Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Tanah Bergerak Setiap 30 Menit, Warga Banyumas Terbayang Longsor Masa Lalu

Liputan6.com, Banjarnegara – Menilik riwayatnya, Banjarnegara diwarnai kisah pedih longsor kolosal. Dan 70 persen wilayah di kaki pegunungan Dieng ini memang rawan gerakan tanah.

Bencana longsor seringkali mengejutkan terjadi di Banjarnegara. Pada 2006, Dusun Gunung Raja Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu lenyap dalam sekejap. Ada 76 orang meninggal dunia, 14 lainnya tak ditemukan.

Kemudian, empat tahun lalu, Dusun Jemblung Desa Sampang Karangkobar luluh lantak diterjang longsor. Seratusan lebih warganya meninggal dunia atau hilang tertimbun material longsoran.

Hingga saat ini, longsor dan gerakan tanah berkala kecil dan besar datang silih berganti. Salah satunya di Dusun Kali Entok Desa Kebutuh Jurang Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara.

Gerakan tanah yang terjadi secara bertahap dilaporkan merusak 22 rumah. Akibatnya, 25 keluarga yang terdiri dari 83 jiwa mengungsi.

Dan ke-25 keluarga itu mengungsi di 11 titik pengugsian. Sebagian besar mengungsi ke rumah saudara, atau ditampung tetangga, dan di tetangga desa, Duren.

“Jadi sekarang masih mengungsi. Kalau kita tahapannya sedang validasi data. Kalau jumlahnya masih seperti kemarin,” kata Kepala Pelaksana Harian (Lakhar) BPBD Banjarnegara, Arif Rachman, Kamis sore, 21 Februari 2019.

Kisah longsor besar yang sampai menewaskan puluhan hingga ratusan orang membuat warga Kebutuh Jurang trauma. Positifnya, riwayat bencana Banjarnegara membuat mereka waspada.

Arif tak menyalahkan warga yang traumatik. Hanya saja, berdasar pendataan lapangan oleh petugas BPBD dan pemerintah desa Kebutuh Jurang, jumlah rumah rusak sebenarnya hanya 15 unit. Lainnya baru terancam longsor.

2 dari 3 halaman

Kontur Tanah Berisiko Longsor Cepat

Berdasar kajian geologi dan pemetaan longsor, tujuh rumah yang penghuninya turut mengungi sebenarnya berada di luar zona merah. Karenanya, pekan ini BPBD akan mensosialisasikan kepada para pengungsi agar yang rumahnya masih aman bisa kembali ke rumahnya.

Adapun 15 rumah yang terdampak langsung dan terancam agar bertahan di pengungsian untuk sementara waktu.

“Pekan ini kami akan mengumpulkan untuk memberi penjelasan. Bagi yang kondisinya masih ini (relatif) aman, disarankan pulang, karena hanya euforia ketakutan ya lebih baik pulang lah,” dia menerangkan.

Rencananya, dalam waktu dekat hasil kajian geologi, pemetaan dan rekomendasi Badan Geologi itu akan dilaporkan kepada Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono untuk segera ditindaklanjuti.

“Pertama, rumah yang terdampak langsung, begitu kan, jumlahnya ada sekitar 15 rumah. Karena kita sudah ada peta geologinya yang akan kita laporkan kepada Pak Bupati,” dia menambahkan.

BPBD juga telah memasang early warning system (EWS) atau alat peringatan dini longsor dan gerakan tanah di mahkota longsoran. BPBD juga mendirikan posko pantau bencana di sekitar area gerakan tanah untuk memantau pergerakan tanah untuk mengantisipasi gerakan tanah yang membahayakan.

Dia menjelaskan, sifat longsoran di Kebutuh Jurang adalah rayapan tanah (creep). Akan tetapi, menilik kontur tanahnya yang curam dan curah hujan tinggi, gerakan tanah bisa bertambah cepat dan bisa pula bersifat jatuhan.

3 dari 3 halaman

Tanah Bergerak 2 Sentimeter Tiap Setengah Jam

Nun di Kabupaten Banyumas, gerakan tanah di Grumbul Kalisalak RT 3/5 Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang kembali terjadi. Akibatnya, dua keluarga terpaksa mengungsi.

Sebelumnya, di lokasi yang sama, empat rumah harus direlokasi lantaran gerakan tanah terus berlangsung sejak akhir 2018. Kini, gerakan tanah kembali merusak dua rumah yang dihuni empat jiwa, yakni rumah milik Sukardi (68 th) dan Sumardi (70 th).

Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Kusworo mengatakan, sementara ini Sukardi dan istri mengungsi ke rumah anaknya, Warkiman yang berada di lokasi lebih aman. Adapun Sumardi dan istrinya mengungsi ke saudara lainnya, Suryati.

Kusworo mengemukakan, tanah kembali bergerak setelah Banyumas diguyur hujan lebat berhari-hari. Diukur dengan alat sederhana, dalam waktu setengah jam tanah bergeser sekitar dua sentimeter.

Gerakan tanah membuat tanah retak-retak dan ambles berkisar 70 sentimeter hingga satu meter. Akibatnya, lantai dan dinding rumah retak-retak parah.

Sebelumnya, gerakan tanah di lokasi yang sama juga telah merusak empat rumah. Keempat keluarga itu telah direlokasi secara bertahap sejak akhir 2018 hingga Januari 2019.

“Tanah terus bergerak, pelan tapi pasti. Mulai Kamis,” kata Kusworo.

Ia juga mengimbau agar warga lainnya mewaspadai kemungkinan meluasnya gerakan tanah. Pasalnya, bidang tanah miring, labil dan curah hujan masih tinggi.

“Dan tadi, kita juga memasang early warning system tradisional, sederhana menggunakan tali. Dalam waktu kurang lebih setengah jam, tanah bergerak sekitar dua sentimeter, jalannya,” dia mengungkapkan.

Saksikan video pilihan berikut:

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kasus Suap Izin Meikarta, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta, Billy Sindoro dituntut hukuman lima tabun penjara. Billy dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Tuntutan yang diberikan jaksa karena menilai Billy memberikan suap demi mulusnya perizinan proyek Meikarta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (21/2/2019).

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Menyatakan terdakwa Billy Sindoro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut,” kata JPU dari KPK I Wayan Riana saat membacakan surat tuntutan.

Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara, Billy juga dituntut denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Billy memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

Selain Billy, tiga terdakwa lain yakni bekas pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, mantan konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama juga dituntut hukuman pidana dengan masa hukuman yang berbeda-beda.

Untuk Henry Jasmen, JPU KPK menuntut hukuman 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi sama-sama dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menuntut majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa karena diyakini bersama-sama Billy Sindoro melakukan suap ke Pemkab Bekasi.

2 dari 2 halaman

Pertimbangan Tuntutan Jaksa

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Billu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Seperti kita sudah sampaikan dalam tuntutan hal-hal memberatkan terdakwa, pertama tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata jaksa I Wayan Riana seusai persidangan.

Pertimbangan kedua, lanjut I Wayan, terdakwa Billy pernah menjadi resedivis dalam kasus suap. Dalam situs resmi KPK, Billy pernah terlibat dalam perkara yang terjadi pada tahun 2008. Billy pernah di penjara atas kasus penyuapan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal terkait hak siar liga Inggris. Billy divonis tiga tahun atas perkara tersebut.

Sedangkan pertimbangan lainnya, jaksa menyebut Billy tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan.

Trek Ekstrim Bikin Peserta IOX 2019 Andalas Berguguran

Liputan6.com, Bukittinggi – Petualangan ekstrim Indonesia Off-road eXpedition (IOX) 2019 Andalas, yang start dari Medan, Sabtu (9/2/2019) terus berjalan. Banyak peserta yang berguguran karena kerasnya trek yang harus dilalui selama IOX 2019 berlangsung.

Team leader IOX 2019 Andalas, Syamsir Alam, dalam rilis yang diterima wartawan mengatakan, dari 81 peserta yang menggunakan kendaraan off road 4×4, hanya 20-an kendaraan saja yang sukses mengikuti trek demi trek sesuai dengan jadwal.

“Mayoritas peserta gagal memasuki trek sesuai jadwal dan masih berjibaku untuk keluar dari trek-trek sebelumnya. Semakin hari semakin sedikit jumlah peserta yang bisa mengikuti seluruh trek sesuai jadwal,” katanya.

Menurut dia, trek ekstrem pertama yang membuat peserta terhambat adalah di Siosar Brastagi. Trek Siosar bagaikan trek supermarket off-road super berat. Tanjakan curam, turunan curam, bogger (rawa lumpur) yang dalam, bebatuan, akar pohon besar yang menyulitkan semua tersedia dan harus dilalap oleh para off-roader di IOX 2019 Andalas.

Usai dari Siosar seluruh peserta istirahat di Silalahi, di pantai Danau Toba, menikmati keindahan alam dan budaya Danau Toba sekaligus kesempatan perbaikan kendaraan. Namun akibat kerusakan yang agak sulit diperbaiki, tercatat dua kendaraan peserta menyerah tidak bisa lanjut dan diangkut dengan trailer langsung menuju garis finish di Bukit Tinggi menunggu peserta lainnya.

“Kerasnya trek membuat peserta kerja keras dan butuh waktu lama. Selain ini banyak pula kendaraan yang rusak,” kata Syamsir Alam menambahkan.

Dari Silalahi, seluruh peserta IOX 2019 Andalas bergerak ke Parmonangan untuk off-road. Namun tercatat hanya 22 kendaraan 4×4 yang masuk trek. Sisanya masih tercecer di trek Siosar dan sebagian lagi rusak yang harus masuk bengkel untuk perbaikan. Trek ke Parmonangan ini memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi karena melalui banyak jurang yang banyak.

2 dari 3 halaman

Kurangi Risiko

Untuk peserta yang tercecer, kata Syamsir, dilarang memasuki trek tersebut untuk mengurangi risiko kecelakaan. Sekitar 56 kendaraan melambung mengambil jalan on-road ke Sibolga via Tarutung. Sebagian peserta menginap dan berkesempatan menikmati wisata di Tarutung yang sejuk, khususnya kuliner Kopi Karo yang sangat istimewa namun belum sepopuler seperti Kopi Gayo atau Sidikalang.

Setelah itu, peserta melakukan start dari Sibolga (jalan on-road) menuju pantai Tabuyung dengan menyusuri jalan pasir di pantai sepanjang 10 Km. Seluruh peserta sangat menikmati trek pantai pasir yang sepi ini dengan memacu kecepatan tinggi. Dari Tabuyung, peserta menuju Simpang Gambir melalui jalan on-road dan off-road melalui perkebunan sawit dan lading. Tercatat hanya 29 kendaraan yang memasuki trek ini. Sisanya tercecer di belakang dan sebagian lagi diperbaiki karena rusak.

Berikutnya dengan diiringi hujan deras, sekitar 40 kendaraan peserta kembali memasuki jalur off-road berat Sapotinjak ke Aek Mais karena melalui tanjakan tanpa winching point dengan jurang yang dalam sepanjang trek. Ternyata hanya 20 kendaraan yang berhasil finis disambut Bupati Madina Drs. H. Dahlan Harun Nasution.

3 dari 3 halaman

Berhasil Keluar

Sisanya sebanyak 20 kendaraan baru berhasil keluar satu persatu sejak malam hingga siang hari besoknya. Kondisi hujan yang terus menerus membuat kondisi trek menjadi trek neraka. Salah satu peserta yang terjebak di trek adalah Haji Bakri, tokoh di Penyabungan yang pengusaha sekaligus pengelola pondok pesantren terbesar dan tertua (105 tahun) di Indonesia dengan 12.500 santri.

Setelah istirahat, pada Rabu (20/2), peserta menjalani trek on-road memasuki Propinsi Sumatera Barat dan akan membuka tenda di Kawasan Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan akan mencapai finish di Bukit Tinggi, Minggu (24/2).

Saksikan video pilihan di bawah ini

Mentan Lepas Ekspor Manggis dan Beri Bantuan untuk 10 Ribu Petani Milenial

Liputan6.com, Sukabumi Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, melepas ekspor manggis dari Sukabumi, Jawa Barat, ke Tiongkok. Pelepasan ekspor dilakukan dalam acara Apresiasi Kementerian Pertanian Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung program Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045, Kamis (21/2/2019).

Amran menjelaskan, Indonesia merupakan negara eksportir manggis dan menempati peringkat ke-lima dunia sebagai negara produsen manggis, setelah India, China, Kenya, dan Thailand. Sekitar 25 persen produksi manggis diekspor ke beberapa negara, seperti ke China, Hongkong, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Amerika, Australia, Prancis, dan Belanda.

Melansir data BPS, volume ekspor manggis pada 2018 sebesar 38.830 ton atau naik 324 persen dibandingkan 2017 yang hanya 9.167 ton. Sementara itu, nilai ekspor 2018 mencapai Rp 474 miliar, naik 778 persen dibandingkan 2017 yang sebesar Rp 54 miliar.

“Ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Karena kami membuat akses langsung pasar dari Indonesia ke China, Hongkong, dan berbagai negara tujuan lainnya. Dulu transit dulu ke Malaysia, baru ke negara tujuan eksopor. Itu poin pentingnya. Artinya apa? Kesejahteraan petani meningkatkan karena added value dinikmati petani,” ucap Amran, saat melepas ekspor manggis sebanyak 92 ton yang nilainya mencapai Rp 2,76 miliar.

Menilik data BPS, imbuhnya, hasil kerja keras Kementan dalam mengurus ekspor komoditas pertanian secara keseluruhan dari 2016 hingga 2018 naik 29 persen. Nilai ekspor 2016 sebesar Rp 384,9 triliun, sedangkan pada 2018 angkanya naik menjadi Rp 499,3 triliun.

“Kemudian ada yang menarik jarang terekspor, yakni kurun waktu empat tahun terakhir, Produk Domestik Bruto sektor pertanian terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tahun 2014 sebesar Rp 906,1 Triliun dan di 2018 meningkat menjadi Rp 1.460 triliun, sehingga naik kurang lebih Rp 470 sampai Rp 500 triliun,” kata Amran.

Menurutnya, akumulai kenaikan PDB sektor pertanian 2014 hingga 2018 adalah Rp 1.370 triliun, lebih dari separuh APBN per tahun. Dengan demikian, terjadi kenaikan PDB sektor pertanian yang sangat tajam selama pemerintahan Jokowi-JK.

“Ini kenaikan yang luar baisa, kenaikan yang sangat tajam yang dilakukan pemerintah terhadap petani. Ini yang harus diketahui publik. Jangan dipersepsikan bahwa pertanian itu cuma beras, jagung. Di situ persoalannya. Padahal ada 460 komoditas pertanian,” ujar Amran.

Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil, mengatakan bahwa pada 2018, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok memberikan layanan sertifikasi untuk ekspor buah manggis sebanyak 16.271 ton atau senilai Rp 448,127 milyar. Dari jumlah itu, ekspor manggis yang berasal dari kabupaten Sukabumi mencapai 2.211 ton atau senilai Rp 66,327 milyar.

“Kontribusi kabupaten Sukabumi terhadap total ekspor manggis selama tahun 2018 kurang lebih 13,59 persen dari total ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok,” ucapnya.

Dalam acara sama, Anggota DPR RI, Dewi Asmara mengakui keberhasilan pembangunan sektor pertanian di pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, dari capaian produksi dan ekspor, kinerja pertanian semakin membaik.

“Kinerja pertanian di Sukabumi pun semakin lama semakin baik. Ini yang harus kita syukuri. Petani Sukabumi pada sejahtera,” kata dia.

Terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Suwandi, mengaku optimis terhadap ekspor hortikultura, khususnya manggis. Sesuai arahan Amran untuk mendorong ekspor, upaya yang dilakukan adalah mendorong kawasan sentra manggis terbesar, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Banten untuk meningkatkan kualitas mutu manggis dan registrasi kebun. Bantuan bibit manggis 2019 ada sekitar 211 ribu batang.

“Dan bersama Badan Ketahanan Pangan membina packaging house, sehingga memenuhi standar ekspor. Bibit manggis pun sudah disiapkan dalam jumlah besar,” ujarnya.

Suwandi melanjutkan, pengurusan dokumen ekspor benih hortikultura sudah cepat.

“Ini dokumen ekspor benih hortikultura pun tidak lagi berhari-hari atau berbulan bulan, sangat cepat, hanya 3 jam bila dokumennya clear and clean. Ini terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menggenjot ekspor dan investasi,” ucapnya.

Dalam acara tersebut, Amran juga menyalurkan bantuan kepada petani dan santri milenial berupa bantuan domba untuk 40 kelompok ternak, masing-masing 25 ekor. Juga 4.00 ekor bibit ayam berikut pakan 8 ton, obat-obatan dan vitamin untuk Kelompok Usaha Bersama santri milenial Pondok Pesantren Nurul Huda. Selanjutnya, bibit ayam 567.950 ekor untuk 11.359 rumah tangga miskin (RTM), bantuan berupa mangga, durian dan manggis 500 pohon, aneka benih sayuran dan 150 unit pengemasan untuk pengembangan kawasan fasilitasi pasca panen dan pengolahan, serta benih pala dan kelapa. Diberikan pula bantuan berupa traktor roda dua, cultivator, dan pompa air.

Acara ini dihadiri Anggota DPR RI Dewi Asmara, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil, serta lebih dari 10.000 petani dan santri tani milenial.



(*)


Billy Sindoro Cs Hadapi Tuntutan di Kasus Suap Meikarta Siang Ini

Bandung – Perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta bagi 4 orang terdakwa akan memasuki agenda tuntutan. Sidang dengan agenda tersebut akan digelar siang ini.

“Iya hari ini kita jadi untuk membacakan tuntutan untuk 4 terdakwa, jadwalnya siang,” ucap jaksa KPK I Wayan Riana saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (21/2/2019).

Empat terdakwa yang akan dituntut yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempat terdakwa itu diyakini jaksa sebagai pihak dari Lippo Group. Mereka didakwa sebagai pemberi suap untuk Pemkab Bekasi, termasuk pada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Persidangan direncanakan mulai pukul 14.00 WIB di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam rangkaian persidangan ini, Billy Cs didakwa memberikan suap ke Neneng dan sejumlah kepala dinas di Pemkab Bekasi.

Pemberian suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta yang mandek. Dalam surat dakwaan KPK, total sekitar Rp 19 miliar lebih mengalir dari PT Lippo Cikarang untuk Bupati Neneng dan jajaran pejabat di Pemkab Bekasi. Duit itu digelontorkan, menurut dakwaan itu, demi mulusnya urusan perizinan proyek Meikarta yang digadang-gadang sebagai kawasan kota terpadu.

Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 (setara Rp 2,851 miliar dalam kurs saat ini) sehingga totalnya sekitar Rp 19 miliar lebih.
(dir/dhn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penahanan 5 Terdakwa Kasus Suap Perizinan Meikarta Dipindahkan KPK

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan tempat penahanan lima terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Hari ini, 20 Februari 2019 dilakukan pemindahan penahanan terhadap lima orang terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Lima terdakwa itu, yakni Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Penahanan terhadap Neneng Hassanah Yasin, Dewi Trisnawati, dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin sembari menunggu proses persidangan yang direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

“Sedangkan terhadap Jamaludin dan Sahat MBJ Nahor dilakukan penahanan di Rutan Kebon Waru Bandung. Para terdakwa tersebut telah sampai di Bandung pada siang hari di rutan masing-masing,” ucap Febri seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, kata dia, KPK pada Kamis (21/2/2019) ini akan melimpahkan berkas perkara lima orang itu ke PN Bandung untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung.

Selain itu, ia juga mengatakan untuk tuntutan terhadap empat terdakwa lainnya yang telah terlebih dahulu diajukan ke persidangan akan dibacakan pada Kamis ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

Empat terdakwa itu yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

2 dari 3 halaman

Kawal Kasus Meikarta

Dari rangkaian proses persidangan yang telah dilakukan sebelumnya, ucap Febri, KPK telah meyakini terbuktinya dakwaan-dakwaan yang diajukan KPK terhadap empat terdakwa tersebut.

“Sebagian besar pihak terdakwa telah mengakui dan jika masih ada yang menyangkal tentang perbuatannya, kami telah hadirkan bukti yang relavan untuk membuktikan dakwaan KPK. Selain itu, KPK juga akan uraiankan pembuktian terkait dugaan peran korporasi dalam kasus ini,” tuturnya.

KPK juga mengajak masyarakat, kampus, dan media untuk mengawal bersama-sama persidangan kasus Meikarta itu agar dapat menghasilkan sebuah proses hukum yang baik.

“Dan juga dapat menjadi pembelajaran secara akademik terutama untuk akademisi-akademisi yang melakukan penelitian tentang tindak pidana korupsi,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Proyek Infrastruktur Garut Terancam Mangkrak

Liputan6.com, Garut Berhasil mematahkan mitos kutukan petahana yang selalu gagal memenangi pilkada Garut, Jawa Barat, Juni 2018 lalu, tak membuat pasangan Rudy Gunawan dan Helmi Budiman, semakin mudah memimpin Garut di periode kedua 2019-2014 ini. 

Minimnya kucuran anggaran belanja infrastruktur yang dikucurkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, membuat mereka mesti pintar memutar otak mengatur belanja publik agar tepat dan efisien.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, tahun pertama di periode kedua dirinya memimpin, dibutuhkan banyak anggaran pembangunan infrastruktur. Khusus tahun ini, lembaganya mengajukan anggaran hingga Rp 1,3 triliun kepada Pemprov Jawa Barat, tetapi dalam realisasinya, hanya Rp 516 miliar yang berhasil dikucurkan kas anggaran provinsi untuk pembangunan infrastruktur.

“Itu pun hampir 90 persen di antaranya sebagian besar untuk proyek seharga Rp 200 jutaan, seperti TPT (Tembok Penahan Tanah) dan lainnya, yang untuk teknokrasinya infrastruktur tidak ada,” ujar dia di sela penyampaian forum konsultasi publik dalam RPJMD Garut, di Gedung Pendopo, Selasa, 19 Februari 2019. 

Menurut Rudy, pelaksanaan konsultasi terbuka musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Garut 2019-2024 sangat penting. Kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Garut sehingga mereka bisa mengetahui rencana pembangunan Garut dalam lima tahun ke depan.

“Prosesnya memang sudah benar seperti ini, masukan dari seluruh masyarakat,” kata dia.

Mereka menyampaikan seluruh aspirasi dan masukannya, termasuk keluhan yang selama ini dirasakan, dalam menikmati pembangunan di Garut. “Sayangnya tahun ini banyak program teknokratiknya (infrastruktur) tidak dikabulkan, sehingga penyelesaian proyek besar terganggu,” kata dia.

Ia mencontohkan pengerjaan penyelesaian proyek jalan lingkar Kadungora yang melintasi Leuwigoong, Leles, dan Benyuresmi hingga Copong, kemudian lingkar Leles akhirnya tersendat, akibat tidak adanya anggaran.

Bahkan, rencana pembangunan Gelangang Olahraga (GOR) Internasional Ciateul, termasuk penyelesaian pembangunan gedung ART Center yang berada di kawasan GOR Ciateul, nasibnya tidak jauh berbeda. “Akhirnya saya frustasi dalam pembangunan itu, bantuan dari pusat hanya Rp 18 miliar,” ujar dia. 

Meskipun demikian, Rudy tetap memastikan jika roda pembangunan di Garut tetap berlangsung walaupun menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). “Provinsi meminta jika pembangunan yang besar-besar itu seluruhnya diserahkan kepada kabupaten,” kata dia.

Seperti diketahui, tahun lalu APBD Garut mencapai Rp 4,9 triliun, dari jumlah itu sekitar Rp 1,7 triliun di antaranya dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan para pegawai negeri sipil Pemda Garut. Sedangkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi hanya Rp 170 miliar.


Simak video pilihan berikut ini:

Bangunan Cagar Budaya di Pekalongan Jadi Toko

Liputan6.com, Pekalongan – Pegiat sejarah Pekalongan Heritage Community Mohammad Dirhamsyah menyatakan prihatin terkait temuan belasan bangunan cagar budaya di Kota Batik ini yang telah beralih fungsi menjadi tempat usaha.

Dirhamsyah mengatakan, saat ini lebih dari seratusan bangunan cagar budaya berada di wilayah Kota Pekalongan, namun sebagian sudah beralih fungsi.

“Oleh karena itu, kami minta Pemerintah Kota Pekalongan melakukan langkah antisipasi penyelamatan terhadap bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah itu,” katanya, Rabu (20/2/2019) dilansir Antara.

Menurut dia, seratusan bangunan cagar budaya tersebut terdiri atas bangunan rumah kuno milik warga, 23 bangunan cagar milik Pemkot Pekalongan dan Pemprov Jateng, 2 bangunan milik PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pertani yang berada di kawasan budaya di Jalan Jetayu.

Adapun sebanyak 23 bangunan cagar budaya milik pemkot, kata dia, sebagian besar berada di kawasan budaya di Jalan Jetayu, antara lain Museum Batik Nasional, eks-Bakorwil Pekalongan, kantor pos, pengadilan negeri, rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas), serta kantor Perum Perikanan Indonesia Pekalongan.

“Saat ini sebagian besar bangunan cagar budaya milik pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas perkantoran dan lembaga pendidikan. Adapun bagi bangunan cagar budaya yang dimiliki swasta yang sudah beralih fungsi seperti bekas gedung bioskop Rahayu dan rumah Bupati Pekalongan yang berada di Jalan Nusantara Kota Pekalongan,” katanya.

Ia mengatakan bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh warga sebagian sudah beralih fungsi digunakan untuk toko moderen dan sektor perdagangan.

“Kami berharap pemerintah membentuk tim ahli cagar budaya dan tim ahli bangunan cagar budaya sebagai upaya melestarikan dan menetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya tidak boleh sembarangan diubah bentuknya dengan menghilangkan keasliannya,” katanya.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pekalongan Ninik Murniasih mengatakan pemkot sudah mengirimkan registrasi usulan pelestarian bangunan cagar budaya ke pusat yang akan ditindaklanjuti dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Tim Ahli Bangunan Cagar Budaya (BCB) Provinsi Jateng.

“Setelah dikirim ke TACB dan BCB kami menunggu rekomendasi atau kajian apakah disahkan atau tidak. Saat ini, kami masih menunggu karena masih diproses,” katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini: