Medsos Ramai Tuding BUMN Berpolitik, Rini Membantah

Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menuding acara HUT BUMN terkait politik. Lewat Facebook-nya, Said menuding BUMN berpolitik.

“BUMN berpolitik. Sulit dibantah bahwa BUMN sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa yang dibungkus dengan acara ulang tahun,” kata Said Didu seperti dikutip detikFinance, Selasa (9/2/2019).

Menteri BUMN Rini Soemarno pun tidak tinggal diam. Rini segera membantah pernyataan Said Didu tersebut.

Pernyataan Rini ini juga menjadi berita terpopuler di detikFinance.

“Nggak ada, nggak ada, nggak sama sekali (untuk kampanye). Kita merasa, maaf ya, Pak Said Didu dulunya orang BUMN, jadi saya nggak ngerti kenapa (hembuskan kabar seperti itu) ya kan?,” ungkap Rini pada kunjungannya di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

Berikut 5 berita terpopuler detikFinance Selasa (9/4/2019).

(hns/fdl)

Jokowi: Dalam Berpolitik, Jangan Halalkan Segala Cara

Selain itu, Jokowi memuji sosok KH Ma’ruf Amin yang dipilihnya menjadi cawapres. Bagi Jokowi, Ma’ruf merupakan seorang intelektual, cerdas, dan pintar. Itulah salah satu alasan Ma’ruf Amin dipilih menemaninya di Pilpres 2019.

“Pak Kiai Haji Ma’ruf Amin ini ulama besar dan intelektual. Tahu berbicara mengenai ekonomi syariah, start up, unicorn, decacorn, pintar, cerdas Bapak KH Ma’ruf Amin yang berasal dari Banten ini. Itulah kenapa saya memilih KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi saya,” jelasnya.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf, lanjutnya, akan mempersatukan para ulama dan umat. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan Indonesia adalah negara besar yang memiliki beragam suku, agama, adat, tradisi, bahasa dan budaya. Karena itulah keragaman ini harus dijaga bersama-sama.

“Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa perbedaan yang ada marilah kita bersama-sama menjaga, merawat persatuan, kerukunan, persaudaraan, karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air,” jelasnya.

“Dan Provinsi Banten dengan tingkat religius yang sangat tinggi dan keragaman tinggi melahirkan banyak ulama besar dan salah satunya Profesor KH Ma’ruf Amin,” tutup Jokowi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Tim kampanye nasional Jokowi masih membuka pintu untuk tokoh-tokoh dari Partai Demokrat yang telah menyatakan dukungannya.

Strategi Darat dan Udara di Balik Pemenangan Jokowi – Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Cakra 19, Andi Widjajanto mengungkap kekuatan utama pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Sinergi gerak Tim Kampanye Nasional dan partai politik menjadi unsur utama.

“Gerak Pemenangan Jokowi-KMA dijalankan terpadu oleh tiga unsur utama, Koalisi Partai Politik, Tim Kampanye Nasional, serta relawan politik dan gerakan komunitas. Setiap unsur bergerak dengan karakternya masing-masing, bersinergi di bawah koordinasi Erick Thohir,” ujar Andi Widjadjanto dalam keterangan persnya, Senin (25/2/2019).

Mantan Sekretaris Kabinet itu menyebut Ketua TKN Erick Thohir berperan penting memadukan tiga unsur tersebut. Sampai menggerakkan unsur tim di luar TKN Jokowi-Ma’ruf Amin seperti Bravo-5 dan Cakra 19.

Relawan Cakra 19 dibentuk pada Agustus 2018. Tim ini berisi purnawirawan TNI yang baru satu-dua tahun pensiun. Tak hanya berisi bekas tentara, Cakra 19 juga beranggotakan warga sipil dan dipimpin Andi Widjajanto.

Anggota tim ini di antaranya; Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, politikus Golkar, Eko Wiratmoko; bekas Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Andogo Wiradi; serta bekas Kepala Pusat Penerangan lentara Nasional Indonesia, Iskandar Sitompul.

“Erick Thohir telah berhasil menjalankan peran sebagai CEO TKN. Bersama Sekertaris TKN Hasto Kristiyanto, Erick berhasil menciptakan aliansi strategis antara TKN dan Partai,” kata Andi.

