Fakta-Fakta Unik Gerai Starbucks Terbesar se-Asia Tenggara yang Baru Buka di Bali

Liputan6.com, Jakarta – Menghadirkan pengalaman tak semata minum kopi, Starbucks membuka gerai terbaru Starbucks Reserve Dewata secara resmi pada Sabtu, 12 Januari 2019. Store di Jl.Sunset Road no. 77 Badung, Bali ini diklaim sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara.

Berdiri di lahan seluas 1.850 kaki persegi, gerai ini terdiri dari dua lantai dengan area duduk outdoor, baik di atas maupun di bawah. Tak hanya soal ukuran, terdapat deretan fakta menarik lain seputar Starbucks Reserve Dewata. Berikut beberapa di antaranya yang telah dirangkum Liputan6.com.

Memungkinkan Anda tahu perjalanan kopi

Tak semata datang dan memesan kopi, di sini Anda bisa tahu bagaimana proses awal kopi ditanam hingga terhidang di cangkir Anda dengan mengikuti coffee journey. Anda akan diajak berkeliling gerai, mulai dari mampir di kebun kopi berukuran 10×10 meter di dekat pintu masuk, sampai melihat pertumbuhan tanaman kopi di tiap usia.

Interior hasil kolaborasi Starbucks dengan seniman asal Jawa dan Bali

Tak semata bangunan simetris dengan kesan modern seperti kebanyakan gerai Starbucks, sentuhan karya seniman lokal bakal Anda dapati di Starbucks Reserve Dewata. Tersebar di beberapa titik, Anda bisa melihat gambaran ombak Bali di muka gerai dan karya yang tergantung di atas reserve bar.

Mural kayu setinggi sembilan meter yang merupakan penggambaran enam daerah penghasil kopi pun bisa dilihat di dekat tangga. Bahkan, tata letak gerai ini menggambarkan rumah tinggal di Bali yang dikenal luas dan antar-ruangannya terhubung.

Logonya berbeda dari kebanyakan gerai Starbucks

Walau logo Starbucks sudah sangat familiar, namun Starbucks Reserve Dewata tak memakainya sebagai identitas. Sebagai ganti, store yang masuk dalam 185 gerai terbaik Starbucks di seluruh dunia ini memakai bunga lotus yang merupakan simbol Dewi Laksmi sebagai sumber kemakmuran, kesuburan, dan keindahan.

Punya menu khusus

Terdapat dua menu khusus yang hanya bisa Anda jumpai di Starbucks Reserve Dewata. Mereka adalah lavender latte dan cool berry tea. Sementara lavender latte memberi rasa unik dengan aroma lavender yang kendara, cool berry tea siap memberi kesegaran sejak tegukan pertama.

Gerai yang mengurangi penggunaan plastik

Sebagai bentuk nyata komitmen Starbucks untuk maju selaras dengan alam, Anthony Cottan, Director Starbucks Indonesia menyebut, penggunaan plastik, khususnya sedotan, akan dikurangi di gerai Starbucks Reserve Dewata.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gattuso: Higuain Tak Pernah Bilang Ingin Pergi

Jeddah – Rumor seputar masa depan Gonzalo Higuain terus menghangat. Namun, pelatih AC Milan Gennaro Gattuso menegaskan, Higuain tidak pernah mengatakan ingin hengkang.

Bomber Argentina itu direkrut Milan dari Juventus sebagai pemain pinjaman pada musim panas lalu. Meski sempat tampil menjanjikan, Higuain kini mengalami kesulitan usai hanya mencetak delapan gol dalam 20 penampilannya di semua kompetisi.

Chelsea menjadi klub yang paling santer dikaitkan dengan Higuain di bursa Januari. Manajer klub Maurizio Sarri diyakini menginginkan bereuni dengan El Pipita, usai pernah sukses saat masih berkarier di Napoli. Toh, striker-striker Chelsea: Alvaro Morata dan Olivier Giroud mejan.


