PKS Dukung MUI Kaji Fatwa Haram PUBG: Harus Ada Aturan Tak Boleh Buat Anak

Jakarta – PKS mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tengah mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram mengenai game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). PKS menilai anak-anak perlu dijaga dari game kekerasan.

“Saya setuju mengkaji game-game kekerasan, itu memang harus ada aturan tidak boleh buat anak-anak karena itu juga dewasa yang melakukan. Jadi ada kepuasan tersendiri seakan-akan itu dia yang melakukan,” kata Ketua DPP PKS Pipin Sopian di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019).

Pipin mengatakan kajian itu harus dilakukan secara mendalam. Game kekerasan menurut Pipin tidak semestinya jadi domain oleh anak-anak.
“Mengkajinya nanti ditolak atau tidak, saya kira perlu ada kajian yang matang. Tapi untuk anak-anak, kita ingin dilindungi terkait dengan game yang tidak semestinya,” ujarnya.

Pipin menilai harus ada pengendalian agar anak tidak bermain game kekerasan. Sebab, hal itu membahayakan untuk anak.

“Saya kira yang paling penting ada pengendalian, jadi game-game ini memang ini eranya anak-anak, bahwa ini untuk kesenangan tapi satu sisi bahaya bagi mereka,” imbuhnya.

Sebelumnya, MUI Jabar mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram mengenai game PUBG. Terkait pertimbangan tersebut, MUI pusat pun menyatakan akan membuat kajian terhadap PUBG.

“Fatwa adalah jawaban hukum Islam dalam upaya memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat, pertimbangannya komprehensif,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh.

MUI Jabar pun menyerahkan sepenuhnya keputusan pertimbangan fatwa haram game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) kepada MUI pusat. MUI Jabar mengaku tidak punya kewenangan.
(abw/idh)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Banyak Kembaran, Mobil Daihatsu Boleh Servis di Bengkel Resmi Toyota?

Liputan6.com, Singosari – Toyota dan Daihatsu merupakan dua pabrikan otomotif yang memiliki banyak produk kolaborasi di Indonesia. Saat ini setidaknya ada 4 model mobil kolaborasi yang ditawarkan dengan segmen berbeda-beda. Sebut saja Agya-Ayla, Calya-Sigra, Avanza-Xenia, dan Rush-Terios Produk kembar tersebut pun bisa dibilang sama dari segi eksterior, interior, hingga mesin. 

Dengan banyaknya produk kolaborasi tersebut, apakah mobil-mobil Daihatsu boleh servis di bengkel resmi Toyota seperti di Auto2000? Menanggapi hal tersebut, Ricky Martawijaya, Senior Division Head Auto2000 angkat bicara. “Kita secara payung berada di bawah PT Astra Internasional. Dimana kita ada Toyota Sales Operation dan ada Daihatsu Sales Operation. Tapi principal-nya berbeda, walaupun Daihatsu ownership by Toyota,” ungkap Ricky, Rabu (20/03/2019), di Auto2000 Singosari.

Menurut Ricky, Auto2000 adalah eksklusif dealer, sehingga tidak menerima pekerjaan merek lain. ” Walaupun produk kolaborasi. Spare part sama, tapi untuk servis kita berbeda,” tegas Ricky.

Lantas dalam keadaan darurat, apakah memungkinkan?

” Di Astra Internasional ada Astra World, ini membantu kendaraan yang bersifat emergency. Seperti ERA (Emergency Road Assistance) yang dilengkapi mobil gendong. Kalau di Astra World ada mekanik yang bisa handle Toyota atau Daihatsu. Jadi di-handle di bawah Astra World dan naungannya Astra Internasional,” pungkas Ricky.

Tak Boleh Lagi Pakai Nama Ahok, Kampoeng Ahok Kini Jadi Kampoeng Fi Fi

JakartaKampoeng Ahok resmi berubah nama. Berubahnya nama Kampoeng Ahok menjadi Kampoeng Fi Fi itu atas permintaan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) lantaran dia yang tak mau lagi dipanggil Ahok.

Perubahan nama itu disampaikan adik BTP, Fifi Lety Tjahaja Purnama, melalui instagram pribadinya, Rabu (20/3/2019). Dalam unggahannya, Fifi juga menyertakan foto instagram Kampoeng Ahok yang telah berubah menjadi Kampoeng Fi Fi.

“Atas permintaan #btp (yang memang sudah tidak mau lagi Di panggil #Ahok) Atas permintaan @basukibtp nama #Kampoengahok tidak Boleh lagi pakai nama Ahok,” tulis Fifi.


Dalam postingannya, Fifi menjelaskan bahwa Kampoeng Ahok didirikan oleh dirinya dan anak-anak BTP atas seizin mantan Gubernur DKI Jakarta itu dan mantan kakak iparnya Veronica Tan. Hingga saat ini, hasil penjualan objek wisata di Belitung Timur itu pun untuk membantu warga.

“#kampoengahok Di dirikan Oleh saya dengan anak2 dan atas ijin Koko Ahok dan sis Vero, dan sampai hari ini Hasil penjualan buat bantu sesama buka lapangan kerja (sosial bisnis) dan pemiliknya adalah saya dan @nachoseann dan keluarga,” katanya.

Fifi pun meminta maaf atas perubahan nama itu. Tak lupa, dia juga meminta dukungan kepada semua pihak, meski objek wisata yang terletak di seberang jalan di depan rumah keluarganya itu tak lagi menggunakan nama Kampoeng Ahok.

“Kami mohon maaf sejak hari ini nama Kampoeng Ahok Di minta oleh BTP Di ganti menjadi Kampoeng FI FI. Trima kasih atas doa dukungan dan support nya baik dari dulu sampai selama lamanya 🙏❤️🙏 #forlovingindonesia 🙏🇮🇩🙏,” tutur Fifi.

(mae/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Muka Brenton Tarrant Boleh Diblur, Orangnya Jangan Sampai Kabur

Christchurch – Pelaku serangan teror di dua masjid di New Zealand, Brenton Tarrant, menjalani persidangan pada hari Sabtu (16/3) sehari setelah aksi teror terjadi. Meski foto-foto Tarrant yang muncul diblur, namun proses hukum terhadapnya dipastikan akan dilanjutkan.

Dilansir dari BBC, Tarrant (28) tampil di ruang sidang mengenakan seragam putih penjara dan tangan diborgol. Ia didakwa atas kasus pembunuhan yang sudah menewaskan 50 orang ini.

Melansir news.com.au, Senin (18/3), Tarrant sempat menunjukkan simbol tertentu dengan tangannya. Dia memeragakan simbol ‘OK’ terbalik dengan tangan kanannya. Bersamaan dengan itu, Tarrant juga menyeringai.
Simbol tangan tersebut, yang memang sering disertai seringai, kerap dikaitkan dengan supremasi kulit putih. Jari tengah, jari manis dan kelingking dikatakan mewakili ‘W’ (putih/white), sedangkan ibu jari dan telunjuk berkumpul untuk mewakili ‘P’ (kekuatan/power).
news.com.au menuliskan, meskipun beberapa supremasi kulit putih menggunakan gerakan itu, ada kemungkinan juga Tarrant melakukannya ‘hanya untuk menjebak kita semua’.

Media-media lokal dan asing sudah memuat foto Tarrant di persidangan dan ditampilkan dengan muka diblur. Rupanya, hal tersebut atas perintah hakim New Zealand yang memimpin persidangan kasus Tarrant.

Seperti diberitakan media lokal, New Zealand Herald dan dilansir New York Post, Senin (18/3), Hakim Pengadilan Distrik Paul Kellar membolehkan wartawan menggunakan kamera dan merekam persidangan Tarrant, namun hakim memerintahkan wajah Tarrant disamarkan demi menjaga hak-hak dia untuk mendapatkan persidangan yang adil.

Penegak hukum memastikan Tarrant tetap diproses atas perbuatannya. Dia dijadwalkan akan kembali disidang pada 5 April 2019.
(dkp/ibh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Benarkah di MRT Jakarta Tak Boleh Menggunakan Makeup Berlebihan?

Liputan6.com, Jakarta – PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengumumkan kalau Presiden Jokowi berencana meresmikan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta pada, Minggu, 24 Maret 2019.

Sebelumnya, MRT Jakarta membuka uji coba publik mulai 12-23 Maret 2019. Lintasan sepanjang 16 kilometer itu melawati sebanyak 13 stasiun. Selain itu tata cara dan peraturan untuk naik MRT juga sudah dikeluarkan.

Peraturan tersebut ada dalam bentuk tulisan, infografis, video dan bahkan komik, dan bisa dilihat di laman jakartamrt.co.id. Antre, dahulukan penumpang yang turun, utanakan tempat duduk untuk lansia dan wanita hamil dan menjaga kebersihan tentu sudah jadi peraturan yang umum.

Tapi satu peraturan yang jadi pembahasan dan bahkan perdebatan warganet, terutama para perempuan. Peraturan itu adalah, tidak menggunakan makeup secara berlebihan.

Topik ini ramai dibahas saat diunggah di akun Instagram @femaledailynetwork , Senin, 18 Maret 2019. Ada yang setuju, ada juga yang kurang setuju dengan peraturan tersebut. Lalu, benarkah peraturan itu memang ada?

Kalau Anda membuka laman resmi MRT Jakarta (www. jakartamrt.co.id), peraturan itu memang ada. Videonya juga bisa kita tonton di aku Instagram @mrtjkt yang diunggah pada 15 Maret 2019.

Namun sebelumnya di Youtube dalam unggahan akun’MRTv’ pada 19 Desember 2018, justru disebutkan tidak memakai makeup di kereta.

Kemungkinan besar, video panduan yang diunggah pada 15 Maret 2019 adalah peraturan yang terbaru, seperti juga tertera di laman resmi MRT Jakarta.

Meski begitu, hal ini sepertinya masih terus menjadi polemik dan pembicaraan warganet. Kita tunggu saja apakah peraturan ini memang akan tetap diterapkan atau tidak, atau akan ada penjelasan khusus mengenai pengertian makeup secara berlebihan di MRT.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Quick Count Dilarang UU, MK: Hitung Cepat Boleh karena Bukan Hasil Resmi

Jakarta – UU Pemilu melarang quick count dan harus ditayangkan 2 jam setelah TPS tutup di Indonesia bagian barat. Jauh sebelumnya, aturan itu telah digugat ke MK dan dicabut.

Pasal yang melarang yaitu Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu:

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Adapun Pasal 449 ayat 5 berbunyi:

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Padahal, materi muatan pasal di atas sudah dihapuskan oleh MK pada 2009 dan 2014.

“Haruslah diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip detikcom, Minggu (17/3/2019).

Putusan itu diketok secara bulat oleh Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto pada 3 April 2014.

“Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

“Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (quick count) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu. Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum,” cetus MK.
(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Konser ‘Hadapi dengan Senyuman’, Panitia: Jokowi Boleh Nonton Asal …

SurabayaKonser solidaritas Ahmad Dhani ‘Hadapi dengan Senyuman’ rencananya digelar akhir Maret 2019. Saat ditanya apakah akan menghadirkan Cawapres Sandiaga Uno, panitia mengatakan jika konser tersebut boleh ditonton siapa saja yang membeli tiket, termasuk Capres Joko Widodo.

“Lho coba sampean buka aturan di KPU, kalau beliau beli tiket apa melanggar itu? Ini konser murni, siapapun boleh, Pak Jokowi pun boleh nonton di situ. Itu tiket dijual umum, Pak Ma’ruf pun boleh, jadi itu dijual umum,” kata salah satu panitia, Wahid usai menghadiri sidang Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/3/2019).

Penyataan tersebut disampaikan Wahid saat wartawan menyinggung soal rencana hadirnya Cawapres Sandiaga Uno dalam konser yang batal digelar di Grand City Surabaya. Konser yang kemudian ditunda karena panitia belum mengurus izin keramaian.
Wahid menambahkan, panitia berusaha menggelar konser tersebut di tempat yang sama akhir Maret 2019. Namun saat ditanya apakah konser tersebut akan digratiskan atau berbayar, Wahid belum bisa memberikan jawaban.
“Bentar ini nunggu koordinasi terlebih dahulu, belum ada keputusan, belum pasti, jangan menunggu dulu nanti mendahului. Kalau nggak 24 ya tanggal 30,” imbuh Wahid.

Sebelum dan sesudah sidang, Ahmad Dhani juga menyampaikan jika konser tersebut akan tetap digelar bulan ini. Yakni pada 30 Maret mendatang.

“Konser tanggal 30,” pungkas Dhani.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kalahkan Kalteng Putra, PSIS Tak Boleh Puas Diri

MagelangPSIS Semarang pantang berpuas diri setelah mengalahkan Kalteng Putra di matchday kedua Piala Presiden 2019. PSIS harus terus belajar.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Moch Soebroto Magelang, Minggu (10/3/2019). PSIS mengalahkan Kalteng Putra 1-0 lewat gol Heru Setyawan di penghujung laga.

Hasil ini membawa PSIS naik ke posisi kedua Grup C Piala Presiden 2019 dengan tiga poin. Sama seperti Kalteng Putra di posisi ketiga.


Pelatih PSIS, Jafri Sastra, tak mau timnya puas diri dengan kemenangan ini. Laskar Mahesa Jenar harus terus belajar di Piala Presiden untuk menatap Liga 1.

“Kami akan tetap terus belajar di Piala Presiden ini karena masih banyak kekurangan tim yang harus kami benahi. Apalagi menatap pertandingan ketiga nanti, tapi untuk hari ini harus kami syukuri dulu,” kata Jafri.

“Kami harus tetap belajar dan belajar. Tim ini disiapkan untuk Liga I 2019. Jadi ada fase yang harus kami ikuti, salah satu fase Piala Presiden. Ini betul-betul bisa menjadi pembelajaran bagi kami dalam banyak aspek,” sambungnya.

Di laga selanjutnya, PSIS bakal menghadapi PSM Makassar pada Sabtu (16/3/2019). PSM saat ini ada di posisi terbawah klasemen Grup C usai meraih dua kekalahan.

(ran/din)

Jokowi: Dana Bantuan KIP Tidak Boleh Dibelikan Handphone

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan 3.300 bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pelajar SD, SMP, SMA di Jakarta Selatan. Jokowi menegaskan, uang bantuan tersebut tak boleh digunakan untuk membeli handphone (HP).

Jokowi memberikan secara simbolik kepada perwakilan 10 siswa, di SLB Negeri Pembina Lebak Bulus Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019). Jokowi lalu bertanya kepada salah satu siswa bernama Arfan terkait penggunaan dana KIP tersebut.

“Katanya ada dana, mau dipakai apa?” tanya Jokowi.

Arfan lalu menjawab rencananya uang KIP tersebut akan digunakkan untuk membeli HP. Jokowi terkejut mendengar jawaban siswa kelas 4 sekolah dasar itu. Dia lalu melarang uang itu digunakan untuk membeli barang elektronik.

“Beli pulsa saja enggak boleh, ini mau beli HP. Beli HP enggak boleh,” kata Jokowi.

Jokowi meminta para pelajar bijak dan cermat menggunakan uang bantuan KIP yang diberikan pemerintah. Menurut dia, uang KIP harus digunakan untuk membeli keperluan pendidikan.

“Yang penting dana di kartu ini digunakan sebaiknya berkaitan sekolah dan pendidikan. Ini janjian yaa, kalau untuk hal lain kartu dicabut. Beli buku sekolah, seragam, sepatu, tas,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, setiap siswa mendapat dana KIP dengan jumlah yang berbeda-beda. Siswa SD mendapat Rp 450 ribu, siswa SMP sejumlah Rp 750 ribu, dan siswa SMA/SMK sebesar Rp 1,5 juta.

“Untuk beli pulsa tidak boleh. Janjian ya. Kalau ada yang beli pulsa, hati-hati kartunya dicabut,” kata Jokowi.

2 dari 3 halaman

Dana Sudah Bisa Ditarik

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan mulai hari ini para siswa di wilayah Jakarta Selatan sudah bisa menarik dana KIP tersebut. Menurutnya, dana KIP bisa diambil melalui bank mitra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, BNI dan BRI.

“Hari ini juga anak-anak bisa mengambil dana yang sudah disediakan oleh bank-bank mitra Kemendikbud,” kata Muhadjir di lokasi.

Muhadjir menjelaskan bahwa penerima KIP tahun 2019, baik SD, SMP, SMA/SMK di DKI Jakarta sebanyak 31.299 siswa dengan nilai bantuan sebesar Rp 4,1 triliun.

“Ini termasuk provinsi penerima KIP terbesar untuk seluruh Indonesia,” ujar Muhadjir.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Polisi: Andi Arief Sudah Boleh Pulang, Tapi Besok Balik Lagi

Liputan6.com, Jakarta – Politikus Partai Demokrat Andi Arief diperbolehkan pulang setelah sekitar dua hari diperiksa terkait kasus penyalahgunaan narkoba oleh penyidik Bareskrim Polri.

“Proses administrasi telah selesai. Semua surat-surat sudah ditandatangani. Untuk malam ini AA sudah diperbolehkan pulang,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Namun perjalanan kasus narkoba yang menyeret Wasekjen DPP Partai Demokrat itu belum selesai.

Pada Rabu 6 Maret 2019 esok, Andi Arief diwajibkan kembali lagi ke Kantor Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Besok AA akan datang kembali untuk menjalani proses rehab di BNN,” ucap Dedi.

Hanya saja Dedi tidak menyebutkan secara pasti jam berapa Andi Arief bakal kembali ke kantor polisi yang ada di Cawang, Jakarta Timur itu.

2 dari 3 halaman

Andi Arief Pulang

Pengacara memastikan kliennya Andi Arief diizinkan pulang. Hal itu lantaran proses assesment yang dilakukan Badan Narkotika Nasional telah berakhir.

“AA (Andi Arief) diperbolehkan pulang karena berdasarkan hasil assesment itu dinyatakan rehabilitasi kesehatan,” ucap pengacara Dedi Yahya ketika dihubungi awak media, Selasa (5/3/2019).

Dedi menjelaskan, Andi Arief tidak dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Jakarta Timur seperti kebanyakan pengguna lain. Menurut hasil assesment, Andi Arief hanya Rehabilitasi kesehatan

“Oh enggak (bukan Rehab di RSKO), kalau rehab kesehatan itu hanya memeriksa kesehatannya saja. Bukan direhab mentalnya. Jadi hanya direhabilitasi kesehatannya saja,” ujar dia.

“Sehingga penyidik dapat memulangkan Pak Andi,” imbuh dia.

Dedi menyatakan, sejauh ini status Andi Arief masih terperiksa. Dia menyebut, kliennya sudah meninggalkan sel tahanan Direktorat Tipid Narkoba sekitar pukul 18.35 WIB.

“Tidak ada penahanan. Jadi Pak Andi ini selama ini hanya terperiksa saja statusnya,” dia menandaskan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: