Derita Angela Skolastika Bocah Penderita Hidrosefalus di Kupang

Liputan6.com, Kupang- Perempuan cilik usia 8 tahun itu duduk pada sebuah kursi plastik berwarna hijau, bersandar dialasi sebuah bantal di belakangnya. Diapit ibu dan beberapa keluarga lainnya, dia sesekali tertawa dan mengulum jemarinya.

Dialah Angela Tekla Skolastika Mene (8) warga RT 15 RW 04, Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT. Ia menderita Hidrosefalus sejak usia setahun lebih. Berbeda dengan bocah seusianya, Angela hanya bisa mendekam saja dalam rumahnya.

Angela berusaha duduk dengan posisi normal. Namun apa daya, harapan dan usaha itu tak jua berhasil. Derita Hidrosefalus membuat ukuran kepalanya membesar dan susah bergerak, bahkan hanya untuk makan pun dia masih disuapi.

Kini, posisi duduknya seperti setengah berbaring dengan sebuah bantal di belakangnya, sementara tatapannya pun tak bisa tenang, dan terlihat kosong.

Mengenakan baju ‘You Can See’ berwarna biru pudar dipadu celana pendek berwarna putih yang juga pudar, Angela hanya bisa sesekali tertawa dan menirukan ucapan dari orang-orang sekelilingnya.

Penyakit yang diderita hampir tujuh tahun itu membuatnya tak bisa berjalan, tak sanggup menyuapi dirinya sendiri, dan tak mampu berbicara lancar layaknya anak-anak seusianya.

Kondisi Angela ini tidak bisa dibilang baik-baik saja. Karena penyakit ini, maka niatnya untuk bersembahyang di gereja pun tak bisa terwujudkan.

“Kami berharap Bapak Gubernur bisa bantu Angela. Bisa belikan kursi roda untuknya. Supaya bisa ke gereja,” kata ibunya, Eriyana Abuk Bere (31) kepada Liputan6.com, Senin (21/1/2019).

Sebagaimana terlihat, cara duduk Angela yang tidak sempurna itu lantaran kaki dan tangannya yang kurus dan kaku.

Jika anak-anak seusianya dengan luwes menggerakkan tangannya tanpa ada hambatan berarti, maka hal itu tidak berlaku untuk Angela. Tangannya sedikit bengkok, begitupun kakinya, dan dia tidak bisa melipat persendiannya dengan luwes.

Untuk keseluruhan penampilannya, dari kaki, tangan, dada, hingga kepalanya, ada satu ciri yang mencolok yakni kepalanya tumbuh dan berkembang hingga terlihat lebih besar dari kepala anak-anak seusianya.

Dengan tatapan kosong, ibunya, Eriyana, mengisahkan awal mula anaknya terkena penyakit Hidrosefalus. Ia menuturkan pernah terjadi benturan keras pada kepala anaknya itu. Dari caranya berbicara, juga tatapannya, seolah ada kejadian yang membuatnya sedih dan merasa bersalah.

“Awalnya terjadi benturan agak keras di kepalanya. Habis itu dia kejang-kejang. Dan mulai sakit pelan-pelan,” ujar Eriyana sambil menangis.

2 dari 2 halaman

Benturan Keras

Perempuan usia 31 tahun itu mengaku, penyakit anaknya itu tidak dibawa sejak lahir. Angela masih tumbuh normal selama setahun lebih, sampai terjadi musibah yang menyedihkan itu.

“Setelah itu, dia mulai panas tinggi. Dan cairan pada kepalanya mulai banyak,” tuturnya.

Mengenai cairan pada kepala Angela, Eriyana mengatakan pada awalnya memang terasa lembek jika disentuh. Cairan itu membuat kepalanya terlihat membesar, menenggelamkan bola mata Angela sehingga terlihat mencekung. Dengan bertambahnya usia, cairan pada kepalanya mulai berkurang, namun kini malah mengeras.

Sambil memijit-mijit kepala anaknya, Eriyana mengatakan kondisi ini membuat mereka bimbang jika harus melakukan operasi. “Kalau dulu, karena cairan masih banyak, agak lembek kalau kita sentuh. Sekarang cairan sudah berkurang. Dan mengeras. Karena itu kami masih bimbang ketika ada orang datang dan tawarkan operasi,” ungkapnya.

Sebagai seorang ibu, sebagaimana pula orangtua-orangtua lainnya, Eriyana dan keluarga lainnya tak tinggal diam melihat kondisi Angela.

“Kami kontrol ke rumah sakit. Rawat jalan, kalau rawat inap tidak. Tapi katanya harus rujuk ke rumah sakit di Jakarta,” terangnya.

Usulan rujukan ini membuat Eriyana patah semangat. Ditambah lagi informasi simpang-siur yang mereka dapat dari orang-orang sekeliling.

“Kalau dulu sudah mau operasi. Tapi katanya tiap tahun harus ganti selang. Itu yang jadi kendala. Tiap tahun kita ganti selang uang dari mana? Kalau pakai selang, katanya lebih sengsara,” kata Eriyana.

Kini mereka pasrah mengharapkan mujizat dari Tuhan. Seiring waktu, simpati dan kunjungan dari pihak-pihak lain pun mulai berdatangan.

“Kami dapat kunjungan dari Dinas Sosial dan suster-suster. Baru-baru ini ada kunjungan juga dari JPKP NTT,” katanya.

Kunjungan bakti kasih ini merupakan sebuah aksi sosial yang dilaksanakan oleh jaringan untuk memberi dan membangun empati serta rasa solidaritas dalam mendukung upaya penyembuhan bocah penderita Hidrosefalus ini.

“Mereka datang, tanya mau operasi atau tidak. Tapi masih konsultasi, karena kami harus siapakan Kartu Keluarga dan kartu BPJS. Kalau mau operasi katanya di RS Siloam. Tapi mereka juga masih tanya dokter,” ujarnya.

Sampai saat ini, mereka masih mengharapkan dukungan dari orang-orang, supaya Angela bisa terbebas dari penyakit ini.


Simak juga video pilihan berikut ini:

Pendukung Jokowi Gugat Prabowo Soal Pernyataan Selang Cuci Darah di RSCM

Jakarta – Advokat yang tergabung dalam organisasi masyarakat Harimau Jokowi mengajukan gugatan perdata terhadap Capres Prabowo Subianto, terkait pernyataan selang cuci darah di RSCM bisa dipakai lebih dari 1 orang. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 76/Pdt.G/2019/Pn.JktSel. Adapun pihak yang digugat Harimau Jokowi yakni, tergugat I Prabowo Subianto baik selaku pribadi maupun Capres, tergugat II Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, tergugat III Badan Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan turut tergugat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Hari ini Pimpinan Pusat Harimau Jokowi telah melayangkan gugatan perdatanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pembohongan publik yang dilakukan Prabowo Subianto, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Ketum Partai Gerindra dan kita juga ajukan kepada BPN Prabowo-Sandiaga,” kata Ketua Harimau Jokowi, Saiful Huda, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Pendukung Jokowi Gugat Prabowo Soal Pernyataan Selang Cuci Darah di RSCMFoto: Advokat yang tergabung dalam ormas Harimau Jokowi mengajukan gugatan perdata terhadap Capres Prabowo Subianto, terkait pernyataan selang cuci darah di RSCM (Yulida-detikcom).

Ia mengatakan Prabowo melakukan kebohongan publik mengenai pernyataannya yang menyebut selang cuci darah bisa dipakai lebih dari satu orang di RSCM bagi pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Menurut Saiful perbuatan Prabowo itu menimbulkan kecemasan publik.

“Kebohongan publiknya yang mengatakan RSCM telah melakukan pelayanan publik yang salah yang kebohongan itu terkait 1 selang yang mestinya digunakan 1 orang tapi digunakan 40 orang, (selang) alat cuci darah itu. Padahal menurut RSCM itu salah besar kami tidak melakukan itu kata pihak RSCM ya satu selang ya untuk 1 orang,” ujarnya.

Saiful mengaku sudah menemui pihak manajemen RSCM untuk menjadikannya pihak turut tergugat dalam gugatan. Oleh karenanya ia berharap pihak RSCM mau bersaksi di pengadilan terkait isu tersebut.

“Sebetulnya kami datang ke sana untuk membuat pemberitahuan kepada pihak RSCM bahwa RSCM akan kita libatkan dalam gugatan perdata ini. Tetapi itu bukan sebagai pihak tergugat melainkan turut tergugat agar RSCM sungguh sungguh memberikan kesaksian di dalam pengadilan nanti,” ujarnya.

Menurut Saiful, Prabowo melanggar Pasal 34 ayat 3 a dan b UU tentang partai politik, serta Pasal 1364 KUH Perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Menurutnya setelah 2 minggu sejak didaftarkan, penggugat baru akan mendapatkan jadwal sidang.

Sementara itu kuasa hukum Harimau Jokowi, Petrus Selestinus mengatakan akan mengajukan gugatan pidana ke Bareskrim Polri mengenai pernyataan Prabowo itu. Laporan itu akan diajukan dalam waktu dekat.

“Jadi laporan pidana ke Mabes Polri karena Prabowo sebagai calon pemimpin harusnya sikapnya seorang negarawan. Kalau negarawan itu berbicara dan bersikap ke publik harus menyampaikan hal-hal yang benar. Tapi Prabowo justru menyampaikan berita bohong yang seharusnya dia patut menduga bahwa apa yang disampaikan terhadap publik tentang 1 selang dipakai beberapa pasien cuci darah itu harusnya didukung dengan bukti. Dan tujuan dia itu tidak lain untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi sekaligus menjatuhkan reputasi RSCM,” kata Petrus.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan tentang satu selang alat cuci darah pasien di RSCM pernah dipakai oleh 40 orang. Hal itu disampaikan dalam ceramah akhir tahun yang digelar di kediamannya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/12/2018). Video itu kemudian diunggah dalam halaman Facebooknya.

Dalam ceramahnya, Prabowo membahas banyak hal, di antaranya menyebut banyak uang di negara ini mengalir ke luar sehingga tidak cukup untuk melayani bangsa Indonesia. Salah satunya masalah kesehatan. Dia mengatakan ada dokter tidak digaji hingga menjadi problem di rumah sakit.

“Saya dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal dan seharusnya hal itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dan tentunya dipakai satu orang satu kali. Saya dengar ada yang melaporkan kepada saya di RSCM hari ini dipakai 40 orang,” ujar Prabowo.
(yld/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kemenkes Tegaskan Aturan Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Belum Berlaku

Jakarta – Belakangan masyarakat dihebohkan dengan aturan baru di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai urun biaya dan selisih biaya yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018.

Kementerian kesehatan menegaskan bahwa aturan mengenai urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Hal ini disebabkan jenis pelayanan apa yang akan dikenakan urun biaya belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

“Sementara jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, atau Organisasi Profesi,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI, Sundoyo, seperti dikutip dalam laman resmi Kemenkes, (20/1/19).

Sundoyo menambahkan, tim yang akan mengkaji jenis-jenis pelayanan apa yang akan dikenakan urun biaya meliputi unsur terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perasatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Akademisi dan Kementerian Kesehatan.

Hingga kini, Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi belum mengusulkan jenis-jenis pelayanan tersebut kepada Menkes.

“Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kesehatan juga belum menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya tersebut,” tambahnya.

Permenkes Nomor 51 tahun 2018 merupakan amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, berdasarkan Pasal 104 Peraturan Presiden tersebut harus sudah ditetapkan 3 bulan sejak Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tersebut diundangkan.

Secara umum Peraturan Menteri tersebut mengatur dua hal yaitu urun biaya dan selisih biaya. Urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi Peserta Bantuan iuran (PBI), Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief mengatakan bahwa nantinya peserta BPJS non-PBI akan membayar urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta.

“Urun biaya dikenakan kepada peserta-peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jumat (18/1/2019).

(wdw/up)

Jokowi Berhentikan Dewas BPJS TK yang Dilaporkan Dugaan Pencabulan

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB). SAB sebelumnya mengajukan pengunduran diri setelah terbelit isu dugaan pencabulan.

“Presiden telah menerima surat pengunduran diri SAB dengan baik. Pemberhentian dengan hormat saudara SAB menunjukkan presiden mengapresiasi kontribusi SAB kepada negara, yang sudah mengabdi puluhan tahun,” kata anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/1/2019).

Pemberhentian dengan hormat SAB tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2019 pada 17 Januari. Lewat pemberhentian ini, Jokowi disebut Poempida juga menunjukkan posisinya menghormati proses hukum.

“Dengan demikian saudara SAB dapat fokus untuk menyelesaikan proses hukum yang dengan dijalaninya.

Apresiasi saya pribadi kepada Presiden Jokowi yang secara cepat menandatangani Keppres ini. Saya pribadi berharap semua pihak menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” sambung Poempida

SAB sebelumnya menyatakan pengunduran diri dalam jumpa pers pada Minggu, 30 Desember 2018.

SAB mengatakan dirinya mundur bukan sebagai pembenaran uan mantan stafnya. Syafri mengaku fokus menempuh jalur hukum.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum,” katanya.


(fdn/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

UI Akhirnya Punya Rumah Sakit, Buka untuk Umum Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta Rumah Sakit Universitas Indonesia telah membuka pelayanan perdana untuk umum. Promo khusus pelayanan perdana ini berlaku mulai 16 Januari hingga 28 Februari 2019.

Waktu operasional layanan rawat jalan RSUI adalah Senin hingga Jumat pukul 09.00 – 16.00 WIB. Pada waktu tersebut, masyarakat bisa mengakses layanan Klinik Umum, Klinik Spesialis, serta Klinik Gigi dan Mulut.

Pada Klinik Spesialis, RSUI antara lain menawarkan layanan: bedah, penyakit dalam, anak, obgin, saraf, jantung, gizi, kulit dan kelamin, psikiatri, paru, mata, serta rehabilitasi medik.

Meski telah membuka pelayanan untuk umum, sementara ini RSUI belum bisa melayani pasien BPJS/JKN/KIS dan asuransi lainnya.

Mengutip laman rs.ui.ac, individu yang hendak berobat di RSUI harus mengisi form registrasi secara online, mengambil nomor antrean dan melakukan registrasi ulang paling lambat pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya RSUI telah membuka layanan perdana rawat jalan khusus bagi sivitas UI yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pada 29 November hingga 31 Desember 2018.

RSUI berada di lokasi kompleks area Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK), Kampus UI Depok. Rumah sakit ini merupakan Rumah Sakit Pendidikan Tinggi Negeri (RS-PTN) pertama di Indonesia yang mempunyai konsep dan rancang bangun fisik dengan konsep hijau (Green Hospital Concept). Konsep tersebut menjadikan RSUI ramah lingkungan dan berorientasi pad keselamatan pasien.

Netizen #MojokinCapres dengan Pertanyaan Kritis nan Jenaka

Jakarta – Media sosial Twitter heboh dengan tagar #MojokinCapres. Tagar tersebut pun masuk ke dalam daftar Trending Topic Twitter di Indonesia.

Walau judulnya “mojokin”, pertanyaan yang dilontarkan netizen tidak berbobot-berbobot banget kok. Walau ada yang kritis, tapi unsurnya komedi, untuk seru-seruan belaka jelang debat capres hari ini, Kamis, 17 Januari 2018.

Ada yang minta saran lagu untuk acara resepsi pernikahan selain “Akhirnya Ku Menemukanmu” dari band NaFF. Netizen lain sampai bertanya kebiasaan capres dalam menggunakan WhatsApp.

Lucunya, ada warganet yang bertanya cara membaca kata “kresek”. Kalau menurut kamu, yang betul kresek atau kresek? Bingung? Sama.

Masih ada banyak lagi cuitan-cuitan jenaka yang menyertakan tagar #MojokinCapres di dalamnya. Berikut beberapa di antaranya:

(mon/krs)

[Tanya BPJS Kesehatan] Mau Ubah Data JKN, Bagaimana Caranya?

Liputan6.com, Jakarta Pertanyaan:

Bagaimana cara melakukan perubahan data bagi peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)?


Jawaban

Peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti Anda, wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan tempat Anda bekerja. Selanjutnya, pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan pegawainya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 hari sejak terjadinya perubahan data oleh pekerja.

Anda juga bisa melaporkannya sendiri kepada BPJS Kesehatan dengan membawa surat pengantar dari instansi tempat Anda bekerja. Perubahan data ini sangat penting untuk dilaporkan, karena jika ada ketidaksesuaian dalam data (misalnya NIK salah atau data anak belum update), peserta tersebut dapat terkendala saat hendak memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.


Salam,

Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat




Program Tanya BPJS Kesehatan tayang setiap Rabu pukul 11.30. Di dalamnya berisi pertanyaan yang paling sering dilontarkan masyarakat lewat aneka media BPJS Kesehatan. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan diberikan oleh Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat.

Soal Integritas Jokowi, TKN Contohkan Usaha Gibran dan Kaesang

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily meragukan komitmen pemberantasan korupsi pasangan calon presiden 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Berbeda dengan kubu 02, pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin mencantumkan agenda pemberantasan korupsi dalam visi misi.

Visi misi itu mencakup konsisten, komprehensif, sistimatis dan tajam menyentuh episentrum perubahan dalam pemberantasan korupsi.

“Ini kontras dengan visi misi Prabowo-Sandi yang bicara tentang pemberantasan korupsi tidak memiliki rujukan dalam visi dan misinya yang diserahkan ke KPU,” ujar Ace dalam keterangan pers, Selasa (15/1/2019).

Ace menegaskan, kunci pemberantasan korupsi terlihat dari integritas dan rekam si pemimpin. Jokowi, kata dia, tak mempunyai beban kepentingan bisnis keluarga. Dia mencontohkan anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangaret yang sibuk jualan martabak dan pisang goreng.

“Sebaliknya sulit membayangkan akan tidak ada konflik kepentingan terkait bisnis keluarga Prabowo dan juga Sandi,” katanya.

2 dari 3 halaman

Janji Palsu

Menurutnya, kalau memiliki beban konflik kepentingan dan jalinan kekuatan oligarki. Seperti Prabowo dan trah Cendana di masa lalu. Karena itu Ace menuding komitmen pemberantasan korupsi Prabowo seperti memberikan janji palsu.

“Sebaliknya, kalau rekam jejaknya meragukan dengan sarat beban konflik kepentingan, memiliki jalinan dengan kekuatan oligarki masa lalu dan dikelilingi para pemburu rente, maka itu sama saja menawarkan janji palsu,” kata Ace.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jadi Sentra Produksi, Masyarakat Jatim Diminta Kawal RUU Pertembakauan

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat diminta ikut mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. Ini terutama ditujukan kepada masyarakat produsen utama tembakau nasional di Jawa Timur. 

Ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang mengatakan jika Jawa Timur punya kepentingan atas RUU Pertembakauan karena memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi tembakau nasional.

Sejumlah daerah di Jatim seperti Madura, Probolinggo, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi merupakan penghasil tembakau. “Itu semua sudah meliputi 47 persen produksi tembakau nasional,” kata dia, Selasa (15/1/2019).

Inisiator RUU Pertembakauan itu menjelaskan, sebagian besar masyarakat di wilayah Probolinggo-Pasuruan berprofesi sebagai petani. Banyak petani di Probolinggo yang menekuni produksi tembakau.

Dia pun komitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau. Apalagi, petani tembakau sudah terbukti memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara.

“Sumbangan tembakau untuk penerimaan negara dalam bentuk cukai itu Rp 150 triliun, ditambah pajak sekitar Rp 200 triliun. Ini artinya lebih dari Rp 300 triliun untuk negara,” ujar dia.

Adapun dikatakan, saat ini penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok dialokasikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, gaji guru, tentara, perawat, dokter. Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tembakau sebagai komoditas.

Misbakhun mengatakan, tembakau sebagai hasil produk pertanian agrikultura juga berpotensi mengalami jatuh harga. Karena itu, harus ada upaya menjaga tembakau sebagai komoditas.

Untuk itu pula Misbakhun akan mengusulkan agar dalam RUU Pertembakauan juga mengamanatkan pembentukan tim penentu harga. Pihak yang duduk dalam tim itu adalah unsur pemda, asosiasi petani tembakau dan pabrikan atau pengusaha rokok.

“Nanti akan dicarikan mekanisme penetapan harga tembakau sehingga stabil. Sering kali para tengkulak memesan tembakau terlebih dahulu tembakau sebelum dipanen sehungga harganya di tingkat petani jatuh,” katanya.

2 dari 2 halaman

Nasib Petani

Dia  mengharapkan jika kelak UU Pertembakauan berlaku maka akan bisa memberikan titik cerah bagi nasib petani. Sebab, melalui UU itu pula akan ada pengaturan tentang bagaimana petani bisa mendapatkan akses terhadap bibit dan sarana alat dan ketersediaan pengairan yang baik.

Dalam RUU Pertembakauan, katanya, juga akan ada klausul yang mewajibkan pemerintah melakukan penelitian agar tembakau bisa diolah menjadi produk selain rokok.

“Inilah salah satu UU yang diusulkan, termasuk di dalamnya adalah pabrikan lokal harus menyerap tembakau nasional sebesar 80 persen,” kata Misbakhun.