Ma’ruf Amin Akan Bentuk Badan Riset Nasional

Debat ketiga Pilpres 2019](3918916 “”) di gelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat kali ini hanya menampilkan calon wakil presiden (cawapres), Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Pada debat Cawapres ini, tema yang diangkat soal Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Kebudayaan. Tak seperti dua debat sebelumnya, pada debat cawapres akan ada beberapa perbedaan.

Hal ini memang sengaja dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki kekurangan pada debat-debat sebelumnya. Salah satunya adalah pembentukan Komite Damai yang baru muncul pada debat ketiga Pilpres 2019 nanti.

Selain itu, format debat juga berubah dan jumlah penonton yang hadir akan berkurang.

Prabowo: Saya dan Sandiaga Akan Bentuk Kabinet Bersih

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun kabinet dan tata pemerintahan yang bersih apabila ia terpilih menjadi presiden.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyapa warga Banten, di rumah Aspirasi Desmon J Mahesa, Serang, Sabtu (16/3/2019).

“Saya bersumpah akan bekerja dan membela rakyat Indonesia. Saya bersama wakil saya Sandiaga Uno dan koalisi akan membentuk kabinet bersih. Saya punya tim dari pakar dan ahli yang menyatakan kita bisa mensejaterakan rakyat. Mereka sudah menghitungnya,” kata Prabowo dikutip dalam keterangan pers.

Prabowo menegaskan akan mewakafkan hidupnya berbakti kepada Indonesia. “Saya hanya manusia biasa, masih banyak orang yang lebih baik dari saya. Sisa hidup saya, saya persembahkan untuk negara dan bangsa ini. Saya hanya minta agar Allah memberi kekuatan dan diberi kesehatan untuk membela rakyat saya. Setelah saya menjalankan tugas saya, saya siap dipanggil Allah, saya akan tersenyum bangga saat dipanggil Allah nanti,” katanya.

Pada kunjungannya ke Banten, Prabowo juga melakukan silahturahmi dengan tokoh ulama Banten yakni Abuya Murtadlo Dimyathi di Majelis Ta’lim Wal Istigotsah Ad Dimyathiyyah di Cidahu, Cadasari, Pandeglang.

DPRD Jakarta akan Bentuk Pansus Atur Mekanisme Pemilihan Cawagub

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menerima dua nama usulan calon wakil gubernur, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Meski demikian, ini harus diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan paripurna dan Panitia Khusus (Pansus) guna membuat tata tertip teknis pemilihan wagub DKI.

“Melalui surat ini saya akan meneruskan ke Bamus untuk diagendakan ke dalam paripurna nanti,” kata Prasetio di DPRD DKI Jakarta.

Politisi PDI Perjuangan menyatakan dalam surat usulan tersebut telah ditandatangani oleh pimpinan partai pengusung yakni Partai Gerindra dan PKS tingkat daerah ataupun pusat.

Prasetio menyatakan dalam teknis pemilihan wagub tersebut akan dilakukan secara voting dengan syarat kuorum 2/3 dari jumlah anggota dewan yang hadir.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik bertekad untuk maju menjadi cawagub DKI Jakarta, Taufik mempersilahkan PKS mengajukan nama dalam pemilihan Cawagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno

Jokowi Mau Bentuk Menteri Khusus Investasi dan Ekspor?

Jakarta – Buntut dari persoalan klasik neraca perdagangan yang tekor dan defisit transaksi berjalan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan wacana pembentukan dua instansi baru.

Instansi tersebut adalah Kementerian Khusus Ekspor dan Kementerian Khusus Investasi. Kepala Negara mengaku sudah menyampaikan wacana tersebut kepada jajaran pejabat kabinet kerja.

Namun, Jokowi juga belum mengetahui wacana tersebut ampuh tidak untuk mengatasi masalah neraca perdagangan yang tekor dan defisit transaksi berjalan.

Penasaran ceritanya bagaimana? simak selengkapnya di sini: (hek/ang)

KPU-Kemendagri Sepakat Bentuk Tim Tuntaskan Masalah WNA Masuk DPT

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sepakat membentuk tim bersama yang akan berkoordinasi dengan Bawaslu guna menyelesaikan persoalan masuknya warga negara asing (WNA) dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

“Untuk memastikan masalah WNA dalam DPT sudah selesai, kami sepakat dengan Dukcapil membentuk desk bersama. Jadi ada tim teknis mewakili KPU-Dukcapil dan berkoordinasi dengan Bawaslu,” kata Komisioner KPU Viryan Azis di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat 8 Maret 2019.

Viryan mengatakan inti dari pembentukan tim adalah agar jangan sampai ada orang yang tidak memiliki hak pilih di Indonesia, dalam hal ini WNA, dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu. Menurutnya, tim itu akan bekerja selama sepekan kedepan.

“Jika terdapat temuan WNA lain masuk DPT maka penyelesaian akan dilakukan oleh tim tersebut,” ucap Viryan.

Terkait simpang siurnya jumlah WNA dalam DPT, Viryan mengungkapkan bahwa data temuan terus bergerak. Dia berharap dengan adanya tim bersama, maka sinkronisasi penyelesaian persoalan WNA dalam DPT akan lebih baik.

Lebih jauh Viryan mengungkapkan, ada beberapa contoh penyebab WNA masuk dalam DPT. Salah satunya ketika WNA wanita yang menikah dengan WNI laki-laki. Dengan demikian nama WNA wanita itu masuk dalam Kartu Keluarga.

“Karena dibawah kepala keluarga yang merupakan seorang WNI, maka nama wanita WNA itu secara tidak sengaja kemudian diikutsertakan dalam DPT, padahal masih berkewarganegaraan asing,” terang Viryan.

Viral Awan Bentuk Aneh di Magetan

MagetanAwan berbentuk aneh viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Awan yang berbentuk seperti pusaran itu banyak diabadikan warga karena dianggap indah.

Awan yang seperti pusaran berwarna kuning kemerahan itu berada di dekat Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Beberapa netizen mengunggah foto itu dengan caption menyebut kebesaran sang pencipta.

Salah satu akun Facebook mengunggah foto awan itu. Pemilik akun Facebook ViDiaa Deaa menyebut foto awan itu diambil dari jalan lokasi wisata telaga Sarangan.

“Subhanallah. Gonmu pie lurd (tempatmu bagaimana kawan),” tulis ViDiaa Deaa.

Penampakan awan di Magetan yang viral.Penampakan awan di Magetan yang viral. Foto: Screenshot

Posting-an itu mengundang reaksi. Sejumlah netizen memberikan komentar sekaligus memberi umpan balik dengan gambar awan yang sama dengan lokasi berbeda.

“Smoga smua warga mgt n sekitarnya selalu dilindungi dri segala bencana,” kata akun Facebook Ratna Widyaningsih.

Salah satu warga bernama Nisan yang tinggal di telaga Sarangan mengaku melihat awan tersebut dari gambar yang diambil tetangganya.

Awan tersebut berwarna kuning kemerahan.Awan tersebut berwarna kuning kemerahan. Foto: Screenshot

“Bakul sate depan rumahku mas yang punya foto dan mengabadikan,” ucapnya singkat.

Kapolsek Pilangkenceng AKP Sukono menyebut awan itu berada di atas Gunung Lawu. Awan yang berwarna merah kekuningan itu muncul sekitar pukul 17.45 WIB.

“Itu benar tadi saya cek anggota saya memang ada yang melihat,” ujar Sukono.
(zak/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSI Tantang Politikus PAN Buktikan Polri Bentuk Pasukan Buzzer Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menantang politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Mustofa Nahrawardaya, untuk membuktikan tuduhannya bahwa Polri membentuk pasukan buzzer untuk mendukung pasangan capres cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Tantangan ini disampaikan juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo, di Jakarta, Rabu (6/3/2019). 

Politikus PAN itu menyampaikan tuduhan tersebut secara pada sebuah dialog bertajuk “Penyebaran Hoaks Terorganisasi?” di sebuah televisi swasta, Selasa, 5 Maret 2019. 

Tuduhan Mustofa ini mengutip cuitan akun Twitter anonim @opposite6890 yang dia sendiri mengaku mengenal adminnya.

Sigit mencurigai tuduhan ini sebagai langkah sistematis dari pendukung pasangan capres 02 untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga negara dalam Pemilu 2019.

“Setelah serangan ke KPU, sekarang mereka menyerang Polri. Polisi juga harus tegas membantah dan membuktikan bahwa mereka netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2019,” ujar Sigit.

Sebelumnya, dalam cuitannya 3 Maret 2019 lalu, akun anonim @opposite6890 menuduh Polri telah membentuk tim buzzer beranggotakan 100 orang per Polres di Seluruh Indonesia.

“Akun opposite6890 menyebutkan tim ini menginduk pada akun @alumnisambhar dan menyebut ada aplikasi berbasis android yang bisa diunduh di situs mysambhar.com,” tutur Sigit.

Situs mysambhar.com sendiri saat ini sudah tidak bisa diakses. Akun @opposite6890 kemudian memberikan tautan untuk mengunduh aplikasi tersebut di filedropper.com.

“Opposite6890 kemudian menuduh keterlibatan Polri. Karena menurutnya, setelah dicek, ada kaitan ke jaringan milik Mabes Polri,” tambah jubir PSI untuk bidang Teknologi Informasi ini.  

2 dari 3 halaman

Klarifikasi

Terkait tuduhan tersebut, menurut Sigit yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini menyebut ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.

“Pertama, tuduhan domain mysambhar.com dimiliki Polri. Ketika saya cek, domain ini dilindungi layanan proteksi nama domain dari sebuah perusahaan di Panama. Jadi tidak mungkin Opposite6890 bisa membuktikan siapa pemilik nama domain tersebut,” katanya.

Yang kedua, Sigit mempertanyakan apakah benar file berjenis APK yang ada di filedropper.com benar-benar buatan Polri.

“Bisa saja dia buat sendiri, lalu mengunggahnya sendiri, kan? Ini juga harus dibuktikan,” tambahnya. 

Hal ketiga yang juga harus diklarifikasi adalah kaitan file APK itu dengan jaringan Mabes Polri.

“Opposite6890 menuduh ada link ke jaringan bernomor IP 120.29.226.193. Memang betul, menurut data APNIC nomor IP itu terdaftar atas nama Divisi Teknologi Informasi Mabes Polri. Tapi hubungannya seperti apa, itu harus dicek dengan kaidah-kaidah forensik TI yang valid,” ujar Jubir PSI bidang Teknologi Informasi ini. 

Meskipun argumen yang disampaikan terkesan cukup meyakinkan untuk sementara orang, Sigit mengaku tidak percaya dengan tuduhan tersebut.

“Kami yakin Polri netral di Pemilu 2019. Lagipula, masak Divisi TI Mabes Polri sebodoh itu membuat aplikasi rahasia yang dihubungkan ke jaringan resmi Mabes Polri?” ujar Sigit.

Sigit yang juga caleg DPR-RI ini mengaku sudah mencoba menginstal aplikasi tersebut. “Tapi aplikasi itu dilindungi dengan user name dan password sejak awal, jadi saya masih belum bisa melihat isi program Sambhar itu,” kata Sigit.

Dia menegaskan, jika Mustofa tidak dapat membuktikan tuduhannya, polisi harus bertindak tegas untuk membuktikan institusinya tidak bersalah.

“Polri juga harus meminta keterangan Mustofa Nahrawardaya, kalau perlu menahannya karena menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat,” tambahnya. 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengenaan Cukai Bentuk Edukasi ke Masyarakat Hemat Kantong Plastik

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara mendukung rencana pengenaan tarif dan cukai kantong plastik. Kebijakan ini dinilai bisa mengurangi pemakaian kantong plastik yang kerap merusak lingkungan.

Langkah ini juga dipandang penting karena Indonesia termasuk ke dalam tiga negara teratas penyumbang sampah plastik di lautan.

“Dampak plastik untuk lingkungan perlu dikendalikan. (Aturan) ini bentuk edukasi juga ke masyarakat biar lebih berhemat dalam konsumsi plastik,” ujar dia kepada Liputan6.com, Selasa (5/3/2019).

Keputusan terkait kantong plastik ini mulanya diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang memungut biaya atas penggunaannya. Langkah itu kemudian dilanjutkan oleh pemerintah yang berencana menerapkan cukai plastik pada tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Bhima pun sependapat agar konsumsi plastik turut dikenai cukai. Dia mengatakan, pengenaan cukai plastik ini bisa dihitung dalam satuan kilogram (kg).

“Satuan kena cukainya nanti per kg. Antara Rp 4.000-Rp 5.000 per kg,” sebut dia.

Sebagai perbandingan, Bhima berkaca pada pengenaan tarif bagi kantong plastik di sejumlah negara seperti Irlandia dan Denmark. Seperti di Irlandia, ketika pada 2011 pemerintah setempat menetapkan penyesuaian tarif retribusi satu tahun sekali dengan membatasi konsumsi kantong plastik per orang sebesar 21 pemakaian dengan harga jual EUR 0,70.

Sebelumnya, Pemerintah Irlandia pun mengenakan tarif sebesar EUR 0,15 dan berhasil mengurangi konsumsi kantong plastik hingga 90 persen.

Sementara di Denmark, pemerintah setempat mulai mengenakan pajak pada produsen kantong plastik dan kertas pada 1994. Tarif yang dikenakan berkisar 22 kroner atau setara 4 dollar AS (USD) per kg kantong plastik, sedikit lebih tinggi dari harga asli sebesar 20 kroner.

Produsen kantong plastik kemudian membebankan pada pedagang dan konsumen akhir. Masyarakat umumnya membayar 2-3,5 kroner atau setara 31-65 sen per kantong, yang mungkin menjadi harga termahal di dunia.

Hasilnya, ketika diterapkan pungutan cukai, konsumsi kantong plastik turun hingga 60 persen.”Kedua negara itu yang jadi benchmark (penerapan kantong plastik berbayar),” cetus Bhima.

2 dari 2 halaman

Kemenkeu Pastikan Aturan Cukai Plastik Segera Rampung

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi, menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penerapan cukai plastik dapat segera selesai pada tahun ini.

Aturan ini pun dapat dirilis dalam waktu dekat. “(target?) Kalau saya ditanya ya secepat mungkin,” ujar dia di Kementerian Kordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Heru mengatakan, proses penggodokan RPP ini terus berjalan di antara kementerian dan  lembaga. Dia pun berharap atururan ini dapat terbit segera mungkin.

“Proses pematangan koordinasi jalan terus. Itu saja yang bisa saya updet ya. Artinya tidak berhenti jalan terus,” imbuh dia.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, saat ini aturan cukai plastik masih dibahas antar kementerian dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP).

“Masih menunggu RPP disahkan menjadi PP sebagai dasar hukum pengenaan cukai atas plastik,” ujar Nirwala saat dihubungi oleh merdeka.com ditulis Senin (4/3).

“Saya tidak tahu kapan (rampung), karena PP tersebut berkaitan dengan sinkronisasi kepentingan kementerian/lembaga pembina teknis. Di antaranya Kemen Perindustrian, KLHK,” sambungnya.

Nirwala melanjutkan, pengenaan cukai plastik memang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian konsumsi plastik yang kian meningkat setiap hari. Sehingga, ke depan pengelolaan dan manajemen plastik bisa lebih terarah.

“Dengan kondisi pencemaran lingkungan oleh sampah plastik akhir-akhir ini, yang paling penting kita harus sepakat apakah konsumsi plastik itu perlu dikendalikan? Pengendalian ini dengan tujuan untuk memperkuat manajemen pengelolaan sampah dan manajemen pertumbuhan sampah plastik baru,” jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pemotretan di Jalan Berlumpur dan Berlubang, Bentuk Protes Sang Fotografer

Liputan6.com, Jakarta – Banyak cara untuk melakukan protes terhadap kondisi jalan yang rusak, berlubang, hingga berlumpur. Hal itu dilakukan Robby Ari Sanjaya, fotografer asal Batumarta, Sumatera Selatan.

Dengan keahliannya, ia melancarkan protes dengan melakukan pemotretan di jalan berlumpur dan berlubang. Tepatnya di ruas jalan di Kecamatan Batumarta, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

“Jadi saya tiap hari lewat jalan sini, rumah saya di Batumarta dan saya kerja di Baturaja, sudah lama jalannya rusak tapi nggak diperbaiki. Banyak orang yang tiap hari merasakan sulitnya lewat jalan ini,” tutur Robby saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (3/3/2019).

Dalam pemotretan yang berlangsung dari pukul 07.00 hingga 12.00 WIB itu, Robby tak sekadar memotret jalan yang berlumpur dan berlubang yang dipenuhi air yang keruh. Namun, ia juga menggunakan 6 model.

“Mereka juga sering lewat jalanan itu. Jadi, mereka semangat ikut pemotretan, meski aslinya (mereka) bukan model,” ujar Robby tergelak.

Robby kemudian mengunggah hasil karyanya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya pada 25 Februari 2019, Robby memamerkan empat foto seorang model bernama Putri.

Empat foto tersebut bercerita tentang Putri yang mengenakan baju merah dan celana hitam, tampak berjalan di tengah kubangan lumpur. Tangan kirinya memegangi sepatunya.

Sementara foto berikutnya, Putri terlihat duduk di atas tanah yang becek dengan kanan dan kirinya air penuh lumpur. Pada foto yang lain, tubuh Putri yang dibalut baju merah sudah tak tampak, berubah dengan lumpur yang menutupi sekujur tubuhnya, tak terkecuali wajahnya.

Dalam foto berikutnya, Putri terlihat duduk di tengah kubangan. Tubuhnya bermandikan air lumpur yang kecoklatan. Kedua tangannya dibenamkan ke dalam lumpur hingga memercikkan air mengenai wajahnya.

“Kalo kalian pikir kita foto di kubangan lumpur, ada benarnya.Yang lebih tepatnya, kita foto di kubangan lumpur di tengah jalan penghubung Batumarta-Baturaja. Tepatnya di Blok E unit 2Ini frame @putri_weddinggallery Honorable mention,” tulis Robby sebagai keterangan foto.

2 dari 2 halaman

Bermain di Jalan Berlumpur dan Berlubang

Pada hari berikutnya, Robby Ari Sanjaya kembali mengunggah empat foto di jalan berlumpur dan berlubang yang lain, tepatnya pada 26 Februari 2019. Dalam foto itu, perempuan bernama Dessy bermain air di tengah jalan kubangan.

Di depannya terlihat ada empat mainan anak-anak berwarna kuning. Sambil mengangkat kedua tangannya, Dessy terlihat tersenyum.

Foto yang lain, Dessy yang mengenakan daster dan celana hitam terlihat seperti terjatuh di jalan berlubang dari motor yang ditumpangi. Sambil berusaha bangkit, ia seperti minta tolong kepada lelaki yang memboncengnya.

Selain itu, Dessy terlihat bermain bersama keempat orang temannya di jalan yang berlobang itu. Sementara dalam foto yang lain, dua orang sengaja menikmati dengan kondisi yang berlubang dan penuh air. Mereka seolah tak memedulikan para pengendara yang melewati jalan tersebut.

“Protes yg positif 😍😍😍,” komentar akun @mayaslbn dalam kolom komentar akun Robby Ari Sanjaya.

Aksi protes Robby Ari Sanjaya tersebut mendapat respons dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, seperti ditayangkan dalam Fokus Indosiar pada 1 Maret 2019. “Saya estimasi, paling lambat April sudah serentak. Jadi, gubernur, bupati, wali kota itu, dengan APBD-nya masing-masing sudah gerakan serentak memulai pekerjaan, khususnya infrastruktur jalan,” ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: