Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Ribuan Caleg Rahasiakan Data Pribadi, Ada Sanksinya?

Liputan6.com, Jakarta – Daftar caleg kembali jadi sorotan. Bukan lagi soal 49 nama caleg eks koruptor yang dirilis belum lama ini. Tapi, tentang data pribadi yang mereka rahasiakan untuk publik.

KPU menyatakan, 2.049 dari 8.037 caleg yang bertarung di pemilu 2019 tidak mau mengisi dan membuka data pribadi secara lengkap.

Data tersebut di antaranya tentang jenis kelamin, usia, riwayat pekerjaan, status khusus (mantan napi/bukan mantan napi), motivasi, dan target saat terpilih menjadi anggota legislatif.

Semangat keterbukaan informasi pun tereduksi. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, caleg yang tidak mengisi data pribadi lengkap telah mencederai semangat mewujudkan pemilu yang transparan.

“Ketidaktersediaan informasi mengenai caleg akan membuat pemilih kesulitan mengenali profil, memantau rekam jejak, dan mengetahui program masing-masing caleg. Ini akan berujung pada kesulitan memilih pada hari pemungutan suara nanti,” ujar Titi kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019). 

Padahal, kata Titi, UU 7/2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik. Pasal 14 huruf C UU Pemilu menyebutkan, KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Salah satu informasi yang perlu dibuka adalah profil caleg.

Melalui PKPU 31/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, informasi caleg diakomodasi melalui formulir model BB.2: Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Di formulir tersebut, terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan publik seperti jenis kelamin, usia, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana), serta motivasi (latar belakang maju caleg) dan target atau sasaran (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika terpilih).

“Informasi yang tertera pada formulir model BB.2 penting dibuka agar pemilih bisa mendasarkan pilihannya pada integritas, kualitas, rekam jejak dan komitmen yang bisa dilacak dari profil caleg tersebut,” ujarnya.

Infografis Ribuan Caleg Sembunyikan Data Pribadi. (Liputan6.com/Triyasni)

Sebagai contoh, status khusus apakah caleg terpidana, mantan terpidana, atau bukan mantan terpidana dengan mudah bisa dilacak pemilih jika caleg benar-benar serius mengisi satu kolom dari sekian banyak kolom isian yang tertera pada formulir model BB.2 dan membukanya ke publik.

“Jika pada batas waktu tertentu caleg masih enggan membuka profilnya ke publik, KPU perlu mengumumkan nama-nama tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Perludem dari sistem informasi KPU infopemilu.kpu.go.id, per 6 Februari 2019, masih ada 2.043 dari 7.992 (25.56 persen) caleg yang enggan membuka data diri. Jika direkapitulasi berdasarkan jenis kelamin, 1.162 dari 4.790 (24.26 persen) caleg laki-laki enggan membuka data diri serta 881 dari 3.203 (27.51 persen) caleg perempuan menolak membuka data diri.

Jika direkapitulasi berdasarkan partai, kata Titi, Demokrat, Hanura, PKPI, Partai Garuda, dan Nasdem adalah lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg tertinggi. Sementara lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg terendah yaitu Golkar, Berkarya, PPP, PAN, Perindo.

Terpisah, pengamat politik Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Dahlia Umar meminta KPU jadi pelayan rakyat, bukan caleg atau parpol. KPU harus memegang prinsip persamaan hak. Jika mantan napi koruptor tetap mempunyai hak untuk menjadi caleg selama yang bersangkutan sudah menjalankan hukuman. Itu juga harus diimbangi dengan hak pemilih mengetahui rekam jejak calon sebelum memutuskan memilih .

“Ini hanya bisa dilakukan bila KPU berani mewajibkan seluruh caleg mengumumkan profil dan rekam jejaknya sebagai bentuk keadilan dan pertanggung jawaban sebagai calon pemimpin,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Menurut Dahlia, pemilu adalah ajang pemilihan calon pemimpin yang mewakili rakyat nantinya. Karena itu yang harus dikedepankan adalah kebutuhan pemilih akan informasi yang detail tentang rekam jejak, capaian, prestasi calon.

“Dengan begitu pemilih dapat mengambil keputusan dengan bijak pada 17 April nanti,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 3 halaman

Terbentur UU Lain

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri punya alasan mengapa pihaknya tidak mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya. Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan, caleg berhak tidak membuka identitas pribadinya.

“Caleg memiliki privasi untuk memilih tidak mengisi data diri. Mereka dijamin UU untuk tidak di-publish,” kata Ilham, Jumat (8/2/2019).

Ilham menyatakan, tidak ada peraturan KPU yang melarang caleg merahasiakan data pribadinya. Selain itu, KPU juga terikat dengan undang-undang lain, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik

“Coba lihat Pasal 17 itu informasi pribadi termasuk hal yang dikecualikan. KPU kan melihat UU lain, ketika pemilu kan bukan hanya soal pemilu saja, ada juga privasi yang enggak boleh,” katanya.

KPU, kata dia, hanya bisa mendorong caleg membuka diri dan meminta koordinasi dengan parpol pengusungnya.

“Biar masyarakat nanti yang menilai caleg tersebut,” kata dia.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman menyebut tak ada sanksi apa pun bagi caleg yang menutup data diri.

“Enggak ada sanksi,” singkat Arief di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Arief menyerahkan pada masyarakat untuk menilai apakah caleg yang menutup diri pantas untuk dipilih atau tidak.

“Biar nanti masyarakat nilai, oh ternyata si A enggak mau dibuka datanya, oh si B mau dibuka datanya,” katanya.

Menurut Arief, adanya akses untuk melihat data diri caleg bagian dari pendidikan politik.

“Biar masyarakat menilai ada partai yang membuka datanya, ada yang tidak. Ada calon yang membuka datanya, ada yang tidak,” ucapnya.

Arief menegaskan tidak akan mengumumkan daftar caleg yang merahasiakan data diri tersebut. Sebab, semuanya telah ada di situs KPU. “Kamu buka saja di situ,” tandasnya.

Mantan Komisioner KPU Hadar Gumay menyayangkan sikap komisi pemilihan tersebut. Menurutnya, sangat penting bagi pemilih untuk mengetahui rekam jejak caleg yang akan dipilih.

“Kita perlu tahu dong, siapa-siapa mereka. Kan kita tidak mau memilih kucing dalam karung,” Hadar kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hadar menyatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, jangan hanya melayani kepentingan partai politik dan calegnya. Menurutnya, justru yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan 192 juta pemilih bisa terpenuhi dengan baik. Caranya, dengan memberikan informasi lengkap terkait daftar caleg yang akan dipilih.

“Mengisi data pribadi secara lengkap dan bisa diakses publik itu hal yang paling mendasar. Dari situ bisa kita kembangkan datanya dengan cari-cari dari sumber lain. Googling di internet misalnya. Tapi kalau yang mendasar saja tidak tersedia bagaimana kita tahu mereka,” sambungnya.

Hadar mendesak KPU untuk mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya tersebut. Jika memang KPU tidak bisa mengumumkan nama-nama caleg tersebut karena yang bersangkutan menolak untuk dipublikasi, KPU bisa menggunakan logika terbalik dengan mengumumkan nama-nama caleg yang bersedia diumumkan.

“Di formulir BB.2 memang dicantumkan pernyataan bersedia dipublikasi atau tidak. Umumkan saja yang bersedia, dari situ kan kita tau sebaliknya, caleg-caleg yang tidak mau data pribadinya dipublikasi,” katanya.

KPU, kata dia, jangan bersikap kaku dan terkesan tidak punya daya menyikapi kasus ini.

“Kalau caleg eks korupsi saja bisa diumumkan, masa yang begini saja tidak bisa? banyak cara kalau memang sungguh-sungguh,” ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Pengaruhi Elektabilitas?

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding punya alasan mengapa caleg tidak mau membeberkan data pribadinya. Menurutnya wajar jika ada caleg yang enggan mengisi lengkap data pribadi, khususnya terkait status khusus pernah jadi napi korupsi atau tidak.

“Ya kalau soal itu pasti tidak mau nyampaikan itu karena itu kan aib, dan akan bisa berpengaruh pada elektabilitas,” ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya, Kadir Karding menjamin catatan KPU tersebut tidak berlaku untuk caleg PKB. Menurutnya, caleg di partainya  sangat terbuka dan senang jika diminta untuk membuka ke publik soal jejak rekam mereka.

“Enggak ada masalah, kita ikut aturan KPU saja. Kalau KPU mengatur mengharuskan ya kita membuka. Tetapi semangat kami ingin para caleg di PKB itu terbuka,” ungkapnya.

Pihaknya ingin agar sebagai calon pimpinan politik di level masing-masing yang terpilih nantinya adalah betul-betul orang yang memiliki standar.

Terpisah, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antony menegaskan, partainya sejak awal menginstruksikan para caleg untuk membuka data dirinya secara lengkap kepada masyarakat.

“Silakan dicek, yang belum membuka diri itu dari partai apa sebenarnya. Saya akan membuat instruksi ulang kalau memang ada caleg PSI yang belum buka data dirinya,” ungkapnya.

Membuka dan mengisi data secara lengkap, kata dia, adalah bagian komitmen PSI yang selalu mengusung partai antikorupsi dan bebas dari korupsi.

