Calegnya Dukung Prabowo Karena Pribumi, PBB: Tak Masuk Akal Sehat

Jakarta – Calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) di Parepare Sulawesi Selatan, Zainal Abidin Sahabuddin, mendukung Prabowo Subianto karena ingin presiden yang pribumi. PBB menilai alasan yang dikemukakan calegnya itu absurd.

“Itu tidak masuk di akal sehat. Mana ada orang asing? Ngawur saja,” kata Wakil Sekjen Bidang Komunikasi dan Opini Publik PBB, Solihin Pure, kepada wartawan, Senin (25/3/2019).

Secara institusi, PBB mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional PBB pada 27 Januari 2019 di Jakarta. Meski begitu, pilihan politik Zainal tidak menjadi soal, karena Rakornas menghargai sikap kadernya yang tak mengikuti arah dukungan PBB untuk capres-cawapres di Pemilu 2019, asalkan kader tersebut tidak menggunakna lambang atau nama partai.
“Itu karena tujuan utama PBB adalah masuk ke parlemen di DPR RI,” kata Solihin.

Meski PBB tidak mempermasalahkan pilihan politik Zainal, namun alasan Zainal untuk mendukung Prabowo dinilainya sulit diterima logika. Soalnya, baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama pribumi. Soal keturunan, menurut Solihin, itu tidak jadi soal.

“Saya sendiri keturunan Arab. Menurut saya alasan itu di luar konteks permasalahan. Ya sudah pasti presiden itu orang Indonesia. Kalau bukan orang Indonesia ya sudah gugur pencalonannya,” kata Solihin.

Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono menyatakan menghormati dukungan Zainal. Namun bila dia membawa atribut partai, maka itu tidak boleh dan PBB akan memberi sanksi tegas. Adapun soal alasan Zainal mendukung Prabowo gara-gara faktor pribumi, dia menilai itu alasan yang sembarangan.

“Itu jelas ngawur, karena Pak Jokowi ataupun Prabowo adalah keduanya Indonesia asli. Bila tujuannya untuk masa yang akan datang ya boleh-boleh saja. Namun bagaimana mau memperjuangakan jika Pak Zainal nanti tidak terpilih jadi dewan karena langkahnya tidak sejalan dengan kebijakan DPP? Jadi saya rasa lebih baik kembali ke jalan yang dipimpin Ketua Umum Prof Yusril Ihza Mahendra saja lah,” tutur Sukmo.

(dnu/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKS akan Coret Calegnya yang Dilaporkan Cabuli Anak Kandung

JakartaPKS menyatakan akan berkoordinasi dengan KPU terkait caleg di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang dilaporkan ke polisi atas dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. PKS meminta KPU mencoret caleg tersebut dari calon tetap (DCT).

“PKS melalui DPD/DPW Sumbar akan sampaikan surat resmi ke KPU. Minta caleg tersebut dicoret dari DCT,” kata anggota Advokasi Hukum DPP PKS, Zainudin Paru kepada wartawan, Rabu (13/3/2019).

“Dan terhadap pelaku, jika terbukti harus diproses hukum dan dihukum dengan hukuman yang berat,” imbuh dia.


Selain itu, Zainudin menyebut DPP PKS akan meminta DPW Sumbar melakukan investigasi terkait kasus tersebut. DPP PKS meminta laporan secara lengkap mengenai tindakan asusila yang diduga dilakukan sang caleg.

“DPP sedang minta DPW Sumbar untuk lakukan investigasi dan membuat laporan ke DPP secara lengkap mengenai tindakan asusila yang dilakukan pelaku,” tutur Zainudin.

“Termasuk pertimbangan teman-teman di DPD Pasaman Barat dan DPW Sumbar meneriman yang bersangkutan sebagai caleg PKS (dari tokoh eksternal),” lanjutnya.

Zainudin pun menegaskan caleg tersebut merupakan calon dari kalangan eksternal. Dia menjelaskan sang caleg bukan kader binaan PKS.

“Yang kami ketahui pelaku adalah calon eksternal. Pelaku bukanlah kader binaan PKS yang dibimbing sesuai dengan sistem pengkaderan yang belaku di internal PKS. Ini sebagai wujid komitmen PKS partai terbuka menampung semua potensi ditengah masyarakat,” ujar dia.

Diberitakan, seorang caleg PKS di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dilaporkan ke polisi, karena diduga mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelapor adalah keluarga si caleg.

“Iya, memang ada laporan yang masuk (ke Polres). Sedang dalam penyelidikan kita,” kata Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Iman Pribadi Santoso kepada wartawan, hari ini.

Caleg itu berinisial ‘AH’. Dalam laporan, korban ‘CA’ mengaku dicabuli ayah kandungnya sejak kecil. Korban yang saat ini berusia 17 tahun lalu bercerita kepada neneknya yang kemudian meneruskan laporan ke polisi.

Iman mengakui bahwa terlapor merupakan seorang yang kebetulan ikut dalam pemilihan legislatif. Namun yang bersangkutan telah kabur dan meninggalkan Sumatera Barat.

“Kebetulan lagi nyaleg dia, caleg PKS. Baru dilaporkan dan masih kami lakukan penyelidikan,” kata Iman.
(tsa/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Isi Lengkap Surat Mandat SBY: AHY Pimpin Pemenangan, Ibas Keseimbangan PD

Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi mandat kepada putra sulungnya yang juga komandan Kogasma PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin pemenangan pemilu partai berlambang mercy itu. Kabar tersebut disampaikan SBY ke para kadernya lewat sebuah surat.

Surat SBY tersebut dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Pandjaitan, di Kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019). SBY tidak bisa fokus dalam pemenangan PD di Pemilu 2014 karena harus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan melawan penyakit kanker darah di Singapura.

“Secara nasional komandan Kogasma saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY dalam suratnya.


Berikut isi surat SBY untuk para kader Demokrat yang berisi soal mandat kepada AHY dalam pemenangan Pemilu:

Surat ini adalah tentang surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Demokrat tentang peningkatan intensitas dan efektivitas kampanye pemenangan Pemilihan Umum tahun 2019 yang sekarang sedang berjalan.

1. Kampanye nasional dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh melibatkan seluruh komponen partai yang meliputi Komando Tugas Bersama (Kogasma) yang sudah kami bentuk sejak 2017 lalu, Komisi Pemenangan Pemilu, jajaran organisasi partai dari pusat hingga daerah dan para caleg. Jadi semuanya satu kesatuan, menyeluruh.

2. Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019.

3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Kogasma dibantu oleh koordinator kampanye wilayah timur, saudara Soekarwo, anggota majelis tinggi Partai Demokrat dan koordinator kampanye wilayah barat, saudara Nachrawi Ramli, anggota majelis tinggi Partai Demokrat.

4. Di samping membantu komandan Kogasma, para koordinator wilayah kampanye mengkoordinasikan kampanye yang dilakukan oleh jajaran dewan pimpinan daerah partai di wilayah tugasnya.

5. Wilayah timur kampanye Partai Demokrat meliputi provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan wilayah barat yang menjadi wilayahnya Pak Nachrawi Ramli meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

6. Selama kampanye tugas-tugas harian DPP Partai Demokrat dilaksanakan oleh Sekjen Partai Demokrat.

7. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari Partai Demokrat, karena 61 anggota DPR RI partai saat ini adalah incumbent yang hampir semuanya adalah Caleg.

8. Setelah kampanye pemilu dilaksanakan seluruh jajaran partai tetap melakukan pengawalan dan pengamanan suara yang diperoleh, baik suara partai maupun suara caleg agar Partai Demokrat tak dirugikan pihak manapun.

9. Susunan kepengurusan resmi DPP Demokrat tidak ada perubahan, dan semua tetap memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ini perlu saya ulangi, susunan tidak ada perubahan.

10. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Rabu 27 Februari 2019.

Selain surat kepada kadernya, SBY juga mengirimkan surat khusus kepada Hinca. Dalam suratnya, SBY meminta Hinca menjelaskan kepada kader dan media massa soal posisinya saat ini. Berikut isinya:

Surat ini ditujukan kepada Saudara Hinca.

Pak Hinca menyertai penjelasan Pak Hinca kepada media massa tentang peningkatan intensitas dan kapasitas kampanye Partai Demokrat 2019 ini tolong sampaikan hal hal berikut kepada para kader Demokrat di seluruh tanah air.

Pertama dengan tidak dapatnya saya berjuang secara fisik bersama caleg dan kader Demokrat dalam kampanye lanjutan Pemilu 2019 ini saya harap semangat para caleg Demokrat tidak berkurang. Pada hakikatnya hati saya tetap bersama kader dan caleg Demokrat dalam perjuangan maha penting ini.

Saya pribadi juga Ibu Ani yang tengah menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan tetap berdoa kepada Allah SWT semoga perjuangan mulia para kader dan caleg Partai Demokrat berhasil dengan baik. Saya tahu 2 bulan ini saat saat yang paling menentukan untuk partai dan caleg Demokrat. Seperti yang saya lakukan bersama Ibu Ani sebenarnya saya sangat ingin secara fisik berada di lapangan. Namun Allah tidak mengizinkan karena saya harus mendampingi pengobatan dan perawatan kesehatan Ibu Ani yang dilakukan intensif saat ini.

Pesan dan harapan saya terus berjuang secara gigih dan lakukan perjuangan itu dengan cara baik, cerdas dan tepat. Dengarkan harapan dan aspirasi rakyat kemudian perjuangkan dalam Pemilu 2019 ini. Jika kelak para caleg terpilih untuk DPR RI, DPRD dan DPD Kab/Kota, wujudkanlah dan buktikan semua yang dikampanyekan itu Insyallah saudara sekalian berhasil.

Meskipun secara fisik saya tidak bisa aktif dalam kampanye di lapangan, saya percaya Partai Demokrtat tetap memiliki, berpeluang besar untuk mencapai suara. Saya yakin instruksi yang saya keluarkan kepada jajaran partai untuk meningkatkan intensitas dan kapasitas akan dapat dijalankan dengan baik.

Komandan Kogasma AHY dan para koordinator wilayah kampanye saudara Soekarwo dan Nachrawi adalah pemimpin dan kader Demokrat yang tangguh, berkualitas, dan memiliki kemampuan tinggi untuk melaksanakan kampanye di tanah air. Di samping berjuang untuk calegnya di dapil masing-masing, yang lain memperjuangkan juga membantu penuh Kogasma secara nasional.

Saya juga yakin dengan strategi dan taktik pemenangan pemilu yang telah dibekalkan para caleg sukses akan dapat diraih. Di samping itu 14 prioritas sebagai program unggulan yang ditawarkan kepada rakyat akan diperjuangkan Partai Demokrat beserta pemerintah yang dipilihnya adalah jawaban yang diinginkan rakyat.

Saudara Hinca karenanya saya yakin Partai Demokrat bukan hanya siap memenangkan pemilu tapi atas izin Allah yang maha kuasa, Partai Demokrat akan sukses dengan gemilang, Demokrat tidak hanya pandai berjanji tapi pernah memberi bukti pada pemerintahan. Ke depan jajaran Partai Demokrat akan sukses karena semua kebijakan dan program merupakan aspirasi dari rakyat kita juga jawaban dan solusi dari permasalahan.

Ketiga atau terakhir, saya mengamati kontestasi pemilih 2019 ini utamanya pilpres lebih keras dibandingkan dengan pilpres era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas semakin berjarak. Jika situasi ini berkembang lebih jauh dan melewati batasannya, saya kuatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Ini yang harus kita cegah untuk tidak terjadi pada negeri ini. Untuk itu saya berpesan pada Partai Demokrat untuk turun agar pemilu berjalan damai, demokratis, jujur, dan adil.

Pemilu memang keras tapi tidak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa kita semua, utamanya elit dan pemimpin bangsa. Semoga praktik berdemokrasi dengan baik dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam Pemilu 2019 ini. Demikian.

Sampaikan salam hangat saya dan Ibu Ani kepada seluruh kader dan caleg Demokrat. Sampaikan pula salam sayang saya kepada saudara saya rakyat Indonesia Tercinta.

Singapura, 27 Februari 2019
SBY


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.

(elz/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Langgar Regulasi, 8 Caleg Makassar Dicoret KPU

Makassar – Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencoret delapan orang calon legislatif. Pencoretan ini dilakukan oleh tim KPU Makassar dengan beberapa alasan.

“Ada 8 orang kami TMS (Tidak Memenuhi Syarat) kan, dari 8 orang ada yang 2 meningggal dunia, ada 1 PNS, 3 orang mengundurkan diri dari partai, dan ada 2 juga yang ketahuan masih bekerja di badan atau lembaga yang dibiayai negara. Untuk beberapa hal itu diregulasi sudah diatur bahwa hal-hal yang membuat caleg gugur atau masuk TMS jika mendapatkan kondisi begitu,” kata Divisi Tehnis KPU Makassar, Gunawan Mashar, pada Senin (25/2/2019).

Untuk diketahui, sebelumnya KPU Makassar menetapkan sebanyak 757 orang caleg masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tahun 2018. Dengan pencoretan dan perubahan ini, kini tersisa 749 orang Caleg di Kota Makassar.

Sementara itu, untuk 8 caleg yang dicoret oleh KPU Makassar ini berasal dari berbagai partai.

“Yang meninggal dari partai Garuda dan Hanura, 2 dari PPP, ada yang lolos PNS dan satu mengundurkan diri dari partai, PKB, PSI, ada juga Berkarya dan Perindo, kalau Perindo calegnya dia masih bekerja di badan yang dibiayai negara, pas ketahuan kami kumpulkan bukti, ketika bukti cukup kita anggap sudah memenuhi unsur PMS kita tahu tidak memenuhi syarat langsung kita coret,” sebut Gunawan.

Lanjut Gunawan Mashar, KPU Makassar juga telah memberitahukan pencoretan tersebut ke masing-masing partai.

“Sudah kita komunikasi setelah dipleno kan dan SK kan DPT terbaru, kemudian kita surati ke partai masing-masing,” lanjutnya.
(idn/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Novel Bamukmin Jawab PBB soal Seruan Haram: Saya Ingin Selamatkan PBB

Jakarta – Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono berencana akan melaporkan caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Novel Bamukmin jika terbukti melakukan kampanye hitam dengan menjelekkan citra PBB. Tak gentar, Novel pun mempersilakan Sukmo melaporkannya.

“Silahkan saja mau laporkan saya,” ujar Novel saat dihubungi, Minggu (24/2/2019).

Novel beralasan sikapnya tersebut bukan untuk menjatuhkan PBB, melainkan untuk menyelamatkan PBB dari oknum yang dinilai tidak paham dengan nilai-nilai Islam. Dia pun menjelaskan bahwa sikapnya itu lantaran PBB menjatuhkan dukungannya ke paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena saya justru ingin menyelamatkan PBB, satu-satunya partai Islam dari kehancuran dipegang oleh oknum-okmun yang nggak paham agama Islam itu sendiri. Sehingga, upaya oknum-oknum ini yang diduga memang sengaja ingin menenggelamkan partai islam satu satunya di Indonesia,” katanya.

Novel mengatakan mereka yang bertentangan dengannya adalah oknum yang menzalimi kader dan caleg karena telah berkoalisi dengan Jokowi-Ma’ruf. Dia merasa PBB telah membohongi dirinya yang sebelumnya telah menetapkan ke koalisi ‘Ganti Presiden’.

“Dan yang memang berhadapan dengan saya itulah oknum-oknum yang membawa partai Islam ini menjadi partai yang mendukung kelompok pendukung penista Islam, dan kriminalisasi ulama dengan oknum-oknum itulah menzalimi para kader dan calegnya,” tutur Novel.

“Bagaimana oknum-oknum tersebut mau bela rakyat, sementara calegnya dan kadernya mereka zalimi dan dikhianati, padahal mereka sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan ganti presiden. Yang jelas, yang sebagian banyak keputusan rezim ini merugikan umat islam dan mengkhianati ulama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sukmo meminta Novel tak GR atau merasa hebat saat menanggapi seruan haram memilih Novel di Pileg 2019. Sukmo lantas menyebut saat ini sedang mencari bukti jika Novel melakukan black campaign terhadap PBB.

“Dalam hal ini Novel harus ingat Novel itu nebeng PBB, bukan PBB nebeng Novel, jangan GR dia. Bahkan saya sedang cari alat bukti jika Novel melakukan black campaign pada PBB saya akan seret ke ranah hukum,” ujar Sukmo kepada wartawan, Minggu (24/2).
(zap/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Calegnya di Sumbar Hilang, PSI Enggan Berspekulasi

Padang – Calon Legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Terima Oktaviana (Tata) hilang secara misterius dalam perjalanan menuju tempat kos di Padang. PSI pun enggan berspekulasi terkait hilangnya Tata.

“Kami tidak ingin berspekulasi apakah ini ada motif politik atau tidak. Karena kami menunggu informasi,” ujar Ketua DPW PSI Sumatera Barat, Ari Prima, saat dihubungi detikcom, Minggu (24/2/2019).

Ari mengatakan hingga saat ini pihak keluarga terus mencari keberadaan caleg dapil II Padang Pariaman itu. Pihaknya pun juga ikut berupaya membantu.

“Sampai tadi sore saya sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga belum ada info terbaru,” katanya.
Ari mengungkapkan, sebelumnya para kader PSI tidak bermasalah menghubungi Tata. Namun saat tanggal 2, Tata sudah tidak dapat dikontak.

“Jadi kebetulan, tanggal 3 kami ada acara seluruh Sumbar. Teman-teman (sebelum tanggal 2 juga) sudah berkomunikasi dengan Tata, tapi ternyata tanggal 2 itu sudah nggak aktif lagi,” tuturnya.

Ari berharap calegnya itu dapat segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. PSI juga siap untuk membantu mencari keberadaan Tata maupun melaporkan ke polisi. Mengingat laporan keluarga sebelumnya telah ditolak.

“Informasinya keluarga sudah berkomunikasi dengan Polres Kota Padang tapi informasinya tidak diterima dengan alasan beliau sudah dewasa. Kami berharap kalau ada wewenang dari kami untuk melaporkan, kami siap,” ujarnya.

Sebelumnya, Tata dikabarkan hilang secara misterius dalam perjalanan menuju tempat kos di Padang. Tata hilang sejak Sabtu, 2 Februari, lalu.

“Ia pamit sama saya untuk ke kos barunya di UNP. Itu sekitaran jam 14.30 WIB,” kata Teri, adik Tata, kepada detikcom, Jumat (22/2/2019).
(mae/zap)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Calegnya Jadi Tersangka, Begini Kronologi ‘Kampanye’ di Kampus Versi PSI

Jakarta – Caleg PSI untuk DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Ranat Mulia Pardede (RMP) jadi tersangka karena dianggap berkampanye di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. DPP PSI menegaskan kegiatan RMP di kampus bukanlah kampanye.

Kronologi kejadiannya versi PSI, ketika RMP selesai mengajar di kelas, seorang mahasiswa memanggil dan menanyakan apakah benar RMP seorang caleg dan meminta kartu nama.

“Lalu secara spontan Bro RMP menjawab iya dan memberikan kartu nama. Kejadian itu dilihat seorang mahasiswa lain dan kejadian itulah yang menjadi dasar Bro RMP dijadikan tersangka,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna, dalam keterangan pers, Minggu (24/2/2019).


Penjelasan di atas telah juga disampaikan RMP ketika dimintai klarifikasi oleh Panwas Tanjungpinang. “Jika mencermati kejadian di atas, apa yang terjadi tentu bukanlah kampanye seperti yang disangkakan Panwas. Kecuali yang bersangkutan memobilisasi massa dan mengampanyekan diri secara terbuka dalam kelas,” lanjut Chandra.

DPD PSI Tanjungpinang juga pernah melayangkan surat resmi kepada Panwas Tanjungpinang dan Panwas Provinsi Kepulauan Riau untuk mengklarifikasi. Karena, menurut ketentuan PKPU, dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan caleg bersangkutan diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksana UU tersebut yaitu PKPU nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 69 Ayat 1 huruf h.

Dalam penetapan tersangka, kata Chandra, Panwas Tanjungpinang dianggap tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran kampanye yang diduga menggunakan fasilitas tempat pendidikan dikenakan sanksi, pertama, peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau, kedua, penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran; sesuai PKPU No 28 Tahun 2018 Pasal 76 ayat 3.

“Menurut UU No 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat 4, pelanggaran kampanye pada huruf h seperti yang disebutkan di atas bukan merupakan pidana pemilu,” ujar Chandra.

Chandra menegaskan, penetapan tersangka RMP jelas-jelas tidak sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 yang dijadikan dasar hukum bagi penyelenggara dan peserta Pemilu 2019 serta bertentangan dengan PKPU No 28 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai pedoman dan teknis penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Ini kan aneh, padahal UU dan PKPU adalah dasar parpol dalam menjalankan kampanye. Janganlah karena perbedaan pemahaman ketentuan, lalu partai politik dan caleg jadi korban,” tegas Chandra.

“Atas ditersangkakannya RMP, PSI akan melakukan perlawanan hukum. PSI akan meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk menjadi saksi ahli. Kami juga akan menyiapkan pengacara terbaik PSI untuk membantu Bro RMP dalam menghadapi kasus ini.”

Terakhir, PSI juga akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atas adanya kemungkinan kesalahan prosedur. “Termasuk meminta pandangan hukum, apakah dalam persoalan ini, Panwas sudah benar mengenyampingkan UU 7 tahun 2017 dan PKPU No 28 tahun 2018. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kasus yang sama menimpa partai-partai dan caleg lain,” sebut Chandra.
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Ribuan Caleg Rahasiakan Data Pribadi, Ada Sanksinya?

Liputan6.com, Jakarta – Daftar caleg kembali jadi sorotan. Bukan lagi soal 49 nama caleg eks koruptor yang dirilis belum lama ini. Tapi, tentang data pribadi yang mereka rahasiakan untuk publik.

KPU menyatakan, 2.049 dari 8.037 caleg yang bertarung di pemilu 2019 tidak mau mengisi dan membuka data pribadi secara lengkap.

Data tersebut di antaranya tentang jenis kelamin, usia, riwayat pekerjaan, status khusus (mantan napi/bukan mantan napi), motivasi, dan target saat terpilih menjadi anggota legislatif.

Semangat keterbukaan informasi pun tereduksi. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, caleg yang tidak mengisi data pribadi lengkap telah mencederai semangat mewujudkan pemilu yang transparan.

“Ketidaktersediaan informasi mengenai caleg akan membuat pemilih kesulitan mengenali profil, memantau rekam jejak, dan mengetahui program masing-masing caleg. Ini akan berujung pada kesulitan memilih pada hari pemungutan suara nanti,” ujar Titi kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019). 

Padahal, kata Titi, UU 7/2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik. Pasal 14 huruf C UU Pemilu menyebutkan, KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Salah satu informasi yang perlu dibuka adalah profil caleg.

Melalui PKPU 31/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, informasi caleg diakomodasi melalui formulir model BB.2: Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Di formulir tersebut, terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan publik seperti jenis kelamin, usia, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana), serta motivasi (latar belakang maju caleg) dan target atau sasaran (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika terpilih).

“Informasi yang tertera pada formulir model BB.2 penting dibuka agar pemilih bisa mendasarkan pilihannya pada integritas, kualitas, rekam jejak dan komitmen yang bisa dilacak dari profil caleg tersebut,” ujarnya.

Infografis Ribuan Caleg Sembunyikan Data Pribadi. (Liputan6.com/Triyasni)

Sebagai contoh, status khusus apakah caleg terpidana, mantan terpidana, atau bukan mantan terpidana dengan mudah bisa dilacak pemilih jika caleg benar-benar serius mengisi satu kolom dari sekian banyak kolom isian yang tertera pada formulir model BB.2 dan membukanya ke publik.

“Jika pada batas waktu tertentu caleg masih enggan membuka profilnya ke publik, KPU perlu mengumumkan nama-nama tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Perludem dari sistem informasi KPU infopemilu.kpu.go.id, per 6 Februari 2019, masih ada 2.043 dari 7.992 (25.56 persen) caleg yang enggan membuka data diri. Jika direkapitulasi berdasarkan jenis kelamin, 1.162 dari 4.790 (24.26 persen) caleg laki-laki enggan membuka data diri serta 881 dari 3.203 (27.51 persen) caleg perempuan menolak membuka data diri.

Jika direkapitulasi berdasarkan partai, kata Titi, Demokrat, Hanura, PKPI, Partai Garuda, dan Nasdem adalah lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg tertinggi. Sementara lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg terendah yaitu Golkar, Berkarya, PPP, PAN, Perindo.

Terpisah, pengamat politik Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Dahlia Umar meminta KPU jadi pelayan rakyat, bukan caleg atau parpol. KPU harus memegang prinsip persamaan hak. Jika mantan napi koruptor tetap mempunyai hak untuk menjadi caleg selama yang bersangkutan sudah menjalankan hukuman. Itu juga harus diimbangi dengan hak pemilih mengetahui rekam jejak calon sebelum memutuskan memilih .

“Ini hanya bisa dilakukan bila KPU berani mewajibkan seluruh caleg mengumumkan profil dan rekam jejaknya sebagai bentuk keadilan dan pertanggung jawaban sebagai calon pemimpin,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Menurut Dahlia, pemilu adalah ajang pemilihan calon pemimpin yang mewakili rakyat nantinya. Karena itu yang harus dikedepankan adalah kebutuhan pemilih akan informasi yang detail tentang rekam jejak, capaian, prestasi calon.

“Dengan begitu pemilih dapat mengambil keputusan dengan bijak pada 17 April nanti,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 3 halaman

Terbentur UU Lain

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri punya alasan mengapa pihaknya tidak mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya. Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan, caleg berhak tidak membuka identitas pribadinya.

“Caleg memiliki privasi untuk memilih tidak mengisi data diri. Mereka dijamin UU untuk tidak di-publish,” kata Ilham, Jumat (8/2/2019).

Ilham menyatakan, tidak ada peraturan KPU yang melarang caleg merahasiakan data pribadinya. Selain itu, KPU juga terikat dengan undang-undang lain, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik

“Coba lihat Pasal 17 itu informasi pribadi termasuk hal yang dikecualikan. KPU kan melihat UU lain, ketika pemilu kan bukan hanya soal pemilu saja, ada juga privasi yang enggak boleh,” katanya.

KPU, kata dia, hanya bisa mendorong caleg membuka diri dan meminta koordinasi dengan parpol pengusungnya.

“Biar masyarakat nanti yang menilai caleg tersebut,” kata dia.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman menyebut tak ada sanksi apa pun bagi caleg yang menutup data diri.

“Enggak ada sanksi,” singkat Arief di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Arief menyerahkan pada masyarakat untuk menilai apakah caleg yang menutup diri pantas untuk dipilih atau tidak.

“Biar nanti masyarakat nilai, oh ternyata si A enggak mau dibuka datanya, oh si B mau dibuka datanya,” katanya.

Menurut Arief, adanya akses untuk melihat data diri caleg bagian dari pendidikan politik.

“Biar masyarakat menilai ada partai yang membuka datanya, ada yang tidak. Ada calon yang membuka datanya, ada yang tidak,” ucapnya.

Arief menegaskan tidak akan mengumumkan daftar caleg yang merahasiakan data diri tersebut. Sebab, semuanya telah ada di situs KPU. “Kamu buka saja di situ,” tandasnya.

Mantan Komisioner KPU Hadar Gumay menyayangkan sikap komisi pemilihan tersebut. Menurutnya, sangat penting bagi pemilih untuk mengetahui rekam jejak caleg yang akan dipilih.

“Kita perlu tahu dong, siapa-siapa mereka. Kan kita tidak mau memilih kucing dalam karung,” Hadar kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hadar menyatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, jangan hanya melayani kepentingan partai politik dan calegnya. Menurutnya, justru yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan 192 juta pemilih bisa terpenuhi dengan baik. Caranya, dengan memberikan informasi lengkap terkait daftar caleg yang akan dipilih.

“Mengisi data pribadi secara lengkap dan bisa diakses publik itu hal yang paling mendasar. Dari situ bisa kita kembangkan datanya dengan cari-cari dari sumber lain. Googling di internet misalnya. Tapi kalau yang mendasar saja tidak tersedia bagaimana kita tahu mereka,” sambungnya.

Hadar mendesak KPU untuk mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya tersebut. Jika memang KPU tidak bisa mengumumkan nama-nama caleg tersebut karena yang bersangkutan menolak untuk dipublikasi, KPU bisa menggunakan logika terbalik dengan mengumumkan nama-nama caleg yang bersedia diumumkan.

“Di formulir BB.2 memang dicantumkan pernyataan bersedia dipublikasi atau tidak. Umumkan saja yang bersedia, dari situ kan kita tau sebaliknya, caleg-caleg yang tidak mau data pribadinya dipublikasi,” katanya.

KPU, kata dia, jangan bersikap kaku dan terkesan tidak punya daya menyikapi kasus ini.

“Kalau caleg eks korupsi saja bisa diumumkan, masa yang begini saja tidak bisa? banyak cara kalau memang sungguh-sungguh,” ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Pengaruhi Elektabilitas?

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding punya alasan mengapa caleg tidak mau membeberkan data pribadinya. Menurutnya wajar jika ada caleg yang enggan mengisi lengkap data pribadi, khususnya terkait status khusus pernah jadi napi korupsi atau tidak.

“Ya kalau soal itu pasti tidak mau nyampaikan itu karena itu kan aib, dan akan bisa berpengaruh pada elektabilitas,” ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya, Kadir Karding menjamin catatan KPU tersebut tidak berlaku untuk caleg PKB. Menurutnya, caleg di partainya  sangat terbuka dan senang jika diminta untuk membuka ke publik soal jejak rekam mereka.

“Enggak ada masalah, kita ikut aturan KPU saja. Kalau KPU mengatur mengharuskan ya kita membuka. Tetapi semangat kami ingin para caleg di PKB itu terbuka,” ungkapnya.

Pihaknya ingin agar sebagai calon pimpinan politik di level masing-masing yang terpilih nantinya adalah betul-betul orang yang memiliki standar.

Terpisah, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antony menegaskan, partainya sejak awal menginstruksikan para caleg untuk membuka data dirinya secara lengkap kepada masyarakat.

“Silakan dicek, yang belum membuka diri itu dari partai apa sebenarnya. Saya akan membuat instruksi ulang kalau memang ada caleg PSI yang belum buka data dirinya,” ungkapnya.

Membuka dan mengisi data secara lengkap, kata dia, adalah bagian komitmen PSI yang selalu mengusung partai antikorupsi dan bebas dari korupsi.

“Ini sudah jadi cita-cita seluruh kader kami,” ujarnya.

Para caleg sendiri sepakat agar KPU mengungkap ke publik caleg-caleg yang tidak mau mengisi lengkap data pribadinya.

“Kalau daftar caleg koruptor saja bisa diumumkan, kenapa yang ini tidak sekalian,” ujar Aziz Kafia, caleg DPD RI dari DKI Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui rekam jejak dan asal usul pejabat publik yang menjadi wakilnya di pemerintahan.

“Bagaimana ingin membangun tranparansi jika calegnya tidak jujur untuk urusan yang simpel seperti ini,” katanya.

Aziz sendiri menegaskan, dirinya sebagai caleg DPD telah mengisi lengkap data pribadi yang dibutuhkan dalam pencalegan.

“Semangat saya ya itu tadi, untuk transparansi dan keterbukaan bersama,” ujarnya.

Senada, caleg Partai Gerindra Dapil DKI Jakarta II Biem Benyamin menyatakan, seyogyanya caleg mengisi lengkap data yang disodorkan KPU dalam pencalegan.

“Sebaiknya sih diisi caleg. Kalau saya sih diisi semua,” kata Biem kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya dia tidak bisa menanggapi banyak karena untuk hal ini memang tidak ada kewajiban atau aturan yang mengharuskan untuk mengisi.

“Ya kalau KPU tidak mewajibkan, ya bukan salah caleg juga,” jelasnya.

Perintah partai, lanjut Biem hanya menganjurkan mengisi sesuai yang ada di aturan KPU.