Ini Kata Dirjen Bina Marga Soal Penyebab Banjir di Tol Madiun

Madiun – Penyebab banjir yang melanda Tol Madiun masih menjadi teka-teki. Dugaan sementara Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, banjir tersebut diakibatkan adanya tanggul jebol karena tidak kuasa menahan tingginya debit air setelah diguyur hujan.

“Kita rapat supaya tahu persis penyebabnya apakah memang bisa saja curah hujan yang di luar normal atau karena ada saluran atau tanggul yang jebol,” kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Sugihartanto kepada wartawan di lokasi banjir, KM 603, Kamis (7/3/2019) petang.

Menurutnya, pertemuan tersebut akan membahas permasalahan banjir yang terjadi di Tol Madiun itu. Kemudian terkait penangan jangka pendek di mana pihak Bina Marga telah berkoordinasi dengan PJR untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas.


“Jadi kalau yang namanya bencana ya kita belum tahu penyebabnya. Nanti kita bertemu dengan teman-teman sumber daya air BBWS untuk membahasnya,” imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara mendadak memanggil Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Gubernur berusia 53 tahun itu ingin menanyakan soal banjir sepanjang satu kilometer yang terjadi di ruas Tol Madiun KM 603, Desa Glonggong Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun itu.

“Ini kita tunggu kedatangan dari Dirjen Kementerian PUPR Terkait banjir Tol Madiun saat ini juga. Kita akan rapatkan,” kata Gubernur Khoffifah kepada wartawan di lokasi banjir.

Khofifah mengaku akan menggelar rapat khusus penanganan banjir Tol Madiun. Dia memberikan opsi kepada kementerian PUPR untuk melakukan peninggian jalan yang tergenang banjir.

“Kita masih cari solusi, karena di mana kita ada opsi untuk menaikkan jalan tol. Dulu Cengkareng kan dinaikan, tapi di situ kan ada overpass,” pungkasnya.
(sun/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi: Sidang Ratna Sarumpaet Perlihatkan Buruknya Leadership Prabowo

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersyukur sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akhirnya digelar. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, kasus Ratna menunjukkan bahwa kubu Prabowo mampu menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

“Saya bersyukur sidang kasus Ratna Sarumpaet bisa digelar kemarin. Perkara Ratu hoax dari kubu hoax akhirnya disidangkan,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Cara kubu Pak Prabowo yang mempergunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi politik dengan keji dan kejam. Mereka berambisi untuk mem-framing Pak Jokowi sebagai pemimpin diktator dan otoriter. Kasus Ratna mereka ‘santap’ degan lezatnya. Diungkap ke media bukan dilaporkan ke kepolisian,” sambungnya.


Pria yang akrab disapa Toni itu menilai, sidang kemarin memperlihatkan buruknya kepemimpinan (leadership) Prabowo yang mudah mempercayai hoax yang direkayasa oleh Ratna. Menurut dia, Prabowo tampil sebagai pemimpin yang emosional karena menelan informasi tanpa melakukan klarifikasi.

“Kasus Ratu Hoax ini juga memperlihatkan buruknya leadership Prabowo. Prabowo pemimpin yang tidak matang dan emosional sehingga tidak mampu memproses sebuah informasi dengan tepat sehingga keputusan yang diambil sangat buruk. Grasa-grusu, semua informasi ditelan bulat-bulat tanpa klarifikasi sama sekali,” tutur Toni.

“Lalu apa yang diharap rakyat dari kubu penyebar hoax dengan calon presiden yang leadership yang buruk?” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek dari operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng. Jaksa mengungkap, Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan.
(azr/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Pesan Ratna Sarumpaet ke Koleganya Saat Sebarkan Hoaks Penganiayaan

Liputan6.com, Jakarta – Ratna Sarumpaet sudah menjalani sidang perdananya terkait kasus hoaks pada Kamis, 28 Februari 2019. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini mencuat dari cerita Ratna Sarumpaet soal penganiayaan dirinya oleh orang tak dikenal hingga mengakibatkan wajahnya lebam dan bengkak-bengkak. Hal itu seiring foto-foto dirinya yang beredar di media sosial dan viral.

Tampak hadir mendamping putri Ratna Sarumpaet, Atiqah Hasiholan. Sidang tersebut beragendakan pembacaaan dakwaan. Jaksa mendakwa Ratna telah menyebarkan berita bohong kepada banyak orang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Apalagi, berita bohong yang disebarkannya itu dinilai telah menimbulkan pro dan kontra. Dalam dakwaan yang dibacakan, terungkap jika Ratna beberapa kali mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp.

Pesan tersebut dibagikan Ratna kepada beberapa orang. Pesan yang disebar juga disertai foto Ratna saat dirinya sedang menjalani operasi wajah di RS Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat.

Berikut pesan-pesan yang disebar Ratna Sarumpaet kepada koleganya terkahit hoaks penganiayaan dihimpun Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Ahmad Rubangi

Dalam dakwaan yang dibacakan, Ratna Sarumpaet diketahui mengirimkan pesan kepada Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele. Saat itu, Ratna mengabarkan kepada ketiganya jika dirinya akan pergi Bandung, Jawa Barat.

Namun rupanya, Ratna tidak pergi ke Bandung. Ia justru pergi RS Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka).

Ratna dirawat di ruang perawatan B1 lantai 3 untuk dirawat inap pada Jumat, 21 September 2018 hingga Senin, 24 September 2018. Saat dirawat itulah Ratna beberapa kali mengambil foto dan kemudian diberikan kepada Ahmad Rubangi ketika perjalanan pulang.

Di dalam perjalanan, terdakwa mengirimkan beberapa foto wajah terdakwa yang dalam kondisi lebam dan bengkak tersebut melalui WhatsApp kepada Ahmad Rubangi.

Saksi kemudin bertanya, “Ya Allah.. Kok sampai begitu..” dan dijawab terdakwa, “Dipukulin 2 laki2”.

Sesampai di rumah, terdakwa bercerita ke Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Pele soal foto itu di kamarnya. Sembari menangis, terdakwa bercerita dipukul oleh orang sambil menunjukkan wajah lebam dan bengkak. Setelah itu, dia mengaku ingin istirahat sehingga saksi meninggalkan kamarnya.

3 dari 5 halaman

2. Rocky Gerung

Keesokan harinya pada 25 September 2018 pukul 20.43 WIB, terdakwa Ratna Sarumpaet mengirimkan foto yang sama ke Rocky Gerung dengan pesan, “21 September jam 18.50 WIB, area bandara Bandung”. Pukul 20.44 WIB, dia mengirim pesan lagi, “Not For Public”.

Rabu 26 September 2018 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan Deden Syarifuddin dan bercerita habis dipukuli. Dia pun kembali sambil menangis.

Pukul 16.30 WIB, Kamis 27 September 2018, saksi mengirim pesan lagi ke Rocky Gerung dengan pesan, “Hei Rocky negrinya makin gila n hancur – need badly :)”, dan pukul 16.33 WIB dengan pesan, “Need you badly”, pukul 16.36 WIB dengan pesan “Pasti kamu bahagia sekali disana ya, Penghormatan pada alam, bless you”.

Pada Jumat 28 September pukul 19.22 WIB, terdakwa kembali mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan “Day 7th”.

4 dari 5 halaman

3. Said Iqbal

Tak mendapat respons dari Rocky Gerung hingga hari ke-7, akhirnya Ratna menghubungi rekan aktivisnya yang lain yakni Said Iqbal. Lewat asistennya Saharudin, Said akhirnya bertemu Ratna di kediamannya pada 28 September 2018.

Kepada Said, Ratna mengaku dikeroyok dengan skenario cerita bohongnya, dan bukan lantaran efek operasi plastik. Lewat Said yang diketahui seorang aktivis buruh ini, Ratna meminta dirinya dipertemukan dengan Ketum Gerindra yang juga Capres 02, Prabowo Subianto.

Said yang bergerak cepat, langsung meneruskan informasi Ratna kepada ajudan Prabowo bernama Dani, berikut foto-foto wajah lebam Ratna.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jerat Pidana Hoaks Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet akhirnya duduk di kursi pesakitan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali pertama menggelar sidang dugaan hoaks yang dilakukan ibunda artis Atiqah Hasiholan tersebut, Kamis 28 Februari 2019.

Jaksa mendakwa Ratna Sarumpaet telah menyebarkan berita bohong kepada banyak orang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, berita bohong yang disebarkannya itu dinilai telah menimbulkan pro dan kontra.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna Sarumpaet dengan dakwaan alternatif.

“Dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar jaksa. 

Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menduga Ratna Sarumpaet, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras atau antar golongan (SARA).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutur jaksa.

Dalam dakwaan, terungkap bahwa Ratna menangis mengaku dipukuli sehingga mukanya lebam dan bengkak. Jaksa menyatakan, pada Jumat 21 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Ratna Sarumpaet memberitahukan kepada saksi Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele akan pergi ke Bandung.

“Namun ternyata, terdakwa tidak pergi ke Bandung melainkan pergi ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka),” kata jaksa.

Bedah medis tersebut, sudah dijadwalkan dengan dr Sidik Setiamihardja. Kemudian Ratna Sarumpaet ditempatkan di ruang perawatan kamar B1 lantai 3 untuk menjalani rawat inap sejak Jumat, 21 September 2018 sampai dengan Senin 24 September 2018.

“Bahwa selama menjalani rawat inap tersebut, terdakwa beberapa kali mengambil foto wajahnya dalam kondisl lebam dan bengkak akibat tindakan medis dengan menggunakan handphone merk Iphone. Setelah selesai menjalani rawat inap. Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, terdakwa pulang ke rumah,” kata jaksa.

Di dalam perjalanan, Ratna mengirim beberapa foto wajah dalam kondisi lebam dan bengkak tersebut melalui whatsappnya kepada saksi Ahmad Rubangi. Saksi Ahmad kemudian menanggapi foto tersebut dengan membalas pesan Ya Allah, Kak sampai begitu.

Ratna pun membalas. “Dipukulin 2 laki-laki,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, sesampainya di rumah, Ratna meminta Ahmad Rubangi untuk memanggil saksi Saharudin dan saksi Makmur Julianto alias Pele masuk ke kamar.

Ratna Sarumpaet lalu bercerita sambil menangis bahwa dipukuli orang dengan menunjukkan wajah lebam dan bangkak.

“Kemudian terdakwa mengatakan ingin istirahat. Selelah itu saksi Ahmad Rubangi dan saksi Makmur Julianto alias Pele dan saksi Saharudin keluar dari kamar terdakwa,” kata jaksa.

Keesokan harinya pukul 20.43 WIB, terdakwa mengirimkan foto yang sama ke Rocky Gerung dengan pesan, “21 September jam 18.50 WIB, area bandara Bandung”. Pukul 20.44 WIB, dia mengirim pesan lagi, “Not For Public”.

Rabu 26 September 2018 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan Deden Syarifuddin dan bercerita habis dipukuli. Dia pun kembali sambil menangis.

Pukul 16.30 WIB, Kamis 27 September 2018, saksi mengirim pesan lagi ke Rocky Gerung dengan pesan, “Hei Rocky negrinya makin gila n hancur – need badly :)”, dan pukul 16.33 WIB dengan pesan, “Need you badly”, pukul 16.36 WIB dengan pesan “Pasti kamu bahagia sekali disana ya, Penghormatan pada alam, bless you”.

Pada Jumat 28 September pukul 19.22 WIB, terdakwa kembali mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan “Day 7th”.

Pukul 23.00 WIB, Ratna Sarumpaet meminta Saharudin menelepon Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Setelah terhubung, dia curhat telah dianiaya sembari menangis. Dia meminta Said Iqbal ke rumahnya.

Ketika Said Iqbal datang, terdakwa berkata, “Kakak dianiaya” dan menceritakan kronologi penganiayaannya. Dia juga menunjukkan foto wajahnya yang lebam.

Dia lalu minta dipertemukan dengan Prabowo Subianto. Ratna mengaku sudah berbicara dengan Fadli Zon dan mendapat informasi tengah diatur waktu untuk bertemu Prabowo.

Dia kemudian mengirimkan foto wajah lebamnya ke Saiq Iqbal untuk diteruskan ke ajudan Prabowo atas nama Dani.

Pukul 23.01 WIB, Sabtu 29 September 2018, Ratna Sarumpaet mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan, “Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It’s painful.”

Pukul 23.42 WIB dia juga kembali mengirimkan 3 foto wajahnya ke Basariaja alias Basari dan 3 menit kemudian dia mengirim pesan, “KK sedang sangat kesakitan/menderita saat KK minta tolong ingin bicara dengan Pak Joksan.”

Tak berhenti di situ, dia mengirim 3 foto wajahnya ke Simon Aloysius Mantiri dengan pesan, “Ini terjadi di area parkir Bandara Bandung 21 sept 2018, Saya harus bertemu 08 segera Pak Simon, Saya mohon …..” dan mendapat jawaban, “Kurang ajar sekali Bu itu pelakunya.”





2 dari 3 halaman

Akui Salah dan Ajukan Penangguhan Penahanan

Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis 28 Februari 2019.

Meski begitu, Ratna merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Namun, tudingan nuansa politis ini dibantah kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi. Dia menyanggah adanya muatan politis yang disebut disebut kliennya.

“Tidak ada motif politik sama sekali. Dakwaan kedua kita lihat kebohongan itu diproduksi untuk meyakinkan masyarakat saja, dan bahkan untuk meyakinkan BPN Prabowo-Sandi,” katanya usai persidangan.

Desmihardi mengatakan, lontaran kebohongan yang disebut Ratna murni karena malu dengan keluarga. Dia menegaskan, kebohongan itu hanya dibuat untuk keluarga, tidak ada tujuan menyebarkannya kepada publik.

“Ini murni karena beliau malu lebamnya diketahui oleh keluarga, sehingga harus mengarang cerita bahwa beliau dipukuli. Ini kebohongannya hanya untuk keluarga, karena beliau ingin keluarga tidak tahu beliau operasi plastik,” katanya menandasi.

Pada sidang tersebut, pengacara juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan status penahanan kliennya dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau kota.

Desmihardi membacakan pertimbangan mengajukan permohonan tersebut. Dia menyebutkan dua pertimbangan pengajuan penangguhan tahanan bagi kliennya, yakni berdasarkan hukum dan sisi kemanusian.

Ia menyatakan, Ratna Sarumpaet tidak ada niat melarikan diri. Kemudian, terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dianggap mempersulit jalannya proses hukum.

“Bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdakwa Ratna Sarumpaet sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa maupun keluarga dalam hal ini anak-anak menjamin bahwa terdakwa akan selalu menghadiri persidangan dengan tidak sulit jalannya sidang pengadilan ini,” ucap Desmihardi.

Sementara itu, dari sisi kemanusiaan, terdakwa adalah seorang perempuan lemah yang telah berusia senja. Pada usia 69 tahun, dia sangat rentan dalam penyakit terbukti selama penahanan dilakukan terdakwa sering sakit-sakitan dan selama penahanan beberapa kali terdakwa harus diperiksa di Bidokkes Polda Metro Jaya.

Apabila terus-menerus ditahan, lanjut dia, akan memperburuk kesehatan Ratna Sarumpaet baik secara fisik maupun secara mentalnya.

“Tidak berlebihan melalui permohonan ini kami minta kemudian lagi sakit yang teramat agar terdakwa dapat dialihkan status,” ucap Desmihardi.

Desmihardi mengatakan, anak kandung terdakwa yakni Atiqah Hasiholan dan Fathom Saulina akan menjadi penjamin penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet.

Oleh karena itu, pengacara memohon kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan jenis penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota atas terdakwa Ratna Sarumpaet.

“Tujuan permohonan kami bukan untuk ditangguhkan akan tetapi hanya sebatas pada pengalihan jenis penahanan yang semula penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah tahanan kota sebagaimana yang diatur dalam KUHP,” kata Desmihardi.

3 dari 3 halaman

Siapkan 20 Saksi Ahli

Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berencana menghadirkan 20 saksi untuk sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet. Hanya, jaksa enggan membeber siapa 20 saksi tersebut.

“20 saksi fakta, 5 saksi ahli, dan saksi meringankan,” kata Jaksa kasus Ratna Sarumpaet, Panyaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Panyaman menegaskan nama Prabowo dan Fadli Zon tidak masuk dalam daftar itu. Hanya Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang disebut akan dihadirkan senagai saksi di persidangan.

“Dalam bacaan saya tidak ada nama Prabowo dan Fadli Zon,” imbuhnya.

Ratna Didakwa Bikin Onar Lewat Hoax, Sudirman: Bukan Urusan BPN

Jakarta – Direktur Debat BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, ogah berkomentar mengenai sidang perdana Ratna Sarumpaet. Ratna didakwa bikin onar karena menyebarkan hoax penganiayaan,

“Saya nggak mau komentar karena itu bukan urusan BPN,” kata Sudirman Said kepada wartawan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Ratna Sarumpaet didakwa bikin onar lewat hoax penganiayaan dirinya. Cerita kebohongan Ratna Sarumpaet dimulai seusai operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng, Jakpus. Ratna mengambil foto wajahnya lalu menyebarkannya lewat WhatsApp, salah satunya ke Rocky Gerung.

Perbuatan Ratna Sarumpaet menceritakan tentang penganiayaan dan mengirimkan foto-foto wajah dalam keadaan lebam dan bengkak, disebut jaksa, merupakan rangkaian kebohongan Ratna untuk mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Padahal wajah lebam dan bengkak itu ditegaskan jaksa akibat tindakan medis operasi perbaikan muka.

Atas perbuatannya, Ratna Sarumpaet didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.
(abw/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemprov DKI akan Rombak Jembatan Penyeberangan di Pasar Minggu dan Daan Mogot

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pihaknya berenca merevitalisasi beberapa jempatan penyeberangan orang (JPO). Di antaranya yakni JPO Pasar Minggu dan jembatan gantung Daan Mogot.

Hari mengatakan, desain kedua JPO tersebut sedang dalam tahap penyelesaian. Dia menyebut desain dua JPO itu akan mengedepankan sisi modern dan artistik seperti JPO Bundaran Senayan, Polda Metro Jaya ataupun Gelora Bung Karno (GBK). 

“Di Pasar Minggu dan di jembatan gantung Daan Mogot semua bareng. Maret kami perencanaan konstruksi (pembangunan) fisik mungkin Mei,” kata Hari di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Hari mengakui kedua jembatan itu kondisinya rusak berat dan secara kontruksi yang di Daan Mogot telah dirubuhkan. Kata dia, untuk revitalisasi kedua JPO tersebut direncanakan selesai tahun ini. 

“Yang Pasar Minggu belum, rencananya pekan ini kita robohin. Desain finalnya hopefully awal Maret udah selesai,” ucapnya.

Selama revitalisasi itu, Hari menyebut akan disediakan pelican crossing yang dapat dimanfaatkan sementara oleh masyarakat. 

“Pelican crossing kita buka, setelah udah terbangun kita tutup,” jelas Hari.

 

2 dari 2 halaman

Tutup Pelican Crossing

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ketiga jembatan penyeberangan orang (JPO) yang telah diresmikan dapat digunakan masyarakat mulai, siang ini, Kamis, 28 Februari 2019.

Anies menyatakan dengan dioperasikannya ketiga JPO itu, pelican crossing yang di Bundaran Senaayan dan GBK akan ditutup.

“Jam 12.00 WIB nanti pelican crossing akan ditutup. Semua menggunakan JPO, kemudian kita sesang finalisasi untuk lift,” kata Anies di Senayan, Jakarta Pusat.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

  

Prabowo, Rocky Gerung, Hingga Amin Rais Disebut di Dakwaan Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah nama-nama terkenal disebut di sidang dakwaan kasus hoax Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya.

Nama-nama yang muncul itu adalah Capres Prabowo Subianto, akademisi Rocky Gerung, aktivis buruh Said Iqbal, Fahri Hamzah, hingga Amien Rais.

Dalam pertemuan dengan sejumlah nama tersebut, Ratna menceritakan sebab kondisi yang dialaminya. Kepada sejumlah nama itu Ratna mengaku dianiaya di halaman Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

Alhasil, kicauan Ratna tersebut direspons sejumlah tokoh dengan mem-posting kondisi wajah Ratna yang lebam. Padahal, kondisi tersebut adalah karena tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka).

“Sebagaimana yang sudah dijadwalkan dengan saksi dr. Sidik Setiamihardja SPBp,” kata jaksa penuntut umum dalam pembacaan dakwaan di PN Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Ratna dioperasi pelastik di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika. Ratna ditempatkan di ruang perawatan kamar B1 lantai 3 untuk menjalani rawat inap sejak Jumat, tanggal 21 September 2018 sampai dengan Hari Senin tanggal 24 September 2018.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jalani Sidang Hoaks, Ratna Sarumpaet Acungkan 2 Jari

Liputan6.com, Jakarta – Ratna Sarumpaet memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menjalani sidang perdana kasus penyebaran hoaks mengenai penganiayaannya.

Pantauan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019) sekitar pukul 09.27 WIB, Ratna Sarumpaet duduk di kursi pesakitan. Dia mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan warna oranye.

Ketika awak media meminta foto ketika duduk di kursi persidangan, Ratna mengacungkan dua jarinya.

Ratna Sarumpaet akan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Jaksa dalam sidang Ratna Sarumpaet ini adalah Arya Wicaksana, Sarwoto, Donny M Sany, dan Las Maria Siregar. Nantinya, sidang diketuai Joni yang juga menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, hakim anggotanya Kris Nugroho dan Merry Taat Anggarasih.

Sementara, Polisi menjerat Ratna Sarumpaet dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2 dari 3 halaman

Kasus Ratna

Kasus penyebaran berita hoaks yang menjerat Ratna Sarumpaet bermula ketika beredar foto dirinya dengan kondisi wajah lebam dan bengkak cukup parah pada 2 Oktober 2018.

Ratna mengaku dianiaya oleh beberapa orang di Bandung, Jawa Barat pada 21 September 2018. Kala itu, aktris dan aktivis HAM ini mengaku baru pulang bersama rekannya dari Sri Lanka dan Malaysia setelah mengikuti konferensi internasional.

Sejumlah politikus, terutama dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersuara dan mengecam penganiayaan tersebut. Apalagi Ratna Sarumpaet merupakan anggota pemenangan pasangan capres cawapres tersebut.

Bahkan, Prabowo Subianto mengaku akan bergerak mengusut hal tersebut dengan menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Namun ternyata dia berbohong. Dia menjalani bedah plastik di Rumah Sakit Bina Estetika, Ratna Sarumpaet masuk hari Jumat, 21 September 2018 pukul 17.00 WIB.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Terungkap, Bagi-Bagi Jatah Bupati Neneng Cs dalam Kasus Suap Proyek Meikarta

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar. Persidangan kali ini menghadirkan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin bersama empat pejabat Pemkab Bekasi lainnya atas penerimaan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

Neneng Cs menjalani sidang dakwaan. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Neneng dan kawan-kawan dengan total suap yang diterima sejumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

“Para terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/2/2019).

Mereka yang duduk di kursi terdakwa yakni Bupati Neneng, Jamaludin sebagai Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Masing-masing terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda meski secara umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Begitu juga dengan besaran uang yang diterima berbeda-beda.

“(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku,” ucap jaksa.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu dengan rincian,” lanjut jaksa.

Dalam dakwaan, para terdakwa menerima uang sebagai berikut. Neneng Hasanah Yasin menerima Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu, Jamaludin Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan SGD 90 ribu, Sahat Maju Banjarnahor Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Neneng Hasanah beserta empat anak buahnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain kelima terdakwa, jaksa KPK juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang lainnya yang belum berstatus sebagai tersangka. Salah satu pemberian disebut mengalir pula untuk Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.

Mereka adalah Daryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi yang menerima Rp500 juta, Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi Tina Karini Suciati Santoso Rp700 juta, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi, E Yusup Taupik Rp500 juta, Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa Rp1 miliar dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Pemkab Bekasi Yani Firman SGD 90 ribu.


Simak video pilihan berikut ini:

Cek Honor Pegawai Pengelola Kawasan Candi Borobudur

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan besaran honorarium yang akan diterima Badan Pelaksana Otorita Borobudur. Kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017.

Atas pertimbangan tersebut, pada 1 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otoritas Borobudur.

“Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur diberikan honorarium setiap bulan,””demikian bunyi Pasal 2 Perpres tersebut seperti dikutip setkab.go.id.

Adapun besaran honorarium sebagaimana dimaksud adalah:

a. Direktur Utama sebesar Rp30.787.600;

b. Direktur Rp23.180.700;

c. Satuan Pemeriksa Intern Rp16.455.400;

d. Kepala Divisi Rp13.529.300; dan

e. Pegawai Pelaksana Rp6.932.700.

“Honorarium sebagaimana dimaksud belum termasuk Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres ini. 

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan sejak diangkat/dilantik; dan dihentikan sejak ditetapkannya remunerasi Badan Pelaksana Otorita Borobudur sebagai satuan kerja yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut Perpres ini, besaran honorarium diperhitungkan dengan besaran penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang diterima sebagai PNS.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 Februari 2019. 

2 dari 2 halaman

Tarik Turis, Kementerian PUPR Percantik Candi Mendut dan Tuk Budoyo

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan kawasan pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, salah satunya Tuk Budoyo yang berada di Kabupaten Temanggung dan Candi Mendut di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dengan dilakukannya penataan kawasan akan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana wisata bagi kenyamanan wisatawan dan keindahan kawasan. 

Diharapkan dengan infrastruktur kawasan yang semakin berkualitas tadi, jumlah wisatawan semakin bertambah dan lama wisatawan tinggal dapat semakin lama. Hal itu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Adapun Tuk Budoyo merupakan mata air di lereng Gunung Sumbing yang berada di Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo. Kawasan di sekitar Tuk Budoyo dikenal sebagai penghasil salah satu tembakau terbaik nusantara, tembakau srintil, dan memiliki kearifan budaya dalam bertanam tembakau.

Sebelum masa tanam dan setelah panen tembakau, warga melakukan ritual pembersihan diri dan berdoa di Tuk Budoyo. Warga meyakini, dengan do’a yang dipanjatkan akan membuat tanaman tembakau srintil tumbuh subur, aman dan tidak ada gangguan.

Untuk mendukung kawasan Tuk Boyo sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Temanggung, Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya pada tahun 2018 telah menyelesaikan penataan kawasan Tuk Budoyo sehingga kualitas kawasan lebih rapi dan nyaman dikunjungi wisatawan karena telah tersedianya berbagai fasilitas.

Kontraktor pelaksana adalah CV Beje Persada dengan nilai kontrak Rp 1,3 miliar dan konsultan supervisi CV Maju Mulia dengan waktu pelaksanaan dari mulai Agustus-November 2018.

Fasilitas yang dibangun meliputi gapura, pendopo, plaza, tempat pemandian, reservoir, toilet, musholla, gazebo, dan lampu penerangan berikut genset.

Pada 26 Desember 2018, akan dilakukan Kirab Budaya yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 1 Suro Tahun Jawa, namun tertunda karena masih dalam tahap konstruksi. Dilanjutkan dengan tasyakuran oleh Pemerintah Desa Losari pada 30 Desember 2018.

Di Kabupaten Magelang, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan Candi Mendut yang merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Candi Mendut terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar 38 km ke arah barat laut dari Yogyakarta atau sekitar 3 km dari Candi Borobudur.

Lingkup pekerjaan berupa pembangunan trotoar dilengkapi lampu jalan, saluran ROW 15 M dan ROW 5,5 M dan pembuatan plaza taman. Lama pekerjaan dilakukan sejak Mei hingga Oktober 2018 dengan kontraktor PT Citra Andriana Persada dengan nilai kontrak Rp 3,8 miliar dan konsultan supervisi CV Pola Prisma.