BPN: Prabowo akan Bawa Catatan Data di Debat Capres

JakartaCapres Prabowo Subianto disebut akan membawa catatan data-data dalam debat capres kedua. Data-data ini sebagai pegangan saat Prabowo beradu gagasan dengan capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

“Ya (data) statistik, detail, siapa tahu diperlukan ya. Data-data pertumbuhan ekonomi, impor beras, data-data impor BBM, data-data yang siapa pun bisa mendapatkan. Nanti yang dinilai kan bukan datanya, tapi bagaimana membawakan dan menggunakan data itu,” ujar Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said kepada wartawan di Media Center BPN, Jl Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019).

Prabowo ditegaskan Sudirman tak pernah ‘rewel’ soal aturan main yang ditetapkan KPU pada debat capres. Segala keputusan KPU, dihormati Prabowo dan Sandiaga.

“Kalau sontekan kan soalnya ini, jawabannya ini. Itu kan notes saja untuk jaga-jaga kalau diperlukan, dan belum tentu diperlukan,” kata Sudirman menegaskan catatan data yang akan dibawa Prabowo.

Soal debat bertema energi, pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam (SDA), Prabowo menurutnya akan membawa konsep kebaruan. Sebab, pemerintahan saat ini disebut Sudirman tidak berhasil membawa perubahan yang lebih baik.

“Sudah diberi waktu hampir 5 tahun, dari segi energi tadi, ternyata banyak sekali ketinggalan. Tidak ada kemajuan, 6 kilang yang rencana, tidak satu pun progres. Listrik 35.000 MW, saya kira tidak sampai 30 persen selesai gitu, kemudian beberapa hal, soal Blok Masela dan segala macam,” kata Sudirman.

“Sementara bagi Prabowo sebagai penantang baru, dia menawarkan kebaruan dan harapan. Sekarang kita serahkan pada masyarakat. Kalau masyarakat percaya pada harapan ini, maka dukungan akan mengalir pada Pak Prabowo,” imbuh dia.

Debat capres kedua digelar di Hotel Sultan, Minggu (17/2). Ada 6 segmen debat, salah satunya tanya jawab capres lewat film/video yang diputar terkait tema debat.
(fdn/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Bakal Tanya Mahalnya Proyek LRT di Debat Kedua Capres

Liputan6.com, Jakarta – Mahalnya Proyek Infrastruktur Light Rail Transit (LRT) yang menelan biaya besar kemungkinan bakal ditanya Capres Prabowo Subianto kepada rivalnya Joko Widodo di debat capres pada Minggu 16 Februari 2019. Namun begitu, Prabowo akan mengajukan pertanyaan secara elegan.

Hal itu disampaikan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said saat jumpa pers update persiapan kedua di Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019).

“Saya menangkap nuansa Pak Prabowo itu sangat menjaga kesantunan, etika dan tegas. Beliau seorang perwira tinggi, seorang diplomat senior, negarawan, jadi mungkin akan ditanya (LRT),” kata Sudirman.

Menurut Mantan Menteri ESDM itu, masalah tersebut sudah diketahui masyarakat. Oleh karenanya, tanpa Prabowo bertanya soal LRT, masyarakat sudah paham. Sudirman menyerahkan ke Prabowo akan mengkonfirmasi hal itu atau tidak.

“Tapi saya kira tanpa ditanya Pak Prabowo, masyarakat sudah tau,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

2 dari 2 halaman

Kritik JK

JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.

JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.

“Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?” ucap JK.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com


Saksikan video pilihan berikut ini:

Sudirman Said: Prabowo akan Tampil Rileks, Tidak Menyerang

JakartaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan capres nomor urut 02 akan tampil rileks dalam debat kedua. Sudirman menegaskan, Prabowo akan tampil memberikan gagasan-gagasan baru di panggung debat capres.

“Insyaallah Beliau akan tampil rileks, tidak akan nyerang-nyerang gitu. Saya yakin juga ini bukan kuat-kuatan untuk menjatuhkan tapi adu gagasan dan gagasan disampaikan dengan baik bukan untuk menjatuhkan lawan, tapi meyakinkan masyarakat yang lain,” ujar Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said kepada wartawan di Media Center BPN, Jl Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019).

Dengan gaya rileks dan bicara data, Prabowo disebut Sudirman ingin meyakinkan pemilih soal pengelolaan energi, pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam (SDA). Dengan begitu, Prabowo-Sandiaga bisa mengambil suara dari swing voters.

“Untuk apa lawan dijatuhkan, dipermalukan, tapi kemudian elektabilitasnya tidak naik. Jadi kita ingin meyakinkan pemilih yang di tengah, yang disebut swing voters, bahwa ini pemimpin baru yang menawarkan perbaikan-perbaikan,” sambung Sudirman.

Sebagai persiapan, Prabowo menurut Sudirman sudah berkomunikasi dengan para ahli di bidangnya terkait tema debat capres. Prabowo akan menekankan mengenai strategi pengelolaan negara yang ideal pada debat capres.

“Debat ini kan debat level pimpinan negara ya, tentu saja data-data sangat diperlukan, tapi sebetulnya yang lebih penting adalah soal strategi soal visi, soal program, kisaran-kisaran program. Kalau data detail, ya seorang presiden punya begitu banyak instrumen. Saya kira tidak fair juga kalau dibebankan kepada pemimpin negara,” tuturnya.
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Moderator Debat Capres Ingin Jokowi dan Prabowo Rileks

Jakarta – Moderator debat capres, Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki ingin kedua capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto rileks saat berada di panggung debat. Kedua capres diharapkan bisa membuka rencana-rencana program agar bisa diketahui masyarakat.

“Kami berharap dapat membantu debat kedua ini lebih cair, lebih hidup dan yang lebih penting kedua capres tampil lebih rileks, santai, jadi itu harapan kami sebenarnya,” kata Tommy Tjokro di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Ada 6 segmen debat bertema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Moderator juga sudah meneken pakta integritas untuk tidak membocorkan kisi-kisi debat capres.

“Itu yang kami pegang penuh karena merupakan mandat dan tanggung jawab yang luar biasa untuk tujuannya menciptakan debat yang hidup dan tadi ketika mendengarkan perwakilan dari kedua paslon. Tentu eksploratif yang ada di segmen keempat nanti diharapkan menghidupkan debat kedua capres,” paparnya.

Sementara itu, moderator lainnya Anisha Dasuki, berharap kedua capres memaparkan ide-ide baru di panggung debat capres. Anisha juga menyebut ada yang berbeda di segmen debat capres.

“Ada perbedaan debat pertama dan kedua, yaitu ada debat terbuka antara kedua capres, yang mana kami sudah membahas dengan timses 01 dan 02. Besok di debat terbuka tersebut akan ada kejutan bagi masyarakat dan juga ada ide-ide baru, ide-ide segar yang akan terungkap dari kedua pasangan calon,” ujar Anisha.

Sementara itu perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan kesiapan capres menghadapi debat kedua.

“Ini kita percaya bahwa debat inspiratif ini nanti akan lebih memberikan ruang kepada paslon kami dari Pak Joko Widodo untuk lebih bisa mengekspresikan pikiran-pikiran dan narasi-narasi besar, maupun data-data dan supaya masyarakat lebih paham betul mengenai hal yang mau disampaikan oleh pasangan kami. Khususnya Pak Joko Widodo berkaitan dengan hal yang menyangkut infrastruktur, menyangkut pangan, energi dan lingkungan sumber daya alam,” ujar Direktur Program TKN, Aria Bima.

Sedangkan Direktur Saksi BPN Danang Wicaksono yakni debat akan berlangsung seru dan atraktif dibanding debat capres pertama

“Yang jelas kita akan menampilkan calon presiden yang siap untuk memenangkan pemilu ini dengan cara proses debat yang kedua ini, yang saya kira akan lebih mengeksplorasi bagaimana gambaran besar ke depan pasangan 02 untuk memperbaiki Indonesia,” ujar Danang.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Respons Fabby Tumiwa yang Bantah Masuk Tim Ahli Prabowo

Jakarta – Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo, merespons ucapan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Dia menyatakan melihat nama Fabby di daftar panelis.

“Kemarin waktu melihat di meja panelis ada nama Fabby, saya sempat menoleh sekeliling, apa Fabby sudah hadir. Ternyata hingga acara dimulai, yang bersangkutan tidak hadir,” kata Dradjad kepada detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Dia mengaku tak tahu seberapa intensif komunikasi antara Direktur materi dan debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, dengan Fabby terkait isu energi. Menurutnya, Sudirman dan Fabby cukup dekat.

“Saya tidak tahu seberapa intensif komunikasi dia dengan Mas Sudirman Said tentang materi di bidang energi. Saya hanya tahu bahwa mereka berdua saling mengenal cukup dekat,” ujarnya.
Dradjad pun menjelaskan proses penyampaian undangan terhadap dirinya hingga konfirmasi kehadiran. Dia menyatakan tak tahu proses hingga nama Fabby masuk daftar panelis dalam acara tersebut.

“Maksudnya Faby tidak hadir? Memang tidak hadir. Tapi soalnya namanya ada dalam list, saya tidak tahu. Proses konfirmasi kehadirannya kan teliti sekali, kalau melihat yang saya alami,” ucap Dradjad.

Adapun daftar panelis yang dimaksud adalah terkait Pidato Kebangsaan capres Prabowo Subianto di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (15/2). Kegiatan itu disebut melibatkan puluhan panelis.

Dradjad yang hadir dan menjadi salah satu panelis menjelaskan para panelis akan ikut serta menyampaikan pendapatnya soal tema pidato kebangsaan kali ini, yakni ‘Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan, dan Air’. “Setelah kami menyampaikan pendapat dan pandangan, baru Pak Prabowo pidato,” ujar Dradjad di di Po Hotel, Semarang, Jateng.

Nah, dalam daftar nama panelis untuk pidato itulah nama Fabby tertera. Dia masuk dalam daftar panelis bidang lingkungan hidup.

Fabby pun angkat bicara soal namanya yang masuk dalam daftar panelis itu. Dia menyatakan tak tergabung dalam tim ahli untuk Prabowo-Sandiaga ataupun Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, dia tak menampik kerap memberi masukan untuk isu energi ke tim Prabowo. Masukan juga disebutnya kerap diberikan untuk tim Jokowi-Ma’ruf.

Terkait Pidato Kebangsaan Prabowo di Semarang itu, Fabby menyatakan dirinya tak hadir. Dia mengaku ada kegiatan lain saat acara itu berlangsung.

“Saya memberikan masukan ke 01 maupun 02 ya. Lalu memang saya itu sebenarnya di undang di acara tadinya mau ada rencana seminar di tanggal 14 Februari kemarin di Jakarta. Saya diundangnya untuk berbicara di seminar soal energi itu. Lalu, beberapa hari yang lalu saya baru tahu bahwa acaranya tidak jadi di Jakarta tapi dipindah ke Semarang lalu dibarengi dengan pidato politik Pak Prabowo. Saya karena konteks sebagai pembicara seminar, ya saya berpikir itu masih bagian dari itu. Tapi karena diselenggarakannya hari Jumat siang di Semarang, kebetulan di waktu yang sama saya sudah punya komitmen lain. Jadi saya tidak hadir di acara itu, yang di Semarang saya tidak hadir,” ucap Fabby kepada detikcom, Sabtu (16/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(haf/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah menyewa lembaga survei Indomatrik untuk menguntungkan pihaknya. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga tak mempersoalkan pimpinan Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014 bersama lembaga survei Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Saya ingin tegaskan Indomatrik tidak ada hubungan sama sekali dengan BPN Prabowo-Sandi. Karena kami tidak menyewa jasa konsultan atau lembaga survei dari eksternal karena kami menggunakan dari Internal,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Indomatrik sendiri diketahui tak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Pihak Persepi menyoroti soal Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014. Saat itu Yazid merupakan Direktur Eksekutif Puskaptis, lembaga survei yang dituding manipulatif karena hasil quick countnya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, meleset dari real count KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.


Akibatnya, Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Puskaptis juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini nama Yazid kembali diperbincangkan sebab hasil survei Indomatrik juga berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Jelang Pilpres 2019, Indomatrik menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin hanya terpaut tipis dari Prabowo-Sandiaga Uno, tak sampai 4%.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan track record Yazid di Pilpres 2014. Andre Rosiade mengungkit soal Indomatrik yang hasil surveinya di Pilgub DKI 2017 sesuai, Anies Baswedan-Sandiaga mengalahkan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Mengenai hasil survei yang meleset di Pilpres 2014, kita juga tahu lembaga-lembaga survei yang sekarang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% adalah lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok juga unggul di 2017,” tuturnya.

Andre pun menyebut lembaga-lembaga survei yang hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai partisan.

“Ternyata mereka semua juga meleset. Sedangkan Indomatrik waktu Pilkada 2017 prediksinya tepat bahwa Anies dan Sandi akan menang, termasuk hasil quick count nya di Pilkada DKI Indomatrik juga tepat. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei pendukung Jokowi juga pernah salah,” sebut Andre.

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKIFoto: Husin Yazid. (Dok detikcom).

Meski mengaku tak membela Indomatrik, ia kembali mengungkit soal hasil lembaga survei itu yang bisa sesuai dengan real count KPU di Pilgub DKI. Andre juga menyebut salah satu tokoh riset pemilu yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga survei lainnya.

“Dan yang publik harus ketahui bahwa lembaga survei yang menyatakan Jokowi menang ini sama dengan lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok menang,” ujar politikus Gerindra itu.

“Saya tidak ingin membela Indomatrik tapi saya ingin kita objektif saja. Bahwa lembaga-lembaga survei yang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% ini adalah lembaga2-lembaga yang sama menyatakan Ahok unggul 20% juga dan faktanya Ahok kalah dan yang benar ini adalah Indomatrik. Saya rasa enggak ada masalah ya. Dulu juga Saiful Mujani ada di LSI sekarang ada SMRC, kan enggak ada masalah,” tambah Andre.

Yazid juga sudah membantah Indomatrik berafiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. Senada dengan Andre, Yazid juga menyinggung hasil Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” ungkap Yazid, Sabtu (16/2).

TKN Jokowi-Ma’ruf meragukan kredibilitas hasil suevi ini. Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menuding Puskaptis dan Indomatrik sama-sama bersamalah.

“Antara Puskaptis dan Indomatrik sama saja. Kedua-duanya memiliki rekam jejak bermasalah. Lembaga survei ini seperti ini dapat membodohi rakyat dengan tujuan penggiringan opini dengan motif bisnis. Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” urai Ace.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Prabowo Samakan Tol yang Dibangun Jokowi dengan Pembunuh Bayaran

Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa menyamakan jalan tol yang dibangun oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dengan pembunuh bayaran. Alasannya kondisi jalan berbayar itu banyak menyebabkan kecelakaan.

“Ternyata kita masuk jalan tol, jalan tol pembunuh bayaran, masuk jalan tol bayar tapi mati,” kata Dian Fatwa dalam diskusi ‘Perspektif Indonesia’ di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Pernyataan itu disampaikan Dian saat membahas pembangunan infrastruktur yang tepat guna. Menurutnya ada jalan tol yang pembangunan-pembangunannya mengabaikan keselamatan manusia.


“Kualitas pembangunan infrastruktur ini, semennya membutuhkan 5 centimeter, banyak jalan infrastruktur itu yang rusak karena apa, semennya tidak nyampai, ini kan persolaan nyawa manusia diabaikan. Karena itu bagi kami penting melihat infrastruktur ini tepat guna,” ujar Dian.

Dia menyebut di salah satu tol terjadi 65 kecelakaan. Namun Dian tak menjelaskan lokasi dan jangka waktu kecelakaan itu.

“Kalau ini mengabaikan keselamatan manusia dari jalan tol itu saja, saya lupa jalan tol mana karena baru 4 bulan di Indonesia, ada 65 kecelakaan yang terjadi di tol yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” kata dia.

Menurut Dian, kecelakaan itu disebabkan meletusnya ban kendaraan di jalan tol. Ia menuding, kondisi itu disebabkan permukaan jalan yang tidak baik.

“90 persen karena apa, karena bannya meletus, karena aspalnya banyak diampelas, karena pembangunan aspalnya tidak sampai 5 centimeter,” sebut Dian.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(abw/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Santai Tanggapi Berita ‘Ahok Gantikan Ma’ruf?’

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin santai menanggapi pemberitaan berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ di koran Indopos. Dia menduga yang membuat berita sedang melamun.

“Itu mungkin orang ngalamun itu ya. Orang mengandai-andai,” ujar Ma’ruf di kediamanya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Dia menyebut proses pergantian wakil presiden tak semudah yang dimuat dalam berita yang telah diadukan TKN Jokowi-Ma’ruf ke Dewan Pers itu. Menurutnya, ada mekanisme yang diatur oleh konstitusi.

“Proses tidak semudah itu. Ada mekanismenya konstitusi, diatur ya sehingga tidak orang mau begini memang maunya siapa, itu ada mekanisme dan gerakan,” ucapnya.
Ma’ruf menyayangkan berita tersebut muncul. Dia menyebut berita tersebut bisa saja dijadikan kampanye hitam oleh pihak tertentu.

“Itu bisa digunakan orang sebagai suatu isu black campaign ya kampanye hitam, membuat isu, kebohongan, sehingga bisa dijadikan alat oleh kelompok tertentu, atau pihak sana. Sehingga ini merugikan menurut saya,” tutur Ma’ruf.

TKN Jokowi-Ma’ruf sebelumnya mengadukan koran Indopos ke Dewan Pers. Alasannya, pemberitaan berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ pada koran itu dinilai TKN melanggar kode etik jurnalistik.

“Saya mengadukan dan melaporkan surat kabar Indopos di mana edisi Rabu, 13 Februari 2019, Indopos mengatakan di halaman 2 korannya, Ahok akan menggantikan Ma’ruf Amin,” ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Pemimpin Redaksi (Pemred) Indopos, Juni Armanto, pun telah memberikan penjelasan mengenai berita tersebut. Juni mengatakan isu yang diangkat dalam artikel berita judul tersebut berangkat dari isu viral di media sosial (medsos). Upaya konfirmasi pun, disebut Juni, sudah dilakukan dapur redaksi Indopos pada dua kubu, yaitu TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juni memperkirakan bahwa yang dipermasalahkan adalah infografis yang mendampingi artikel berita dengan judul tersebut. “Jadi prediksi kita yang dipermasalahkan di infografis itu diambil dari medsos, kami ingin memaparkan bahwa ini tuh infografis hoax gitu,” ujar Juni, Jumat (15/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(eva/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Sebut Pidato Prabowo Klise, BPN Bicara Pemimpin Seperti Bung Karno

TKN Sebut Pidato Prabowo Klise, BPN Bicara Pemimpin Seperti Bung Karno (Foto: instagram @faldomaldini)

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menilai pidato kebangsaan capres Prabowo Subianto klise dan tanpa solusi. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menanggapi hal tersebut dan bicara soal pemimpin yang membangun kesadaran kolektif anak bangsa seperti Bung Karno.

“Pemimpin itu tugasnya menggugah, membakar semangat. Generating, menggerakan kesadaran publik. Konsepnya harus bisa diresapi oleh publik. Seperti Bung Karno, menggugah kesadaran. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Hadir setiap katanya di batas sadar kolektif. Kita akan semakin disegani dunia bila pemimpin republik ini mampu menggerakan kesadaran publik internasional dengan pidatonya. Masalah kita itu memang tidak sadar kalau kita bermasalah, nah pidato Mas Prabowo itu jelas solusinya,” kata jubir BPN, Faldo Maldini, kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Faldo lalu menyinggung soal data beras yang tumpang tindih dan adu mulut menteri dan Kepala Bulog. Menurut Faldo, ada kekacauan dalam konsepsi bernegara di Indonesia.

“Kalau tim petahana anggap klise, yo aku rapopo. Masalah kita itu klise semua di Republik ini. Data beras saja masih tumpang tindih sejak negara ini merdeka, masa menteri adu mulut sama Kabulog. Bilangnya saling kontrol, jangan sampai Mendagri ikut dikontrol pula sama Menpora. Ini kan sudah kacau konsepsi bernegaranya,” ucapnya.

Faldo juga menanggapi soal pidato Prabowo yang dinilai tak menghadirkan solusi terhadap permasalahan bangsa Indonesia. Menurut dia, pemerintah yang seharusnya memfasilitasi lahirnya gagasan dari setiap elemen bangsa.

“Kalau mau solusi yang teknis, kita kumpulkan ahli-ahli adu ilmu, NGO adu gagasan, milenial diskusi, negara fasilitasi jadi kebijakan yang berkualitas. Jadi, jangan anggap semua solusi itu ada di pemerintah. Petahana hari ini tidak seperti yang dulu lagi, yang mau lima puluh kali makan sama pedagang buat cari solusi. Seorang pemimpin yang sadar pentingnya partisipasi dalam merumuskan solusi,” ujarnya.

Sebelumnnya, TKN Jokowi-Ma’ruf menilai pidato kebangsaan yang disampaikan oleh capres Prabowo Subianto klise dan tidak menawarkan solusi. Materi pidato yang dipaparkan Prabowo di Semarang, Jawa Tengah juga disebut minim susbtansi.

“Pidato kebangsaan Prabowo di Semarang kembali mempertontonkan seperti biasa: penuh retorika, klise dan tanpa solusi. Prabowo menyampaikan akan menurunkan harga pangan tapi tak menjelaskan bagaimana cara menurunkan harga pangannya tersebut. Apa yang disampaikannya tidak ada substansi yang mendalam dan solutif,” kata jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan.
(knv/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Salat Jumat di Semarang, TKN-BPN Saling Serang

Jakarta – Ibadah Salat Jumat capres Prabowo Subianto di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman menjadi perbincangan dua kutub politik di Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) saling melempar serangan mengenai topik tersebut.

Saling serang antar timses itu bermula dari isu penolakan dari Takmir Masjid terkait rencana Salat Jumat Prabowo di Masjid Agung Semarang. Alasannya salat Jumat Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik. Politisasi itu dapat dilihat dari upaya menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun hal itu dibantah oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail. Ia mengaku tidak melarang Prabowo, hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

BPN juga sudah menegaskan mereka tidak mencetak pamflet ajakan salat Jumat bareng Prabowo di Masjid Agung Kauman Semarang. BPN mencurigai adanya operasi politik.

“Atas nama BPN, kami jelaskan bahwa yang membuat pamflet ajakan salat Jumat di Masjid Kuman bukanlah pihak kami. Track record kami jelas, sama sekali tidak pernah mempolitisasi aktivitas ibadah seperti memaksakan Pak Prabowo jadi imam salat dan memundurkan posisi sajadah imam agar bisa disorot kamera,” kata anggota Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

“Sebaliknya, adanya pamflet tersebut membuat kami curiga ada operasi politik yang bertujuan menghalangi Pak Prabowo berinteraksi dengan masyarakat Semarang,” sebut Habiburokhman.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh jubir BPN, Andre Rosiade. Dia menegaskan tidak ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat Prabowo.

“Saya nggak ingin berprasangka buruk. Ini soal miskomunikasi. Kami nggak ingin perkeruh suasana, karena besok insyaallah Pak Prabowo tetap akan di sana salat Jumat, lalu pihak takmir masjid juga sudah menjelaskan, mereka nggak larang Pak Prabowo, lalu sudah tegas akan menerima Pak Prabowo,” ujar jubir BPN, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2/2019).

Andre bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Dia juga mengatakan, setiap Jokowi salat, selalu ada saf yang sengaja dikosongkan untuk area fotografer memotret kegiatannya beribadah. Baginya, Prabowo bukan tipikal orang yang seperti itu.

“Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai,” ucapnya.

Tak berhenti di situ, Andre juga menduga takmir Masjid Agung Semarang KH Hanief Ismail sebagai anggota tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Andre mengatakan dia mengetahui status Hanif itu dari media sosial.

“Dan yang juga ingin teman-teman menilai, ketua takmir masjid, kalau tidak salah, baca di media sosial, beliau anggota pemenangan Jokowi-Ma’ruf,” ucap Andre di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun menepis pernyataan Andre. TKN menegaskan Jokowi tidak pernah mempolitisasi kegiatan ibadahnya.

“Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

“Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat,” ujar Ace.

Selain itu, tanggapan juga muncul dari Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Toni). Toni menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka Presiden Joko Widodo dan sempat salat Jumat bersama. Dia bersyukur tak ada pamflet pengumuman Jokowi Salat Jumat di Bengkulu.

“Pagi ini saya menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo. Setelah itu saya ikut rombongan Pak Jokowi salat Jumat di Masjid Raya Baitul ‘Izzah Provinsi Bengkulu,” ujar Toni dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>