KPU Tetap Bentuk Komite Damai di Debat Capres

JakartaKPU menyebut manfaat Komite Damai dalam debat cawapres. Karena itu, KPU memastikan Komite Damai tetap ada dalam debat keempat capres.

“Masih dipertahankan, karena kita juga merasakan manfaat keberadaan Komite Damai untuk memastikan jalannya debat,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Pramono mengatakan komite ini membantu mengamankan dan memastikan debat berjalan kondusif.

“Baik dari persiapan, pelaksanaan, maupun pascadebat itu betul-betul bisa kondusif. Jika ada masalah-masalah yang muncul di lapangan, itu bisa langsung seketika diselesaikan,” ujar Pramono.

Pramono mengatakan pihaknya menyerahkan kepada timses bila ingin mengganti perwakilannya. Namun, ditegaskan KPU, Komite Damai harus berisi perwakilan masing-masing timses, Bawaslu, dan KPU.

“Soal keanggotaan diberikan ke masing-masing TKN 01 dan BPN 02, apakah mereka ingin mengganti anggota Komite Damainya,” kata Pramono.

“Tapi pada prinsipnya anggota Komite Damai harus memasukkan atau mengakomodasi dari 01 dan 02, baru KPU dan Bawaslu,” sambungnya.

Sebelumnya, Komite Damai terdiri atas enam anggota. Dua orang dari masing-masing perwakilan timses, satu anggota Bawaslu, dan satu anggota KPU.
(dwia/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tak Undang Menteri di Debat Capres, KPU Khawatir Konflik Kepentingan

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempertanyakan alasan tidak diundangnya menteri dalam debat capres. KPU mengatakan salah satu alasannya dikhawatirkan munculnya konflik kepentingan.

“Dikhawatirkan muncul konflik kepentingan, mungkin ada baiknya menteri-menteri tidak dihadirkan di acara debat,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Pramono mengatakan hal ini dikarenakan menteri merupakan pembantu presiden, di mana presiden merupakan capres petahana. Namun menurutnya, pihaknya mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan tamu undangan.

“Kita mempertimbangkan banyak hal untuk mengundang siapa, selama ini kami mempertimbangkan menteri terkait, pimpinan DPR terkait tema juga kami hadirkan. Tapi ada yang kami lupakan posisi menteri adalah pembantu presiden, presiden adalah calon petahana,” kata Pramono.

Pramono tidak menampik salah satu alasannya terkait adanya keributan dalam debat capres. Namun, manurutnya pertimbangan tidak diundangnya menteri tidak hanya terkait keributan.

“Salah satu saja, tapi kita berpikir lebih luas bukan hanya soal itu,” kata Pramono.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mempertanyakan alasan tidak diundangnya para menteri tersebut. TKN menolak bila alasan tak diundang karena dinyatakan sebagai menteri pendukung 01

“Saya akan masih mempertanyakan, jangan sampai kemudian kekanak-kanakan, mengundang menteri adalah sesuatu yang dilihat sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berfikir salah gitu loh,” ujar Direktur Program TKN Aria Bima di kantor KPU.
(dwia/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Capres Prabowo Singgung Menteri Bodoh

Serang – Capres Prabowo Subianto menyinggung menteri yang ia sebut bodoh. Prabowo menyinggung menteri yang sempat melontarkan kalimat ‘yang gaji kamu siapa?’.

Hal tersebut ia sampaikan di hadapan massa pendukungnya di Rumah Aspirasi di lingkungan Ciwaru, Kota Serang.

“Saudara tahu kan, ada menteri yang mau nakuti-nakutin anak buahnya. Ditanya anak buahnya emak-emak, karena emak-emaknya katanya mau milih yang ini. Dimarah-marahin, malah milih yang lain. Kamu yang gaji siapa,” kata Prabowo di Kota Serang, Banten, Sabtu (16/3/2019).

Prabowo mengaku kenal dengan menteri tersebut. Namun karena penyataan soal ‘yang gaji kamu siapa?’, dia menilai menteri tersebut bodoh.

“Itu menteri tadinya gua kenal juga. Setelah itu gua anggap menteri yang goblok. Menteri yang goblok. Hey, menteri kau dibayar rakyat, enak aja gayanya doang,” katanya.

Selain menyoroti menteri, Prabowo juga menyinggung jenderal-jenderal yang punya bintang tapi tak pernah perang.

“Saya Letjen TNI Purn, gini-gini mantan panglima loh. Dan aku ini tentara benar. Gua perang di situ, jangan jenderal-jenderal banyak bintang nggak pernah perang,” paparnya.

Prabowo meyakini, setelah Pemilu 17 April nanti usai, banyak lembaga survei yang akan bangkrut. Apalagi, melihat banyaknya pendukung di wilayah Banten yang hadir saat ia berkunjung.

“Karena dia pakai ilmunya untuk bohongi rakyat, kalau nggak percaya harusnya mereka datang ke sini hari ini,” pungkasnya.
(idn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Capres Incumbent Tak Perlu Cuti, Sandiaga: Biar Masyarakat Menilai

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan calon presiden incumbent tak perlu ambil cuti kampanye. MK menolak secara keseluruhan enam mahasiswa yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.

“Amar Putusan. Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” petikan putusan MK, Rabu 13 Maret 2019.

Majelis hakim konstitusi menilai, inkonstitusionalitas Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, tidak beralasan menurut hukum.

MK juga berpendapat aturan itu tegas menjamin hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi. Oleh karena itu, justru bertentangan dengan semangat pemilu jika tidak ada perlakuan yang sama antara para capres cawapres. Termasuk soal kampanye.

UU Pemilu juga telah memberikan batasan-batasan bagi capres petahana saat melaksanakan hak kampanye. Salah satunya terkait penggunaan fasilitas negara.

“Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye capres cawapres petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja, tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945,” seperti Liputan6.com kutip dalam putusan MK.

Amar ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbanigsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota.

Rapat terkait cuti kampanye incumbent tersebut diselenggarakan pada Senin 25 Februari 2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu 13 Maret 2019.

KPAI Bertemu TKN dan BPN, Bedah Visi Misi Capres soal Perlindungan Anak

Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar kajian bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Kajian digelar untuk membedah visi misi capres dan cawapres yang bertarung di Pilpres 2019 tentang isu perlindungan anak.

“Kita sadar bahwa presiden, calon presiden, cawapres, merupakan pemimpin negara yang tentu menentukan kualitas peradaban Indonesia, menentukan generasi kita ke depan, sehingga untuk ikhtiar bedah visi misi capres-cawapres tentu memiliki relevansi yang tepat untuk mengukur seberapa jauh capres-cawapres tentang visi misi anak,” ujar Ketua KPAI Susanto di Gedung KPAI, Jl Teuku Umar, Rabu, (13/3/2019).

Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan TKN Jokowi-Ma’ruf, Ida Fauziah, mengatakan gizi buruk merupakan persoalan yang sangat penting dalam isu perlindungan anak. Dia memamerkan pencapaian pemerintah yang sudah berhasil menurunkan angka stunting dan mendapat respons positif dari Bank Dunia.

“Ini sebagai sebuah catatan yang termasuk sebenarnya kalau kita melihat gizi buruk pada anak, pada periode pertama, stunting itu 37,2% kemudian menjadi 30,8% dan sebuah prestasi karena ini juga diapresiasi oleh Bank Dunia. mungkin di dalam negeri banyak orang yang tidak mau, tidak mengapresiasi turunnya stunting ini, tapi ternyata Bank Dunia memberikan apresiasi karena ada penurunan dari 37,2% menjadi 30%,” ucap Ida.

“Komitmennya ke depan seperti apa? kita berkomitmen dari dari sekarang 30,8% kita 2019 ini berharap bisa turun menjadi 28%. Jadi kita punya capaian yang jelas, pada akhirnya kemudian jangan boleh ada anak Indonesia yang mengalami stunting,” sambungnya.

KPAIKPAI Foto: Rolando/detikcom

Isu perlindungan anak selanjutnya yang disoroti Ida adalah jaminan kesehatan. Dia mengatakan reformasi kesehatan sudah tertuang adalam visi misi Jokowi-Ma’ruf.

“Berikutnya adalah bicara tentang perlindungan, mata kita tidak bisa tidak, bagaimana negara harus memberikan jaminan kesehatan kepada anak-anak kita. Ada di poin dalam visi misi dan mengembangkan mengembangkan reformasi sistem kesehatan kita akan terus melakukan program JKN-KIS,”kata Ida.

Angka kematian bayi di era pemerintahan Jokowi, menurut Ida, mengalami penurunan. Ida menegaskan Jokowi akan terus berkomitmen untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.

“Kemudian angka kematian bayi balita turun dari 40 per 1000 kelahiran pada tahun 2012 menjadi 32 per 1000 kelahiran pada tahun 2017. Jadi masih ada masih angka kematian ibu dan bayi masih menjadi pekerjaan kita. Kita akan terus turunkan karena ini menjadi bagian dari komitmen Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin,” jelas Ida.

Di lokasi yang sama, Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ledia Hanifa memaparkan gizi buruk juga menjadi salah satu fokus utama dari Prabowo-Sandi. Persoalan stunting itu, kata Ledia, bisa diselesaikan dengan peningkatan kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi.

“Karenanya kemudian salah satu program peningkatan gizi yang dilakukan oleh pasangan Prabowo-Sandi dalam hal ini, bagaimana kemudian meningkatkan kualitas gizi, air bersih, sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting ini tadi,” beber Ledia.

Lebih lanjut, Ledia memaparkan fokus visi misi Prabowo-Sandi di bidang pendidikan yakni dengan mengembangkan pendidikan berbasis minat bakat anak. Peran sekolah, menurut dia, sangat penting untuk memetakan minat dan bakat anak tersebut.

“Secara umum kami memfokuskan pendidikan yang seharusnya bisa diterima, ini harusnya mengarah kepada pendidikan yang melihat dan mencermati serta mendasarkan pada minat bakat dan potensi yang dimiliki anak. Sehingga dia tidak semata-mata pendidikan yang bersifat umum tetapi harus ada bagian dari sekolah yang semestinya sudah bisa berjalan di sekolah-sekolah itu dengan bimbingan konselingnya melakukan pemetaan terhadap minat dan bakatnya sesuai,” imbuh Ledia.

(knv/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota Satgas Pengawal Capres Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf

Liputan6.com, Jakarta – Seorang anggota Satgas Pengawal Capres Prabowo Subianto, AKBP Rahmat Hakim menyampaikan permintaan maaf. Hal ini menyusul viralnya video capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang terlihat menegur seorang ketika berkampanye.

Video itu kemudian ramai dibicarakan publik, lantaran Prabowo diduga memarahi seorang warga yang ingin mendekatinya.

“Saya AKBP Rahmat Hakim, Satgas Pamdal VVIP Mabes Polri yang ditugaskan selaku ADC paslon Capres 02 Bapak H. Prabowo Subianto, kami memohon maaf pada masyarakat Cianjur, serta kepada Bapak H Prabowo Subianto atas kegiatan pengawalan yang kami laksanakan,” kata dia dikutip dari video Instagram @Indonesiaadilmakmur, seperti dilihat Liputan6.com, Selasa (12/3/2019).

Menurut Hakim, ketika itu Prabowo bukan sedang menegur seorang warga, melainkan anggota Satgas yang tengah melakukan pengawalan. Hakim mengatakan, situasi ketika itu cukup padat lantaran banyak masyarakat antusias mendekati Prabowo.

“Bapak Prabowo Subianto mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan bersikap lebih humanis kepada masyarakat,” terang AKBP Hakim.

Lewat surat terbuka ini, AKBP Hakim dan satuannya berharap dapat meluruskan pemberitaan publik yang simpang siur, terkait insiden yang terjadi.

“Demikian penyampaian kami untuk meluruskan berita-berita hoaks beredar, terimakasih,” tutup dia.

Hillary Clinton Tak Mau Lagi Jadi Capres AS

New York – Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk pemilihan presiden (pilpres) tahun 2020 mendatang. Ini menjadi momen pertama Hillary enggan mencalonkan diri setelah dua kali maju pencapresan dan berujung kegagalan.

Seperti dilansir AFP, Selasa (5/3/2019), disampaikan Hillary dalam wawancara dengan News 12, sebuah televisi lokal di New York, pada Senin (4/3) waktu setempat.

“Saya tidak mencalonkan diri, tapi saya akan tetap bekerja dan berbicara dan memperjuangkan apa yang saya yakini,” tegas Hillary kepada News 12.


Hillary yang kini berusia 71 tahun ini diketahui telah dua kali mencalonkan diri sebagai capres AS. Pada pilpres 2008, Hillary kalah dari Barack Obama dalam nominasi capres untuk mewakili Partai Demokrat. Kemudian pada pilpres 2016, Hillary berhasil menjadi capres AS mewakili Partai Demokrat namun kalah mengejutkan dari Donald Trump yang mewakili Partai Republik.

“Saya ingin memastikan bahwa orang-orang memahami bahwa saya akan tetap berbicara,” ucap Hillary.

“Saya tidak pergi ke mana pun. Apa yang dipertaruhkan dalam negara kita, hal-hal yang terjadi sekarang ini, sungguh mengganggu saya,” ujarnya.

Hillary menyatakan dirinya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh politik Partai Demokrat yang telah menyatakan atau baru mempertimbangkan untuk mencalonkan diri menjadi capres Partai Demokrat pada pilpres 2020 mendatang.

CNN melaporkan bahwa salah satu yang bertemu Hillary adalah mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, yang masih belum menyatakan diri secara publik bahwa dirinya akan mencalonkan diri.

“Saya memberitahu satu per satu dari mereka, jangan remehkan hal apapun, bahkan meskipun kita memiliki daftar panjang persoalan sesungguhnya dan janji-janji yang diingkari dari pemerintahan ini yang perlu disoroti,” ungkap Hillary.

Saat ditanya lebih lanjut apakah dirinya masih akan mencalonkan diri untuk jabatan publik lainnya, Hillary tampak menghindari untuk mengesampingkan hal itu.

Saya pikir tidak demikian, tapi saya suka tinggal di New York dan saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Senator selama delapan tahun dan untuk bekerja dengan banyak orang di negara bagian kita,” jawab Hillary yang mantan Senator New York ini.

(nvc/rna)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fahri Sebut Garbi Dukung Capres ‘Bertenaga’, Jokowi atau Prabowo?

Jakarta – Penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Fahri Hamzah bicara soal dasar kelahiran Garbi. Dia juga menyinggung sikap dukungan Garbi di Pilpres 2019.

“Garbi lahir karena ada yang tidak jelas. Dimulai dari ketidakjelasan warna dan identitas maka hilanglah keyakinan dan iman. Dan itulah membuat bangsa terjungkal menjadi pembebek dan menjadi embel-embel dari bangsa lain,” ujar Fahri dalam sambutannya di Deklarasi Garbi DKI Jakarta, di Oval Atrium Mall Epiwalk, Rasuna, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).

Terkait adanya kezaliman, Fahri menyatakan Garbi lahir menentang arah lama yang tidak kuat dengan perbedaan pikiran dan pendapat.

“Garbi lahir menentang kezaliman, Garbi lahir menentang arah lama yang tidak kuat menghadapi pikiran dan pendapat dan kita lahir untuk menentukan patok baru ketika bangsa sudah menyimpang arahnya. Maka arah baru diperlukan,” ucap Fahri.

Fahri pun menyinggung arah dukung Garbi pada Pilpres 2019. Menurutnya, Garbi akan mendukung calon presiden yang memiliki tenaga kuat membangkitkan dan membuat Indonesia berwibawa.

“Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang akan kita dukung. Waktu semakin mendekat. 17 April adalah momen dalam sebuah kotak rahasia, kita bisa memutuskan naik atau tumbangnya sebuah kekuasaan. Maka pertanyaannya siapa yang akan kita dukung,” kata Fahri.

“Teman-teman sekalian. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang punya tenaga untuk membawa Indonesia naik ke atas? Siapa yang punya tenaga untuk membangkitkan Indonesia? Siapa yang kemauan dan cita-citanya dapat menjadikan Indonesia berjaya dan punya wibawa? Itulah yang kita dukung,” sambung Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa dari calon presiden yang ada sekarang, Garbi akan memilih presiden yang punya tenaga membawa cita-cita Garbi. Siapa?

“Dari presiden ini nanti akan ada pertanyaan definitif. Mana yang posturnya punya tenaga untuk membawa ide dan cita-cita Garbi itulah yang akan dipilih oleh Garbi,” imbuh Fahri.

Diwawancara usai acara, Fahri berpendapat Jokowi tak punya tenaga yang dibutuhkan Garbi, termasuk soal hukum hingga politik. Baginya, Prabowo lebih memiliki tenaga itu.

“Ini kan kelihatan sekarang. Dari kata-kata saja kelihatan siapa yang punya tenaga. Nanti kita akan menyatakan secara terbuka, tapi rasanya Pak Jokowi nggak punya tenaga,” ucap Fahri.

“Sekarang kalau Pak Prabowo punya tenaga yang besar untuk angkat Indonesia, karena buat kami Garbi, gampang angkat Indonesia kalau sudah punya tenaganya,” sambungnya.
(imk/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

AHY Bicara Soal ‘Capres’ Nurhadi-Aldo dan Besarnya Potensi Golput

Jakarta – Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato rekomendasi ‘Partai Demokrat Kepada Presiden Indonesia Mendatang’. Dia sempat menyinggung mengenai capres alternatif Nurhadi-Aldo yang merupakan refleksi kejenuhan masyarakat terhadap friksi.

“Kita yakin, rakyat saat ini sudah lelah dengan friksi-friksi atau gesekan-gesekan politik yang terjadi. Munculnya satire ‘capres alternatif’ Nurhadi-Aldo di media sosial, dan cukup besarnya potensi golput adalah indikasi kejenuhan masyarakat terhadap kehidupan politik dan demokrasi saat ini,” kata AHY di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

AHY menyatakan, pesta demokrasi seharusnya disambut dengan riang gembira, bukan dengan kebencian dan hati yang susah, karena putusnya silaturahmi akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik. “Kondisi terbelahnya bangsa, tentu bukan tanpa sebab. Karenanya, kami juga menyoroti pertarungan dua Capres yang sama pada tahun 2014 dan 2019. Peraturan presidential threshold, yaitu ambang batas 20% dukungan parlemen atau 25% suara nasional untuk mengusung Capres, membatasi pilihan masyarakat atas calon pemimpin nasionalnya,” tutur AHY.

AHY mengatakan di Jakarta, ada seorang penumpang taksi online, diturunkan di tengah jalan, hanya gara-gara menggunakan kaos yang berbeda dengan pilihan politik pengemudinya. Di tempat lain, lanjut AHY, makam terpaksa dibongkar dan jenazah dipindahkan, karena pemilik tanah pemakaman dan keluarga almarhum berbeda pilihan politik. “Menyimak kondisi ini, Partai Demokrat menyayangkan, karena kehidupan politik dan demokrasi, yang susah payah kita bangun sejak krisis 1998, dan hasilnya kian nyata; kini, terasa mundur kembali. Set back,” ujar AHY.

“Pada saat Partai Demokrat berada di pemerintahan, atau ketika menjadi “the ruling party”, sesungguhnya kami bersyukur karena demokrasi, termasuk pemilu kita, makin matang dan makin berkualitas,” sambungnya.

AHY mengatakan saat stabilitas politik terjaga baik, kalau ada riak dan dinamika, hal itu memang menjadi bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri. Dalam pemilu, lanjut AHY, tidak muncul ketegangan yang berlebihan antar kelompok pendukung, golongan, apalagi antar identitas (SARA).
(fjp/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>