Harry Kane Akan Absen Sampai Maret

London – Pukulan telak bagi Tottenham Hotspur. Harry Kane dikabarkan akan menepi sampai Maret 2019 akibat cedera pergelangan kaki yang dideritanya.

Kane mengalami kerusakan ligamen pergelangan kaki kiri usai diterjang Phil Jones di menit-menit akhir saat Tottenham dikalahkan Manchester United 0-1, akhir pekan lalu. Bomber Tottenham itu mesti mengenakan boot pelindung dan berjalan memakai kruk ketika menuju klinik untuk menjalani pemindaian.

Dalam sebuah pernyataan Tottenham mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Kane harus absen tidak sebentar. Kane diperkirakan baru akan comeback pada dua bulan ke depan.


“Setelah pemeriksaan awal, kami bisa memastikan bahwa @HKane (merujuk pada akun Twitter Kane-red), mengalami kerusakan otot ligamen pada pergelangan kaki kirinya, yang dialami pada pertandingan hari Minggu. Dia akan terus dipantau oleh staf medis kami seiring dengan dia memulai proses rehabilitasi dan diprediksi akan kembali berlatih pada awal Maret,” bunyi keterangan yang dikutip Telegraph.

Dengan demikian, penyerang internasional Inggris itu sepertinya akan melewatkan dua leg laga babak 16 besar Liga Champions melawan Borussia Dortmund.

Selain itu, Kane juga tidak akan bisa bermain di pertandingan leg kedua semifinal Piala Liga melawan Chelsea pada 24 Januari. Andai Spurs mampu lolos ke final pun, Kane masih akan absen karena laga akan digelar pada pekan terakhir bulan Februari.

Di Premier League, Kane akan melewatkan sejumlah pertandingan Liga Inggris termasuk melawan Chelsea dan Arsenal.

Spurs layak cemas karena selama ini Kane selalu diandalkan sebagai ujung tombak utama. Di musim ini saja, Kane telah mengemas 20 gol dalam 31 penampilannya di seluruh kompetisi. Tidak hanya itu, kekuatan Spurs akan semakin berkurang karena Son Heung-min juga tengah dipanggil ke timnas Korea Selatan untuk tampil di Piala Asia.

(rin/raw)


Cerita Tentang Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 yang Terlupakan

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah saat ini masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar yakni dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu pengusutan HAM berat yang sampai kini belum tuntas dan hampir terlupakan yakni peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun kembali membuka kasus ini. Karena, pada tahun 2015 pihaknya telah membentuk tim ad hoc hingga hingga saat ini untuk menyelidiki kasus tersebut.

“Komnas HAM telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) kepada Jaksa Agung selaku penyidik tertanggal 22 Maret 2016,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Beka menjelaskan, kasus ini diawali dengan perburuan dan pembunuhan terhadap orang yang diduga melakukan santet atau praktik ilmu hitam. Hal ini dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap isu tertentu di beberapa wilayah Jawa Timur.

“Sebelum terjadinya kekerasan dengan isu dukun santet, masyarakat terkondisikan dengan kekerasan dan penjarahan toko-toko yang sebelumnya berawal dan unjuk rasa untuk menurunkan harga karena kesulitan ekonomi. Situasi ini membuat masyarakat sangat sensitif terhadap isu yang menyebar,” jelasnya.

Setelah itu, berkembang isu bahwa pembunuh dalam peristiwa ini dilakukan oleh warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja.

“Hasilnya, korban bukan merupakan dukun santet atau orang yang memiliki kesaktian seperti yang dituduhkan, melainkan orang yang memiliki pengaruh khusus di masyarakat seperti pemuka agama,” ujarnya.

Beka menilai, adanya pelambatan penanganan dari para aparat. Padahal, sudah ada koordinasi antar aparat di tingkatan wilayah hingga ke tingkat pusat yang menghasilkan beberapa kebijakan.

“Adanya kesan pembiaran karena kami menemukan fakta bahwa aparat mengetahui situasi dan menerima laporan, tetapi terlambat mengambil tindakan atau tidak menindak secara efektif,” ungkapnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tim telah menyerahkan laporan kepada Jaksa Agung RI sebagai Penyidik Pelanggaran HAM Berat untuk dilakukan penyidikan.

2 dari 3 halaman

Rekomendasi untuk Jokowi

Selain itu, Komnas HAM telah merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan permintaan maaf terhadap para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kami juga merekomendasikan presiden menetapkan secara khusus perencanaan program nasional pemulihan yang perwujudannya dapat terukur,” ucapnya.

“Kemudian, memerintahkan segenap kementerian maupun instansi pemerintah daerah untuk mengalokasikan kemampuan finansial, prosedur, dan administratif yang dimiliki untuk mendukung upaya-upaya pemuliharı korban,” sambungnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Kades Ditangkap Saat Makan di Rumah Istri Kedua

Liputan6.com, Pekanbaru- Munif, bekas Kepala Desa Citra Damai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tak berkutik saat dijemput oleh anggota satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti. Munif merupakan tersangka kasus korupsi dana desa.

Hampir dua tahun Munif menjadi buronan polisi. Munif ditangkap di Jalan DC Manoppo, Kelurahan Pebundayan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pada 28 November 2018. Sejak kabur dari Kepulauan Meranti, dia hidup bersama istri keduanya yang memiliki usaha warung makan.

“Anggota menangkapnya ketika makan setelah diintai beberapa hari,” Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, Selasa (15/1/2019).

La Ode melanjutkan, saat ini pihaknya melimpahkan berkas perkara korupsi Munif ke kejaksaan negeri setempat. Menurut dia, berkas tersebut sudah lengkap atau P 21.

Dalam kasus dugaan korupsi dana desa, penyidik juga menetapkan bendahara desa berinisial W sebagai tersangka.

La Ode menerangkan, Desa Citra Damai pada Tahun 2016 memiliki dana desa Rp 1 miliar yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan CSR.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, kedua tersangka diduga telah merugikan negara Rp 279 juta. Dana ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Munif diduga kuat membawa kabur dana desa ke rumah istri keduanya.

“Dalam kasus ini tersangka lainnya inisial W, keduanya diduga bersama-sama menyalahkan gunakan wewenang,” kata dia.

La Ode menyebut, atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, jaksa tengah menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman penjara paling lama 20 tahun penjara,” tegas La Ode.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Angka Kemiskinan Kembali Turun, Ini Kata Menko Darmin

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,26 juta orang atau sebesar 9,66 persen. Angka ini menurun 0,28 juta orang dibandingkan Maret 2018.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, menurunnya angka kemiskinan ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Di mana, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sepanjang 2018 mulai dari dana bantuan sosial hingga dana desa.

“Itu hasil hitungan. Hasil hitungan bukan kita yang hitung. Dengan pengeluaran pemerintah bantuan sosial apapun itu kombinasinya bagus hasilnya. sehingga tingkat kemiskinannya turun. Bayangkan kalau naik?,” kata dia di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dia mengaku optimis tingkat kemiskinan ke depan dapat kembali ditekan. Sebab, pemerintah tidak akan mengubah berbagai kebijakan yang sudah dijalankan. Termasuk juga konektifitas terhadap pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan.

“(Penurunan akan berlanjut?) Kenapa tidak, emangnya kita mendadak mengubah kebijakan kita secara drastis kan enggak. Mungkin malah ke depan kalau infrastruktur itu sebenarnya apalagi kalau lihat infrastruktur strategis saja yang ada itu yang selesai sampai akhir tahun 2019 itu mungkin ya 50-60 persen masih jalan dia tidak berarti belum dimulai yang lain. sudah mulai tapi infrastruktur itu kan proyeknya 3 tahun 4 tahun,” jelas dia.

“Intinya tingkat kemiskinan sudah turun seberapa besar. Sudah bisa jawab lah mana yang disebakan oleh infrastruktur dan bansos,” dia menambahkan.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen menurun 0,16 persen poin dibandingkan Maret 2018.

Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan persentase penduduk miskin pada periode Maret hingga September 2018 di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 13,1 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di pedesaan tercatat turun sebesar 261,1 ribu orang.

“Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,02 persen menjadi 6,89 persen. Sementara di pedesaan turun dari 13,20 persen menjadi 13,10 persen,” katanya.

Sementara itu, apabila melihat persentase dari jumlah penduduk miskin berdasarkan kepulauan pada September 2018, terlihat bahwa penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,94 persen. Sedangkan persentase penduduk terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu 5,98 persen.

“Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebanyak 13,19 juta orang sedanhkan jumlah pennduduk miskim terendah berada di Pulau Kalimantan 0,97 juta orang,” dia menandaskan.

9 Macam-macam Jaringan Komputer dan Fungsinya, Sesuai Aspek Penggunaan

Liputan6.com, Jakarta Komputer saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan teknologi, peran internet menjadi lebih besar dalam kehidupan masa kini.

Dengan adanya internet, penyebaran informasi menjadi lebih cepat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan nih, dengan internet bisa menyebarkan informasi bagi mereka yang tinggal jauh di berbeda benua dengan kita.

Internet merupakan salah satu jaringan komputer yang sampai saat ini masih digunakan oleh banyak orang untuk menunjang aktivitas mereka. Baik itu untuk berkomunikasi, bisnis dan lain sebagainya. Tidak hanya internet, ternyata ada banyak macam-macam jaringan komputer. Berikut macam-macam jaringan komputer yang telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Pengertian Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga bisa saling berbagi aplikasi, data ataupun berbagi hardware komputer.

Istilah jaringan komputer juga bisa diartikan sebagai suatu kumpulan beberapa terminal komunikasi yang terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah supaya data atau informasi yang dibawa oleh transmitter (pengirim) bisa sampai kepada receiver (penerima) dengan tepat, cepat dan akurat.

Dengan adanya jaringan komputer, penggunanya dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran dari jaringan komputer ini sangat dibutuhkan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer client sehingga dapat memperoleh suatu data yang relevan.

3 dari 5 halaman

Macam-macam Jaringan Komputer

Macam-macam jaringan komputer sendiri terbagi atas 4 kelompok. Berikut 4 kelompok jaringan komputer:

1. Berdasarkan Jangkauan Geografis

– LAN (Local Area Network)

Local Area Network disingkat LAN, merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah.

– MAN (Metropolitan Area Network)

Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain.

– WAN (Wide Area Network)

Wide Area Network atau disingkat WAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit.

2. Berdasarkan Media Transmisi Data

– Jaringan Komputer Berkabel (Wired Network)

Wired Network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar komputer-komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet.

– Jaringan Komputer Nirkabel (Wireless Network)

Berbeda dengan wired network, wireless network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi/data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik.

4 dari 5 halaman

Macam-macam Jaringan Komputer

3. Berdasarkan Distribusi Sumber Data/Informasi

– Jaringan Terpusat

Jaringan komputer terpusat adalah jenis jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk berfungsi sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh komputer terminal.

Komputer induk inilah yang menyimpan semua data-data maupun program aplikasi untuk kemudian didistribusikan ke komputer terminal. Sedangkan komputer terminal itu sendiri biasanya hanya berfungsi untuk menjadi perantara pengguna untuk mengakses komputer induk.

– Jaringan Terdistribusi

Jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Berbeda dengan jaringan terpusat, pada jaringan terdistibusi, semua host yang terhubung pada jaringan ini bisa berperan sebagai komputer induk sebagaimana peran komputer induk dalam jaringan terpusat. Artinya, distribusi data yang terjadi pada jaringan komputer jenis ini tidak hanya dari satu komputer induk (server).

4. Berdasarkan Peranan dan Hubungan Tiap Komputer dalam Memproses Data

– Jaringan Client-Server

Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan beberapa komputer yang berperan sebagai client. Umumnya yang bertindak sebagai server hanya satu komputer dan komputer yang lainnya berperan sebagai client. Komputer server berperan sebagai penyedia sumber daya atau data, sedangkan komputer client menggunakan sumber daya atau data yang disediakan oleh komputer server tersebut.

– Jaringan Peer to Peer

Pada jaringan ini jenis ini, masing-masing komputer, baik komputer client maupun komputer server mempunyai peran dan kedudukan yang sama. Dengan kata lain, komputer server dapat menjadi komputer client, dan sebaliknya, komputer client pun dapat menjadi komputer server.

5 dari 5 halaman

Manfaat Penggunaan Jaringan Komputer

Manfaat macam-macam jaringan komputer juga akan membantu kamu untuk mempertimbangkan dengan baik pemasangan jaringan tersebut dalam sistem yang diaplikasikan. Tentu berbagai kemudahan akan kamu dapatkan dengan pengaplikasian yang tepat. Berikut manfaat penggunaan jaringan komputer:

• Pengiriman data menjadi lebih cepat dan efisien.

• Mempermudah akses file yang dimiliki sendiri dan orang lain serta mempermudah proses penyebarluasannya melalui jaringan yang dipasangkan.

• Dapat memudahkan akses informasi secara lebih cepat dan akurat.

• Jika digunakan di kantor bisa menghemat pengeluaran kantor untuk akses informasi serta printer contohnya, karena hanya dengan satu alat bisa digunakan untuk kebutuhan semua komputer yang ada.

• Dapat melakukan pengiriman foto, video atau file lainnya secara real time.

• Dapat mengakses berbagai jenis file bahkan dari negara yang berbeda.



Reporter: Afifah Cinthia Pasha

Pengertian Hukum Adalah dan Jenis-jenisnya yang Harus Dipelajari Biar Tak Salah Kaprah

Liputan6.com, Jakarta Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Sudah di jelaskan dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun apakah hukum itu? Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, penjelasan mengenai pengertian hukum dan jenis-jenisnya, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Hukum Adalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjeleskan Hukum adalah hu·kum/ peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Bisa dibayangin kalau Indonesia nggak punya hukum yang mengikat warga negaranya, bakalan hancur negara ini.

3 dari 5 halaman

Pelanggaran Hukum

Sering kamu lihat di TV ada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan yang lainnya. Perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggaran hukum. Hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi namun saat ini, hampir setiap hari kita mendapat kabar, atau bahkan melihat sendiri pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan nggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.

4 dari 5 halaman

Sanksi hukum bagi yang melanggar

Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas suatu hukum adalah sudah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 KUHP, ada 2 hukuman yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara.

Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Dalam pasal 338 KUHP, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar si pelaku.

5 dari 5 halaman

Jenis jenis hukum di Indonesia

1. Hukum publik

Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat peraturan hukum atau yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negararanya seperti hukum pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Fungsi hukum pidana umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, meyelenggarakan tahta pada masyarakat.

2. Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata.

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.


Reporter: Heri Setiawan

Pertamina Perdana Beli Minyak Bagian Chevron

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) perdana menyerap minyak mentah (crude oil) bagian PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Blok Rokan. Minyak mentah ini kemudian akan diolah di kilang minyak dalam negeri milik Pertamina.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, sejak terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumer Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 pada awal September 2018, telah tercapai kesepakatan antara Pertamina dengan beberapa Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), salah satunya yang pertama dan terbesar adalah PT CPI dari Blok Rokan.

“Kami mengacu pada arahan Pemerintah dan telah menyampaikan proposal menyatakan minat kepada seluruh KKKS untuk membeli jatah minyak mentah mereka. Pembelian dilakukan berdasarkan prinsip business to business,” kata Nicke, di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut Nicke, Pertamina akan mengupayakan menyerap semaksimal mungkin minyak mentah bagian Kontraktor Kontrak Kerjasama KKK untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor minyak mentah.

Untuk pembelian minyak mentah dari Lapangan Blok Rokan, pemasokan perdana dilakukan pada Selasa, 15 Januari 2019.

“Selama ini, minyak mentah bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti PT CPI sebagian besar di expor, sementara di sisi lain Pertamina masih harus mengimport minyak mentah dan kondensat sekitar 342.000 barrel per hari,” tutur Nicke.

Minyak mentah jenis Sumatran Light Crude (SLC) dan Duri Crude (DC) yang dihasilkan Blok Rokan, sesuai dengan konfigurasi Kilang Minyak Pertamina, sehingga dapat meningkatkan yield of valuable products di Kilang Pertamina.


Dalam tahap awal, pasokan minyak ke Pertamina dilakukan periode Januari hingga Juni 2019, estimasi volumenya diperkirakan mencapai 2,5 juta barel per bulan.

Dengan pembelian minyak mentah dari Blok Rokan ini, Pertamina akan memasok kebutuhan minyak mentah SLC dan DC yang akan diolah di Kilang Pertamina selain Kasim – Sorong.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT CPI atas tercapainya kesepakatan ini. Hubungan dan kerjasama B to B antar kedua belah pihak diharapkan semakin erat,” ujar Nicke.

Direktur Jenderal Djoko Siswanto berharap kerjasama ini dapat dikembangkan Pertamina dengan KKKS lainnya.

“Pembelian perdana minyak mentah ini menjadi contoh besar, bahwa produksi dari blok Rokan sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia, bisa ditingkatkan pemanfaatan minyaknya untuk diolah di kilang dalam negeri. Ini membuat ketahanan Energi kita semakin baik,” tandasnya.

Paksa Pesawat Ethiopia Turun, Panglima TNI: Kita Tegakan Aturan!

Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan perintahnya kepada jajaran untuk memaksa pesawat Ethiopian Airlines mendarat adalah bentuk penegakan aturan. Hadi menegaskan setiap pesawat asing yang melintas di wilayah kedaulatan Indonesia harus ikut aturan yang berlaku.

“Kita tetap menegakkan peraturan. Siapa yang melanggar, harus selesaikan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia,” tegas Hadi kepada wartawan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (15/1/2019).

Hadi menuturkan proses pemeriksaan terhadap awak pesawat tersebut diserahkan oleh TNI kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari pihak Aviation Security (Avsec) dan petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim. Hadi mengatakan pesawat tersebut belum dibolehkan terbang kembali.
“Dan saat ini kita serahkan kepada PPNS yang berwenang untuk itu. Dan prosesnya saat ini masih dalam proses, dan pesawat masih ada di bandara Hang Nadim,” ujar Hadi.
Hadi menyampaikan PPNS sedang mencari tahu alasan Ethiopian Airlines berani melintas tanpa izin. “Ya itu yang sedang kita cari ya, kenapa dia masuk ke wilayah indonesia tanpa izin,” imbuh Hadi.

Sebelumnya diberitakan, pesawat kargo maskapai Ethiopian Airlines melintas tanpa izin di langit Indonesia dan akhirnya diturunkan paksa oleh TNI AU atas perintah Panglima TNI. Berdasarkan pengecekan di FlightRadar24, pesawat ET3728 terbang dengan rute Addis Ababa ke Hong Kong pada 14 Januari 2019. Pesawat itu dijadwalkan terbang pukul 00.00 UTC, tetapi baru terbang pukul 20.33 UTC.

Tidak semua perjalanan di rute tersebut terdeteksi oleh FlightRadar24. Ada beberapa bagian yang tidak terdeteksi dan ditandai dengan garis putus-putus.

Dari Ethiopia di daratan Afrika, pesawat itu melintasi Laut Arab di Samudra Hindia, kemudian melintasi selatan India dan Sri Lanka. Pesawat melaju terus ke selatan di atas Samudra Hindia hingga masuk ke Pulau Sumatera. Padahal, jika hendak menuju Hong Kong, seharusnya pesawat tersebut mengarah ke utara atau ke timur laut.
(aud/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lagi Panas, Pembahasan Freeport di DPR Malah ‘Digantung’

Jakarta – Rapat dengar pendapat (RDP) soal divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Komisi VII DPR memanas. Pembahasan cukup panjang mengenai alasan pemerintah memilih untuk mengakuisisi saham PTFI tidak menunggu kontrak karya (KK) habis di tahun 2021.

Topik tersebut mulanya dilontarkan oleh Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian saat mendapat kesempatan melakukan pendalaman.

“Ini memang menjadi pertanyaan publik, bisa menjelaskan kenapa dipaksakan tidak menunggu 2021,” kata Ramson di Komisi VII Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono pun menjawab. Dia menerangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan, KK yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.

Sementara, dalam Pasal 31 KK Tahun 1991, memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan untuk memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan yang tidak wajar.

“Kontrak 1991 memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan hak memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah, pemerintah tidak akan menahan atau menunda secara tidak wajar,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir kemudian memotong penjelasan Bambang Gatot.

“Pemerintah kan juga bisa menolak? Kenapa tidak menolak?” tanya Nasir.

Bambang Gatot kemudian menerangkan, pemerintah memang bisa menolak. Namun, itu berpotensi menimbulkan perselisihan yang bisa dibawa ke arbitrase.

Penjelasan Bambang Gatot kembali dikritik oleh Nasir. Nasir kemudian mempertanyakan keberpihakan Bambang Gatot.

“Bapak di pihak pemerintah atau swasta? Kan saya bilang bahwa akhir 2021 kalau menolak perpanjangan kan selesai. Kepentingan apa yang didorong ini untuk proses sekarang ini. Padahal dia 2021, seharusnya memasukkan Inalum untuk pengambilalihan Freeport tersebut seperti yang dilakukan Blok Rokan,” kata Nasir dengan nada tinggi.

“Kenapa tidak dilakukan di Freeport apa masalahnya, kepentingan apa untuk mengambil langkah, harus bisa diambilalih Indonesia dan menjadi saham 100% milik Republik Indonesia, Apakah kepentingan bisnis saja, ini segelintir yang mementingkan kepentingannya,” paparnya.

Bambang kembali menjelaskan, dalam arbitrase pemerintah bisa menang, bisa kalah. Tapi, operasional tambang tidak bisa berhenti karena arbitrase. Sebab, berhentinya produksi akan menimbulkan risiko yang lebih besar.

“Kami sampaikan contoh kita ada arbitrase IMFA itu adalah permasalahan IUP yang diterbitkan Bupati Barito Timur, di arbitrase oleh investor Singapura berbadan hukum India, 2 tahun belum putus, kita dituntut US$ 570 juta. Sampai sekarang belum putus,” ungkap Bambang.

“Kalau terlalu lama dampak teknis akan terjadi, kerusakan terowongan infrastruktur, rembesan air tanah dan lumpur, potensi kehilangan 30% cadangan Grasberg, ini teknis pertambangan tidak bisa dihentikan,” sambungnya.

Pembicaraan mengenai hal tersebut berhenti karena memasuki waktu maghrib, sehingga rapat diskors. Setelah skors dibuka, Nasir yang merupakan pemimpin rapat meminta peserta untuk menunda pembahasan hingga pekan depan.

“Baik, karena permohonan mitra melakukan persiapan bahan seminggu kita setujui. Maka persetujuan teman-teman rapat saya tunda seminggu,” tutup Nasir.

(fdl/fdl)

Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Pose Satu Jari Walkot Bogor

BogorBawaslu Kota Bogor menyatakan tidak ada pelanggaran terkait pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat kunjungan cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor. Bawaslu menilai pose satu jari Bima Arya bukan bentuk kampanye.

Keputusan ini setelah Bawaslu Kota Bogor melakukan pembahasan pada Senin (14/1). Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Berdasarkan paparan dan bukti-bukti, hasil rapat kemarin Bawaslu Kota Bogor tidak menemukan pelanggaran Pemilu sehingga (kasusnya) tidak dapat dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas, Selasa (15/1).

Dari fakta-fakta di lapangan, Yustinus menyebut Bima Arya hadir pada acara Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1) dalam kapasitas personal, bukan sebagai walkot. Bima Arya juga hadir pada akhir pekan, bukan saat agenda Pemkot dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah

“Terkait pose satu jari, bukan merupakan bentuk kampanye. Satu jari merupakan tindakan spontan ketika ditanya para wartawan. Jadi tidak dimaksudkan untuk mendukung paslon tertentu,” terang Yustinus

Bima Arya sebelumnya diklarifikasi Bawaslu Bogor pada Jumat (11/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya dalam acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga, simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>