Dia juga mengatakan, direktur di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mengonsolidasikan kekuatan bersama relawan di bawah. Salah satunya peran tim udara kombinasi Direktur Konten Fiki Satari, Direktur Komunikasi Politik Usman Kansong, dan Jubir Arya Sinulingga.

“Untuk strategi udara segitiga Arya-Fiki-Usman rutin memberikan arahan-arahan strategis hingga taktikal untuk melakukan operasi medsos di empat platform utama (Twitter, Facebook, IG, dan YouTube). Masing-masing platform memiliki keunikan sehingga harus didekati dengan strategi media yang berbeda juga,” jelasnya.

Selain itu, sambung dia, koordinasi lintas tim yang rutin dilakukan tiap Selasa dan Kamis juga dijalankan terutama untuk menguatkan eksposure 01 di momentum utama seperti Debat, Deklarasi Dukungan Alumni, Deklarasi 1000 Jenderal, dan terutama jika Jokowi dan KMA melakukan gerakan kinetik di daerah.

2 dari 3 halaman

Strategi Gerakan Darat

Andi menjelaskan bagaimana strategi gerakan di darat melalui konsolidasi mulai dari pemakaian peta sasaran yang sama hingga tipe operasi darat yang digelar.

“Gerak darat ini rutin dilakukan oleh Erick dan Moeldoko. Operasi darat digelar dengan merujuk ke peta sasaran yang membagi dapil-dapil yang ada menjadi 8 kluster yang kemudian diterjemahkan menjadi rangkaian strategi mulai dari galang simpul daerah, gelar kegiatan kampanye, gelar micro-targeting, hingga gelar canvassing-door to door. Gerak darat ini juga mengandalkan keterpaduan antara TKN-TKD, Caleg Parpol, dan tim door-to-door dari para relawan, termasuk Bravo-5 dan Cakra 19,” beber dia.

Salah satu simpul utama yang muncul kuat di 2019 adalah gelombang alumni. Menurut Andi, gelombang yang tidak muncul di 2014 ini merupakan gerakan organik yang bersifat bottom up, dan mutlak mengarah ke Jokowi.

“Gerakan Alumni ini memberikan dampak pengaruh yang yang luas karena merupakan kesadaran moral dan etis dari kaum terpelajar dan menengah untuk mengekpresikan kewarasan berpolitik demi masa depan bangsa dan negara. Gerakan Alumni yang diawali dengan deklarasi dukungan bagi Jokowi sekarang sudah menjadi gerakan kelas menengah untuk mengamankan suara 01,” ungkap Andi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beda Pendapat MUI Pusat dan MUI DKI soal Polemik Munajat 212

Jakarta – Malam Munajat 212 di Monas menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memastikan kegiatan itu bukan acara politik. Namun, MUI Pusat menilai kegiatan Munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

Malam Munajat 212 digelar di Monas pada Kamis 21 Februari 2019. Acara ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Sejumlah tokoh pun hadir di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto, Ketua MPR Zulkifli Hasan,, Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Gelaran malam Munajat 212 pun menjadi sorotan publik mulai dari momen salam dua jari Fadli dan Fahri hingga teriakan ‘nomor dua’ menggema dari massa yang merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran pilpres di malam Munajat 212 itu.
MUI DKI Jakarta menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

“Itu kan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam,” ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Lain MUI DKI, lain pula pendapat MUI Pusat. MUI Pusat menyayangkan MUI DKI yang dinilai tidak mampu mengendalikan kegiatan Malam Munajat 212 seperti tujuan semula: berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah SWT. MUI menyebut kegiatan Munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

“Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212 yang tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara. Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung-mendukung salah satu paslon capres tertentu,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Zainut mengimbau MUI tidak terseret dalam kegiatan politik praktis. MUI diminta tetap memposisikan diri sebagai institusi yang netral dan independen. “Untuk hal tersebut, MUI harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada dan tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik praktis apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu,” kata Zainut.

Meski demikian, Zainut menegaskan MUI tidak melarang pengurusnya terjun ke politik praktis asalkan tidak membawa nama institusi. MUI menjamin hak tersebut kepada pengurusnya. “MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung di bidang politik praktis sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama institusi. Karena hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi,” terang Zainut.

Atas dugaan pelanggaran pemilu di malam Munajat 212, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) turun tangan mengumpulkan bukti-bukti.
“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin.

Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.
“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap telah terjadi pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.
(aan/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MUI DKI Jawab Ma’ruf Amin soal Munajat 212: Kami Tak Berpolitik

Jakarta – Ketum MUI nonaktif KH Ma’ruf Amin memberikan peringatan kepada MUI DKI Jakarta terkait acara malam munajat 212 yang digelar di Monas. Ma’ruf meminta tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. MUI DKI menegaskan acara munajat 212 bukan acara politik.

“Itukan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam,” ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar.Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar. (Foto: dok. MUI DKI Jakarta)

Munahar mengatakan tidak ada satupun atribut politik dalam acara munajat 212 pada Kamis (21/2) malam. Ia pun menegaskan sikap MUI DKI Jakarta netral dalam Pemilu 2019.
“Insyaallah kami netral, kami nggak pernah dalam rapat memerintahkan pilih apa, nggak. Kami persilakan, secara individu kami tidak mengharuskan ke sana atau ke situ, nggak. Kalau MUI adanya tetap di tengah-tengah,” kata Munahar.
Ma’ruf sebelumnya meminta MUI DKI tidak menggunakan MUI sebagai kendaraan politik. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan acara munajat tersebut.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Acara yang diselenggarakan di Monas ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara.
Sejumlah tokoh turut menghadiri munajat 212. Mereka antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Presiden PKS Sohibul Iman, Neno Warisman, hingga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
(dkp/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bobotoh Teriak Prabowo di Jalak Harupat, Viking: Harusnya Tahan Diri

Bandung – Ketua Viking Persib Club (VPC) Heru Joko buka suara soal nama Prabowo Subianto yang menggema diteriakkan bobotoh saat laga Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (18/2). Dia menegaskan mayoritas bobotoh yang datang ke stadion murni mendukung Persib, bukan menyampaikan pesan politik berkaitan dukungan kepada salah satu pasangan calon yang maju di Pilpres 2019.

“(Pertandingan kemarin) suasana yang selalu ditunggu. Tapi terganggu dengan teriakan (Prabowo) itu,” kata Heru saat dihubungi, Selasa (19/2/2019).

Dia menegaskan, sikap politik merupakan hak pribadi masing-masing termasuk di tubuh bobotoh. Tapi seharusnya semua pihak khususnya bobotoh bisa menahan diri dalam menyampaikan pandangan politiknya.
“Politik itu hak individu. Di bobotoh juga ada pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga. Tapi harusnya bisa menahan diri,” ucapnya.

Terlepas dari itu, dia tidak ingin aksi kemarin terlalu dikaitkan dengan sikap politik bobotoh seluruhnya. Karena dia kembali menyebut bila kedatangan bobotoh ke stadion untuk mendukung Persib.

“Saya juga berpolitik, tapi di luar (stadion). Saya hanya berharap Persib bisa juara,” ujar Heru.

Diberitakan sebelumnya, ada momen tak biasa saat jeda babak pertama pertandingan Persib Bandung berhadapan Arema FC, Senin (18/2). Nama Prabowo Subianto menggema di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Moment itu terjadi saat jeda babak pertama pertandingan. Saat itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama istri Atalia Praratya baru saja tiba sekitar pukul16.00 WIB dari pintu gerbang utara menuju tribun VVIP.

Kehadiran orang nomor satu di Jabar itu disambut riuh ribuan bobotoh yang membirukan stadion. Di antara riuh ribuan bobotoh ada yang terdengar cukup keras di tribun barat sebelah VVIP nama Prabowo Subianto. Teriakan nama capres 02 berulang kali terdengar saat Ridwan Kamil menuju tribun VVIP.
(mso/bbn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemilu 2019, Bupati Bangka Tengah Larang Pegawai Negeri Berpolitik Praktis

Liputan6.com, Jakarta – Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibnu Saleh melarang aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu terlibat politik praktis pada Pemilu 2019.

“Saya tegaskan ASN tidak boleh terlibat politik praktis, apalagi berafiliasi dengan partai politik tertentu,” kata Ibnu di Koba, seperti dilansir dari Antara, Selasa (19/2/2019).

Dia menjelaskan, larangan ASN berpolitik praktis selalu disampaikan setiap apel pagi bersama para ASN di halaman kantor bupati setempat.

“Saya dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan kepada ASN jangan coba-coba terlibat politik praktis, dalam apel pagi bersama ratusan ASN juga sudah saya sampaikan,” ujar Ibnu.

Ia mengatakan, larangan ASN berpolitik itu juga ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo terkait netralitas ASN pada Pemilu 2019.

“Untuk menjaga netralitas Mendagri meminta para ASN mengikuti peraturan yang telah diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” ucap Ibnu.

Menurut dia, larangan ASN berpolitik sudah jelas ditegaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, kemudian Peraturan KemenPAN-RB, dan Peraturan Pemerintah (PP).

“Jadi semuanya sudah jelas, maka kami minta ASN jangan terlibat politik praktis dan tentu saja ada sanksi,” ujar Ibnu terkait Pemilu 2019.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini

Biar Berbeda Pilihan, Tetap Satu Tujuan Makan Durian

Liputan6.com, Brebes – Menonton debat calon presiden memang lebih seru jika bersama-sama. Apalagi, ditemani suguhan makanan yang menarik seperti durian. Inilah yang dilakukan ratusan warga Brebes dengan mengikuti nonton bareng (nobar) sambil menyantap buah durian yang menjadi buruan warga saat sedang musim dalam sebulan belakangan.

Meskipun berbeda dukungan ratusan warga Brebes tetap asyik menonton debat calon presiden putaran kedua, Minggu, 17 Februari 2019 bersama-sama.

Mereka nobar melalui layar lebar di pendapa milik tokoh masyarakat setempat, Agung Widyantoro sembari menikmati durian. Tak tanggung-tanggung, dua mobil bak terbuka atau pikap berisi lebih dari 500 buah durian disiapkan.

Suasana riang, gembira, guyub, dan rukun tampak sepanjang sesi debat berlangsung. Beberapa kali, terlihat antusiasme masyarakat yang hadir menonton berteriak menyebut nama paslon yang mereka dukung.

Meski demikian, suasana nobar debat tetap berjalan kondusif. Setiap paslon saat sedang berbicara menyampaikan jawaban atau pernyataan, para penonton dengan seksama mendengarkan dan melihat penjelasan kedua calon pemimpin negeri lima tahun mendatang tersebut.

Seperti diketahui, debat calon presiden putaran kedua kali ini memiliki tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

2 dari 2 halaman

Filosofi Durian

Penyelenggara nobar debat capres, Agung Widyantoro yang juga anggota DPR RI itu, mengatakan, jika nobar debat capres digelar lantaran permintaan dari masyarakat. “Banyak yang menyampaikan kepada saya, agar digelar debat dengan mengundang masing-masing pendukung. Alhamdullilah acara berjalan lancar dan tertib,” ucap Agung Widyantoro.

Menurut dia, saat ini masyarakat Brebes sudah sadar dalam berpolitik. Sehingga nobar debat yang dihadiri pendukung kedua paslon berjalan damai.

“Saya rasa warga Brebes sudah sadar dalam berpolitik. Mereka tidak euforia dukung mendukung tetap ada tapi tidak ada euforia yang berlebih, seperti bersorak sorai baku hantam dan sebagainya. Mereka sama-sama larut dalam manisnya duren. Saya berharap situasi kondusif saat ini tetap terjaga, tentunya dengan dukungan muspida, bupati, kapolres, kajari, dandim, semua rukun menciptakan kehidupan demokrasi yang damai,” ungkapnya.

Dia menjelaskan nobar debat dengan makan durian ini memiliki filosofi yang begitu mendalam.

“Karena makan durian itu butuh perjuangan, buahnya ada di dalam dan kulitnya berduri. Jadi kita harus bekerja keras untuk bisa merasakan manisnya durian. Dan juga makna durian yang lain, harapan masyarakat yang sudah hadir dengan ikhlas, sangat mendukung yang kemarin,” dia memungkasi.


Simak video pilihan berikut ini:

Caleg Viral Mirip Artis Korea, Ini Potret Davin Kirana Putra Bos Lion Air

Liputan6.com, Jakarta Saat ini, di sepanjang jalan banyak ditemukan spanduk dan baliho caleg (calon anggota legislatif) yang terpampang sebagai media kampanye. Namun, ada salah satu baliho caleg yang rupanya menarik perhatian netizen.

Di beberapa titik di Jakarta, terdapat baliho berukuran besar menampilkan seorang caleg dari Partai Nasdem bernama Davin Kirana. Yang menarik dari baliho ini, sosok caleg yang dikampanyekan memiliki wajah oriental bak artis Korea.

Hal ini mengundang banyak perhatian netizen khususnya para pecinta Korea. Sebenarnya siapa sosok caleg yang disebut mirip artis Korea ini?

2 dari 8 halaman

Sosok Davin Kirana Caleg Partai Nasdem

Dikutip dari laman KPU, Davin Kirana terdaftar sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Nasdem. Diketahui Davin Kirana saat ini masih berusia 22 tahun.

Davin Kirana juga merupakan anak dari Rusdi Kirana, pendiri maskapai penerbangan Lion Air. Rusdi Kirana sendiri juga sudah lama terjun ke dunia politik.

Pada 12 Januari 2014, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rusdi Kirana juga pernah dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Pencalonan David Kirana dinilai mengejutkan karena David Kirana memilih Partai Nasdem sebagai tunggangannya dalam berpolitik.

Davin Kirana sendiri terbilang aktif di media sosial Instagram dengan akun @davinkirana. Davin aktif mengunggah kegiatan dan konten-konten kampanye pencalonan dirinya.

Dalam kampanyenya, Davin Kirana menyatakan akan fokus pada kepedulian terhadap para TKI di luar negeri. Beberapa kali Davin Kirana terlihat mengunggah kebersamaanya bersama para WNI yang berada di Malaysia.

Berikut potret Davin Kirana yang dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Sabtu (16/2/2019).

3 dari 8 halaman

Davin Kirana Bersama Ketum Partai Nasdem Surya Paloh

4 dari 8 halaman

Davin Kirana Merupakan Putra Rusdi Kirana, Bos Lion Air

5 dari 8 halaman

Davin Kirana Bertemu dengan TKI di Malaysia

6 dari 8 halaman

Davin Kirana Disebut Mirip dengan Artis Korea

7 dari 8 halaman

Gaya Santai Davin Kirana, Mirip Artis Korea kan?

8 dari 8 halaman

Davin Kirana Hadir di Acara Komunitas Guru

Minta Kader Sambut Prabowo di Masjid, Gerindra Larang Pakai Atribut

Jakarta – DPC Partai Gerindra Semarang menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, Prabowo Subianto, di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Namun, Gerindra melarang para kader menggunakan atribut partai.

Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjamaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

“Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa, karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi oleh detikcom, Kamis (14/2/2019).


Joko menjelaskan alasan melarang kadernya menggunakan atribut partai. Dia tidak ingin menjadikan masjid tempat untuk berkampanye atau berpolitik.

“Kita nggak mungkin menggunakan masjid untuk kampanye. Kalau Jumat kan memang kewajiban seorang muslim untuk Jumatan to mbak,” katanya.

Surat instruksi bertanggal 12 Februari itu dikeluarkan dalam rangka menyambut kedatangan sang ketum yang akan menyampaikan pidato kebangsaan di Semarang. Rencananya, di sela kegiatannya itu, Prabowo akan menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Semarang.

Minta Kader Sambut Prabowo di Masjid, Gerindra Larang Pakai AtributFoto: Istimewa

Joko sebelumnya menjelaskan alasan surat tersebut dikeluarkan. Surat internal itu merupakan bagian dari kewajiban elemen partai untuk menyambut kedatangan sang ketum.

“Jadi begini dalam suatu organisasi ada kedatangan seorang ketum itu kan wajib mengerahkan semua elemen yang ada di dalam struktur partai. Kalau di kita, DPC itu ada PAC, ada ranting, dan ada simpatisan dan struktur partai,” katanya.

“Ketika ketua kita di manapun tetap kita ikuti wong kita menyambut kedatangan ketum. Ya di masjid, atau di manapun. Kebetulan kan pas beliau di masjid ya kita ikuti di masjid. Kalau beliau di restoran ya kita ikuti di restoran. Jadi menyambut ketum itu wajar dan wajib,” imbuh Joko.

(mae/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>