AHY Sampaikan Rekomendasi PD untuk Presiden Mendatang Malam Ini

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyampaikan pidato politiknya malam ini. Pidato AHY mengangkat tema ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’.

Pidato politik AHY akan disampaikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) pukul 19.30 WIB. Pidato ini disampaikan AHY menyusul mandat yang diberikan Ketum PD sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Teman-teman yang baik, Insyaallah, malam ini saya akan menyampaikan pidato politik dengan judul ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’. Live di @tvonenews pukul 19.30-20.00 WIB. Terima kasih, dan semoga berkenan menyaksikan. Salam, AHY,” ujar AHY lewat akun Twitter @AgusYudhoyono.
Mandat itu sebelumnya disampaikan SBY karena tidak bisa ikut terlibat dalam masa kampanye hingga hari pencoblosan, 17 April 2019. SBY harus mendampingi sang istri, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan medis di Singapura karena mengidap kanker.
Melalui secarik surat, AHY diberi tugas memimpin pemenangan Pemilu PD. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari PD.

“Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY melalui surat yang dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
(dkp/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI Munarman (Foto: dok. detikcom)

Jakarta – Sebelas anggota Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kuasa hukum FPI, Munarman, mengatakan ada beberapa hal yang memicu kerusuhan tersebut.

“Berdasarkan informasi dari lapangan, peristiwa tersebut bermula dari, satu, ada kegiatan kampanye terselubung dengan pembagian sembako dan pesan mengajak memilih pasangan tertentu,” kata Munarman lewat keterangannya, Kamis (28/2/2019).

“Dua, isi ceramah dari salah satu penceramah yang mengkampanyekan paslon petahana memfitnah kelompok lain sebagai radikal intoleran dan berbahaya, meng-ghibah orang, mendukung pembakaran bendera tauhid, berselawat dengan nada dangdut, dan lain sebagainya,” sambungnya.


Munarman mengatakan hal itu membuat masyarakat gerah atas kegiatan kampanye terselubung yang disampaikan salah satu penceramah. Hingga akhirnya datang sejumlah orang ke acara NU tersebut.

Kerusuhan pun pecah dan polisi mengamankan beberapa orang dari lokasi. Munarman menganggap lucu saat orang yang ditangkap langsung dikaitkan dengan FPI.

“Kegerahan dan protes dari masyarakat justru direspons oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan penangkapan. Yang paling lucu, penangkapan tersebut langsung dikaitkan dengan FPI dan dipropagandakan serta di-labeling ke organisasi FPI. Padahal kehadiran mereka yang ditangkap tersebut adalah murni sebagai masyarakat dan umat Islam. Bukan kegiatan organisasi,” ujar dia.

Munarman mengatakan tim advokasi FPI Sumut sedang menginvestigasi lebih lengkap peristiwa tersebut. Munarman meminta FPI tak dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia berharap hukum dijalankan secara berkeadilan.

“Kami ingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan terus-terusan melakukan labeling dan framing terhadap FPI. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bersifat individual, bukan perbuatan organize crime. Dan kami serukan agar aparat hukum bersikap profesional dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Bukan sekadar law enforcement but without justice and without equity,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, tablig akbar, doa bersama, dan peringatan Harlah NU ke-93 digelar di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi, pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 11.44 WIB, sejumlah orang masuk ke dalam lokasi dan meminta acara dibubarkan karena dianggap sesat.

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan ‘2019 ganti presiden’. Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara itu merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta tidak membuat gaduh dan keributan.

Polisi awalnya menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam keributan. Kasus ini dikembangkan dan tiga orang lain ditangkap.

“Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2).
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Isi Lengkap Surat Mandat SBY: AHY Pimpin Pemenangan, Ibas Keseimbangan PD

Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi mandat kepada putra sulungnya yang juga komandan Kogasma PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin pemenangan pemilu partai berlambang mercy itu. Kabar tersebut disampaikan SBY ke para kadernya lewat sebuah surat.

Surat SBY tersebut dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Pandjaitan, di Kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019). SBY tidak bisa fokus dalam pemenangan PD di Pemilu 2014 karena harus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan melawan penyakit kanker darah di Singapura.

“Secara nasional komandan Kogasma saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY dalam suratnya.


Berikut isi surat SBY untuk para kader Demokrat yang berisi soal mandat kepada AHY dalam pemenangan Pemilu:

Surat ini adalah tentang surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Demokrat tentang peningkatan intensitas dan efektivitas kampanye pemenangan Pemilihan Umum tahun 2019 yang sekarang sedang berjalan.

1. Kampanye nasional dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh melibatkan seluruh komponen partai yang meliputi Komando Tugas Bersama (Kogasma) yang sudah kami bentuk sejak 2017 lalu, Komisi Pemenangan Pemilu, jajaran organisasi partai dari pusat hingga daerah dan para caleg. Jadi semuanya satu kesatuan, menyeluruh.

2. Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019.

3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Kogasma dibantu oleh koordinator kampanye wilayah timur, saudara Soekarwo, anggota majelis tinggi Partai Demokrat dan koordinator kampanye wilayah barat, saudara Nachrawi Ramli, anggota majelis tinggi Partai Demokrat.

4. Di samping membantu komandan Kogasma, para koordinator wilayah kampanye mengkoordinasikan kampanye yang dilakukan oleh jajaran dewan pimpinan daerah partai di wilayah tugasnya.

5. Wilayah timur kampanye Partai Demokrat meliputi provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan wilayah barat yang menjadi wilayahnya Pak Nachrawi Ramli meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

6. Selama kampanye tugas-tugas harian DPP Partai Demokrat dilaksanakan oleh Sekjen Partai Demokrat.

7. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari Partai Demokrat, karena 61 anggota DPR RI partai saat ini adalah incumbent yang hampir semuanya adalah Caleg.

8. Setelah kampanye pemilu dilaksanakan seluruh jajaran partai tetap melakukan pengawalan dan pengamanan suara yang diperoleh, baik suara partai maupun suara caleg agar Partai Demokrat tak dirugikan pihak manapun.

9. Susunan kepengurusan resmi DPP Demokrat tidak ada perubahan, dan semua tetap memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ini perlu saya ulangi, susunan tidak ada perubahan.

10. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Rabu 27 Februari 2019.

Selain surat kepada kadernya, SBY juga mengirimkan surat khusus kepada Hinca. Dalam suratnya, SBY meminta Hinca menjelaskan kepada kader dan media massa soal posisinya saat ini. Berikut isinya:

Surat ini ditujukan kepada Saudara Hinca.

Pak Hinca menyertai penjelasan Pak Hinca kepada media massa tentang peningkatan intensitas dan kapasitas kampanye Partai Demokrat 2019 ini tolong sampaikan hal hal berikut kepada para kader Demokrat di seluruh tanah air.

Pertama dengan tidak dapatnya saya berjuang secara fisik bersama caleg dan kader Demokrat dalam kampanye lanjutan Pemilu 2019 ini saya harap semangat para caleg Demokrat tidak berkurang. Pada hakikatnya hati saya tetap bersama kader dan caleg Demokrat dalam perjuangan maha penting ini.

Saya pribadi juga Ibu Ani yang tengah menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan tetap berdoa kepada Allah SWT semoga perjuangan mulia para kader dan caleg Partai Demokrat berhasil dengan baik. Saya tahu 2 bulan ini saat saat yang paling menentukan untuk partai dan caleg Demokrat. Seperti yang saya lakukan bersama Ibu Ani sebenarnya saya sangat ingin secara fisik berada di lapangan. Namun Allah tidak mengizinkan karena saya harus mendampingi pengobatan dan perawatan kesehatan Ibu Ani yang dilakukan intensif saat ini.

Pesan dan harapan saya terus berjuang secara gigih dan lakukan perjuangan itu dengan cara baik, cerdas dan tepat. Dengarkan harapan dan aspirasi rakyat kemudian perjuangkan dalam Pemilu 2019 ini. Jika kelak para caleg terpilih untuk DPR RI, DPRD dan DPD Kab/Kota, wujudkanlah dan buktikan semua yang dikampanyekan itu Insyallah saudara sekalian berhasil.

Meskipun secara fisik saya tidak bisa aktif dalam kampanye di lapangan, saya percaya Partai Demokrtat tetap memiliki, berpeluang besar untuk mencapai suara. Saya yakin instruksi yang saya keluarkan kepada jajaran partai untuk meningkatkan intensitas dan kapasitas akan dapat dijalankan dengan baik.

