Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tertekan Dipolisikan Istri Nana, Bella Luna Bantah Jadi Pelakor

JakartaBella Luna dipolisikan oleh istri sah Nana, Shirley ke Polda Metro Jaya. Yaitu dengan dugaan menghilangkan asal usul perkawinan.

Tak hanya itu, Bella Luna juga disebut sebagai pelakor karena telah merebut suami orang. Gara-gara hal tersebut, Bella pun merasa tertekan sampai akhirnya ia harus menggandeng pengacara, Henry Indraguna untuk mendampinginya.

“Jadi sesosok Bella Luna itu kan seorang wanita yang pasti kalau ditekan, dilaporkan ke polisi dia ada ketakutan yang luar biasa. Tekanan kan,” ujar Henry Indraguna, saat dihubungi detikHOT, Jumat (1/3/2019).

“Maka dari itu dia ngontak saya, menunjuk kami sebagai kuasa hukum. Untuk mengenai perkara laporannya Bella Luna sebagai terlapor di Polda metro jaya,” sambungnya.

Sebagai kuasa hukum, Henry Indraguna sangat menyayangkan sebutan pelakor yang dilontarkan masyarakat kepada kliennya. Sebab, Bella Luna hanyalah korban yang dibohongi oleh Nana.

“Marilah kita belajar untuk tidak mem-bully atau memvonis seseorang yang belum ada putusannya. Kita harus tetap menghargai asas praduga tak bersalah,” tutur Henry Indraguna.
(hnh/nu2)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

UEFA Jatuhi Skors 2 Laga pada Sergio Ramos

Madrid – Bek dan kapten Real Madrid Sergio Ramos diskors dua pertandingan oleh UEFA. Ramos dianggap sengaja mendapatkan kartu kuning dalam laga tandang melawan Ajax.

Kartu kuning diacungkan kepada pesepakbola Spanyol itu usai melanggar Kasper Dolberg saat Madrid mengalahkan Ajax 2-1 di leg I babak 16 besar Liga Champions. Dengan kartu kuning itu, Ramos akan absen di leg II karena akumulasi kartu.

Meski begitu, Ramos mengurangi risiko absen di laga-laga yang lebih penting di fase kompetisi berikutnya, mengingat seluruh akumulasi kartu dihapuskan di perempatfinal.


Seusai laga di Amsterdam Arena itu, Ramos mengakui bahwa dirinya sengaja agar dikartu kuning, tapi kemudian meralat komentarnya.

Meski demikian, UEFA akhirnya tetap mengadakan penyelidikan. Sampai pada prosesnya, Ramos diputus bersalah dan mendapatkan hukuman tambahan.

Dengan sanksi ini, pemain berusia 32 tahun itu juga akan absen di laga perempatfinal leg I seandainya Madrid lolos. Besar peluang El Real karena hanya akan butuh minimal hasil seri saat gantian menjamu Ajax di Santiago Bernabeu, Rabu (6/3) dinihari WIB. Demikian dilaporkan BBC.

Ramos bukan sekali ini saja melakukan aksi tersebut. Sky Sports menyebutkan sebelumnya Ramos melakukannya di 2010, juga ketika melawan Ajax, di mana dia sengaja mendapatkan dua kartu kuning (kartu merah) saat Madrid sudah dipastikan lolos ke fase knockout.

UEFA tidak memberi skorsing tambahan kepada Ramos sehingga dia hanya absen di laga grup terakhir melawan Auxerre. Selain itu, Ramos juga didenda sebesar 20 ribu euro.
(rin/raw)

Anak Buah Penyuap Hakim Merry Purba Dituntut 5,5 Tahun Bui

Jakarta

Pengusaha Hadi Setiawan dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider 4 bulan kurungan terkait kasus suap hakim adhoc PN Tipikor Medan Merry Purba. Jaksa meyakini Hadi membantu pengusaha Tamin Sukardi menyuap Merry untuk melancarkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Medan.

“Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Hadi Setiawan terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa KPK Haeruddin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) dini hari.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut pemblokiran bank. “Mencabut pemblokiran bank atas nama Hadi Setiawan,” imbuh Haeruddin.

Terkait hal yang memberatkan Hadi disebut tidak ikut serta mewujudkan program pemerintah bersih korupsi kolusi dan nepotisme, pelaku aktif dan cukup dominan dalam perkara ini. Sedangkan hal yang meringankan adalah Hadi menyesali perbuatannya.

Kasus ini bermula ketika Tamin sudah berstatus terdakwa terkait perkara pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi.

Kemudian Hadi membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan melalui panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry Purba dan hakim lainnya. Di mana Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin agar bebas.

“Dari fakta-fakta persidangan, maka kami dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa Hadi Setiawan telah bersalah dimana telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujarnya.

Atas dasar ini, Hadi diyakini jaksa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.


(zap/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eks Pengacara Akui Trump Beri Uang Tutup Mulut ke Bintang Porno

Washington – Mantan pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Michael Cohen, mengakui bahwa Trump memang telah memberikan uang tutup mulut kepada bintang porno, Stormy Daniels yang pernah menjadi selingkuhannya.

Hal tersebut disampaikan Cohen saat bersaksi di depan Komite Pengawas Dewan Perwakilan Amerika Serikat pada Rabu (27/2) waktu setempat seperti dilansir AFP, Kamis (28/2/2019). Cohen memperlihatkan apa yang dia sebut sebagai bukti dana talangan yang dia terima dari Trump untuk uang tutup mulut. Menurut Cohen, pembayaran uang sebesar US$ 35.000 tersebut ditandatangani oleh Trump setelah menjadi presiden.

Sebelumnya, Cohen telah mengungkapkan bahwa dirinya telah membayar sejumlah uang kepada seorang bintang porno yang mengaku berhubungan seks dengan Trump. Di gedung Kongres AS pada Rabu (27/2) waktu setempat, Cohen menunjukkan salinan bukti transfer sebesar US$130.000 (Rp 1,8 miliar) kepada Stormy Daniels supaya bintang porno itu tidak bersuara mengenai perselingkuhan mereka. Pembayaran itulah yang membuat Cohen divonis bersalah atas pelanggaran aturan soal pendanaan kampanye.
Di Kongres AS, Cohen juga memperlihatkan salinan cek sebesar US$35.000 (Rp 490 juta) tertanggal Agustus 2017, yang merupakan salah satu dari rangkaian cek yang menurutnya berasal dari Trump untuk mengganti uang tutup mulut yang telah dibayarkan Cohen atas nama Trump.

“Cek-cek lainnya untuk menalangi saya atas pembayaran uang tutup mulut, diteken oleh Don Jr. (putra Trump) dan Allen Weisselberg (kepala keuangan Organisasi Trump),” ujar Cohen.

Sebelumnya, Stormy Daniels mengklaim bahwa dirinya dan Trump bertemu pada Juli 2006 di sebuah turnamen golf selebritis dan kemudian berhubungan intim. Itu adalah awal mula hubungan terlarang keduanya. Saat itu, Trump baru menikahi Melania selama setahun dan putra mereka, Barron masih berumur 3 bulan.

Trump telah membantah berhubungan seks dengan Daniels.
(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bersama China, Kepolisian Australia Sita Satu Ton Lebih Narkotika

Liputan6.com, Canberra – Kepolisian Federal Australia menerangkan bahwa pihaknya telah menyita bahan kimia yang dapat dijadikan satu ton methamphetamine dan menangkap empat dalam operasi bersama dengan China.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (28/2/2019), mereka menyita lebih dari 1,4 ton ephedrine yang digunakan sebagai bahan pemula untuk membuat methamphetamine dengan harga pasar hampir 500 juta dolar Amerika.

Penyelidik mengatakan, mereka diberi petunjuk oleh pihak China tentang sindikat yang dicurigai memasukkan jumlah besar narkoba ke Melbourne, Australia.

Petugas perbatasan mencegat satu kontainer yang tiba dari China dan berlabel keramik ubin dan perekat yang oleh polisi dikatakan berisi 260 kantong ephedrine. Polisi mengatakan, mereka tukar ephedrine itu dengan bahan tidak berguna dan meneruskan pengiriman tersebut.

Dua di antara yang ditangkap berasal dari Melbourne, Australia dan dua lagi warga negara China.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Operasi Bersama Sejak 2015

Australian Federal Police Assistant Commissioner Bruce Hill mengatakan bahwa sejak 2015, otoritas Australia dan China bersama-sama menyita 24 ton obat-obatan dan bahan kimia prekursor.

“Kekuatan kemitraan ini dalam operasi seperti ini, yang tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama yang erat,” kata Hill dalam sebuah pernyataan.

Apabila resmi bersalah, pelaku akan diganjar dengan hukuman setimpal.

Dituntut 3 Tahun Bui, Hercules: Hadapi Peluru Saja Berani Masa Hadapi Hukum Takut

Liputan6.com, Jakarta РPengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus peryerobotan lahan tanpa izin dengan terdakwa Hercules Rosario Marshal  Agenda sidang kali ini pembacaan tuntutan.

Dalam persidangan, Jaksa menuntut Hercules tiga tahun kurungan penjara. Terdakwa langsung bereaksi usai mendengar tuntutan tersebut.

Hercules mengatakan, dirinya tidak pernah gentar atas kasus hukum yang sedang dijalaninya saat ini.

“Saya tetap Hercules. Saya mantan Seroja. Saya pemberani. Kalau saya tidak pemberani negara tidak kasih penghargaan kepada saya,” ucap dia sambil menepukkan dada.

“Ingat Seroja ya jadi bukan pengecut, pemberani lah. Negara kasih penghargaan. Hercules hadapi peluru saja tidak takut masa hadapi hukum takut,” imbuh dia

Menurut Hercules, Jaksa keliru dalam menyusun amar tuntutan. “NKRI harus diterangkan. Hukum diluruskan. Hukum orang yang bersalah jangan menghukum orang yang tidak bersalah,” terang dia.

Sebelumnya, Moh Fitra selaku JPU yang membacakan dakwaan menilai, Hercules melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan pertama.

“Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Hercules Rosario Marshal terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Dan menjatuhkan pidana 3 tahun dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa,” ucap Jaksa Penuntut Umum.

2 dari 2 halaman

Barang Bukti Dimusnahkan

Selain itu, Jaksa meminta sejumlah barang bukti diserahkan ke negara untuk dimusnahkan.

“Kami minta dua buah plang dan papan, satu buah engsel besi dan plang triplek diserahkan untuk dimusnakan,” ucap dia

Adapun, dalam menyusun tuntuan ini Jaksa mempertibangkan hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali, kemudian perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat. Selanjutnya, tidak mengaku di persidangan dan tidak menyesali perbuatan

Sementara hal yang meringankan yakni, terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tangguangan istri dan 4 orang anak.

Atas tuntannya itu, Pengacara berencana mengajukan pledoi. Sidang ditunda 6 Maret 2019.


Saksikan video pilihan berikut ini: