Istana: Gaji Kades Cs Bakal Rp 2 Juta hingga Rp 3,82 Juta

Jakarta – Yanuar Nugroho, Deputi II, Kantor Staf Presiden menyatakan perintah Presiden agar dibuat kebijakan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA sudah dilaksanakan.

“Kepala Daerah dan Perangkat Daerah akan mendapat gaji antara Rp 2,02 juta hingga Rp 3,82 juta.” kata Yanuar di Bina Graha, Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kamis (20/02/2019).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian tahun 2018 terkait Dana Desa. Berkat program Dana Desa dari Presiden Joko Widodo, jumlah desa yang tertinggal berkurang 6.518 desa dan jumlah desa yang mandiri bertambah 2.665.

Capaian positif ini menjadi salah satu alasan mengapa Kepala Desa dan Perangkat Desa layak untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

Keputusan penyetaraan gaji ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, dan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Desa akan mendapatkan 100 persen gaji setara gaji pokok PNS golongan IIA, Sekretaris Desa mendapat 90 persen, dan Perangkat Desa mendapat 80 persen.

“Gaji kepala desa dan perangkat desa akan disetarakan dengan PNS golongan IIA. Kebijakan ini sudah final dan akan berlaku efektif pada tahun anggaran berikutnya (red. 2020)”, kata Yanuar.

Instruksi Presiden agar Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa disetarakan akan berlaku efektif pada tahun 2020 karena anggaran pembayaran Siltap tidak hanya pada APBN namun juga APBD setiap Provinsi dan Kabupaten.

Sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah, perubahan APBD harus melalui berbagai prosedur termasuk pembahasan bersama DPRD. Sehingga implementasi Siltap baru bisa masuk dalam perencanaan APBD 2020. (dna/ang)

Truk di Pantura Keluar Masuk Tol Demi Hindari Jembatan Timbang

Batang – Adalah 2 JT, julukan dari para pengemudi truk di Pantura bagi Jembatan Timbang dan Jalan Tol. Keduanya dikatakan sebagai pemangkas terbesar uang saku dalam perjalanan truk niaga.

Namun siapa sangka para pengemudi truk ini lebih lihai dalam ‘mengakali’ persoalan itu. Mereka lebih suka Jalur Pantura yang tidak berbayar.

Hanya sesekali mereka menggunakan jalur tol dan menjadi jalur favorit para pengemudi truk karena dianggap lebih murah ketimbang harus bayar jembatan timbang di Jalur Pantura. Bagaimana ceritanya?

Rumadi (49) supir truk asal Solo saat ditemui detikFinance, Selasa (19/02) di Interchange Tol Setono Kota Pekalongan, menceritakan saat muatanya overload, dirinya akan menghindari rute Jalur Pantura Batang.
Mereka menghindari Jembatan Timbang yang berada di Subah (Batang) dan lebih memilih masuk ke jalur Tol Trans Jawa melalui pintu masuk Weleri,Kabupaten Kendal.

“Untuk hindari Jembatan Timbang (Batang), Saya lewat tol masuk melalui interchange Kendal dan keluar ke interchange Kota Pekalongan hanya membayar Rp 60 ribu,” katanya.

Cara ini dianggap paling irit saat pengiriman barang ke Jakarta. Menurutnya dengan melalui jalur tol dari Weleri sampai kota Pekalongan, sekitar 56 km, dirinya akan menghemat Rp 40 ribu ketimbang harus melalui Jembatan Timbang Subah (Batang).

“Kalau kita lewat Pantura akan terkena tilang di Jembatan Timbang Subah dan harus membayar Rp 100 ribu,” katanya.

Pengemudi ini mengakui dengan muatan yang berlebihan akan terkena tindakan tegas dari petugas atas pelanggarannya terkait overload tersebut.

“Kalau kena tilang ya saya sendiri yang tanggung biayaanya,” jelasnya.

Selain menghindari jembatan timbang, dengan melintas jalur tol beberapa puluh kilometer tersebut, juga untuk menghindari tanjakan yang tajam di Gringsing.

Afandi (45) pengemudi asal Surabaya mengaku dirinya memilih Jalan Tol Trans Jawa dari weleri sampai Kota Pekalongan untuk lebih menghindari jembatan timbang dan tanjakan terjal di jalur Pantura Plelen Gringsing ataupun jalur beton (Jalur Selatan) di Gringsing.

“Alasanya seperti itu. Kita akan lebih efesien,” katanya.