Nicolas, agen sekaligus kakak Higuain, dilaporkan telah terbang ke London untuk membahas kepindahan si pemain. Higuain disebut-sebut akan bergabung Chelsea sebagai pemain pinjaman.

“Saya ingin menegaskan bahwa Higuain tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa dia ingin pergi. Saya menunggu hal itu,” lugas Gattuso dalam konferensi pers jelang Piala Super Italia melawan Juventus di Jeddah, Arab Saudi.

“Sejujurnya, saya bahkan tidak ingin membicarakan tentang Higuain karena kita di sini untuk Supercoppa,” sambung dia yang dilansir Football Italia.

Milan akan menantang Juventus dalam Piala Super Italia, Kamis (17/1/2019) dinihari WIB. Higuain diindikasikan tidak terpengaruh dengan rumor-rumor di sekelilingnya.

“Saat ini, saya harus mengulang kata-kata yang sama: memang ada banyak rumor, tapi Higuain berlatih dengan baik, bekerja sama dengan semua pemain dan berada di pihak kami,” sahut Gattuso.

“Kita lihat saja apakah dia bermain atau tidak. Dia harus memilih apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelesaikan isu ini, tapi untuk sekarang dia berlatih dengan profesionalisme besar. Kalau dia besok bermain, itu karena saya melihat dia dalam bentuk yang bagus dan tenang.”
(rin/raw)


Amien Ancam ‘Gempur’ KPU, TKN: Ada Rekayasa Kekacauan Jika Jokowi Menang

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengancam akan menggempur KPU jika terdapat kecurangan dalam Pemilu 2019. Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate, menilai pernyataan Amien itu seolah menjadi penanda adanya rekayasa kekacauan pemilu jika Jokowi terpilih.

“Ada potensi rekayasa kekacauan pemilu Kongo jika Jokowi-Ma’ruf menang pada Pilpres 2019. Saat ini potensi tersebut masih dalam bentuk teror politik kepada KPU sebagaimana pernyataan AR di atas. Pernyataan di atas setidaknya sebangun dengan skenario Kongo,” kata Johnny dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).

Johnny mengatakan menuduh KPU bersikap curang dalam Pemilu 2019 merupakan sikap yang sombong. Dia meminta masyarakat untuk waspada maskud terselubung di balik adanya tuduhan KPU bersikap curang itu.
“Menuduh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU curang adalah sikap yang arogan dan berlebihan. Apalagi jika kecurangan hanya ditujukan untuk Pilpres maka itu sangat tendensius dan harus diwaspadai apakah ada maksud terselubung di baliknya,” ujarnya.
Dia menjelaskan semua kandidat harus bijak dalam menerima hasil Pemilu. Jangan sampai, menurut Johnny, negara ini rusak karena cara-cara politisi yang tidak baik.

“Ikut Pemilu harus siap menang dan siap kalah agar demokrasi yang sudah dengan susah payah sama-sama kita bangun dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Indonesia bukan D R Conggo maka sebaiknya tidak mengulang cara-cara yang dilakukan di D R Conggo yang pada akhirnya merusak negara dan merugikan segenap rakyat D R Conggo. Kita perlu belajar dan menarik pelajaran dari pemilu D R Conggo, kami mengajak segenap peserta pemilu, politisi dan para tokoh nasional untuk tidak memanfaatkan cara yang sama seperti di D R Conggo karena itu hanya akan merugikan bangsa kita,” tuturnya.

Johnny lantas bicara soal Pemilu yang diawasi secara berjenjang dan terbuka. Menurut dia, penyelenggara pemilu akan bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku.

“UU Pemilu no 7 Tahun 2017 sudah mengatur dengan jelas dan rigid terkait saksi parpol utk pileg, saksi paslon presiden dan saksi pengawas yang direkrut Bawaslu. Dalam hal ini menjadi tugas parpol juga untuk memastikan penyelenggara pemilu berjalan dengan baik dan jujur. Kami meyakini melalui pengawasan yang berjenjang dan terbuka maka penyelenggara Pemilu akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sesuai amanat UU pemilu. Kami mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawasi pelaksanaan pemilu agar dapat berlangsung dengan baik sesuai yang kita bersama harapkan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengawasi KPU dalam Pemilu 2019. Anggota Dewan Pembina Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengancam akan menggempur KPU jika ada kecurangan.

