Sindir Bantuan Karpet Masjid karena Kecewa, Caleg Ini Nyaris Diamuk Warga

Tidore – Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem asal Maluku Utara, Ahmad Hattari, nyaris diamuk massa usai salat Jumat. Pasalnya, dia menyindir pemberian bantuan karpet untuk masjid karena suara yang dia peroleh minim.

Peristiwa itu terjadi usai salat Jumat di Masjid Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kota Tidore, Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut), Jumat (20/4/2019). Seorang saksi mata, Nurdin Conoras mengatakan, Ahmad Hattari yang saat ini merupakan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem itu diberi kesempatan untuk menyampaikan imbauan ke masyarakat pasca-pelaksanaan pencoblosan.

Dalam sambutannya, Ahmad Hattari justru menyampaikan hal-hal yang menyinggung perasaan jemaah dan masyarakat Tomalou. Kata Nurdin, Ahmad Hattari menyinggung perolehan suaranya di Pemilu 2019.
“Saat itu, Ahmad Hattari melampiaskan kekecewaannya atas perolehan suara yang diperolehnya di Kelurahan Tomalou yang hanya mencapai 700 suara, padahal dia merasa selama ini memberikan bantuan di kelurahan tersebut yang berdampingan Kelurahan Gurabati, tempat tinggal Ahmad Hattari,” kata Nurdin seperti dilansir Antara, Sabtu (20/4/2019).

Pernyataan Ahmad Hattari itu membuat jemaah masjid marah dan langsung mengejarnya. Bahkan ada yang berusaha memukulnya, tetapi beruntung ada jemaah dan aparat kepolisian yang mencoba menghalangi.

Ahmad Hattari yang menggunakan mobil bernomor polisi DR 57 AH berhasil meninggalkan lokasi setelah sejumlah pengurus masjid dan aparat kepolisian melerai amarah warga.

Jemaah masjid dan massa kemudian membuka seluruh karpet dan jam dinding bantuan Ahmad Hattari dan langsung mengantarkannya ke kediamannya di Kelurahan Gurabati. Warga Tomalou yang akan membawa bantuan Ahmad Hattari itu dihalau warga Gurabati. Lalu terjadi aksi lempar antara kedua kelurahan tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar ketika dikonfirmasi meminta agar suasana kondusif pasca-pencoblosan pemilu 17 April 2019 tetap terjaga.

“Mari kita menciptakan kesejukan dan semangat kekeluargaan pasca-pencoblosan hasil pemilu 2019, meskipun proses politik ini mengalami dinamika dan mengganggu situasi kamtibmas,” katanya.
(idh/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerilya Terlarang Caleg dengan Politik Uang

Jakarta – Jelang hari pencoblosan, Bawaslu menggagalkan gerilya terlarang para caleg yang hendak bermain politik uang. Tercatat 25 kasus dugaan politik uang diungkap Bawaslu pada masa tenang ini.

“Adapun total yang sudah didapatkan dalam kejadian-kejadian operasi tangkap tangan atau tangkap tangan di 25 kasus itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tangkapan paling banyak ada di Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan kasus sebanyak 5 kasus,” kata anggota Bawaslu M Afifuddin di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Barang bukti yang didapat petugas yakni uang, sembako, hingga detegen. Afifuddin mengatakan penindakan pada masa tenang ini dilakukan kepada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Namun nantinya pada hari H atau 17 April, penindakan terhadap kegiatan politik uang akan dilakukan kepada siapa pun pihak yang terlibat.


Berikut kasus-kasus yang terungkap:

1. 80 Amplop Berisi Masing-masing Rp 500 Ribu di Jakut

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jakarta Utara (Jakut) menangkap seorang pria bernama Carles Lubis. Dari tangan Carles, disita 80 buah amplop berisikan uang masing-masing Rp 500 ribu.

Carles ditangkap pada Senin (15/4) sore di posko pemenangan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Bawaslu Jakut menduga amplop-amplop tersebut berasal dari Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Saat ini Carles masih diperiksa.

“Iya dugaannya gitu. Karena di sana mau ada rencana kegiatan, barang buktinya sudah ada berupa amplop. Amplop warna putih, tapi isinya berapa kita belum tahu,” kata Ketua Bawaslu Jakut Mochammad Dimyati di kantornya, Jl Deli, Koja, Jakut, Selasa (16/4).

2. 4 Orang Ditangkap di Pekanbaru, Rp 506 Juta Disita

Tim Gakkumdu Pekanbaru menangkap empat orang dalam kasus dugaan ‘serangan fajar’ dengan dana disita Rp 506 juta. Dana tersebut bersumber dari caleg Gerindra Dapil Riau II atas nama Dyah Ayu Nurani (25).

“Tim Gakkumdu menangkap keempat pelaku di Hotel Premiere di Jl Sudirman, Pekanbaru. Penangkapan tim ini tadi pukul 13.30 WIB,” kata Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto kepada detikcom, Selasa (16/4/2019).

Tim Gakkumdu bergerak ketika mendapat info akan ada transaksi untuk serangan fajar jelang hari pencoblosan. Tiga orang lain yang diamankan yakni Fadli Erwan Ibrahim (25) warga asal Kecamatan Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Syamsul Anwar (26), warga asal Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya atas nama Fandhi Achmad (26), warga asal Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.

“Totalnya kita menyita uang dugaan serangan fajar ini sebanyak Rp 506 juta dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Kita juga menyita amplop kosong yang sudah tertulis jumlah uang dan keterangan per kabupaten di Riau,” kata Santo.

<!–

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program “Reportase Sore” TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

–>

Bawaslu Pekanbaru Tangkap Caleg yang Bawa Rp 506 Juta

Liputan6.com, Pekanbaru – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru, Riau, menangkap calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berinisial DAN. Bersamanya disita uang Rp 506 juta yang diduga akan digunakan untuk serangan fajar atau money politic.

Selain perempuan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Riau 2 itu, dibawa pula tiga pria lainnya ke Kantor Bawaslu Pekanbaru di Jalan Kutilang untuk pemeriksaan intensif.

Menurut Ketua Bawaslu Pekanbaru Indra Kholid Nasution, pihaknya bersama Sentra Gakumdu punya waktu 14 hari kerja menaikan kasus ini ke penyidikan atau menetapkan pelaku sebagai tersangka, atau menghentikan karena tidak cukup bukti.

“Tujuh hari tambah tujuh hari prosesnya, itu dihari kerja ya,” kata Indra didampingi Kapolresta Kota Pekanbaru Komisaris Besar Polisi Susanto, Selasa petang, 16 April 2019.

Indra menjelaskan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait rencana politik uang di Prime Park Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Diduga akan ada pergerakan pembagian uang menjelang pencoblosan pada 17 April 2019.

Petugas lalu bergerak ke hotel pukul 13.30 WIB, dan menangkap caleg bersama tiga orang tim suksesnya tadi. Dari keempatnya, petugas menyita uang Rp 506 juta yang disimpan dari beberapa wadah.

“Dalam tas ransel ada Rp 380 juta lebih, dalam beberapa amplop ada Rp 115 juta dan di tempat lain ada Rp 10 juta,” kata Indra.

Selain uang, petugas juga menyita enam buah telepon seluler. Bahkan beberapa telepon masih berdering ketika ekspos penangkapan oleh Bawaslu berlangsung.

“Adapun tiga pelaku lainnya inisial SA, FEI dan FA,” kata Indra.

Indra menjelaskan, semua amplop berisi uang berbeda tertulis nama kecamatan dan kabupaten serta kota di Riau. Apakah sang caleg juga ikut nantinya membagikan uang atau hanya menyuruh tim sukses, Bawaslu masih mendalaminya.

“Masih didalami, nanti diberitahukan perkembanganya ke media,” tegas Indra.

Terbukti Bagikan Hadiah, 6 Timses Caleg PKS Medan Ditangkap Polisi

Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 6 (enam) orang Tim Sukses (Timses) Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diamankan petugas kepolisian. 

Kapolsek Medan Baru, Kompol Martuasah Tobing mengatakan, keenam Timses Caleg PKS diamankan dari Kantor DPD PKS Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Sei Beras, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Senin, 15 April 2019, sekitar pukul 23.30 WIB.

Keenam orang yang diamankan adalah Tutik Wulandari (25) warga Jalan Kalpataru, Gang Tambah, Nomor 90, Helvetia Timur, bertugas sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), Siti Raudah (35) warga Jalan Gaperta Gang Rukun, Nomor 63, Medan Helvetia, Maysarah Pronika (42) warga Jalan H Abdul Manaf Lubis, Gang Rukun Nomor 64A, Medan Helvetia.

Kemudia  Muhammad Rafizi Ismail (19) warga Jalan Kalpataru, Nomor 19, Helvetia Timur, Abdul Fahdi (29) warga Jalan PWS, Gang Budiman, Nomor 8-15D Medan, dan Muhammad Hidayat Nasution (62) warga Jalan Jangka, Gang Damai, Nomor 12 Medan.

“Keenam Timses itu diamankan setelah warga mengetahui dan melaporkan ke kita ada pembagian suvenir untuk memilih caleg,” kata Martuasah, Selasa (16/4/2019).

Dari informasi itu, lanjut Martuasah, tim langsung bergerak ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, ternyata benar, tim menemukan beberapa warga menerima bungkusan plastik yang berisikan handuk dan kartu nama.

Caleg DPR RI Gerindra Jadi Tersangka Karena Kampanye di Masjid

Sukoharjo – Seorang caleg DPR RI dari Partai Gerindra berinisial NR diduga berkampanye di masjid dan melakukan politik uang di Sukoharjo, Jateng. Dia kini berstatus sebagai tersangka.

Caleg perempuan itu diduga melakukan pelanggaran pada pertengahan Maret 2019 lalu. Setelah melalui tahap klarifikasi dan sebagainya, kasus kemudian dilimpahkan ke kepolisian pada awal April 2019.

“Kini memasuki tahap penyidikan, namun yang bersangkutan Kamis pekan lalu tidak bisa hadir karena baru melahirkan. Pekan ini akan kami panggil lagi,” kata Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, saat dihubungi detikcom, Selasa (16/4/2019).


Adapun pelanggaran dilakukan di sebuah masjid di Kecamatan Kartasura. Tersangka melakukan kampanye kepada kelompok bank sampah PKK.

“Di situ ada atribut kampanye, kalender dan ada peragaan mencoblos,” ujar Bambang.

Selain kampanye di tempat ibadah, NR juga diduga melakukan politik uang. Dia memberikan uang Rp 300 ribu kepada kelompok tersebut.

“Berapapun uangnya, tetap masuk kategori politik uang. Namun kasus ini lebih ke arah pelanggaran di tempat ibadah,” ujarnya.

NR dijerat dengan Pasal 280 ayat 1 huruf h tentang kampanye ditempat ibadah dan huruf j tenatang politik uang. Dia terancam hukuman penjara maksimal dua tahun.
(bai/mbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Probolinggo Tangkap Timses Caleg yang Bagi-bagi Minyak Goreng

Probolinggo – Sehari jelang Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo menemukan dugaan money politic. Praktik uang ini diduga dilakukan tim sukses salah satu caleg DPRD setempat.

Dugaan money politic ditemukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tiris, Senin (15/4). Dugaan praktik uang itu dilakukan terduga berinisial SW dan RB.

Pelaku tertangkap tangan oleh petugas saat membagi-bagikan bingkisan sembako berupa minyak goreng. Setiap paket yang dibagikan terdiri dari 4 kemasan minyak.

Aksi bagi-bagi sembako tersebut terjadi di RT 17 RW 03, Desa Pedagangan, Kecamatan Tiris. Selain sembako, petugas Panwascam juga mengamankan puluhan lembar stiker kampanye caleg yang didukung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Fathul Qorib mengatakan, ada 16 paket sembako yang berhasil diamankan. Saat ini barang bukti tersebut disimpan di Kantor Panwascam Tiris. Sebelum ada langkah lebih lanjut dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Jadi dari hasil cek ke lapangan tadi, bukan OTT tapi petugas Panwascam menemukan dugaan praktek money politic oleh salah satu tim pemenangan salah satu caleg DPRD Kabupaten Probolinggo,” kata Fathul Qorib, Selasa (16/4/2019).

Menindaklanjuti penangkapan tersebut, Ketua Gakkumdu Kabupaten Probolinggo Nadda Lubis mengaku akan menggelar rapat pleno terlebih dahulu. Sebelum akhirnya dibuatkan berita acara.

Apabila dari rapat tersebut ditemukan adanya penyimpangan, petugas akan melakukan langkah lanjutan. “Kita akan rapat dulu atas temuan Panwascam ini. Jika terbukti ada penyimpangan seperti tindak pidana tentunya akan dilanjutkan,” pungkas Nadda.
(sun/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Caleg Bermasalah, ke Manakah Suara Pemilih Berlabuh?

Liputan6.com, Medan – Terkait diamankannya sejumlah oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) akibat melakukan politik uang jelang pencoblosan 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menyatakan tidak akan mengubah surat suara yang sudah tercetak.

Ketua KPU Sumut, Yulhasni mengatakan, jika ditemukan caleg terbukti melakukan politik uang, sementara surat suara sudah tercetak, hal tersebut tidak akan memengaruhi karena belum disidang dan divonis.

“Kalau untuk dicoblos tidak ada masalah,” kata Yulhasni kepada Liputan6.com, Selasa (16/4/2019).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, Safrida menyebut, untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Bupati Padang Lawas Utara berinisial HH, pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara masih menunggu pelimpahan kasus.

“Nanti, jika terbukti pelanggaran pidana Pemilu akan diserahkan ke kita,” ujarnya.

Diterangkan Safrida, sebagai temuan, jika terbukti maka prosesnya akan dilanjut ke pemeriksaan. Untuk terduga, jika memang terbukti dari hasil pemeriksaan Panwaslu dan sentra Gakkumdu, akan langsung diserahkan kepada penyidik Polres Tapsel untuk ditindaklanjut dengan tahapan penyidikan. Lalu akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan.

“Kita berharap, kasus ini bisa langsung ditangani Panwaslu dan Gakkumdu. Rentang waktunya 14 hari kerja. Supaya kita bisa memberikan kepastian hukum dengan dugaan pelanggaran yang terjadi,” kata Safrida menambahkan.

Lalu berlabuh ke manakah suara pemilih? Hal ini sudah diatur oleh KPU dalam Peraturan KPU No 3 tahun 2019 pasal 55 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Berikut isi pasal tersebut yang tertuang dalam ayat 3 dan 6. 

Pasal 55

(3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.

(6) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.

Simak juga video pilihan berikut ini:

aturan untuk penerima uang

KPU Sulteng Coret 11 Nama Caleg DPRD

Palu – 11 caleg DPRD kabupaten dan provinsi di Sulawesi Tengah, dicoret sebagai peserta pemilu 2019 oleh KPU. Alasan para caleg itu dicoret bermacam-macam.

Dengan begitu 11 caleg tersebut tidak dapat mengikuti pesta demokrasi 17 April nanti. Suara pemilih yang mencoblos mereka dinyatakan tidak sah.

“8 adalah caleg DPRD Kabupaten Banggai Laut dan 3 adalah caleg DPRD Sulteng,” kata Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming, yang dikutip dari Antara, Minggu (14/4/2019).

Dia menjelaskan 11 caleg tersebut dicoret disebabkan meninggal dunia, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan pengadilan.

Adapun 3 caleg DPRD provinsi yang dicoret KPU Sulteng sambungnya, disebabkan antara lain meninggal dunia dan menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri atas kasus tindak pidana pelanggaran pemilu.

“2 meninggal salah satunya caleg DPRD Sulteng dari Partai Nasdem Tahmidi Lasahido dan 1 caleg dari Partai Hanura Bayu Alexander Montang yang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Poso dan Sulteng terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu,” imbuhnya.

Paling lambat Senin (15/4) nama-nama caleg yang dicoret tersebut akan diperbanyak dan dipampang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sulteng agar pemilih tidak mencoblos mereka.

(rvk/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penertiban Baliho Caleg di Mampang, Pasukan Oranye Dikerahkan

Jakarta – Sejumlah alat peraga kampanye (APK) langsung dibersihkan dini hari ini. APK itu nantinya dikumpulkan untuk didata dan diambil oleh pemiliknya.

Pantauan detikcom, Minggu (14/4/2019) pukul 00.55 WIB, terlihat pihak Kelurahan Tegal Parang bersama Panwaslu tingkat Kelurahan Tegal Parang melakukan pencopotan APK di sekitar Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah pekerja Penanganan Prasaran dan Sarana Umum (PPSU) atau dikenal dengan pasukan oranye melakukan pencopotan APK.

“Iya, ini kita melibatkan PPSU. Kita mulai pencopotan pukul 00.05 tadi. Langsung bergerak,” kata Lurah Tegal Parang Achmad Yani.


Yani mengatakan, sebelum melakukan pembersihan APK, dia melakukan apel sebanyak dua kali, mulai di kelurahan hingga di kecamatan.

“Begitu pukul 00.00 WIB, kita langsung bergerak melakukan pembersihan,” katanya.

Beberapa pekerja pasukan oranye terlihat mencopot spanduk, baliho hingga poster yang notabenenya mengkampanyekana para calon anggota legislatif. APK itu awalnya terpasang di pagar pembatas jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO), tiang-tiang di trotoar hingga yang sengaja dipasang dengan bambu di pinggir jalan.

“Kita utamakan pembersihan di jalan utama dulu. Nanti baru masuk dalam jalan lingkungan, sampai nanti di lingkungan TPS,” kata Achmad Yani.

APK yang dicopot itu kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kendaraan bak terbuka. Nantinya APK itu akan dikumpulkan di Kantor Lurah Tegal Parang.

“Kita akan lakukan pembersihan hingga hari Senin tanggal 15 April 2019,” katanya.

Penertiban Baliho Caleg di Mampang, Pasukan Oranye DikerahkanFoto: Penertiban APK di Mampang (Ray Jordan/detikcom)

Dalam pembersihan APK ini, Achmad Yani didampingi oleh Pengawas Lapangan Panwascam Tegal Parang Ahmad Gozali. Beberapa petugas Satpol PP juga ikut dalam pembersihan ini.

Achmad Yani menambahkan, pelibatan PPSU dalam pembersihan APK tersebut sudah sesuai dengan arahan dar Bawaslu. “Kita sudah dapat surat perintah dari Bawaslu untuk melibatkan PPSU dalam pembersihan APK ini,” kata Yani.
(jor/tsa)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Surat Suara Tercoblos di Selangor, NasDem: Ada Ingin Sudutkan Caleg Muda Kami

Jakarta – Partai NasDem mencurigai adanya niat buruk dari kejadian tercoblosnya surat suara caleg partai yang diketuai Surya Paloh itu di Selangor, Malaysia. NasDem meminta Bawaslu menyelidiki pelakunya.

“Kami sangat kaget mendengar berita tersebut dan mencurigai niat buruk dari pelaku kejahatan pemilu dimaksud. Kami minta kepada Bawaslu RI agar segera mengambil langkah untuk menyelidiki dan menemukan siapa yang menjadi pelaku tindakan kriminal pemilu tersebut dan menghukum seberat-beratnya,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate saat dihubungi, Kamis (11/4/2019).

Johnny yakin ada pihak luar yang sengaja berusaha menyudutkan partainya dan caleg-caleg mereka. Selain itu, pihak luar tersebut juga disebut ingin menyudutkan paslon yang diusung NasDem, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kami meyakini ada pihak dari luar atau pihak bukan kami yang dengan sengaja melakukan usaha pelanggaran tersebut untuk menyudutkan paslon 01, Pak Jokowi -Kiai Maruf Amin dan sekaligus menyudutkan kader muda potensial Nasdem yang saat ini menjadi caleg DPR RI dapil DKI 2,” ungkapnya.

Johnny menegaskan pihaknya memiliki komitmen kuat untuk mengikuti aturan dalam pemilu sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Kami dan seluruh infrastruktur partai dan segenap caleg se-Indonesia telah mempunyai komitmen yang kuat dan diharuskan untuk mengikuti pemilu sesuai aturan dan jadwal pemilu yang sudah ditetapkan dan sesuai amanat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksana lainnya,” imbuh Johnny.

Partai NasDem dalam pemilu legislatif kali ini mempunyai 7 caleg dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Caleg-caleg tersebut adalah Okky Asokawati, Davin Kirana, Achmad, Shanti Ramchand, Yulisa Baramuli, Tengku Adnan, dan Millie Lukito.

Surat suara yang telah tercoblos ditemukan di Selangor, Malaysia. Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara mengatakan dalam surat suara itu telah tercoblos untuk pasangan calon 01. Tak hanya itu, surat suara juga sudah dicoblos di kertas legislatif.

“Jadi berdasarkan sampel yang kita ambil, terdapat beberapa surat suara yang sudah dicoblos. Semuanya mayoritas mencoblos 01. Dan ada juga di pileg untuk dari NasDem. Ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu,” kata Yaza saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (11/4).
(azr/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>