Prabowo: Ada yang Suka Janji Saat Pemilu, Tapi Lupa Saat Berkuasa

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden Prabowo Subianto menyindir pemimpin yang kerap ingkar janji kepada rakyat. Menurutnya, pemimpin model seperti itu biasanya datang lima tahun sekali menemui rakyat. Saat bertemu, dia segera tebar janji, namun tidak ditepati.

“Saya melihat ada pihak-pihak yang tidak memikirkan rakyat. Tiap lima tahun pemilu janji-janji melulu, dan kalau berkuasa lupa dengan janji-janji itu,” kata Prabowo di GOR Gotong Royong, Subang, Jawa Barat, Rabu (6/3/2019).\

Prabowo mengimbau pihak-pihak yang kini mendapatkan amanat rakyat untuk segera menjalankan amanat tersebut secara sungguh-sungguh.

“Saya anjurkan kepada semua pihak yang saat ini ini memegang kepercayaan dari rakyat, jalankan sebaik-baiknya dengan tidak mengecewakan atau menyimpang dari UUD 1945,” tegas Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun bercerita tentang gelombang dukungan masyarakat terhadap paslon nomor urut 02 yang semakin membesar. Di sisa hari kampanye ini, Prabowo mengajak masyarakat Indonesia optimistis menyongsong perubahan pada 17 April 2019 mendatang.

“Tekad kita mulia. Setiap saya keliling ke daerah, arus dukungan rakyat sangat kuat, terus membesar. Saya tadi ke Subang lewat darat dan mampir ke beberapa daerah, masyarakat selalu menyambut dengan isyarat. Saya yakin Jabar adalah benteng dukungan untuk keadilan dan kemakmuran,” kata Prabowo.

Mantan Pangkostrad itu berjanji akan menurunkan harga listrik hingga harga bahan-bahan pokok ketika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Lindungi Petani

Mantan Danjen Kopassus itu juga berkomitmen untuk melindungi petani. Menurutnya, selama ini petani selaku penyedia pangan masyarakat kerap dirugikan oleh kebijakan impor pemerintah. Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno ini berjanji akan mengurangi impor dan memberdayakan petani agar Indonesia bisa berdaulat pangan.

“Kita akan lindungi petani-petani kita. Tidak akan ada impor-impor lagi. Kalau perlu impor hanya untuk cadangan kalau keadaan darurat. tapi kami yakin, petani-petani kita mampu untuk memberi makan rakyat,” tukas Prabowo Subianto.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, TKN: Ikuti Saja Proses Hukum!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin heran dengan pernyataan Ratna Sarumpaet yang merasa kasus hoax dirinya politis. Menurut TKN, terungkapnya kasus hoax Ratna justru menghindarkan politisasi. Apa maksudnya?

“Tidak ada yang mempolitisasi kasus Ratna Sarumpaet. Justru kalau Ratna Sarumpaet tidak terungkap kebohongannya, maka akan terjadi politisasi terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap Ratna Sarumpaet,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Menurut Ace, kasus hoax penganiayaan Ratna saat itu berpotensi dipolitisasi tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan menyalah-nyalahkan penguasa. Ia menyinggung peristiwa itu kala Prabowo dan timses menggelar konferensi pers mengenai penganiyaan Ratna.
“Bayangkan kalau Ratna Sarumpaet tidak berani menyatakan yang sebenarnya, maka propaganda oposisi mengalami penindasan, dizalimi oleh rezim yang berkuasa akan tersembur dengan kencang,” tutur Ace.
“Itulah sebabnya tanpa fact checking, Prabowo dan kubu 02 ramai-ramai konferensi pers. Jadi poinnya bukan semata-mata tidak ada fact checking, tapi pada upaya menggunakan kasus ini sebagai bagian dari politisasi,” imbuhnya.

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, TKN: Ikuti Saja Proses Hukum!Foto: Ace Hasan Syadzily (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Karena itu, dia meminta Ratna mengikuti proses hukum dengan baik. Ia meminta Ratna tak buru-buru menyimpulkan.

“Oleh karena itu, sebaiknya ikuti saja proses hukum itu dengan sebaik-baiknya. Kita lihat apakah ada fakta persidangan bahwa kasus kebohongan Ratna Sarumpaet ini semata-mata menyangkut dirinya sendiri. Atau melibatkan pihak-pihak lain untuk maksud-maksud tertentu,” ujar Ace.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saat Prabowo Sebut ada Rp 11.000 T Uang WNI di Luar Negeri

Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan ‘heboh’. Prabowo menyebut, duit warga negara Indonesia (WNI) sebesar Rp 11.000 triliun berada di luar negeri.

Hal itu ia sampaikan dalam pidato kebangsaan ‘Prabowo Menyapa’ di Grand Pacific Hall Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (27/2/2019).

Prabowo mengatakan masalah yang dihadapi bangsa ialah kekayaan yang mengalir ke luar negeri. Menurutnya, uang WNI yang tersimpan di luar negeri sangat besar. Bahkan, hal itu dibenarkan oleh menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini diakui oleh menteri-menteri dalam kabinet pemerintah ini. Pemerintah yang sekarang berkuasa mengakui bahwa lebih banyak uang… Uang milik warga Negara Indonesia lebih banyak berada di luar daripada di Indonesia,” katanya.

Prabowo melanjutkan, uang yang ‘parkir’ di luar negeri itu mencapai Rp 11.000 triliun atau dua kali dari jumlah uang yang berada di bank.

“Uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut lalu menuai respons dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance:

(ang/ang)

Ngabalin Bantah Prabowo soal Rp 11.000 T Uang WNI di LN, Tapi..

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin membantah Capres Prabowo Subianto soal Rp 11.000 triliun uang WNI di luar negeri. Ngabalin menganggap itu tidak mungkin.

“Wah itu luar biasa deh tidak mungkin suatu yang disampaikan,” kata Ngabalin di posko relawan Kotak Hijau, Jalan Brawijaya IX, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Ngabalin mangatakan pemerintah selalu berusaha mengembalikan dana yang ada di luar negeri. Salah satu caranya dengan menjalin kerja sama internasional.
“Pemerintah sedang konsentrasi untuk membuat kerja sama dengan negara-negara yang ditemukan adanya uang-uang dalam jumlah yang sangat banyak dan bertahun-tahun itu untuk segera diupayakan untuk kembali ke tanah air,” ucapnya.

Meski begitu, Ngabalin tidak merinci berapa sebenarnya jumlah uang Indonesia yang ada di luar negeri. Dia juga menyebut ini urusan pemerintahan.

“Secara teknis saya tidak bisa ungkapkan tapi ini negara ini kerja negara ini bukan kerja P to P tapi ini adalah kerja dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk dan atas nama rakyat Indonesia,” ujar Ngabalin

Prabowo sebelumnya dalam pidatonya mengatakan inti masalah bangsa Indonesia ialah kekayaan yang mengalir ke luar negeri. Menurut Prabowo, uang WNI yang tersimpan di luar negeri jumlahnya sangat besar.

“Ini diakui oleh menteri-menteri dalam kabinet pemerintah ini. Pemerintah yang sekarang berkuasa mengakui bahwa lebih banyak uang… Uang milik warga Negara Indonesia lebih banyak berada di luar daripada di Indonesia,” kata Prabowo.

“Uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia,” tuturnya.
(abw/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Sebut Uang WNI Rp 11.000 T di Luar Negeri, Luhut: Nggak Mungkin!

Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan ‘Prabowo Menyapa’ di Grand Pacific Hall Sleman, Yogyakarta hari ini, Rabu (27/2/2019). Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia dalam kondisi tidak benar lantaran Rp 11.000 triliun uang warga negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jika hal tersebut tidak mungkin. Sebab, itu angka yang fantastis.

“Hebat banget, saya nggak tau, saya cek dulu. Tapi nggak mungkinlah, itu angka yang sangat fantastis,” kata Luhut di kantornya, Rabu (27/2/2019).

Untuk diketahui, Prabowo dalam pidatonya mengatakan, inti masalah bangsa Indonesia ialah kekayaan yang mengalir ke luar negeri.

Menurut Prabowo, uang WNI yang tersimpan di luar negeri jumlahnya sangat besar. Menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Prabowo, juga mengakui bahwa kekayaan warga Indonesia justru banyak berada di luar negeri.

“Ini diakui oleh menteri-menteri dalam kabinet pemerintah ini. Pemerintah yang sekarang berkuasa mengakui bahwa lebih banyak uang… Uang milik warga Negara Indonesia lebih banyak berada di luar daripada di Indonesia,” kata Prabowo.

“Uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia,” tutupnya. (fdl/fdl)

Prabowo: Uang WNI di Luar Negeri Lebih dari Rp 11.000 Triliun

Jakarta – Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan ‘Prabowo Menyapa’ di Grand Pacific Hall Sleman, DI Yogyakarta. Dalam pidatonya Prabowo menyebut Indonesia dalam kondisi tak benar, Rp 11.000 triliun uang WNI berada di luar negeri.

Awalnya Prabowo menyebut rakyat kini sudah tak bisa dibohongi lagi. Menurutnya rakyat Indonesia telah mengetahui masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Yakni aset berupa uang Warga Negara Indonesia justru ada di luar negeri.

“Saudara-saudara sekalian, saya melihat bahwa arah perkembangan negara kita menuju ke arah yang sangat mencemaskan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Prabowo, Rabu (27/2/2019).

“Saudara-saudara sekalian, inti masalah bagi bangsa kita adalah bahwa kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Republik Indonesia. Kekayaan kita mengalir ke luar negeri saudara-saudara sekalian,” lanjut Ketum Partai Gerindra tersebut.

Menurut Prabowo, uang WNI yang tersimpan di luar negeri jumlahnya sangat besar. Menteri di kabinet kerja era Presiden Joko Widodo, disebut Prabowo juga mengakui bahwa kekayaan warga Indonesia justru banyak berada di luar negeri.

“Ini diakui oleh menteri-menteri dalam kabinet pemerintah ini. pemerintah yang sekarang berkuasa mengakui bahwa lebih banyak uang… Uang milik warga Negara Indonesia lebih banyak berada di luar daripada di Indonesia,” tuturnya.

“Uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia,” lanjutnya. (hns/hns)

Pria Melbourne Dipenjara karena Rencana Gabung dengan Militan Islam di Filipina

Melbourne

Seorang pria asal Melbourne, Victoria, Australia dijatuhi hukuman 3 tahun 10 bulan penjara karena bersama kelompoknya berencana berlayar ke Filipina selatan untuk berjuang bersama militan Muslim disana guna menggulingkan pemerintah yang berkuasa di negara itu.

Shayden Thorne adalah satu dari enam pria yang mengaku bersalah karena mempersiapkan “penyerangan ke luar negeri ” pada pertengahan 2016.

Pekan lalu, empat rekan tertuduhnya – Paul Dacre, Antonino Granata dan saudara-saudaranya Murat dan Kadir Kaya – dijatuhi hukuman penjara untuk peran mereka dalam memperlengkapi diri mereka sendiri untuk melakukan sebuah perjalanan ke wilayah Mindanao di Filipina untuk mendukung pemberontak Muslim.

Rencana perjalanan itu dilakukan sejak November 2015 hingga penangkapan mereka pada Mei 2016.

Keenam orang itu membeli kendaraan roda empat dan sebuah kapal dan melabuhkan kapal itu di Cape York, Queensland.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa mereka telah membeli perlengkapan untuk bertahan hidup serta peralatan navigasi – kadang-kadang mereka menggunakan kartu voucher dari toko retail meskipun ada upaya untuk menutupi perencanaan mereka – dan telah menggambar peta laut di dekat lokasi tujuan yang ditargetkan.

Pemimpin kelompok itu, Robert Cerantonio, akan dihukum bulan depan.

Thorne, 31, ditetapkan untuk disidangkan di pengadilan bulan depan tetapi memilih untuk mengaku bersalah pekan lalu, yang menyebabkan dicabutnya perintah supresi dalam kasus ini.

Para lelaki itu mengakui menggunakan kalimat menggunakan sandi, melakukan aliansi di internet, dan meminta pinjaman bank untuk membiayai perjalanan itu.

Mereka semua mengaku bersalah karena bersiap untuk pergi “dengan maksud untuk terlibat dalam kegiatan kekerasan” untuk mendorong penggulingan pemerintah sehingga hukum syariah dapat diberlakukan.

Dokumen-dokumen pengadilan juga menunjukkan bahwa masing-masing pria itu “memiliki kedekatan dengan ekstremisme Islam”.

Dalam putusannya terhadap Thorne, Hakim Michael Croucher mencatat Thorne tidak “secara resmi melepaskan keyakinan ekstremis yang memotivasi kesalahannya”.

“[Tapi] saya puas dia telah menunjukkan tanda-tanda positif bahwa dia telah beralih dari posisi seperti itu,” kata Hakim Croucher.

‘Diprediksi akan gagal’

Thorne lahir di Australia dan merupakan penutur bahasa Arab yang fasih setelah pindah ke Arab Saudi sebagai anak lelaki dari ibu yang berkewarganegaraan Australia dan ayah tirinya yang berasal dari Maroko pada tahun 1997.

Pengadilan juga mengungkap ayah tirinya kejam dan sadis dan ia pindah ke Perth ketika ibunya meninggalkan pernikahannya dengan ayah tirinya.

Ketika dia kembali ke Arab Saudi, dia menjadi tunawisma pada suatu saat dan diradikalisasi oleh seorang syekh yang menawarkan tempat tinggal kepadanya.

Pengadilan juga mengungkap bahwa dia ditangkap di Arab Saudi pada tahun 2011, dan disiksa selama interogasi selama enam minggu.

Dia menghabiskan beberapa tahun di tahanan sebelum dideportasi ke Australia pada 2014, di mana dia pindah ke Melbourne dan bertemu istrinya.

Pengadilan diberi tahu Thorne dicegah membawa istri dan anaknya ke Malaysia pada Oktober 2015 dan paspornya disita.

Pengadilan mengungkap Thorne menginginkan tinggal di bawah hukum syariah dan membesarkan putranya di negara Muslim.

Dokumen-dokumen pengadilan menunjukkan keenam pria yang terlibat dalam kondisi ini telah disita paspor Australia mereka pada waktu yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan Australia secara legal.

Hakim Croucher mengatakan kepada pengadilan “seluruh usaha itu tidak direncanakan dengan baik dan, saya khawatir, memang dipastikan akan gagal”.

“Sulit membayangkan bahwa kelompok itu akan berhasil berlayar jauh melewati wilayah di utara Queensland,” katanya.

Hakim Croucher menetapkan masa bebas bersyarat dua tahun dan 10 setengah bulan.

Thorne telah menjalani sebagian besar hukuman minimumnya dan dapat dibebaskan pada 26 Maret mendatang.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.


(rna/rna)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Donald Trump Mengaku Bahagia Selama Korea Utara Hentikan Tes Senjata

Liputan6.com, Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan kepada para gubernur di Gedung Putih pada Minggu 24 Februari, bahwa dia senang selama Korea Utara melanjutkan penghentian sementara uji coba senjata.

Sebelumnya, pemerintahan Trump telah mendesak Kim Jong-un untuk menghentikan program senjata nuklir, sebelum negara sosialis di Semenanjung Korea itu mengharapkan konsesi apa pun.

Namun dalam beberapa hari terakhir, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Senin (25/2/2019), Trump telah mengisyaratkan kemungkinan pelunakan, dengan mengatakan ia akan senang untuk dapat menghapus sanksi jika ada kemajuan berarti dalam denuklirisasi.

Menurut beberapa pengamat, Donald Trump tampaknya terbuka untuk mencari kesepakatan terbatas pada pertemuan puncak dengan Kim Jong-un, pekan ini.

Hal itu disebut sebagai sebuah pendekatan yang mungkin menghasilkan hasil kecil, namun berpotensi signifikan.

Tidak jelas seberapa jauh persiapan kedua belah pihak, tetapi para pejabat di Washington dan Seoul mengatakan KTT di Hanoi memungkinkan para pengawas mengamati pembongkaran reaktor nuklir Yongbyon –salah satu fasilitas utama Korea Utara– dan membuka kantor penghubung AS-Korea Utara.

Beberapa kemungkinan lain, di antaranya adalah berakhirnya permusuhan teknis antar dua negara Korea sejak 1950-an, dan menjalin beberapa proyek kerja sama, seperti menjalin zona pariwisata di Semenanjung Korea.

“Selama beberapa bulan terakhir, posisi AS telah banyak berubah, memainkan berbagai insentif yang telah dianggap di luar batas, bahkan oleh pemerintahan sebelumnya,” kata Adam Mount, analis pertahanan di Federasi Ilmuwan Amerika.

Di lain pihak, para senator dan pejabat keamanan dari kubu Demokrat AS memperingatkan Donald Trump, agar tidak membuat kesepakatan yang tidak akan banyak berpengaruh untuk mengekang ambisi nuklir Korea Utara.

“Saya tidak terburu-buru. Saya tidak ingin memburu siapa pun,” kata Trump. “Saya hanya tidak ingin pengujian (senjataP). Selama tidak ada pengujian, kami senang. “


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Tidak Terburu-Buru

Kedua pemimpin akan bertemu di Hanoi pada Rabu dan Kamis esok, delapan bulan setelah pertemuan puncak bersejarah mereka di Singapura, yang pertama antara presiden berkuasa AS dan seorang pemimpin Korea Utara.

Di Singapura, pada 12 Juni 2018, keduanya berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi penuh semenanjung Korea.

Saat itu, Kim Jong-un berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi semenanjung Korea, dan kedua belah pihak sepakat bahwa langkah-langkah membangun rasa saling percaya dapat mempromosikan harapan tersebut.

Tetapi segera menjadi jelas bahwa kedua belah pihak memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan denuklirisasi.

Pembicaraan lanjutan terkendala tuntutan AS untuk denuklirisasi Korea Utara yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah, di mana oleh Pyongyang dianggap sebagai unilateral dan “tindakan serupa gangster”.

Kini, Donald Trump mengatakan denuklirisasi penuh tetap menjadi tujuan “utama”, tetapi tidak terburu-buru untuk untuk mewujudkannya.

Dia juga meminta Korea Utara uuntuk melanjutkan penghentian uji senjata yang telah berlangsung di Korea Utara sejak 2017 lalu.

Trump juga disebut akan mengendurkan jerat sanksi pada Korea Utara, jika negara itu melakukan “sesuatu yang bermakna” pada denuklirisasi.

China Cegah Warga Penunggak Pajak dan Denda Beli Tiket Pesawat

Beijing

Tidak membayar denda di China? lupakan anda bisa membeli tiket pesawat.

Masyarakat China yang memiliki tunggakan pajak dan denda telah diblokir membeli tiket sebanyak 17,5 juta kali sepanjang tahun 2018 lalu.

Sementara pelaku pelanggaran kredit sosial lainnya dilarang sebanyak 5,5 juta kali dari membeli tiket kereta api, menurut Pusat Informasi Kredit Publik Nasional.

Dalam sebuah laporan tahunan, organisasi ini mengatakan sebanyak 128 orang telah diblokir untuk meninggalkan China karena memiliki tunggakan pajak.

Sistem ini adalah bagian dari upaya pemerintah China dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dalam memanfaatkan teknologi mulai dari pemrosesan data hingga pengurutan genetik dan pengenalan wajah hingga kontrol yang lebih ketat.

Diujicobakan sejak 2014

Poin kredit sosial yang dimiliki masyarakat di China akan dikurangi karena melanggar hukum atau di beberapa daerah melakukan pelanggaran sepele seperti membawa anjing berjalan-jalan tanpa menggunakan tali kekang.

Tetapi para aktivis hak asasi manusia mengatakan sistem itu terlalu kaku dan mungkin secara tidak adil menyebut orang sebagai tidak dapat dipercaya tanpa memberi tahu mereka terlebih dahulu bahwa mereka telah kehilangan status mereka, atau bagaimana status mereka dapat dipulihkan.

Pada bulan Oktober lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengkritik penerapan kebijakan ini sebagai “sistem Orwellian yang digunakan untuk mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan manusia”.

Partai yang berkuasa di China menginginkan sistem nasional ini diberlakukan pada tahun 2020 tetapi belum mengatakan bagaimana sistem ini akan beroperasi.

Hukuman yang mungkin termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan bisnis dan akses ke pendidikan.

Slogan yang diulang-ulang di media pemerintah China mengklaim: “Setelah Anda kehilangan kepercayaan, Anda akan menghadapi pembatasan di mana-mana”.

Perangkat lunak pengawasan SenseTime mengidentifikasi pola pergerakan pelanggan.

Partai Komunis mengatakan sanksi hukum bagi pelanggar kredit sosial dan sistem reward akan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat yang cepat berubah setelah tiga dekade reformasi ekonomi yang telah mengguncang struktur sosial.

pengawasan di China Masyarakat China dilacak di jalan-jalan dandidalam supermarket dan toko.

Reuters: Thomas Peter

Tidak ada perincian tentang berapa banyak orang yang hidup di bawah pengawasan kredit sosial
Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam kredit sosial ini juga berpeluang kehilangan kontrak pemerintah atau akses ke pinjaman bank atau dilarang menerbitkan obligasi atau mengimpor barang.

Tindakan yang dikenakan sanksi hukum kredit sosial ini pada tahun lalu mencakup tindakan menyiarkan iklan palsu atau melanggar aturan keamanan obat, kata pusat informasi pemerintah.

Frekuensi individu yang dicegah mengambil pekerjaan di tingkat manajemen senior dan bertindak sebagai perwakilan hukum perusahaan sebanyak 290.000 kali.

Sejak diluncurkannya hukuman kredit sosial ini telah menyebabkan 3,5 juta orang “secara sukarela memenuhi kewajiban hukum mereka,” kata pusat informasi itu.

Dikatakan bahwa termasuk 37 orang yang membayar total 150 juta yuan ($ 31,3 juta) denda yang terlambat atau penyitaan.

Laporan itu tidak memberikan perincian tentang berapa banyak orang yang tinggal di daerah dengan sistem kredit sosial.

Kredit sosial adalah salah satu aspek upaya Partai Komunis China untuk mengambil keuntungan dari peningkatan daya komputasi, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk melacak dan mengendalikan masyarakat China.

Kementerian kepolisian China meluncurkan inisiatif yang dijuluki Golden Shield pada tahun 2000 untuk membangun jaringan digital nasional untuk melacak individu.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan orang-orang di daerah Muslim dan etnis minoritas lainnya telah dipaksa untuk memberikan sampel darah untuk database genetik.

Sistem-sistem itu mengandalkan teknologi asing. Itu telah menimbulkan kritik bahwa pemasok AS dan Eropa mungkin memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia.

Minggu ini sebuah perusahaan yang berbasis di Massachusetts mengatakan akan berhenti menjual dan melayani sequencer genetik di wilayah mayoritas Muslim Xinjiang di barat laut, setelah keluhan mereka telah digunakan untuk pengawasan.

Sebanyak 1 juta warga Uighur, Kazakh dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang ditahan di kamp-kamp pendidikan politik, menurut pejabat AS dan para pakar PBB.

Pemerintah mengatakan kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk menyingkirkan wilayah ekstremisme.

AP

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.


(mae/mae)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro-Prabowo Mau Jamin Ahmad Dhani, TKN: Ratna Sarumpaet Nggak Sekalian?

Jakarta – Upaya Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan dkk menjamin penangguhan penahanan Ahmad Dhani jadi sorotan TKN Jokowi-Ma’ruf. Anggota Tim Khusus TKN Inas Nasrullah menyindir manuver itu.

“Kalau niat mereka itu tulus, seharusnya bukan hanya Ahmad Dhani saja yang dimintakan penangguhan penahanan-nya, tapi juga Ratna Sarumpaet sekalian dong, bahkan juga beribu-ribu terpidana lainnya yang ada di lapas se-Indonesia juga lah! Itu baru top! Jangan sampai jika Prabowo terpilih, semua terpidana krimimal yang ada dikubu Prabowo, ditangguhkan penahanan-nya selama Prabowo berkuasa!” kata Inas kepada wartawan, Minggu (24/2/2019).

Inas mengatakan penjaminan penangguhan penahanan yang dilakukan para tokoh pendukung capres 02 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Inas, pasal itu mengatur yang bisa mengajukan penangguhan hanya tersangka atau terdakwa yang sedang proses sidang-nya sedang berlangsung. Sedangkan Ahmad Dhani status-nya ada dua, yakni terpidana dalam kasus lain dan tersangka/terdakwa dalam kasus lain-nya.
“Permintaan politisi di kubu Prabowo, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Amien Rais dan Zulkifli Hasan untuk menangguhkan penahanan Ahmad Dhani adalah bertentangan dengan hukum dan masyarakat sekarang terbuka matanya bahwa kubu Prabowo hanya mementingkan dan perduli kepada kubunya sendiri, walaupun harus melanggar hukum,” kata Inas.
Sebelumnya, selain keluarga dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, ada sejumlah pihak yang juga siap memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Ahmad Dhani. Seperti Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah hingga Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Nama-nama itu disebutkan oleh salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani, Zahid. Selain itu, ia juga membenarkan jika pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Penangguhannya, sebagai penjamin ada Pak Prabowo, Bang Fadli Zon, dan Pak Fahri Hamzah, dan pihak keluarga. Sudah kita ajukan ke PT kemarin sudah masuk,” kata Zahid saat dikonfirmasi di Rutan Klas I Surabaya, di Medaeng, Sidoarjo, Sabtu (23/2/2019).
(yld/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>