Komandan Kogasma AHY dan para koordinator wilayah kampanye saudara Soekarwo dan Nachrawi adalah pemimpin dan kader Demokrat yang tangguh, berkualitas, dan memiliki kemampuan tinggi untuk melaksanakan kampanye di tanah air. Di samping berjuang untuk calegnya di dapil masing-masing, yang lain memperjuangkan juga membantu penuh Kogasma secara nasional.

Saya juga yakin dengan strategi dan taktik pemenangan pemilu yang telah dibekalkan para caleg sukses akan dapat diraih. Di samping itu 14 prioritas sebagai program unggulan yang ditawarkan kepada rakyat akan diperjuangkan Partai Demokrat beserta pemerintah yang dipilihnya adalah jawaban yang diinginkan rakyat.

Saudara Hinca karenanya saya yakin Partai Demokrat bukan hanya siap memenangkan pemilu tapi atas izin Allah yang maha kuasa, Partai Demokrat akan sukses dengan gemilang, Demokrat tidak hanya pandai berjanji tapi pernah memberi bukti pada pemerintahan. Ke depan jajaran Partai Demokrat akan sukses karena semua kebijakan dan program merupakan aspirasi dari rakyat kita juga jawaban dan solusi dari permasalahan.

Ketiga atau terakhir, saya mengamati kontestasi pemilih 2019 ini utamanya pilpres lebih keras dibandingkan dengan pilpres era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas semakin berjarak. Jika situasi ini berkembang lebih jauh dan melewati batasannya, saya kuatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Ini yang harus kita cegah untuk tidak terjadi pada negeri ini. Untuk itu saya berpesan pada Partai Demokrat untuk turun agar pemilu berjalan damai, demokratis, jujur, dan adil.

Pemilu memang keras tapi tidak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa kita semua, utamanya elit dan pemimpin bangsa. Semoga praktik berdemokrasi dengan baik dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam Pemilu 2019 ini. Demikian.

Sampaikan salam hangat saya dan Ibu Ani kepada seluruh kader dan caleg Demokrat. Sampaikan pula salam sayang saya kepada saudara saya rakyat Indonesia Tercinta.

Singapura, 27 Februari 2019
SBY


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.

(elz/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Didukung Ribuan Purnawirawan TNI/Polri DIY, Prabowo: Saya Semakin Dapat Kekuatan

Liputan6.com, Yogyakarta – Calon presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi ribuan purnawirawan TNI-Polri di Grand Pasific Hall Yogyakarta, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, dukungan purnawirawan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu semakin menambah semangat untuk berjuang memenangkan Pillpres 2019.

“Saya semakin dapat kekuatan. Kami ini dan para purnawirawan ini seharusnya sudah istirahat untuk jenderal-jenderal semacam ini, apalagi yang mau dicari, bintang empat dan bintang tiga juga tanda kehormatan sudah didapat. Tapi mereka dan kita tidak rela melihat negara ini dalam keadaan tidak benar, maka mereka ini ikut berjuang,” kata Prabowo.

Prabowo menceritakan, para purnawirawan yang mendukungnya adalah militer yang bersikap tegas terhadapnya saat masih bertugas dulu. Bahkan ketegasan yang ia dapat dari para purnawirawan tersebut membentuk karakter positif dalam jiwa mantan Pangkostrad itu.

“Merekalah yang dulu menggembleng saya, mereka yang pernah mendidik saya yang memarahi saya sehingga saya dapat berdiri di sini. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka,” tegas Prabowo.

2 dari 3 halaman

Dukungan Alumni Universitas

Selain ribuan purnawirawan TNI-Polri, hadir juga alumni Universitas se-DIY dan relawan emak-emak se-DIY. Melihat dukungan yang diberikan, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan jika dukungan yang ia terima sungguh lahir dari berbagai kalangan.

“Saya didukung oleh teknokrat, sarjana, para ahli dan pakar, dokter, guru dan tak luput para emak-emak. Sungguh luar biasa dukungan rakyat Yogyakarta terhadap saya, saya tanpa kalian tidak mungkin bisa berdiri di sini sampai saat ini,” tandas Mantan Danjen Kopassus itu.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ngaku Hidupkan Orang Mati, Pendeta Afrika Akan Dipaksa Bersumpah

Johannesburg – Otoritas Afrika Selatan (Afsel) akan memanggil pendeta Alph Lukau setelah video aksinya ‘menghidupkan’ orang mati menjadi viral dan menuai kecaman publik. Nantinya, pendeta Lukau akan dipaksa memberikan keterangan di bawah sumpah.

Komisi CRL atau Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Komunitas Budaya, Agama dan Linguistik, sebelumnya menyebut ‘aksi itu direkayasa untuk berusaha mendapatkan uang dari orang-orang tak berdaya’. Komisi CRL yang mendapat mandat langsung dari Konstitusi Afsel ini bertugas melindungi dan mempromosikan hak-hak budaya, keagamaan dan linguistik dari masyarakat yang beragam.

Seperti dilansir media lokal Afsel, Mail & Guardian, Rabu (27/2/2019), Ketua Komisi CRL, Thoko Mkhwanazi-Xaluva, menyatakan organisasinya akan memanggil pendeta Lukau yang memimpin gereja bernama Alleluia Ministries International dan memaksanya menyampaikan pernyataan di bawah sumpah.
“Kami pikir ini problematik bahwa orang-orang disebut mati atau setengah mati dan kemudian dihidupkan kembali,” sebut Mkhwanazi-Xaluva dalam press briefing kepada media setempat.

“Di bawah situasi normal, dengan seluruh tuduhan terhadapnya, untuk saat ini, bagi profesi apapun, dia akan dinonaktifkan,” imbuhnya.

Dalam video yang viral di media sosial, pendeta Lukau tampak menyentuh perut seorang pria berpakaian serba putih yang terbaring di dalam peti mati. Beberapa saat kemudian, pria di dalam peti itu terbangun dan duduk. Para jemaat yang ada di sekeliling pendeta Lukau kagum dengan hal itu.

Namun publik mengecam dan olok-olokan terhadap aksi itu bermunculan di media sosial. Komisi CRL sebelumnya menyatakan akan menyelidiki insiden yang menuai kecaman publik itu.

“Sebagai komisi, kami perlu menyelidiki hingga ke akar masalah ini. Jika kami tidak melakukan itu, orang-orang Afrika Selatan akan teperdaya dan kecerdasan mereka dihina,” ujar Wakil Ketua Komisi CRL, David Mosoma.

Ditambahkan Mkhwanazi-Xaluva bahwa Komisi CRL telah mendorong parlemen Afsel untuk memulai proses perumusan legislasi yang akan membantu mengatur sektor tersebut agar ‘gereja-gereja problematik’ bisa ditangani.

“Selama lima tahun ke depan kami akan mendorong regulasi praktisi keagamaan… Parlemen harus melakukan hal yang perlu dilakukan. Harus ada semacam kontrol,” tegasnya.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rincian Sanksi Buat Pengemudi dan Aplikator Jika Langgar Aturan Taksi Online

Liputan6.com, Jakarta – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (taksi online) akan berlaku efektif Juni tahun ini. Lantas apa sanksi yang akan diterapkan jika tak patuhi aturan tersebut?

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani menjelaskan, sanksi pasti akan diberlakukan. Namun pemberlakuan sanksi tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Dia menjelaskan, ada tingkatan pemberian sanksi bagi yang melanggar, yaitu peringatan 1 hingga peringatan 3. Sanksi berlaku bagi pengemudi maupun aplikator yaitu Gojek dan Grab. Jika operator atau pengemudi mendapatkan peringatan 3 maka izinnya bakal dicabut.

“Sanksinya ada 3, sanksinya ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kalau peringatan 1, SP 1 lah. Kalau SP 3 dicabut izin penyelenggaraannya. Itu dari sisi operatornya atau pengusaha angkutannya,” kata dia dalam acara sosialisasi PM 118 di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Selain itu sanksi juga dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan jenis pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sedang dan berat. Namun dia tak mengingat secara rinci masing-masing jenis sanksi tersebut.

“Misalnya salah satunya kalau terkait perizinan, izin kartu pengawasannya atau kartu elektroniknya misalnya ganda, itu termasuk yang (sanksi) berat,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Tim Khusus

Dia mengatakan, akan ada tim khusus yang bertugas untuk mengawasi implementasi aturan tersebut. Sehingga jika ditemukan adanya pelanggaran bisa segera dilakukan penindakan.

Dia menegaskan bahwa sanksi ini akan langsung berlaku pada Juni seiring diimplementasikannya PM 118. Artinya tidak ada masa percobaan atau sejenisnya.

“Iya kita punya nanti kita tim pengawasan termasuk kita juga pertama yang terkait dengan tarif ya kita sangat concern karena ini menjadi penting. Kita juga bisa dibantu oleh pihak ketiga,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jejak Kontroversial Wasit yang Pimpin El Clasico Akhir Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta Hernandez Hernandez bakal memimpin pertandingan El Clasico yang mempertemukan Real Madrid vs Barcelona pada lanjutan La Liga, Minggu (3/3/2019). Wasit asal Kepulauan Canary tersebut bakal dibantu oleh Antonio Mateu Lahoz yang berada di ruang kontrol VAR. 

Bukan kali ini saja Hernandez memimpin El Clasico Real Madrid vs Barcelona. Seperti dilansir AS, sebelumnya Hernandez sudah 3 kali jadi pengadil lapangan bagi dua seteru abadi itu.

Pengalaman memimpin El Clasico dimulai Hernandez pada 2 April 2016 lalu. Saat itu, Real Madrid berhasil menang 2-1 atas Barcelona di Camp Nou. Selanjutnya Hernandez kembali ke tengah lapangan saat Barca menang 3-2 di Santiago Bernabeu, 23 April 2017.

Selanjutnya, Hernandez juga memimpin El Clasico di Camp Nou, musim lalu. Pada pertandingan ini Real Madrid dan Barcelona bermain imbang dengan skor 2-2. 

Namun sebelum bertemu di La Liga, Real Madrid dan Barcelona bakal bersua lebih dulu di leg kedua babak semifinal Copa del Rey, Rabu (28/2/2019). Duel ini akan dipimpin oleh Jose Sanchez.  Sebelumnya, kedua tim bermain 1-1 pada leg 1 di Camp Nou, 7 Februari lalu. 


2 dari 2 halaman

Jejak Kontroversi Hernandez

Layaknya wasit-wasit yang pernah memimpin El Clasico, jejak Hernandez juga diwarnai kontroversi. Keputusan Hernandez terkesan cenderung menguntungkan Barcelona. 

Saat Real Madrid menang 2-1 pada 2016 lalu, dia menganulir gol Gareth Bale. Dia menganggap pemain asal Wales itu telah melakukan pelanggaran terhadap Jordi Alba. 

Pada musim berikutnya, saat Real Madrid mengunci gelar La Liga lewat kemenangan atas Malaga di La Rosaleda, Hernandez yang bertugas memimpin duel Barcelona-Eibar di Camp Nou justru memberi dua gol kontroversial lewat titik putih penalti kepada tuan rumah. 

Masing-masing atas pelanggaran terhadap Jordi Alba dan diving yang dilakukan Neymar. 

Awal musim ini, ketika Barcelona mengalahkan Real Madrid 5-1 di Camp Nou, Hernandez Hernandez bertugas di ruang kontrol VAR ketika dia memberi penalti kepada Luis Suarez usai dijatuhkan Raphael Varane di kotak terlarang. Padahal insiden ini sebelumnya tidak terdeketksi oleh José María Sánchez Martínez yang memimpin pertandingan di lapangan. 

Saksikan juga video menarik di bawah ini:



Jalan Terjal Layanan Kesehatan di Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta – Berbeda dengan kebanyakan daerah di Jawa, kondisi prasarana perhubungan di wilayah terluar Indonesia menjadi penentu mustahil atau tidaknya masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan. Tengoklah sebuah dusun di Desa Gunung Bulat, misalnya. Jalan akses satu-satunya menuju puskesmas terdekat belum beraspal. Bila hujan, jalan ini tak dapat dilalui.

Nita, Kepala Puskesmas Kecamatan Paloh, sudah “menjeritkan” rintangan ini. Nita, yang sudah bertugas enam tahun, menjelaskan parahnya jalan itu sangat dipengaruhi oleh lalu lalangnya kegiatan pengangkutan sawit.

Beban penggunaan yang tinggi tak dibarengi upaya pemeliharaan, baik pemerintah maupun perusahaan sawit mengabaikannya. Tiada pilihan lain, warga setempat terpaksa tidak bisa berobat ke puskesmas di musim penghujan.

Gunung Bulat adalah salah satu desa di Kecamatan Paloh, wilayah di ujung perbatasan darat Kabupaten Sambas dengan Malaysia. Di pucuk wilayah lain, Desa Temajuk, desa terluar di Kecamatan Paloh, situasinya jauh lebih rumit.

Kepala Puskesmas Temajuk Jumaini menceritakan kondisi puskesmas di desa itu tidak cukup memadai untuk melayani pasien dengan penyakit dan kondisi tertentu. Padahal bila warga hendak mengakses Puskesmas Kecamatan atau rumah sakit umum daerah, mereka harus berhadapan dengan Sungai Sumpit. Ketika surut, sungai ini tidak dapat diseberangi, orang harus menunggu air pasang.

Ada cara lain, sebetulnya, yaitu menggunakan kapal. Sayangnya jaringan sinyal di wilayah itu tak selalu bagus sehingga menghambat komunikasi warga dengan pihak dermaga di Pelabuhan Prigi Pigai–salah satu dermaga yang harus dilintasi untuk menuju ke kota–ketika membutuhkan feri untuk mengangkut pasien.

Dalam keadaan normal pun feri tak beroperasi 24 jam. Faktor lain yang memberatkan warga ialah pungutan Rp 300-400 ribu untuk setiap ambulans yang akan menyeberang menggunakan feri.

Yang paling terancam menghadapi kondisi serupa itu adalah pasien kritis atau pasien yang membutuhkan penanganan segera. Seorang aktivis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Sambas menginformasikan bahwa angka kelahiran di Desa Temajuk sangat tinggi.

Setiap bulan pasti ada yang melahirkan. Akibat kondisi jalan dan transportasi secara umum, sepanjang 2017 di desa itu tercatat tiga kasus ibu melahirkan di tengah jalan.

Tak mengherankan bila, misalnya, warga Kecamatan Paloh, khususnya di Desa Temajuk, juga kecamatan lain seperti Sajingan Besar, harus dilarikan ke Rumah Sakit di Kuching, Malaysia. Mahal biayanya, tentu saja. Tapi hal ini tetap terpaksa dilakukan karena waktu tempuhnya yang lebih pendek, sekitar setengah jam dari Sajingan dan tiga jam dari Paloh, ketimbang ke rumah sakit milik pemerintah daerah di pusat Kota Sambas.

Untuk menuju Rumah Sakit Sambas, warga harus menyeberangi dua sungai dengan feri dan menempuh jalur darat berlumpur hingga ke kota, memakan waktu normal sekitar enam jam dari Sajingan. Itu pun jika cuaca sedang tidak hujan. Sering warga tak bisa dirujukkan ke rumah sakit jika kondisinya hujan, karena ambulans tidak dapat melewati jalur berlumpur yang berat.

Pengaruh kondisi jalan itu sangat besar, khususnya untuk wilayah terdepan di Kabupaten Sambas, itu tadi, Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh.

Dewi Anggraeni, seorang bidan desa, menuturkan betapa sulitnya penduduk desa-desa terjauh di Sajingan mengakses puskesmas kecamatan. Dari dua desa terjauh, Desa Sebunga dan Desa SeiBening, perjalanan menuju puskesmas memerlukan waktu antara 3-4 jam dalam cuaca normal. Kondisi jalan serta jarak kedua desa dengan puskesmas kecamatan menjadi sebab lamanya waktu tempuh itu.

Sebagai wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, baik di darat maupun laut, Sambas berpenduduk sekitar setengah juta orang yang masalah kesehatannya kompleks. Rasio kemiskinan, 8,545 persen dari total populasi, ikut berkontribusi terhadap kondisi kesehatan.

Angka Kematian Bayi (2016: 113 kasus) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (2016: 12 kasus) masih cukup tinggi, bahkan ada sekitar 20 persen atau 2.696 ibu hamil yang diperiksa tergolong dalam kasus risiko tinggi/komplikasi yang membutuhkan rujukan.

Faktor penyebab yang paling dominan adalah keterbatasan akses pelayanan kesehatan, juga tingkat pendidikan dan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi yang masih rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh minimnya sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk kesehatan.

Masalah lainnya berkaitan dengan ketersediaan akses layanan kesehatan, kurang cukupnya tenaga kesehatan, program-program sosial khususnya untuk kesehatan belum tepat sasaran, serta belum meratanya penunjang konektivitas bagi warga.

Alokasi anggaran kesehatan yang bersumber dari daerah juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar layanan kesehatan. Proporsinya memang sudah lebih dari 10 persen dari total anggaran daerah, sekitar Rp250 miliar.

Tapi, melihat kondisi yang ada, angka ini belum cukup. Dan angka ini pun sebetulnya bersumber dari kucuran dana pusat serta provinsi. Untuk program afirmasi dalam bidang kesehatan di wilayah perbatasan ini, pemerintah pusat maupun provinsi sudah memberikan anggaran khusus. Masalahnya, jangkauannya belum sampai di seluruh desa di wilayah perbatasan.

2 dari 2 halaman

Tantangan-Tantangan

Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar memang tergolong daerah di Sambas yang unit layanan kesehatannya masih jauh dari memadai. Kuantitas layanan kesehatan yang ada tak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang tersebar di wilayah yang sangat luas.

Keberadaan rumah sakit baru ada di ibu kota kabupaten tak sepenuhnya membantu, sebab penduduk di perbatasan harus menempuh waktu lebih dari 10 jam untuk bisa memanfaatkannya. Hal ini juga diperparah oleh pasokan aliran listrik yang tidak menyala 24 jam. Tenaga kesehatannya pun masih sangat jauh dari cukup.

Program-program sosial yang berkaitan dengan kesehatan pun, misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), banyak yang belum tepat sasaran. Tertibnya identitas warga menjadi salah satu persoalan dasar untuk mendapatkan KIS. Di daerah perbatasan masih banyak warga tak mampu yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan gratis, karena tidak memiliki KTP elektronik maupun kartu keluarga.

Tantangan lain yang sangat mempengaruhi layanan kesehatan di wilayah perbatasan ini adalah belum meratanya akses infrastruktur jalan, jembatan yang melewati sungai besar, dan jaringan sinyal.

Di Temajuk, desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia, untuk merujuk pasien, petugas puskesmas harus melakukan perjalanan lebih dari 10 jam, karena mesti melewati jalan ratusan kilometer yang masih berlumpur dan menyeberangi dua sungai dengan menggunakan feri. Mengakses informasi kesehatan juga sangat sulit karena jaringan telepon yang terbatas.


Simak video pilihan berikut ini:

Detik-Detik Preman Keroyok Polisi di Palembang

Liputan6.com, Palembang – Briptu Agus (26), anggota Subdit III Jatanras Polda Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami luka tusuk saat akan menangkap pelaku kasus penusukan bernama Agung di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumsel, pada hari Sabtu (23/2/2019). Briptu Agus dikeroyok preman.

Informasi dihimpun, sekitar pukul 17.00 WIB, Briptu Agus bersama anggota lainnya menyamar untuk menangkap Agung, pelaku penusukan korban RS yang meninggal dunia di tahun 2018.

Namun saat berpapasan, pelaku Agung langsung mengenali Briptu Agus sebagai polisi yang sedang menyamar. Pelaku langsung kabur dan masuk ke kawasan rekan-rekannya. Briptu Agus langsung mengejar pelaku sendirian.

“Anggota kita sedang melakukan penyelidikan pelaku penusukan korban RS yang meninggal dunia,” ujar Direktur Reskrimum Polda Sumsel Kombes Yustan Alpiani, Minggu (24/2/2019).

Pelaku langsung berteriak dan memancing para rekan pelaku untuk menghadang Briptu Agus. Ada sekitar 15 preman di kawasan Tangga Buntung Palembang mengeroyok Briptu Agus, hingga menusuk tubuh polisi ini dengan sajam.

Dalam kondisi tiga lubang luka tusuk di punggung, Briptu Agus berusaha menyelamatkan diri. Akhirnya sebagian petugas kepolisian lainnya langsung menyelamatkan Briptu Agus.

“Briptu Agus langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Palembang. Tapi sekarang kondisinya sudah membaik,” ucapnya.

Sebagian petugas kepolisian lainnya menangkap empat orang pelaku, salah satunya harus dilumpuhkan dengan timah panas, karena berusaha melarikan diri.

Pelaku pengeroyokan dan penganiayaan Briptu Agus lainnya masih dalam pengejaran. Keempat pelaku yang merupakan warga Palembang ini sudah diamankan, yaitu Heriyadi, Khoiri, Ajit dan Agung.

Kasus pengeroyokan juga pernah dialami Kopda JN, anggota TNI yang bertugas di Satuan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI-AD) Martapura Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumsel.

2 dari 2 halaman

Polisi Tewas

Pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa (29/1/2019) dini hari menyebabkan Kopda JN meregang nyawa.

Sebelum Kopda JN dikeroyok dan ditusuk hingga meninggal dunia, korban sempat ikut berpesta di acara pernikahan warga di di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKU Timur, Sumsel.

Setelah ditelusuri, ternyata SM (35) yang merupakan teman korban yang sengaja menghabisi nyawa Kopda ZN. Pelaku nekat membunuh korban karena sakit hati uangnya tak kunjung dikembalikan.

Menurut Kapolres OKU Timur AKBP Erlin Tangjaya, pembunuhan ini memang direncanakan tersangka karena ada permasalahan di antara keduanya.

“Motifnya yaitu masalah utang piutang. Korban punya utang sebesar Rp 150 Juta tapi saat tersangka menagih uangnya, korban tidak pernah membayar. Tapi motif ini masih akan kita dalami lagi,” katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Banyak Menteri Dukung Jokowi, Sandiaga: Lawan Petahana Nggak Boleh Cengeng

Bali – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno tak menampik banyak menteri yang diduga melakukan kampanye terselubung untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Sandiaga mengatakan dia pun sudah mengingatkan relawannya agar tidak baper maupun cengeng melawan petahana.

“Buat saya bahwa kita sepakat kan tugas menteri itu menjaga program pemerintah, tapi mereka juga punya pilihan politik, ini mesti dibedakan dia sebagai siapa mengungkapkan itu. Kalau dia sebagai pejabat negara kan harus ada unsur independen dan netralitas, itu yang menurut saya sudah sangat cerdas menilai, bahwa menteri punya tugas untuk negara dan kalau dia memiliki pilihan politiknya sendirian mestinya terlepas daripada dari jabatan beliau sebagai seorang menteri itu yang jadi harapan,” kata Sandiaga di Denpasar, Bali, Minggu (24/2/2019).

“Tapi gimana kita melawan petahana gitu, saya selalu bilang jangan cengeng lah kalau seluruh menteri berkampanye untuk presiden memang kelihatan tak adil tapi ada lagi yang bertanya apakah fasilitas negara apa saat lagi bertugas dan sebagainya. Tapi kita ini melawan petahana jadi jangan kita cengeng, ” sambungnya.

Sandiaga menyadari itu sejak awal ditunjuk Prabowo Subianto menjadi cawapres. Sandiaga sudah menduga instrumen pemerintahan akan digunakan capres petahana untuk kampanye.

“Waktu saya ditunjuk sama Pak Prabowo saya sudah bilang kita akan melawan petahana pasti petahana akan menggunakan seluruh instrumen yang dia miliki termasuk kebijakan, posisi, menteri dan lain sebagai apa. Janganlah kita terlalu protes biarkan lah masyarakat yang menilai apa itu fair, mereka itu kan dibayar uang rakyat mestinya mereka juga berjuang untuk rakyat, itu yang menurut saya. Masyarakat sekarang sudah cerdaslah menilai, kita nggak perlu menambah,” paparnya.

Sandiaga meminta para relawannya agar berbesar hati soal kampanye yang dilakukan tim lawan. Sandiaga lalu menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah dia pesan agar tidak mengkampanyekan Prabowo-Sandi agar warga DKI tidak terpecah belah.

“Sama juga dengan kepala daerah tapi saya nggak mau berkomentar kita lawan petana berhati besarlah. Mereka akan gunakan segala cara, tapi kalau kita ada beberapa gubernur seperti Pak Anies itu kan dari kami. Kami minta pertama jangan gunakan jabatan untuk pilpres karena di Jakarta itu ada yang memilih Prabowo ada yang memilih Jokowi, kalau gubernur ikut menyemarakkan pilpres masyarakat semakin terbelah. Kalau dari pihak koalisi Pak Presiden-Amin melakukan itu sudah menjadi risiko,” urai Sandiaga.
(ams/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>