dan lain-lain. Itu yang sekarang sedang digodok dan sedang kita bahas secara mendalam bersama Kementerian yang lain,” ujar Menkum HAM Yasonna H Laoly kepada wartawan kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dari ketentuan, Ba’asyir menurut Laoly bisa mengambil pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018. Salah satu syaratnya, masa pidana penjara yang sudah dua pertiga dijalani. Namun aspek lain terkait ketentuan pembebasan bersyarat masih dalam kajian bersama BNPT, Polri ada Kemlu dan Kemenko Polhukam

“Kalau memenuhi syarat, kalau semua syarat dipenuhi sebetulnya tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan. Ada syarat penting yang yang dimintakan sesuai prosedur sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi,” sambung Laoly.

Dia juga menyebut ikrar kepada NKRI menjadi bagian dari persyaratan. “Wajib hukumnya, wajib hukumnya,” sebut Laoly.

Presiden Jokowi di Istana sebelumnya menegaskan Ba’asyir bukan bebas murni, tapi pembebasan bersyarat. Jokowi tak mau menabrak aturan soal ketentuan pembebasan bersyarat.

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang sebelumnya menyebut Ba’asyir akan bebas tanpa syarat, menyerahkan kembali urusan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia mengaku hanya menjalankan permintaan Presiden JOkowi untuk menelaah pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir.

“Yang penting bagi saya adalah tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril.

Pengacara paslon capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin ini mengaku telah mengkaji isi UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan serta PP 28/2006 dan PP 99/2012 khusus terkait pembebasan bersyarat. Dia menyatakan telah menyampaikan segala pertimbangan dan hasil pembicaraannya dengan Ba’asyir kepada Jokowi.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Masyarakat Maluku Utara Diharapkan Cerdas Gunakan Hak Pilih

Liputan6.com, Ternate – Masyarakat di Maluku Utara (Malut) diharapkan cerdas menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 nanti. Baik itu ketika memilih calon legislatif (caleg), calon presiden dan calon wakil presiden.

“Cerdas menggunakan hak pilih maksudnya memilih atas pertimbangan hati nurani bukan karena pemberian uang atau kepentingan etnis dan kelompok tertentu,” kata akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Syahril Ibnu di Ternate, Selasa (22/1/2019) yang dilansir dari Antara.  

Selain itu, mengetahui secara utuh kualitas yang dipilih, sehingga diharapkan yang bersangkutan setelah terpilih nanti, misalnya anggota legislatif dapat melaksanakan tugas dengan baik. Khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut dia, pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu selama ini, terutama pileg dan pilkada, masyarakat dalam menggunakan hak pilih masih banyak dipengaruhi pertimbangan politik uang dan kepentingan etnis atau kelompok tertentu. 

Perilaku seperti itu, lanjut Syahril, tidak terlepas dari cara sebagian oknum caleg dan tim sukses calon kepala daerah yang berupaya mendapatkan dukungan masyarakat dengan pemberian uang atau pendekatan etnis.

2 dari 3 halaman

KPU dan Bawaslu Lebih Konsisten

Sementara itu, untuk KPU dan Bawaslu di Malut sebagai penyelenggaran pemilu juga diharapkan untuk lebih konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena menurut Syahril, dalam pelaksanaan pemilu selama ini masih ada oknum KPU dan Bawaslu yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik. 

“Terjadinya pemungutan suara ulang baik dalam pelaksanakan pileg maupun pilkada seperti pada Pilkada Malut 2018 menjadi bukti bahwa penyelenggara pemilu belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan itu diharapkan pada Pemilu 2019 tidak terjadi lagi,” katanya. 

Syahril menambahkan, jika penyelenggara pemilu masih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat. Dan pada gilirannya akan mendorong tingginya angka golput. 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini: