Susui Anaknya 7 Tahun, Ibu di Australia Dilabeli Pedofil oleh Netizen

Jakarta

Seorang ibu di Adelaide, Australia, yang muak dilabeli ‘pedofil’ oleh netizen akhirnya buka suara membela keputusannya untuk menyusui kedua putranya di luar usia yang lazim.

Poin Utama Menyusui

Poin utama:

Lisa Bridger telah mengalami perundungan daring karena pandangannya tentang menyusui. Ibu di Adelaide ini telah menyusui lima anaknya hingga usia tujuh tahun

Seorang psikolog anak mengatakan dibutuhkan lebih banyak penelitian tentang dampak pemberian ASI dalam waktu lama.

Lisa Bridger, 46, mengatakan bahwa menyusui adalah pilihan yang sehat, secara fisik dan psikologis, untuk anak laki-lakinya Chase dan Phoenix yang keduanya didiagnosa mengidap autisme. Tetapi sikapnya itu membuatnya menjadi sasaran pelecehan yang ‘menjijikkan’ dari orang-orang yang menuduhnya ‘sakit’ dan membutuhkan bantuan.

“Pesan daring (internet) dan pribadi yang saya terima menyebut saya pedofil, anak-anak saya harus diambil dari pengasuhan saya dan diberikan kepada keluarga yang akan menghormati mereka dan mencintai mereka dengan benar,” katanya.

“Saya dijuluki ‘nenek tua’, bahwa saya melakukannya hanya untuk saya, segala macam komentar buruk. Orang-orang melihatnya dan berkomentar ‘kamu pasti mengambil keuntungan dari hal itu’.”

“Ini benar-benar berbeda dari ketika mereka masih bayi dan itulah yang tampaknya tidak dilihat oleh banyak orang.”

Bridger, yang baru-baru ini mengunggah surat terbuka tentang masalah ini di situs parenting (pengasuhan), mengatakan ia telah menjadi obyek perundungan secara terus-menerus.

Ia memiliki lima anak – tiga di antaranya sudah dewasa – dan menyusui mereka masing-masing hingga di atas usia empat tahun.

Bridger mengatakan Chase yang berusia tujuh tahun saat ini sedang disapih, tetapi Phoenix yang berusia lima tahun terus disusui.

“Saya sedang mengalami menopause dan saya masih memproduksi ASI,” katanya.

“Ini tak bisa menjadi pelecehan karena bukan tindakan seksual.”

“Itu menawarkan mereka kenyamanan, itu menawarkan keamanan, memberi mereka cara untuk menenangkan diri.”

Anak laki-laki Bridger, Phoenix dan Chase, keduanya masih ingin disusui.
Anak laki-laki Bridger, Phoenix dan Chase, keduanya masih ingin disusui.

Bridger mengatakan meskipun ada stigma seputar menyusui, dan usia anak-anaknya, ia hanya melakukan sesuatu yang alami.

“Ada kalanya satu atau dua-duanya muncul dan bilang ‘kami mau susu’ (dan) saya jawab ‘Ibu sedang melakukan sesuatu, kalian harus menunggu’,” ujarnya.

“Ketika mereka mengalami kesedihan atau mereka sangat lelah … Saya mengizinkan mereka untuk mendapatkan susu yang mereka minta. Saya tak memberinya ke wajah mereka, Anda tak bisa memaksa mereka menyusu.”

“Mereka membutuhkannya, mereka menginginkannya, mereka memerlukannya, mereka memintanya. Karena saya mengikuti kemauan mereka, karena itu normal.”

Apa kata pakar?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menawarkan pedoman luas tentang menyusui tetapi tak memberikan batas atas pada usia berapa anak harus disapih.

“Bayi harus menerima makanan pendamping ASI yang berkelanjutan hingga usia dua tahun atau lebih,” tulis WHO di situs resminya.

Penelitian dalam beberapa tahun terakhir telah berfokus pada manfaat nutrisi dari menyusui yang “diperpanjang”, dengan penelitian yang menunjukkan bahwa semakin lama seorang ibu menyusui semakin rendah kemungkinan ia mengalami kanker payudara.

Pakar perkembangan anak, Dr John Irvine, yang keberatan dengan praktik itu, mengatakan ada sedikit penelitian tentang dampak psikologis jangka panjang.

“Tak ada topik yang pernah saya bicarakan yang menimbulkan lebih banyak kemarahan daripada topik menyusui,” katanya.

“Ada kebutuhan untuk melihatnya secara lebih rinci karena itu semua persepsi dan prasangka.”

Menurut konsultan laktasi Pinky McKay, keberatan untuk memperpanjang periode menyusui di atas usia dua tahun tidak didasarkan pada temuan ilmiah atau penelitian medis.

Dr John Irvine mengatakan, ada kebutuhan akan penelitian lebih lanjut tentang periode menyusui yang diperpanjang.

Dr John Irvine mengatakan, ada kebutuhan akan penelitian lebih lanjut tentang periode menyusui yang diperpanjang. (Worry Woos)

“Bukannya tidak wajar untuk menyusui anak seusia ini … tetapi itu ‘tidak biasa’,” katanya.

“Usia rata-rata penyapihan di dunia adalah antara empat dan tujuh tahun.”

“Orang-orang tak melihat ini dan mereka tak mengalaminya dan mereka berpikir tentang anak 7 tahun yang mereka tahu, bukan anak Lisa (Bridger) yang berusia tujuh tahun yang telah tumbuh dengannya dan bagian dari pengasuhannya.”

McKay mengatakan ASI penuh dengan “enzim baik” dan “sangat baik untuk perkembangan otak”.

“Orang-orang melihat payudara sebagai hal seksual dan mereka tak bisa memisah-misahkan – ini adalah ibu dan anak, ini bukan tentang seks, dan ini mungkin mengapa mereka merasa sedikit tidak nyaman,” katanya.

Bisakah periode menyusui yang diperpanjang lebih umum?

Periode menyusui yang diperpanjang adalah subjek yang menghasilkan pendapat berlawanan.

Masalah ini disorot pada tahun 2012, ketika majalah TIME memicu kontroversi dengan menerbitkan gambar seorang ibu bernama Jamie Grumet yang sedang menyusui anaknya yang berusia tiga tahun.

Dr Irvine mengatakan ia khawatir bahwa pemberian ASI yang lama dapat menyebabkan anak-anak yang mendekati remaja menjadi terlalu bergantung pada orang tua mereka.

“Persepsi saya sendiri melalui bekerja di sebuah klinik selama lebih dari 30 tahun adalah bahwa kadang-kadang anak-anak mengembangkan keterikatan, ketergantungan,” katanya.

“Pertanyaan lain adalah siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari kelanjutan ini?.”

Periode menyusui yang diperpanjang menjadi sampul majalah Time edisi tahun 2012.

Periode menyusui yang diperpanjang menjadi sampul majalah Time edisi tahun 2012. (www.time.com)

“Jika ibu mendapat manfaat karena rasanya enak untuknya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada ibu: ‘apakah kita hadir untuk memenuhi kebutuhan anak-anak atau apakah itu tentang memenuhi kebutuhan kita sendiri dan mendahulukan itu di atas kepentingan anak yang sedang tumbuh?’.”

“Itulah persepsi pribadi saya yang sama biasnya dengan orang lain, jadi semua alasan untuk area ini agar diperhatikan.”

Bridger mengatakan keputusannya adalah tentang anak-anaknya, bukan dia pribadi.

Ia mengatakan tidak ada efek merugikan pada perkembangan anak-anaknya, dan keputusan itu bukannya dilakukan tanpa pengorbanan, karena ia harus ekstra hati-hati dengan pola makannya.

“Saya akan berharap bahwa sikap terhadap menyusui itu, berhenti sepenuhnya, berubah,” katanya.

“Laki-laki bisa melenggang dengan payudara yang lebih besar dari yang dimiliki perempuan dan tak memakai atasan, tetapi perempuan tak bisa – mereka tak bisa menunjukkan payudara untuk memberi makan seorang anak.”

“Para ibu masih dilecehkan ketika anak-anak mereka masih bayi, apalagi yang lebih tua.”

“Semakin banyak terlihat, semakin normal jadinya.”

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.


(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemkot Bandung Masih Godok Aturan PPDB 2019 90 Persen Zonasi

Bandung – Pemkot Bandung tengah menggodok kembali perubahan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai Permendikbud No 51 Tahun 2018. Di mana, untuk tahun ini tidak ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Tahun 2019, sekolah wajib menerapkan PPDB berbasis zonasi untuk 90 persen dari siswa baru.

“Jadi memang ada beberapa hal yang berubah sesuai dengan Permendikbud itu. Maka ada beberapa hal yang harus disikapi secara objektif dan responsif,” ujar Plt Sekda Kota Bandung Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Selasa (22/1/2019).

Terkait hal itu, Ema sudah meminta Disdik Kota Bandung untuk mendalaminya. Sebab Permendikbud tersebut berisi aturan zonasi, siswa berprestasi hingga orang tua wali yang pindah alamat dengan alasan pekerjaan.

Menurut Ema, hal-hal yang ada dalam Permendikbud tersebut harus segera disikapi sebelum merumuskannya menjadi peraturan di tingkat daerah sesuai dengan pengalaman PPDB tahun 2018 lalu.

“Kondisi eksisting di Bandung itu tidak selalu posisi ideal. Selalu sekolah favorit dipilihnya, harus antisipasi dan harus objektif. Aturan dari pusat pasti berlakukan. Namun hal yang tidak terakomodir atau tidak ideal juga harus diselesaikan,” ujarnya.

Terpisah, Kadisdik Kota Bandung Elih Sudiapermana berharap PPDB 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingga perlu pembahasan Permendikbud sebelum membuat Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Kemarin kan baru menyamakan persepsi. Kita masih kaji poin-poin yang akan direvisi dalam Perwal,” katanya.

Sementara itu ditemui terpisah, Wali Kota Bandung Oded M Danial menyatakan untuk sistem zonasi akan ada perbedaan bagi sekolah yang berada di pusat kota.

“Nanti saya akan rapatkan karena ada beberapa sekolah di pusat kota, apabila pakai zonasi bakal saeutik muridna. Jadi kebijakannya harus khusus,” katanya.

Perlu diketahui, PPDB tahun ini akan dilaksanakan tiga jalur yaitu zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen) dan jalur perpindahan orang tua dengan (kuota maksimal 5 persen).

Ada beberapa peraturan baru pada PPDB 2019 sesuai Permendikbud No 51 Tahun 2018. Di antaranya penghapusan syarat SKTM. Bagi siswa tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah untuk keluarga tidak mampu.

Selain itu, pengaturan domisili juga berbeda dengan tahun lalu. Pada tahun ini, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, bukan 6 bulan sebelumnya seperti tahun lalu.

Setiap sekolah juga wajib mengumumkan daya tampung kelas sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal daya tampung ini.

Terakhir, pada PPDB tahun ini sekolah wajib memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan zonasi yang sama dengan sekolah asal. Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu yang dibuat jelang pelaksanaan PPDB.
(tro/ern)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kevin-Prince Boateng Ingin Lebih Lama Berseragam Barcelona

Barcelona – Barcelona resmi mengumumkan Kevin-Prince Boateng sebagai rekrutan anyar pada Selasa (22/1/2019). Boateng pun berharap bisa bertahan lama di El Barca.

Los Cules secara mengejutkan memboyong Kevin-Prince Boateng ke Camp Nou. Pria 31 tahun itu didapatkan dengan status pinjaman dari Sassuolo hingga akhir musim ini.

Barca harus membayar 2 juta euro atau sekitar Rp30 miliar guna mendatangkan Boateng dari Sassuolo. Barcelona punya opsi membeli jika mampu menyetorkan 8 juta euro (Rp 129 miliar) ke kas Sassuolo.

“Tujuan saya adalah untuk tinggal di Barcelona selama bertahun-tahun,” ujar pemain yang memakai nomor punggung 19 di skuat Catalan tersebut.

“Saya tahu datang ke sini bukan sebagai pemain yang akan selalu tampil dalam setiap laga, tetapi itu adalah motivasi saya, tampil dengan baik dan memberi kesan positif,” papar Boateng.

Keberadaan Kevin-Prince Boateng membuat Barcelona memiliki alternatif lain sebagai pemegang role nomor 9. Keberadaan pemain berkebangsaan Ghana tersebut untuk menggantikan posisi Munir El Haddadi, yang bergabung dengan Sevilla.

“Saya percaya saya penting untuk tim ini, karena saya bukan hanya nomor 9, saya bisa bermain di posisi yang berbeda dan itu penting bagi tim ini,” lanjutnya.

“Perasaan yang luar biasa berada di Barcelona, tentu saja sedih harus meninggalkan Sassuolo karena saya sangat senang di sana, tetapi ini adalah kesempatan yang luar biasa, saya tidak bisa mengatakan tidak,” kata Boateng.

Sumber: Football Espana/Bola.com

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini:

Jelang Olimpiade 2020, 7-Eleven dan Lawson di Jepang Tak Jual Majalah Porno

Liputan6.com, Tokyo – Dua toko serba ada (toserba), 7-Eleven dan Lawson yang ada di Jepang, memutuskan untuk mengakhiri penjualan majalah porno sebelum Piala Dunia Rugby dan Olimpiade Tokyo 2020. Keputusan ini dibuat karena pihak toserba itu khawatir bahwa materi yang disampaikan dalam tabloid “panas” tersebut dapat merusak citra Negeri Sakura, di tengah lonjakan wisatawan asing yang diperkirakan akan mulai tahun ini.

7-Eleven dan Lawson menegaskan, mereka akan berhenti menjual majalah bertema dewasa dan komik manga pada akhir Agustus 2019, tak lama sebelum Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby.

Kedua pihak berharap langkah itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, keputusan ini pun didorong oleh pertimbangan komersial.

7-Eleven akan menerapkan aturan ini di 20.000 toko yang di seantero Jepang, menurut kantor berita Kyodo. Sedangkan untuk Lawson, akan mengaplikasikannya ke 14.000 outlet usai sebelumnya sukses dengan percobaan di Prefektur Okinawa.

Penjualan majalah dewasa, yang biasanya dipajang di samping bahan bacaan reguler, telah memicu keluhan dari pelanggan dan upaya organisasi kemanusiaan untuk melindungi anak di bawah umur dari pengaruh “tidak bermanfaat”.

Tahun lalu, 7-Eleven dan Lawson melarang majalah dewasan beredar di 2.000 tokonya, sementara Family Mart telah melakukan hal yang sama di 2.000 dari 16.000 gerainya, kata Kyodo yang dikutip dari The Guardian, Rabu (23/1/2019).

Sebanyak 31 juta wisatawan asing mengunjungi Jepang pada tahun lalu, menurut pemerintah, yang telah menetapkan target 40 juta pengunjung pada 2020, naik menjadi 60 juta pada 2030.


Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Jepang Larang Wanita Terlibat dalam Upacara Penyerahan Takhta Kekaisaran

Keunikan lainnya adalah otoritas Jepang disebut akan mengecualikan semua anggota keluarga perempuan di kekaisaran, untuk berpartisipasi dalam salah satu ritual utama, selama penyerahan takhta dari Kaisar Akihito kepada putra sulungnya, Putra Mahkota Naruhito, lapor kantor berita Kyodo.

Jepang diketahui telah lama melarang wanita mewarisi takhta, di mana hal itu sempat mengancam garis kekaisaran, hingga kelahiran satu-satunya cucu laki-laki Kaisar Akihito, Pangeran Hisahito, pada 2006.

Dikutip dari The Straits Times pada Jumat, 18 Januari 2019, Akihito menjadi kaisar pertama yang memutuskan mundur dalam sejarah monarki itu dalam 200 tahun terakhir. Keputusan itu disebut akan melibatkan serangkaian ritual yang kompleks, di mana detailnya ditentukan oleh para pejabat istana.

Dalam upacara Kenji to Shokei no Gi di Istana Kekaisaran pada 1 Mei mendatang, kaisar baru Jepang akan mewarisi pakaian sakral seperti pedang dan permata, lapor kantor berita Kyodo.

Ditanya mengapa wanita dan anggota keluarga kekaisaran yang lebih muda tidak diikutsertakan di ritual terkait, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan upacara akan didasarkan pada Konstitusi Jepang, dan menghormati tradisi keluarga kekaisaran.

Kyodo menulis bahwa tidak ada wanita yang diundang ke upacara terkait ketika Akihito naik takhta pada 1989 silam.

Sementara itu, seluruh anggota Kabinet Jepang akan diundang, termasuk kemungkinan satu-satunya menteri wanita Jepang, Satsuki Katayama, yang menjabat sebagai menteri revitalisasi regional.

Katayama bisa menjadi pengecualian karena berada dalam kelas menteri, yang didefinisikan sebagai pengamat, bukan mereka yang benar-benar mengambil bagian dalam upacara.

Sementara itu, anggota wanita dari keluarga kekaisaran akan hadir di ritual lain yang berkaitan dengan penyerahan tersebut.

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Kolaborasi dengan Rumah Zakat, Shopee Ikut Resmikan Hunian Sementara di Palu

Liputan6.com, Palu – Shopee yang merupakan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan, bermitra dengan lembaga kemanusiaan, Rumah Zakat, melanjutkan kontribusinya untuk mendukung upaya bantuan bencana di Palu-Donggala setelah gempa bumi dan tsunami pada Oktober lalu.

Shopee dan Rumah Zakat kembali berkolaborasi untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi para korban yang mengungsi akibat bencana. Menurut Data dan Informasi Bencana Tsunami dan Likuidasi di Sulawesi Tengah, masih ada lebih dari 50.000 keluarga yang menunggu giliran untuk ditempatkan di hunian sementara yang disiapkan oleh pemerintah dan lembaga kemanusiaan di kabupaten atau kota di sekitar Palu-Donggala.

Sejalan dengan ini, Shopee dan Rumah Zakat bekerja bersama untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) tambahan di Kecamatan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Palu. Sampai Desember tahun lalu, total dua Huntara dan enam sekolah darurat sudah berhasil dibangun.

Tahun ini, Shopee dan Rumah Zakat memperbarui komitmen mereka untuk membangun empat Huntara tambahan untuk para korban di daerah tersebut. Ini ditandai dengan peresmian pembangunan Huntara oleh Rezki Yanuar, Country Brand Manager Shopee, dan Didi Sabir sebagai Strategic Partnership Division Head Rumah Zakat, pada 22 Januari 2019.

“Shopee berkomitmen untuk mengambil bagian dalam membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dalam hal ini kemitraan dengan Rumah Zakat, yang bertujuan untuk melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Palu dan Donggala,” tutur Rezky Yanuar pada Liputan6.com di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 22 Januari 2019.

“Dengan melakukan donasi di platform kami, mengunjungi sekolah, dan menyediakan sumber daya untuk mendukung pembangunan fasilitas darurat adalah cara kontribusi berkelanjutan Shopee kepada para korban bencana,” sambungnya.

Acara peresemian juga dihadiri jajaran pemerintah Palu yang diwakili Imran M Lataha selaku Asisten Dua Wali Kota Palu dan Daeng Malatu selaku pemilik tanah yang dijadikan Huntara. Ada 200 huntara yang dibangun di lahan dengan luas sekitar 1 hektare tersebut yang terwujud berkat sinergi dari sejumlah donatur termasuk Shopee.

2 dari 2 halaman

Shopee

“Kami berharap setelah diserahkannya bangunan huntara ini, semua pihak, khususnya masyarakat dapat bergotong royong untuk menjaga dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada secara tepat,” ucap Imran. Sementara pihak Rumah Zakat nantinya akan tetap menggandeng para donatur untuk dapat menambah 300 unit Huntara lagi sehingga total akan ada 500 unit huntara yang terbangun.

“Huntara yang baru kita resmikan ini sudah siap huni. Di tiap pintu sudah ada nama keluarga yang tinggal di sini. Setelah listrik tersambung, kemungkinan minggu depan sudah bisa ditinggali,” terang Didi Sabir.

Pada Oktober 2018, Shopee bermitra dengan Rumah Zakat dan tiga lembaga lainnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Dompet Dhuafa, untuk mengumpulkan dana dan mendistribusikan berbagai paket donasi kepada para korban di Palu-Donggala.

Melalui kampanye #ShopeeBersamaPaluDonggala, pengguna diajak untuk membeli paket donasi bantuan di Shopee. Sekitar 90.000 pengguna di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam penggalangan donasi tersebut.  (Henry Hens)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Keluar dari Demokrat, Akankah Wagub NTB Ikuti Jejak TGB?

Liputan6.com, Jakarta – Pascamundur dari Demokrat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah belum memutuskan akan bergabung ke partai politik yang mana. 

Namun, dari sinyal kuat yang ditunjukkan Rohmi, dia akan menyusul adik kandungnya Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, yaitu bergabung dalam Partai Golkar.

Dikabarkan, keputusan tersebut akan diambil Rohmi usai melihat perolehan hasil Pileg 2019. 

Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Misbah Mulyadi berharap, kakak kandung dari TGB ini bisa masuk partai berjuluk pohon beringin tersebut. Menurut Golkar dengan bergabungnya Rohmi akan menambah kekuatan partai, terutama pada Pemilu 2019. 

“Prinsipnya, kita terbuka bagi siapapun mau bergabung,” kata Misbah yang juga mantan Anggota DPRD NTB, kepada wartawan, Selasa (22/1/2019.

2 dari 3 halaman

Tepis Rumor

Dia pun menepis rumor bahwa jika nanti akhirnya Rohmi bergabung, bakal menjadi ancaman bagi pengurus dan kader Golkar lama. Lantaran disebut-sebut keberadaan Rohmi dengan gerbong politiknya bakal menggeser gerbong politik lama.

Terkait  kabar tersebut, Misbah meyakini Golkar akan tetap solid, khususnya di NTB. 


Reporter: Randy Ferdi Firdaus

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mengintip Rencana untuk Lokalisasi Sunan Kuning dan Gambilangu Semarang

Semarang – Dua lokalisasi di Kota Semarang, Sunan Kuning (wilayah Kecamatan Semarang Barat) dan Gambilangu (GBL) (Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tugu) diwacanakan akan ditutup secara bersamaan. Namun saat ini masih dalam tahap persiapan.

Menurut Kasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, Dinsos Kota Semarang, Anggie Ardithia, ,waktu pasti memang belum ditentukan tapi terus dibahas. Pembahasan lebih ke persoalan teknis karena berpotensi ada resistensi.

“Yang pasti tahunnya 2019,” kata Anggie Ardithia, Senin (21/1/2019), ditulis suaramerdeka.com.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang sebelumnya sempat pesimistis karena kepemilikan tanah yang bersifat privat. Namun menurut Anggie, Hendi mendukung penuh rencana penutupan dua lokalisasi tersebut.

Menurutnya, semua kegiatan yang dilakukan Dinsos Semarang sudah sepengetahuan Wali Kota Hendi. Termasuk semua perkembangan upaya pembubaran lokalisasi Sunan Kuning dan Gambilangu itu.

Menurut Anggie, pembubaran itu sebagai dukungan Pemkot Semarang dalam penyuksesan program Indonesia Bebas Lokalisasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemkot Semarang berharap, para PSK yang sudah mengikuti ketrampilan kerja bisa lepas dari profesi lama.

“Ada pelatihan tata boga, menjahit, kerajinan tangan dan lainnya. Kami menyesuaikan kebutuhan mereka agar bisa untuk bekal hidup di tengah masyarakat. Kami juga beri mereka pemahaman keagamaan,” kata Anggie.

Proses sudah dimulai sejak awal 2017 yang diikuti para pengasuh, anak asuh (PSK), dan juga pemerintahan di bawah Pemkot Semarang. Bahkan sudah pula dilakukan studi banding di Kabupaten Tegal.

“Saat ini ada sekitar 200-an PSK di lokalisasi Sunan Kuning dan 120 PSK di GBL. Awal 2017 lalu, Kadinsos Semarang memberikan surat edaran kepada pihak pengelola untuk menutup penerimaan anggota PSK baru,” kata Anggie.

Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kota Semarang, Tri Waluyo menyatakan, dukungan Wali Kota Semarang tersebut sebagai bentuk nyata keseriusan Pemkot Semarang dalam menuju Indonesia yang bermartabat dan bebas dari lokalisasi dan perdagangan orang.

Baca berita-berita menarik suaramerdeka.com lain di sini

Simak video menarik pilihan berikut:

Sandiaga Nyeker Lintasi Jalan Becek saat Temui Petani di Bekasi

Bekasi – Cawapres Sandiaga Uno tak menggunakan alas kaki alias nyeker melintasi jalanan becek saat menemui petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia pun berjanji bakal memperhatikan nasib para petani jika terpilih nantinya.

Peristiwa itu terjadi saat Sandiaga datang ke Desa Kedung Jaya, Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019). Lokasi pertemuan itu berada di tengah sawah dan saat itu kondisi sedang hujan.

Sandiaga pun terlihat menggulung melepas alas kaki dan menggulung celananya. Sandi terlihat berjalan sambil menyalami warga.
“Kita akan pastikan pupuk, bibit, obat-obatan cukup dan ke depan kita bangun infrastruktur irigasi, kita perhatikan dan kita tak akan mendukung kebijakan impor panen,” kata Sandiaga dalam pertemuan itu.

Dia juga berjanji untuk melakukan perubahan ekonomi. Sandiaga menyatakan bakal mempertahankan lahan pertanian di Bekasi.

“Insyaallah di bawah Prabowo-Sandi kita buka lapangan kerja untuk anak muda, kita beri pelatihan, peluang untuk maju. Anak muda, emak-emak kita dorong ekonominya ke depan. Harga murah atau mahal? Yang penting dompet dan dapur rakyat harus nomor satu. Kalau presiden nomor…?” Ucap Sandiaga.

“Dua,” sahut para warga.

Sandiaga juga berharap warga bisa memuluskan jalannya menuju kursi Wakil Presiden RI. Dia menekankan harus ada perubahan dari sektor pertanian khususnya mengurangi impor saat panen.

“Jangan sampai kita percaya pada petani dari luar negeri, insyaallah 17 April kita menangkan petani kita,” kata Sandiaga.
(idn/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Kritik Proyek Kereta Trans Sulawesi

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyampaikan catatan kritis terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hal tersebut dia sampaikan dalam acara ‘Indonesia Development & Business Summit New Construction Opportunity 2019 Beyond Infrastructures’ di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Setelah LRT Jabodebek yang menurut dia terlampau mahal karena dibangun elevated atau melayang, JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi, dari Makassar ke Manado hingga LRT Palembang.

“Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien,” kata dia, Selasa (22/1/2019).

Dia pun menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. “LRT Palembang jadikan saja turis lokal saja,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Jusuf Kalla mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.

“Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana,” ujar dia.


Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jalur Kereta di Sulawesi

Sebelumnya, dalam rangka terwujudnya pembangunan perkeretaapian di Pulau Sulawesi, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terus mempercepat pembangunan jalur KA yang akan menghubungkan Kota Makassar hingga Parepare sepanjang sepanjang 145 km.

Pada tahap awal pembangunan jalur KA lintas Makassar – Parepare, saat ini pemerintah mempercepat untuk menyelesaikan serta mengoperasikan jalur KA untuk segmen Barru – Palanro sepanjang kurang lebih 44 km.

“Pembangunan pada segmen ini telah dimulai sejak akhir 2014. Diharapkan, pada akhir 2018 ini sudah bisa dioperasikan,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Zulmafendi kepada wartawan, Selasa (4/9/2018).

Nantinya, kata dia, ketika segmen Barru – Palanro ini siap beroperasi pada akhir 2018, hal ini akan menjadi catatan tonggak sejarah perkeretaapian baru di pulau yang juga dikenal sebagai Bumi Celebes. Itu karena pada zaman penjajahan Belanda, pernah beroperasi KA pada lintas Makassar – Takalar, pada periode kurun waktu 1923 – 1930.

“Pengoperasian KA lintas Makassar – Takalar ini kemudian berhenti beroperasi karena pertimbangan nilai ekonomis pada waktu itu. Dan pada akhir 2018, pemerintah berencana untuk kembali mengoperasikan KA di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan,” kata dia.

Zulmafendi menambahkan, pembangunan jalur KA ini juga merupakan implementasi dari rencana pemerintah yang tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian (RIPNas) tahun 2030 dalam mewujudkan jalur KA Trans Sulawesi yang akan menghubungkan Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara.

Tahap awal, yaitu segmen Barru – Palanro, kegiatan pembangunan jalur KA tersebut masih menggunakan skema pendanaan melalui APBN.

Namun, sebagai upaya untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalur KA Makassar – Parepare ini dan dalam rangka mendorong partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, pemerintah memberikan kesempatan kepada para stakeholder untuk turut serta dalam pembangunan Jalur KA Makassar – Parepare.

Saat ini, pemerintah masih dalam tahap meyeleksi para stakeholder yang berminat untuk turut serta dalam pembangunan jalur KA Makassar – Parepare ini. Terdapat enam peserta dari tujuh peserta yang sudah lolos dari tahapan prakualifikasi dan berkomitmen untuk mempercepat proses seleksi ini sehingga penyelesaian jalur KA ini dapat segera terwujud.

“Pemerintah berharap dengan beroperasinya kembali KA di Wilayah Sulawesi akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Sulawesi dan mendorong mobilitas baik angkutan penumpang maupun angkutan barang serta dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zulmafendi.

Selain itu, pembangunan jalur KA lintas Makassar – Parepare ini nantinya akan terintegrasi dengan pelabuhan, bandar udara maupun pusat-pusat perekonomian di sepanjang lintas Makassar – Parepare yang akan berdampak kepada penurunan biaya transportasi yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian di Sulawesi.


Saksikan video pilihan di bawah ini: