Rizal Mallarangeng Kampanyekan Jokowi Lewat Buku

Liputan6.com, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng meluncurkan buku berjudul ‘Dari Jokowi ke Harari’. Buku itu ditulis Rizal sebagai bentuk kampanye secara halus untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019.

“Bahwa momennya kebetulan kampanye dan tentu saja bukan rahasia kalau saya adalah timses Pak Jokowi dan di sini ada beberapa tulisan tentang Pak Jokowi, maka saya kira okelah kita kampanye dengan cara yang soft campaign, halus, elegant. Jadi ini adalah variasi kampanye yang syukur-syukur lebih mendidik,” ujar Rizal di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Buku tersebut merupakan kumpulan esai yang ditulis Celi, sapaan akrab Rizal, di beberapa media terkait politik, ilmu pengetahuan, dan masa depan. Beberapa tokoh dan pemimpin dunia diulas di buku setebal 231 halaman itu.

“Intinya adalah ingin mengajak kita melihat ke depan dengan lebih optimistik tetapi dengan menggunakan nalar yang baik, dengan menggunakan pikiran yang jernih,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Bersikap Optimistis

Melalui buku tersebut, dia berharap dapat mengajak masyarakat, khususnya pembaca untuk selalu bersikap optimistis dalam menghadapi berbagai persoalan.

“Buku ini mengajak kita di manapun Anda berada, ada pasang, ada surut, tetapi move on, bergerak terus dan cari terus. Kalau Anda masih muda buka horizon selebar mungkin pasti kita bisa merealisasikan cita-cita yang tertinggi bagi semua orang, yaitu untuk terus bergerak maju menjadi bangsa yang lebih damai, beradab, sejahtera, terdidik dan toleran satu sama lain,” Celi memungkasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI Munarman (Foto: dok. detikcom)

Jakarta – Sebelas anggota Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kuasa hukum FPI, Munarman, mengatakan ada beberapa hal yang memicu kerusuhan tersebut.

“Berdasarkan informasi dari lapangan, peristiwa tersebut bermula dari, satu, ada kegiatan kampanye terselubung dengan pembagian sembako dan pesan mengajak memilih pasangan tertentu,” kata Munarman lewat keterangannya, Kamis (28/2/2019).

“Dua, isi ceramah dari salah satu penceramah yang mengkampanyekan paslon petahana memfitnah kelompok lain sebagai radikal intoleran dan berbahaya, meng-ghibah orang, mendukung pembakaran bendera tauhid, berselawat dengan nada dangdut, dan lain sebagainya,” sambungnya.


Munarman mengatakan hal itu membuat masyarakat gerah atas kegiatan kampanye terselubung yang disampaikan salah satu penceramah. Hingga akhirnya datang sejumlah orang ke acara NU tersebut.

Kerusuhan pun pecah dan polisi mengamankan beberapa orang dari lokasi. Munarman menganggap lucu saat orang yang ditangkap langsung dikaitkan dengan FPI.

“Kegerahan dan protes dari masyarakat justru direspons oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan penangkapan. Yang paling lucu, penangkapan tersebut langsung dikaitkan dengan FPI dan dipropagandakan serta di-labeling ke organisasi FPI. Padahal kehadiran mereka yang ditangkap tersebut adalah murni sebagai masyarakat dan umat Islam. Bukan kegiatan organisasi,” ujar dia.

Munarman mengatakan tim advokasi FPI Sumut sedang menginvestigasi lebih lengkap peristiwa tersebut. Munarman meminta FPI tak dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia berharap hukum dijalankan secara berkeadilan.

“Kami ingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan terus-terusan melakukan labeling dan framing terhadap FPI. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bersifat individual, bukan perbuatan organize crime. Dan kami serukan agar aparat hukum bersikap profesional dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Bukan sekadar law enforcement but without justice and without equity,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, tablig akbar, doa bersama, dan peringatan Harlah NU ke-93 digelar di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi, pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 11.44 WIB, sejumlah orang masuk ke dalam lokasi dan meminta acara dibubarkan karena dianggap sesat.

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan ‘2019 ganti presiden’. Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara itu merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta tidak membuat gaduh dan keributan.

Polisi awalnya menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam keributan. Kasus ini dikembangkan dan tiga orang lain ditangkap.

“Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2).
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Didukung Ribuan Purnawirawan TNI/Polri DIY, Prabowo: Saya Semakin Dapat Kekuatan

Liputan6.com, Yogyakarta – Calon presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi ribuan purnawirawan TNI-Polri di Grand Pasific Hall Yogyakarta, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, dukungan purnawirawan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu semakin menambah semangat untuk berjuang memenangkan Pillpres 2019.

“Saya semakin dapat kekuatan. Kami ini dan para purnawirawan ini seharusnya sudah istirahat untuk jenderal-jenderal semacam ini, apalagi yang mau dicari, bintang empat dan bintang tiga juga tanda kehormatan sudah didapat. Tapi mereka dan kita tidak rela melihat negara ini dalam keadaan tidak benar, maka mereka ini ikut berjuang,” kata Prabowo.

Prabowo menceritakan, para purnawirawan yang mendukungnya adalah militer yang bersikap tegas terhadapnya saat masih bertugas dulu. Bahkan ketegasan yang ia dapat dari para purnawirawan tersebut membentuk karakter positif dalam jiwa mantan Pangkostrad itu.

“Merekalah yang dulu menggembleng saya, mereka yang pernah mendidik saya yang memarahi saya sehingga saya dapat berdiri di sini. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka,” tegas Prabowo.

2 dari 3 halaman

Dukungan Alumni Universitas

Selain ribuan purnawirawan TNI-Polri, hadir juga alumni Universitas se-DIY dan relawan emak-emak se-DIY. Melihat dukungan yang diberikan, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan jika dukungan yang ia terima sungguh lahir dari berbagai kalangan.

“Saya didukung oleh teknokrat, sarjana, para ahli dan pakar, dokter, guru dan tak luput para emak-emak. Sungguh luar biasa dukungan rakyat Yogyakarta terhadap saya, saya tanpa kalian tidak mungkin bisa berdiri di sini sampai saat ini,” tandas Mantan Danjen Kopassus itu.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beredar Video Prabowo ‘Marah ke Ulama’ di Sumenep, Ini Penjelasan BPN

Jakarta – Video capres Prabowo Subianto diduga marah-marah di hadapan ulama dan tokoh masyarakat di Sumenep beredar di media sosial. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno memberi penjelasan.

Berdasarkan potongan video yang beredar, Prabowo yang tengah berbicara di mimbar bertanya kepada seseorang yang diduga tengah berbicara sendiri. Awalnya Prabowo bicara soal duit WNI di luar negeri yang mencapai Rp 11 ribu triliun lebih. Prabowo menghentikan pidatonya. Sembari menunjuk, Prabowo bertanya apakah pihak tersebut ingin menggantikannya bicara di atas mimbar.

“Diwawancara….,” ujar Prabowo yang kemudian menghentikan kalimatnya.

“Kenapa kok? Ada apa you bicara sendiri di situ? Apa you aja yang mau bicara di sini?” lanjut Prabowo.

“Kalau nggak kamu aja yang bicara di sini,” sambungnya lagi.

“Nggak, Pak, terus, Pak, lanjut, Pak. Lanjut,” timpal para hadirin.

Video tersebut juga disertai narasi yang menunjukkan seolah Prabowo tengah marah di depan ulama Madura.

“BREAKING NEWS: PRABOWO MARAH DI DPN ULAMA MADURA ———————– Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, ngambek dan marah di hadapan para kiai dan tokoh masyarakat di PP. Assadad, Ambunten, Sumenep, pada Selasa, 26 Februari 2019. Prabowo (ngambek): “Ada apa bicara sendiri di situ? Apa kamu aja yang mau bicara di sini?” begitu isi narasi yang beredar.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Viva Yoga, menegaskan sang capres tidak marah pada ulama maupun tokoh masyarakat yang ada. Viva mengatakan Prabowo saat itu menegur warga yang ikut hadir di acara silaturahmi di Ponpes Assadad di Sumenep, Jawa Timur.

“Dalam video itu, sikap Prabowo menegur audiens, bukan ulama, hanya menegur sayang, tidak menegur dengan kemarahan,” ujar Viva.

Viva mengatakan, tidak mungkin Prabowo marah kepada ulama. Sebab, capres nomor urut 02 itu sangat menghormati dan menyintai ulama.

“Pak Prabowo sangat menghormati dan mencintai ulama, kiai, habaib, habib, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat. Sikap Prabowo seperti itulah yang menyebabkan dirinya dekat dengan ulama dan juga dicintai ulama,” katanya.

“Jadi, tidak mungkin jika Pak Prabowo memarahi ulama. Justru yang terjadi Prabowo sering dimarahi, dinasihati, dan dibimbing para ulama. Hal itulah yang menyebabkan dukungan sebagian besar ulama Indonesia ke Prabowo. Gerakan populisme Islam yang dimotori ulama itu adalah menjadi gerakan mendukung Prabowo di pilpres 2019,” imbuh Viva.

Politikus PAN itu juga menegaskan, ‘the new Prabowo’ adalah sosok yang matang, tegas tapi santun, bijak dan ikhlas. Adegan Prabowo meminta audiens untuk tidak berbicara sendiri hanyalah teguran semata, tanpa emosi.

“Jiwa militer Prabowo belum pudar. Prabowo ingin menegaskan bahwa dalam setiap forum dan acara apapun harus menjaga budaya bangsa Indonesia, yakni berdisiplin dan saling menghormati jika ada yang bicara sebaiknya didengar dan disimak. Prabowo hanya ingin agar budaya bangsa dijunjung tinggi,” tuturnya.

“(Jadi) Tidak benar jika Pak Prabowo memarahi ulama. Karena itu bukan sikap dan tingkah pola Pak Prabowo,” imbuh Viva.

Viva kembali menegaskan bahwa Prabowo tak akan berani marah kepada para ulama di Sumenep. Mengingat, saat debat capres pun Prabowo bersikap bijak meski ‘diserang’ oleh capres petahana Joko Widodo.

“New Prabowo adalah pribadi yang matang, tegas tapi santun, bijak, dan ikhlas. Buktinya, sewaktu mendapat ‘serangan’ di debat capres, Prabowo tetap cool dan bijak. Tidak membalas serangan. Bahkan memuji lawan debatnya. Hal ini adalah pribadi yang baik dari Pak Prabowo,” katanya.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN: Program PKH Sudah Dicanangkan Sejak Era SBY

Liputan6.com, Jakarta Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bidang Pemberdayaan Perempuan, Desy Ratnasari menyesalkan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diklaim sebagai prestasi presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak jujur lantaran mengklaim prestasi tersebut.

Desy pun bercerita tentang pengalaman kunjungan kerjanya di salah satu daerah. Dalam kunjungannya, warga diminta mengucapkan testimoni terima kasih kepada Jokowi dalam bentuk video atas progam PKH. Padahal program itu sudah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Program PKH adalah program yang sudah dicanangkan di tahun 2007, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi claiming itu, menurut saya adalah ketidakjujuran,” kata Desy dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).

Politikus PAN itu tidak mempermasalahkan bila video tersebut guna mempromosikan Jokowi untuk kepentingan Pilpres. Tetapi, Desy menyesalkan bahwa mestinya poin testimoni warga juga menyebutkan prestasi Komisi VIII DPR yang menyetujui program PKH.

“Karena 10 fraksi, termasuk kami, PKS, PAN, Gerindra, menyetujui di dalamnya walaupun kami nggak mendukung Joko Widodo saat ini, itu baru jujur,” ucap Desy.

“Jadi kalau nggak ada kami yang menyetujui anggaran dinaikkan 10 juta tambahan program PKH, itu nggak akan berjalan, nah itu kejujuran melalui kampanye claiming program ini, program Pak Jokowi dan harus buat testimoni,” sambungnya.

Atas dasar tersebut, Desy menilai Jokowi bersikap tidak jujur. Aktris senior meminta kampanye dilakukan dengan cara sehat dan mencerdaskan masyarakat.

“Dan menurut saya selain memunculkan ketidakjujuran, juga munculkan pemikiran pendapat saya bahwa kenapa kita harus berikan sebuah pernyataan yang menghina nalar cerdas dari masyarakat Indonesia, kan tujuan Indonesia dibentuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau gitu kita ajak masyarakat kita pintar, bukan hanya bagi-bagi saja,” imbuh Desy.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Takut Salahgunakan Kekuasaan, Kubu Prabowo Minta Jokowi Cuti Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Tim Advokasi Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Indra meminta calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi cuti kampanye di Pemilihan Presiden 2019. Indra mencontohkan cawapres Sandiaga Uno yang lebih bersikap jantan karena mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI demi mengikuti Pilpres 2019.

“Ayo gentle dong. Bang Sandi saja mundur, gentle juga dong Pak Jokowi, minimal cuti,” kata Indra di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, desakan cuti dilakukan supaya tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, serta tak terjadi penggunaan fasilitas negara selama Jokowi kampanye Pilpres.

“Itu Pak (Wapres Jusuf Kalla) JK sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana,” imbuh Indra.

Di kesempatan sama, Jubir BPN, Ferry Juliantono melihat bahwa saat ini sangat sulit membedakan kegiatan Jokowi sebagai presiden atau capres.

“Sudah terlalu permisif, seorang capres menggunakan fasilitas negara dan lakukan kampanye untuk pengaruhi pilihan masyarakat. Kegiatan Pak Jokowi belakangan sulit dipisahkan antara capres atau presiden,” katanya.

2 dari 3 halaman

Bersikap Tegas

Politikus Partai Gerindra itu meminta Jokowi bersikap tegas mengambil jatah cutinya sebagai kepala negara untuk kampanye Pilpres 2019.

“Kami dari BPN ingin sampaikan ke Jokowi supaya tegas aja sebenarnya untuk menggunakan hak cuti dalam melakukan kegiatan itu,” imbuh Ferry Juliantono.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PNM: Merek Lokal Masih Sulit Dikenal Secara Luas

Liputan6.com, Jakarta – Guna memperkenalkan potensi merek lokal, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM gelar acara sharing bersama media bertajuk “Strategi UMKM Membangun Brand”. Acara diskusi santai yang diadakan di ST ALi, Jakarta ini mengundang beberapa tokoh penting seperti Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi dan Brand Activist Arto Soebiantoro.

Produk dengan merek lokal memiliki banyak kelebihan daripada produk merek luar, mulai dari harga yang lebih murah hingga produk yang lebih ‘Indonesia’. Meski begitu, merek lokal masih menemukan kesulitan dalam memperkenalkan dirinya ke publik.

Arief berkata, merek lokal harus dikenalkan secara efektif agar keinginan dan minat masyarakat Indonesia untuk berwirausaha semakin meningkat.

“Yang kita hendak dorong adalah optimisme masyarakat Indonesia dalam berwirausaha. Sudah banyak nasabah kami, dengan brandnya sendiri, sukses dengan usahanya,” ujar Arief di Jakarta, (26/02/2019).

Arto pun menyebutkan hal yang serupa. Biasanya masyarakat Indonesia cenderung membandingkan merek lokal dengan merek luar untuk belajar. Padahal, dengan menelusuri perjalanan merek itu sendiri, kita sudah bisa belajar.

“Makanya fokus kita ini, bagaimana kita bisa mencintai Indonesia melalui brand? Ya itu, brand lokal itu lah yang jadi wadah kita buat belajar. Gak perlu membandingkan diri dengan brand asing, kita juga bisa menjelajahi brand lokal dan belajar darinya,” ungkap Arto.

PNM berharap acara sharing bersama media ini dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan brand lokal agar masyarakat Indonesia dapat mencintai produk asli Indonesia dan berkeinginan kuat untuk berwirausaha.

2 dari 3 halaman

Pengusaha Minta Pemerintah Lindungi Merek Lokal

Sebelumnya, Ketua Kompartemen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Soerjadi mengatakan, perlindungan dan dukung pemerintah terhadap para pengusaha lokal pemilik merek di Indonesia masih sangat rendah.

Menurutnya, pemerintah masih belum memiliki perhatian khusus untuk melindungi para pengusaha pemilik merek di Indonesia.

“Pemerintah harus hadir untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para pemilik merek lokal di Indonesia agar mereka bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” ujar Erwin seperti ditulis pada Sabtu 19 Januari 2019.


Lebih lanjut, Erwin menyampaikan bahwa perlindungan pemerintah semakin dibutuhkan mengingat banyaknya ekspansi merek asing ke Indonesia dan berpotensi merugikan merek lokal.

“Dengan kekuatan modalnya, seringkali merek asing menggerus merek lokal. di Negara lain, merek lokal memiliki privilege dibandingkan merek asing. Seharusnya pemerintah RI bisa bersikap seperti itu,” tambah dia.

Terakhir, Erwin mengomentari banyaknya perselisihan hukum atas hak penggunaan merek di Indonesia. Dalam beberapa kasus, Erwin melihat sulitnya para pemilik merk lokal untuk menghadapi perselisihan dan sengketa dengan merek asing.

“Kasus-kasus sengketa merk beberapa waktu ke belakang menunjukkan masih belum terlindunginya pemilik merek lokal di Indonesia. Ini harus dijadikan evaluasi bersama oleh para stakeholders,” tutupnya

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sahroni DPR: Hormati Proses Hukum Pelanggaran Pemilu

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat perlu diedukasi agar mengedepan asas presumption of innocence dalam setiap persoalan hukum yang terjadi di Tanah Air, terlebih yang bersinggungan dengan isu-isu politik menjelang Pemilu 2019 mendatang. Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dan menghormati prosesnya.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya tersebut usai menjadi pembicara di sebuah stasiun televisi swasta terkait netralitas aparatur sipul negara (ASN), khususnya menjelang pemilu, Senin 25 Februari 2019.

Belakangan media marak memberitakan dukungan ASN di sejumlah daerah yang dianggap tidak netral, mendukung salah satu calon presiden seperti yang terjadi di Jawa Tengah, Lampung, maupun Sulawesi Selatan. Kondisi ini kemudian diperparah oleh berbagai spekulasi, khususnya di kalangan politisi yang justru memanaskan suasana.

Mengacu pada regulasi yakni UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,  pasal 2 huruf f  memang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netratlitas. Bagi pelanggar, Pasal 280 Ayat (3) UU Pemilu juga mengikatnya dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

“Dalam konteks ini alangkah baiknya kita menahan diri untuk tidak mendahului Bawaslu maupun kepolisian sebelum hasil penyelidikan atau penyidikan diumumkan,” ucapnya.

Politukus NasDem yang kembali maju sebagai calon legiator dari Dapil Jakarta III ini meyakini Bawaslu maupun Polri bekerja secara proporsional dan profesional. Untuk itu ia berharap agar para politisi tidak membuat situasi semakin panas, berspekulasi dengan asumsi, sebaliknya bijak menunggu proses di bawaslu maupun polri.

“UU memperbolehkan ASN menggunakan hak pilihnya, termasuk Pak Gandjar Pranowo (Gubernur Jateng), atau Pak Loekman Djoyosoemarto (Bupati Lampung Tengah). Demikian pula Pak Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta). Apakah benar mereka tidak netral? Seberapa berat derajat pelanggarannya? Kita tunggu Bawaslu,” jelas Sahroni.

Sahroni juga menanggapi rumor terkait ketimpangan bawaslu maupun polri dalam penanganan pelanggaran pemilu, terlebih yang melibatkan pendukung Prabowo-Sandi. Ia meyakinkan bahwa asas equality before the law menjadi pegangan bawaslu maupun polri dalam bersikap dan bertindak.

“Cepat lambatnya penanganan suatu perkara bergantung pada karakter perkara itu sendiri. Ada yang cepat dan ada yang membutuhkan proses panjang. Proses itu yang wajib kita hormati,” tandas Sahroni.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Kasus Pemilu Dihentikan, Status Tersangka Slamet Ma’arif Gugur

Jakarta – Kasus dugaan pidana pemilu Slamet Ma’arif ditutup alias dihentikan Polres Surakarta. Status tersangka Slamet Ma’arif dinyatakan Polri gugur.

“Sudah habis masa penyidikan. Tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja saat dihubungi detikcom, Senin (25/2/2019).

Kombes Agus membenarkan Slamet Ma’arif kini tidak lagi berstatus tersangka sejak penyidikan dinyatakan ditutup. “Iya,” jawabnya.

Penghentian kasus Slamet Ma’arif, dijelaskan Agus, diputuskan berdasarkan rapat Sentra Gakkumdu yang melibatkan para ahli.

“Diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu,” sebut Agus.

Alasan pertama, penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Kedua, unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan

“Karena sampai sekarang tersangka dipanggil belum bisa hadir, sedangkan kami punya waktu 14 hari,” katanya

Penghentian kasus Slamet Ma’arif ini disepakati dalam rapat Sentra Gakkumdu Surakarta.

Selain itu, Agus menekankan, Polri tetap bersikap netral, objektif, dan profesional dalam menangani kasus. Selain itu, Polri mempertimbangkan unsur Sentra Gakkumdu bila pidana yang ditangani terkait pelanggaran pemilu.

“Polri tidak mengkriminalisasi ulama, Polri tetap akan mengawal agar pemilu atau kampanye selalu dalam koridor hukum. Polri tetap menjaga pemilu tidak mengeksploitasi isu-isu SARA dan Polri akan tetap menjamin situasi kondusif keamanan dengan mengedepankan supremasi hukum,” tegas Kombes Agus.
(fdn/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Abaikan Perintah Pelatih Chelsea, Kepa Lolos dari Sanksi?

Liputan6.com, Jakarta Penjaga gawang, Kepa Arrizabalaga membangkang perintah pelatih Chelsea, Maurizio Sarri pada pertandingan melawan Manchester City di Stadion Wembley, Minggu (24/2/2019). Dia menolak digantikan Willy Caballero saat masa perpanjangan waktu segera berakhir.

Sikap Kepa seakan menampar wajah Sarri sebagai pelatih. Reputasinya dan nama baiknya sebagai pelatih tercoreng sikap mbalelo penjaga gawang berusia 24 tahun tersebut. Apalagi dalam duel ini, Chelsea akhirnya kalah 3-4 lewat drama adu penalti melawan ManCity. 

Meski akhirnya menganggap sikap Kepa sebagai kesalahpahaman, Maurizio Sarri tidak bisa menyembunyikan kemarahannya saat kejadian. Mantan pelatih Napoli tersbebut bahkan sempat membanting botol sebagai luapan emosinya atas pembangkangan Kepa.

“Kepa benar, tapi dia salah dalam caranya bersikap. Saya benar-benar marah dan akan berbicara padanya (Kepa) karena dia harus mengerti kalau kami bisa dapat masalah, terutama dengan Anda (para media),” beber Sarri seperti dilansir Metro.co.uk. 

Kepa sudah menyampaikan pembelaannya. Dia mengaku tidak bermaksud meremehkan Sarri. Hanya saja, keputusan itu terlihat salah karena tim dokter terlambat tiba di bench pemain. Dia mengaku masih bisa melanjutkan permainan meski sempat mendapat perawatan dari tim medis Chelsea. (Baca pembelaan Kepa selengkapnya di sini).



2 dari 2 halaman

Lolos Sanksi?

Tidak hanya Sarri yang berang melihat sikap Kepa. Fans Chelsea juga marah dan meminta pemain Spanyol itu dikeluarkan dari tim. Namun Kepa boleh bernapas lega. Sebab, manajamen The Blues kabarnya sama sekali tidak memberikan hukuman terhadap dirinya.

Salah seorang sumber seperti dilansir Metro.co.uk, menyebutkan bahwa baik Sarri maupun Kepa sama-sama ingin melupakan kejadian memalukan tersebut.

Saksikan juga video menarik di bawah ini: