Bekas Lab Sekolah di Kembangan Jadi Gudang Narkotika Selama 6 Bulan

Jakarta – Sekolah di Kembangan, Jakarta Barat dijadikan gudang penyimpanan narkoba sejak enam bulan lalu. Ruangan yang dipakai adalah bekas laboratorium yang terbengkalai.

“Ada gedung bekas laboratorium, di dalam situ ada kamar tidak terpakai. Itu yang digunakan,” ucap Kanit Reskrim Polsek Kembangan, Iptu Dimitri Mahendra, saat dihubungi detikcom, Selasa (15/1/2019).

Kakak-adik DL dan CP serta temannya, AJ awalnya hanya menggunakan sekolah sebagai tempat konsumsi narkoba. Kemudian, mereka mulai mengedarkan psikotropika dengan imbalan Rp 100 sampai Rp 400 ribu jika barang yang mereka jual habis. Sementara itu, penjualan sabu baru pertama kali dilakukan. Namun, mereka keburu tertangkap oleh Tim Reskrim Polsek Kembangan.


“Kalau psikotropika, sudah dilakukan sepuluh kali menerima barang. Sementara sabu baru pertama kali,” ucap Dimitri.

Sebelumnya, kakak-adik DL dan CP serta temannya, AJ, menjadi pengedar dan menyimpan narkoba di lingkungan sekolah di Jakarta Barat. Mereka memilih sekolah sebagai ‘gudang’ karena dinilai lebih aman.

Polisi menyita barang bukti 355,56 gram sabu dan 7.910 butir psikotropika Golongan IV dari keduanya. Barang bukti tersebut didistribusikan oleh jaringan dari sebuah Lapas.
(aik/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Amien Ancam ‘Gempur’ KPU, TKN: Ada Rekayasa Kekacauan Jika Jokowi Menang

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengancam akan menggempur KPU jika terdapat kecurangan dalam Pemilu 2019. Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate, menilai pernyataan Amien itu seolah menjadi penanda adanya rekayasa kekacauan pemilu jika Jokowi terpilih.

“Ada potensi rekayasa kekacauan pemilu Kongo jika Jokowi-Ma’ruf menang pada Pilpres 2019. Saat ini potensi tersebut masih dalam bentuk teror politik kepada KPU sebagaimana pernyataan AR di atas. Pernyataan di atas setidaknya sebangun dengan skenario Kongo,” kata Johnny dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).

Johnny mengatakan menuduh KPU bersikap curang dalam Pemilu 2019 merupakan sikap yang sombong. Dia meminta masyarakat untuk waspada maskud terselubung di balik adanya tuduhan KPU bersikap curang itu.
“Menuduh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU curang adalah sikap yang arogan dan berlebihan. Apalagi jika kecurangan hanya ditujukan untuk Pilpres maka itu sangat tendensius dan harus diwaspadai apakah ada maksud terselubung di baliknya,” ujarnya.
Dia menjelaskan semua kandidat harus bijak dalam menerima hasil Pemilu. Jangan sampai, menurut Johnny, negara ini rusak karena cara-cara politisi yang tidak baik.

“Ikut Pemilu harus siap menang dan siap kalah agar demokrasi yang sudah dengan susah payah sama-sama kita bangun dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Indonesia bukan D R Conggo maka sebaiknya tidak mengulang cara-cara yang dilakukan di D R Conggo yang pada akhirnya merusak negara dan merugikan segenap rakyat D R Conggo. Kita perlu belajar dan menarik pelajaran dari pemilu D R Conggo, kami mengajak segenap peserta pemilu, politisi dan para tokoh nasional untuk tidak memanfaatkan cara yang sama seperti di D R Conggo karena itu hanya akan merugikan bangsa kita,” tuturnya.

Johnny lantas bicara soal Pemilu yang diawasi secara berjenjang dan terbuka. Menurut dia, penyelenggara pemilu akan bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku.

“UU Pemilu no 7 Tahun 2017 sudah mengatur dengan jelas dan rigid terkait saksi parpol utk pileg, saksi paslon presiden dan saksi pengawas yang direkrut Bawaslu. Dalam hal ini menjadi tugas parpol juga untuk memastikan penyelenggara pemilu berjalan dengan baik dan jujur. Kami meyakini melalui pengawasan yang berjenjang dan terbuka maka penyelenggara Pemilu akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sesuai amanat UU pemilu. Kami mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawasi pelaksanaan pemilu agar dapat berlangsung dengan baik sesuai yang kita bersama harapkan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengawasi KPU dalam Pemilu 2019. Anggota Dewan Pembina Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengancam akan menggempur KPU jika ada kecurangan.

“Awas kalau sampai KPU curang, ya, kita, kita gempur bersama-sama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan, 31 juta daftar (pemilih) bodong, banyak sekali, ini kan nggak masuk akal. KTP elektronik dibuang di tong sampah, di semak, di sawah, kan kurang ajar. Jadi saya memang tidak main-main mengatakan, awas kalau KPU curang dan kita punya bukti saya kira. Kita lindas insyaallah ya. Dan ini kita sudah pikir tak boleh leha-leha tinggal 90 hari lagi,” kata Amien di Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
(knv/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengedar Ganja 103 Kg, Divonis Hukuman Mati

Liputan6.com, Tangerang Gunawan alias Batak (53) terdakwa penerima daun kering ganja asal Aceh seberat 103 kilogram, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (15/1/2019).

Gunawan tertangkap basah telah menerima ganja seberat 103 kilogram dari Aceh yang dikirim melalui agen pengiriman barang.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Sobrani Binzar mengatakan, hal tersebut sesuai dengan tuntutan yang ditimpakan kepada Gunawan pada sidang tuntutan.

“Telah diputus vonis atas nama batak dengan pidana mati. Yang mana sebelumnya dituntut dengan pidana mati kemudian dengan adanya pleidoi, kemudian hari ini putusan oleh Majelis Hakim,” jelas Sobrani di PN Tangerang.

Namun, dalam vonis yang dijatuhkan tersebut, terdakwa Gunawan alias Batak belum inkrah dan mengajukan banding melalui kuasa hukumnya.

Dikesempatan yang sama, kuasa hukum Gunawan Abel Marbun mengatakan dirinya merasa keberatan atas vonis majelis hakim karena tak sesuai fakta di lapangan.

“Langkah-langkah hukum kita adalah banding, karena fakta-fakta dipersidangan dan majelis hakim selalu mengesampingkan fakta-fakta di lapangan,” terang Abel.

Dimana, kata Abel, Gunawan dikenakan pasal 114 ayat 2 juncto 132 ayat 1 Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Padahal menurut Abel, fakta di lapangan, Gunawan hanya menerima dan menyimpan 103 kilogram ganja dari Aceh.

“Dalam pasal 114 ayat 2 dimana itu unsurnya sudah jelas menawar untuk dijual. Kalau memang dia menawar untuk dijual, siapa pembeli dan diserahkan kepada siapa?” kata Abel.

2 dari 3 halaman

Residivis

Namun, dia juga mengatakan tidak ada fakta untuk meringankan hukuman Abel selaku penerima barang haram tersebut. Sebab, diketahui Batak alias Gunawan merupakan residivis pada kasus serupa yang telah divonis empat tahun masa kurungan pada tahun 2012 silam.

“Tidak ada yang meringankan karena dia kan residivis jelas di situ unsurnya. Kalau residivis itu kan perkara pertama dan hanya empat tahun jelas,” terang Abel.

Sebelumnya, terungkapnya kasus penyeludupan itu, bermula dari pengiriman paket mencurigakan melalui kantor pos dari Aceh menuju Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pada Juli 2018.

Saat di tempat terdakwa yang beralamat di jalan Menjangan, kelurahan Pondok Ranji Ciputat, Tangerang Selatan, petugas dari Badan narkotika Nasional RI menciduk pelaku, berikut barang bukti 104 kardus berisi ganja.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KSP: Jokowi Konsen Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Liputan6.com, Jakarta Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani membantah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dia memastikan, semua kasus dalam penanganan.

“Nggak ada pembiaran, itu jelas. Kasus Paniai ditangani. Ini kan kita menunggu dari Komnas HAM juga bahwa hasil penyelidikan dan lain-lain itu kan dari Komnas HAM setelah selesai nanti ke Kejaksaan Agung,” ujar Jaleswari di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2019).

Pengusutan kasus pelanggaran HAM masa lalu, kata dia, terbentuk mekanisme dan hal teknis lain. Presiden tidak bisa mengintervensi proses investigasi yang tengah dilakukan oleh lembaga dan institusi pemerintah yang sedang bekerja.

Apalagi, kata dia, kasus tersebut cukup kompleks dan memerlukan kerja sama yang baik antar lembaga.

“Presiden memerintahkan itu, tapi presiden juga memberikan keleluasaan kementerian, lembaga, institusi untuk melakukan tugas yang diarahkan presiden. Kita harus menunggu, karena kan alat bukti dan fakta-fakta yang harus dikonstruksikan kembali kan itu butuh waktu,” tuturnya.

2 dari 2 halaman

KSP Monitor

Dia memastikan, Jokowi konsen menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jajaran di bawahnya. Bukti keseriusan itu juga diwujudkan dengan mengundang keluarga korban untuk berdialog langsung mengenai pelanggaran HAM yang terjadi.

“Tapi kerumitan-kerumitan dalam proses hukum itu lah yang kadang kala kita terhambat. Tapi presiden clear bahwa ini sedang diselesaikan. Proses sedang berjalan. KSP bagian yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi,” ucap Jaleswari menandaskan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tak Terima ‘Jogja Istimewa’ Dipakai Kampanye Capres, Kill The DJ Lapor Polisi

Liputan6.com, Yogyakarta – Mohammad Marjuki alias Kill The DJ didampingi kuasa hukumnya melaporkan akun Instagram dan Twitter atas nama CakKhum ke Polda DIY, Selasa (15/1/2019). Akun itu kedapatan mengunggah video lagu Jogja Istimewa yang diubah liriknya menjadi lirik berisi dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor dua, Prabowo dan Sandiaga Uno.

Lirik lagu Jogja Istimewa seharusnya berbunyi Jogja, Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya istimewa orangnya, Jogja, Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Namun dalam video yang diunggah oleh akun dengan watermark CakKhum diubah menjadi Jogja Jogja Jogja istimewa, Prabowo Sandi pilihan kita, Jogja Jogja Jogja istimewa, adil dan makmur tujuan kita. Di baris akhir lirik yang diubah tertulis (Emak-emak Jogja).

“Saya tidak terima lagu itu dipakai untuk kampanye, baik paslon Jokowi Amin atau Prabowo Sandi,” ujar Marjuki.

Ia mengungkapkan kasus seperti ini pernah dihadapinya juga. Ketika itu ia melayangkan somasi ke Dinas Kesenian dan Kebudayaan DIY karena menggunakan lagunya tanpa izin.

Marjuki merasa perlu melakukan hal ini karena sebagai seniman harus menjaga Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Apabila ada pihak yang akan menggunakan lagu itu, maka harus izin terlebih dulu kepadanya sebagai pencipta lagu.

Bagi Marjuki, lagu Jogja Istimewa memiliki nilai historis yang luar biasa karena membayar hutang rasanya kepada Yogyakarta.

“Saya tidak ingin mengingkari spirit lagu itu untuk kampanye,” ucapnya. Hal itu juga berlaku pada pemilu 2014, sekalipun ia mendukung Jokowi tetapi tidak menggunakan lagu itu untuk kampanye. Bahkan, ia juga tidak mengizinkan lagu Jogja Istimewa digunakan untuk kepentingan komersial.

Sebelum melaporkan kejadian penggunaan lagunya tanpa izin ke polisi, Marjuki sudah menunggu permintaan maaf resmi dari si pengunggah. Namun, tidak digubris.

“Karena tidak ada, maka laporannya dari sosial media,” tuturnya.

Pada awalnya, nama akun yang terpampang yang dilaporkan, tetapi tetap akan ditelusuri siapa yang dengan sengaja mengganti lirik dan memviralkannya.

Kuasa Hukum Marjuki, Hilarius Ngajimero, mengatakan laporan kepada polisi akan ditingkatkan statusnya.

“Untuk mencari yang bersangkutan kami yakin penyidik sudah memiliki cara yang profesional, tetapi kami tetap membantu penyidik untuk mencari,” kata Hilarius.

Dalam laporannya, ia melampirkan bukti hak cipta lagu Jogja Istimewa serta bukti video dari akun yang mengubah lirik lagu itu. Pasal yang disangkakan adalah UU ITE dengan ancaman sembilan sampai 12 tahun penjara dan UU Hak Cipta dengan ancaman hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

2 dari 3 halaman

Sejarah Lagu Jogja Istimewa

Lagu Jogja Istimewa diciptakan oleh Marjuki pada 2010. Lagu ini viral nyaris bersamaan dengan erupsi Merapi 2010.

Menurut Marjuki, lagu yang dinyanyikan bersama dengan Hip Hop Foundation Ini tidak berkaitan dengan polemik keistimewaan kala itu.

“Lagu ini saya ciptakan setelah membaca sejarah Yogyakarta serta melihat nilai dan semangat Yogyakarta,” ujar Marjuki.

Ia terinspirasi buku Tahta untuk Rakyat dan kalimat Soekarno dalam menciptakan lagu Jogja Istimewa. Terutama, ketika ibukota RI pernah dipindahkan ke Yogyakarta.

Proses menulis lagu Jogja Istimewa juga tidak memakan waktu lama, hanya satu hari.

Melalui laporan ke polisi, Marjuki juga ingin memberikan pembelajaran, di tengah kontestasi politik saat ini banyak orang saling fitnah dan menghina. Ia tidak ingin mewariskan situasi ini kepada generasi selanjutnya.

“Pakai lagu tanpa izin tidak ada etikanya, ini juga tidak ada kaitannya dengan pilihan politik saya,” kata Marjuki.

Sekalipun sampai sekarang ia tetap mendukung Jokowi, namun ia juga akan melaporkan ke polisi apabila lagu ini digunakan oleh tim sukses Jokowi.

3 dari 3 halaman

Kill The DJ Pendukung Jokowi?

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengomentari penggunaan lagu Jogja Istimewa milik Marzuki Mohammad atau yang akrab disapa Kill The DJ. Ace mengklaim Kill The DJ pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Padahal dia pendukung Pak Jokowi loh, yang di Kill the DJ itu kan dia mendukung Pak Jokowi tetapi kita juga engga mau jiplak,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan seharusnya semua pihak bisa menghargai karya cipta milik orang lain. Salah satu caranya dengan tidak menjiplak lagu tersebut.

“Menurut saya setiap orang seharusnya menghargai karya cipta orang apalagi karya cipta itu sudah populer ya harusnya jangan dijiplak deh gitu kan,” ungkapnya.

Diketahui, sekumpulan ibu-ibu bernyanyi lagu Jogja Istimewa karya Marzuki Mohammad atau akrab disapa Kill The DJ. Namun, mereka menggubah liriknya menjadi dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Ulah menggubah lirik lagu tersebut membuat Kill The DJ meradang. Lagu ini dia populerkan bersama grup rapper Javahiphop.

Gubahan lirik Jojga Istimewa diunggah akun Twitter @CakKHUM pada 10 Januari lalu. Pengunggah memberikan keterangan pada video berdurasi 39 detik itu dengan kalimat “Emak-emak Jogja Kompaknya Mantul”

Pengunggah kemudian menambahkan sejumlah hastag. Seperti #2019TidakPilihPetugasPartai, #2019GantiPresiden, #2019PrabowoPresidenRI.

Tampak dalam video itu sejumlah ibu-ibu bersama-sama bernyanyi.

Jogja Jogja..Jogja Istimewa

Prabowo-Sandi Pilihan Kita

Jogja Jogja..Jogja Istimewa

Adil dan Makmur Tujuan Kita

(Emak-emak Jogja)

Tak sepakat karya ciptanya dipakai dan diubah tanpa pemberitahuan, Marzuki langsung meluapkan kekesalan di akun Twitter miliknya.

“Maling laguuuu b***** !!! Yang gak terima bukan cuma saya sebagai pemilik hak cipta, orang Jogja juga gak akan terima lagu ini dipakai buat kampanye Pilpres !!!”

Tulisan itu dia unggah 14 Januari 2019 kemarin. Sampai hari ini telah di retweets sebanyak 11.085 kali dan disukai 5,695.

 Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video piliihan di bawah ini:

Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Pose Satu Jari Walkot Bogor

BogorBawaslu Kota Bogor menyatakan tidak ada pelanggaran terkait pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat kunjungan cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor. Bawaslu menilai pose satu jari Bima Arya bukan bentuk kampanye.

Keputusan ini setelah Bawaslu Kota Bogor melakukan pembahasan pada Senin (14/1). Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Berdasarkan paparan dan bukti-bukti, hasil rapat kemarin Bawaslu Kota Bogor tidak menemukan pelanggaran Pemilu sehingga (kasusnya) tidak dapat dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas, Selasa (15/1).

Dari fakta-fakta di lapangan, Yustinus menyebut Bima Arya hadir pada acara Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1) dalam kapasitas personal, bukan sebagai walkot. Bima Arya juga hadir pada akhir pekan, bukan saat agenda Pemkot dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah

“Terkait pose satu jari, bukan merupakan bentuk kampanye. Satu jari merupakan tindakan spontan ketika ditanya para wartawan. Jadi tidak dimaksudkan untuk mendukung paslon tertentu,” terang Yustinus

Bima Arya sebelumnya diklarifikasi Bawaslu Bogor pada Jumat (11/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya dalam acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga, simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi Sita Rp 50 Juta di OTT Dana Bangun Masjid Pascagempa NTB

Mataram – Staf PNS di Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat berinisial BA kena operasi tangkap tangan (OTT) Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). OTT terkait dugaan korupsi dana renovasi masjid pascagempa.

Penangkapan itu terjadi Senin (14/1) kemarin. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan BA sudah diintai sebelumnya.

“Barang bukti saat ditangkap uang Rp 50 juta,” kata Alam ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/1/2019).

Alam mengatakan BA diduga minta jatah persenan terkait pencairan dana renovasi masjid dari Kementerian Agama pascagempa 2018 lalu. Kecurigaan muncul karena beberapa renovasi maupun pembangunan masjid lamban.
“Ada bantuan yang Rp 100 juta dan Rp 50 juta. Semua itu diharuskan ada oknum Kemenag Lombok Barat itu mengambil 10-20 persen. Sehingga kami melakukan pemantauan dan kemarin sore dilakukan penangkapan,” terang Alam.
Saat ini BA masih diperiksa intensif di Mako Polres Mataram. Tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain yang bakal dibekuk.

“Masih satu orang yang ditangkap, sekarang lagi kita proses pemeriksaan untuk dikembangkan,” jelasnya.
(ams/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Chacha Duo Molek Mengaku Sudah 3 Tahun Gunakan Narkoba

Patroli, Jakarta – Chacha, salah satu personel kelompok penyanyi dangdut Duo Molek dan teman prianya kini berurusan dengan hukum, menyusul pengakuan tersangka Yahya yang telah mendistribusikan sabu-sabu kepada Caca dan Chandra.

Seperti ditayangkan Patroli Indosiar, Selasa (15/1/2019), ketiganya menggunakan barang terlarang itu bersama-sama di sebuah apartemen. Pengakuan itu berujung penangkapan Chacha dan temannya Chandra di Jakarta Selatan dengan bukti 0,5 gram sabu-sabu dan cangklong untuk mengisap, serta setengah butir pil ekstasi.

Dalam pemeriksaan, urine ketiganya positif mengandung narkoba. Chacha mengaku mengonsumsi selama 3 tahun. Tersangka Yahya mengaku mendapatkan narkoba dari seorang bandar yang tengah diburu polisi.

Narkoba tersebut dia beli Rp 800 ribu per gram dan dijual kembali Rp 1,8 juta per gram.

Selain memburu bandar sabu-sabu, polisi juga tengah mendalami kasus penggunaan ekstasi oleh para tersangka. (Rio Audhitama Sihombing) 

Divonis Mati di China, Pria Kanada: Saya Bukan Penyelundup Narkoba

Beijing – Seorang warga negara Kanada bernama Robert Lloyd Schellenberg yang divonis mati atas kasus penyelundupan narkoba di China, bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah. Schellenberg menyebut dirinya hanya datang ke China sebagai turis.

Schellenberg dijatuhi vonis mati dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Dalian pada Senin (14/1) waktu setempat. Dijelaskan pihak pengadilan bahwa vonis mati dijatuhkan atas pertimbangan jenis dan parahnya tindak pidana yang dilakukan Schellenberg.

“Saya bukan penyelundup narkoba. Saya datang ke China sebagai seorang turis,” ucap Schellenberg beberapa saat sebelum vonis mati dijatuhkan terhadapnya, seperti dilansir CNN, Selasa (15/1/2019).

Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengecam keras vonis mati yang dijatuhkan terhadap Schellenberg. Vonis mati ini dijatuhkan saat otoritas Kanada dan China tengah bersitegang atas penangkapan petinggi perusahaan telekomunikasi Huawei, Meng Wanzhou, di Vancouver pada Desember 2018.
Dalam persidangan di Dalian, disebutkan bahwa Schellenberg dikirimkan ke Dalian oleh sindikat pengedar narkoba pada November 2014 untuk merancang aksi penyelundupan lebih dari 222 kilogram methamphetamine dari China ke Australia.

Di persidangan, jaksa mengatakan bahwa Schellenberg dan seorang kaki tangannya membeli peralatan dan sejumlah ban kendaraan dalam upaya menyembunyikan narkoba itu, sebelum mengirimkannya dengan kontainer via jalur laut.

Schellenberg disebut berperan sebagai sosok yang memeriksa kargo, menaksir muatan dan memutuskan tanggal pengiriman. Setelah kaki tangannya yang tidak disebut identitasnya, menyerahkan diri kepada polisi setempat, Schellenberg disebut kabur dari Dalian. Pengadilan menyebut Schellenberg ditangkap di China bagian selatan pada 1 Desember 2014 saat hendak kabur ke Thailand.

Schellenberg memiliki hak untuk mengajukan banding atas vonis itu dan dia memiliki waktu 10 hari untuk memikirkan langkah hukum selanjutnya.

Vonis mati terhadap Schellenberg ini dijatuhkan pengadilan Dalian dalam persidangan baru. Diketahui bahwa Schellenberg mulai diadili pada Maret 2016 lalu.

Pada November 2018, dia dinyatakan bersalah atas dakwaan menjadi accessory dalam tindak penyelundupan narkoba. Accessory merupakan sebutan untuk pihak yang membantu terjadinya tindak kriminal, namun tidak terlibat langsung dalam tindak kriminal tersebut. Saat itu, Schellenberg dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan mengajukan banding.

Pada akhir Desember 2018, pengadilan tinggi setempat yang menangani banding Schellenberg memerintahkan digelarnya persidangan baru untuk kasusnya setelah jaksa mengungkapkan adanya bukti baru yang bisa menunjukkan keterlibatan langsung Schellenberg dalam kasus ini. Dalam persidangan baru inilah, Schellenberg akhirnya dijatuhi vonis mati.

(nvc/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Sebut BUMN Bangkrut, Menko Darmin: Ceroboh, Dasarnya Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa banyak badan usaha milik negara (BUMN) di ambang kebangkrutan. Menko Darmin justru menyebut penilaian Prabowo sangat ceroboh.

“Itu kesimpulan yang terlalu ceroboh. Tidak ada komen saja kalau sudah begitu,” ujar Darmin di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1).

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini lantas mempertanyakan dasar Prabowo menyebut banyak BUMN yang akan hancur. “Apa nih yang bangkrut. Dasarnya apa?” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno meminta Prabowo memberikan bukti bahwa banyak BUMN akan bangkrut. Rini juga meminta mantan Danjen Kopassus itu tidak sekadar berasumsi.

“Buktinya mana? Orang ngomong kan bisa saja. Gampang bicara. Sekarang lihat bukti-buktinya apa,” kata Menteri Rini di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Rini memastikan, pemerintah terus bekerja keras untuk menjaga kelangsungan BUMN di Tanah Air. Apalagi, kata dia, BUMN mempekerjakan banyak karyawan yang harus diperhatikan kesejahteraan hidupnya.

“Jangan lupa BUMN itu kan punya kita semua. Kita harus menjaga keberlangsungan BUMN tersebut. Jadi kalau bicara mari lah bicara dengan benar, dengan data yang kuat,” tegas Menteri Rini.

Saat bertemu relawan di Roemah Djoeang, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Minggu (13/1), Prabowo menyebut banyak BUMN yang akan bangkrut. Dia mengklaim, lesunya BUMN dikarenakan para elite yang doyan makan duit negara.

“Kita lihat BUMN kebanggaan kita, satu-satu hancur, bangkrut, tanya saja Garuda pilot-pilotnya, tanya pertamina, PLN, tanya pabrik milik negara, elite itu tak perlu kau kagumi. Aku tahu satu-satu, lagaknya saja itu,” ucap Prabowo.

Reporter: Supriatin

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: