Gubernur Sumut Tak Ambil Pusing dengan Pengunduran Bupati Mandailing Natal

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengaku, belum menerima surat pengunduran ‎diri Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution, secara resmi.

Menurutnya, untuk berhenti dari jabatan sebagai kepala daerah harus melalui prosedur sesuai undang-undang, yakni melalui DPRD. “Kalau mengundurkan diri ada prosedurnya, harus ke DPRD Kabupaten, nanti DPRD melakukan paripurna,” kata Edy, Senin (22/4/2019).

Setelah surat diterima, DPRD kemudian menggelar sidang paripurna, hasil sidang itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Sumut dan akan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri untuk kembali diproses sesuai dengan prosedur yang ada.

“Itu prosedurnya. Kalau surat ditujukan ke saya, harus dari DPRD-nya,” ucap dia.

Surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal, yang langsung ditandatangani Dahlan dengan Surat bernomor :019.6/1214/TUPIM/2019 tertanggal 18 April 2019. Perihal : Permohonan Berhenti Dari Jabatan Bupati.

Menurut Edy, surat tersebut, bukan ditujukan kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal untuk diteruskan kepada Gubernur Sumut. Namun, ditujukan kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri.  Edy pun menilai, Dahlan keliru dalam mengajukan pengunduran dirinya.

“Saya tidak mau ambil pusing dengan surat pengunduran diri itu. Perlu banyak belajar (Dahlan Nasution),” ucap Edy.

 

Fakta-Fakta di Balik Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal Usai Pilpres

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah mengecek, dan membenarkan Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution membuat surat tersebut. Namun, dia menuturkan surat itu salah sasaran.

“Benar yang bersangkutan membuat surat tersebut. Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditunjukan kepada DPRD, untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumut,” kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Minggu, 21 April 2019.

Dia menuturkan, alasan dari Dahlan sangat tidak lazim. Karena, lanjutnya, akan mencederai amanat masyarakat.

“Tapi alasan mundur ini sangat tidak lazim. Sehingga akan mencederai amanat masyarat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung,” ungkap Tjahjo.

Meskipun demikian, pihaknya akan mempelajari dan akan memanggil Dahlan serta Pemprov Sumut.

“Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemprov Sumut. Karena alasan mundurnya bisa jadi blunder yang bersangkutan. Kami akan terus komunikasi dengan Pemprov untuk fasilitasi,” pungkasnya.

Gudang KPU Terbakar, Bupati Pesisir Selatan: Jangan Pikir Macam-macam

Padang – Gudang logistik Pemilu di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terbakar. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, meminta kebakaran ini tak dipolitisir.

“Jangan berpikir macam-macam, penyelenggara pemilu dan pihak terkait akan maksimal mencari akar permasalahan dari kejadian ini,” ucap Hendrajoni, yang dikutip dari Antara, Senin (22/4/2019).

Laporan dari Antara, lokasi tempat kotak suara yang terbakar sudah dipasang garis polisi dan terlihat puluhan polisi berseragam berjaga di lokasi. Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ferry Herlambang dan Komandan Kodim 0311/Pesisir Selatan, Letkol Kav Edwin Dwiguspana, juga sudah ada di lokasi.

Komisioner KPU Pesisir Selatan, Medo Patria, mengatakan, ada 10 kotak suara yang terbakar. Untuk surat suara belum diketahui apakah ada yang terbakar atau tidak.

“Yang terbakar sekitar 10 kotak suara, kendati demikian kami masih akan menghitung ulang,” tutur Medo.

Gudang kotak suara Pemilu 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan hangus terbakar. Peristiwa itu terjadi Senin (22/4/2019) dinihari. Gudang yang terbakar itu merupakan gudang logistik di Kantor Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Koto XI Tarusan. Di sana terdapat 785 kotak suara yang berasal dari 157 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
(rvk/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Sarankan Bupati Pro-Jokowi Ikuti Bupati Madina, TKN: Ngawur!

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyarankan agar para bupati yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin mengikuti langkah pengajuan undur diri Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menilai itu adalah saran yang sembarangan.

“Itu ngawur!” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, menanggapi saran itu, Senin (22/4/2019).

Sebelumnya, Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, menyarankan agara para bupati Sumatera Barat yang banyak mendukung Jokowi agar mundur saja mengikuti langkah Dahlan, karena Jokowi-Ma’ruf kalah di Sumbar. Aria Bima menjelaskan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang dimaksud Saleh tak ada hubungannya dengan jabatan kepala daerah yang diemban nama-nama bersangkutan.


“Saya tidak setuju. Urusan mundur-memundur ini nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada tokoh masyarakat yang kebetulan bupati mendukung capres-cawapres, itu adalah urusan pribadi bukan urusan jabatan,” kata Aria.

Di Sumatera Barat, para bupati itu bukan mendukung Jokowi atas nama jabatannya sebagai bupati, namun secara pribadi selaku tokoh masyarakat. Bupati menjalankan tugasnya berdasarkan amanat rakyat. Namun Aria akan setuju bila bupati mundur karena gagal melaksanakan penyerapan anggaran, penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).

“Itu malah perlu mundur. Tapi kalau soal Pilpres, soal Pileg, nggak ada urusannya dengan Bupati,” ujar Aria.

Saleh Daulay mengetahui banyak bupati di Sumatera Barat yang mendukung Jokowi, namun akhirnya Jokowi-Ma’ruf kalah di Pilpres 2019 berdasarkan hasil quick count sejauh ini. Dia menilai bila para bupati di Sumatera Barat mengikuti langkah Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, pelayanan dan administrasi daerah tetap bisa dijalankan oleh jajaran di bawahnya.

“Sebaiknya diikuti oleh bupati-bupati di Sumatera Barat, karena hampir semua bupati di Sumatera Barat mendukung Jokowi, dan semua orang tahu. Di situ moral publiknya,” kata Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, kepada wartawan.

(dnu/fdu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN: Langkah Bupati Madina Sebaiknya Diikuti Bupati Pro-Jokowi Lain

JakartaBupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution mengajukan pengunduran diri karena capres petahana Joko Widodo (Jokowi) kalah di wilayahnya. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melihat banyak bupati yang mendukung Jokowi, sebaiknya mereka juga meniru Dahlan.

“Sebaiknya diikuti oleh bupati-bupati di Sumatera Barat, karena hampir semua bupati di Sumatera Barat mendukung Jokowi, dan semua orang tahu. Di situ moral publiknya,” kata Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, kepada wartawan, Senin (22/4/2019).

Saleh merupakan caleg PAN Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II yang meliputi Mandailing Natal. Namun dia tahu bahwa bupati-bupati di Sumatera Barat banyak yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, dan perolehan suara Pilpres 2019 di Sumatera Barat berdasarkan hitung cepat sejauh ini dimenangkan Prabowo-Sandiaga Uno.
Sebanyak 11 Kepala Daerah di Sumatera Barat dan band Slank, tampil dalam kampanye pasangan Jokowi-Amin di Padang, Sumatera Barat, 9 April 2019 lalu. Mereka mendukung Jokowi untuk lanjut 2 periode.
Saleh tak menilai kerja-kerja pelayanan di daerah bakal terganggu bila para bupati mundur. Soalnya, masih ada wakil bupati, asisten, kepala dinas, dan jajarannya.

“Kalau bupati mundur bukan berarti kerja administrasi berhenti,” kata Saleh.

Namun Saleh setuju dengan pemanggilan Kemendagri terhadap Dahlan Hasan Nasution. Keterangan yang sebenarnya soal latar belakang permohonan undur diri dapat digali langsung.

“Menurut saya itu layak dipanggil, dimintai keterangan langsung, ditanya apa sebabnya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya syok saja,” kata Saleh.

(dnu/fdu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Surat Undur Diri Bupati Madina karena Jokowi Kalah di Wilayahnya

Ini Surat Undur Diri Bupati Madina karena Jokowi Kalah di Wilayahnya Foto: Surat Pengunduran Diri Bupati Madina (Dok Puspen Kemendagri)

Jakarta – Ini adalah surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution. Surat ini diajukan karena capres petahana Joko Widodo (Jokowi) kalah Pilpres 2019 di wilayahnya.

Berdasarkan pers rilis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Minggu (21/4/2019), surat tersebut punya lambang Garuda Pancasila di bagian atasnya. Surat ini sudah beredar di jejaring media sosial.

“Bupati Mandailing Natal,” demikian bunyi kop surat, tertulis dengan huruf kapital.


Nomor suratnya adalah 019.6/1214/TUPIM/2019. Surat “Permohonan Berhenti dari Jabatan Bupati” ini bersifat rahasia. Surat ini dibikin di Panyabungan, 18 April 2019.

“Kepada Yth Bapak Presiden Republik Indonesia d.p Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta,” demikian bunyi tujuan surat itu. Tembusan surat ini ke “Bapak Menko Perekonomian RI di Jakarta”.

Surat ini diteken oleh Dahlan Hasan Nasution sendiri. Berikut adalah tulisan lengkap surat ini:

Dengan Hormat,

Dengan hormat, kami maklum kepada Bapak bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Mandailing Natal Sumatera Utara berjalan lancar, aman dan terkendali. Namun hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Perlu kiranya kami sampaikan kepada Bapak dalam 3 (tiga) tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal cukup signifikan antara lain Pelabuhan Palimbungan, Pembangunan Rumah Sakit, lanjutan Pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat, Rencana Pembangunan Bandara Udara Bukit Malintang, Rencana Pembangunan kembali Pasar Baru Panyabungan setelah terbakar pada bulan Syawal yang lalu dan lain-lain.

Sejalan dengan uraian di atas dan mengingat pencerahan sudah cukup kami berikan kepada semua lapisan baik bersama beberapa putra daerah disertai ulama yang berdomisili di Jakarta/Medan, namun belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai Pembangunan, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal.

Perlu kiranya kami tambahkan, walaupun kami nantinya tidak menjabat lagi sebagai Bupati, namun kami tetap setia kepada Bapak dan berjanji siap membantu Bupati sepenuhnya manakala diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Kami mendoakan kiranya Allah SWT selalu melindungi Bapak dan memberikan kekuatan sehingga mampu mempersembahkan kemajuan untuk Republik Indonesia, Amin.

Bupati Mandailing Natal, (cap dan ditandatangani Bupati Dahlan).

Tembusan: Bapak Menko Perekonomian RI Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melihat ada yang tidak wajar dalam pengunduran diri itu, yakni alasannya. Seorang Bupati menjabat karena mengemban amanat rakyat setempat, namun Dahlan mundur bukan karena rakyat hendak mencabut amanat itu, melainkan karena Jokowi kalah di hitung cepat wilayahnya.

“Tapi alasan mundur ini tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung karena masa jabatan akan berakhir pada Juni 2021,” ungkap Tjahjo sebagaimana dalam keterangan pers Puspen Kemendagri.

Tujuan suratnya juga salah. Seharusnya, surat pengunduran diri ditujukan ke DPRD Mandailing Natal, bukan ke Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo. Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah mengatur mekanisme pengunduran diri secara formal, yakni surat diserahkan ke DPRD untuk diteruskan ke rapat paripurna.

(dnu/fdu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN: Apa Ada Perjanjian Bila Jokowi Kalah Bupati Madina Mundur?

Jakarta – Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dihebohkan oleh beredarnya surat permohonan pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina) H Dahlan Hasan Nasution dari jabatannya karena Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin kalah di wilayahnya. BPN menaruh keprihatinan akan kejadian tersebut.

“Saya membaca suratnya mudah-mudahan suratnya benar bukan hoax, tetapi kalau itu terjadi itu kita perlu prihatin juga, sebabnya apa kok tidak sesuai harapan kemudian mundur apakah ada janji, apakah ada perjanjian bahwa harus menang kalau kalah kemudian mundur? ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, di kediaman Sandi, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/4/2019).

Menurutnya, Aparat setempat mengalami ‘tekanan’. Pihaknya segera mengkaji kejadian di Madina itu.


“Aparat mengalami tekanan-tekanan, tidak mungkin tidak ada masalah kalau dia tidak mundur, jadi tiba-tiba mundur ini suatu yang harus dikaji lah,” ujar Sudirman.

Sudirman menyebut mundurnya Bupati Madina merupakan salah satu dari banyaknya rangkaian peristiwa yang merugikan pihaknya.

“Ini adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang saya sebut sebagai secara masif muncul dimana-mana. Bupati Nias Selatan, ada Bupati di Lampung marah-marah sudah nunggu tapi surat suaranya ternyata nggak ada. Jadi ini suasana yang betul-betul menimbulkan keprihatinan malah bisa mengarah pada kegentingan dan saya kira kita tidak ingin ini terus berlanjut,” ujar Sudirman.

Seperti dilansir Antara, Minggu (21/4), surat pengunduran Bupati yang beredar di media sosial tersebut tertanggal 18 April 2019 dan bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019. Surat tersebut langsung ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo d.p Menteri Dalam Negeri.

(dnu/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Beredar Surat Mundur Bupati Madina karena Jokowi Kalah di Wilayahnya

Jakarta – Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dihebohkan dengan beredarnya surat permohonan pengunduran diri Bupati Mandailing Natal, H Dahlan Hasan Nasution dari jabatannya. Dalam surat itu, Dahlan Hasan mengundurkan diri karena hasil pemilu yang mengecewakan capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

Seperti dilansir Antara, Minggu (21/4/2019), surat pengunduran bupati yang beredar di media sosial tersebut tertanggal 18 April 2019 dan bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019. Surat tersebut langsung ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo d.p Menteri Dalam Negeri.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pembangunan di Mandailing Natal cukup signifikan seperti pembangunan pelabuhan Palimbungan, rumah sakit, lanjutan pembangunan jalan Pantai Barat, dan rencana pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang.
Sejalan dengan uraian di atas dan mengingat pencerahan yang sudah cukup diberikan kepada masyarakat bersama putra daerah dan kalangan ulama, baik yang berdomisili di Medan maupun Jakarta, namun belum berhasil mengubah pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai pembangunan.

“Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Madina,” tulisnya.

Di akhir surat yang langsung ditandatangani oleh Dahlan Hasan juga ditegaskan bahwa dia siap untuk mendukung segala pembangunan meski dia sudah tidak menjabat lagi.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Madina, Muktar Afandi Lubis yang dihubungi Antara melalui selulernya, Minggu (21/4) membenarkan surat tersebut.

Berikut isi lengkap surat yang beredar tersebut:

Dengan hormat, kami maklum kepada Bapak bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Mandailing Natal Sumatera Utara berjalan lancar, aman dan terkendali. Namun hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Perlu kiranya kami sampaikan kepada Bapak dalam 3 (tiga) tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal cukup siginifikan antara lain Pelabuhan Palimbungan, Pembangunan Rumah Sakit, lanjutan Pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat, Rencana Pembangunan Bandara Udara Bukit Malintang, Rencana Pembangunan kembali Pasar Baru Panyabungan setelah terbakar pada bulan Syawal yang lalu dan lain-lain.

Sejalan dengan uraian di atas dan mengingat pencerahan sudah cukup kami berikan kepada semua lapisan baik bersama beberapa putra daerah disertai ulama yang berdomisili di Jakarta/Medan, namun belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai Pembangunan, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal.

Perlu kiranya kami tambahkan walaupun kami nantinya tidak menjabat lagi sebagai Bupati, namun kami tetap Setia kepadaBapak dan berjanji siap membantu Bupati sepenuhnya manakala diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Kami mendoakan kiranya Allah SWT selalu melindungi Bapak dan memberikan kekuatan sehingga mampu mempersembahkan kemajuan untuk Republik Indonesia, Amin.

Bupati Mandailing Natal, cap dan ditandatangani.

Tembusan: Bapak Menko Perekonomian RI Jakarta
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bupati Sebut Pemilu di Lokasi Gempa Sigi Berjalan Aman dan Lancar

Liputan6.com, Sigi – Pelaksanaan pemungutan suara pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan pilpres (pilpres) di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang dilaksanakan serentak, Rabu, 17 April 2019 berjalan lancar dan aman. 

“Alhamdulillah, semua berlangsung dengan baik. Dan ini kesuksesan bersama yang patut mendapatkan apresiasi,” kata Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapata, dilansir Antara, Sabtu (20/4/2019).

Meski para petugas Kelompok Panita Pemungutan Suara (KPPS) harus bergadang sampai subuh, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan penghitungan dan laporan hasil pemungutan suara pileg dan pilpres.

Kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019, lanjut Irwan, juga karena pasokan listrik dari PLN dan jaringan internet yang berjalan normal. Ditambah lagi pengamanan oleh petugas kamtibmas hingga jalannya pemilu berlangsung kondusif. 

“Saya sebagai bupati tentu sangat senang dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah sama-sama bekerja keras mendukung pelaksanaan pemilu sehingga bisa berjalan dengan baik,” ujar Bupati Irwan.

Dia mengatakan meski banyak warga yang harus melaksanakan pemilu di lokasi-lokasi pengungsi karena bencana alam, gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018, tetapi masyarakat tetap memberikan perhatian khusus kepada pesta demokrasi di Tanah Air.