Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Belitung Mulai Rakit Kotak Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Tanjungpandan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai merakit kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019 pada hari ini, Senin (11/2/2019). Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari KPU pusat. 

“Sesuai instruksi melalui surat edaran dari KPU RI maka besok kami mulai merakit dan mengeset kotak suara,” kata Ketua KPU Belitung, Soni Kurniawan di Tanjungpandan, Minggu 10 Februari 2019.

Menurut dia, kebutuhan logistik Pemilu 2019 di daerah itu terdiri dari sebanyak 2.700 kotak suara, 738 bilik suara, 1.058 botol tinta, 64.362 segel dan beberapa logistik lainnya yang telah didatangkan secara bertahap.

KPU Belitung menargetkan waktu penyelesaian perakitan kota suara tersebut selama dua minggu ke depan. Kotak suara kemudian akan dialokasikan sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan di masing-masing tempat pemungutan suara.

“Karena merakit ini perlu kehati-hatian, barangnya masih baru dan tersimpan di dalam plastik, maka kami gunakan tenaga personel yang ada di sekretariat KPU,” ujar Soni seperti dilansir Antara.

Selain itu, KPU Belitung telah menyiapkan gudang representatif guna menyimpan keseluruhan logistik Pemilu 2019 di daerah tersebut. 

“Mengingat kebutuhan logistik cukup banyak maka kami sewa gedung olahraga Tanjungpandan nantinya segala penyimpanan dan penyortiran logistik pemilu terpadu kami lakukan di tempat itu,” ucap Soni.

2 dari 3 halaman

Kekuatan Kotak Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kotak suara Pemilu 2019 berbahan karton atau kardus cukup kuat diperlakukan sesuai dengan fungsinya. Untuk membuktikannya, Liputan6.com akan menguji kekuatan kotak suara itu secara live dalam tautan ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, kotak suara Pemilu 2019 terbuat dari karton kedap air. Definisi kedap air itu menurutnya adalah kotak suara yang tahan air dalam perlakuan normal.

Selain kedap air, ia menegaskan, kotak suara tersebut juga kuat menahan bobot hingga 70 kilogram.

“Kotak ini didesain untuk menjalankan fungsi sebagai kotak suara, menyimpan dokumen, mengamankan dokumen, tidak jebol ketika diangkat, itu fungsi-fungsi kotak suara. Bukan kemudian kotak suara ditiduri kok jebol, ya jangan ditiduri, wong kotak suara didesain bukan untuk ditiduri,” papar Arief beberapa waktu lalu.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beri Sambutan di Perayaan Natal DPR-MPR, Bamsoet Kutip Petuah Gusdur

Liputan6.com, Jakarta – DPR MPR RI menggelar perayaan hari besar Natal 2018. Bertempat di Gedung Nusantara 4, malam khidmat itu menyasar upaya kerukunan dan toleransi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Osman Sapta Odang, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa jiwa bangsa Indonesia itu milik setiap masyarakat yang tinggal di negeri ini.

Untuk itu, di tahun politik, mestinya setiap orang sadar dengan sikapnya sebagai warga negara.

“Di tengah hiruk pikuk dan saling hujat di antara kita, saya ingin mengingatkan bahwa kita masih Indonesia. Kita memang Indonesia,” tutur pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam sambutannya, Rabu (6/2/2019) malam.

“Kita berharap di luar sana para pedukung yang sedang bersaing, ingatlah bahwa yang kita hujat itu bangsa kita sendiri. Mari bersaing secara sehat, pujilah pasangan dukungan kita tanpa menghujat lawan kita,” lanjut dia. 

Bagi Bamsoet, menghadiri acara perayaan Natal itu penting demi merawat solidaritas dan menyejukkan iklim poltik yang panas.

“Seperti Gus Dur berpesan, yang lebih peting dari politik adalah kemanusiaan. Politik hanya 5 menit di bilik suara, kemanusiaan sepanjang masa,” ujar Bamsoet.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan, acara keagamaan lebih utama dihadiri ketimbang kegiatan partai. Terlebih, justru di masa lalu semangat persatuan tidak memandang perbedaan apapun termasuk agama.

“Kita dulu mau memperjuangkan kemerdekaan tidak ada yang tanya agamamu apa, sukumu apa, warna kulitmu apa, yang ada tekad merdeka. Jadi kita semua berjuang untuk itu. Maka tidak ada orang yang boleh mengklaim bahwa sebagian yang berjuang,” kata OSO.

2 dari 2 halaman

Sambutan Ketua MPR

Senada dengan keduanya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kerukunan antarmasyarakat. Sistem kenegaraan yang dianut pun demokrasi pancasila.

“Jadi kita memilih pemimpin yang terbaik di antara kita rakyat Indonesia. Ini kompetisinya friendly, oleh karena itu harusnya menggembirakan. Boleh berbeda, tapi berantem yang enggak boleh. Saya mengajak yuk kita friendly,” beber Zulkifli.

Zulkifli menilai Indonesia bukan milik satu kelompok saja. Masyarakat harus ingat bagaimana para pendahulu membentuk sejarah kemerdekaan Tanah Air ini.

“Dalam memperingati Natal tahun baru ini, kita jaga Indonesia sebagaimana pendahulu kita. Kita memang beda-beda, oleh karena itu Bhineka Tunggal Ika dan sudah disepakati dari dulu. Yuk kita perkuat persatuan,” Zulkifli menandaskan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Suami Inneke Beberkan Tarif Sewa Bilik Cinta di Lapas Sukamiskin

Bandung – Fahmi Darmawansyah mengakui keberadaan bilik cinta atau asmara di Lapas Sukamiskin. Sewa untuk sekali pakai bilik itu tarifnya beragam.

Suami Inneke Koesherawati ini awalnya berbelit saat ditanya hakim soal adanya transaksi penyewaan bilik cinta. Terdakwa kasus suap perizinan keluar Lapas Sukamiskin ini mengelak bahwa seolah-olah mengomersialkan bilik tersebut.

“Jadi begini biar diperjelas. Ada bilik asmara itu tidak dikomersialkan, saya enggak tahu. Izin yang mulia ini terkesan saya menyewakan,” kata Fahmi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/2/2019).

“Ini saja kalau enggak disewakan, enggak apa-apa. Kami ingin mencari kebenaran materil saja. Setahu saudara itu kalau warga binaan menggunakan sewa, berapa sewanya?” kata hakim menyanggah.
Menurut Fahmi, ada dua kategori dengan nominal sewa yang beragam. Dia menyebut harga sewa dari Rp 300 ribu, Rp 400 ribu sampai tertinggi Rp 650 ribu. Untuk harga tertinggi untuk tarif sewa khusus koleganya saja.

“Rp 650 ribu hanya untuk 7 orang saja, kawan-kawan yang sudah kenal semua, bukan umum. Kalau umum setahu saya Rp 300 sampai 400 ribu,” kata Fahmi.

Fahmi mengatakan tarif sewa tersebut bukan ditentukan olehnya sendiri. Tarif tersebut berdasarkan kesepakatan.

“Ya kesepakatan saja. Mereka kasih seorang Rp 650 ribu,” ucap Fahmi.

Dia mengaku tak tahu siapa yang mengelola bilik asmara ini. Namun saat ditanya soal aliran duit dari uang sewa, uang itu untuk koperasi.

Fahmi menjelaskan soal awal mula berdirinya bilik asmara itu. Menurut Fahmi, bilik itu dibuat atas kesepakatan bersama untuk digunakan bersama istri sah.

“Kenapa dijadikan bilik asmara, kita bersepakat karena untuk sesama muhrim. Lalu kita sepakat kasih yang ngebersihin itu ada dua orang yang hukumannya 27 tahun satu lagi 17 tahun sudah punya anak bini, saya serahkan ke mereka itu nggak seberapa,” tutur Fahmi.
(dir/bbn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gatot Nurmantyo Masih di Antara Jokowi dan Prabowo

Jakarta – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo hari ini terlihat menghadiri pertemuan mantan Panglima TNI dan mantan Kapolri di Istana Merdeka, Jakarta. Gatot dengan eks Panglima dan Kapolri lainnya ngobrol santai dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kehadiran Gatot di Istana sebagai tamu undangan dalam rapim perwira tinggi TNI-Polri. Dia hadir bersama para mantan Panglima ABRI dan Panglima TNI lainnya, di antaranya Try Sutrisno, Wiranto, Moeldoko, dan Djoko Suyanto.

Hadir juga barisan mantan Kapolri di antaranya Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Badrodin Haiti, dan Da’i Bachtiar.

Namun Gatot enggan jika kehadirannya di Istana dikaitkan dengan dukungannya ke Jokowi. Gatot menegaskan hingga saat ini dia belum memutuskan ke mana akan melabuhkan dukungannya pada Pilpres 2019.

“Belum, belum,” kata Gatot seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Dengan demikian, hingga saat ini Gatot masih berada di antara Jokowi dan Prabowo. Gatot sebelumnya juga diisukan merapat ke kubu Prabowo lantaran fotonya terpampang dalam baliho posko pemenangan BPN di Solo, Jawa Tengah.

Kala itu, eks Panglima TNI itu ogah fotonya dipajang pada baliho Prabowo-Sandiaga. Gatot pun meminta fotonya diturunkan dari baliho dan menegaskan dirinya netral.

“Yang penting publik tahu saya netral, tidak ke mana-mana (belum memutuskan untuk ke mana),” kata Gatot dalam perbincangan via SMS dengan detikcom, Minggu (13/1).

“Untuk pribadi, biar di dalam bilik suara saja (untuk sikap ke publik, follower saya banyak dan tanggung jawab moral jika saya salah bersikap), maka harus teliti, berpikir jernih, dan mungkin di pengujung baru saya tentukan apakah bersikap atau tetap seperti saat ini,” ujarnya.
(idn/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menyimak Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini

Jakarta – Malam ini Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

“Termasuk masalah HAM juga ada,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM.

“Mulai data materi-materi, itu yang disiapkan. Materi-materinya hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sekarang dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dua hari ini bagaimana Pak Prabowo menawarkan soal pemberantasan korupsi,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (16/1).

Prabowo-Sandiaga telah mengubah visi-misi mereka dan sempat diberikan ke KPU. Namun, menurut KPU, dokumen visi-misi melekat dengan pendaftaran calon presiden-wakil presiden, sehingga yang dipublikasikan KPU hanya dokumen yang awal.

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma’ruf

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017.

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

IV. Pilar Politik, Hukum dan Hankam

Program Aksi

4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kondisinya kini: Komnas HAM memantau Pilkada 2017 dan masih ditemukan adanya pelanggaran terkait hak warga. Ada pula mobilisasi ASN. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta.

Saksikan juga video ‘Debat Pilpres Diharapkan Kupas Kasus HAM Masa Lalu’:

[Gambas:Video 20detik]


Menyimak Visi Misi Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini


(bag/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kabar Gatot Nurmantyo Kini, Fotonya Terpampang di Posko BPN Prabowo-Sandi

Liputan6.com, Jakarta Setelah fotonya terpampang pada baliho di Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Solo, hari Minggu lalu (13/1/2019), mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo lewat akun Instagram pribadinya melayangkan protes terhadap baliho tersebut. Ia mengaku tidak pernah menerima permintaan apalagi untuk memberi persetujuan terkait fotonya tersebut.

Adapun dalam baliho yang menampilkan foto Gatot itu terdapat tulisan selamat dan sukses atas peresmian kantor pusat BPN Prabowo-Sandiaga. Menanggapi baliho tersebut, Gatot memang tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Hal itu berdasarkan pernyataannya pertengahan tahun lalu bahwa ia akan menentukan sikap politiknya di dalam bilik suara.

Sementara itu, melalui Kepala Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyampaikan permintaan maaf kepada Gatot Nurmantyo atas insiden tersebut. Ferdinand membenarkan bahwa foto Gatot Nurmantyo yang terpampang adalah ulah salah seorang relawan kubu Prabowo-Sandi, tanpa mendapatkan izin dari Gatot Nurmantyo sendiri.

Meskipun demikian, hal itu dilakukan atas rasa kagum relawan terhadap sosok Gatot Nurmantyo yang lekat dengan jiwa besarnya dalam melawan ketidakadilan dan membela negara.

Lalu, seperti apa sosok Gatot Nurmantyo setelah purna dari jabatannya sebagai Panglima TNI? Selengkapnya akan diulas Liputan6.com, Senin (14/1/2019).

2 dari 4 halaman

Aktif menyuarakan pendapat melalui akun Instagram pribadinya

View this post on Instagram

Untuk seluruh pahlawan yang telah gugur demi bangsa ini, yang pernah tegak berdiri, sepenuh hati merebut dan menjaga kemerdekaan negeri. Terima kasih banyak atas perjuanganmu untuk kami, untuk bangsa ini. Kami tak akan pernah lupa kepadamu wahai pahlawan, kusuma negara yang berjuang dan gugur demi bangsa. Engkau bukanlah cuma tulang-tulang yang berserakan. Kami akan selalu mengenangmu, memberi arti atas pengorbananmu. Kami masih mendengar deru-mu, terbayang derap tegap langkahmu. Kini kami yang akan meneruskan perjuangan itu. Mewujudkan harapan dan cita-citamu. Menjaga kekayaan bangsa ini, melindungi keutuhan persatuan dan kesatuan negeri. Membentengi ibu pertiwi dengan merengkuh pluralisme, mengikis radikalisme, melawan korupsi, memberantas narkoba, memerangi kemiskinan, menghapus kebodohan, mewujudkan masyarakat berderajat kesehatan yg tinggi, mempertajam ilmu pengetahuan, dan mempertebal kearifan. Menyebarkan informasi yang benar, bukan hoax. Menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Serta mengukuhkan jati diri menuju kejayaan negeri yang telah engkau tinggalkan pada kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengokohkan hati ini, hati kita semua. Satukan hati untuk Indonesia. Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2018. Gatot Nurmantyo #haripahlawan #gatotnurmantyo #satukanhatiuntukindonesia #jagaindonesia #selamatharipahlawan

A post shared by Gatot Nurmantyo (@nurmantyo_gatot) on Nov 9, 2018 at 6:06pm PST

Pria kelahiran 13 Maret 1960 ini menjabat sebagai Jenderal TNI sejak 8 Juli 2015 hingga resmi melepas jabatannya pada akhir bulan Maret tahun 2018 silam. Setelah purna, Gatot Nurmantyo aktif dalam kegiatan kesehariannya yang terlihat dalam akun Instagram pribadinya yang terverifikasi, yaitu @nurmantyo_gatot.

Gatot Nurmantyo kerap menyuarakan pendapatnya terkait kejadian-kejadian yang terjadi di tanah air. Dalam unggahannya November 2018 lalu, Ia ikut serta dalam perayaan hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November itu. Dalam unggahannya, Gatot menulis “Menyebarkan informasi yang benar, bukan hoax. Menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Serta mengukuhkan jati diri menuju kejayaan negeri yang telah engkau tinggalkan pada kami.”

Meskipun sudah purna dari pengabdiannya sebagai Jenderal TNI, namun Gatot tetap memperlihatkan kepeduliannya terhadap negaranya dengan selalu up to date mengenai isu-isu sosial tanah air.

Selain itu, Gatot Nurmantyo juga mengikuti informasi terbaru seputar TNI AD, dimana dalam unggahannya Ia memberikan ucapan selamat serta harapan terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa yang baru saja dilantik November lalu.Tak hanya itu, Gatot juga mengucapkan selamat atas pelantikan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Mayjen Suhartono yang resmi menjabat pada 27 Desember 2018.

Pada unggahannya tanggal 22 Desember, Gatot Nurmantyo berziarah ke makam orangtua serta mertuanya dalam rangka agenda mendatangnya yaitu ibadah umroh yang dilakukannya pada 24 Desember lalu.

3 dari 4 halaman

Sosoknya sempat dikabarkan akan maju ke Pilpres 2019

Dilansir Liputan6.com dari merdeka.com, tahun lalu beredar kabar bahwa Gatot Nurmantyo siap mengajukan diri untuk maju dalam Pilpres 2019. Namun, kabar tersebut terjawab pada momen pendaftaran capres-cawapres oleh KPU yang menunjukan absennya nama mantan Panglima TNI Jenderal tersebut.Banyak sekali relawan dan simpatisan yang muncul untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap Gatot. Mulai dari Generasi Muda Milenial Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GMM GNR), Pro Gatot Nurmantyo atau Progo hingga relawan Selendang Putih.

Ditambah, PAN dan PKS sempat berminat memberikan tiket maju Pilpres kepada Gatot. Bahkan PAN sempat membuka opsi kombinasi Zulkifli Hasan dan Gatot sebagai pasangan capres-cawapres. Selain itu, Gatot secara terbuka menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden serta akan selalu bersiap untuk mengabdikan kembali jiwa raganya untuk bangsa.

Setelah resmi melepas jabatannya pada akhir bulan Maret tahun lalu, Gatot yang mengabdi selama 36 tahun sebagai prajurit TNI mengatakan bahwa Ia siap menjadi presiden jika rakyat memang menghendaki. Gatot menambahkan bahwa Ia memiliki hak yang sama, yaitu hak dipilih dan hak memilih.

4 dari 4 halaman

Hadir di acara tablig akbar Majelis Rasulullah

Pada penghujung tahun 2018 lalu, Gatot Nurmantyo terlihat hadir dalam acara tablig akbar Majelis Rasulullah yang juga dihadiri Sandiaga Uno, salah satu wakil pasangan calon Presiden RI 2019. Terkait kehadirannya tersebut, Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra berujar bahwa ia optimis Gatot mendukung pasangan calon nomor 2 tersebut di Pilpres tahun 2019.

Namun, Fadli menambahkan jika dia masih belum bisa memastikan ke mana pilihan politik Gatot Nurmantyo akan berlabuh. “Tapi nanti kan tergantung kepada beliau untuk menentukan sikapnya. Ya pokoknya pada waktunya nanti,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Kehadirannya pada acara tablig akbar yang digelar Oktober 2018 silam diakui Gatot tidak ada hubungannya dengan agenda pilpres 2019. Ia juga mengaku tak membicarakan soal Pilpres 2019 dengan pasangan calon nomor 2 tersebut. Namun demikian, ia mengatakan tetap menjalin komunikasi baik dengan kubu Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi.

Reporter: Yunisda Dwi Saputri

Gatot Nurmantyo Kembali Bersuara

JakartaGatot Nurmantyo kembali buka suara. Kali ini, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) itu berbicara tentang keengganan foto dirinya dipajang di baliho Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Solo, Jawa Tengah.

Baliho yang dimaksud Gatot adalah yang terpajang di posko BPN Prabowo-Sandiaga di Solo, Jawa Tengah. Tampak foto sang jenderal berseragam dan bertopi loreng tertempel di pojok atas sebelah kanan baliho. Di samping foto Gatot yang tersenyum itu, ada tulisan, “Selamat dan sukses, Peresmian Kantor Pusat BPN Prabowo-Sandi.”

Keengganan Gatot itu disampaikan melalui akun Instagram-nya, @nurmantyo_gatot, Minggu (13/1/2018). Dia mengaku tak tahu bagaimana bisa foto dirinya terpasang di baliho capres-cawapres nomor urut 02 itu.
“Mengenai berita seperti tersebut di atas dan ada foto saya pada baliho Posko BPN Prabowo-Sandi di Solo, saya nyatakan bahwa saya tidak tahu-menahu, tidak pernah dimintai persetujuan atau diberi pemberitahuan, baik secara lisan maupun verbal. Untuk itu, Saya mohon agar foto saya diturunkan dari baliho tersebut secepatnya,” kata Gatot.

Foto Gatot Nurmantyo di baliho BPN Prabowo-SandiagaFoto Gatot Nurmantyo di baliho BPN Prabowo-Sandiaga Foto: dok. Istimewa

Gatot saat ini enggan dikaitkan dengan paslon manapun. Sebab, dirinya belum memutuskan ke mana dukungannya akan dilabuhkan.

Gatot mengatakan ingin berpikir jernih sebelum membuat keputusan. Ada peluang dia memilih satu sisi, namun hal itu akan dilakukan di menit akhir jelang hari pemilihan.

“Untuk pribadi biar di dalam bilik suara saja (untuk sikap ke publik, follower saya banyak dan tanggung jawab moral jika saya salah bersikap), maka harus teliti, berpikir jernih, dan mungkin di pengujung baru saya tentukan apakah bersikap atau tetap seperti saat ini,” ujarnya.

Permintaan Gatot pun disambut dengan tangan terbuka oleh BPN Prabowo-Sandiaga dan Sandiaga Uno. BPN dan Sandiaga memastikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi Gatot itu. Mereka akan meminta pihak yang memasang baliho tersebut agar foto Gatot segera dicopot.

“Terima kasih. Itu disampaikan ke BPN dan untuk yang menaikkan foto Pak Gatot ya kita sampaikan sesuai dengan permintaan beliau, yang akan disesuaikan sesuai permintaan Pak Gatot,” ujar Sandiaga di Lokbin Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (13/1/2019).

“Kalau Pak Gatot keberatan saya akan menyampaikan segera ke teman-teman yang memasang baliho di solo untuk segera menurunkan,” ujar Juru Bicara BPN, Andre Rosiade.

(mae/jbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kubu Prabowo Akui Pajang Foto Gatot Nurmantyo di Baliho Tanpa Izin

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo meminta fotonya yang terpampang dalam baliho di Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Solo, Jawa Tengah, diturunkan. Gatot merasa fotonya di pasang dalam baliho tersebut tanpa pesetujuan.

Kepala Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membenarkan permintaan Gatot Nurmantyo terkait penurunan foto dalm baliho di posko pemenangan Prabowo-Sandiaga.

“Ya betul, kita sudah dapat laporan itu, bahwa relawan kami memasang spanduk baliho yang mencantumkan foto Pak Gatot Nurmantyo,” ujar Ferdinand dikonfirmasi Liputan6.com, Minggu (13/1/2019).

Ferdinand menyampaikan permintaan maaf kepada Gatot Nurmantyo atas insiden tersebut. Menurut Ferdinand, tak ada niat jahat yang dilakukan relawan Prabowo-Sandiaga dalam memasang baliho bergambar Gatot Nurmantyo.

“Ini bukan sebuah kesalahan yang ada niat tidak baik di dalam, tetapi kami mengerti dan memahami betul bahwa ini belum dikomunikasikan dengan Pak Gatot sendiri, kita dapat laporan seperti itu dari lapangan,” kata dia.

Menurut Ferdinand, pencantuman wajah Gatot Nurmantyo dilakukan relawan karena rasa kagum kepada Gatot. Namun lantaran mendapat penolakan dari Gatot, Ferdinand menyatakan kini baliho tersebut sudah diturunkan.

“Alasannya meraka adalah karena mereka merasa Pak Gatot ini tokoh bagi mereka. Kedua bahwa Pak Gatot juga sejak dulu mereka ketahui tokoh yang turut serta melawan ketidakadilan,” ungkap Ferdinand.

2 dari 3 halaman

Gatot Minta Diturunkan Secepatnya

Foto mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyoterpampang dalam baliho yang dipasang di Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Solo, Jawa Tengah. Gatot pun meminta fotonya yang berada di sebelah kiri paling atas baliho tersebut segera diturunkan.

“Saya minta foto itu diturunkan dari baliho tersebut secepatnya,” kata Gatot dalam akun Instagramnya yang terverifikasi, @nurmantyo_gatot yang dikutip di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Gatot mengaku tidak tahu-menahu serta tidak pernah dimintai persetujuan atau pemberitahuan baik lisan maupun verbal atas pemasangan fotonya di baliho itu. Adapun dalam baliho yang menampilkan foto Gatot itu terdapat tulisan selamat dan sukses atas peresmian kantor pusat BPN Prabowo-Sandiaga.

“Saya nyatakan bahwa saya tidak tahu menahu, tidak pernah dimintai persetujuan atau diberi pemberitahuan baik secara lisan maupun verbal,” tegas Gatot.

Di bawah foto Gatot terdapat foto Prabowo dan Sandiaga yang berukuran besar.

Sejauh ini, Gatot memang tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Gatot Nurmantyo konsisten dengan pernyataannya pertengahan tahun lalu, bahwa ia akan menentukan sikap politiknya di dalam bilik suara.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gerakan Diam-Diam Dukung Orang Baik di Pilpres Dideklarasikan, Seperti Apa?

Liputan6.com, Jakarta Sebuah gerakan yang menamakan dirinya Gerakan Diam-Diam Mendukung Orang Baik di Pilpres 2019 dideklarasikan sejumlah orang.

Juru Bicara Gerakan Diam-Diam Muchtar Sigit menyatakan,  banyak masyarakat yang enggan ikut dalam eforia pilpres 2019. Mereka memilih diam, tidak muncul baik dikehidupan lingkungan maupun di sosial media. Namun, bukan berarti mereka apatis atau golput. Mereka punya pilihan untuk pasangan capres yang sudah memiliki rekam jejak dan kinerja yang sudah terbukti.

“Hari ini kita diam-diam mendeklarasikan Gerakan Diam-diam mendukung orang baik di Pilpres 2019,” Kata Muchtar di Kopi Politik Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Muchtar mengatakan, realita masyarakat saat ini kebanyakan takut jika berbicara soal pilpres. Alasannya beragam karena adanya ucapan kebencian jika mendukung capres A atau capres B.

“Ada masyarakat yang datang ikut kajian agama, mereka ditakut-takuti jika memilih capres tertentu dicap kafir. Banyak pertemanan, persahabatan antar alumni sekolah terpecah karena saling mencaci hanya karena beda pilihan. Akhirnya mereka diam karena takut, inilah realita di lapangan,” Tegasnya.

Fenomena inilah yang membuat dirinya bersama dengan puluhan masyarakat lain keluar memberikan suara bahwa masyarakat yang diam-diam banyak. Dan mereka sepakat akan diam-diam memberikan suaranya untuk capres yang sudah terbukti kerjanya.

“Diam-diam kami muncul dan diam-diam suara kami berikan untuk orang baik yang sudah jelas baik kerjanya dan terlihat hasilnya, juga pasangannya yang sudah jelas pemahaman Islamnya luar dalam. Diam-diam kita tahu dan jelas memberikan suara kami untuk orang yang sudah jelas kerjanya untuk memajukan kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya.

Dijelaskan terkait dengan pemakian topeng, Muchtar mengatakan ini adalah bentuk untuk melindungi orang-orang yang mendukung capres tapi tidak dibully oleh teman, keluarga, rekan kerja ataupun tetangganya.

“Topeng ini adalah simbol bahwa mungkin kami tidak terlihat tapi kami ada di antara kita. Diam-diam memilih orang baik di bilik suara. Kami ada untuk orang baik demi membangun bangsa yang kami cintai,” Ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dua pasang Capres Cawapres akan berlomba mengadu visi dan misi masing-masing dalam Pilpres 2019. Apa visi misi kedua pasangan ini?