Afandi mengakui Jebatan Timbang tidak saja berada di Pantura Batang. Namun di Sarang, Kabupaten Rembangpun ada Jembatan Timbang.

“Hari ini saya kena tilang di jembatan timbang Sarang Rembang, dan tidak mungkin terkena tilang lagi karena tinggal menunjukan surat tilangnya kepada petugas,” katanya.

Diakuinya bila jarak ringkas waktu dan punya uang yang lebih, dirinya akan memilih jalur tol.

Banyaknya truk niaga yang menghindari jembatan timbang diakui oleh Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Subah, yakni Arif Munandar.

Menurutnya, sejak adanya jalur favorit (Tol Weleri-Tol Kota Pekalongan) jumlah kendaraan yang masuk jembatan timbang setempat mengalami penurunan mencapai 90 persen.

Saat ini jembatan timbang sepi

“Kebanyakan kendaraan niaga tersebut (muatan overload) akan menghindari jembatan timbang, dengan masuk tol melalui interchange Kendal dan keluar ke intercange Pekalongan,” katanya.

Sebelumnya sedikitnya ada sekitar 2000 kendaraan setiap harinya yang masuk jembatan timbang.

“Namun sejak akhir 2018 hanya berkisar 500 kendaraan. Malah saat ini menurun,” jelasnya.

Pihaknya berharap akan ada jembatan timbang portabel yang ditempatkan di jalan tol.

“Kalau yang lewat sini (truk niaga) kebanyakan sudah ditilang di Jembatan Timbang Sarang Rembang, kami tidak bisa menilangnya,” imbuhnya.

Muatan berlebihan yang lebih banyak melintas di jalur Pantura ini membuat jalur Pantura rusak. Yanuar, Humas Jalan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Preservasi Jalan Bina Marga Wilayah 1 Jawa Tengah, pada detikcom mellaui sambungan telponya mengatakan hal yang senada. Selain intensitas hujan yang tinggi, muatan berlebihan juga menjadi faktor utama jalan Pantura Rusak.

“Jalan rusak salah satu faktornya muatan overload selain faktor hujan,” katanya.

Kerusakan cukup memprihatinkan dan saat ini tengah dilakukan penambalan, diakuinya di Lingkar Pemalang, Petarukan, Kota Pekalongan dan Batang.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Batang, AKP Fredy Kastalani pada detikcom saat dihubungi melalui pesawat telponya mengatakan, pihaknya sendiri tidak bisa berbuat banyak terkait muatan berlebihan tanpa kerjasa sama dengan dinas perhubungan.

“Intinya kita tidak bisa menindak tonase tanpa ada kerjasama dengan pihak dinas perhub yang memiliki alat timbangan, baik yang konvensional maupun portablenya,” jelasnya.. (dna/dna)

Ma’ruf Yakin Jokowi Tak Ada Persiapan Jelang Debat

Serang – Debat kedua calon presiden pada pukul 20.00 WIB nanti akan mengambil tema infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan. Tema ini, dinilai oleh Cawapres Ma’ruf Amin sebagai bidang yang dikuasai oleh Jokowi. Tanpa persiapan pun, ia yakin pasangannya itu bisa unggul.

“Saya kira Pak Jokowi sudah tanpa persiapan pun sudah siap. Karena beliau sudah siap betul, beliau menguasai,” kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di GOR Maulana Yusuf Serang, Banten, Minggu (17/2/2019).

Karena di debat nanti hanya mempertemukan dua capres antar Jokowi versus Prabowo, Ma’ruf akan tetap memberikan dukungan di lokasi debat. Tak ada catatan atau masukan khusus yang diberikan olehnya kepada Jokowi.

“Saya Insyaallah memberi support saja, Pak Jokowi sudah siap mengenai (tema) lingkungan hidup, infrastruktur,” paparnya.

Debat tahap kedua sendiri akan dilakukan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Usai mendapatkan dukungan dari ulama ahlissunah wal jamaah (Aswaja) se-Banten, Ma’ruf amin langsung pergi meninggalkan Kota Serang untuk mendampingi Jokowi.

Ia sebelumnya berpidato sekitar 30 menit di hadapan ribuan massa pendukung. Di situ, Ma’ruf meminta dukungan warga Banten agar memilih cawapres yang berasal dari Banten.

“Lamun ane Banten ora mendukung, innalillahi wainna ilahirojiun, Banten kebina-bina, sireu mah kebina-bina (Jika orang Banten tidak mendukung, innalillahi wainna ilahirojiun, keterlaluan kamu mah),” pungkasnya.

(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro Kontra Duit APBD DKI Dikucurkan Lewat Ormas

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengucurkan APBD untuk dikelola mandiri oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies itu menuai pro-kontra.

Awalnya, Anies menjelaskan ada empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan kepada masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3 dan 4, terutama tipe 4 bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).


Menurut Anies, masyarakat memiliki kemampuan menata kampung. Pemberian dana langsung dilakukan agar masyarakat merasa memiliki kampungnya, mengawasi dan merawat hasil gotong royongnya. Namun, Anies menegaskan pemerintah tetap mengawasi penggunaan dana itu.

Kebijakan swakelola dana APBD tersebut, menurut Anies, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas-ormas yang namanya muncul dalam pembicaraan di media sosial, seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itu kan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Dia menyatakan dasar hukum kebijakannya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, ormas memang dinyatakan sebagai salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah swakelola tipe III.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri menyebut teknis pelaksanaan pengucuran dana tersebut bakal diatur lewat pergub. Pergub akan mengatur cara pengajuan dana swakelola tipe ketiga dan keempat. Pihak Pemprov DKI akan menganalisis proposal yang diajukan.

Pemprov, kata Taufan, akan memberi pendampingan administrasi mengenai pengajuan dana swakelola ormas. Dana swakelola yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, menurut Taufan, tak harus berbentuk fisik.

Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra. Misalnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI yang mendukung penuh rencana Anies tersebut. Gerindra menilai Anies mewujudkan Perpres 16/2018.

“Saya mendukung penuh. Yang dimaksud itu bukan ormas organisasi masyarakat, tetapi organisasi kemasyarakatan. Di Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) disebut itu ada RT, RW, LMK,” jelas anggota Fraksi Gerindra DKI, Syarif, kepada detikcom, Sabtu (16/2).

Namun, Syarif meminta Pemprov DKI mendesain sistem pengawasan dana tersebut. Menurut dia, penggunaan dana harus dikawal dari mulai tahap lelang hingga pembayaran.

Dukungan juga datang dari F-Golkar DPRD DKI. Kebijakan itu dinilai bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan DKI Jakarta.

“Saya pikir, ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat diterjemahkan oleh Pak Anies, juga di dalam partisipasi masyarakat untuk ikut bisa membangun Jakarta,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, saat dihubungi, Jumat (15/2) malam.

Ada pula pihak yang kontra terhadap rencana Anies tersebut. Misalnya, F-Nasdem DPRD DKI yang menyebut rencana Anies itu prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat dihubungi, Kamis (14/2).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang berasal dari PDIP juga mempertanyakan rencana Anies itu. “Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Sementara itu, Fraksi PKB DPRD DKI meminta rencan Anies tersebut dikaji ulang. PKB menyebut perangkat ormas di DKI belum siap.

“Misalnya, perlu mesti pengkajian yang matang, infrastruktur yang rapi dulu, jangan tiba-tiba gubernur mengajukan ini tapi perangkatnya belum siap,” kata Ketua Fraksi PKB DRPD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Jumat (15/2).

Selain itu, F-PKS DPRD DKI mengaku belum bia berkomentar atas rencana Anies. PKS akan bertemu dengan Anies untuk meminta klarifikasi mengenai rencana tersebut.

“Jadi saya harus mendengarkan lebih dahulu penjelasannya dari pak Gubernur kaya apa. Pengen mendengar dulu, apa sih yang dimaksudkan, kalau dari orang lain itu kan tafsirnya bisa macem-macem,” kata Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tentang Rencana Anies Kucurkan APBD DKI Lewat Ormas yang Jadi Sorotan

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan rencana untuk mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dikelola mandiri (swakelola) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies menuai kontroversi karena pelibatan ormas. Begini duduk perkara sebenarnya.

Anies menjelaskan terdapat empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3, dan 4, terutama tipe 4 bisa berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Komentar Anies tersebut dikritisi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras). Dia menyebut pengguna anggaran adalah pemerintah, bukan warga.

“Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Pras, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Pras meminta Anies tidak terburu-buru menjalankan kebijakannya. Anggota dewan, menurut Pras, harus dilibatkan untuk menyusun mekanisme kebijakan itu.

Senada dengan Pras, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga mengkritik keras. Pemberian dana ke masyarakat langsung dinilai prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Bestari, Kamis (14/2).

Kembali ke Anies, kebijakan swakelola dana APBD tersebut ditegaskannya diberikan pada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itukan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. kemasyarakatan tuh apa? RT,RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Anies menjelaskan dana tersebut dapat digunakan lebih tepat sasaran karena dari awal perencanaan hingga pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat diminta berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun kebutuhan warga seperti jalan.

“Karena kita menginginkan pembangunannya dilakukan secara kolaborasi atau dalam bahasa kita gotong royong. Masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan,” ucap Anies.

Terkait dasar hukum kebijakannya, Anies berpegangan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dia menyebut pihak-pihaknya yang mempertanyakan kebijakannya salah alamat.

“Jadi kalau tanya peraturan ini jangan sama Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI sedang melaksanakan. Tanya sama pemerintah pusat yang membuat aturan. Karena aturan ini kita bersyukur Alhamdulillah. Dalam pandangan kami gotong royong bisa ikut didukung oleh pemerintah,” jelasnya.

Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, disebutkan definisi ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Merujuk pada aturan itu, ormas merupakan salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam kerangka pengadaan swakelola tipe III.

“Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasinoleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana Swakelola,” demikian bunyi Pasal 18 ayat 6.

Kemudian pelaksanaan untuk mengelola dana oleh Ormas juga diatur dalam Pasal 47 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ayat 3 yang bunyinya adalah: pelaksana Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
(fdu/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin: Urang Sunda Kudu Milih Urang Sunda

Cianjur – Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengunjungi sejumlah titik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ma’ruf yang berdarah Sunda pun mengimbau warga Jawa Barat untuk memilih sesama orang Sunda dalam Pilpres 2019.

“Saya urang sunda. Kalau urang sunda kudu milih urang sunda. Saya mempresentasikan orang Sunda,” ujar Ma’ruf Amin di Pesantren Miftahul Huda Al Musri, Kertajaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (14/2/2019).

Ma’ruf bercerita orang sunda yang pernah menjadi wakil presiden yakni Umar Wirahadikusumah, wapres ke-4 yang mendampingi Soeharto pada periode 1983-1988. Menurut Ma’ruf, selepas Umar tak ada lagi orang Sunda yang menjadi cawapres.

“Sudah lama orang Sunda tidak menjadi cawapres. Sejak Pak Umar Wirahadikusumah. Dulu orang Sunda jendral, sekarang Sunda kiai,” ujar Ma’ruf.

Menurut Ma’ruf, jika orang Sunda tidak memilih perwakilan orang Sunda, maka ia menganggapnya ‘keterlaluan’.

“Urang Sunda nggak milih urang Sunda jadinya Sunda kabina-bina (keterlaluan). Bilang aja ente Sunda kabina-bina sia mah,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf juga bercerita soal banyaknya komentar yang memandang sebelah mata dirinya sebagai Cawapres. Maruf kemudian menjelaskan rekam jejaknya yang pernah menjabat di berbagai posisi di pemerintahan.

“Saya bilang saya pernah jadi anggota DPRD, DPR, Wantimpres, tapi yang penting saya itu merepresentasikan santri. Saya ingin santri punya semangat masa depan. Santri itu bisa jadi kiai, bisa jadi bupati, banyak santri jadi bupati sekarang,” ujar Ma’ruf.

“Santri bisa jadi wakil presiden, bisa jadi presiden. Buktinya Gusdur. Saya harapkan lagi nanti ada santri jadi presiden. Dan santri itu siapa tahu dari pesantren Al-Musri,” ujar Ma’ruf.
(idn/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bangun Infrastruktur, Kementerian PUPR Butuh Rp 402 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam membangun infrastruktur adalah financial gap atau keterbatasan anggaran.

Kepala Sub Bidang Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Putut Marhayudi mengungkapkan, pihaknya saat ini mengalami financial gap sebesar Rp 402 Triliun.

“Tantangan membangun infrastruktur atau solusi jalan keluar antisipasi anggaran. Karena kalau APBN APBD minded, sampai kiamat pun enggak akan tercapai,” kata dia dalam sebuah acara diskusi di kawasan Kebayoran, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Dia menjelaskan, dari 19 jenis infrastruktur hanya 6 jenis yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR. Yaitu jalan, sumber daya air, perumahan, jalan, pengolahan limbah dan pengelolaan sampah.

“Dari 2015 ada keterbatasan anggaran sehingga di PU saja ada gap Rp 402 Triliun untuk mewujudkan target,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan creative financing yaitu alternatif pola-pola pembiayaan sehingga dapat mewujudkan sebuah infrastruktur.

Beberapa pendanaan inovatif yang diterapkan dalam pembangunan infrastruktur diantaranya adalah investasi swasta, KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), serta penugasan khusus BUMN atau BUMD.

Choice (pilihan) terakhir baru APBN dan APBD,” dia menambahkan.

2 dari 2 halaman

Dicoret dari Daftar

Dia mengungkapkan, saat ini 37 proyek Kementerian PU sudah dicoret dari daftar strategis karena sudah memasuki masa transaksi dan kontruksi serta operasi. Proyek tersebut tidak ada yang mengandalkan APBN.

“Dari 29 proyek yang telah memasuki transaksi dan konstruksi 67 persennya atau senilai USD 121,7 Miliar menggunakan dana swasta, jadi hanya 8 persen yang menggunakan anggaran pemerintah,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

KPK Kembali Dalami Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 10 saksi direncanakan diperiksa hari ini, Kamis (14/2/2019).

Panggilan tersebut menjadi rangkaian proses penegakan hukum sejak Senin 11 Februari 2019.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Bonanza Kesuma; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko; Anggota DPRD Komisi IV, Ikade Asian Nafiri; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Heri Sugiyanto; dan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto.

Kemudian Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Dedi D Saputra; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Slamet Anwar; Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono; dan Direktur PT Purna Arena Yuda, Agus Purwanto.

“Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD, dan swasta,” kata Jubir KPK.

2 dari 3 halaman

Fee Ijon Proyek

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jasa Marga Tunda Kenaikan Tarif Tol Bandara Soekarno Hatta

Liputan6.com, Jakarta PT Jasa Marga (Persero) menunda penyesuaian tarif Jalan Tol Prof Dr Ir Sedyatmo atau tol bandara, yang rencananya akan diterapkan perdana Kamis, 14 Februari 2019.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan Jasa Marga, Rabu (13/2/2019), langkah penundaan ini dilakukan guna memberikan sosialisasi yang lebih optimal kepada pengguna tol.

Jasa Marga akan menunda penyesuaian tarif ruas tol arah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sampai waktu yang akan diinformasikan kemudian.

Sebelumnya, Jasa Marga menyampaikan akan menyesuaikan tarif pada Tol Prof Dr Ir Sedyatmo pada Kamis 14 Februari 2019 pukul 00.00 WIB.

Dalam penyesuaian tarif tol ini, akan ada kenaikan dan penurunan harga dengan acuan golongan kendaraan. Seperti pada kendaraan Golongan I (mobil sedan, truk kecil, dan bus), tarifnya bakal naik dari Rp 7.000 menjadi Rp 7.500.

Kenaikan harga juga dikenakan pada kendaraan Golongan II (truk dengan dua gandar), yang melonjak dari Rp 8.500 menjadi Rp 10.000.

Di sisi lain, kendaraan Golongan IV (truk dengan empat gandar) dan Golongan V (truk dengan lima gandar) justru mengalami penurunan harga tiket menjadi Rp 11.000.

Golongan IV turun Rp 2.500 dari harga semula Rp 12.500, sedangkan Golongan V dari Rp 4.000 dari Rp 15.000.

Adapun hanya kendaraan Golongan III (truk dengan tiga gandar) saja yang secara pengenaan tarif tidak berubah, yakni tetap di angka Rp 10.000.

2 dari 2 halaman

Jalan Tol Pertama di Kalimantan Bakal Rampung pada 2019

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, pembangunan konstruksi proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 99,35 km hingga awal Februari 2019 telah mencapai 85,7 persen.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, jalan bebas hambatan pertama di Kalimantan ini merupakan salah satu proyek tol yang ditargetkan bisa rampung pada tahun ini. “Iya, target (selesai) tahun ini,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Adapun pengerjaan Tol Balikpapan-Samarinda ini terdiri dari lima seksi. Pertama, yakni Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 km yang kini dalam tahap konstruksi dengan progres sebesar 96,82 persen. Ruas ini ditargetkan akan rampung pada April 2019. 

Selanjutnya, Seksi II Samboja-Muara Jawa sepanjang 30,98 km dengan progres konstruksi sebesar 83,73 persen, dan Seksi III Muara Jawa-Palaran sepanjang 17,50 km dengan progres sebesar 97,21 persen. Kedua seksi tersebut ditargetkan akan rampung pada Maret 2019.

Sementara Seksi IV Palaran-Samarinda dengan panjang 17,95 Km progresnya kini sudah mencapai 75,33 persen dengan target rampung Juli 2019, serta Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan sepanjang 11,09 Km kemajuannya mencapai 68 persen dengan target rampung Agustus 2019.