Ngabalin: Narasi Pidato Prabowo Buat Kekhawatiran untuk Masyarakat  

Liputan6.com, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengomentari Pidato Kebangsaan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ngabalin menilai pidato Prabowo membuat kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia.

“Kenapa? Karena dari semua diksi dan narasi yang dipakai oleh Pak Prabowo itu membuat kekhawatiran dan kegoncangan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ngabalin di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ngabalin menegaskan, data-data yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya adalah berita bohong. Menurut dia, masyarakat tidak resah mendengar pidato Prabowo lantaran data yang disampaikan tak sesuai dengan fakta. 

“Hal yang paling mendasar yang sangat penting itu adalah berita-berita bohong, data-data yang tidak benar, data-data yang sampah yang dipakai Pak Prabowo itu membuat satu narasi cerita panjang yang hari ini Anda kan bisa lihat, masyarakat tidak memberikan tanggapan apa-apa,” jelas dia. 

Ngabalin mengaku, dirinya bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pertemuan itu membahas pernyataan Prabowo yang menyebut sejumlah BUMN bangkrut.

“Jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoaks. Sayang kalau nanti rakyat itu gelisah karena mendengarkan pidato, (pidato) terbuka lho dari seorang calon presiden yang namanya Prabowo Subianto,” ucap Ngabalin.

2 dari 3 halaman

Bantah Pakai Data

Mantan Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan, pemerintah tidak bisa melakukan perlawanan terhadap pidato Prabowo.

Kendati begitu, Ngabalin menuturkan pihaknya tengah menyusun data-data yang benar untuk mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya. 

“Saya pikir ini pernyataan resmi yang saya bisa mempertanggung jawabkan itu dan untuk atas nama pemerintah. Karena tidak mungkin kami melakukan perlawanan. Kami hanya bisa memberikan data-data yang validitasnya, akurasi bisa dipertanggung jawabkan,” tutur Ngabalin.

“Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden selama 4 tahun mulai dari infrastruktur, mulai dari impor beras, garam, dan lain-lain,” imbuh dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tes Capres Baca Quran Gagasan Dai Didukung MUI

JakartaIkatan Dai Aceh (IDA) ingin ada tes baca Alquran bagi kedua pasangan calon di Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Aspirasi tersebut mendapat dukungan dari Majelis Ulama Islam (MUI).

Undangan tes baca Alquran kepada Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga disampaikan IDA pada 29 Desember 2018 lalu. Rencananya tes membaca Alquran akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, hari ini, Selasa (15/1/2019).

Ketua IDA, Tgk Marsyuddin Ishak menyebut banyak masyarakat Aceh menagih kedua paslon soal tes baca Alquran. Menurut dia, tes baca Alquran untuk capres-cawapres sangat penting bagi masyarakat Aceh sebagai salah satu tolok ukur kepantasan menjadi pemimpin.

“Apalagi tes ini sudah didukung oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan partai pengusung masing-masing calon di Aceh,” kata Marsyuddin.
Namun karena IDA belum mendapat jawaban dari Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiga, tes baca Alquran tidak jadi digelar hari ini. Jika keduanya bersedia, pelaksanaan tes akan disesuaikan dengan jadwal kedua paslon.

“Jadwal ini masih tentatif masih kemungkinan bisa berubah. Karena kami sadar betul apa kesibukan Pak Jokowi, Kiai Ma’ruf, Pak Prabowo sama Bang Sandi. Jadi ya kita tunggu aja. Terkait waktu kalaupun memang jadi, ikut waktunya kita sesuaikan,” ujar Marsyuddin.

IDA juga telah menyambangi kantor pemenangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga. Kunjungan itu dalam rangka menagih jawaban atas undangan tes baca Alquran di bumi Serambi Mekah.

Secara lisan Tim Kampanye Nasional (TKN) menyatakan kesanggupan Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk datang. Sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan hanya akan datang jika ada kewajiban dari KPU berkaitan dengan acara itu.

Mengenai usulan tes baca Alquran, IDA mendapat dukungan dari MUI. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim saat IDA datang berkunjung.

“Kami dari Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi ide tersebut. Saya kira ini kan menjadi pemimpin bangsa. Alquran itu kami orang Islam tentu menjadi satu hal yang esensial, mendasar,” jelas Lukmanul.

Dia berharap tes baca Alquran tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi bangsa dan negara ke depan. Terutama dalam memilih pemimpin.

“Terutama untuk yang berikutnya dan juga yang sekarang. Kalau kita memang mengharapkan pemimpin itu yang beragama Islam secara esensial dia mengetahui dan bisa mempraktikkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam itu,” ujar Lukmanul.

Sementara itu, terkait permintaan rekomendasi penguji, MUI mengaku siap memfasilitasinya.

“Ya mereka tadi meminta juga dari MUI untuk jadi tim juri atau jadi tim evaluasilah ya. Evaluasilah ya, bukan juri. Karena ini bukan lomba baca Alquran. Ya kita tentu adalah orang-orang itu. Kita siap saja memfasilitasi itu,” sebut Lukmanul.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan ide tes baca Alquran bagi capres-cawapres yang dicetuskan Ikatan Dai Aceh (IDA) tidak diatur dalam UU Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU). KPU menyerahkan ke pasangan calon untuk mengikuti ajakan tes itu atau tidak.

“Sikap KPU kami mempersilakan kepada masing-masing paslon untuk merespons apakah akan mengikuti atau tidak mengikuti. KPU tidak bisa mengatur itu, kami kembalikan kepada pasangan calon masing-masing,” ungkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Capres Cawapres Pengaruhi Suara Pemilih? Ini Kata Mahfud MD

Liputan6.com, Surabaya – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi kedua calon presiden (capres) jelang debat perdana yang mengusung tema Hukum, HAM, Terorisme, dan Korupsi yang akan dilaksanakan pada Kamis 17 Januari 2019.

Menurut Mahfud, debat itu sudah dipersiapkan dengan baik oleh kedua kubu oleh sebab itu hasilnya dipastikan memuaskan. Kemudian, tinggal masyarakat yang memilih dengan aspirasi masing-masing capres.

“Masyarakat harus mencermati strategi apa yang akan dipilih oleh calon presiden untuk memberantas korupsi. Karena kalau semua capres pasti ingin memberantas korupsi, tapi kita lihat strategi dan track record masing-masing calon,” tutur Mahfud usai memaparkan Gerakan Suluh Kebangsaan di Surabaya, Selasa (15/1/2019) malam.

“Karena dari track record masing-masing capres ini akan bisa diketahui siapa yang bisa bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak, siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Perangkat politiknya mendukung atau tidak, itu bisa dihitung sendiri-sendiri,” kata Mahfud.

Saat disinggung menganai pengaruh debat bagi masyarakat, Mahfud MD menjawab bahwa debat perdana itu pasti mempengaruhi masyarakat mestipun tidak banyak. Mahfud juga menilai bahwa hampir lebih dari separuh masyarakat di Indonesia sekarang ini sudah menentukan pilihannya sendiri-sendiri.

“Saya kira debat itu nanti juga akan mempengaruhi oleh sebab itu kedua calon itu tentu sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat,” ucap Mahfud.

“Tapi masyarakat juga harus kritis, mencermati sebaik-baiknya apa yang dijanjikan di dalam debat itu, dalam memberantas korupsi dan menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan terorisme juga,” ujar Mahfud.

2 dari 3 halaman

Rapor Jokowi-Prabowo

Saat ditanya mengenai rapot masing-masing calon presiden, Mahfud menyampaikan bahwa rapornya baik semua karena menurut ukuran konstitusi keduanya sudah memenuhi syarat berarti sudah bagus semuanya. “Tinggal yang lebih bagus yang mana itu nanti dulu saja biar masyarakat yang menilai,” kata Mahfud.

Ditanya menganai kisi-kisi yang sudah diberikan kepada masing-masing calon presiden, Mahfud mengatakan itu tidak masalah. Menurutnya, kisi-kisi tersebut diberikan atau tidak diberikan itu sama saja. Karena semua calon presiden sudah menyiapkan itu semua.

“Kita kalau mau ujian saja ada kurikulumnya, ada silabusnya, misalnya belajar sistem pemerintahan Indonesia, maka kalau di semester dua akan ada silabusnya,” ujar Mahfud.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ngabalin Minta Prabowo Ungkap Mantan Presiden yang Dipantau Intelijen

Liputan6.com, Jakarta – Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pidato kebangsaan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut bahwa intelijen negara memantau sejumlah tokoh, termasuk mantan presiden.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu meminta Prabowo mengungkap siapa saja mantan presiden dan pejabat negara yang merasa dimata-matai.

“Mungkin pak Prabowo dalam perjalanan yang panjang, ketiduran dalam mobil jadi kaget bangun langsung ngomong yang tidak benar. Siapa (mantan Presiden) yang diinteli, kasih dong datanya,” kata Ngabalin di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ngabalin meminta Prabowo memberikan data adanya intelijen yang memantau pejabat negara. Ngabalin pun membantah tudingan ketua partai politik dipantau intel. Menurutnya, Jokowi menjadi sosok yang membina partai politik.

“Siapa sih yang merasa (diinteli)? Siapa mantan presiden yang merasa diinteli? Jangan buat berita bohong. Sayang dong kalau berita-berita bohong itu keluar dari mulut, cukup Andi Arief (Politisi Demoktrat) lah. Jangan calon presiden Prabowo bikin berita bohong lagi nanti,” ucapnya.

Ngabalin menegaskan bahwa saat ini pemerintahan Jokowi-JK tengah mempersiapkan pelaksaan Pemilu 2019 agar berjalan damai. Untuk itu, dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang berusaha mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena itu saya berkali-kali mengatakan bahwa siapa saja yang upaya melakukam upaya delegitimasi terhapa KPU sebagai penyelenggara pemilu yang damai, serentak dan baik dan pemerintah menjatuhkan wibawa pemerintah maka kami akan melakukan perlawanan itu,” tegas Ngabalin.

2 dari 3 halaman

Dimata-matai?

Prabowo menyinggung kerja intelijen dalam pidatonya di JCC Senayan, Senin (14/1). Dia menuding intelijen bekerja untuk mengintai orang-orang di sekelilingnya, mulai dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Rachmawati Soekarnoputri.

“Intelijen itu nginteli musuh negara, jangan inteli mantan presiden Republik Indonesia, jangan intel mantan ketua MPR, jangan inteli anak proklamator, jangan inteli mantan panglima TNI, jangan inteli ulama besar kita,” tuturnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Soal Integritas Jokowi, TKN Contohkan Usaha Gibran dan Kaesang

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily meragukan komitmen pemberantasan korupsi pasangan calon presiden 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Berbeda dengan kubu 02, pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin mencantumkan agenda pemberantasan korupsi dalam visi misi.

Visi misi itu mencakup konsisten, komprehensif, sistimatis dan tajam menyentuh episentrum perubahan dalam pemberantasan korupsi.

“Ini kontras dengan visi misi Prabowo-Sandi yang bicara tentang pemberantasan korupsi tidak memiliki rujukan dalam visi dan misinya yang diserahkan ke KPU,” ujar Ace dalam keterangan pers, Selasa (15/1/2019).

Ace menegaskan, kunci pemberantasan korupsi terlihat dari integritas dan rekam si pemimpin. Jokowi, kata dia, tak mempunyai beban kepentingan bisnis keluarga. Dia mencontohkan anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangaret yang sibuk jualan martabak dan pisang goreng.

“Sebaliknya sulit membayangkan akan tidak ada konflik kepentingan terkait bisnis keluarga Prabowo dan juga Sandi,” katanya.

2 dari 3 halaman

Janji Palsu

Menurutnya, kalau memiliki beban konflik kepentingan dan jalinan kekuatan oligarki. Seperti Prabowo dan trah Cendana di masa lalu. Karena itu Ace menuding komitmen pemberantasan korupsi Prabowo seperti memberikan janji palsu.

“Sebaliknya, kalau rekam jejaknya meragukan dengan sarat beban konflik kepentingan, memiliki jalinan dengan kekuatan oligarki masa lalu dan dikelilingi para pemburu rente, maka itu sama saja menawarkan janji palsu,” kata Ace.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

6 Penampilan Tak Neko-Neko Istri Sandiaga Uno Saat Mendukung Suami

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden Indonesia nomor urut 02, Sandiaga Uno menerima banyak dukungan di masa kampanye saat ini. Tidak terkecuali dari sang istri, Nur Asia, yang terlihat kerap menemani sang suami di berbagai kesempatan.

Sandiaga Uno dan Nur Asia mengikat janji suci pernikahan pada 1996 silam. Mengarungi bahtera rumah tangga lebih dari dua dekade, keduanya dikarunia tiga buah hati yakni Anneesha Atheera Uno, Amyra Atheefa Uno, dan Sulaiman Saladdin Uno.

Tak hanya Sandiaga Uno, sosok Nur Asia pun tidak jarang menjadi sorotan publik. Ia setia menemani sang suami untuk menghadiri ragam kegiatan baik dan dibagikan melalui akun Instagram pribadi, @nurasiauno.

Menarik pula melihat penampilan Nur Asia yang kerap memadukan outfit berwarna senada. Sebut saja sebuah potret yang mengabadikan kebersamaan Nur Asia dan sang suami.

Ia mengenakan sweater abu-abu dan hijab berwarna senada. Penampilan Nur Asia turut didukung dengan sling bag, jam tangan hitam, serta kalung bernuansa gold. Selain itu, seperti apa gaya istri Sandiaga Uno ini? Simak rangkumannya berikut ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 6 halaman

Kemeja Stripes Biru

Nur Asia tampil cantik dalam balutan kemeja bermotif stripes berwarna biru muda bersama pin Burung Garuda merah di dada kanan. Hijabnya pun berwarna senada yang dibarengi dengan celana panjang khaki dan kacamata frame hitam dan tali kacamata gold.

Potret ini diunggah Nur Asia di akun Instagram pribadi pada 13 Januari 2019 lalu. Kala itu, ia menghadiri bakti sosial USG gratis dan khitanan di Bekasi Barat.

3 dari 6 halaman

Batik Mega Mendung

Nur Asia juga trelihat kerap mengenakan batik. Salah satunya ketika hari Batik Nasional, ia tampil cantik dalam balutan batik bermotif Mega Mendung dengan dasar yang didominasi biru muda dan coklat muda. Hijab Nur Asia pun berwarna coklat muda.

Ia menambahkan kalung sebagai aksesori. Melalui kolom komentar, Nur Asia menyampaikan kekagumannya pada batik Megan Mendung.

Kalau motif batik kesukaan saya adalah motif Mega Mendung dari Cirebon. Kalau motif batik kesukaan kalian apa?” tulis Nur Asia pada 2 Oktober 2018 lalu.

4 dari 6 halaman

Kebaya Putih

Nur Asia kali ini mengenakan kebaya Betawi berwarna putih dengan beberapa detail cantik di beberapa bagian termasuk pergelangan tangan. Ia pun memilih hijab berwarna muda dengan menyematkan bros di bagian tengah.

Kala itu, Nur Asia diundang dalam diskusi di sebuah talk show yang membahas budaya Betawi dalam acara Kartini menginspirasi perempuan Jakarta zaman now.

5 dari 6 halaman

Dalam Balutan Hijau Muda

Pada sebuah acara pada Maret 2018 lalu, Nur Asia tampak mengenakan kebaya yang didominasi hijau muda. Kebaya ini dihiasi oleh banyak detail cantik dan dipadukan dengan hijab berwarna oranye dan kain coklat tua beragam motif.

6 dari 6 halaman

Tampil Kasual

Selain menghadiri berbagai acara formal, Nur Asia juga tampil kasual ketika menemani Sandiaga Uno. Salah satunya ketika ia mengenakan kemeja bermotif stripes dengan hijab abu-abu dan memakai celana jeans.

Marak Berita Hoaks untuk Pecah Belah, Mahfud MD Dirikan Gerakan Suluh Kebangsaan

Liputan6.com, Surabaya – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersama sejumlah tokoh yaitu Alissa Wahid, Beny Susetyo dan Budi Kuncoro mendirikan Gerakan Suluh Kebangsaan.

Gagasan pendirian Gerakan Suluh Kebangsaan ini pun mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh yaitu Buya Syafii Maarif, KH Mustofa Bisri, Habib Luthfi, Shinta Nuriyah Wahid, Sri Sultan HB X, Franz Magnis Suseno, Garin Nugroho hingga tokoh muda seperti Innayah Wahid, Ari Kriting dan Savic Ali.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menuturkan, lahirnya gerakan tersebut karena adanya keprihatinan dalam memandang kondisi Indonesia belakangan ini. Menurut Mahfud belakangan ini banyak berita hoaks dan upaya pemecah belah bangsa yang terjadi.

“Polarisasi semakin tajam. Celakanya lagi ini disemarakkan dengan berita hoaks. Berita bohong yang dikapitalisasi sedemikian rupa. Berita hoaks juga diorganisir tampaknya,” tutur Mahfud di Surabaya, Selasa (15/1/2019) malam.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa Gerakan Suluh Kebangsaan ini berusaha untuk menyebarkan optimisme di Indonesia. Selain itu Mahfud juga menyebut jika gerakan yang dipimpinnya ini berusaha menyebarkan keberagaman di Indonesia.

Anggota Dewan Penasihat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengungkapkan, bahwa keberagaman adalah sebuah kekuatan bangsa Indonesia. Mahfud menegaskan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia tidak untuk dipertentangkan.

“Perbedaan harus dirawat. Tidak usah dipertentangkan. Kalau dirawat keberbedaan itu menjadi padu dan saling menguatkan,” ucap Guru Besar UII ini.

2 dari 3 halaman

Fenomena Nurhadi Aldo

Saat ditanya mengenai fenomena munculnya Calon Presiden (Capres) nomor urut 10, Nurhadi Aldo, sang kreator yang menginginkan adanya kertas kosong pada kontestasi Pilpres, Mahfud menjawab bahwa secara konstitusional itu pasti tidak bisa dan itu hanya guyonan-guyonan saja.

“Tapi saya baca juga di media, karena itu ditafsirkan untuk mengajak orang golput, maka itu tidak boleh. Dan sang kreator sudah meminta maaf,” ujar Mahfud.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

HEADLINE: Shutdown Terlama dalam Sejarah AS, Ego Donald Trump Semata?

Liputan6.com, Washington, DC – Meja prasmanan disiapkan di Gedung Putih, aneka makanan ditata di atas nampan perak mewah, lilin-lilin panjang pun dinyalakan. Senin petang, 14 Januari 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap menjamu tim Clemson University yang baru saja memenangkan ajang College Football Playoff National Championship.

Menurut Trump, makan malam saat itu bertema ‘Great American Food’.

Menunya terdiri atas 300 burger yang dipesan dari McDonald’s, Wendy’s dan Burger King’s; sejumlah piza; dan kentang goreng yang ‘naik kelas’ setelah ditempatkan di gelas-gelas kertas yang menyandang cap kepresidenan AS. Mangkuk-mangkuk perak mengkilat, yang berisi berbagai macam saus, diletakkan di tengah.

Satu-satunya makanan sehat yang ada di atas meja adalah salad sayuran, yang masih dikemas dalam wadah-wadah plastik transparan. 

Donald Trump menjamu tim Clemson Tigers dengan makanan cepat saji (AP Photo/Susan Walsh)

“Karena shutdown…kami keluar dan memesan makanan cepat saji ala Amerika. Aku yang bayar,” kata Donald Trump pada sejumlah reporter di State Dining Room, seperti dikutip dari BBC News, Selasa (15/1/2018).

“Ada piza, 300 hamburger, dan banyak kentang goreng, makanan favorit kita,” tambah sang miliarder nyentrik. Menurutnya, itu pilihan yang lebih baik ketimbang opsi lain, menghidangkan salad racikan ibu negara Melania Trump. 

Saat ditanya, apa makanan cepat saji favoritnya, Trump mengaku suka semuanya. Itu pilihan menu yang ‘patriotris’ — versi dia tentu saja.

“Selama buatan Amerika, saya suka. Ini semua adalah produk Amerika,” kata Trump.

Presiden AS Donald Trump menghidangkan makanan cepat saji di Gedung Putih , sebagai dampak dari penutupan sementara pemerintahan negeri itu (AP/Susan Walsh)

Belum jelas berapa duit yang dikeluarkan Trump untuk membayar orderan makanan cepat saji itu.

Ia mengaku tak ingin membatalkan acara makan malam hanya karena shutdown yang membuat para staf Gedung Putih dirumahkan atau dipaksa cuti.

Meski dengan menu seadanya, makan malam berjalan lancar. Satu per satu anggota tim Clemson Tigers yang berjas necis bergiliran mengambil hidangan. Menumpuk kotak karton berisi burger dan makanan lain di atas piring porselen putih.

Sejumlah warganet mengomentari reaksi para atlet saat melihat ke arah meja prasmanan. Ada yang memasang wajah lempeng, tersenyum, nyengir. Ekspresi wajah Matt Bockhorst, pemain bertahan, saat menumpuk dua Big Macs di piringnya pun memancing tanda tanya.

Matt Bockhorst kemudian merespons tanda tanya itu lewat akun Twitternya.

Sejumlah warganet juga membandingkan menu yang dihidangkan Donald Trump dengan pendahulunya.

“Presiden kita, @realDonaldTrump, yang paling luar biasa. Ia menyajikan McDonald’s dan Wendy’s untuk tim sepak bola Clemson. Sementara Obama pasti menyajikan salmon kukus dan asparagus untuk mereka!,” tulis pengguna Twitter, @RickySunnyvale1.

Para atlet yang berkunjung biasanya ditawari makan dari dapur Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengatakan penutupan pemerintahan atau shutdown memaksa menu baru disajikan.

“Karena kubu Demokrat menolak untuk bernegosiasi tentang keamanan perbatasan, banyak staf di Gedung Putih cuti, sehingga presiden secara pribadi mengeluarkan uang untuk hidangan beberapa makanan cepat saji favorit semua orang,” kata dia seperti dikutip dari New York Times

Yang pasti, dampak kebijakan Donald Trump tak hanya berhenti hingga junk food yang ditata mewah untuk menjamu para tamu negara.

Tak hanya staf rumah tangga Gedung Putih, sekitar 800 ribu pekerja sektor publik terdampak shutdown. Mereka diminta cuti. Opsi lain, kerja tanpa dibayar.

Penutupan pemerintahan AS pernah terjadi pada masa lalu. Namun tak pernah sepanjang ini. Shutdown bermula pada 22 Desember 2018 dan telah berlangsung setidaknya selama 25 hari.

Shutdown kedua dalam pemerintahan Donald Trump — pertama terjadi Januari 2018 lalu — adalah yang terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat.

Shutdown dipicu penolakan Donald Trump untuk menyetujui anggaran federal, kecuali jika menyertakan dana pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Namun, House of Representatives (lower-chamber Kongres AS) yang dikuasai kubu Demokrat ogah meloloskan dana US$ 5,7 miliar yang diajukan pemerintah untuk membangun tembok perbatasan. 

Sekitar seperempat bagian pemerintah federal terus tutup. Entah sampai kapan. Sementara, sejumlah karyawan sektor penting seperti petugas lalu lintas udara dan agen Secret Service tetap bekerja tanpa menerima gaji hingga skema anggaran pengeluaran disepakati.

Saat menghadiri konvensi American Farm Bureau Federation di New Orleans, Senin 14 Januari 2019, Donald Trump berkoar akan memperjuangkan tembok perbatasan yang dijanjikannya sepanjang kampanye Pilpres AS.

“Jika alasannya untuk menjaga keamanan orang-orang Amerika, aku tidak akan pernah mundur,” kata dia di hadapan para petani yang juga ikut terpukul akibat shutdown. Mereka tak bisa mengakses informasi yang penting bagi pertanian, pinjaman dibekukan, pun dengan dana talangan yang dijanjikan. 

Presiden AS, Donald Trump berbincang saat melakukan perjalanan untuk melihat prototipe tembok perbatasan AS dan Meksiko di San Diego, Selasa (13/3). Tembok ini adalah perwujudan dari janji Trump pada kampanye presiden 2016 lalu. (AP/Evan Vucci)

Kebijakan anti-imigran Donald Trump juga membuat sektor pertanian kekurangan tenaga kerja. Yang mengejutkan, dalam pidatonya Trump berjanji akan membuat aturan yang lebih mudah bagi para imigran untuk datang ke AS. Untuk dipekerjakan di ladang. “Anda butuh orang-orang itu,” kata dia.

Sementara itu, di luar lokasi konvensi, ratusan demonstran menggelar aksi. Membawa poster berisi tuntutan dan patung Donald Trump berwarna emas, mereka berseru, “Lock him up” — Penjarakan dia. 


Saksikan video terkait Donald Trump berikut ini:

2 dari 3 halaman

Dampak Mengerikan

Tak ada yang tahu kapan penutupan pemerintah AS atau shutdown bakal berakhir. 

Donald Trump sejauh ini menolak saran untuk membuka kembali pemerintahan, selama setidaknya beberapa pekan, sementara negosiasi terus dilanjutkan dengan kubu Demokrat terkait pembangunan tembok perbatasan yang konon tak bisa ditembus.

Taipan properti itu juga menepis solusi penetapan kondisi darurat nasional untuk ‘potong kompas’, tetap membangun tembok perbatasan dengan dana darurat, tanpa persetujuan Kongres.

“Aku tak akan menetapkan kondisi darurat,” kata Trump pada Senin 14 Januari 2019 seperti dikutip dari situs woodtv.com. “Itu terlalu mudah, kita tidak harus melakukannya.”

Jajak pendapat yang dilakukan Washington Post-ABC News yang dipublikasikan pada 13 Januari 2019 menunjukkan, 54 persen warga AS menolak pembangunan tembok perbatasan, sementara 42 persen mendukungnya.

Sementara, 87 persen kubu Republik mendukung pembangunan tembok tersebut, sementara di kubu Demokrat, 84 persen menolaknya.

Dan, Donald Trump bersikukuh tak akan mundur. Di sisi lain kubu Demokrat bergeming. Deadlock. Buntu. Seminggu terakhir berlalu tanpa negosiasi apapun. 

Dampak shutdown pun kian menyulitkan warga AS. Sektor penerbangan kena dampaknya. 

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, salah satu bandara tersibuk di AS, mengingatkan calon penumpang untuk menyediakan waktu tiga jam untuk pemeriksaan keamanan.

Penyebabnya, kebanyakan staf badan keamanan transportasi AS atau Transportation Security Administration, yang harus bekerja tanpa dibayar selama shutdown, memilih tak datang ke tempat kerja.

Seperti dikutip dari Business Insider, karena antrean yang panjang, banyak penumpang ketinggalan pesawat.

Sementara itu, kekacauan terjadi di penjara federal dengan keamanan tingkat tinggi di Manhattan, negara bagian New York.

Sejumlah tahanan mogok makan sejak Senin 14 Januari 2019, setelah jadwal kunjungan keluarga dibatalkan pekan lalu dengan alasan kekurangan staf. Penjara dengan nama resmi Metropolitan Correctional Center (MCC) adalah salah satu pusat penahanan terpenting dalam sistem penjara federal AS, yang menampung sekitar 800 tahanan, demikian dikutip dari New York Times pada Selasa (15/1/2019).

Sejumlah tahanan teroris, penjahat kerah putih, dan bahkan raja narkoba asal Meksiko, El Chapo pernah jadi penghuninya.

Di sisi lain, keluarga sipir penjara pun merana akibat shutdown. “Aku harus mencemaskan bahan bakar mobil, resep obat yang harus ditebus,” kata Carol Hall, seperti dikutip dari situs wctv.tv. “Aku juga harus mengkhawatirkan pasta gigi, tisu toilet, makanan, barang-barang kebutuhan harian.”

Hall mengaku, alasan ia berbagi kisah adalah agar orang-orang memahami bahwa shutdown tak hanya memengaruhi para pegawai federal, tapi juga keluarga mereka.

Warga sipil pun ikut kena getahnya. Terutama mereka yang tak mampu secara finansial. Misalnya, penutupan pemerintahan membuat 38 juta warga Amerika tak bisa mendapatkan kupon makan.

Sektor bisnis ikut terpukul. CEO Delta Air Lines, Ed Bastian mengaku, shutdown akan mengurangi pendapatan maskapainya sekitar US$ 25 juta bulan ini.

Sejumlah pemangku kepentingan di AS, yang ada di Washington DC hingga Wall Street membayangkan skenario mengerikan jika penutupan sebagian pemerintah AS — yang sudah memecahkan rekor terlama sepanjang sejarah — akan berlangsung hingga musim semi atau bahkan lebih lama lagi.

Di luar dampak langsungnya terhadap bisnis, para ekonom mengatakan, shutdown mengancam mengguncang kepercayaan konsumen dan mengurangi penjualan ritel, terutama karena pekerja dan kontraktor federal yang tidak dibayar berhenti mengeluarkan uang untuk kendaraan, rumah, hingga hiburan. Banyak sektor usaha bakal terpukul.

Hambat Penegakan Hukum

Petugas imigrasi AS melakukan razia imigan gelap ke 100 toko 7-Eleven (AP)

Shutdown yang telah berlangsung selama 25 hari terbukti menghambat upaya penegakan hukum di seluruh pemerintah federal. Juga menghentikan inspeksi pembangkit listrik dan sumur minyak, memperlambat penyelidikan kasus penipuan keuangan dan audit pajak, menghambat investigasi kecelakaan pesawat dan bahkan menunda penyelidikan dalam kasus privasi Facebook.

Seperti dikutip dari Politico, pelatihan bagi para jaksa yang menangani kasus pornografi anak dan penjualan narkoba online terpaksa dihentikan.

Departemen Kehakiman juga merumahkan sebagian besar hakim administratifnya, yang bertugas menegakkan hukum imigrasi. Dan, Komisi Komunikasi Federal tidak bisa menanggapi keluhan konsumen, misalnya tentang robocall.

Para penegak hukum yang seharusnya menyelidiki kasus polusi, bahaya keselamatan, dan ancaman lainnya duduk di rumah alih-alih menangani kasus yang mengancam orang banyak.

Aksi Simpati

Di sisi lain, shutdown memicu aksi solidaritas. Sebuah kelompok bantuan bencana yang didirikan oleh koki selebritas José Andrés menyatakan akan menawarkan makanan gratis kepada para pegawai pemerintah di Washington DC.

Sebelumnya, petugas pengawas aviasi dan lalu lintas udara (air-traffic controller) di Kanada mengirim ratusan boks piza ke rekan mereka di Amerika Serikat (AS), yang tetap bekerja di tengah kondisi penutupan sementara pemerintah federal. 

Lebih dari 70 anggota Kongres Amerika Serikat juga menolak menerima gaji atau menyumbangkannya ke badan amal untuk membantu pekerja federal yang tidak menerima gaji.

Sembilan dari 15 kementerian tingkat kabinet tidak mendapat pendanaan selama government shutdown, mengakibatkan pegawainya tidak menerima upah.

Tetapi, gerakan amal (dan secara politis cerdas) itu tampaknya belum menyebar ke pejabat Gedung Putih atau anggota kabinet Trump.

Situs Quartz menghubungi lembaga kementerian dan badan di kabinet Trump, serta kantor wakil presiden dan kantor pers Gedung Putih dalam beberapa hari terakhir, untuk menanyakan apakah pejabat Trump, wakil presiden atau presiden sendiri membuat sumbangan amal selama shutdown.

Sejauh ini, tidak ada satu pun dari total 20 lembaga yang dihubungi oleh Quartz mengikuti jejak langkah anggota Kongres AS yang menyumbangkan gajinya.

Anggota kabinet pemerintahan Presiden Donald Trump adalah salah satu yang terkaya dalam sejarah Amerika Serikat. Mulai dari Menteri Keuangan Steven Mnuchin yang punya usaha produksi film di Hollywood; Menteri Pendidikan Betsy DeVos yang adalah miliarder (dalam dolar AS); hingga penasihat kepresidenan Ivanka Trump dan Jared Kushner, anak dan menantu Trump yang masing-masing mengelola bisnis sendiri.

Kabinet Trump punya sejarah memberikan gaji mereka untuk kepentingan donasi, dengan DeVos pernah mendonasikannya ke sebuah penggalangan amal dan sang presiden sendiri berjanji untuk memberikan seluruh upahnya senilai US$ 400.000 per tahun (Rp 5,6 miliar) ke badan amal.

Tapi, kantor pers Gedung Putih tidak segera menanggapi pertanyaan tentang sumbangan lebih lanjut yang mungkin Trump atau DeVos berikan kepada pekerja federal selama government shutdown.

Wakil Presiden Mike Pence menghasilkan US$ 230.700 per tahun. Dan kantornya juga tidak merespons selama beberapa hari tentang apakah dia menolak menerima gaji atau menyumbangkan gaji ke badan amal selama shutdown.

3 dari 3 halaman

Ego Donald Trump?

Donald Trump sedang bertaruh. Di satu sisi, ia sedang berupaya memenuhi janji kampanyenya untuk membangun tembok perbatasan yang tak bisa ditembus. Di sisi lain, ia akan kena dampaknya. 

Ketika shutdown justru bikin masalah dan bikin banyak orang susah, ia pun dipersalahkan. 

Washington Post-ABC News menggelar jajak pendapat terhadap 788 responden warga AS yang dilakukan pada 8 – 11 Januari 2019, dengan margin of error 4,5 persen.

Survei itu mengawali jajak dengan mengajukan pertanyan inti: “Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas situasi ini?”

Hasilnya, 53 persen orang AS mengatakan kepada jajak pendapat bahwa mereka menyalahkan Presiden Trump dan fraksi Partai Republik di Kongres AS, demikian seperti dikutip dari USA Today, Senin (14/1/2019).

Level penerimaan bersih (net approval rating) Donald Trump pun melorot dari  -10 poin menjadi -14 poin, demikian dikutip dari CNN pada Selasa 15 Januari 2015.

Apakah Donald Trump layak dipersalahkan?

Mengomentari penutupan pemerintahan di AS, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa “drama” di Negeri Paman Sam tersebut tak lain dan tak bukan disebabkan oleh ‘ego’ Presiden Donald Trump.

“Egonya besar sekali kelihatan sejak awal ia berkuasa,” jelas Rezasyah.”Saya melihat ini seperti menonton episode The Apprentice, dengan Trump mengambil keputusan dengan cepat dan keras namun tak melihat dampak buruknya bagi dalam negeri sendiri.”

(Government shutdown) ini sudah mendapat banyak keluhan dari aparatur di dalam negeri dan kedutaan besar AS di luar negeri. Meski layanan visa buka, pegawai kedutaan yang notabenenya karyawan Kementerian Luar Negeri AS ikut terdampak shutwdown karena lembaga pusat mereka kena. Ini mempersulit hal-hal seperti keimigrasian, antrean panjang, aturan jam kerja semakin tidak menentu.”

Menurut dia, sudah terlalu banyak keruwetan yang dibuat oleh Trump lewat shutdown. “Dan Donald Trump, memasuki shutdown hari ke-25 tidak menunjukkan akan mengalah. Sikap ia yang seperti ini menunjukkan bahwa dirinya bukan negarawan, tapi politikus yang terbiasa menang-kalah atas usulannya,” jelas Rezasyah.

Trump telah berulang kali berjanji untuk menolak negosiasi rancangan undang-undang yang awalnya didukung oleh kedua belah pihak untuk membuka kembali pemerintah, tanpa dana untuk temboknya, The Guardian melaporkan.

House of Representatives fraksi Partai Demokrat berencana untuk memperkenalkan paket RUU untuk membuka kembali pemerintah.

Fox News melaporkan, sudah ada pertemuan di Gedung Putih pada Rabu 2 Januari 2019 lalu antara Trump dan dua pemimpin teratas dari setiap partai dari masing-masing kamar (House of Representative dan Senat) untuk membahas negosiasi paket RUU itu dan kebuntuan terkait government shutdown.

Rencana anggota DPR fraksi Demokrat mencakup satu RUU untuk mendanai Kementerian Keamanan Dalam Negeri sesuai anggaran normal hingga 8 Februari –dengan sekitar US$ 1,3 miliar dialokasikan untuk keamanan perbatasan. Tapi, paket itu belum termasuk uang senilai US$ 5 miliar untuk membangun tembok yang diinginkan presiden di perbatasan AS-Meksiko.

Juru bicara pemimpin fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell telah menjelaskan bahwa Senat tidak akan menyetujui RUU itu jika Presiden Donald Trump tidak mendukungnya. Namun, McConnell sendiri masih bungkam terhadap situasi shutdown –atau dinilai berlindung untuk menghindari sorotan yang selama ini menyasar kepada sang Presiden.

“Trump tidak berpikir tentang sustainibility atau keberhasilannya bertahan dalam memerintah. Perspektifnya winner takes all. Kalau aku kalah, semua harus kalah,” kata Rezasyah.

“Jika ia terus melanjutkan sikapnya yang seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap Trump bisa semakin menyusut,” lanjut dosen Universitas Padjajaran itu.

Sementara itu, Presiden Donald Trump juga telah memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain agar temboknya tetap dibangun, yakni “dengan Meksiko yang membayarnya.”

Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengejar paket kesepakatan perdagangan baru dengan Meksiko, sebagai cara tidak langsung agar Negeri Aztec membiayai pembangunan tembok di perbatasan –suatu opsi yang memungkinkan menurut analis, terlepas apakah Mexico City akan menyetujuinya atau tidak.

“Trump juga memaksakan agar tembok itu turut dibayar oleh Meksiko … tapi itu adalah sebuah penghinaan terhadap Meksiko. Keputusan seperti ini bukan sesuatu hal yang dilakukan secara sepihak seperti Trump saat ini, namun, lebih melalui sharing. Tapi Trump tidak melakukan hal itu,” jelas Teuku Rezasyah.

“Dan beberapa lembaga pemerintahan AS memandang ada yang tidak konstitusional dari pembangunan tembok itu di perbatasan, dan oleh karenanya Partai Demokrat mungkin menolak menyetujui pembiayaan.

“Kemudian Trump terus memaksakan hal tersebut menunjukkan egonya yang semakin besar.

“Kita tinggal tunggu saja siapa yang akan menggerakkannya atau menginisiatifkan impeachment ini, apakah Kongres atau penegak hukum lewat penyelidikan soal Rusia.”

Namun, Rezasyah menampik jika shutdown ini akan menjadi instabilitas besar bagi sistem demokrasi di AS.

“Mereka sudah berdemokrasi sejak lama, sudah stabil dan matang. Sekarang, hanya jangan sampai Trump mencegah agar kepemimpinannya justru goyah akibat egonya sendiri seperti shutdown atau mendadak terjadi masalah lain yang tak terduga selama penutupan pemerintahan.”

Namun, jika shutdown terus terjadi, menurut Teuku Rezasyah, approval rating Trump mungkin akan turun. Dan, dengan semakin dekatnya Pilpres AS 2020, Trump mungkin tidak akan dipilih kembali oleh internal Republik untuk mewakili mereka dalam pencalonan presiden AS periode 2020 – 2024.

“Partai Republik juga terlihat agak pasif dalam shutdown ini ya. Dengan penutupan yang terus berlarut, mungkin akan ada kemungkinan bahwa Republik akan mengharapkan Trump mengendurkan egonya.”

The Guardian, pada 13 Januari 2019 melaporkan bahwa beberapa anggota Partai Republik yang berhaluan moderat tampaknya mulai goyah dengan shutdown yang berlarut-larut –sesuatu hal yang kemudian ditanggapi sinis oleh politisi Partai Demokrat di Senat AS.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Senator AS fraksi Partai Demokrat dari Negara Bagian Connecticut, Chris Murphy mengatakan “ini sudah menjadi penutupan paling bodoh yang pernah ada”.

“Satu-satunya alasan shutdown adalah karena Presiden Trump menginginkannya seperti itu,” katanya. 

Sementara itu, menurut S&P Global Ratings, shutdown telah membebani ekonomi AS senilai US$ 3,6 miliar. Dan jika shutdown terus berlangsung untuk dua pekan lagi, nominal itu akan melampaui total anggaran yang diajukan Trump untuk membangun temboknya di perbatasan yakni sebesar US$ 5 miliar.


Hasil yang Dipetik dari Pilpres AS

Donald Trump berpidato di hadapan para pendukungnya di New York Hilton Midtown, New York, AS (9/11). Trump langsung menyampaikan pidato kemenangannya setelah meraih kemenangan di electoral vote pada Pilpres AS. (PHOTO / Timothy A. CLARY)

Sementara itu, pengamat Amerika Serikat dari Universitas Indonesia Suzie Sudarman mengatakan bahwa shutdown yang terjadi di AS saat ini merupakan “hasil yang dipetik dari Pilpres AS 2016”.

“Ini adalah contoh di mana ideologi AS diwujudkan, mereka yang memilih Trump maka mereka pula-lah yang merasakan kebijakannya yang in-sensitif kepada warganya sendiri,” nilai Suzie menggarisbawahi shutdown yang menyebabkan 800.000 pegawai federal AS tidak digaji atau terpaksa dirumahkan.

“Trump adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Sulit diprediksi ke depannya akan seperti apa melihat rekam jejaknya selama ini. Tapi egonya yang besar mungkin akan membuatnya terus melanjutkan shutdown dengan mengabaikan para pekerja federal yang mungkin tidak menerima gaji.”

Menurut Suzie, ini adalah kali pertama di mana selama shutdown, baik pemerintah eksekutif dan legislatif tidak bernegosiasi secara signifikan untuk menyelesaikan penutupan pemerintahan.

“Pada shutdown era Obama, baik Gedung Putih dan Kongres saling bertemu untuk menemukan jalan tengah agar mencapai kompromi,” jelas Suzie, mereferensi penutupan pada 1-17 Oktober 2013 disebabkan ketika House of Representatives (lower-chamber Kongres) dari fraksi Partai Republik menawarkan resolusi berkelanjutan yang bertujuan menunda atau menggunduli Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang dikenal sebagai Obamacare.

“Tapi pada era Trump, negosiasi dan kompromi seperti itu tidak ada, dengan masing-masing kukuh dengan keinginannya. Terutama Donald Trump dengan pembangunan temboknya.”

Mengapa Ma’ruf Amin Tak Hadiri Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol?

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin tak hadir dalam pertemuan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan partai koalisi di Restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). Kendati, formasi para ketua umum lengkap sembilan orang dengan para sekjennya.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir menjelaskan, nantinya ada kesempatan berbeda pertemuan dengan sang cawapres.

“Kebetulan hari ini tempatnya cuma terbatas cuma ada 20 tempat duduk. Makanya tadi yang hadir ketua partai dan sekjen-sekjen,” kata Erick usai pertemuan.

Erick pun mengatakan pertemuan para pimpinan partai tak berhenti di sini saja. Dia mengisyaratkan akan ada pertemuan kedua dan seterusnya.

“Ini setiap sebulan sekali pasti ada pertemuan. Kalau dengan sekjen cukup sering saya rasa hal yang positif ya,” katanya.

Diketahui, Sekretaris Kabinet dan Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung mengkordinasikan pertemuan ini. Sembilan ketua umum lengkap hadir.

Yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Para Sekjen partai juga menemani santap malam ini.

2 dari 3 halaman

Bahas Debat

Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan pertemuan itu membahas persiapan debat. “Persiapan debat pertama juga dibahas,” jelas Rommy.

Sementara, Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menyebut pertemuan itu penuh canda tawa.

“Dalam santap malam juga penuh tawa canda. Pak Jokowi juga sangat menikmati santap malam bersama para ketum parpol,” kata Rofiq saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Rofiq mengungkap menu jamuan yang disajikan. Jokowi bersama para ketua umum santap sajian khas Nusantara.

“Menu Nusantara menjadi sajian. Tempe mendoan, ayam goreng, cumi bakar dan kopi khas Indonesia,” imbuhnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: