Caleg Viral Mirip Artis Korea, Ini Potret Davin Kirana Putra Bos Lion Air

Liputan6.com, Jakarta Saat ini, di sepanjang jalan banyak ditemukan spanduk dan baliho caleg (calon anggota legislatif) yang terpampang sebagai media kampanye. Namun, ada salah satu baliho caleg yang rupanya menarik perhatian netizen.

Di beberapa titik di Jakarta, terdapat baliho berukuran besar menampilkan seorang caleg dari Partai Nasdem bernama Davin Kirana. Yang menarik dari baliho ini, sosok caleg yang dikampanyekan memiliki wajah oriental bak artis Korea.

Hal ini mengundang banyak perhatian netizen khususnya para pecinta Korea. Sebenarnya siapa sosok caleg yang disebut mirip artis Korea ini?

2 dari 8 halaman

Sosok Davin Kirana Caleg Partai Nasdem

Dikutip dari laman KPU, Davin Kirana terdaftar sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Nasdem. Diketahui Davin Kirana saat ini masih berusia 22 tahun.

Davin Kirana juga merupakan anak dari Rusdi Kirana, pendiri maskapai penerbangan Lion Air. Rusdi Kirana sendiri juga sudah lama terjun ke dunia politik.

Pada 12 Januari 2014, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rusdi Kirana juga pernah dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Pencalonan David Kirana dinilai mengejutkan karena David Kirana memilih Partai Nasdem sebagai tunggangannya dalam berpolitik.

Davin Kirana sendiri terbilang aktif di media sosial Instagram dengan akun @davinkirana. Davin aktif mengunggah kegiatan dan konten-konten kampanye pencalonan dirinya.

Dalam kampanyenya, Davin Kirana menyatakan akan fokus pada kepedulian terhadap para TKI di luar negeri. Beberapa kali Davin Kirana terlihat mengunggah kebersamaanya bersama para WNI yang berada di Malaysia.

Berikut potret Davin Kirana yang dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Sabtu (16/2/2019).

3 dari 8 halaman

Davin Kirana Bersama Ketum Partai Nasdem Surya Paloh

4 dari 8 halaman

Davin Kirana Merupakan Putra Rusdi Kirana, Bos Lion Air

5 dari 8 halaman

Davin Kirana Bertemu dengan TKI di Malaysia

6 dari 8 halaman

Davin Kirana Disebut Mirip dengan Artis Korea

7 dari 8 halaman

Gaya Santai Davin Kirana, Mirip Artis Korea kan?

8 dari 8 halaman

Davin Kirana Hadir di Acara Komunitas Guru

Minta Kader Sambut Prabowo di Masjid, Gerindra Larang Pakai Atribut

Jakarta – DPC Partai Gerindra Semarang menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, Prabowo Subianto, di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Namun, Gerindra melarang para kader menggunakan atribut partai.

Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjamaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa, karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi oleh detikcom, Kamis (14/2/2019).


Joko menjelaskan alasan melarang kadernya menggunakan atribut partai. Dia tidak ingin menjadikan masjid tempat untuk berkampanye atau berpolitik.

“Kita nggak mungkin menggunakan masjid untuk kampanye. Kalau Jumat kan memang kewajiban seorang muslim untuk Jumatan to mbak,” katanya.

Surat instruksi bertanggal 12 Februari itu dikeluarkan dalam rangka menyambut kedatangan sang ketum yang akan menyampaikan pidato kebangsaan di Semarang. Rencananya, di sela kegiatannya itu, Prabowo akan menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Semarang.

Minta Kader Sambut Prabowo di Masjid, Gerindra Larang Pakai AtributFoto: Istimewa

Joko sebelumnya menjelaskan alasan surat tersebut dikeluarkan. Surat internal itu merupakan bagian dari kewajiban elemen partai untuk menyambut kedatangan sang ketum.

“Jadi begini dalam suatu organisasi ada kedatangan seorang ketum itu kan wajib mengerahkan semua elemen yang ada di dalam struktur partai. Kalau di kita, DPC itu ada PAC, ada ranting, dan ada simpatisan dan struktur partai,” katanya.

“Ketika ketua kita di manapun tetap kita ikuti wong kita menyambut kedatangan ketum. Ya di masjid, atau di manapun. Kebetulan kan pas beliau di masjid ya kita ikuti di masjid. Kalau beliau di restoran ya kita ikuti di restoran. Jadi menyambut ketum itu wajar dan wajib,” imbuh Joko.

(mae/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi Dukung Takmir yang Tolak Politisasi Salat Jumat Prabowo

TKN Jokowi Dukung Takmir yang Tolak Politisasi Salat Jumat Prabowo Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Rencana kedatangan Prabowo Subianto salat jumat di Masjid Semarang menjadi polemik karena ada isu politisasi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengingatkan tempat ibadah memang tidak boleh dijadikan tempat untuk berpolitik.

“Masjid itu memang bukan tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu sikap dan langkah takmir masjid itu sudah benar,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (14/2/2019).

Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail sebelumnya mengklarifikasi isu adanya larangan Prabowo datang ke Masjid dengan julukan Masjid Kauman itu. Ia menegaskan tak melarang Prabowo datang, hanya saja keberatan dengan adanya pamflet atau instruksi Salat Jumat yang akan dihadiri Prabowo.


Hanief juga sudah menegaskan tidak boleh ada kegiatan politik di Masjid Agung Semarang. Bila Prabowo esok hari, Jumat (15/2), jadi datang, ia melarang ada pembicaraan politik di dalam kompleks masjid.

“Seseorang calon boleh saja hadir atau mengikuti salat tetapi tidak boleh menyebar-nyebarkan brosur, pamflet dan lain sebagainya untuk mempengaruhi massa agar datang ke acara salat Jumat itu,” ujar Karding.

Menurut caleg petahana DPR RI Dapil Jateng VI itu, timses Jokowi-Ma’ruf juga sangat hati-hati soal hal ini. Karding menegaskan, Jokowi-Ma’ruf taat aturan kampanye.

“Kita sebagai tim sukses juga menahan diri untuk taat aturan, jadi kita jangan mengganggu ketenangan, kekhusyukan orang beribadah dengan kegiatan-kegiatan yang berbau politis atau dikelola secara politik,” tegas politikus PKB itu.

Seperti diketahui, sempat beredar informasi rencana Prabowo melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) ditolak oleh takmir. KH Hanief Ismail sebagai Ketua Takmir MAS menjelaskan, ia tak melarang Prabowo datang namun pihaknya hanya keberatan dengan penyebaran pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo karena terkesan menjadi kegiatan politis. Hanief pun melarang ada kegiatan politik berlangsung saat Prabowo salat Jumat di MAS.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ungkap Hanief.

Sementara itu menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, pihaknya tak pernah membuat pamflet ajakan tersebut. Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan idak ada niat dari sang capres untuk mempolitisasi ibadah maupun masjid.

“Tidak ada pihak kami yang membuat pamflet. Kami nggak pernah membuat pamflet. Kan kebetulan pada tanggal 15 itu Pak Prabowo ada kegiatan di Semarang. Karena masjid Kauman itu masjid bersejarah dan masjid besar di Semarang. Jadi nggak ada niat untuk politisasi,” ucap Andre.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Surat Subkhan Sandiwara dengan Sandi, BPN Curigai Ada Propaganda

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah surat pernyataan petani bawang, Subkhan, yang dituding melakukan sandiwara dengan Sandiaga. BPN menegaskan surat yang viral tersebut hoax.

“Surat pernyataan itu hoax, surat pernyataan di atas materai yang ditanda tangani Pak Subkhan itu hoax, yang menyatakan beliau bersandiwara itu adalah hoax dan cara-cara fitnah keji terhadap pihak BPN Prabowo dan Sandi, khusunya ke Bang Sandiaga Uno,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade kepada wartawan, Rabu (13/2/2019).

Menurut Andre, cara berpolitik seperti itu tidak etis dan menduga ada pihak yang sengaja membuat propaganda karena khawatir dengan popularitas Sandi. Andre mengatakan cara propaganda tersebut terkonfirmasi dari unggahan Instagram salah satu pendukung Jokowi yang menyindir kubu Prabowo.
“Iya, ini memang sengaja. Jadi gini, ini sengaja propaganda ini, produksi hoax yang dilakukan, ini kan serangan ya ke pihak kami. Mulai serangan pertama soal ‘Sandiwara Uno’, ini strategi nih. Mereka kan khawatir dengan lonjakan elektabilitas Pak Prabowo dan Bang Sandi, mereka khawatir dengan popularitas Bang Sandi, begitu luar biasa daya tarik Bang Sandi dan respon masyarakat terhadap daya tarik Bang Sandi kan,” paparnya.

Andre lalu membandingkan popularitas Sandi dengan cawapres Ma’ruf Amin yang menurutnya tidak banyak disambut di setiap kunjungannya. Karena kekhawatiran kubu Jokowi-Ma’ruf itu, Andre menduga ada kesengajaan untuk menyerang Sandi secara personal.

“Ini strategi dalam rangka mencoba men-downgrade Pak Prabowo dan Bang Sandi, khususnya men-downgrade Bang Sandi, melakukan fitnah yang keji kepada Bang Sandi,” ucap Andre.

Meski demikian, Andre mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan untuk melaporkan pihak yang membuat dan menyebar surat palsu tersebut. Menurutnya, hal itu masih dikaji oleh tim Direktorat Advokasi dan Hukum BPN.

“Nanti itu lagi dikaji oleh tim Direktorat Hukum dan Advokasi kami, lagi mengkaji ya. Karena terus terang, agak melelahkan juga melapor terus. Kami terus terang agak lelah melapor. Lapor, lapor, lapor, tapi tanpa hasil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andre meminta kubu Jokowi-Ma’ruf untuk beradu gagasan dan menggunakan cara-cara kampanye yang mendidik.

“Sekali lagi tolong gunakan cara-cara yang mendidik lah dan beretika dalam berkampanye. Mari adu gagasan, adu program, jangan lagi adu hoax. Kami maklumi Anda panik, survei Anda sudah di bawah 50 persen, insyaallah sudah disalip oleh Pak Prabowo bulan Februari ini, tapi tolong jangan pakai cara-cara keji, cara-cara fitnah dalam berpolitik di Pilpres 2019 ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar surat permohonan maaf dari Moh Subkhan yang menyatakan bahwa dirinya mengaku bersandiwara saat menangis di depan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno di Brebes. Namun hal tersebut dibantah oleh Subkhan.

“Itu fitnah, demi Allah saya tidak pernah membuat surat itu. Fitnah keji itu. Sekali lagi saya bersumpah tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan itu,” tegas Subkhan saat ditemui wartawan di Brebes, Rabu (13/2).

(azr/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Calonkan Diri Jadi PM, Putri Thailand Meminta Maaf

Liputan6.com, Bangkok – Putri Ubolratana meminta maaf pada Selasa 12 Februari 2019, atas pencalonan dirinya sebagai perdana menteri. Pernyataan itu diberikan sehari setelah ia didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Thailand.

“Saya memohon maaf atas niatan tulus saya untuk bekerja demi negara dan masyarakat Thailand, yang telah menyebabkan masalah yang seharusnya tidak terjadi di era ini #howcomeitsthewayitis,” tulisnya dalam sebuah kiriman di Instagram pribadi, dikutip dari The Straits Times, Rabu (13/2/2019).

Pemilu 24 Maret mendatang sebetulnya akan menjadi pertarungan sengit antara Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, pemimpin junta militer, serta partai pendukung klan Thaksin yang sangat populis di kalangan masyarakat miskin pedesaan dan sering memenangkan pemilu.

Sayangnya akibat pencalonan Putri Ubolratana, kakak Raja Thailand sebagai calon perdana menteri, Raksa Chart Party terancam dibubarkan. Partai Thaksin Shinawatra itu dianggap menyalahi monarkhi konstitusional yang menempatkan kerajaan sebagai pihak netral dan berada di atas politik.

Simak pula video berikut:

2 dari 2 halaman

Rekomendasi Pembubaran Partai ‘Thaksin’

Komisi pemilihan umum Thailand telah merekomendasikan pembubaran Raksa Chart Party pada Selasa, 12 Februari 2019. Partai pendukung mantan Presiden Thaksin Shinawatra itu, dianggap menyalahi sistem monarkhi konstitusional.

Komisi pemilu berencana melaporkan kasus tersebut ke mahkamah konstitusi Senin mendatang, dengan mengklaim memiliki tiga bukti, dikutip dari Channel News Asia.

Ketiga barang pendukung adalah surat pengumuman kerajaan tertanggal 8 Februari, surat partai terkait pencalonan Putri Ubolratana, serta surat partai yang berisi kemungkinan parlemen untuk menyetujui kandidatnya sebagai kepala pemerintahan.

Jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan itu, Raksa Chart Party akan dibubarkan. Sementara itu, jajaran elite pimpinannya terancam dilarang berpolitik selama 10 tahun.

Sebelumnya, Raksa Chart Party telah mematuhi perintah raja dan membatalkan pencalonan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri pada Sabtu, 9 Februari 2019.

Dalam kesempatan itu partai menyatakan, sanggup menjaga “tradisi serta adat istiadat kerajaan” di bawah sistem monarki konstitusional Thailand yang telah berlangsung sejak 1932.

Pengumuman itu praktis membatalkan keterlibatan Putri Ubolratana dalam pemilihan Maret mendatang. Keputusan partai diberikan pasca-teguran keras Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang disiarkan di seluruh stasiun televisi domestik pada malam sebelumnya.

Calonkan Putri Thailand Jadi PM, Parpol Ini Terancam Dibubarkan

Liputan6.com, Bangkok – Komisi pemilihan umum Thailand merekomendasikan pembubaran Raksa Chart Party pada Selasa, 12 Februari 2019.

Partai pendukung mantan Presiden Thaksin Shinawatra itu, dianggap menyalahi sistem monarkhi konstitusional setelah mengusung Putri Ubolratana sebagai calon perdana menteri, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (12/02/2019).

Komisi pemilu berencana melaporkan kasus tersebut ke mahkamah konstitusi Senin mendatang, dengan mengklaim memiliki tiga bukti.

Ketiga barang pendukung adalah surat pengumuman kerajaan tertanggal 8 Februari, surat partai terkait pencalonan Putri Ubolratana, serta surat partai yang berisi kemungkinan parlemen untuk menyetujui kandidatnya sebagai kepala pemerintahan.

Jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan itu, Raksa Chart Party akan dibubarkan. Sementara itu,  jajaran elite pimpinannya terancam dilarang berpolitik selama 10 tahun.

Sebelumnya, Raksa Chart Party telah mematuhi perintah raja dan membatalkan pencalonan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri pada Sabtu, 9 Februari 2019.

Dalam kesempatan itu partai menyatakan, sanggup menjaga “tradisi serta adat istiadat kerajaan” di bawah sistem monarki konstitusional Thailand yang telah berlangsung sejak 1932.

Pengumuman itu praktis membatalkan keterlibatan Putri Ubolratana dalam pemilihan Maret mendatang. Keputusan partai diberikan pasca-teguran keras Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang disiarkan di seluruh stasiun televisi domestik pada malam sebelumnya.

Simak pula video berikut:

2 dari 2 halaman

Raja Thailand Sebut Pencalonan Menentang Budaya Bangsa

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengutuk pencalonan kakaknya, Putri Ubolratana sebagai perdana menteri, Jumat (8/2).

Ia mengecam upaya pencalonan itu sebagai hal yang bersifat “tidak pantas”, serta “melanggar budaya bangsa”.

Langkah Putri Ubolratana untuk turut berkontestasi dalam pemilihan Maret mendatang, dianggap mematahkan tradisi kerajaan Thailand untuk tidak terlibat dalam politik.

“Meskipun dia telah melepaskan gelar kerajaannya secara resmi, namun dia mempertahankan statusnya dan menjadikan dirinya sebagai anggota Dinasti Chakri,” kata Raja Vajiralongkorn dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh seluruh jaringan TV Thailand, dikutip dari BBC News.

“Keterlibatan anggota keluarga kerajaan yang berpangkat tinggi dalam politik, dengan cara apapun, dianggap sebagai tindakan yang menentang tradisi, adat,dan budaya bangsa, dan karenanya dianggap tidak pantas,” lanjutnya.

Sebelumnya, Putri Ubolratana membela diri melalui sebuah kiriman di Instagram, terkait keputusan untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri.

Dalam kiriman itu, ia mengatakan telah melepaskan semua gelar kerajaannya dan sekarang hidup sebagai rakyat jelata. Dia juga menyatakan akan bekerja dengan segala ketulusan dan tekad demi kemakmuran rakyat Thailand.

Sasar Pemilih Milenial, Partai Nasdem Andalkan Caleg Muda

Liputan6.com, Jakarta – Berbagai partai politik kini menyasar milenial sebagai lumbung perolehan suara. Misalnya saja, yang dilakukan Partai Nasdem. Untuk Pemilu 2019, NasDem telah mendaftarkan kader mudanya sebagai calon anggota legislatif.

Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi mengungkapkan alasan partai mengusung para kaum muda sebagai caleg.

“Caleg itu 70-an persen muda. Bahkan kalau di daerah mungkin sampai 90 persen. Yang tua-tua sudah enggak ada, sudah sedikit sekali. Seusia saya yang 55 tahun itu ya sudah sedikit kan. Pada umumnya yang muda. NasDem kan memang hasil survei peminat NasDem memang banyak yang muda” kata Gus Choi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/02/2019).

Gus Choi menambahkan, pada umumnya generasi lama sudah mempunyai pilihan partai. Sehingga umumnya mereka tidak pindah-pindah partai. Oleh karena itu, Nasdem berupaya merangkul kaum muda bahkan yang belum pernah berpolitik sekalipun.

“Karena ini banyak muda, maka di ABN (Akademi Bela Negara/Sekolah Kader Nasdem) itu usianya yang ikut ABN itu usianya antara 23 tahun sampai 30 tahun. Bahkan banyak sekali yang belum pernah berpartai,” katanya.

2 dari 2 halaman

Ketu DPC NasDem Termuda

Salah satu bukti keterlibatan anak muda di partai Nasdem adalah Muhammad Reza Syarifuddin Zaki. Dia merupakan ketua partai termuda di Sumedang dan juga ketua DPC Nasdem termuda seluruh Indonesia.

“Sekarang di kepengurusan kami 50 persen lebih ialah anak-anak muda dan 38 persen ialah pengurus perempuan,” papar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Nasdem Kabupaten Sumedang ini.

Ia juga mendaftar sebagai calon legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka dan Subang.

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Zuhad Aji Firmantoro di tempat terpisah mengatakan tantangan dan cobaan partai politik di lima tahun ke depan akan semakin berat. Karenanya, butuh figur pemimpin yang kuat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, salah satu caranya dengan melakukan penguatan sistem pengkaderan partai politik secara kontinyu dan berjenjang. Tujuannya, kata dia, agar pemuda yang dipersiapkan support dengan kebutuhan yang ada saat ini.

“Untuk hasilkan pemimpin, maka perkuat sistem pengkaderannya,” ujar Zuhad.

Hanya saja, sambung dia, setelah melakukan pengkaderan, partai politik tidak boleh membiarkan kader muda berjalan sendiri. Tetap harus dikawal dan diberikan ruang untuk bisa mengeluarkan potensi dirinya.

“Kader yang potensial dikawal betul. Kalau bisa dikawal sampai jadi (pemimpin). Diberikan posisi yang strategis dalam partai,” harapnya.

Zuhad juga mengapresiasi langkah yang dilakukan partai politik yang sedari awal melakukan pengkaderan. Contohnya Partai Nasdem yang merangkul anak muda dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin.

“Itu bagus sekali. Saya mendukung partai politik yang ingin menghasilkan calon pemimpin dengan pengkaderan,” pujinya.

Sementara Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kornelise menginginkan agar partai politik dan pemerintah memberikan ruang bagi pemuda.

“Pemuda harus diberikan peran yang besar oleh negara,” usulnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan Ibu

Jakarta – Ibunda cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, Mien Uno meminta pihak yang menuding anaknya melakukan ‘Sandiwara Uno‘ untuk meminta maaf kepadanya. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyarankan untuk tak melibatkan orang tua dalam berpolitik.

“Kita harus hormat kepada Bu Mien Uno dan ibu-ibu Indonesia yang lain yang telah mendidik dan membesarkan para tokoh-tokoh politik nasional. Mereka adalah ibu-ibu bangsa yang sangat luar biasa,” ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

“Tapi, saran saya untuk urusan politik, para politisi sebaiknya jangan dikit-dikit libatkan ibu atau orang tua untuk melindungi kita. Kasihan beliau. Harusnya cukup dengan restu dan doa. Sebagai politisi, kita harus siap untuk menghadapi berbagai serangan dan tudingan,” imbuhnya.


Ace lantas mencontohkan capres petahana Jokowi. Dia mengatakan, selama ini Jokowi tak pernah melibatkan ibu dan keluarganya meski kerap dicaci maki, dihina, hingga diserang fitnah.

“Contohlah Pak Jokowi. Walaupun empat tahun ini dicaci maki, difitnah, dihina, direndahkan tapi tetap tegar, tetap bekerja dan juga tidak pernah melibatkan orang tua untuk hadapi semburan fitnah. Bahkan semburan fitnah sudah gencar sejak Pilpres 2014. Eyang Noto, Ibunya Pak Jokowi dan keluarga juga menjadi sasaran fitnah. Disebut sebut sebagai keturunan PKI, keturunan Tionghoa dan lain-lain. Tapi Eyang Noto, Ibu Pak Jokowi tetap tegar dan selalu mendoakan Pak Jokowi untuk kuat menghadapi semburan fitnah itu,” tutur Ace.

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan IbuFoto: Ace Hasan (Zunita Putri/detikcom).

Politikus Golkar itu juga mengatakan, berpolitik haruslah berbasis nilai moral, etika dan kejujuran. Dengan demikian, tudingan bersandiwara pun tidak akan disematkan.

“Berpolitik harus berbasis nilai-nilai moral, etika dan kejujuran. Jika hanya demi syahwat kekuasaan dan peningkatan elektabilitas menggunakan cara-cara konyol, standar ganda, mengundang kontroversial, maka jelas itu pembodohan politik bagi rakyat. Apalagi dilakukan dengan cara menebar hoax dan kebencian,” ujarnya.

“Dari awal Pak Jokowi selalu mengajak bersaing dengan sehat. Pemilu bukan perang tapi kontestasi gagasan, ide dan program. Pemilu dengan kegembiraan bukan permusuhan. Pak Jokowi juga selalu menekankan Pemilu juga harus beretika dan beradab. Jadi, Bu Mien Uno harus sering-sering beri nasehat untuk kubu paslon 02 dan simpatisannya,” sambung Ace.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai sikap Mien Uno adalah hal yang wajar ddan manusiawi. Namun, menurutnya, perlu juga diinformasikan kepada Mien Uno bahwa sandiwara yang dilakukan putranya adalah nyata.

“Perlu kita beritahukan kepada beliau bahwa banyak fakta yang dilakukan dalam langkah politik Mas Sandi itu diduga dibangun atas sandiwara-sandiwara dan itu dapat dibuktikan. Karena itu, ini harus diinformasikan kepada beliau walaupun beliau sangat subjekttif tapi juga harus mendapatkan penjelasan dan informasi yang proporsional dari pihak lain,” ujar Karding.

“Yang kedua kalau mau diaporkan ke penegak hukum monggo saja, itu hak beliau, saya kira melapor mengambil langkah hukum adalah hak seorang warga negara, jadi kita lihat nanti prosesnya seperti apa,” imbuhnya.

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan IbuFoto: Karding (Pertiwi/detikcom)

Sebelumnya, Mien Uno, mengaku sakit hati karena sang anak dituding kerap bersandiwara. Dia pun menantang pihak yang menuding anaknya melakukan ‘Sandiwara Uno’ untuk meminta maaf.

“Saya ingin berhadapan dengan orang itu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang memang benar terjadi. Jadi sekarang, kalau ada orang yang mengatakan itu Sandiwara Uno, dia harus minta maaf kepada ibunya yang melahirkan dan mendidik Mas Sandi dengan segenap tenaga untuk menjadi orang yang baik. Siapa yang mau berhadapan dengan saya sebagai ibunya?” tantang Mien Uno di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
(mae/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Manuver Para Mantan Jenderal di Kubu Jokowi, Goyang Netralitas TNI-Polri?

Liputan6.com, Jakarta – Ratusan Purnawirawan TNI-Polri menyatakan dukungan politiknya kepada capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi dan Ma’ruf Amin. Deklarasi ini dilaksanakan di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Dukungan para purnawirawan TNI tersebut disampaikan langsung oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Arief Koeshariadi. Jokowi pun menyaksikan langsung pemberian dukungan itu.

Arief mengaku tak hanya dirinya, dukungan terhadap Jokowi diikuti oleh sejumlah purnawirawan jenderal. Beberapa di antaranya yaitu Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi, dan Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro.

Arief mengaku alasannya lebih mendukung Jokowi-Ma’ruf, ketimbang Prabowo yang merupakan purnawirawan TNI. Menurut Arief, Selama empat tahun memimpin, Jokowi dianggap telah melakukan banyak hal untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Capres No urut 01 Joko Widodo berswafoto pada deklarasi 1000 Purnawirawan TNI-Polri dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Karena itu, para Purnawirawan TNI-Polri memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Jokowi-Ma’ruf Amin untuk melanjutkan kepemimpinan.

“Kami para Purnawirawan TNI-Polri yang hadir pada acara ini menyatakan dalam semangat optimis kerja nyata oleh Jokowi 4 tahun ini, kami dengan bulat menyatakan dukung Jokowi dan Kiai Maruf sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024 dan melanjutkan sesuai Nawacita kedua,” ucap dia.

“Untuk memajukan Indonesia maju, daulat, mandiri dan berlandaskan Pancasila dan UUD,” sambungnya.

Sementara itu, Laksa TNI (Purn) Iskandar Sitompul, selaku koordinator acara mengatakan bukan tanpa sebab para ribuan Purnawirawan TNI-Porli ini mendukung Jokowi.

“Saya dari awal, dari Letnan sampai paling tinggi, sudah ikut Pendidikan Lemhanas dan semuanya. Tentu saja kita diajak berpikir, diajar melihat. Kalau kita melihat ya tadi, melihat Pak Jokowi yang mempunyai harapan untuk memajukan bangsa dan negara ini,” jelas Iskandar.

Menurut Iskandar, Jokowi merupakan contoh pemimpin yang bekerja bagi rakyatnya. “Tapi tentunya kita memilih pemimpin yang dapat memberikan contoh. Dapat kita lihat pekerja keras, dan lainnya,” pungkasnya.

Capres No urut 01 Joko Widodo memberi sambutan pada deklarasi 1000 Purnawirawan TNI-Polri dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah infrastruktur yang dianggap positif bagi pembangunan bangsa yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi, kata dia, di antaranya jembatan, jalan tol, bendungan, bandara, hingga pelabuhan.

“Inikan sudah teruji kepemimpinan beliau. Makanya purnawirawan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan polisi saat bertemu dalam dialog mengatakan mau dukung,” tukasnya.

Pujian terhadap Jokowi juga disampaikan oleh Lejten (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, yang saat ini menjadi Menko Kemaritiman di pemerintahan Jokowi. Menurut Luhut, Jokowi merupakan seorang pemimpin yang berani dalam memutuskan sesuatu. Ia pun menganggap Jokowi pantas menjadi prajurit Kopassus.

“Bos saya itu bukan tentara. Saya pikir, Bapak salah jurusan saya pikir kadang-kadang, kalau berdua. Bapak harusnya masuk Kopassus, karena berani mengambil keputusan,” cerita Luhut saat menghadiri acara silahturahmi purnawiran TNI-Porli di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Luhut pun menegaskan bahwa Jokowi tidak memihak kepada asing, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok di setiap kebijakan yang dia putuskan.

“Posisi kita sangat jelas. Kita tidak akan pernah bisa didikte oleh kekuatan manapun. Dan Presiden mengedepankan ini. Beliau bukan militer, tapi saya banyak diskusi dengan Beliau, saya laporkan, dan inilah posisi kita,” ucap Luhut

2 dari 3 halaman

Tambah Semangat Jokowi

Dukungan dari para purnawirawan TNI ini mendapat apresiasi dari Jokowi. Dia berterimakasih atas dukungan yang diberikan para purnawirawan TNI itu.

“Saya tidak bisa berikan apa-apa kecuali terima kasih sebesar-besarnya,” kata Jokowi di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Jokowi menyebut dukungan dari Purnawirawan TNI-Polri menambah semangat untuk terus bekerja lebih baik untuk Indonesia.

“Ini adalah dukungan semangat kepada kami berdua untuk bekerja lebih baik lagi. Saya dan Maruf Amin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan para senior TNI-Polri,” kata dia.

Jokowi pun membeberkan sejumlah capaian kerja pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastuktur dalam skala besar maupun kecil. Pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di pelbagai daerah di Tanah Air.

“Dalam persaingan global, tidak mungkin kita bisa berkompetisi dengan negara lain tanpa infrastruktur yang siap, yang baik. Tidak mungkin. Jangan fikir kita bisa kalau infrastruktur belum baik,” kata Jokowi.

Selain infrastruktur, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga membanggakan program BBM Satu Harga di sejumlah daerah terpencil. Jokowi mencontohkan program BBM Satu Harga di Papua. Semula harga BBM di Timur Indonesia itu Rp 60.000 per liter, setelah penerapan BBM Satu Harga turun menjadi Rp 6.500 per liter.

“Ini sebetulnya masalah mendasar sekali. Kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebelum menutup sambutan, Jokowi mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan dan politik di Tanah Air. Menurut Jokowi, kunci stabilitas keamanan dan politik ada di tangan Polri-TNI.

“Saya yakiki sejak awal kunci stabilitas politik, keamanan, ada di solidnya TNI-Polri. Tidak ada yang lain. Saya yakini itu,” pungkas Jokowi.

Walau mendapat dukungan tersebut, namun Jokowi yakin dukungan tersebut tidak mempengaruhi netralitas TNI-Polri.

“Yang namanya TNI dan Polri itu harus netral. Tapi, yang hadir di sini adalah para purnawirawan TNI-Polri, tolong dibedakan,” kata Jokowi.

ersyukur mendapat dukungan purnawirawan TNI-Polri. Sebab, mereka adalah tokoh berpengaruh di lingkungan masyarakat.

“Beliau ini biasanya menjadi tokoh-tokoh yang mempengaruhi di wilayah, kabupaten/kota, provinsi,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

TNI Tetap Netral

Seribuan Purnawirawan TNI-Polri mendukung pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Kendati demikian, hal ini dipastikan tidak akan mempengaruhi netralitas TNI.

Dukungan para pensiunan TNI ini, tidak lantas mempengaruhi TNI dan Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan negara. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Sisriadi memastikan TNI tetap netral ditengah manuver para alumninya yang berpolitik di Pilpres.

“Buat TNI, biar ada seribu, bahkan mungkin sejuta purnawirawan mendeklarasikan dukungannya kepada salah satu kontestan pemilu, tidak akan menggoyahkan netralitas TNI,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Sisriadi kepada JawaPos.com, Minggu (10//2019)

Ia mengatakan, seorang purnawirawan bukan lagi anggota TNI aktif melainkan sudah menjadi warga sipil. Karenanya, mereka memiliki hak pilih dalam pemilu seperti warga negara lainnya.

Akan tetapi katanya, sikap purnawirawan itu tidak akan mempengaruhi juniornya yang masih aktif sebagai anggota TNI atau membuat TNI tidak netral.

“Para purnawirawan adalah pendahulu kami yang sangat kami hormati, dan kami yakin bahwa mereka tidak akan menyeret kami yang masih aktif untuk menjadi pengkhianat dan mengingkari jari diri kami,” ujar Sisriadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, netralitas TNI saat ini sudah sangat kokoh, karena bersumber dari jati diri TNI seperti yang tercantum dalam UU nomor 34 tahun 2004. Yakni, jati diri yang telah melekat sejak kelahirannya yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional; serta jati diri yang berupa amanat dari rakyat, yaitu TNI sebagai tentara profesional, tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya.

Serta, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

“TNI tidak akan berkhianat kepada rakyat yang telah melahirkan dan membesarkannya. Kalau ada orang atau sekelompok masyarakat yang meragukan netralitas TNI, itu urusan mereka,” tegas Sisriadi.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Bahaya Pilpres Rasa El Clasico

Jakarta – El Clasico, begitulah Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengibaratkan Pilpres 2019. Kontestasi pemilihan presiden yang mempertemukan Joko Widodo versus Prabowo Subianto, yang notabene rival di Pilpres 2014, dipandang Haedar Nashir bahaya lantaran berpotensi membelah.

“Situasi politik sekarang ini kan memang membelah (masyarakat). Ini kan akibat dari dua pasangan (capres) yang ini ulangan dari periode yang lalu (di Pilpres 2014). Jadi kayak El Clasico,” ucap Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (11/2/2019).

El Clasico yang dimaksud Haedar adalah pertandingan klasik di Liga Spanyol antara Real Madrid versus Barcelona. El Clasico, dalam konteks pertandingan sepakbola sesungguhnya, terkenal keras, panas, dan berlangsung sengit.
Haedar berbicara soal pilpres rasa El Clasico di sela seminar pratanwir Muhammadiyah ‘Beragama yang Mencerahkan dalam Perspektif Politik Kebangsaan’. Awalnya Haedar menjelaskan agenda sidang tanwir yang akan dihelat PP Muhammadiyah di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019. Bahasan utama sidang tanwir tersebut tentang ‘Beragama yang Mencerahkan’.

Dijelaskannya, sidang tanwir ini digelar untuk menyikapi dangkalnya pemahaman agama masyarakat sehingga kerap dimanfaatkan para politikus. Kedua, untuk menyikapi polarisasi akibat kontestasi Pilpres 2019. Menurut Haedar, polarisasi yang terjadi di masyarakat disebabkan karena Pilpres 2019 merupakan ulangan Pilpres 2014 yang kembali mempertemukan dua capres yang sama.

“Karena El Clasico itu kan muara menang-kalahnya itu tinggi sekali. Nah, akibatnya terjadi apa? Ya to be or not to be. Ketika masyarakat berpolitik to be or not to be, lalu menjadi absolut harus menang dan jangan kalah,” paparnya.

“Apa yang terjadi? Itu (keyakinan to be or not to be berpotensi memantik) suasana yang potensial untuk adanya rasa permusuhan, rasa saling terancam, kebencian, dan sebagainya,” ungkapnya.

Untuk menghadapi situasi tersebut, kata Haedar, Muhammadiyah mencoba untuk menghadirkan keseimbangan. Muhammadiyah mengajak masyarakat berpikir jernih dalam menghadapi Pilpres 2019.

“(Kami) mengajak masyarakat untuk berpikir lebih jernih, lebih kontemplatif, dan kembali pada ajaran agama yang mengajarkan kedamaian, persaudaraan, kemudian juga kebajikan, terus juga nilai-nilai amanah,” jelas Haedar.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>