“Awas kalau sampai KPU curang, ya, kita, kita gempur bersama-sama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan, 31 juta daftar (pemilih) bodong, banyak sekali, ini kan nggak masuk akal. KTP elektronik dibuang di tong sampah, di semak, di sawah, kan kurang ajar. Jadi saya memang tidak main-main mengatakan, awas kalau KPU curang dan kita punya bukti saya kira. Kita lindas insyaallah ya. Dan ini kita sudah pikir tak boleh leha-leha tinggal 90 hari lagi,” kata Amien di Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
(knv/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cegah Penyelundupan, Pemerintah Gelar Operasi Bersama di Wilayah Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menggelar operasi bersama rutin di beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang rawan kegiatan penyelundupan. Beberapa waktu belakangan setidaknya operasi bersama dilakukan di empat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Operasi bersama dalam rangka pengawasan lalu lintas hasil perikanan di pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan Indonesia, 

BKIPM bersama TNI AL Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), DKP Kabupaten Nunukan, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), petugas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kantor Imigrasi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menggelar Operasi Bersama di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada 18-19 Oktober 2018.  Salah satunya perairan sekitar Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Selanjutnya pada 7-8 November 2018, operasi bersama kembali digelar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Sabang dan Selat Malaka. Dalam kegiatan tersebut turut serta Komisi II DPR RI, Pangkalan Utama TNI I Sabang, Polisi Perairan Aceh, dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo.

Operasi bersama kembali dilakukan pada 22 Desember 2018 di jalur tikus perbatasan darat Indonesia (Entikong) dan Malaysia. Satgas Pamtas Yonif 511 (TNI), Stasiun Karantina Pertanian Entikong, BIN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Imigrasi, Bea Cukai, Polsek Entikong, Komando Rayon Militer (Koramil) Entikong, Pos PSDKP Entikong, hingga pelajar dan mahasiswa turut serta dalam operasi bersama BKIPM tersebut.

Operasi bersama dilanjutkan di Batam, yaitu di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura pada 8-9 Desember 2018 lalu. Dalam kegiatan tersebut BKIPM bersama Bea Cukai, Pangkalan Angkatan Laut Indonesia (Lanal), Polair, Badan Keamanan Laut (Bakamla), PSDKP, dan Dinas Perikanan Batam melakukan pengamanan sesuai dengan pedoman Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.

Kepala BKIPM Rina mengatakan, operasi bersama tersebut digelar dalam upaya menegakkan kedaulatan Indonesia. Menurutnya kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan penegakan hukum demi mencapai kedaulatan ekonomi.

“Ini merupakan upaya kita dalam mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Bagian dari kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan,” tutur Rina di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut Rina, kawasan perbatasan ini sering dijadikan perlintasan aktivitas pengiriman barang secara ilegal, termasuk komoditas perikanan seperti benih lobster. “Ini adalah bentuk sinergitas instansi terkait. Kita menggabungkan potensi aparat penegak hukum agar optimal dalam meminimalisir potensi penyelundupan di berbagai wilayah perairan Indonesia,” tambah Rina.

Meskipun tak ditemukan adanya kegiatan penyelundupan, illegal fishing, dan destructive fishing dalam rangkaian operasi ini, namun Rina mengatakan operasi pengawasan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala.

“Kita tidak boleh lengah. Kegiatan penyelundupan masih marak terjadi dan selalu melihat celah. Mungkin saja mereka sengaja menghindar karena sudah mendengar bocoran adanya operasi,” imbuh Rina.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyebutkan, koordinasi lintas sektoral ini telah menjadi tugas pokok BNPP. Tujuannya adalah untuk merencanakan program di perbatasan demi kesejahteraan rakyat.

“Kita tahu bahwa indonesia wilayahnya sebagian besar terdiri dari laut dan sumber daya terbesarnya ada di laut. Untuk itulah sumber daya yang ada ini harus kita jaga. Sumber daya alam yang besar ini harus dimanfaatkan menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga kedaulatan terhadap sumber daya, kedaulatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Herman Khaeron beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua instansi terkait dan para stakeholder sektoral yang telah menggelar operasi bersama. 

Dia mencontohkan Sabang di Aceh misalnya merupakan pintu masuk dari barat Indonesia yang merupakan perbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan India, sehingga pengawasan di wilayah ini dinilai sangat penting.

“Wilayah perbatasan ini merupakan wilayah strategis ditinjau dari berbagai aspek baik geopolitik maupun geostrategis. Untuk itu tentu kita harus menyeriusi ini, dan ke depan, Sabang khususnya dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Pengertian Hukum Adalah dan Jenis-jenisnya yang Harus Dipelajari Biar Tak Salah Kaprah

Liputan6.com, Jakarta Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Sudah di jelaskan dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun apakah hukum itu? Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, penjelasan mengenai pengertian hukum dan jenis-jenisnya, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Hukum Adalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjeleskan Hukum adalah hu·kum/ peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Bisa dibayangin kalau Indonesia nggak punya hukum yang mengikat warga negaranya, bakalan hancur negara ini.

3 dari 5 halaman

Pelanggaran Hukum

Sering kamu lihat di TV ada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan yang lainnya. Perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggaran hukum. Hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi namun saat ini, hampir setiap hari kita mendapat kabar, atau bahkan melihat sendiri pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan nggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.

4 dari 5 halaman

Sanksi hukum bagi yang melanggar

Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas suatu hukum adalah sudah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 KUHP, ada 2 hukuman yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara.

Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Dalam pasal 338 KUHP, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar si pelaku.

5 dari 5 halaman

Jenis jenis hukum di Indonesia

1. Hukum publik

Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat peraturan hukum atau yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negararanya seperti hukum pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Fungsi hukum pidana umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, meyelenggarakan tahta pada masyarakat.

2. Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata.

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.


Reporter: Heri Setiawan

Paksa Pesawat Ethiopia Turun, Panglima TNI: Kita Tegakan Aturan!

Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan perintahnya kepada jajaran untuk memaksa pesawat Ethiopian Airlines mendarat adalah bentuk penegakan aturan. Hadi menegaskan setiap pesawat asing yang melintas di wilayah kedaulatan Indonesia harus ikut aturan yang berlaku.

“Kita tetap menegakkan peraturan. Siapa yang melanggar, harus selesaikan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia,” tegas Hadi kepada wartawan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (15/1/2019).

Hadi menuturkan proses pemeriksaan terhadap awak pesawat tersebut diserahkan oleh TNI kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari pihak Aviation Security (Avsec) dan petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim. Hadi mengatakan pesawat tersebut belum dibolehkan terbang kembali.
“Dan saat ini kita serahkan kepada PPNS yang berwenang untuk itu. Dan prosesnya saat ini masih dalam proses, dan pesawat masih ada di bandara Hang Nadim,” ujar Hadi.
Hadi menyampaikan PPNS sedang mencari tahu alasan Ethiopian Airlines berani melintas tanpa izin. “Ya itu yang sedang kita cari ya, kenapa dia masuk ke wilayah indonesia tanpa izin,” imbuh Hadi.

Sebelumnya diberitakan, pesawat kargo maskapai Ethiopian Airlines melintas tanpa izin di langit Indonesia dan akhirnya diturunkan paksa oleh TNI AU atas perintah Panglima TNI. Berdasarkan pengecekan di FlightRadar24, pesawat ET3728 terbang dengan rute Addis Ababa ke Hong Kong pada 14 Januari 2019. Pesawat itu dijadwalkan terbang pukul 00.00 UTC, tetapi baru terbang pukul 20.33 UTC.

Tidak semua perjalanan di rute tersebut terdeteksi oleh FlightRadar24. Ada beberapa bagian yang tidak terdeteksi dan ditandai dengan garis putus-putus.

Dari Ethiopia di daratan Afrika, pesawat itu melintasi Laut Arab di Samudra Hindia, kemudian melintasi selatan India dan Sri Lanka. Pesawat melaju terus ke selatan di atas Samudra Hindia hingga masuk ke Pulau Sumatera. Padahal, jika hendak menuju Hong Kong, seharusnya pesawat tersebut mengarah ke utara atau ke timur laut.
(aud/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemerintah Hapus Surat Keterangan Tidak Mampu di PPDB 2019

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. Perubahan itu adalah dihapuskannya mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Aturan baru itu dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. SKTM ini sebelumnya digunakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah. Selain soal SKTM, tidak banyak perubahan signifikan di PPDB 2019.

Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Muhadjir menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

“Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis dari Kemendikbud, Selasa (15/1/19).

Muhadjir menjelaskan bahwa kualifikasi akademik tidak menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru. Walaupun itu juga dimungkinkan, pertimbangan utama dalam PPDB adalah domisili peserta didik dengan sekolah.

“Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat,” jelasnya.

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa membuat petunjuk teknis. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019.

“Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah,” kata Muhadjir.

Dia meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi atau titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

“Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud,” tutupnya.
(imk/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Pose Satu Jari Walkot Bogor

BogorBawaslu Kota Bogor menyatakan tidak ada pelanggaran terkait pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat kunjungan cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor. Bawaslu menilai pose satu jari Bima Arya bukan bentuk kampanye.

Keputusan ini setelah Bawaslu Kota Bogor melakukan pembahasan pada Senin (14/1). Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Berdasarkan paparan dan bukti-bukti, hasil rapat kemarin Bawaslu Kota Bogor tidak menemukan pelanggaran Pemilu sehingga (kasusnya) tidak dapat dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas, Selasa (15/1).

Dari fakta-fakta di lapangan, Yustinus menyebut Bima Arya hadir pada acara Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1) dalam kapasitas personal, bukan sebagai walkot. Bima Arya juga hadir pada akhir pekan, bukan saat agenda Pemkot dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah

“Terkait pose satu jari, bukan merupakan bentuk kampanye. Satu jari merupakan tindakan spontan ketika ditanya para wartawan. Jadi tidak dimaksudkan untuk mendukung paslon tertentu,” terang Yustinus

Bima Arya sebelumnya diklarifikasi Bawaslu Bogor pada Jumat (11/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya dalam acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga, simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TGB Nilai Pidato Prabowo Banyak yang Sudah Dikerjakan Jokowi

Jakarta – Korbid Keummatan DPP Partai Golkar TGH Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menanggapi pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ Prabowo Subianto yang disampaikan semalam. Menurutnya, pemaparan visi misi Prabowo dalam pidato sudah banyak yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo.

“Dalam pandangan saya cukup banyak yang beliau (Prabowo) sampaikan sudah dilaksanakan, baik itu dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan ataupun dilaksanakan dalam arti substansinya,” kata TGB di Rumah TGB, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2018).

Salah satu yang disoroti TGB yakni ketika Prabowo bicara soal pemberdayaan rakyat. Dilihat TGB, hal tersebut sudah dilakukan Jokowi dengan menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Ketika bicara tentang memberdayakan rakyat membangun ekonomi rakyat, bagaimana menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia saya pikir itu kerja, kerja yang Pak Jokowi juga sudah lakukan 4 tahun terakhir,” paparnya.

Ambil alih saham Freeport juga menurut TGB salah satu pencapaian Jokowi. Menurutnya, Jokowi punya komitmen menarik kembali aset nasional ke tangan RI.

“Bagaimana negosiasi Freeport dalam 3,5 tahun terakhir yang berujung pada divestasi. Itu juga kerja yang panjang sekali dan menunjukkan bahwa salah satu yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana menarik kembali aset-aset nasional tentu dengan jalan yang baik. Yang tidak menyebabkan hubungan Indonesia dengan negara lain terganggu,” jelas dia.

“Ada yang tidak terlalu detail disinggung tapi menurut saya sangat penting, tapi sedang dilakukan Pak Jokowi bagaimana memperbesar kapasitas fiskal di tingkat desa dan kelurahan dengan dana desa yang sudah lebih Rp 180 triliun dan akan terus membesar ke depan dengan pola pelaksanaan anggaran yang memanfaatkan sumber daya di dalam desa itu sendiri. Saya rasa itu satu bentuk kebijakan yang cukup drastis terkait kebijakan anggaran,” lanjut TGB.

Dia kemudian menyinggung Prabowo agar tak selalu beretorika. TGB menunggu capres nomor urut 02 itu menyampaikan hal yang lebih substantif ke masyarakat.

“Saya pikir beliau sudah berupaya menyampaikan substansi yang dianggap penting dan kita semua menunggu dalam beberapa waktu ke depan bagaimana substansi yang beliau jabarkan bisa lebih detail sehingga tak hanya dalam tataran retorika,” katanya.

Saksikan juga video ‘Pembelaan untuk Jokowi di Pidato Kebangsaan Prabowo’:

[Gambas:Video 20detik]

(idn/gbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Sentra Produksi, Masyarakat Jatim Diminta Kawal RUU Pertembakauan

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat diminta ikut mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. Ini terutama ditujukan kepada masyarakat produsen utama tembakau nasional di Jawa Timur. 

Ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang mengatakan jika Jawa Timur punya kepentingan atas RUU Pertembakauan karena memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi tembakau nasional.

Sejumlah daerah di Jatim seperti Madura, Probolinggo, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi merupakan penghasil tembakau. “Itu semua sudah meliputi 47 persen produksi tembakau nasional,” kata dia, Selasa (15/1/2019).

Inisiator RUU Pertembakauan itu menjelaskan, sebagian besar masyarakat di wilayah Probolinggo-Pasuruan berprofesi sebagai petani. Banyak petani di Probolinggo yang menekuni produksi tembakau.

Dia pun komitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau. Apalagi, petani tembakau sudah terbukti memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara.

“Sumbangan tembakau untuk penerimaan negara dalam bentuk cukai itu Rp 150 triliun, ditambah pajak sekitar Rp 200 triliun. Ini artinya lebih dari Rp 300 triliun untuk negara,” ujar dia.

Adapun dikatakan, saat ini penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok dialokasikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, gaji guru, tentara, perawat, dokter. Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tembakau sebagai komoditas.

Misbakhun mengatakan, tembakau sebagai hasil produk pertanian agrikultura juga berpotensi mengalami jatuh harga. Karena itu, harus ada upaya menjaga tembakau sebagai komoditas.

Untuk itu pula Misbakhun akan mengusulkan agar dalam RUU Pertembakauan juga mengamanatkan pembentukan tim penentu harga. Pihak yang duduk dalam tim itu adalah unsur pemda, asosiasi petani tembakau dan pabrikan atau pengusaha rokok.

“Nanti akan dicarikan mekanisme penetapan harga tembakau sehingga stabil. Sering kali para tengkulak memesan tembakau terlebih dahulu tembakau sebelum dipanen sehungga harganya di tingkat petani jatuh,” katanya.

2 dari 2 halaman

Nasib Petani

Dia  mengharapkan jika kelak UU Pertembakauan berlaku maka akan bisa memberikan titik cerah bagi nasib petani. Sebab, melalui UU itu pula akan ada pengaturan tentang bagaimana petani bisa mendapatkan akses terhadap bibit dan sarana alat dan ketersediaan pengairan yang baik.

Dalam RUU Pertembakauan, katanya, juga akan ada klausul yang mewajibkan pemerintah melakukan penelitian agar tembakau bisa diolah menjadi produk selain rokok.

“Inilah salah satu UU yang diusulkan, termasuk di dalamnya adalah pabrikan lokal harus menyerap tembakau nasional sebesar 80 persen,” kata Misbakhun.