“Ini sudah jadi cita-cita seluruh kader kami,” ujarnya.

Para caleg sendiri sepakat agar KPU mengungkap ke publik caleg-caleg yang tidak mau mengisi lengkap data pribadinya.

“Kalau daftar caleg koruptor saja bisa diumumkan, kenapa yang ini tidak sekalian,” ujar Aziz Kafia, caleg DPD RI dari DKI Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui rekam jejak dan asal usul pejabat publik yang menjadi wakilnya di pemerintahan.

“Bagaimana ingin membangun tranparansi jika calegnya tidak jujur untuk urusan yang simpel seperti ini,” katanya.

Aziz sendiri menegaskan, dirinya sebagai caleg DPD telah mengisi lengkap data pribadi yang dibutuhkan dalam pencalegan.

“Semangat saya ya itu tadi, untuk transparansi dan keterbukaan bersama,” ujarnya.

Senada, caleg Partai Gerindra Dapil DKI Jakarta II Biem Benyamin menyatakan, seyogyanya caleg mengisi lengkap data yang disodorkan KPU dalam pencalegan.

“Sebaiknya sih diisi caleg. Kalau saya sih diisi semua,” kata Biem kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya dia tidak bisa menanggapi banyak karena untuk hal ini memang tidak ada kewajiban atau aturan yang mengharuskan untuk mengisi.

“Ya kalau KPU tidak mewajibkan, ya bukan salah caleg juga,” jelasnya.

Perintah partai, lanjut Biem hanya menganjurkan mengisi sesuai yang ada di aturan KPU.


Tarik Simpati Rakyat, Hary Tanoe Minta Caleg Perido Turun ke Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meminta kepada para kadernya yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) agar tidak berkampanye hanya melalui spandu dan baliho, tapi juga turun langsung ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat menyampaikan pidato dalam Konsolidasi dan Pembekalan Pemenangan Caleg Perindo Dapil Sumut I, II dan III di Medan, Kamis, 7 Januari 2019. 

“Partai Perindo harus eksis di Sumut. Membangun masyarakat yang kurang produktif jadi produktif,” kata Hary Tanoe.

Hary memaparkan partainya terus berupaya mempercepat masyarakat menengah ke bawah menjadi sejahtera.

“Indonesia hanya bisa maju kalau kita mempercepat masyarakat menengah ke bawah sejahtera, sehingga mereka bisa produktif, lapangan kerja tercipta lebih masif pembayar pajak lebih banyak,” kata Hary.

Menurut Hary Tanoe, cara itu bisa terjadi bila para calegnya membuat kebijakan tepat sasaran  di legislatif nanti. 

Sejumlah program yang telah digagas yaitu pemberian akses modal atau pendanaan murah yang mudah didapatkan masyarakat, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan proteksi yang melindungi masyarakat kecil dari persaingan dengan pemodal besar.

“Semua caleg harus bekerja keras turun ke lapangan. Untuk membuat kebijakan tepat sasaran tersebut, Partai Perindo harus memenangkan banyak kursi di Legislatif,” ucap dia. 

2 dari 2 halaman

Keliling Sejumlah Dapil

Kunjungannya Hary ke Medan merupakan rangkaian dari kunjungan keliling Sumatera. Sehari sebelumnya, Hary memberikan pembekalan di Lampung dan Sumbar.

Kedatangan Hary di tiap dapil ditujukan untuk memberikan pengarahan dan strategi guna memenangi Pemilu. Selain itu, menjadi contoh bagi seluruh Caleg untuk konsisten turun ke lapangan.

Dengan terjun langsung memberikan pembekalan kepada para Caleg, Hary ingin memastikan partai dan caleg memahami tugas masing-masing, dan bisa bersinergi agar Partai Perindo meraih suara sebanyak-banyaknya dalam Pesta Demokrasi 2019.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

KPU Dorong Parpol Ajak Caleg Buka Data Diri ke Publik

Liputan6.com, Jakarta Komisioner KPU Ilham Saputra mendorong partai politik dan para calon legislatif agar membuka data dirinya ke publik. Saat ini, menurut Ilham, masih banyak caleg yang merahasiakan identitasnya.

“Iya mendorong parpol untuk mau membuka data dirinya,” kata Ilham di Hotel Saripan Pasific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

KPU, menurut Ilham tidak bisa memberi sanksi kepada caleg yang merahasiakan data diri. Sebab aturan membuka diri tidak ada dalam PKPU melainkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Enggak ada PKPU, enggak ada sanksi, karena kita terikat dengan UU lain. Ada UU Keterbukaan Informasi Publik, ada hal yang dikecualikan, coba lihat Pasal 17 itu informasi pribadi termasuk hal yang dikecualikan ,” katanya

Meski demikian, Ilham mengaku sebagai pribadi setuju apabila daftar caleg yang merahasiakan data diri untuk dipublikasikan ke publik. Namun, keputusan untuk mengumumkan caleg yang menutup data itu tergantung hasil pleno KPU.

“Nanti kita plenokan, tapi kalau saya setuju,” ucapnya

Saat ini, lanjut Ilham, yang bisa memerintahkan atau mendorong caleg membuka diri hanya parpol.

“Yang bisa mendorong caleg membuka diri ya parpol dan calegnya,” tandas Ilham.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PDIP Minta Calegnya yang Masuk Daftar Eks Koruptor Segera Mundur

Jakarta – Caleg PDIP untuk DPRD Papua Barat, Abner Reinal Jitmau, masuk dalam daftar eks koruptor yang dirilis KPU. PDIP meminta Abner segera mundur dari pencalegan.

“Ya kita minta untuk mengundurkan diri karena kebijakan partai tidak mencalonkan yang pernah bermasalah,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di BPU Ruma Gorga, Jalan Patra, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kamis (31/1/2019).

KPU sebelumnya mengumumkan daftar nama 49 caleg eks koruptor pada Pemilu 2019. Para caleg eks napi korupsi itu terbagi di caleg DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.


Dari 49 caleg itu, 9 merupakan caleg DPD, 16 caleg DPRD provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota.

Abner menjadi satu-satunya caleg PDIP yang ada dalam daftar tersebut. Ketua DPP PDIP Djarot Saeful Hidayat mengakui partai kecolongan meloloskan Abner sebagai caleg.

“Kecolongan lah kita,” kata Djarot usai menghadiri konsolidasi dengan relawan Jokowi bersama Hasto.
(abw/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: KPU Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor, Elektabilitas Parpol Bisa Terjun Bebas?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif eks napi kasus korupsi. Jumlahnya ada 49 orang, terdiri atas caleg DPRD dan DPD. 

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, pemberitahuan nama-nama caleg mantan koruptor tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon legislatif dengan status mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik,” kata Arief di Gedung KPU RI, Rabu (30/1/2019) malam.

Salah satu nama yang muncul adalah Muhammad Taufik, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra.

Taufik diketahui pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta. Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat dihubungi sebelum daftar tersebut dirilis, dia menanggapi negatif rencana pengumuman dari KPU.

Menurut dia, KPU harusnya lebih fokus pada hal lain, seperti masalah debat capres ketimbang mengumumkan nama caleg eks koruptor.

Lebay KPU. Enggak perlu lah gitu. Urusin saja DPT, urusin debat. (Calegnya) sudah umumin sendiri-sendiri, jadi KPU fokus saja dengan program ke depan,” ujar Taufik saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (30/1/2019).

Apalagi, lanjut dia, tanpa dilakukan oleh KPU pun, pihaknya sejak dulu sudah mengumumkan kepada publik tentang rekam jejaknya di dunia politik. Ditambah, dia sangat meyakini komitmen partai dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi.

“Kuat dong komitmennya. Gerindra sendiri yang minta KPK diperkuat. Pak Prabowo bilang sendiri dalam debat lho,” tambah Taufik.

Suara berbeda datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Dia mengatakan, dengan adanya pengumuman ini, dia berharap pemilih bisa mengambil sikap dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Berharap pemilih tidak memilih yang bersangkutan (caleg eks koruptor),” ujar Agus saat dihubungi Liputan6.com, Rabu siang.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus juga menanggapi positif langkah yang diambil KPU. Dia melihat, apa yang dilakukan KPU semata-mata untuk mencegah dan memberantas perilaku korupsi.

“Saya pikir langkah yang dilakukan KPU ini adalah upaya pencegahan dari korupsi. Kita harus apresiasi dan hargai sebagai langkah dan tindakan yang baik,” ujar Lodewijk saat ditemui Liputan6.com di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu siang.

Infografis Caleg-Caleg Eks Napi Koruptor. (Liputan6.com/Triyasni)

Dia tak menampik, Partai Golkar juga masuk dalam daftar parpol yang mengusung caleg eks koruptor. Namun, para caleg itu semuanya dicalonkan untuk tingkat DPRD serta berdomisili di daerah, sehingga luput dari perhatian pengurus pusat.

“Karena (caleg) kabupaten dan kota di luar kontrol DPP. Kami tak bisa kontrol karena tak bisa intervensi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dibuat KPU,” jelas Lodewijk.

Untuk meminimalisir masuknya caleg eks koruptor, lanjut dia, DPP Partai Golkar sebenarnya sudah memperketat persyaratan seorang caleg untuk maju dari partai berlambang pohon beringin itu. Namun, cara itu tetap saja bisa diakali oleh caleg bersangkutan.

“Yang kami bisa adalah membuat aturan untuk caleg provinsi. Kami sampaikan harus mendapat legalisir dari DPP. Namun, ada celah-celah yang dimanfaatkan orang karena tidak cukup data,” jelas Lodewijk.

Terlepas dari semua itu, ujar dia, Golkar pada dasarnya sepakat dengan langkah yang diambil KPU dalam hal komitmen pemberantasan korupsi. Buktinya, lanjut dia, Golkar punya pakta integritas dengan seluruh caleg, termasuk pengurus.

“Kedua, kami sebagai partai satu-satunya yang membuat surat edaran di Fraksi DPR RI, dilarang korupsi, termasuk dalam mengelola keuangan, itu hanya Partai Golkar. Ketiga, Golkar punya tagline, ‘Bersih Maju dan Menang’. Jadi, kita mendukung (KPU) sepenuhnya,” tegas Lodewijk.

Sementara itu, Direktur Populi Center Usep S Ahyar menyayangkan langkah KPU yang dinilainya terlambat. Menurut dia, pengumuman ke publik harusnya dilakukan saat awal masa pendaftaran caleg ke KPU.

“Caleg eks koruptor seharusnya dari awal diumumkan. Keputusan soal ini bisa dibilang terlambat karena menurut saya enggak akan banyak berpengaruh juga. Harusnya di awal awal saat mendaftar pencalegan,” jelas Usep saat dihubungi Liputan6.com, Rabu petang.

Karena pengumuman dilakukan menjelang digelarnya Pemilu 2019, dia melihat apa yang dilakukan KPU akan dilihat dengan cara berbeda, bukan lagi sekadar komitmen untuk pemberantasan korupsi.

“Kalau sekarang malah dicurigai bahwa ini ada kepentingan partai tertentu atau ada kepentingan kubu tertentu di Pilpres 2019 untuk meningkatkam elektabilitas dan seterusnya,” papar Usep.

2 dari 4 halaman

Dampak untuk Parpol

Tak kurang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan dukungannya atas langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor ke publik.

Menurut JK, dengan pengumuman itu berarti KPU telah menepati janji untuk menandai siapa saja caleg yang pernah tercatat terjerat korupsi. Selain itu, dia menilai hal tersebut sangat efektif untuk pemilih sebelum menentukan pilihan di Pemilu 2019.

“Itu janji KPU juga (mengumumkan nama caleg eks koruptor). Jadi dalam pemilu kan semua memilih yang terbaik, karena terpidana tentu ada catatannya. Tinggal masyarakat memilih atau tidak,” kata JK di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa 29 Januari 2019.

Banmbang Soesatyo yang karib disapa Bamsoet bersuara senada. Dia menegaskan, mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor itu sudah menjadi domain KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Silakan saja, itu adalah kewenangan dari penyelenggara pemilu,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, apakah langkah KPU ini akan berdampak pada pemilih di Pemilu 2019, yang akan terlihat pada menurunnya elektabilitas parpol yang mengusung caleg tersebut? Direktur Populi Center Usep S Ahyar meragukan itu.

“Kalau untuk pemilih, tidak akan terlalu berdampak, karena ini sudah di tengah-tengah (jelang pemilu), sudah tidak terlalu signifikan untuk berpindah ke partai lain,” jelas Usep.

Dia beralasan, sebenarnya publik sudah tahu tentang keberadaan caleg eks koruptor dan partai mana saja yang mengusung mereka. Apalagi kalau caleg itu ada di dapilnya, dipastikan publik sekitar mengetahui rekam jejak yang bersangkutan.

“Mungkin saja kalau ada pergeseran kecil di antara caleg di internal partai itu, tapi kalau pergerakan partai-partai saya kira enggak, karena masyarakat itu memahami bahwa tidak ada partai yang bersih dari korupsi, hanya levelnya saja yang berbeda,” ujar Usep.

Dia beralasan, dari sejumlah survei tentang korupsi, disebutkan yang paling banyak terjadi di lembaga DPR. Otomatis publik akan mengaitkan hal ini dengan parpol, karena DPR diisi oleh politisi yang berasal dari beragam parpol.

“Jadi masyarakat itu mayoritas memandang parpol enggak ada yang bersih. Diumumkan seperti apa pun paling dianggap publik sudah biasa,” tegas Usep.

Bahkan, lanjut dia, parpol yang menurut data KPU tidak mengusung caleg eks koruptor pun belum tentu akan dianggap sebagai partai yang bersih. Pengalaman menunjukkan, janji parpol saat kampanye kerap berbeda dengan kenyataan setelah pemilu.

“Pemahaman soal korupsi ini juga tidak lepas dari sejarah masa lalu, bahwa ada partai baru yang mengusung tagline antikorupsi dan tolak korupsi, ketika telah berkuasa ya korupsi juga. Ini agak susah memulihkan dari pemikiran masyrakat, butuh bertahun-tahun untuk membersihkan parpol dari koruptor,” papar Usep.

Karena itu, dia mengaku heran parpol tetap memaksakan diri mengajukan caleg eks koruptor kendati menyatakan sebagai parpol yang antikorupsi. Ketika ditanyakan apakah hal itu disebabkan kaderisasi yang tak lancar atau adanya utang budi parpol terhadap caleg bersangkutan, dia membenarkan.

“Itu dua-duanya saya kira, terutama kaderisinya yang mandek. Banyak pencalonan di beberpa daerah yang diambil justru bukan dari internal partai, tapi dari luar partai dengan alasan kader partai yang diajukan elektabilitasnya kurang memadai,” jelas Usep.

Yang jelas, menurut dia, rekrutmen caleg yang dilakukan parpol selama ini memang kurang bagus. Bisa jadi karena melihat pada besarnya pendanaan dari seseorang atau karena kedekatan sang caleg dengan pengurus partai yang oligarkis.

“Banyak rekrutmen dilakukan tertutup dengan syarat yang lebih banyak menyoal ketersediaan logistik dari masing-masing calon, sementara para koruptor itu umumnya punya uang,” papar Usep.

Namun, apakah parpol yang memiliki kader atau caleg yang terjerat korupsi dipastikan bakal merosot elektabilitasnya, dia tak bisa memastikan.

“Golkar dan PDIP itu kadernya banyak yang terjerat korupsi, tapi elektabilitasnya biasa saja. Beda dengan PKS dan Partai Demokrat, ketika kadernya terlibat korupsi, elektabilitas langsung turun. Jadi itu tergantung pada momentum dan posisi kader itu di partainya,” pungkas Usep.

3 dari 4 halaman

Caleg Eks Koruptor Versi ICW dan KPU

Berikut daftar nama 49 caleg eks koruptor versi KPU:

Partai Golkar

1. Hamid Usman (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1)

2. Desy Yusnandi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4)

3. H. Agus Mulyadi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5)

4. Petrus Nauw (Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12)

5. Heri Baelanu (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9)

6. Dede Widarso (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8)

7. Saiful T Lami (Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12)

8. Edy Muldison (Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1)

Partai Gerindra

1. Moh Taufik (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor urut 1)

2. Herry Jones Johny Kereh (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)

3. Husen Kausaha (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)

4. Ferizal (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 1)

5. Mirhammuddin (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)

6. Hi.Al Hajar Syahyan (Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

Partai Berkarya

1. Mieke L Nangka (DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2 Nomor urut 4)‎

2. ‎Arief Armain (DPRD Provinsi Maluku Utara 4 nomor urut 1)‎

3. Yohanes Marinus Kota (DPRD‎ Kabupaten Endi 1 nomor urut 1).

4. Andi Muttarmar Mattotorang (DPRD Kabupaten Bulukumba 3 nomor urut 9‎)

Partai Hanura

1. Welhemus Tahalele (DPRD Provinsi Maluki Utara 3, nomor urut 2)

2. Mudasir (DPRD Provinsi Jawa Tengah 4 nomor urut 1)‎

3. Akhmad Ibrahim (DPRD Provinsi Maluku Utara 3 nomor urut 5)‎

4. YHM Warsit (DPRD Kabupaten Blora 3 nomor urut 1)

5. Moh. Nur Hasan (DPRD Kabupaten Rembang 4 nomor urut 1)

‎Partai Demokrat

1. Jones Khan, (DPRD Kota Pagar Alam 3, Nomor urut 1)

2. Jhony Husban, (DPRD Kota Cilegon 1, Nomor urut 4)

3. Syamsudin, (DPRD Kabupaten Lombok Tengah 5, Nomor 6)

4. Darmawati Dareho, (DPRD Kota Manado 4, Nomor 1)

PDI Perjuangan

1. Abner Reinal Jitmau, (DPRD Prov Papua Barat 2, Nomor urut 12)

Partai Keadilan Sejahtera

2. Maksum DG Mannassa, (DPRD Kab/Mamuju 2, Nomor urut 2)

Partai Bulan Bintang

1. Nasrullah Hamka, (DPRD Prov Jambi 1, Nomor urut 10)

Partai Garuda

1. Ariston Moho. (DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1/Nomor urut 3)

2. Yulius Dakhi. (DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1/Nomoro urut 1)

Partai Perindo

1. Smuel Buntuang (Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6/ Nomor urut 1)

2. Zulfikri (DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam, nomor urut 1)

PKPI

1. Joni Kornelius Tondok. (Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4/ No. 1)

2. Mathius Tungka (Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3/ Nomor urut 2)

PAN

1. Abdul Fattah (DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi 2/ Nomor urut 1)

2. Masri (DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1/ Nomor urut 2)3. Muhammad Afrizal (DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga 3 / Nomor urut 1)4. Bahri Syamsu Arief (DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon 2/ Nomor urut 1)

DPD

1. DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh Nomor 21

2. DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah Nomor 39

3. DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah Nomor 35

4. DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty Nomor 41

5. DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana Nomor 41

6. DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun Nomor 68

7. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Masyhur Masie Abunawas Nomor 69

8. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, A Yani Muluk Nomor 67

9. DPD Provinsi Sulawesi Utara, Syachrial Kui Damapolii Nomor 40.

Sebelumnya,  dalam daftar nama yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 11 partai politik yang mengusung caleg eks koruptor.

Berikut adalah daftar versi ICW yang dirilis pada 5 Januari 2019:

1. Partai Golkar

Hamid Usman (DPRD Maluku Utara)

Desy Yusandi (DPRD Banten)

Agus Mulyadi R (DPRD Banten)

Heri Baelanu (DPRD Pandeglang)

Dede Widarso (DPRD Pandeglang)

Saiful T Lami (DPRD Tojo Una-Una)

Edy Muklison (DPRD Blitar)

2. Partai Gerindra

Mohamad Taufik (DPRD DKI Jakarta)

Herry Jones Kere (DPRD Sulawesi Utara)

Husen Kausaha (DPRD Maluku Utara)

Al Hajar Syahyan (DPRD Tanggamus)

Ferizal (DPRD Belitung Timur)

Mirhammuddin (DPRD Belitung Timur)

3. Partai Hanura

Midasir (DPRD Jawa Tengah)

Welhelmus Tahalele (DPRD Maluku Utara)

Akhmad Ibrahim (DPRD Maluku Utara)

Warsit (DPRD Blora)

Moh Nur Hasan (DPRD Rembang)

4. Partai Amanat Nasional

Abdul Fattah (DPRD Jambi)

Masri (DPRD Belitung Timur)

Muhammad Afrizal (DPRD Lingga)

Bahri Syamsu Arief (DPRD Cilegon)

5. Partai Demokrat

Jones Khan (DPRD Pagar Alam)

Jhony Husban (DPRD Cilegon)

Syamsudin (DPRD Lombok Tengah)

Darmawaty Dareho (DPRD Manado)

6. Partai Berkarya

Meike Nangka (DPRD Sulawesi Utara)

Arief Armaiyn (DPRD Maluku Utara)

Yohanes Marianus Koa (DPRD Ende)

7. Partai Perindo

Samuel Buntuang (DPRD Gorontalo)Zukfikri (DPRD Pagar Alam)

8. Partai Garuda

Yulius Dakhi (DPRD Nias Selatan)

Ariston Moho (DPRD Nias Selatan)

9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Matius Tungka (DPRD Poso)

Joni Cornelius Tondok (DPRD Toraja Utara)

10. Partai Bulan Bintang

Nasrullah Hamka (DPRD Jambi)

11. Partai Keadilan Sejahtera

Maksum DG Mannassa (DPRD Mamuju)

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Koalisi Prabowo Sepakat Tak Saling Gerus Agar Calegnya Lolos ke DPR

Jakarta – Partai koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkan strategi mereka untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden sekaligus. Gerindra mengatakan, salah satu strateginya yakni mengkampanyekan Prabowo-Sandi dalam setiap kunjungannya ke daerah.

“Yang kami lakukan selalu setiap turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, kami selalu menyampaikan bahwa Indonesia itu butuh perubahan. Kami selalu sampaikan Pak Prabowo-Sandi menawarkan perubahan. Jadi yang kami kampanyekan itu adalah Pak Prabowo dan Bang Sandi dulu,” kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Setelah masyarakat sepakat untuk ganti presiden, Andre lalu melakukan simulasi untuk memilih Prabowo-Sandi. Setelah itu, barulah ia mengkampanyekan dirinya di daerah pemilihannya sebagai caleg.

“Kalau misalnya ada caleg DPRD Kota/Kabupatennya ikut, saya sosialisasikan mereka. Kalau ada caleg DPRD Provinsi yang ikut, saya sosialisasikan. Nama saya selalu saya kampanyekan terakhir. Itu yang kami lakukan di Sumatera Barat,” jelas Andre.

“Sehingga memang sinergis bahwa pilpres ini yang kami lakukan, Partai Gerindra, kami di mana-mana di seluruh Indonesia, khususnya di dapil Sumatera Barat 1, kami mensosialisasikan Pak Prabowo dan Bang Sandi dulu, setelah itu baru kami mensosialisasikan partai dan caleg. Ini strategi yang kami lakukan,” imbuhnya.

Andre juga menyatakan telah ada koordinasi antar partai koalisi untuk tak saling menggerus suara konstituen masing-masing. Hal itu dilakukan untuk bersama-sama mendapatkan kursi di parlemen nanti.

“Ada beberapa teman-teman caleg yang memang kuat di beberapa daerah, di antara partai lain ya. Kami berkoordinasi untuk tidak saling menggerus kekuatan. Agar kita bersama-sama berkomitmen bener-bener disampaikan Pak Prabowo, bahwa Koalisi Indonesia Adil dan Makmur ini bukan hanya memenangkan Prabowo-Sandi, tapi seluruh partai politik koalisi pendukung Pak Prabowo dan Bang Sandi ini harus menang, lolos ke DPR, kursi yang gemuk. Untuk itu kami selalu berkoordinasi di lapangan sehingga kekuatan kami saling menopang,” paparnya.

Senada dengan Andre, Ketua DPP PKS Ledia Hanifah menekankan pentingnya partai koalisi lolos bersama-sama ke DPR. Hal itu menurutnya sangat dibutuhkan untuk mendukung Prabowo-Sandi jika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

“Kalau presidennya terpilih, adalah Pak Prabowo dan Bang Sandi, terus punya banyak gagasan, visi misinya bagus, kita semua sudah tahu, ngga dikawal di dewannya, wah nggak kebayang deh pasti repotnya luar biasa. Karena memerlukan keputusan-keputusan bersama. Misalnya kita bicara soal UU, itu domainnya DPR dan pemerintah bersama. Ketika Allah takdirkan Pak Prabowo dan Bang Sandi jadi presiden dan wakil presiden, terus kemudian DPR-nya lebih banyak dari partai yang nggak mendukungnya, ini akan jadi masalah,” terang Ledia.

Lebih lanjut, Ledia meyakini bahwa setiap partai politik dalam koalisi memiliki segmentasi pemilih masing-masing. Namun, ia meminta mereka untuk bekerja sama menarik suara swing voters akan beralih ke partai pendukung Prabowo-Sandi.

“Kami yakin bahwa setiap partai politik yang di koalisi punya segmen yang beda-beda, nggak akan sama. Ada irisan pasti, tetapi masing-masing sudah punya pemilih, tinggal perluas yang swing mau kemana. Yang paling penting swing yang ada itu larinya adalah ke partai koalisi, jangan di tempat lain,” ujarnya.

Di sisi lain, PAN mengusung slogan ‘bela rakyat bela umat’ untuk kampanye mereka secara nasional. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan slogan tersebut akan menunjukkan arah keberpihakan PAN untuk membela rakyat kecil.

“Itu fokus dari PAN. Saya kira tidak tenggelam kegiatan pileg ini hanya karena pilpres. Euforia pilpres memang besar, tinggi, tetapi bukan berarti bahwa kita itu tidak all out untuk di legislatif. Saya kira bobotnya itu kurang lebih sama, kalau tidak lebih besar dari legislatif, ya itulah kepentingan masing-masing partai,” ungkap Eddy.

Eddy melihat, sejak tahun 2016, ada tiga pola yang terbentuk dalam pemilu, yaitu politik uang, dinasti politik, dan politik identitas. Politik identitas itulah yang menurutnya sangat mewarnai gelaran pileg dan pilpres kali ini.

“Dulu itu ya bahkan dalam pemilu lima tahun yang lalu itu kalau kita mau menjangkau pemilih terutama pemilih berbasis keumatan, pemilih Islam, itu tersebar di mana-mana, sekarang pemilih itu ngumpul. Jadi bagi partai-partai yang memiliki agenda keumatan yang kuat apalagi didukung Ijtima Ulama, saya kira itu akan mendapatkan manfaat yang besar untuk mengambil ceruk pasar dari pemilih berbasis keumatan itu yang sekarang sudah berkumpul, nggak usah susah-susah lagi nyarinya,” tutur Eddy.

Eddy menilai saat ini banyak ormas-ormas dengan militansi tinggi yang berkembang, misalnya Front Pembela Islam. Dengan militasi tersebut, menurut Eddy, mudah bagi partai politik menjaring massa saat kampanye.

“Tapi saya lihat kok tanpa ada komando, kegiatan seperti itu menurut saya sangat ampuh, di saat kita memang membutuhkan perolehan suara yang tinggi, baik itu pilpres maupun pemilu dan ini saya kira adalah strategi yang boleh dibilang cukup cost efisien untuk kita bisa mendapatkan perolehan suara,” ucapnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini
(azr/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>