Menag Janji Tidak Mangkir Bila Dipanggil KPK Untuk Klarifikasi Dugaan Jual Beli Jabatan

Sebelumnya, Lukman Hakim mengaku akan menjelaskan kepada  KPK terkait keberadaan uang ratusan juta yang ditemukan di ruangannya.

Uang tersebut diduga terkait aliran dana dalam kasus jual beli jabatan yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

“KPK sebagai institusi resmi yang harus menerima keterangan resmi saya terlebih dahulu, jadi saya belum akan memberikan ke publik,” kata Lukman di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2019.

 

Reporter: Sania Mashabi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Menteri Agama yang juga kader PPP Lukman Hakim Saifudin tidak mau berkomentar soal penangkapan ketua umum PPP Muhammad Romahurmuziy dalam OTT KPK. Menag juga enggan berkomentar soal penemuan uang tunai oleh KPK di ruang kerjanya.

Prabowo-Sandi Janji Tingkatkan Daya Beli Masyarakat dalam 100 Hari bila Terpilih

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno diyakini mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam 100 hari, bila terpilih memimpin Indonesia.

“Kondisi ini (daya beli rendah) akan kembali normal dalam 100 hari pemerintahan Prabowo bila nanti terpilih menjadi Presiden,” ujar Ekonom Senior Rizal Ramli di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Dia mengaku telah berdiskusi dengan Prabowo terkait strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka 3 bulan. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat dilakukan melalui beberapa hal.

Penurunan tarif listrik menjadi hal pertama. “Kita akan turunkan tarif listrik seperti dua tahun lalu,” jelas dia.

Menurutnya, dengan memberlakukan tarif listrik seperti dua tahun lalu sama dengan memberikan penghematan pada rumah tangga kelas ekonomi menengah ke bawah sebesar Rp 700 ribu per bulan.

Selain penurunan tarif listrik, Rizal menambahkan, Prabowo juga setuju menghapus sistem kartel pangan.

“Sistem kuota itu kita hapus, semua orang berhak mengimpor namun akan dikenakan tarif 30 persen,” jelas dia.

Dia meyakini dengan penghapusan kuota impor itu akan menyebabkan penurunan harga komoditi impor seperti daging, bawang, beras dan gula.

“Harga daging dan bawang bisa turun sampai 70 persen, begitupula dengan beras dan gula. Sedangkan pemerintah akan mendapatkan tarif sebesar 30 persen, tidak seperti saat ini pemerintah tidak dapat apa-apa,” tambah dia.

Pendiri lembaga think thank Econit ini menjelaskan, dengan turunnya harga kebutuhan dapur itu, bisa menghemat pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 50 ribu setiap hari.

“Artinya akan ada sisa belanja sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan dan jika ditambah penghematan listrik maka rumah tangga dapat menyimpan uangnya sebesar Rp 2,2 juta setiap bulan,” tutur dia.

Dia menambahkan, dengan nilai penghematan sebesar Rp 2,2 juta itu maka akan menyebabkan daya beli rumah tangga kembali membaik.

“Ini saya sudah mendapatkan jaminan dari Prabowo dan saya yakin dia tidak bohong,” pungkas Rizal Ramli.

Berkarya Fokus Benahi Sektor Pertanian Bila Kuasai Parlemen

Pada panen raya yang digelar di Desa Jambudesa, terbukti hasil produksi per hektare lahan garapan para petani binaan Partai Berkarya jauh di atas rata-rata produksi tanaman padi per hektare umumnya.

Jika umumnya per hektare tanaman padi menghasilkan rata-rata 7 ton, rata-rata hasil produksi petani binaan Berkarya mencapai 10,8 ton gabah per hektarenya.

“Apalagi pupuk ini organik, jadi para petani pun sebenarnya bisa menjual hasil panennya sebagai beras organik yang tentu memiliki harga jauh lebih tinggi,” kata Bambang. 

Pada kesempatan itu, sebelum berdialog dengan petani, Bambang Tri, Tommy Soeharto dan Mbak Tutut memberi bantuan mesin pembajak sawah, perontok padi, dan mesin pompa air untuk membasahi tanah pertanian.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Apakah Tommy Soeharto dan Partai Berkarya jadi momentum come back trah Cendana?

Pemerintah Cari Objek Pajak Baru Bila Pajak Korporasi Turun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah mendapat permintaan dari Presiden Joko Widodo mengenai penurunan pajak koorporasi.

Dia menyebut, proses penurunan pajak ini sudah digodok dan sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Beliau (Presiden) memang sudah meminta ya, kita waktu itu juga sudah dalam prosesnya menyampaikan kepada bapak mengenai langkah yang harus dilakukan. Untuk penurunan PPh mmg dibutuhkan perubahan undang-undang, undang-undang PPh,” ujar dia saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat 22 Maret 2019.

“Jadi, proses untuk pembuatan RUU ini kita dari sisi persiapan naskah akademisnya sudah dilakukan, kita juga sudah membuat beberapa hitungan, preparation nya dan tentu proses legislasinya harus didorong. Karena kan sekarang ini kita masih juga mencoba untuk push reform UU KUP, UU PPH,dan UU PPN, yang UU KUP sekarang sudah ada di DPR,” sambungnya. 

Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah terus mendorong DPR agar mempercepat penyelesaian undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sebagai bagian dari proses penurunan pajak koorporasi. Kemenkeu secara khusus juga akan membawa rencana ini saat rapat kabinet. 

“Jadi kita akan terus untuk mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut. UU PPH dan PPN naskah akademiknya relatif sudah siap tapi nanti kita akan sampaikan kepada kabinet tentu saja apa ini artinya, pengaruhnya dalam jangka pendek, jangka menengah, panjang dan ratenya akan seperti apa,” tutur dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pada periode ini pemerintah cukup banyak melakukan berbagai pekerjaan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Meski demikian, penurunan pajak koorporasi tetap akan menjadi prioritas. 

“Karena sekarang ini sedang dalam periode banyak sekali yang akan dilakukan ya, dari sisi belanja negara, dari sisi penerimaan, jadi nanti bagaimana bentuknya ini yang akan kita bawa. Tapi overall, itu sudah disiapkan yang disampaikan Bapak Presiden selama ini kita sudah siapkan juga,” tandasnya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

Bagaimana Buat NPWP Bila Punya Usaha Printing?

Liputan6.com, Jakarta – Kepada Tim Konsultasi Pajak,

Saya memiliki usaha printing di sebuah kampus. Saya mau membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP). Apa syarat yang harus saya penuhi?

 

 

Terima kasih

 

alfinxxxxxxxxxx@yahoo.com

Jawaban:

Yth Saudara Alfin Triastanto,

Saudara merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha atau nyata-nyata mulai dilakukan.

Permohonan pendaftaran NPWP tersebut dapat dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di https//ereg.pajak.go.id atau tertulis yang disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Saudara pada saat mengajukan permohonan NPWP adalah sebagai berikut:

1)dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

2)dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak; dan

3)dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang.keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online;

Demikian penjelasan kami. Semoga membantu.

Salam,

Fitrah Purnama Megawati, S.Sos

Citas Konsultan Global

www.citasco.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Prabowo Buka-bukaan Kriteria Kabinet Pemerintahan Bila Menang Pilpres

JakartaCapres Prabowo Subianto buka-bukaan mengenai kriteria kabinet menteri ideal jika menang Pilpres 2019. Seperti apa?

Buka-bukaan kabinet menteri itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara Aliansi Pengusaha Nasional di Djakarta Theater, Kamis (21/3/2019). Prabowo awalnya menyapa Sandiaga Uno yang berdiri menemani dia berpidato.

“Kalau lihat nanti kira-kira kabinet kita bagaimana Pak Sandi?” sebut Prabowo.

Kriteria kabinet Prabowo yang pertama harus diisi putra-putri bangsa yang pintar. Mereka juga harus berusia muda.

“Saya kasih kriteria ya, yang pertama harus, harus pinter, tapi tidak hanya pinter, harus punya akhlak dan harus muda,” kata Prabowo.

“Tapi tidak hanya muda, harus berpihak kepada bangsa sendiri. Kita akan mencari putra putri terbaik Indonesia. Kita ingin tadi nakhoda tadi disinggung Pak Erwin, navigasi harus benar, tidak boleh salah kita,” ucapnya. Erwin yang dimaksud Prabowo ialah Erwin Aksa.

Prabowo meminta pendukungnya tak menyalahkan siapa pun untuk saat ini. Dia ingin semua maju menatap masa depan.

Selain anak muda, Prabowo tak menutup kemungkinan mengangkat menteri senior. Namun, menteri senior itu harus memenuhi beberapa kualifikasi.

“Yang senior-senior kalau masih capable, masih hebat, masih punya pengalaman akan kita pakai juga. Di situ kira-kira mungkin… kalian sudah tebaklah kira-kira. Jadi saudara-saudara kita akan bikin tim yang hebat karena kita ingin Indonesia menang,” tegas Prabowo.

(gbr/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

6 Jenis Sepatu Ini Dapat Merusak Tubuh Bila Dipakai Terlalu Sering

Wanita menyukai sepatu hak tinggi karena membuat mereka terlihat tinggi dan seksi, tapi akibat yang ditimbulkan pun cukup besar. Mengenakan sepatu hak tinggi dapat menyebabkan keseleo, kuku jari kaki yang tumbuh ke dalam, kerusakan saraf, dan nyeri punggung bagian bawah.

Untuk menghilangkan masalah tersebut disarankan untuk tidak memakai sepatu dengan hak lebih dari 7,6 cm. Anda juga bisa mengganti sepatu di kantor bila tak harus pergi ke mana-mana.

Bagaimana Lapor Pajak Bila Penghasilan Rp 2 Juta per Bulan?

Liputan6.com, Jakarta – Kepada Tim Konsultasi Pajak,

 

Bagaimana langkah-langkah lapor pajak online bagi wajib pajak yang berpenghasilan Rp 2 juta per bulan?

 

Terima kasih

 

Muhammad.dahlanxxxx@gmail.com

Jawaban

Yth Saudara Muhammad Dahlan,

Mengacu kepada informasi yang Saudara berikan bahwa penghasilan Saudara per bulan adalah sekitar Rp 2.000.000. Namun Saudara tidak menyebutkan apakah penghasilan Saudara berasal dari pekerjaan atau usaha (misalnya berdagang).

Jika diasumsikan penghasilan Saudara berasal dari pekerjaan maka simulasi perhitungan PPh Saudara dalam satu tahun apabila diasumsikan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Saudara adalah belum menikah (TK/0) adalah sebagai berikut:

Gaji 1 bulan                                                 Rp   2.000.000

Gaji 1 tahun 12 x Rp 2.000.000             =      Rp 24.000.000

PTKP                                                            Rp 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak                                  Nihil

PPh Terutang                                                 Nihil

Berdasarkan simulasi perhitungan tersebut penghasilan Saudara masih di bawah PTKP sehingga tidak ada kewajiban bagi Saudara untuk melaporkan SPT PPh Orang Pribadi.

Apabila penghasilan Saudara sebesar Rp 2.000.000 tersebut berasal dari usaha maka akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen dari jumlah peredaran bruto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

Yang termasuk pengertian Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam PP ini adalah Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha yang jumlah peredaran brutonya dalam satu Tahun Pajak tidak melebihi Rp.4,8 Miliar.

Agar dapat dikenai PPh sesuai PP 23/2018 ini, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan “Contoh Permohonan Surat Keterangan” sebagaimana diatur dalam Bagian B Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018.

Apabila Saudara memilih untuk dikenai PPh sesuai PP 23/2018, PPh yang harus dibayar atas peredaran bruto (nilai penjualan) sebesar Rp 2.000.000 pada Maret adalah sebesar Rp.10.000 (0,5% x 2 juta).

Jumlah tersebut harus dilunasi dengan cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui Bank Persepsi dan Kantor Pos & Giro yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran sendiri PPh ini dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Kode jenis setoran yang digunakan pada saat membuat e-billingadalah 411128-420.

Apabila Saudara memilih untuk tidak dikenai PPh sesuai PP 23/2018,maka PPh nya dihitung sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagai berikut :

-Omset Penjualan sayur setahun                                                                 =24.000.000 

-Asumsi : Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan   =(10.000.000) 

-Penghasilan Neto                                                                                      = 14.000.000 

-Status PTKP (K/3)                                                                                     =(54.000.000) 

-Penghasilan Kena Pajak (PKP)                                                                    = Nihil 

-PPh dibayarkan ke negara                                                                          = Nihil

Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.

Salam,

Fitrah Purnama Megawati, S.Sos

Citas Konsultan Global (CITASCO)

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240

www.citasco.com

Soekarwo: Di Jatim Mayoritas ke Jokowi, Bila Mau Menang Pileg Disesuaikan

Jakarta – Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Timur, Soekarwo, menyebut warga Jawa Timur mayoritas mendukung Joko Widodo (Jokowi). Bila parpol ingin menang Pileg maka harus disesuaikan dengan kondisi dukungan masyarakat terhadap capres.

“Pemilih di Jawa Timur sebagian besar ke Pak Jokowi, kalau pengen (menang) pileg ya harus pasarnya disesuaikan. Jadi market demandnya harus disesuaikan dengan bagaimana supply terhadap itu kan,” kata Soekarwo di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

Koordinator pemenangan Demokrat wilayah Indonesia timur itu menyebut pasar menjadi penentu dalam konsep perdagangan. Tapi saat ini dalam konteks Pilpres, pasar–sebagai pengistilahan parpol– disebut Soekarwo harus mengikuti permintaan pembeli.

“Kalau konsep perdagangan lama kan, marketing yang sangat menentukan, tapi sekarang enggak, pasarnya minta apa, jadi market intelijen yang menentukan. Hampir semua (Jokowi),” jelas dia.

Soekarwo kembali menegaskan soal fokus Demokrat memenangi Pileg.

“Tadi kan sudah diputuskan, program pokoknya adalah untuk legislatif untuk partai. Dulu saat awal saya survei juga, 86 persen calegnya Demokrat ke Pak Jokowi, 14 persen (ke Prabowo), iya itu kan sudah beberapa bulan yang lalu hampir 6 bulan lalu,” tutur dia.

Sebelumnya Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan Demokrat meraup 15 persen suara di Pemilu 2019. AHY dibantu dua ‘panglima’ wilayah.

“Kami menentukan target awal, dulu kan setiap bulan harus di-review supaya kita tidak terlalu mengawang-awang dan pesimistis. Sekarang kami mencoba menuju ke 15 persen, tapi kami realistis paling tidak kami meraih suara seperti 2014, kalau lebih tinggi tentunya lebih baik,” ujar AHY di kantor DPP Demokrat, Sabtu (2/3).

(fai/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Amien Rais: KPU-Bawaslu Bila Curang dan Terbukti, Kita Pasti Akan Buat Perhitungan

Liputan6.com, Jakarta – Forum Umat Islam (FUI) melakukan aksi damai di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Aksi yang mereka lakukan untuk meminta kepada KPU agar jujur dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua Dewan Penasehat PA 212 Amien Rais ingin agar KPU dan Bawaslu bisa menjalankan atau menyelenggarakan Pemilu dengan jujur dan adil.

“Jadi kalau temen KPU-Bawaslu bekerja bagus jujur tidak curang kita doakan mereka mendapat barokah rahmat hidayah dari Allah,” kata Amien Rais saat melakukan orasi, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

“Akan tetapi jika sampai curang kita doakan mereka dilaknat di dunia dan akhirat,” sambungnya yang disambut ucapan amin oleh massa aksi lainnya.

Dia pun kembali mengajak massa aksi untuk mendoakan KPU dan Bawaslu supaya bisa menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik.

“Sekali lagi kalau KPU-Bawaslu jujur, mudah-mudahan dimuliakan Allah dunia akhirat. Tapi bila curang dan terbukti kita pasti akan buat perhitungan,” ujarnya.

Selain itu, ia pun mengungkapkan, pihaknya telah melihat adanya kecurangan sejak beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, alasan dirinya mendukung kegiatan ulama yang dilakukan di gedung KPU RI.

“Jadi kalau kita mau jujur sejak 6 bulan yang lalu sudah kentara adanya gejala-gejala kecurangan yang luar biasa. Misalnya dalam daftar DPT itu ada 31 juta yang bodong, disisir tinggal setengah juta disisir habis,” ungkapnya.

“Kemudian bayangkan ada ratusan ribu KTP elektronik dibuang di hutan, dibuang di sawah, di semak-semak, jatuh di jalan dan lain lain. Ini apa apaan yaa,” sambung Amien Rais.

2 dari 2 halaman

Bersifat Transparan

Ia pun sangat menginginkan agar para penyelenggara pemilu dapat bersifat terbuka dan transparan kepada masyarakat Indonesia yang nantinya akan melakukan pesta demokrasi pada 17 April 2019.

“Kita punya niat yang sangat baik, kalau pemilu itu nanti itu betul-betul transparan, jujur, adil maka siapa pun yang menang dan kalah akan terima,” ujar Amien.

Namun jika sampai terbukti ada kecurangan yang sistematik dan masif serta terukur, maka akan ada gerakan politik.

“Jangan pernah menyalahkan kalau kita akan melakukan aksi-aksi politik, bukan perang total ala Moeldoko, bukan. Tapi kita perang politik, mengawasi demokrasi bahwa kebenaran harus ditegakkan,” ujar Amien Rais.


Reporter: Nur Habibie

Saksikan video pilihan berikut ini: