Beda Debat Capres I dan II Sejauh Ini

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mematangkan format dan mekanisme debat capres kedua. Sejauh ini ada beberapa perbedaan antara debat pertama dengan debat kedua yang akan berlangsung pada 17 Februari 2019 mendatang.

Perbedaan pertama, KPU mengubah cara penentuan panelis dalam debat. Pada debat kedua nanti panelis debat akan ditentukan langsung oleh KPU.

“Dalam soal menentukan panelis itu kami tentukan sendiri,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakata Pusat, Senin (21/1/2019).

Wahyu mengatakan panelis dapat diganti bila dianggap tidak memenuhi syarat. Salah satunya yaitu, bila panelis dianggap tidak netral meski memiliki bidang yang sesuai dengan tema debat.

“Kecuali panelis itu tidak memenuhi syarat, kan panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral,” ujar Wahyu.

“Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat,” sambungnya.

Perbedaan kedua, kisi-kisi pada debat debat kedua nanti tidak akan diberikan kepada pasangan calon. Kisi-kisi yang tidak diberikan kepada para capres dinilai akan membuat debat menjadi lebih greget lagi.

“Salah satu evaluasi, kita rekomendasikan untuk debat berikutnya, abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada paslon,” ujar Wahyu saat dihubungi, Sabtu (19/1).

Soal tak ada kisi-kisi itu, KPU mengaku memutuskannya setelah mendapat masukan dari banyak pihak. KPU juga punya alasan tersendiri memutuskan tak akan memberikan kisi-kisi kepada pasangan calon.

“Agar debat kedua lebih substansial, edukatif, menarik, sekaligus mengeksplorasi performa kandidat,” ucap Wahyu.

Perbedaan ketiga, penonton yang duduk di belakang capres pada debat kedua ditiadakan. Sebelumnya, pada debat perdana lalu terdapat sejumlah penonton yang duduk di belakang pasangan calon. Hal ini diputuskan setelah KPU melakukan rapat evaluasi terkait pelaksanaan debat perdana.

“Tadi disepakati audiens yang berada di belakang kandidat itu sudah tidak ada layoutnya, sudah dibikin seperti itu,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantornya, Senin (21/1).
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Banggakan Jokowi, Ma’ruf: Tak Ada Presiden Bisa Bangun Tol Trans Jawa

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah banyak bekerja untuk membangun bangsa. Apalagi, capres petahana tersebut sudah membangun infrastruktur seperti jalan tol.

“Saya mau diajak beliau karena beliau sudah banyak berbuat, akan banyak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau sudah banyak bangun prasarana dan sarana, membangun jalan tol dari Merak Banten sampai Pasuruan nyambung,” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat yang dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Hadir pula Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Atas pembangunan tersebut, menurut Ma’ruf, tidak ada presiden yang bisa membangun Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun mantan Rais Aam PBNU itu merasa heran pembangunan itu disebut sejumlah pihak tidak ada.

“Tidak ada presiden yang bisa bangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi sampai Trans Papua yang dulu tidak pernah disentuh. Tapi ada yang bilang itu nggak ada,” kata dia.

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memang mencanangkan pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun, pemerintah menargetkan jalan tol di Indonesia bertambah setidaknya 1.000 km.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikcom pada akhir 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km.

Kembali kepada Ma’ruf, Ketum MUI tersebut merasa heran terhadap pihak yang tidak mengakui ada pembangunan jalan tol tersebut. Pihak yang tidak mengakui disebut Ma’ruf sedang tertidur.

“Tapi ada yang bilang, itu nggak ada. Sudah jelas kayak begitu, berarti ente tidur. Bangun, jangan tidur supaya bisa melihat prestasi yang dilakukan Pak Jokowi,” tuturnya.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Sebut Yang Tuduh Jokowi Anti-Islam Orang Bengong

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut pasangannya, capres petahana Joko Widodo (Jokowi), telah memberikan penghargaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Ma’ruf juga berbicara soal keislaman Jokowi.

“Ini penghargaan Pak Jokowi terhadap NU, saya menganggap mengangkat saya jadi cawapres penghormatan kepada ulama. Padahal Pak Presiden bisa saja angkat jadi politisi, profesional, pengusaha atau TNI-Polri, tapi tidak mengangkat mereka, pilih ulama berarti Pak Jokowi mencintai ulama,” ucap Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Acara ini turut pula dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Ma’ruf juga menyebut alasan mau diajak Jokowi menjadi cawapres karena menghormati ulama. Padahal Ma’ruf sebelumnya menjabat Rais Aam PBNU dan Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun bersedia menjadi cawapres.

“Saya diajak Pak Jokowi menjadi cawapres. Banyak orang bertanya sudah menjadi Rais Aam PBNU dan Ketum MUI, bersedia mau menjadi cawapres. Pak Jokowi mengajak saya, suatu penghormatan NU,” tutur dia.

Menurut Ma’ruf, sudah lama kader NU tidak menjadi pemimpin nasional sejak era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Oleh sebab itu, saat ini dirinya juga kader NU bisa menjadi wakil presiden.

“Sudah lama kader NU tidak menjadi pimpinan sejak Gus Dur, sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, saya berharap penghormatan ini ada kader NU tidak hanya jadi wapres tapi presiden,” jelas dia.

Lebih lanjut, ia merasa heran terhadap adanya pihak yang menyebut Jokowi anti-Islam atau tidak mencintai ulama. Padahal cawapres pendamping Jokowi berasal kalangan ulama.

“Saya menganggap beliau (Jokowi) menghargai ulama, kalau dibilang anti-Islam atau tidak mencintai ulama, orang ini bengong. Wakilnya saja kiai. Saya mau diajak beliau karena sudah banyak berbuat kepentingan bangsa dan negara,” kata Ma’ruf.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Jadi Calon Moderator Debat Capres Kedua

Jakarta – Nama Tommy Tjokro dan Najwa Shihab masuk sebagai calon moderator debat kedua Pilpres 2019. KPU mengatakan nama ini diusulkan oleh pihak televisi.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Arief mengatakan debat kedua nanti hanya diikuti oleh masing-masing capres, sehingga satu moderator saja cukup.

“Peran moderator sama dengan sebelumnya, mereka memandu jalannya debat. Menyampaikan pertanyaan, mengatur jalannya debat, jadi sama perannya. Cuma karena besok itu hanya capres kan, saya pikir satu moderator lebih ringkas gitu, lebih rileks,” tuturnya.

Debat kedua Pilpres 2019 digelar pada 17 Februari 2019. Debat tersebut mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.
(dwia/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Masyarakat Diminta Cermat Memilih Caleg dalam Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi Soebhan mewanti-wanti masyarakat tak mencari kucing dalam karung dalam memilih caleg di Pemilu serentak yang digelar 17 April mendatang.

Ia menyampaikan, untuk mengetahui persoalan dialami masyarakat, para caleg seharusnya menyambangi daerah pemilihannya secara langsung. Bukan mengandalkan serangan fajar atau membagikan uang melalui tim suksesnya.

“Kita tidak mau mencari kucing dalam karung karena dibayar, dia (caleg) hibur kita selama kampanye tapi lalu meninggalkan kita dengan kemacetan, pengangguran, jalan yang gelap, sampah dimana-mana, kejahatan luar biasa, narkoba,” pesan Syafuan, Senin (20/1/2019).

Dia meyakini masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi pesta demokrasi. Masyarakat, khususnya generasi milenial tak serta merta akan menerima uang dari para caleg yang akan membiarkan daerah pemilihannya terbengkalai.

“Masyarakat mulai sadar untuk jangan mau terima DP. Terima DP nanti di belakang hari kita tidak diurus. Tapi kalau milih orang yang tepat, yang benar, dia akan urus lima tahun ke depan bagaimana jalan kita itu bagus, dari kualitas jalannya, drainase dan lainnya,” lanjut Syafuan.

Pernyataan ini dilontarkan terkait banyaknya petahana yang kembali maju dalam ajang Pemilu 2019. Salah satu petahana tersebut adalah Ahmad Sahroni.

2 dari 2 halaman

Perhatikan Wilayah

Ahmad Sahroni selaku caleg petahana dari NasDem, mengingatkan masyarakat untuk arif memilih wakil rakyat yang memperhatikan daerah pemilihannya.

“Uang memang penting, bohong kalau kita tidak butuh uang, apa pun sekarang membutuhkan uang, apalagi di ibu kota. Tapi jangan juga kita diperbudak oleh uang sampai membutakan mata memilih wakil rakyat yang hanya mau dipilih tapi tidak mau memperhatikan dapil setelah terpilih,” kata Sahroni.

Sahroni mencontohkan, sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Dapil III dirinya tak pernah melewatkan berbagai kesempatan untuk mengunjungi kembali daerah-daerah yang telah mengantarnya ke DPR. Dengan bertatap muka di daerah pemilihannya, kepentingan masyarakat akan diketahui tanpa ditungangi pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi.

“Selama hampir lima tahun, saya tidak pernah melewatkan jadwal reses, kunjungan kerja maupun sosialisasi empat pilar. Momentum itu saya manfaatkan untuk mendatangi berbagai wilayah di daerah pemilihan secara bergiliran untuk mengetahui apa persoalan dirasakan masyarakat,” ungkap pria yang lekat dengan sebutan Anak Priok ini.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Bakal Jadi Moderator Debat Kedua Pilpres

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk Najwa Shihab dan Tommy Tjokro untuk menjadi moderator di debat kedua pilprespada 17 Februari mendatang. Dua nama ini akan menggantikan Ira Kusno dan Imam Priyono yang menjadi moderator di debat perdana, Kamis 17 Januri lalu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, nama Nana sapaan akrab Najwa Shihab dan Tommy Tjokro itu dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi. Namun, dia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres kedua bisa saja hanya satu, yaitu antara Nana dan Tommy. Karena, dengan hanya satu moderator saja bisa lebih mempersingkat waktu.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi kalau saya pribadi, kemarin kan berpasangan maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu. Jadi lebih cepat gitu, silakan-silakan tanya jawab gitu loh,” tegasnya.

Alasan dengan hanya satu moderator saja dikarenakan pada debat yang kedua hanya dijalani capres saja. Dan dengan hanya satu moderator saja bisa akan menjadi lebih simpel.

Selain itu, moderator yang akan dipilih nanti tentunya tak akan berpihak terhadap salah satu paslon, profesionalisme dan mempunyai integeritas tinggi seperti pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum soal Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 48 yakni

2 dari 2 halaman

Tidak Memihak

Debat Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

(2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

(3) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional masing-masing Pasangan Calon.

“Tidak (diperluas peran moderator), peran moderator sama dengan sebelumnya, mereka memandu jalannya debat, menyampaikan pertanyaan, mengatur jalannya debat. Jadi sama perannya, cuman karena besok itu hanya capres kan, saya pikir satu moderator lebih ringkes gitu lebih rileks,” jelasnya.

Reporter: Nur Habibi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun Cuci

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memborong 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp 2 M dari pegiat UMKM di Garut, Jawa Barat. Aksi capres petahana ini menjadi kontroversi.

Jokowi bersama sang ibu negara, Iriana, memborong 100 ribu botol sabun cuci piring saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Sabun cuci piring yang dibeli Jokowi itu merupakan produk dari salah satu stan yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Sabun cuci piring yang diborong Jokowi milik pengusaha lokal milik Eli Liawati. Sabunnya itu diberi label ‘Sabun Cuci Padawangi’. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut.


“Kaget saya, nggak nyangka. Alhamdulillah, senang banget. Diborong 100 ribu botol, jadi nilainya Rp 2 miliar,” kata Eli setelah dagangannya diborong Jokowi.

Sebanyak 100 ribu botol yang dipesan Jokowi itu harus sudah tersedia hingga akhir Februari nanti. Eli mengatakan uang Rp 2 miliar itu nantinya akan dia kembangkan lagi untuk usahanya itu. Saat ini, dia tidak memiliki anak buah, dia hanya mengerjakan sendiri.

“Saya baru sendiri. Baru memulai usaha dua bulan. Nanti saya punya anggota 40 orang, anggota kelompok PKH saya,” ucapnya.

Kontroversi Jokowi Beli 100 Ribu Sabun CuciFoto: Eli Liawati. (Ray Jordan/detikcom).

“Saya mau umrah, nanti bayarin orang tua juga untuk umrah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan jadi presiden lagi,” tambah Eli.

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan dana yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun cuci piring tersebut. Meski mengapresiasi langkah Jokowi, namun posisinya sebagai capres membuat sang petahana diduga membeli sabun dalam rangka kampanye.

“Mengenai aksi Pak Jokowi memborong 100 ribu botol sabun cuci di Garut perlu diapresiasi karena membantu UMKM. Kami Partai Gerindra mengapresiasi langkah pak Jokowi,” ungkap Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade lewat pesan singkat, Senin (21/1/2019).

“Tapi tentu kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran Negara atau uang pribadi pak Jokowi? Karena aksi beli ini terkesan pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” tambah jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Andre menuding Jokowi mencoba menarik simpati dengan melakukan pembelian sabun cuci piring. Ia menyoroti soal elektabilitas Jokowi di wilayah Jawa Barat.

“Kita kan tahu Pak Jokowi masih kalah di Jabar. Sehingga Pak Jokowi terus melakukan pencitraan di Jabar seperti cukur rambut di bawah pohon,” sebut Andre.

Pernyataan Andre ditepis oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, dana yang digunakan untuk membeli sabun tidak bertentangan dengan aturan. Ia juga menegaskan posisi Jokowi saat memborong sabun cuci piring bukan sebagai capres.

“Saya kira pembelian sabun tersebut pada momentum atau sifat kunjungan beliau sebagai presiden. Tentu uang yang dipakai adalah anggaran yang dibolehkan oleh UU atau peraturan. Jadi tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan aturan,” ungkap Karding, Senin (21/9).

Pihak Istana Kepresidenan belum menjelaskan dana yang digunakan oleh Jokowi untuk membeli sabun itu. Nantinya pesanan 100 ribu botol sabun cuci piring tersebut diperuntukkan bagi masyarakat.

“Itu dapat dibagi ke masyarakat dan lain-lain,” jelas Karding.
(elz/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kritik Median untuk Debat Capres: Jokowi Keras, Prabowo Kurang Data

Jakarta – Lembaga survei Median mengkritik performa capres-cawapres dalam debat perdana Pilpres 2019. Median menilai Prabowo Subianto berbicara tanpa banyak menggunakan data, sementara Jokowi terlihat lebih keras dari biasanya.

“Pertama untuk pasangan 02 (Prabowo-Sandiaga), 02 ini kalau menurut saya, dia galak sekali kalau pidato sendiri. Tapi saat bertemu Pak Jokowi, data-data itu kok nggak keluar semua, saya tidak tahu apakah karena segan, kan mungkin juga,” kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Menurut Rico, sebagai oposisi, Prabowo-Sandi harus lebih banyak menggunakan data. Ia mencontohkan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 belum bisa meyakinkan banyak orang.

“Artinya Pak Prabowo belum mampu meyakinkan orang banyak. Pesan itu belum sampai, belum diterima. Harusnya malam itu tanggal 17 dia sampaikan, ‘Pak, begini, begini, begini’. Jadi jangan data-data detail itu tidak disampaikan, harus disampaikan juga level confidentnya,” ujar Rico.
Sementara untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Rico menilai Jokowi tampil terlalu keras dan jauh dari persepsi publik selama ini. Ia dinilai menyerang pribadi Prabowo saat menyinggung posisinya sebagai ketua umum Partai Gerindra yang menyetujui majunya caleg mantan napi koruptor.

“Sementara untuk 01 (Jokowi-Ma’ruf) saya melihat 01 ini bahkan lebih ganas dari timsesnya. Jadi 01 kemarin ini relatif lebih keras, bahkan dia lebih keras dari persepsi orang. Kalau selama ini kan orang mengatakan Pak Jokowi ini ramah, humble. Tapi dalam debat itu terlihat serangan bahkan menjurus pribadi ke Pak Prabowo, bahkan dilontarkan berkali-kali di dalam forum yang seharusnya membahas situasi kebangsaan. Contoh yang diambil itu adalah contoh partai. Yang diserang ke Prabowo itu adalah tanda tangan dia sebagai Ketua Umum Gerindra,” jelasnya.

Rico menuturkan, Jokowi harus lebih menjadi dirinya sendiri. Ia menyarankan Jokowi untuk lebih rileks dan mengembalikan persepsi publik bahwa dirinya bukan orang yang keras.

“Jadi kalau menurut saya, koreksi saya adalah, harusnya Pak Jokowi bisa mengkritik dengan gayanya dia. Gayanya dia itu ya gaya simbolik seperti sambil ketawa-ketawa, atau gaya rileks, atau waktu dia kritik itu pakai sarung tinju, hal-hal yang begitu. Ketika dia melakukan itu, maka dia memperkuat persepsi orang bahwa dia itu bukan orang keras, antikritik, itu cukup besar,” tuturnya.
(azr/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pendukung Jokowi Gugat Prabowo Soal Pernyataan Selang Cuci Darah di RSCM

Jakarta – Advokat yang tergabung dalam organisasi masyarakat Harimau Jokowi mengajukan gugatan perdata terhadap Capres Prabowo Subianto, terkait pernyataan selang cuci darah di RSCM bisa dipakai lebih dari 1 orang. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 76/Pdt.G/2019/Pn.JktSel. Adapun pihak yang digugat Harimau Jokowi yakni, tergugat I Prabowo Subianto baik selaku pribadi maupun Capres, tergugat II Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, tergugat III Badan Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan turut tergugat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Hari ini Pimpinan Pusat Harimau Jokowi telah melayangkan gugatan perdatanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pembohongan publik yang dilakukan Prabowo Subianto, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Ketum Partai Gerindra dan kita juga ajukan kepada BPN Prabowo-Sandiaga,” kata Ketua Harimau Jokowi, Saiful Huda, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Pendukung Jokowi Gugat Prabowo Soal Pernyataan Selang Cuci Darah di RSCMFoto: Advokat yang tergabung dalam ormas Harimau Jokowi mengajukan gugatan perdata terhadap Capres Prabowo Subianto, terkait pernyataan selang cuci darah di RSCM (Yulida-detikcom).

Ia mengatakan Prabowo melakukan kebohongan publik mengenai pernyataannya yang menyebut selang cuci darah bisa dipakai lebih dari satu orang di RSCM bagi pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Menurut Saiful perbuatan Prabowo itu menimbulkan kecemasan publik.

“Kebohongan publiknya yang mengatakan RSCM telah melakukan pelayanan publik yang salah yang kebohongan itu terkait 1 selang yang mestinya digunakan 1 orang tapi digunakan 40 orang, (selang) alat cuci darah itu. Padahal menurut RSCM itu salah besar kami tidak melakukan itu kata pihak RSCM ya satu selang ya untuk 1 orang,” ujarnya.

Saiful mengaku sudah menemui pihak manajemen RSCM untuk menjadikannya pihak turut tergugat dalam gugatan. Oleh karenanya ia berharap pihak RSCM mau bersaksi di pengadilan terkait isu tersebut.

“Sebetulnya kami datang ke sana untuk membuat pemberitahuan kepada pihak RSCM bahwa RSCM akan kita libatkan dalam gugatan perdata ini. Tetapi itu bukan sebagai pihak tergugat melainkan turut tergugat agar RSCM sungguh sungguh memberikan kesaksian di dalam pengadilan nanti,” ujarnya.

Menurut Saiful, Prabowo melanggar Pasal 34 ayat 3 a dan b UU tentang partai politik, serta Pasal 1364 KUH Perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Menurutnya setelah 2 minggu sejak didaftarkan, penggugat baru akan mendapatkan jadwal sidang.

Sementara itu kuasa hukum Harimau Jokowi, Petrus Selestinus mengatakan akan mengajukan gugatan pidana ke Bareskrim Polri mengenai pernyataan Prabowo itu. Laporan itu akan diajukan dalam waktu dekat.

“Jadi laporan pidana ke Mabes Polri karena Prabowo sebagai calon pemimpin harusnya sikapnya seorang negarawan. Kalau negarawan itu berbicara dan bersikap ke publik harus menyampaikan hal-hal yang benar. Tapi Prabowo justru menyampaikan berita bohong yang seharusnya dia patut menduga bahwa apa yang disampaikan terhadap publik tentang 1 selang dipakai beberapa pasien cuci darah itu harusnya didukung dengan bukti. Dan tujuan dia itu tidak lain untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi sekaligus menjatuhkan reputasi RSCM,” kata Petrus.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan tentang satu selang alat cuci darah pasien di RSCM pernah dipakai oleh 40 orang. Hal itu disampaikan dalam ceramah akhir tahun yang digelar di kediamannya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/12/2018). Video itu kemudian diunggah dalam halaman Facebooknya.

Dalam ceramahnya, Prabowo membahas banyak hal, di antaranya menyebut banyak uang di negara ini mengalir ke luar sehingga tidak cukup untuk melayani bangsa Indonesia. Salah satunya masalah kesehatan. Dia mengatakan ada dokter tidak digaji hingga menjadi problem di rumah sakit.

“Saya dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal dan seharusnya hal itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dan tentunya dipakai satu orang satu kali. Saya dengar ada yang melaporkan kepada saya di RSCM hari ini dipakai 40 orang,” ujar Prabowo.
(yld/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>