Detik-Detik Perampungan Berkas Perkara Dugaan Korupsi 1 Juta Bibit Kopi

Liputan6.com, Mamasa Tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulwesi Selatan terus menggenjot perampungan berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).

“Sembari menunggu audit BPKP Sulsel, tim saat ini berupaya fokus perampungan berkas perkara,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (4/3/2019).

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulbar tersebut, tim penyidik menetapkan seorang pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai tersangka. Ia berinisial N.

“N tersebut berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” terang Salahuddin.

Kegiatan pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulbar pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh PT. Surpin Raya diduga mengadakan bibit yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam dokumen lelang.

Dalam dokumen lelang disebutkan pengadaan bibit kopi menggunakan anggaran senilai Rp 9 miliar dan juga disebutkan bahwa bibit kopi unggul harus berasal dari uji laboratorium dengan spesifikasi Somatic Embrio (SE).

Namun dari 1 juta bibit kopi yang didatangkan dari Jember tersebut, terdapat sekitar 500 ribu bibit kopi yang diduga dari hasil stek batang pucuk kopi yang dikemas di dalam plastik dan dikumpulkan di daerah Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulbar.

Biaya produksi dari bibit labolatorium diketahui berkisar Rp 4.000 sedangkan biaya produksi yang bukan dari laboratorium atau hasil stek tersebut hanya Rp 1.000. Sehingga terjadi selisih harga yang lumayan besar.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Pidsus Kejati Sulsel, pihak rekanan dalam hal ini PT. Surpin Raya diduga mengambil bibit dari pusat penelitian kopi dan kakao (PUSLITKOKA) Jember sebagai penjamin suplai dan bibit. Diduga bibit dari Puslitkoka tersebut merupakan hasil dari stek.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polisi Serahkan Tersangka Kasus Penyebaran Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke Kejaksaan

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Cyber Crime Direskrimsus Polda Metro Jaya hari ini mengirim tersangka dan juga barang bukti kasus penyebaran hoaks atas adanya 7 kontainer kotak suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tersangka berinisial MIK ini akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Jadi MIK ini adalah tersangka yang melakukan pemberitaan bohong hoaks diupload sekitar tgl 2 Januari, berita adanya 7 kontainer di Tanjung Priok,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 28 Februari 2019.

“Jadi hari ini kita akan mengirim sebagai tanggungjawab penyidik mengirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” sambungnya.

Kata Argo, berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada Rabu, 27 Februari 2019 kemarin. Artinya, lanjutnya, polisi menyerahkan seluruh tanggungjawabnya kepada Kejaksaan.

“Sebagai tanggungjawab penyidik untuk hari ini menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya, menyerahkan tersangka dan barbuk ya. Isinya postingan atau capture yang dilakukan oleh tersangka dan juga handphone,” pungkas Argo.

2 dari 3 halaman

Seorang Guru

Sebelumnya, seorang oknum guru berinisial MIK diciduk usai menyebarkan berita bohong alias hoaks, di Lingkungan Metro Cendana, Kota Cilegon, Banten sekira pukul 22.30 WIB, pada Minggu (6/1/2019). Pria berusia 38 tahun itu diamankan usai posting berita tentang adanya 7 kontainer kotak suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, MIK merupakan seorang guru yang sehari-hari mengajar di salah satu Sekolah Menangah Pertama di Cilegon. Dari pemeriksaan MIK mengaku jika dirinya merupakan salah satu pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Bahwa dari hasil riksa tersangka, yang bersangkutan adalah seorang guru di daerah Cilegon sana. Dari riksa yang bersangkutan bahwa membuat narasi kalimat postingan di akun itu dibuat sendiri dengan maksud memberitahukan kepada para tim pendukung paslon 02 tentang info tersebut. Mengaku sebagai tim pendukung paslon 02,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).

“Tulisan ada @dahnilanzar, ‘Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos. Hayo Pada merapat pasti dari Tionglok tuh’ ,” sambung Argo membacakan tulisan pelaku.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembuat Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Segera Disidang

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melimpahkan Bagus Bawana Putra alias BBP ke Kejaksaan. Dengan begitu, tersangka pembuat sekaligus penyebar hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos segera diadili di persidangan.

Penyerahan tersangka berikut barang bukti atau pelimpahan tahap II dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (28/2/2019) siang tadi. Tahap II dilakukan setelah berkas perkara penyidikan untuk BBP dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan.

Kasubdit 1 Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni mengatakan, tersangka BBP ditangkap dalam pelariannya di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 7 Januari 2019 lalu. Kepada penyidik, BBP mengaku sebagai pencipta hoaks yang menghebohkan publik pada awal 2019 itu.

“Bagus Bawana mengaku pemilik ide, membuat, mengunggah, hingga menyebarkan konten hoaks surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos dalam 7 kontainer di Tanjung Priok,” ucap Dani.

BBP mengunggah konten hoaks tersebut melalui akun Twitter miliknya dengan me-mention beberapa akun tokoh publik. Bukan itu saja, dia juga membuat rekaman suara untuk menguatkan informasi adanya 7 kontainer surat suara tercoblos seolah-olah benar terjadi.

Setelah kabar hoaks yang diciptakan viral dan menjadi sorotan publik, BBP lantas menghapus akun Twitternya sebagai upaya menghilangkan jejak digital. Dia juga membuang ponselnya. Namun polisi berhasil meringkus BBP di tempat pelariannya.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Liga Inggris: Transfer Jadon Sancho, Manchester City Diduga Langgar Aturan

Jakarta – Juara bertahan Liga Inggris Manchester City kembali bermasalah dengan hukum. Mereka diselidiki FA atas dugaan transfer ilegar Jadon Sancho.

Padq 2015, juara Liga Inggris lima kali itu mendatangkan Sancho dari Watford. Pemain yang kini berseragam Borussia Dortmund tersebut masih berusia 14 tahun ketika pindah ke Etihad.

Kabar yang berkembang, media Jerman, Der Spiegel, menemukan bukti laporan Manchester City membayar agen Sancho, Emeka Obasi, sebesar 200 ribu poundsterling. Menurut peraturan, pemain di bawah usia 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki agen.

Dugaan tersebut membuat Manchester City kesal. Melalui keterangan resmi, The Citizens merasa ada pihak yang dengan sengaja mencuri berkas-berkas rahasia tim.

“Ada upaya merusak reputasi klub. Kami tidak akan memberikan komentar apapun tentang materi di luar konteks yang diduga dicuri ataupun diretas dari City Football Group dan personel Manchester City serta orang-orang terkait,” sebut pernyataan Manchester City.

Selain itu, ada juga dugaan Manchester City memanipulasi peraturan Financial Fair Play (FFP) yang dibuat UEFA. Ada indikasi Manchester City menjanjikan bayaran kepada orang tua Sancho begitu sang pemain resmi menjadi pemain profesional.

Saat ini, Sancho bukan lagi menjadi pemain Manchester City. Dia dibeli Borussia Dortmund pada 2017 dan tidak pernah bermain di Liga Inggris.


Sumber: Bola.com

Fakta-fakta Penting Pemilu 2019

Jakarta – Tahun ini Indonesia menghadapi pesta demokrasi sebab diselenggarakan pemilu yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pesta demokrasi ini ditunggu karena digelar setiap lima tahun sekali.

Pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955. Saat itu diputuskan pemilu untuk memilih siapa saja yang akan membantu Presiden Soekarno untuk menjabat dan menempati berbagai tugas. Sehingga pemerintahan yang baru saja merdeka itu dapat berjalan dengan baik.

Nah sampai saat ini pemilu menjadi salah satu hal yang dilakukan tiap lima tahun sekali di Indonesia. Tahun 2019 ini pemilu digelar.

Keunikan Pemilu

Setiap diadakan pemilu per lima tahun, ada saja keunikannya. Untuk tahun ini, partai politik di Indonesia sangatlah banyak. Pemilu 2019 akan menjadi pertama kali Pilpres dan Pileg dilakukan serentak. Saat pemilu digelar, juga akan menjadi hari libur.

Pada pesta demokrasi sebelumnya, tahun 2014 dilakukan dua pemilu yakni pemilihan legislatif yang berlangsung pada 9 April untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan para anggota DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten. Pada Pemilu 2014 terpilih Joko Widodo sebagai Presiden dengan pasangannya yakni Jusuf Kalla. Mereka mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Biaya Penyelenggaraan

Karena pesta diadakan besar-besaran dan di seluruh Indonesia, tentu Anda bisa bayangkan akan terjadi pembengkakan biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. Berdasarkan data yang didapatkan, telah dianggarkan sekitar Rp 24,8 triliun. Nilai ini meningkat sekitar Rp 700 miliar dibandingkan Pemilu 2014, yang diselenggarakan dengan biaya 24,1 triliun.

Namun pemilu tahun 2014, hanya pemilu legislatif. Tahun ini dilangsungkan serentak dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif. Selain itu biaya juga didapatkan dari berbagai pendaftaran pemilu serta dana pemerintah.

Nantinya setelah dipilih, akan ada 1 presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR, 19.817 anggota DPRD, 185,7 juta pemilih yang akan dipilih kali ini, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten.

Sedangkan para pemilih, sejauh ini jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, tercatat sebanyak 185.732.093 orang yang terdiri dari 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Mereka akan memilih di 805.075 TPS.

Daftar Partai Pemilu 2019

Informasi selanjutnya adalah mengenai daftar partai Pemilu 2019 yang akan menyemarakan pemilu kali ini. berdasarkan pendaftarannya terdapat 27 partai yang memberikan berkas dan mencalonkan. Namun panitia pemilu juga melakukan verifikasi syarat dan data serta hanya 16 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.

Berikut daftar partai yang masuk ke pemilu 2019 :

Nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Nomor urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Nomor urut 4 Partai Golongan Karya (Golkar)

Nomor urut 5 Partai NasDem

Nomor urut 6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Nomor urut 7 Partai Berkarya

Nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Nomor urut 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Nomor urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Nomor urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Nomor urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)

Nomor urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Nomor urut 14 Partai Demokrat

Nomor urut 15 Partai Bulan Bintang (PBB)

Nomor urut 16 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Kertas Suara dan Eks Koruptor

Lima kertas suara dalam lima warna merupakan keunikan lain yang ada pada pemilu 2019. Anda akan disodorkan kertas yang cukup banyak untuk pemilu ini, diantaranya adalah memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD. Kecuali DKI Jakarta, yang hanya empat kertas suara -tanpa DPRD kota/kabupaten.

Kelima kertas suara itu juga warnanya berbeda-beda, yakni:

· Abu-abu: Kertas suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

· Kuning: Kertas suara untuk memilih anggota DPR RI.

· Merah: Kertas suara untuk memilih anggota DPD RI.

· Biru: Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi.

· Hijau: Kertas suara untuk memilih DPRD Kota / Kabupaten.

Di sisi lain hal yang sempat menuai kontroversi adalah adanya eks koruptor yang masuk dan mencalonkan diri dalam anggota partai. Record mereka nyatanya sempat membuat banyak orang khawatir, karena bisa saja terjerat dalam masalah yang sama. Hal ini menjadikan banyak masyarakat menolak kehadiran eks koruptor dan tidak ingin masuk di pemerintahan.

Bukan berarti tidak ada tindakan dari tim KPU mengingat sebelumnya KPU sudah menetapkan aturan bahwa mantan terpidana kasus korupsi, kejahatan seks, dan narkoba dilarang mencalonkan diri dan ada dalam kegiatan partai serta pesta pemilu ini. Sayangnya peraturan ini ternyata dilarang oleh banyak kalangan dari partai dan menegaskan bahwa kasus mereka tidak akan mempengaruhi kinerja di masa depannya. Setelah itu banyak partai yang memutuskan untuk mengadukannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu mengabulkan gugatan partai-partai itu, namun KPU bersikukuh pada ketetapan semula.

Itulah informasi mengenai pemilu 2019 yang akan dilakukan di Indonesia pada bulan April mendatang. Siapapun pilihan Anda, sangat diharapkan untuk bisa memilih dan memberikan suaranya agar dapat memberikan kinerja yang maksimal dan perubahan pada Indonesia yang tentunya akan menjadi lebih baik lagi.
(nwy/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ratna Sarumpaet Disidang Besok, Jaksa Optimis Menang

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Supardi mengaku optimis jaksa penuntut umum (JPU) dapat memenangkan proses persidangan melawan Ratna Sarumpaet dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Iya kalau sudah melengkapi, mesti optimis. Kalau dakwaan lengkap berarti kan optimis, memenuhi unsur pasal yang disangkakan,” kata Supardi di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Supardi menyebut kasus Ratna bukanlah hal yang istimewa, sehingga jaksa tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi kasus tersebut.

“Apa sih istimewanya, itu perkara biasa, ada perbuatan, ada pasal. Ini kan perkaranya handel dari jaksa agung, artinya jaksa dari Kejati dan Kejari ikut. Itu sudah lumrah, bukan ini tok,” ucapnya.

Sedangkan untuk pengamanan, Supardi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Ratna dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Kamis, 28 Februari 2019 mendatang.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Warih Sadono menyebut sidang Ratna Sarumpaet tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan Joni dengan dua hakim anggota, Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih. Sedangkan untuk JPU ada Arya Wicaksana, Sarwoto, Donny M Sany dan Las Maria Siregar.

“Dakwaannya satu ya. Nanti kita buka perbuatannya bagaimana, di sana kita kemukakan. Kalau saya buka di sini nanti enggak seru di sananya,” kata Warih.

2 dari 3 halaman

Ratna Tulis Buku

Pengacara Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin mengatakan, kliennya memanfaatkan waktu dengan menulis buku saat berada dalam tahanan.

“Aktivitas Ibu Ratna ya menulis buku,” kata Insank.

Menurut dia, Ratna menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Namun, dia menyebut Ratna belum berniat untuk menerbitkan bukunya itu.

“(Bukunya) tentang perjalanan hidupnya, perjalanan pribadinya, fokus pada diri sendiri. Apakah diterbitkan atau tidak, itu urusan lain, Ibu Ratna hanya menulis saja dulu,” ujar Insank

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lasmi Indaryani Juga Punya Bukti Judi Online

Banjarnegara – Pelapor kasus dugaan mafia bola, Lasmi Indaryani, mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (27/2/2019). Mantan manajer Persibara Banjarnegara itu akan menyampaikan data tambahan.

“Saya bersama Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara (ayah Lasmi) dan Boyamin Saiman sebagai kuasa hukum akan mendatangi satgas anti mafia bola di Polda Metro Jaya besok,” ujarnya melalui sambungan telpon, Selasa (26/2/2019).

“Untuk data dugaan judi bola online akan dijelaskan besok setelah ketemu Satgas,” kata Lasmi.


Selain itu, Lasmi berencana untuk untuk meminta informasi perkembangan penanganan perkara yang telah dilakukan Satgas Anti Mafia Bola. Sebab, menurutnya, berdasar KUHAP sebagai Pelapor berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara tersebut.

“Termasuk memohon informasi atas perkembangan penyerahan berkas di Kejaksaan Agung RI atas berkas perkara tersangka yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI,” ujar dia.

(fem/fem)

Sidang Gugatan ‘Prabowo soal Selang Cuci Darah RSCM’ Kembali Ditunda

Jakarta – Sidang gugatan perdata yang diajukan pendukung Jokowi, yakni Harimau Jokowi kepada Prabowo Subianto terkait selang cuci darah di RSCM bisa dipakai 40 kali kembali ditunda. Sebab, tergugat ketiga, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak hadir.

“Yang hadir tergugat I, II, turut tergugat. Ini karena tergugat tiga belum hadir maka kita panggil lagi,” kata Ketua Majelis Hakim, Sudjarwanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Diketahui sidang kali ini dihadiri kuasa hukum pihak tergugat I Prabowo Subianto, tergugat II Partai Gerindra dan turut tergugat RSCM. Hakim juga sempat memeriksa berkas surat kuasa para pihak di depan meja majelis.
Sudjarwanto mengatakan akan kembali memanggil tergugat ketiga yakni BPN Prabowo-Sandiaga pekan depan. Sidang selanjutnya dijadwalkan Selasa (5/3).

“Ya kita panggil satu minggu untuk manggil pihak ketiga dan kekurang-kekurangannya. Kita tunda satu minggu hadir lagi Selasa depan,” kata Sudjarwanto.

Sementara itu, Ketua Harimau Jokowi, Saiful Huda selaku penggugat mengaku kecewa lantaran pihak tergugat ketiga BPN Prabowo-Sandiaga tak hadir lagi. Ia menilai para tergugat sengaja melakukan penundaan agar sidang berlarut-larut.

“Ditunda kedua kalinya, kemarin tergugat 1,2,3 nggak bawa surat kuasa dari Pak Prabowo, Gerindra dan BPN. Sekarang mereka bawa, tapi untuk tergugat tiganya BPN Prabowo-Sandiaga nggak bawa surat kuasanya. Lagi-lagi selalu dari pihak mereka yang menunda nunda padahal surat kuasa gampang sekali dibuat, tapi ini kelihatan banget mereka seperti menunda nunda persidangan ini,” ujar Saiful.

Sebelumnya, sidang perdana gugatan Harimau Jokowi terhadap Prabowo Subianto juga ditunda pada pekan lalu (19/2). Hakim mempertanyakan legal standing para pihak.

Harimau Jokowi menyebut gugatannya terkait capres Prabowo Subianto soal penyataan selang cuci darah di RSCM dipakai 40 kali. Prabowo digugat untuk ganti rugi senilai Rp 1,5 triliun terkait penyataannya itu.

“Memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil kepada turut tergugat dalam hal ini RSCM sebesar Rp 500 miliar dan kerugian imateriil sebesar Rp 1 triliun,” kata Ketua Umum Harimau Jokowi kepada wartawan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Selasa (19/2).
(yld/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

5 Teknik Menghafal yang Terbukti Memaksimalkan Ingatan

Liputan6.com, Jakarta – Tidak hanya orang lanjut usia yang mengalami lupa. Terkadang anak muda pun seringkali melupakan hal-hal kecil seperti lupa meletakan barang, lupa membawa berkas, atau bahkan susah mengingat informasi.

Lalu bagaimana kita mengingat kembali?  Jawabannya cukup sederhana. Kita harus mengubah cara kita menyimpan informasi dalam pikiran kita. Dilansir dari lifehack.org, ada lima teknik menghafal yang dapat membuat Anda lebih mudah untuk mengingat informasi.

Membangun Istana Memori

Metode loci atau bisa disebut istana memori yaitu peningkatan memori menggunakan visualisasi dengan menggunakan memori spasial. Ini adalah metode yang dibahas oleh Cicero dalam dialog kuno yang disebut De Oratore. Banyak juara kontes memori mengaku menggunakan teknik ini untuk mengingat wajah, angka, dan daftar angka-angka.

Mnemonik

Mnemonic adalah perangkat memori yang membantu dalam pengambilan informasi. Sistem mnemonic ialah teknik yang digunakan secara sadar untuk meningkatkan memori. Dengan membantu Anda menggunakan informasi yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang untuk mempermudah menghafal.

Mnemonics memanfaatkan isyarat pengambilan untuk menyandikan informasi di otak kita, sehingga memungkinkan penyimpanan dan pengambilan informasi yang efisien. Caranya adalah dengan belajar membuat mnemonik. Jika Anda merasa kesulitan membuat sendiri, coba situs web berikut: Mnemonic Generator.

Sistem Pasak Mnemonik

Sistem pasak mnemonik adalah teknik untuk menghafal daftar dan berfungsi dengan menghafal daftar kata yang mudah dikaitkan dengan angka yang diwakilinya. Objek-objek ini adalah pasak dari sistem. Triknya adalah membuat Sistem Nomor Sajak dengan setiap angka memiliki kata kunci mnemonik berima.

Chunking

Memotong adalah cara untuk mengingat informasi dalam jumlah besar dengan memecahnya menjadi informasi yang lebih kecil. Kita lebih mungkin mengingat informasi ketika kita menyatukan kembali potongan-potongan kecil untuk melihat keseluruhan gambar.

Trasnfer pembelajaran

Transfer pembelajaran adalah cara untuk mempelajari sesuatu di satu bidang dan menerapkannya di bidang lain.  Ada Transfer Vertikal (Transfer Jauh), yaitu pikirkan untuk belajar sesuatu di sekolah dasar dan menerapkannya nilai lain atau lebih tinggi dalam kehidupan. Ada Transfer Horisontal (Transfer Dekat), contohnya seperti pikirkan belajar konsep dalam sejarah dan menerapkannya dalam matematika. (Adinda Kurnia Islami)

Saksikan video pilihan di bawah

Jaksa dan Polisi Akan Gelar Rekonstruksi Kasus Perusakan Rumah di Makassar,

Liputan6.com, Makassar – Hingga saat ini polemik penanganan kasus dugaan perusakan rumah warga di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar terus bergulir.

Kasus yang ditangani Polda Sulsel sejak tahun 2017 itu hingga saat ini belum menemui titik terang untuk dinyatakan rampung alias berstatus P21.

Berkas perkara kedua tersangka dalam kasus tersebut, terus bolak-balik antara jaksa dan penyidik. Terakhir, tepatnya 6 Februari 2019, jaksa memulangkan berkas perkara kedua tersangka ke tangan penyidik setelah diteliti. Alasannya, karena masih terdapat kekurangan atau syarat kelengkapan berkas belum terpenuhi secara maksimal.

Pelaksana harian asisten Pidana Umum Kejati Sulsel, Marwito tak menampik adanya polemik penanganan kasus yang dikabarkan terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun itu.

Dia mengatakan pihaknya pun berinisiatif mengambil langkah-langkah agar penanganan kasus perusakan rumah yang dimaksud segera tuntas. Di antaranya menggelar rekonstruksi bersama di Tempat Kejadian Perkara, Rabu 27 Februari 2019.

“Semua nanti hadir. Wajib ada tim penyidik, jaksa peneliti dan saya sendiri juga hadir. Malah saya bilang sama Pak Dirkrimum Polda Sulsel agar hadirkan juga pihak pelapor dan tersangka serta para buruh,” kata Marwito saat menerima aspirasi dari massa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam cabang Makassar (LKBHMI Makassar) yang berunjuk rasa terkait penuntasan kasus tersebut di depan Kantor Kejati Sulsel, Senin (25/2/2019).

Rekonstruksi bersama itu bertujuan mencocokkan fakta lapangan dengan hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dilakukan penyidik. Apakah unsur normatif dan materi terhadap pasal yang disangkakan sudah terpenuhi atau belum.

“Usai rekonstruksi itu, tim penyidik kemudian memeriksa kembali para saksi dan tersangka untuk keterangan tambahan dan kemudian digelar apakah unsur normatif dan materi terhadap pasal yang disangkakan kepada tersangka sudah terpenuhi,” ucap Marwito.

Setelah tim penyidik yakin unsur pasal yang disangkakan kepada para tersangka telah terpenuhi, berkas perkara tersangka itu kemudian dilimpahkan kembali ke jaksa untuk diperiksa ulang.

“Dengan begini semua jelas kan. Yah kita harap kasus ini segera ada kejelasan,” tutur Marwito.

Sementara kordinator penyidik yang menangani perkara tersebut, Inspektur Satu (Iptu) Amran mengatakan pihaknya bersedia segera melimpahkan kembali berkas perkara kedua tersangka kasus perusakan rumah yang sebelumnya dikembalikan oleh jaksa peneliti pada tanggal 6 Februari 2019 lalu.

Selain itu, ia juga mengaku pihaknya selama ini telah bekerja secara profesional dalam penanganan perkara yang dikabarkan telah terkatung-katung nyaris dua tahun tersebut.

“Tapi masalahnya ada pada jaksa Kejati Sulsel yang ditunjuk menangani perkara ini,” ungkap Amran saat menerima aspirasi massa LKBHMI cabang Makassar yang berunjuk rasa di depan Mapolda Sulsel.

Ia berjanji akan bekerjasama dengan LKBHMI cabang Makassar dalam hal pendampingan hukum agar penanganan kasus perusakan rumah yang dilaporkan Irawati Lauw warga Jalan Buru sejak tahun 2017 itu bisa selesai secepatnya.

“Intinya kami sangat terbuka dan siap bersama LKBHMI cabang Makassar mengawal penanganan kasus perusakan rumah ini hingga segera tuntas,” ujar Amran.

2 dari 2 halaman

Kasus Perusakan Rumah Warga di Makassar Ditangani Sejak 2017

Perkara dugaan perusakan ruko milik Irawati Law itu awalnya ditangani Kepolisian Sektor Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria menjadi tersangka.

Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Hakim tunggal, Cenning Budiana, yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperadilan yang diajukan oleh para buruh.

Perkara itu pun akhirnya berhenti (SP3). Namun, kasus ini kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya ditetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Tersangka mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara perusakan rumah tersebut, Fitriani, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memaksakan berkas kedua tersangka lengkap (P 21), karena belum terpenuhinya syarat kelengkapan berkas untuk dinyatakan P21.

“Di perkara ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana,” kata Fitriani, Kamis 21 Februari 2019.

Menurutnya para buruh dalam peristiwa perusakan rumah harus kembali dimintai pertanggungjawaban pidana. Meski ia tak menampik para buruh sebelumnya telah melewati proses pidana dalam peristiwa hukum yang sama dan telah diputus oleh hakim melalui sidang praperadilan.

“Putusan praperadilan itu tak mengikat tapi tetap jadi pertimbangan saja,” kata Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel dapat segera memenuhi petunjuk yang diberikan sebagai syarat kelengkapan berkas perkara.

“Sampai detik ini penyidik Polda Sulsel belum mengembalikan berkas perkara untuk diteliti ulang. Berkas tidak dapat kami paksakan P 21 jika masih terdapat kekurangan. Makanya ada petunjuk yang kami berikan untuk membantu,” terang Fitriani.

Saksikan video pilihan di bawah ini: