Begini Alur dan Skor Seleksi Kompetensi di PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I akan digelar pada 23 hingga 24 Februari 2019. Peserta PPPK akan melalui tahap Computer Assisted Test (CAT) terlebih dahulu untuk menyelesaikan tes kompetensi.

Berdasarkan rilis resmi BKN, peserta akan mendapat waktu 100 menit untuk menyelesaikan 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial, dan 20 soal kompetensi sosio kultural.

Ada pula wawancara berbasis komputer selama 20 menit yang terdiri atas 10 soal.

Berikut metode penilaian masing-masing subtes yang harus dikerjakan pelamar PPPK:

1. Kompetensi teknik: nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

2. Kompetensi manajerial: nilai 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

3. Kompetensi sosio kultural: nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

4. Wawancara berbasis komputer: nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tak menjawab nilainya 0

Pada peserta yang lolos seleksi administrasi PPPK bisa mengikuti tahap tes ini. Pengumuman seleksi administrasi dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via situs resmi SSCASN. Sejauh ini, terdapat 73.393 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Sekadar informasi, rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 5 halaman

95.290 Orang Daftar PPPK Tahap 1, Daerah Mana yang Paling Diburu?

Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap 1 melalui laman sscasn.bkn.go.id, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 18 Februari 2019 pukul 00.01 WIB akun pelamar seleksi PPPK berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan atau submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561.

Dalam data yang dilaporkan oleh Tim Publikasi SSCASN di akun Facebook BKN, status submit dokumen pada Kementerian Agama sebesar 9.642 dan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar 3.031.

Sementara itu, dalam data tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat Wilayah Kerja Kantor Regional (Wilker Kanreg) yang paling banyak diburu. Kira-kira Wilker Kanreg BKN mana saja? Berikut uraiannya: 

3 dari 5 halaman

Daftarnya

Wilker Kanreg BKN Yogyakarta

1. Kab Brebes: 906

2. Kab Jepara: 697

3. Kab Demak: 691

Wilker Kanreg BKN Surabaya

1. Kab Jember: 1.332

2. Kab Bangkalan: 1.035

3. Kab Sumenep: 973

Wilker Kanreg BKN Bandung

1. Kab Cianjur: 2.159

2. Kab Garut: 1.743

3. Kab Bogor: 1.701

Wilker Kanreg BKN Makassar

1. Kab Bone: 1.184

2. Kab Luwu: 474

3. Kab Luwu Utara: 463

4 dari 5 halaman

Berikutnya

Wiker Kanreg BKN Jakarta

1. Kab Lampung Tengah: 485

2. Kab Lampung Utara: 427

3. Kab Lampung Timur: 371

Wilker Kanreg BKN Medan

1. Kab Simalungun: 293

2. Kab Serdang Bedagai: 279

3. Kab Deli Serdang: 222

Wilker Kanreg BKN Palembang

1. Kab OKI: 372

2. Kab Banyuasin: 365

3. Kab Musi Rawas: 241

Wilker Kanreg BKN Banjarmasin

1. Kab Tabalong: 177

2. Kota Samarinda: 141

3. Kab Banjar: 137

5 dari 5 halaman

Selanjutnya

Wilker Kanreg BKN Denpasar

1. Kab Bima: 1.232

2. Kab Lombok Tengah: 752

3. Kab Sumbawa: 634

Wilker Kanreg BKN Manado

1. Kab Gorontalo: 184

2. Kab Bone Bolango: 111

3. Kab Minahasa Selatan: 77

Wilker Kanreg BKN Pekanbaru

1. Kab Kampar: 502

2. Kab Pasaman Barat: 429

3. Kab Pesisir Selatan: 423

Wilker Kanreg BKN Banda Aceh

1. Kab Aceh Timur: 281

2. Kab Aceh Tengah: 231

3. Kab Aceh Tamiang: 164


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Gempa Hari Ini Menguncang Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Gempa hari ini kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ada tiga wilayah di Nusantara yang dilanda lindu dengan kekuatan magnitudo dan waktu berbeda-beda.

Melalui laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) www.bmkg.go.id, tercatat gempa terjadi pada pukul 01.47 hingga 11.58 WIB pada wilayah yang berbeda-beda.

Gempa pertama terjadi pada pukul 01.47 WIB di wilayah Manokwari, Papua dengan kekuatan terbesar bermagnitudo 3,7 pada hari ini.

Gempa kedua terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada pukul 11.26 WIB. BMKG melaporkan, ketiga gempa yang terjadi pada hari ini tidak berpotensi tsunami.

Berikut tiga gempa hari ini yang terjadi di Indonesia dihimpun Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Manokwari

Gempa hari ini pertama kali terjadi di kawasan Manokwari, Papua pada pukul 01.47 WIB. Gempa tersebut bermagnitudo 3,7 dengan kedalaman 10 kilometer.

Lokasi gempa berada pada titik 1.45 Lintang Selatan-134.21 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat 67 kilometer tenggara Manokwari.

3 dari 5 halaman

2. Kolaka

Daerah kedua yang diguncang lindu pada hari ini adalah Kolaka, Sulawesi Tenggara pada pukul 11.26 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di darat 21.4 kilometer tenggara Kolaka.

Lokasi gempa berada pada titik 4.1 Lintang Selatan-121.78 Bujur Timur.

4 dari 5 halaman

3. Bima

Gempa hari ini terakhir terjadi di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Gempa terjadi pada pukul 11.58 WIB dengan kedalaman 26 kilometer.

Pusat gempa berada di laut 55 kilometer tenggara Bima. Lokasi gempa berada pada titik 8.54 Lintang Selatan-119.23 Bujur Timur.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Jangan Diralat dan Ditarik Lagi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap pemerintah konsisten dengan kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS yang pengumuman aturannya dipercepat sebelum pilpres. BPN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak meralat dan menarik kebijakan tersebut.

“Kaji ulang dulu dengan jelas dan detail. Jangan sampai, aturannya keluar, lalu karena kurang pertimbangan ditarik, diralat, dan direvisi lagi. Jadi, tidak ada kepastian hukum. Ini menurunkan state credibility. Orang makin-makin tidak percaya pemerintah karena suka grasak-grusuk,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Faldo, Jokowi memang butuh kebijakan populis seperti itu demi ‘menarik hati’ ASN. Sebab, menurut dia, kebanyakan ASN mendukung Prabowo-Sandiaga.
“Kita tunggu saja, acara petahana lagi bagi-bagi THR. Beliau memang butuh kebijakan seperti itu, karena di beberapa survei memperlihatkan ASN memberikan banyak dukungan kepada capres kami. Realistis saja sih, itu menurut kami,” ujar politikus PAN itu.

Faldo mengatakan kebijakan Jokowi itu tak melanggar aturan. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah memastikan uang untuk THR itu ada.

“Tidak ada yang salah secara legal dan aturan. Tetapi, jangan sampai karena kebutuhan jelang pemilu ini, uangnya malah tidak ada. Kan pernah kejadian tahun lalu itu, Bu Risma di Surabaya marah-marah, ternyata alokasi THR-nya diminta ke pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah mengeluh dan konsultasi kepada kami terkait aturannya,” ucap Faldo.

“Saran kami, aturan itu harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan secara detail. Sekaligus, minta pendapat dari kepala-kepala daerah. Aturan ini kan berlaku nasional. Jangan sampai, beda-beda malah jadi beban buat yang mau menjalankannya. Setelah pemilu, malah ricuh,” lanjut dia.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei–satu bulan sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Timses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.
(tsa/elz)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aturan Dipercepat, BPN: Terima THR-nya, Tetap Ganti Presidennya

Jakarta – Pemerintah memutuskan agar pengumuman soal THR dan Gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbicara soal ganti presiden.

“Terima THR-nya, tetap ganti presidennya. Sepertinya segala upaya dilakukan untuk menarik simpati publik, kali ini dilakukan dengan pencairan THR dilakukan bulan Mei 2019,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Handi Risza kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

“Kita tahu ini akan menyasar PNS di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan kesan yang baik kepada aparaturnya sebelum pelaksanaan pemilu,” imbuhnya.
BPN Prabowo-Sandi menyebut Presiden Jokowi berupaya menarik simpati publik. Namun, Handi yakin para PNS tak mudah diimingi-imingi uang. Menurut Handi, persoalan tentang gaji PNS sudah lama menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

“Kami yakin para PNS kita adalah orang-orang cerdas yang tidak mudah diiming-imingi dengan sesuatu. Anda bayangkan gaji PNS cukup lama tidak mengalami kenaikan, sementara mereka menanggung beban ekonomi yang berat, daya beli melemah, harga-harga meningkat. Jadi apa yang mereka rasakan dalam empat tahun terkahir ini tidak akan mudah membuat mereka percaya dengan pemerintahan saat ini,” ujar politikus PKS itu.

Ia pun menilai THR itu merupakan hak PNS. Handi membiarkan masyarakat yang menilai apakah hal ini ditunggangi demi kepentingan pencitraan atau tidak.

“Bagi kami, THR itu adalah hak PNS, tidak ada kaitannya dengan kebaikan menteri atau presiden. Jika memanfaatkannya untuk kepentingan pencitraan, biar masyarakat yang menilai,” tutur Handi.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei–satu bulan sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar pihak rival tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Kubu pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.

Saksikan juga video ‘Zulhas soal THR dan Gaji ke-13 PNS: Uangnya dari Mana?’:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Kalau Jokowi Kalah Tetap Dibayar?

Jakarta – Pemerintah memutuskan agar pengumuman soal THR dan Gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan apakan bila Presiden petahana Joko Widodo kalah di pilpres kebijakan THR dan Gaji ke-13 ini akan tetap dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Dasco menyoroti mengapa kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 ini harus diumumkan sebelum Pilpres 2019. Ia pun menjadi khawatir kebijakan akan dibatalkan jika Jokowi tidak terpilih kembali menjadi presiden.


“Itu kan janjinya dikeluarkan sebelum pilpres, kalau kemudian dia tidak menjadi pemenang apakah akan direalisasikan gitu lho,” sebut Dasco.

Mengenai pembagian THR dan Gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya saja Dasco meminta agar pemerintah tetap komitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR itu.

“Artinya menjadi pemenang atau tidak menjadi pemenang ya itu tetap dilaksanakan pembayarannya,” tambah Dasco.

Seperti diketahui, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar pihak rival tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Kubu pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.

Saksikan juga video ‘Sederet Fakta THR PNS 2018 yang Bikin Iri’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Isu Liar Gestur Karding Dikaitkan Gaya Jokowi Pegang Kuping

Jakarta – Foto Wakil Ketua Tim Kampamye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding yang menggunakan handy talkie (HT) di lokasi debat capres kedua jadi perdebatan. Penggunaan HT itu dikaitkan dengan Jokowi yang memegang telinga dan diisukan memakai earpiece atau alat penyuara telinga. Seperti apa penjelasannya?

Perdebatan soal earpiace dan HT itu ramai di media sosial. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menilai sebaiknya isu tersebut segera diluruskan.

“Kami tidak ingin ini menjadi isu dan fitnah kepada Pak Jokowi bahwa beliau pakai wireless earphone untuk mendengar jawaban. BPN nggak ingin ini jadi fitnah ke Pak Jokowi. Saya sarankan TKN supaya segera mengklarifikasi ini, supaya tidak jadi fitnah dan isu liar. Masak, incumbent pakai sontekan,” kata Andre Rosiade, Senin (18/2/2019).


Dalam tuduhan yang beredar, Jokowi dianggap memakai earpiece yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dua arah. Selain itu, ada yang mengkaitkannya dengan pulpen yang dipakai Jokowi.

Jokowi menepis tuduhan itu dan menganggapnya fitnah tak bermutu. “Ya, jadi jangan membuat isu fitnah-fitnah yang nggak bermutu lah,” tutur Jokowi kepada wartawan, Senin (18/2).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, lalu membantah tuduhan adanya penggunaan earpiece itu. Dia juga menjawab tuduhan yang dilontarkan kepadanya soal penggunaan HT.

Karding menjelaskan soal penggunaan HT semalam di debat. Menurutnya ia memerlukan HT karena mendapat tugas dari Ketua TKN Erick Tohir untuk menjadi liaison officer (LO) bagi tamu dan kerabat Jokowi. Ia pun menunjukkan HT yang dipakainya semalam.

“Saya dapat tugas dari Pak Erick untuk menjemput tamu, termasuk paslon yang hadir. Saya jemput ketika turun dari mobil dan mengantar ke ruang transit dan ada hadir Pramono, Pak Moeldoko, Mas Bobby, Kahiyang, Ibu Iriana, Kiai Ma’ruf dan istri, dan ada ajudan,” jelas Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Selain diperlukan karena tugasnya sebagai LO kerabat Jokowi, Karding mengatakan, HT digunakan sebagai alat bantu untuknya berkomunikasi dengan timses Jokowi-Ma’ruf lainnya yang ada di lokasi debat. Ini terkait masalah teknis pendukung Jokowi-Ma’ruf yang menonton di dalam ruangan.

“Saya gunakan ini (HT) sebagai koordinator support debat, misalnya tim hore, peserta siapa yang urus, dan lain-lain. Jadi ada 10-an orang yang gunakan HT, termasuk saya, temarsuk Pak Aria Bima, Kirana (caleg PDIP Kirana Larasati), dan beberapa LO dari parpol kita. Jadi saya makainya itu,” kata Karding.

“Saya pakai di sini (HT ditaruh di pinggang dan tali headset-nya ditaruh di kuping). Saya pegang 1, Pak Aria pegang 1. Ini sama sekali tak tersambung dengan Pak Jokowi. Jadi banyak teman-teman BPN (Badan Pemenangan Nasional) dan pendukung Prabowo tahu. Jadi kerjaan saya kemarin jadi EO. Jadi sama sekali nggak ada (terhubung ke Jokowi),” sambung dia.

Dikatakan politikus PKB ini, sang petahana tidak menggunakan alat komunikasi apa pun kecuali pemasangan mik atau pengeras suara oleh panitia debat. Karding juga meminta pihak-pihak yang mencurigai Jokowi untuk memeriksa rekaman kamera CCTV di lokasi debat bila masih tidak percaya.

“Yang saya pahami, saya tak melihat ada pemasangan alat tertentu di tubuh Pak Presiden sebelum ke debat. Ada dipasang oleh panitia yaitu microphone untuk suara seperti kita mau talkshow,” tuturnya.

“Yang dilakukan Pak Jokowi di dalam itu hanya bercengkerama dengan Pak Kiai Ma’ruf, Pak Erick, Pak Pramono, Pak Moeldoko, Bu Iriana dan beliau berdoa, saya ada fotonya, lalu ke kamar kecil lalu ke panggung. Jadi nggak ada pemasangan apapun saya saksikan sendiri,” lanjut Karding.

Sementara itu, KPU menegaskan tidak ada penggunaan alat bantu dalam debat. Baik capres Jokowi maupun Prabowo.

“Capres 01 dan 02 tidak ada yang menggunakan alat bantu, jadi clear seperti itu,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi detikcom, Senin (18/2). Wahyu ditanya soal isu Jokowi memakai earpiece saat debat semalam.
(idh/nvl)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Panasnya Debat Pilpres Merembet ke Pinggir Panggung

Jakarta – Bukan hanya di atas panggung saja suasana panas terjadi saat debat capres kedua Pilpres 2019. Ada momen panas juga di pinggir panggung debat antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Debat kedua Pilpres 2019 sempat memanas saat Jokowi menyinggung lahan milik Prabowo di Kalimatan Timur dan Aceh Tengah saat merespons pertanyaan Ketum Gerindra itu soal pembagian sertifikat tanah. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno rupanya sempat protes saat break segmen berlangsung.

Beberapa anggota BPN Prabowo-Sandiaga menghampiri kursi komisioner KPU dan Bawaslu di bagian depan. Beberapa di antaranya Priyo Budi Santoso, Maher Algadri, Putra Jaya Husin, dan Jansen Sitindaon.

Momen tersebut diabadikan dalam sebuah video oleh tim BPN lalu diposting Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief. Dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat sejumlah anggota BPN Prabowo-Sandiaga menghampiri deretan kursi komisioner KPU dan Bawaslu di ruangan debat di The Sultan Hotel, Jakarta.
“Kita minta KPU menegur Pak Jokowi sekarang karena apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah salah,” ujar salah satu anggota BPN Prabowo ke pihak KPU.

Momen tersebut juga membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mendatangi ke arah kerumunan. Terlihat di antaranya Aria Bima, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni.

“Dia menyerang pribadi, kita juga bisa,” kata Maher Algadri kepada Aria Bima. Aria Bima lalu menenangkan Maher.

Saat suasana memanas, Luhut yang duduk bersama barisan para menteri lainnya juga terlihat maju. Tak jelas apa yang disampaikan purnawirawan Kopassus itu. Hanya saja ekspresi Luhut terlihat tegang. Beberapa orang tampak menenangkannya hingga akhirnya Luhut kembali duduk.

Putra Jaya Husin menjelaskan soal momen yang cukup membuat tegang suasana tersebut. Menurutnya, BPN Prabowo-Sandiaga tidak protes kepada TKN Jokowi-Ma’ruf melainkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

“Kita protes keras ke Bawaslu ke KPU, harus menegur pihak 01. Pak Luhut ikut terpancing emosi dan maju juga. Bereaksi karena pihak 02 komplain. Tapi akhirnya Pak Luhut dirangkul supaya duduk,” kata Putra Jaya Husin saat dimintai konfirmasi, Senin (18/2/2019).

“Kita kan komplain karena Pak Jokowi menyerang personal. Ini debat soal negara, yang dibahas soal negara, kebijakan pemerintah, nggak ada hubungan Pak Prabowo dengan HGU, punya kolam, nggak ada hubungan dengan personal Pak Prabowo,” lanjut politikus PAN itu.

Soal TKN Jokowi-Ma’ruf yang ikutan maju, Aria Bima akan bicara. Menurut dia, kubu Jokowi maju lantran sejumlah anggota BPN Prabowo-Sandiaga menunjuk-nunjuk pihak mereka.

“Kita nggak ngerti tiba-tiba BPN kok ada kerumunan yang nunjuk-nunjuk ke kita,” kata Aria Bima di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Karena merasa ditunjuk, Aria, yang saat debat kedua bertugas selaku koordinator floor manager menghampiri kerumunan tim BPN Prabowo-Sandiaga tersebut. Ternyata, mereka menghampiri kursi Komisioner KPU untuk memprotes pernyataan Jokowi soal penguasaan lahan oleh Prabowo.

“Karena saya adalah koordinator untuk floor manager. ‘Ada apa?’ saya tanya kan saya kenal semua, teman-teman semua itu. ‘Ada apa ini?’ ‘Statement Pak Jokowi yang menyerang pribadi dilarang’, ‘Ya komplain aja soal mekanismenya’,” kata Aria menirukan kembali pembicaraan saat itu.

Aria mengaku saat itu telah meminta semua pihak untuk mundur dan kembali ke masing-masing kursi. “Terus saya bilang, ‘Teman-teman mundur semua deh’. Ini lebih protesnya teman-teman 02 ke KPU, Bawaslu. Kita bukan sebagai pelaksana, karena kita nggak melihat ada yang salah dari Pak Jokowi,” sebut politikus PDIP ini.

Sementara, terkait Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang terlihat ikut maju saat kericuhan itu berlangsung, Aria Bima mengaku tak mengetahui alasannya. Namun, ia mengaku saat itu meminta Luhut untuk kembali ke tempat duduknya.

“Nah Pak Luhut saya nggak ngerti tu, sempat maju iya. ‘Ini, ini Pak luhut apa?’ saya bilang gitu toh. Terus akhirnya Pak Luhut pengen sama, substansinya menjelaskan bahwa ini sudah berlanjut ajalah. Bahwa ini debat silahkan 02 mem-feeding ke Pak Prabowo untuk itu menjadi bagian orkestrasi di debat. Bukan ke tim hore atau tim sukses,” tutur Aria.

KPU sudah angkat bicara terkait adanya ‘ramai-ramai’ di pinggir panggung debat kedua capres. Komisioner KPU Wahyu Setiawan memastikan tak ada pelanggaran tata pelaksanaan debat.

“Kecurangan yang dimaksud itu yang seperti apa? Kalau dari tata laksana debat, itu kita memastikan tidak ada kecurangan. Dari tata laksana debat loh ya,” ungkap Wahyu saat dihubungi, Senin (18/2/2019).

Wahyu mengatakan tidak ada pelanggaran dari segi soal hingga proses pengundian dalam pemilihan soal materi debat. Menurutnya, hal teknis yang terjadi dalam debat telah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak.

Namun soal tudingan adanya pelanggaran dari Jokowi karena dianggap menyerang personal Prabowo, KPU menyerahkannya ke Bawaslu. Hal tersebut juga menurut Wahyu sudah disepakati oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

“Kita menyerahkan kepada Bawaslu apakah yang disampaikan itu termasuk kategori menyerang pribadi atau tidak? Kan begitu. Dan disepakati pada waktu itu, BPN,” tutup Wahyu.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/bar)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jawab Sandiaga: Senyum Pak Jokowi Pas, Tak Cengengesan

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin membela calon presiden (capres) yang diusungnya dari penilaian rival mengenai ekspresi. Jokowi disebut TKN sudah pas dalam berekspresi saat debat.

“Yang jelas, Pak Jokowi bisa menempatkan ekspresi wajah yang pas. Tidak serius berlebihan, tapi senyumnya tidak cengengesan,” ujar Direktur Program TKN Aria Bima di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Penilaian soal ekspresi memang sebelumnya dilontarkan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno. Dia menyebut Jokowi tampak rileks, tetapi kurang tersenyum.

“Saya lihat tampilan Pak Jokowi pada posisi yang pas, tidak kaku, tidak serius berlebihan, tapi juga tidak menempatkan forum itu sebagai tempat guyonan,” kata Aria.

“Ini bukan stand up comedy, tapi juga bukan debat yang asal omong atau debat cenderung jadi bentuk adu mulut. Menurut saya, masih pas (ekspresi Jokowi), karena kemarin kita ada kurang-kurangnya. Namanya juga kita masih cari format yang paling tepat seperti apa, ini kan kita juga jadi belajar,” imbuh Aria.

Sandiaga sebelumnya memuji penampilan Jokowi. Namun menurut Sandiaga, Jokowi kurang tersenyum.

“(Jokowi) rileks juga, tapi kurang senyumnya. Tapi Pak Jokowi rileks. Pak Jokowi tajam. Tadi sempat langsung referensi pada pribadi Pak Prabowo. Itu sebetulnya tidak kami siapkan,” ujar Sandiaga.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini.
(dhn/dhn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Persiapan Jokowi Hadapi Prabowo di Arena Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Debat capres kedua Pilpres 2019 akan digelar Minggu, 17 Februari 2019. Persiapan serta amunisi pun telah siapkan capres petahana nomor urut 1 Jokowi.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya ingin membuat debat bukan sekedar retorika, namun juga untuk menampilkan karakter dasar dari Jokowi-Ma’ruf Amin.

Apa saja persiapan Jokowi bersama Timsesnya untuk menghadapi debat capres kedua Pilpres 2019, berikut catatan Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Kuasai Materi Debat

Cawapres Ma’ruf Amin menyebut bahwa Jokowi telah menguasai semua materi debat yang akan dikemukakan pada debat capres kedua.

“Pak Jokowi itu sudah ngelotok, dia petahana ya, dia sudah mengerjakan melakoni. Istilahnya, itu sudah di kepalanya beliau,” kata Ma’ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Rencananya, Ma’ruf Amin akan hadir dalam debat capres 17 Februari 2019. Dia akan mendampingi Jokowi yang akan berdebat dengan rivalnya, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

“Insyaallah saya akan hadir, kalau tidak ada halangan saya akan hadir,” ucap Ma’ruf Amin.

3 dari 6 halaman

2. Pengalaman

Kesiapan Jokowi di debat capres kedua juga disampaikan oleh salah satu Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin, Arif Budimanta. Salah satu contoh senjatanya adalah berbagai program yang sudah dilaksanakan pada masa pemerintahannya selama ini.

Seperti mengenai harga pangan yang stabil, pembangunan infrastruktur yang masif dan banyak lagi.

“Dari sisi energi kalau ambil contoh, listrik menerangi rumah tangga agau rasio elektrifikasi meningkat hampir 100 persen,” ucap Arif.

“Dari sisi produksi pangan juga ada perbaikan, baik beras atau terkait jagung, harga diterima konsumen stabil di tingkat petani harga juga ada perbaikan karena ada HPP,” tambahnya.

4 dari 6 halaman

3. Sampaikan Capaian Infrastruktur

Dalam debat nanti, Jokowi akan menyampaikan pencapaian pemerintah di bidang infrastuktur dan energi.

“Itu kan, menurut saya besok infrastruktur, kita sampaikan apa yang sudah dikerjakan. Juga masalah energi akan saya sampaikan yang kita lakukan,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Selain di bidang infrastruktur dan energi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan menyampaikan capaian pemerintah di bidang pangan dan lingkungan hidup.

“Pangan, data-data yang kita punyai akan disampaikan,” ucap Jokowi.

5 dari 6 halaman

4. Sudah Siapkan Jawaban Bila Dikritik

Isu impor ditengarai akan menjadi senjata Prabowo dalam debat capres 17 Februari besok. Terkait hal ini Direktur Program TKN Jokowi-Maruf Amin, Aria Bima meminta kubu capers nomor urut 2 dapat membedakan tentang kebijakan impor dan konsep kedaulatan pangan.

“Tolong dibedakan mana kebijakan impor yang memang kita tidak ingin. Mana program dalam konsep kedaulatan pangan,” ujar Aria di Posko Cemara, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.

Saat ini menurut Aria, Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia. Konsep kedaulatan pangan Jokowi menempatkan impor pada bagian kecil.

Untuk menunjang kemandirian pangan tersebut, Jokowi telah memiliki roadmap, yang isinya pengaturan waktu produksi, penyediaan infrastruktur pertanian seperti waduk. Impor termasuk tapi bukan hal utama.

“Pak Jokowi bilang kita tidak akan melakukan kebijakan impor pangan. Tetapi butuh program,” ujarnya.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: