Kampanye Negatif Sawit Berlaku, Indonesia Siapkan Laporkan Eropa ke WTO

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kampanye negatif kelapa sawit Indonesia oleh Eropa akan diputuskan Mei 2019 oleh parlemen Eropa. Nantinya, keputusan tersebut akan berlaku secara otomatis walaupun tidak dibahas dan disetujui oleh seluruh parlemen Eropa.

“Regulasi tersebut akan berlaku apabila mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019,” ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 April 2019.

“Walaupun tidak mendapatkan persetujuan dan dibahas secara langsung, regulasi tersebut juga akan belaku secara otomatis setelah 2 bulan dari konsep regulasi tersebut diserahkan oleh Komisi Eropa atau Silent Procedure,” ia menambahkan. 

Kemungkinan besar prosedur yang telah disampaikan pada Maret lalu yang akan digunakan. Sebab hingga saat ini, kata Darmin, pembahasan regulasi tersebut belum dijadwalkan oleh Parlemen maupun Dewan Eropa.

Usai diberlakukan secara otomatis, selanjutnya, pada 2021 akan terbuka kesempatan untuk dilakukan review terhadap regulasi ini, termasuk metodologi maupun kriteria-kriteria dalam penetapan high-risk dan low-risk ILUC.

Kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC).

“Metodologi dan hipotesa yang digunakan UE tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan tersebut ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang ada, dan tanpa dilakukan impact analysis,” tandas Darmin.

Larangan Merokok Saat Berkendara Berlaku untuk Semua Kendaraan Bermotor

Liputan6.com, Jakarta – Larangan merokok sambil berkendara kembali diperbincangkan karena adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 tahun 2019 pasal 6 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor.

Karena hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah melakukan penindakan dan ratusan pengendara roda dua harus kena tilang.

Berfokus pada kendaraan roda dua, aturan terkait rokok seharusnya juga berlaku pada seluruh pengendara kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu.

“Sebenarnya aturan itu sudah ada di UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor roda dua tapi seluruh kendaraan bermotor, termasuk truk dan mobil,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (4/4/2019).

Aturan tersebut ditujukan karena aktivitas rokok dianggap mampu mengganggu konsentrasi berkendara, sehingga peluang terjadinya kecelakaan di jalan menjadi lebih besar.

Mulai 1 Mei, Ketentuan Tarif Ojek Online Bakal Berlaku untuk Pengemudi

Adapun ketentuan tarif ini bakal terbagi dalam 3 zonasi, yakni Zona I untuk Sumatera, Jawa dan Bali non Jabodetabek, Zona II untuk wilayah Jabodetabek, serta Zona III untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

Pemberlakuan tarif ini diterapkan untuk batas atas dan batas bawah, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi melanjutkan, ketentuan tarif ojek online ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Dia menyatakan, tarif untuk konsumen bakal ditetapkan oleh aplikator dengan batas biaya tambahan maksimal 20 persen.

“Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan),” tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ketentuan tarif ojek online ditetapkan pada Senin pekan depan, 25 Maret 2019.

Belum Diputuskan, Ini Lho Tarif Ojol yang Berlaku Sekarang

Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait ojek online (ojol), di mana di dalamnya mengatur soal tarif. Tapi, dalam aturan yang baru terbit itu belum mengatur secara rinci besaran tarif.

Tarif ojol akan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan. Lalu, berapa kah tarif yang berlaku saat ini?

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, tarif yang berlaku saat ini terbagi menjadi dua, yakni untuk jam reguler dan jam sibuk.

“Jam reguler di kisaran Rp 1.200 sampai dengan Rp 1.600/km gross. Pada jam sibuk tarif Rp 1.600 sampai dengan Rp 2.000/km gross,” katanya kepada detikFinance, Rabu (20/3/2019).
Tarif itu, kata dia, merupakan tarif yang berlaku untuk dua aplikator besar Go-Jek dan Grab. Tarif itu kemudian dipotong 20% untuk penyedia jasa.

Dia mengatakan, untuk tarif selanjutnya masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Belum, menunggu Kepmenhub tarif ojol,” ujarnya.

Sementara, Igun sebelumnya mengatakan, sopir atau driver ojol mengusulkan tarif Rp 3.000/km gross atau Rp 2.400/km nett. Dengan begitu, jika Kemenhub merestui usulan ini maka bisa dikatakan tarif ojol naik.

(fdl/fdl)

Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kini tengah menggodok aturan untuk menurunkan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan roda empat hingga sebesar 0 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan, perhitungan pajak untuk kendaraan roda empat nantinya akan diubah dari perhitungan kapasitas mesin menjadi tingkat emisi yang dihasilkan.

“Untuk usulan perubahan maka dihitung bukan kapasitas mesin, tapi konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbon dioksida. Semakin dia hemat bahan bakar dan rendah emisi, maka PPnNM akan semakin rendah,” ujar dia di Jakarta, Senin 11 Maret 2019.

Adapun salah satu perwujudannya yakni menihilkan pajak untuk mobil listrik. Hal ini dikarenakan mobil listrik tidak mengonsumsi bahan bakar sehingga tidak membahayakan lingkungan.

“Mobil listrik bukan berbasis CC, makanya diubah aturannya. PPnBM-nya akan diturunkan jadi 0 persen,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Selain mobil listrik, beberapa kategori kendaraan lain yang beremisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) juga akan mendapatkan keringanan pajak. Seperti pada kendaraan berjenis Plug-in Hybrida Electric Vehicle (PHEV) dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) yang tak dikenal pajak.

Sementara kategori Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) bakal dikenakan PPnBM 3 persen, dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dengan pajak antara 2 sampai 30 persen.

Sedangkan aturan lama untuk kendaraan non LCEV juga akan diubah. Jika sebelumnya kendaraan berkapasitas 5 ribu CC dikenakan PPnBM antara 10-125 persen, maka dikecilkan menjadi rentang 10-70 persen.

Perhitungan tarif PPnBM juga akan dikelompokkan sesuai dengan kapasitas mesinnya, yakni kurang dari atau sama dengan 3 ribu CC dan lebih dari 3 ribu CC.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebuah mobil mewah tolak ditilang oleh petugas, pengemudi bahkan mencoba menabrak dan melarikan diri.

Kepala BP Batam: Ada Aturan yang Berlaku Tanpa Diketahui Menkeu

Jakarta

Hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan pertemuan dengan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady. Dalam pertemuan itu Edy melapor ke Darmin bahwa ada sejumlah masalah mengenai peraturan yang berlaku di kawasannya.

Edy menyebut ada aturan yang berlaku di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang tak diketahui oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menjelaskan, ada aturan yang bertentangan satu sama lainnya.

Contohnya, soal kewajiban untuk melaporkan hasil produksi dan bahan baku, untuk Laporan Surveyor (LS) yang harus dilakukan oleh pengusaha. Padahal, dalam aturan Kementerian Keuangan kegiatan pelaporan itu tak perlu dilakukan.

“Ternyata harus diperiksa dulu melalui LS, harus dites ulang. Padahal jelas-jelas baik PP 10, maupun Permenkeu 120 Pasal 66 menyebut barang yang masuk ke dalam Batam itu belum berlaku tata niaga,” jelas dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
“Kenyataannya, ya kami di Batam itu banyak sekali peraturan-peraturan yang tanpa sepengetahuan Menkeu, itu berlaku,” papar dia.

Edy pun mengatakan agar masalah itu tak mengganggu investasi di Batam, dirinya akan menyiapkan kebijakan perizinan online terpadu atau online single submission (OSS) dengan fasilitas yang berbeda dari sebelumnya. Investor juga akan mendapat insentif fiskan agar penanaman modal bisa terus masuk ke kawasan tersebut.

“Jadi OSS di kami lain lagi, ada fasilitas beda lagi, di samping tax holiday, kita ada fasilitas yang namanya Free Trade Zone (FTZ),” tutup dia.

(fdl/fdl)

Bos BP Batam: Banyak Aturan Berlaku Tanpa Sepengetahuan Menkeu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Edy Putra Irawady untuk membahas mengenai berbagai masalah yang dihadapi BP Batam.

Salah satu keluhan Edy adalah banyak aturan berlaku di Batam tanpa sepengetahuan pemerintah terutama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Kenyataannya, ya kami di Batam itu banyak sekali peraturan-peraturan yang tanpa sepengetahuan Menkeu, itu berlaku,” ujar Edy usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia menjelaskan, selama ini banyak aturan yang berbenturan satu sama lain, di antaranya terkait kemudahan berusaha baik dari sisi tata niaga maupun pengadaan tanah yang harus dilalui pengusaha. Persoalan tata niaga membuat sejumlah investasi tidak berjalan dengan baik.

Tata niaga yang dimaksud adalah kewajiban melaporkan komoditas hasil produksi maupun bahan baku untuk mencantumkan Laporan Surveyor (LS), padahal dalam aturan Kementerian Keuangan ini tidak diperlukan.

“Ada pipeline, yang sudah masuk tetapi sampai sekarang belum terwujud. Ternyata harus diperiksa dulu melalui LS, harus dites ulang. Padahal jelas-jelas baik PP 10, maupun Permenkeu 120 pasal 66 menyebut barang yang masuk ke dalam Batam itu belum berlaku tata niaga,” jelas dia.


Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Hal Lain

Ke depan, kementerian yang ingin mewajibkan tata niaga harus melapor terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan, supaya pengusaha mendapat arahan sesuai aturan yang berlaku.

“Nah, kalau ada menteri yang mau melakukan tataniaga, tolong dikasih tahu Menteri Keuangan,” jelas Edy.

Sementara itu terkait tanah, masih ada sekitar 2.800 hektare (ha) tanah mendapat izin usaha namun masih mangkrak.

“Investasi mangkrak, kalau tanah 2.800 ha itu tidak dia kerjakan, kami mediasi. Kalau sampai mediasi selesai tidak dilakukan kami tarik, karena mangkrak,” tandasnya.

Gara-gara Nomor KTP Direktur Chen Tertukar

Chen pun akhirnya dipaksa sore hari itu juga harus datang ke Kantor Disnakertrans. Dia akhirnya datang membawa dokumen-dokumen ketenagakerjaan ditemani seorang warga negara China bernama A Wei. A Wei sudah lama di Indonesia dan menetap di Surabaya, Jawa Timur. Ia juga memiliki peternakan ayam petelur di Cianjur dengan bendera perusahaan PT Saudara Makmur.

Rupanya, setelah dicek, IMTA yang dimiliki Chen berlaku di perusahaan A Wei. Di PT Saudara Makmur itu pula, Chen punya jabatan sebagai direktur keuangan. “Iya benar, Pak, dia direktur keuangan saya,” kata A Wei seperti ditirukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi Hikmat, saat pertemuan di kantor Disnakertrans, itu.

Yang mengejutkan juga, saat Chen menyerahkan akta perusahaan peternakan di Cibokor, Chen bukanlah tenaga kerja, melainkan pemilik peternakan. Jabatannya direktur utama  PT Indah Tunggal Alami, yang membuka peternakan itu sejak 2017. Di bawah Chen, ada beberapa direktur yang semuanya warga negara China. Chen pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut.

“Ternyata dia itu direktur utama sekaligus pemegang saham. Dia sih pegang IMTA, tapi bukan di posisi perusahaan yang sedang kita lakukan pembinaan. Jadi dia itu menunjukkan IMTA, tapi IMTA di perusahaan lain (PT Saudara Makmur). Sama, peternakan juga, tapi beda perusahaan,” ujar Ricky.

Dari hasil pemeriksaan, kata Ricky, dokumen berupa IMTA itu tidak ada masalah karena semua dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. IMTA milik Chen juga masih berlaku. Hanya sempat terjadi miskomunikasi saja lantaran Chen tidak lancar Bahasa Indonesia sehingga dilakukan klarifikasi. “Makanya kita bingung kok yang ramai malah urusan e-KTP. Dan banyak yang mempertanyakan soal e-KTP Chen ke kami,” jelas Ricky.

Warganet memang ramai mengecek NIK e-KTP milik Chen di sistem Komisi Pemilihan Umum. Nah, ternyata NIK tersebut muncul atas nama Bahar, warga Kelurahan Sayang, Cianjur. Bahar, 47 tahun, yang kesehariannya berdagang bakso keliling, pun bingung namanya muncul di aplikasi KPU dengan NIK milik WNA. “Saya tinggal di sini sejak 1996, tidak ada masalah soal NIK. Baru kali ini saja ada perbedaan. Baru tahu setelah dikabari ketua RT pagi tadi,” begitu kata Bahar, Selasa, 26 Februari 2019.

Bahar bilang selama ini tak ada kendala dalam partisipasi pencoblosan pemilu. Namun, untuk tahun ini, dia sedikit heran karena mendadak NIK-nya berubah di DPT. “Katanya jadi nama China, ya, saya nggak tahu apa-apa. Sebelumnya, nyoblos Pilgub (Jawa Barat) juga nggak ada masalah. Baru kali ini saja tiba-tiba ramai, katanya NIK-nya dipakai orang asing,” ujar Bahar.

Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pesan Homestay Lewat Aplikasi Ini, BRI Beri Diskon 50 Persen

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menggandeng aplikasi layanan pemesanan tempat menginap Indohomestay dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)‎ dalam rangka rangka optimalisasi jasa layanan homestay dan pengembangan sektor pariwisata di Tanah Air.

EVP Retail Payment BRI, Arif Wicaksono mengatakan, ‎melalui kerja sama ini, BRI memberikan berbagai program promosi yang menarik bagi seluruh wisatawan yang ingin merasakan layanan homestay di Indonesia melalui aplikasi lndohomestay. 

Dia menuturkan, promo yang diberikan BRI yaitu bagi nasabah BRI atau pemegang kartu kredit, debit atau alat pembayaran BRI lainnya bisa mendapatkan diskon hingga 50 persen saat memesan homestay melalui Indohomestay.

“Di Indohomestay ini transaksinya kan secara online. Satu-satunya bank yang terima pembayaran di situ BRI, bisa debit, kredit, e-pay, BRI Virtual Account. Promo diskonnya 50 persen selama sebulan dengan bayar pakai apapun (alat pembayaran BRI) juga, tetapi berlaku untuk tunai,” ‎ujar dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Setelah sebulan, lanjut Arif, nasabah BRI tetap bisa mendapatkan diskon sebesar 15 persen untuk transaksi pemesanan homestay melalui aplikasi ini.

“Setelah sebulan, nanti secara reguler masih ada diskon untuk tiap transaksi diskon 15 persen sampai dengan 1 tahun. Tetapi kita sedang pikirkan diskon apa lagi yang menarik,” kata dia.

Sementara itu, CEO lndohomestay Grandy Prajayakti menyatakan, saat ini lndohomestay telah terkoneksi dengan lebih dari 1.000 homestay dan 3.000 kamar di seluruh pelosok lndonesia.

Melalui kerja sama ini, lanjut Grandy, dapat menarik minat wisatawan untuk menginap di homestay yang ada di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Sehingga juga akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi tersebut.

“Indonesia punya tempat-tempat yang eksotik di desa-desa ini ingin kami angkat. Ini untuk menarik wisatawan menjelajah seluruh wilayah Indonesia.‎ Homestay yang kami tawarkan harganya beragam, mulai dari Rp 70 ribu per malam hingga Rp 800 ribu. Makanya kami ingin wisatawan dapat merasakan itu,” tandas dia.

2 dari 2 halaman

Sasar Milenial, BRI Luncurkan Aplikasi BRImo

Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali berinovasi. Untuk menyasar kaum milenial yang ingin serba praktis dan cepat, BRI luncurkan BRImo, aplikasi berbasis data dengan UI/UX untuk memudahkan nasabah dan non-nasabah melakukan transaksi.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan, aplikasi ini merupakan pengembangan terbaru dari layanan transaksi yang telah ada. Tercatat ada lebih dari 13 juta pengguna BRI Mobile dengan jumlah transaksi mencapai 575 juta sepanjang 2018. Fiturnya juga modern dan praktis.

“BRImo menggabungkan fungsi mobile banking, internet banking dan uang elektronik dalam satu aplikasi. Fiturnya modern. Terutama untuk login, kadang kita suka lupa kode, nah BRImo sediakan fingerprint, supaya lebih mudah dan praktis,” ujar Handayani di Gedung BRI I, Rabu 27 Februari 2019.

Penggunaan aplikasi ini cukup mudah. Nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BRI, cukup unduh dan log in di aplikasi BRImo menggunakan user id dan password yang sudah diatur sebelumnya.

Tak hanya mempermudah, aplikasi BRImo memiliki beberapa keunggulan dibanding aplikasi mobile banking sebelumnya, diantaranya kemudahan pembukaan rekening Tabungan BRI Britama Muda, kemudahan login menggunakan finger print atau face id Recognition , penggunaan alias rekening higga akses info promo BRI.


Saksikan video pilihan di bawah ini: