Slamet Ma’arif Laporkan Temuan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Ketua BPN

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Slamet Ma’arif ikut hadir dalam rapat tertutup yang dipimpin Ketua BPN Djoko Santoso. Dirinya melaporkan perkembangan dugaan kecurangan yang di Pemilu Serentak 2019.

“Rapat BPN tadi kami, ulama-ulama, ketemu dengan Ketua BPN untuk sharing aja dan perkembangan di lapangan, terutama masifnya kecurangan-kecurangan yang ada. Kami berikan masukan kepada Ketua BPN,” kata Slamet di kantor BPN, Jalan Kertanegara VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

Menurut Ketua Persaudaraan Alumni 212 itu, saat ini terdapat lebih dari 100 laporan dugaan kecurangan yang dimiliki pihaknya. Hasil itu didapat dari berbagai daerah di Indonesia.

“Udah di atas 100 dan terus berjalan laporan itu masuk. Kami koordinasikan dengan BPN,” ucapnya.

Dirinya melaporkan sejumlah temuan dugaan kecurangan pemilu kepada Djoko Santoso. Di antaranya daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, kertas suara tercoblos, masalah penghitungan suara, serta kejanggalan di TPS seperti yang diunggah di media sosial.

“Yang jelas kami di bawah sudah instruksikan kepada relawan 212 untuk melaporkan segala bentuk kecurangan di lapangan kepada tim pelaporan kami, dan kami godok dan pelajari, lalu dilaporkan BPN ke Bawaslu,” jelas Slamet.

“Sementara itu ketika di daerah-daerah itu ada yang bisa dilaporkan ke Bawaslu daerah, kami instruksikan bisa laporkan ke Bawaslu daerah bentuk kecurangannya. Artinya, bentuk kecurangan yang terlihat masif dan terorganisir ini harus diselesaikan dengan hukum yang ada,” imbuhnya.

Slamet menambahkan, sistem IT tabulasi milik relawan 212 disatukan dengan Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Kopassandi). Hal tersebut bertujuan memperkuat laporan yang masuk.

“Kalau sistem IT kami satukan dengan Kopassandi, termasuk ketika penjaringan untuk saksi kami gabungkan dengan Kopassandi. Lalu bentuk internal ada, tapi nggak dipublikasikan. Untuk perkuat laporan secara resmi,” tandas Slamet Ma’arif.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

BPN Prabowo ke TKN Jokowi: C1 Milik Publik Bukan Rahasia

Jakarta – Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi jika BPN Prabowo-Sandiaga tengah melobi Bawaslu untuk mendapatkan dokumen C1. Menanggapi Hasto, BPN Prabowo-Sandiaga menegaskan jika formulir C1 adalah milik publik dan bukan rahasia.

“Form C1, pertama, milik publik, bukan rahasia. Jadi, semua peserta pemilu selain menyiapkan saksi, dia bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan. Kemudian juga dimiliki Panwas di seluruh TPS, kecamatan,” kata juru debat BPN Ahmad Riza Patria di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

“Jadi itu nggak ada yang salah. Saya kira ada baiknya malah KPU-Bawaslu memberikan kesempatan yang luas bagi parpol peserta pemilu untuk bisa mengakses,” imbuhnya.

Menurut Riza, fakta di lapangan menunjukkan jika rata-rata formulir C1 tertahan di kecamatan. Riza kembali menegaskan jika C1 bukanlah dokumen rahasia dan merupakan dokumen publik yang harus dimiliki peserta pemilu.

“Masyarakat harus bisa mengakses supaya semua masyarakat bisa melihat, bisa meneliti agar tidak terjadi kecurangan. Karena fakta membuktikan Pemilu 2019 masih terjadi kecurangan, masih ada manipulasi C1,” ungkapnya.

“Apakah dilakukan oknum petugas KPPS, kesalahan menulis, entry, atau dilakukan oknum caleg parpol atau timnya. Untuk itu saya berharap C1 harus dimiliki semua peserta pemilu. Apakah diperoleh melalui saksi, KPU, maupun Bawaslu,” lanjut Riza.

Politikus Gerindra ini menampik jika pihaknya melakukan lobi kepada Bawaslu. Riza menjelaskan Bawaslu memperbolehkan untuk melihat C1.

“Kami nggak melobi, kami bikin surat secar resmi kan nggak masalah. Kami berkirim surat yang intinya dapat mengakses, ternyata kan boleh, karena itu bukan rahasia negara,” ungkapnya.

Sementara itu, juru bicara BPN, Andre Rosiade, mengatakan C1 wajib dipasang di seluruh kelurahan dari tanggal 17-24 April 2019, dan jika tidak dipasang justru merupakan pelanggaran. Menurut Andre, jika pihaknya meminta kepada Bawaslu, itu boleh saja dilakukan.

“Jadi tanpa perlu melobi kami berhak meminta. Jadi Hasto nggak usah hoax, jadi tukang fitnah. Urus aja tabulasi Anda, nanti kita adu masing-masing tabulasi kita di real count nanti pas saatnya. Yang jelas kami lagi memenuhi 100 persen target C1 kami. Insyallah dalam waktu tak lama lagi segera terpenuhi,” tutur Andre.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan selama ini BPN terkesan menutup-nutupi proses dan lokasi penghitungan suara mereka. Dia lalu menyebut BPN tengah melobi Bawaslu untuk mendapatkan C1.

“Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan,” ucap Hasto kepada wartawan, Kamis (25/4).

“Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” tegas dia.
(azr/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Minta BPN Tunjukkan War Room Real Count Pilpres 2019

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjukkan lokasi rekapitulasi real count Pilpres 2019. TKN sendiri memiliki war room memantau hasil penghitungan suara di Hotel Gran Melia, Jakarta.

“Seperti kami sudah menunjukkan misalnya war room kami. Semua teman-teman media sudah tahu. Sekarang kita minta war room saksi 02 mana? Kata mereka itu bersifat rahasia, rahasia bagaimana?” kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan kepada wartawan di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

TKN juga menyinggung permintaan salinan formulir C1 BPN Prabowo ke Bawaslu. Hal ini disebut Ade Irfan kontras dengan klaim kemenangan yang disuarakan BPN.

“Artinya apa, mereka tidak punya C1. Kalau mereka mengaku ada kecurangan, buktikan. Kita tidak minta C1 di Bawaslu tapi mereka meminta secara tertulis. Berarti mereka nggak punya, logikanya begitu. Mereka nggak punya C1, dari mana bisa mengklaim kemenangan 62 persen? Katanya bertambah lagi kemenangannya sampai 80 persen. Masuk akal nggak?” papar Ade Irfan.

Sementara itu, diberitakan hingga kini belum diketahui pasti lokasi tabulasi penghitungan suara Prabowo-Sandiaga. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut lokasi tabulasi berpindah-pindah.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan masalah keamanan menjadi alasan mengapa lokasi tabulasi penghitungan suara nomaden dan dirahasiakan. Namun, Fadli memastikan Kertanegara menjadi salah satu lokasi tabulasi.

“Ada, ada di beberapa tempat. Di Kertanegara ada, di DPP (DPP Partai Gerindra) ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti. Salah satu alasannya security karena itu berpindah-pindah,” ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Prabowo Buka Posko Pengaduan di Jabar

Bandung – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka posko pengaduan pelanggaran atau dugaan kecurangan Pilpres 2019. Langkah ini untuk memverifikasi informasi dari masyarakat sebelum dilaporkan ke Bawaslu.

Tim Direktorat Advokasi BPN Dolfie Rompas mengatakan banyak mendapat informasi adanya kecurangan dalam proses pilpres tahun ini. Namun, dia menegaskan, informasi tersebut harus diverifikasi.

Pihaknya tidak ingin gegabah dengan menelan bulat-bulat informasi dari masyarakat atau relawan di lapangan. Sehingga, tim akan mengecek terlebih dahulu bukti-bukti yang mengarah terhadap kebenaran informasi itu.

“Kita juga menghindari hoaks. Laporan yang diterima bisa diverifikasi dengan baik, kita bisa telaah dengan baik, kalau buktinya cukup, intonya valid, baru dilaporkan,” kata Dolfie usai pembukaan posko di kantor DPD Gerindra Jabar, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019).

Posko pengaduan yang dibuka saat ini akan menampung informasi dari masyarakat di Jabar. Sejauh ini, pihaknya sudah menerima 10 informasi mengenai dugaan surat suara tercoblos hingga kesalahan input data.

“Laporan 10 lebih cuma masih diverifikasi. Kita juga terima ini tidak langsung diadukan, harus kita verifikasi dulu kebenarannya,” ujar Dolfie sambil menambahkan posko serupa juga ada di provinsi lainnya di Indonesia.

(mud/bbn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Direktur Relawan BPN Prabowo Sebut Ada 4 Lokasi Rekapitulasi Suara

Jakarta – Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menyebut ada empat lokasi yang digunakan untuk rekapitulasi hasil Pemilu 2019 yang dilakukan pihaknya. Tapi, dia tidak menyebutkan di mana lokasi detilnya.

“Nggak, kalau kita tahu, kita bilang bahwa kita tahu kalau Gerindra dari awal pasti diincar sebagai tempat rekapitulasi. Kan didatangi, diini, kita tahu. Ada tempat lain, ya,” ujar Ferry di kantor BPN, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

“Ada empat tempat. Jangan tanya di mana lagi ya,” imbuhnya.

Menurut Ferry, lokasi rekapitulasi juga bertempat di kantor BPN di Jalan Kertanegara. Relawan bisa menyetorkan atau menyampaikan data rekapitulasi ke tempat ini.

“Bisa ke sini, bisa ke tempat lain,” tutur Ferry.

Saat ini, Ketua BPN Djoko Santoso tengah memimpin pertemuan yang membahas tentang kecurangan dalam penghitungan suara, termasuk kelebihan surat suara dan masalah surat suara tercoblos. Ferry menyebut pihaknya akan bertanya kepada KPU soal jumlah surat suara yang dicetak.

“Kan mau tanya juga sama KPU, berapa jumlah surat suara yang dicetak se-Indonesia? Karena surat suara itu kan dibatasi pencetakannya. Cadangannya 2 persen. Jadi semuanya ada kaitannya,” jelasnya.

“Jadi kalau itu terlanggar, pertama potensi untuk bahwa itu manipulasi suara, kena pidana menggelapkan hasil suara pemilu, dan korupsi pengadaan kertasnya kan,” lanjut Ferry.
(azr/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Slamet Ma’arif Sampaikan Temuan Relawan PA 212 soal Dugaan Kecurangan ke BPN

Jakarta – Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Slamet Ma’arif, hadir dalam pertemuan yang dipimpin Ketua BPN, Djoko Santoso. Slamet menyampaikan perkembangan terkait temuan dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan.

“Iya, rapat BPN. Tadi kami ulama-ulama ketemu dengan Ketua BPN untuk sharing aja dan perkembangan di lapangan, terutama masifnya kecurangan-kecurangan yang ada. Kami berikan masukan kepada Ketua BPN,” ujar Slamet di kantor BPN, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

Slamet melaporkan temuan dari relawan di berbagai daerah. Menurutnya, saat ini sudah ada lebih dari 100 laporan dugaan kecurangan yang masuk.
“Udah di atas 100 dan terus berjalan laporan itu masuk. Kami koordinasikan dengan BPN,” ucapnya.

Temuan dugaan kecurangan yang didapat relawan, menurut Slamet, misalnya DPT bermasalah, kertas suara tercoblos, masalah penghitungan suara, hingga kejanggalan di TPS seperti yang diunggah di media sosial. Slamet mengatakan, Djoko Santoso mendengarkan semua masukan itu.

“Yang jelas kami di bawah udah instruksikan pada relawan 212 untuk melaporkan segala bentuk kecurangan di lapangan kepada tim pelaporan kami, dan kami godok dan pelajari, lalu dilaporkan BPN ke Bawaslu,” jelas Slamet.

“Nah, sementara itu ketika di daerah-daerah itu ada yang bisa dilaporkan ke Bawaslu daerah, kami instruksikan bisa laporkan ke Bawaslu daerah bentuk kecurangannya. Artinya, bentuk kecurangan yang terlihat masif dan terorganisir ini harus diselesaikan dengan hukum yang ada,” imbuhnya.

Menurut Slamet, sistem IT untuk tabulasi milik relawan 212 disatukan dengan Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Kopassandi). Hal itu disebutnya untuk memperkuat laporan secara resmi.

“Kalau sistem IT kami satukan dengan Kopassandi, termasuk ketika penjaringan untuk saksi kami gabungkan dengan Kopassandi. Lalu bentuk internal ada, tapi nggak dipublikasikan. Untuk perkuat laporan secara resmi,” ungkap Slamet.

Bawaslu menyarankan pihak yang menemukan pelanggaran untuk segera melapor ke Bawaslu. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu siap menuntaskan masalah yang terjadi di Pemilu 2019.

Rahmat Bagja menegaskan penanganan terkait kecurangan pemilu merupakan kewenangan Bawaslu.

“Ya kalo ada pelanggaran silakan aja lapor Bawaslu,” ucapnya.
(azr/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Datangi KPU, BPN Prabowo Pantau Server Hingga Tanya Dugaan Kecurangan

Jakarta – Sekjen-sekjen parpol yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mendatangi KPU RI. Kedatangannya kali ini mempertanyakan terkait dugaan kecurangan.

“Kami juga berdiskusi berbagai macam kecurangan dan sisa waktu yang ada kami harapkan, berbagai macam kecurangan itu bisa diungkap. Berbagai macam salah upload salah data dan sekarang ini juga kami minta agar segera diselesaikan,” ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Muzani datang ditemani Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Mereka bertemu dengan Ketua KPU Arief Budiman beserta beberapa komisioner KPU.

Mereka sempat melakukan pertemuan secara tertutup. Selanjutnya mereka juga memantau ruang server yang berada di kantor KPU.

Datangi KPU, BPN Prabowo Pantau Server Hingga Tanya Dugaan KecuranganFoto: Sekjen parpol BPN Prabowo datangi KPU (Dwi Andayani/detikcom)

Muzani mengatakan pihaknya juga menyampaikan belasungkawa terhadap banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Menurutnya, saat ini upaya yang dilakukan yaitu memberikan dana santunan untuk meringankan beban pembiayaan.

“Kami menyampaikan duka cita, belasungkawa simpati yang teramat besar, dari kami para sekretaris jenderal partai partai politik yang tergabung dalam koalisi adil dan makmur pengusung pasangan prabowo-sandi atas banyaknya penyelenggara pemilihan umum di berbagai tingkat yang wafat meninggal akibat berbagai macam sebab,” kata Muzani.

“Upaya yang dilakukan sekarang ini adalah dengan memberikan santunan, baik kepada mereka meninggal dunia ataupun kepada mereka yang masih dirumah sakit. Agar beban pembiayaan tersebut bisa mendapatkan santunan dari negara,” sambungnya.

Muzani mengatakan pihaknya berharap agar KPU dapat mempergunakan sisa waktu yang ada dalam pemilu. Selain itu, KPU juga diminta untuk menjaga suara rakyat yang telah disalurkan pada saat pencoblosan.

“Memberi harapan kepada KPU yang masih besar, agar sisa waktu yang ada digunakan dengan baik berlaku baik berlaku jujur. Setiap suara setiap hak suara yang sudah disuarakan oleh rakyat Indonesia dalam pemilu kemarin, menjadi sebuah bentuk kedaulatan rakyat yang harus dihargai dan harus dijaga berapapun jumlah suara itu,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya menerima masukan yang diberikan BPN. Dia juga menyebut akan tetap melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil.

“Terimakasi memberi masukan agar pemilu berjalan jurdil, kami respon dan catat dengan baik masukan. Kami akan tindak lanjuti sebagaimana catatana yang disampaikan pada kita dan ini disampaikan agara pemilu tetap adil dan jurdil,” ujar Arief.
(dwia/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Prabowo Instruksikan Saksi Tak Tanda Tangan C1 Susulan

JakartaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menginstruksikan para saksi dan relawan agar tidak menandatangani formulir C1 susulan. BPN menyatakan C1 yang diakui hanya yang diproses di TPS.

Instruksi itu disampaikan lewat sebuah surat yang ditandatangani Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais. Surat tersebut beredar di WhatsApp.

“Surat itu benar. Itu dalam rangka memastikan tidak ada kecurangan. Kami meminimalisir supaya tidak terjadi kecurangan dan rekayasa C1,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade kepada wartawan, Kamis (25/4/2019).

Andre menjelaskan BPN tidak akan menerima formulir C1 yang tak diproses di TPS. Menurut dia, penandatanganan C1 harus dilakukan di hadapan para petugas KPPS serta saksi. Hal ini berlaku juga untuk pemungutan suara ulang (PSU).

“Yang kami akui ya, C1 yang ditandatangani di TPS. Ada anggota KPPS, ada pengawas dari Bawaslu, saksi-saksi parpol. Kan itu yang sah,” ujarnya.

“Kalau pemilu ulang ya tentu kami tandatangani ketika di TPSU dong. Maksudnya gitu. Jadi C1 harus ditandatangani di TPS. Semua tanda tangan di sana. Yang tidak boleh kalau ada C1 belum ditandatangani terus susulan di luar proses TPS. Pokoknya kita hanya boleh tanda tangan di TPS saja,” imbuh Andre.

Berikut bunyi instruksi lengkap yang dikeluarkan BPN Prabowo-Sandi:

Instruksi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi

Kepada seluruh saksi dan relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi diinstruksikan untuk tidak mengakui dan tidak menandatangani form C1 susulan selain form C1 yang sudah ditetapkan dan ditandatangani pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019.

Demikian instruksi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan kemenangan untuk kita semua. Aamiin.

Ketua BPN Djoko Santoso
Sekretaris BPN Hanafi Rais
(tsa/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hasto Undang BPN Prabowo ke Pusat Hitung Suara TKN Jokowi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mengundang personel BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno datang ke pusat tabulasi suara paslon 01. TKN ingin menunjukkan proses rekapitulasi suara kepada BPN.

“Kami undang 5 personel, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami,” kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (25/4/2019).

Setelahnya, Hasto berharap TKN bisa mampir ke pusat penghitungan suara BPN. Sebab, menurut dia, selama ini BPN terkesan menutup-nutupi proses dan lokasi penghitungan suara mereka.
“Lalu setelah itu giliran kami datang ke pusat hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan pihak mana yang memprovokasi,” ujar Sekjen PDIP itu.

Hasto menilai sikap BPN yang tidak mau transparan terkait proses penghitungan suara mengindikasikan kebohongan politik. Ia pun meminta BPN berhenti mengklaim kemenangan sepihak tanpa bukti.

“Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan,” ucap Hasto.

“Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi,” tegas dia.

Sementara itu, diberitakan hingga kini belum diketahui pasti lokasi tabulasi penghitungan suara Prabowo-Sandiaga. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut lokasi tabulasi berpindah-pindah.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan masalah keamanan menjadi alasan mengapa lokasi tabulasi penghitungan suara nomaden dan dirahasiakan. Namun, Fadli memastikan Kertanegara menjadi salah satu lokasi tabulasi.

“Ada, ada di beberapa tempat. Di Kertanegara ada, di DPP (DPP Partai Gerindra) ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti. Salah satu alasannya security karena itu berpindah-pindah,” ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Minta Jangan Samakan Pemilu 2019 dengan Zaman Orba

Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sodik Mujahid mengingatkan bahwa kritik dan protes yang disampaikan publik ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Menurutnya, hal ini sebagai wujud demokrasi yang konsisten dengan semangat reformasi.

“Jangan samakan Pemilu 2019 dengan pemilu zaman tahun 1970-an awal Orba. Jangan khianati reformasi,” kata Sodik.

Sodik menambahkan, perbedaan hasil penghitungan suara BPN dengan quick count lembaga survei adalah hal yang lumrah. Dia menyebut hal ini sebagai bentuk kontrol dari BPN demi terciptanya pemilu yang jurdil.

“Kalau beda dikit-dikit wajar. Tapi kalau beda banyak maka tidak wajar,” sambungnya.

Kendati demikian, Sodik mengaku takjub dengan partisipasi yang diberikan masyarakat dalam mengawal penghitungan suara. Menurutnya, apa yang dilakukan publik bisa disebut sebagai sebuah bentuk protes atau kepedulian agar tercipta pemilu yang bersih.

“(Ini) bentuk protes dan bentuk kepedulian,” tandasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra