Pria di Klaten Meninggal Dunia Saat Mencoblos di Bilik Suara

Liputan6SCTV, Klaten – Seorang warga di Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang, 17 April kemarin, meninggal dunia saat melakukan pencoblosan di bilik suara. Korban langsung diserahkan ke pihak keluarga, dan peristiwa tersebut tetap tidak mengganggu proses pencoblosan.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (18/4/2019), dalam rekaman video milik warga, jasad Wiro Sumarto, warga Daleman, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, dibawa dari bilik suara. Wiro meninggal dunia saat melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Daleman.

Awalnya korban ikut antre bersama warga lain. Saat menerima surat suara kondisi korban pun terlihat sehat. Namun saat berada di bilik suara, tiba-tiba Wiro jatuh dan meninggal dunia. (Galuh Garmabrata)

Sedang Nyoblos, Ayu Ting Ting Mendadak Teriak di Bilik Suara

Momen lucu tak berhenti sampai situ saja. Bilik suara Ayu Ting Ting kebetulan bersebelahan dengan ayahnya, Abdul Rozak. Di tengah peroses memilih, keduanya tampak berdiskusi.

“Dia mah gangguin saya mulu berisik banget di dalam goda-godain mulu kesel. Bukan enggak ngerti, dia ngeledekin, berisik,” ujar Ayu Ting Ting usai mencoblos.

Ayu Ting Ting berharap agar siapa pun yang terpilih nanti, pemimpin itu dapat menjadi pemimpin yang baik demi membangun Indonesia yang lebih maju dalam berbagai aspek.

“InsyaAllah apa pun yang kita pilih itu sudah jalan yang terbaik siapa pun nanti presidennya itu memang sudah takdirnya dan mudah-mudahan itu yang terbaik,” jelasnya.

KPU Larang Pemilih Bawa HP dan Memfoto Kegiatan di Bilik Suara Saat Mencoblos

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 40 ayat 1 nomor 9 tahun 2019, publik yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dapat menggunakan suaranya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan.

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan suara 1 jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) berakhir,” tertulis dalam PKPU.

Lalu, untuk menghindari kecurangan atau pemilih asing, mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ini hanya bisa memberikan suara di TPS sesuai alamat tinggal. Ketersediaan suara juga dipertimbangkan.

Apabila surat suara habis, pemilih akan langsung diarahkan ke TPS terdekat. TPS ini harus satu wilayah kerja dengan panitia pemungutan suara sesuai alamat tinggal pemilih.

Jika di satu tempat tersebut juga habis, pemilih akan diarahkan ke TPS lain pada kelurahan atau desa yang sama. Setelah waktu sudah menunjukkan 13.00 WIB, waktu setempat, panitia di TPS akan mengumumkan waktu pemungutan telah habis.

Mereka masih bisa memilih melewati waktu jika sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan sudah dicatat kehadirannya oleh panitia atau petugas di TPS.

“Telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir,” tulis Pasal 46.

Reporter: Nur Habibie

Bilik Cinta Suami Inneke Koesherawati Berujung 3,5 Tahun Bui

BandungFahmi Darmawansyah divonis oleh Majelis Hakim Pendadilan Tipikor Bandung hukuman penjara 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan penjara. Ia terbukti melakukan suap terhadap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

Kasus yang menimpa suami Inneke Koesherawati itu bermula dari OTT KPK terhadap Wahid Husen saat menjabat sebagai Kalapas Sukamiskin. Selain Wahid, Fahmi yang merupakan napi Lapas Sukamiskin dalam kasus suap Bakamla bersama dua orang lainnya juga diamankan oleh KPK. OTT tersebut dilakukan pada Sabtu 21 Juli 2018 lalu.

Belakangan terungkap jika Fahmi telah memberikan sebuah mobil Mitsubishi Triton 4×4, sejumlah barang dan uang kepada Wahid selama menjadi warga binaan. Bahkan sel mewah yang dihuni Fahmi dihargai Rp 700 juta. Tak kalah mengagetkan, Fahmi juga disebut-sebut memiliki fasilitas berupa bilik cinta yang digunakan sebagai tempat berhubungan suami istri.

Bilik cinta tersebut awalnya sebuah toilet umum yang biasa digunakan untuk tamu atau orang besuk. Belakangan, ruangan itu disulap menjadi kamar dengan fasilitas kasur dan kipas angin. Bukan hanya digunakan Fahmi dan Inneke, bilik tersebut juga disewakan seharga Rp 650 ribu kepada napi lain untuk satu kali ‘cek in’.
Bermula dari itu, praktik fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin pun mulai terbongkar. Bahkan beberapa napi seperti Setya Novanto dan Nazaruddin diduga menggunakan sel asli tapi palsu selama mendekam di lapas khusus napi tipikor itu.

Selain fasilitas mewah, selama menjabat, Wahid juga memberi keleluasaan bagi para napi untuk keluar masuk. Dua napi tipikor yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Fuad Amin menggunakan kemudahan itu. Bahkan Wawan pernah pelesiran dengan menginap di hotel bersama wanita lain yang bukan Airin Rachmi Diany, istrinya.

Selama menjalani persidangan Fahmi terlihat kooperatif. Ia membeberkan semua hal yang selama ini dialaminya. Bapak dua anak ini pun mengakui segala perbuatannya, termasuk melakukan suap terhadap Wahid Husen.

Jaksa dari KPK menilai Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan primer Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menuntut dan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara,” ujar jaksa KPK saat sidang tuntutan Rabu 20 Februari lalu.

Puncaknya, dalam sidang vonis yang digelar pada Rabu 20 Maret kemarin, majelis hakim menilai perbuatan Fahmi bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi. Selain itu Fahmi telah melakukan perbuatan serupa, yakni suap untuk kedua kalinya.

Meski begitu, hakim menyebut Fahmi telah mengakui segala perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan dan masih memiliki tanggungan istri juga dua anak yang masih sekolah. Sehingga diputuskan hukuman tersebut berkurang dari tuntutan jaksa.

“Menjatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan penjara,” ujar hakim.

Inneke Koesherawati yang hadir dalam persidangan terlihat pasrah. Ia menyatakan vonis yang dijatuhkan adalah keputusan yang terbaik dari Allah. Ia pun mengaku akan selalu setia menunggu suaminya keluar dari penjara.

Sepertinya Inneke harus menunggu lebih lama, sebab selain harus menjalani vonis kasus suap kalapas Sukamiskin, masa tahanan dari kasus sebelumnya yaitu suap satelit Bakamla. Fahmi divonis 2 tahun 8 bulan pada Juni 2017 lalu.

Saksikan juga video ‘Tok! Suami Inneke Divonis 3,5 Tahun Penjara’:

[Gambas:Video 20detik]

(tro/ern)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa dengan Dugaan Suap, Netanyahu Ibaratkan ‘Perburuan Penyihir’

Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tuduhan suap yang dialamatkan kepada dirinya ibarat ‘perburuan penyihir’. Hal ini menyusul pengumuman Jaksa Agung yang menyebut akan segera menjatuhkan dakwaan korupsi terhadap Netanyahu.

Dilansir AFP, Jumat (1/3/2019), Netanyahu menyatakan dirinya ingin tetap menduduki posisi perdana menteri dalam beberapa waktu ke depan, terlepas dari dugaan korupsi yang kini menjerat dirinya.

“Mereka tahu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami di bilik suara. Maka, dalam tiga tahun terakhir ini mereka membawa ‘pemburu penyihir’ yang belum pernah ada sebelumnya: menjatuhkan sayap kanan pemerintahan yang saya pimpin,” kata Netanyahu.


Dalam perbincangan itu, Netanyahu juga sempat terlihat emosional ketika membicarakan soal keluarganya terkait dugaan korupsi itu. Ia menyebut keluarganya terluka.

Selain itu, ia juga berbicara soal hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menurutnya berdampak baik bagi Israel.

Netanyahu pun menduga lawan politiknya sengaja menggunakan serangan ‘tak henti dan tak manusiawi kepada Jaksa Agung’, agar JA menyatakan tuduhan kepada dirinya.

“Tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi eleksi, bahkan jika tahu semua ini bakal runtuh setelah eleksi,” ujar Netanyahu.

Pengumuman Jaksa Agung itu muncul jelang eleksi yang akan diselenggarakan 9 April 2019. Dalam eleksi, Netanyahu menghadapi tantangan berat dari aliansi politik tengah yang dipimpin mantan kepala staf militer, Benny Gantz.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit, Kamis (28/2) mengatakan bermaksud mendakwa Netanyahu atas tuduhan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum tuduhan diajukan.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa dengan Dugaan Suap, Netanyahu Bicara ‘Perburuan Penyihir’

Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tuduhan suap yang dialamatkan kepada dirinya ibarat ‘perburuan penyihir’ untuk menjatuhkannya. Hal ini menyusul pengumuman Jaksa Agung yang menyebut akan segera menjatuhkan dakwaan korupsi terhadap Netanyahu.

Dilansir AFP, Jumat (1/3/2019), Netanyahu menyatakan dirinya ingin tetap menduduki posisi perdana menteri dalam beberapa waktu ke depan, terlepas dari dugaan korupsi yang kini menjerat dirinya.

“Mereka tahu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami di bilik suara. Maka, dalam tiga tahun terakhir ini mereka melakukan ‘perburuan penyihir’ yang belum pernah terjadi sebelumnya: menjatuhkan sayap kanan pemerintahan yang saya pimpin,” kata Netanyahu.


Dalam perbincangan itu, Netanyahu juga sempat terlihat emosional ketika membicarakan soal keluarganya terkait dugaan korupsi itu. Ia menyebut keluarganya terluka.

Selain itu, ia juga berbicara soal hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menurutnya berdampak baik bagi Israel.

Netanyahu pun menduga lawan politiknya sengaja menggunakan serangan ‘tak henti dan tak manusiawi kepada Jaksa Agung’, agar JA menyatakan tuduhan kepada dirinya.

“Tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi eleksi, bahkan jika tahu semua ini bakal runtuh setelah eleksi,” ujar Netanyahu.

Pengumuman Jaksa Agung itu muncul jelang eleksi yang akan diselenggarakan 9 April 2019. Dalam eleksi, Netanyahu menghadapi tantangan berat dari aliansi politik tengah yang dipimpin mantan kepala staf militer, Benny Gantz.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit, Kamis (28/2) mengatakan bermaksud mendakwa Netanyahu atas tuduhan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum tuduhan diajukan.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU NTT Masih Kekurangan 2.001 Kotak Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Kupang – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPU NTT) mencatat masih ada kekurangan 2.001 dari kebutuhan 78.311 kotak suara untuk Pemilu Serentak 2019 di wilayah tersebut.

“Kekurangan tersebut karena 149 kotak suara rusak dan sisanya merupakan kekurangan pada saat pengiriman ke daerah-daerah,” ujar Juru Bicara KPU Provinsi NTT Yosafat Koli di Kupang, seperti dilansir Antara, Kamis (28/2/2019).

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan kesiapan logistik Pemilu, khususnya kotak suara dan bilik suara untuk kepentingan Pemilu Serentak 2019 di provinsi berbasis kepulauan itu.

“Kebutuhan kotak suara untuk NTT berjumlah 78.311 buah, yang diterima 76.459 buah, dan rusak 149 buah, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 2.001 buah,” ucap Yosafat.

Menurutnya, selain kekurangan kotak suara, bilik suara untuk Pemilu di NTT masih kurang sebanyak 3.000 buah.

“Kebutuhan bilik suara untuk NTT sebanyak 29.421 buah, dan yang diterima 25.805 buah, sementara yang rusak 174 buah, sehingga masih ada kekurangan sekitar 3.000 buah,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Sudah Koordinasi

Menurut Yosafat, kekurangan logistik kotak suara dan bilik suara ini telah dikoordinasikan dengan KPU RI untuk segera dikirim ke Satuan Kerja (Satker) di masing-masing daerah.

Sementara, kata dia, logistik lainnya seperti tinta dan alat peraga lainnya masih dalam proses pendataan.

“Kami harapkan dalam waktu dekat ini semua kekurangan sudah bisa terdata sehingga bisa dikoordinasikan segera dengan KPU RI untuk proses pergantian,” pungkas Yosafat.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Noim Ba’asyir Napi Terorisme Bebas

Tulungagung – Narapidana kasus terorisme Noim Ba’asyir hari ini menghirup udara bebas setelah menjalani proses pemidanaan selama enam tahun. Selama hampir 2 tahun terakhir Noim menjalani pemidanaan di Lapas Klas IIB Tulungagung.

Sebelum dibebaskan, adik Abu Bakar Ba’asyir tersebut terlebih dahulu menandatangani proses administrasi pembebasan di Lapas Tulungagung. Ia tampak memasuki ruang administrasi sekitar Pukul 08.00 WIB. Sementara itu pihak keluarga yang melakukan penjemputan datang ke lapas pukul 08.45 WIB dengan mengendarai mobil Innova AD 8906 KA.

Setelah seluruh proses administrasi selesai, Noim Ba’asyir keluar sari pintu utama lapas didampingi sejumlah anggota keluarga. Ia sempat menunjukkan secarik kertas yang berisi berita acara pembebasan dirinya kepada sejumlah wartawan. Noim tampak santai dan sesekali mengumbar senyum kepada awak media.
Saat ditanya terkait agenda setelah kebebasannya, Noim mengaku akan kembali mengurus keluarganya. “Ngurus keluarga,” katanya, Selasa (19/2/2019).
Rombongan Noim Ba’asyir langsung bergegas meninggalkan lapas dengan diiringi dua minibus lain.

Sebelum menghuni Lapas Tulungagung, Noim sempat berpindah-pindah lokasi pemidanaan, bahkan di beberapa lapas ia sempat berbuat onar lantaran permintaan bilik asmara untuk berhubungan intim tidak dipenuhi.

Saat ini di Lapas Tulungagung tinggal menyisakan satu narapidana terorisme yakni Ridwan Sungkar. Rencananya Ridwan akan bebas pada Maret mendatang.
(fat/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Belitung Mulai Rakit Kotak Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Tanjungpandan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai merakit kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019 pada hari ini, Senin (11/2/2019). Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari KPU pusat. 

“Sesuai instruksi melalui surat edaran dari KPU RI maka besok kami mulai merakit dan mengeset kotak suara,” kata Ketua KPU Belitung, Soni Kurniawan di Tanjungpandan, Minggu 10 Februari 2019.

Menurut dia, kebutuhan logistik Pemilu 2019 di daerah itu terdiri dari sebanyak 2.700 kotak suara, 738 bilik suara, 1.058 botol tinta, 64.362 segel dan beberapa logistik lainnya yang telah didatangkan secara bertahap.

KPU Belitung menargetkan waktu penyelesaian perakitan kota suara tersebut selama dua minggu ke depan. Kotak suara kemudian akan dialokasikan sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan di masing-masing tempat pemungutan suara.

“Karena merakit ini perlu kehati-hatian, barangnya masih baru dan tersimpan di dalam plastik, maka kami gunakan tenaga personel yang ada di sekretariat KPU,” ujar Soni seperti dilansir Antara.

Selain itu, KPU Belitung telah menyiapkan gudang representatif guna menyimpan keseluruhan logistik Pemilu 2019 di daerah tersebut. 

“Mengingat kebutuhan logistik cukup banyak maka kami sewa gedung olahraga Tanjungpandan nantinya segala penyimpanan dan penyortiran logistik pemilu terpadu kami lakukan di tempat itu,” ucap Soni.

2 dari 3 halaman

Kekuatan Kotak Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kotak suara Pemilu 2019 berbahan karton atau kardus cukup kuat diperlakukan sesuai dengan fungsinya. Untuk membuktikannya, Liputan6.com akan menguji kekuatan kotak suara itu secara live dalam tautan ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, kotak suara Pemilu 2019 terbuat dari karton kedap air. Definisi kedap air itu menurutnya adalah kotak suara yang tahan air dalam perlakuan normal.

Selain kedap air, ia menegaskan, kotak suara tersebut juga kuat menahan bobot hingga 70 kilogram.

“Kotak ini didesain untuk menjalankan fungsi sebagai kotak suara, menyimpan dokumen, mengamankan dokumen, tidak jebol ketika diangkat, itu fungsi-fungsi kotak suara. Bukan kemudian kotak suara ditiduri kok jebol, ya jangan ditiduri, wong kotak suara didesain bukan untuk ditiduri,” papar Arief beberapa waktu lalu.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: