Polisi Sebut Telah Konfrontasi Saksi Dugaan Korupsi Dana Kemah Kemenpora

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terus menyidik kasus dugaan penyelewengan dana kemah dan apel Pemuda Muhammadiyah. Polisi pun mengonfrontasi beberapa saksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, konfrontasi dilakukan untuk merekonstruksi kronologi dugaan penyelewengan dana kemah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

“Beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan dan sudah kita lakukan konfrontir yang perlu dilakukan penyidik kita lakukan semuanya. Nanti biar bisa keliatan, bisa muncul pasalnya terpenuhi step by step kelihatan bisa tergambar dan jelas,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Kamis (28/2/2019).

Namun, mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini enggan menjelaskan siapa saja yang telah dikonfrontasi. Dia justru mengungkap penyidik masih memeriksa beberapa saksi dalam kasus dugaan korupsi dana kemah itu.

“Ada beberapa dari yang dilakukan pemeriksaan, tapi saya tidak bisa menyampaikan beberapa saksi yang diperiksa tapi ada pemeriksaan hari ini,” kata Argo.

Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia. Kegiatan itu digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017.

Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak; Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani; Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin; dan Abdul Latif dari Kemenpora.

2 dari 3 halaman

Pemeriksaan Hari Ini

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya berencana memeriksa Bendahara Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani. Fanani akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017.

Selain Fanani, penyidik hari ini akan memeriksa Panitia Kemah Pemuda Islam Abdul Rahman Syahputra Batubara, dan Virgo Sulianto Gohardi.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan, mengatakan keduanya seharusnya diperiksa pukul 10.00 WIB. Namun belum ada yang memenuhi panggilan ini.

“Belum ada yang datang, padahal ini sudah panggilan yang kedua,” kata Bhakti.

Dia mengatakan, penyidik akan memeriksa Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Irfanus Rasman pada esok hari.

“Irfan hari Jumat besok,” pungkas Bhakti.



Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

Ferdy Hasiman Anggap Divestasi Freeport Lewat IPO Bukan Langkah Tepat

Liputan6.com, Jakarta Pernyataan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang mengatakan bahwa dirinya menganjurkan agar skema divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) melepas saham melalui pasar modal atau Initial Public Offering (IPO) adalah langkah yang tidak tepat dan cermat. Peneliti Alpha Research Database dan penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara, Ferdy Hasiman, mengatakan bahwa mekanisme pelepasan melalui pasar modal tak pernah dianjurkan oleh UU No.4/2009, tentang Mineral dan Batubara.

“Kalau saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO di pasar modal, yang dapat untung hanya pengusaha kaya. Pelaku pasar modal hanya 0,6 persen penduduk Indonesia. Sudah begitu, banyak investor yang beli saham di pasar modal juga adalah investor asing. Itu makanya kalau krisis di Indonesia, ada capital outflow besar-besaran,” ujarnya.

Jika melalui IPO, saham Freeport akan menjadi rebutan antara pengusaha lokal yang memiliki banyak uang dan para politisi. Ferdy memberikan contoh pengalaman pelepasan saham Garuda Indonesia.

Pada IPO saham Garuda, Mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazarudin, memborong 400 juta saham atau Rp 300 miliar lewat lima perusahaan miliknya. Setelah IPO, salah satu pengusaha kakap mendapat pinjaman Credit Suisse dan memborong 351,6 juta lembar (10 persen saham Garuda Indonesia).

“Fakta ini mau menunjukan bahwa opsi divestasi sahamPTFI melalui IPO bukan solusi cerdas, tetapi solusi instan,” ucap Ferdy. 

Soal perpanjangan kontrak sampai 2041, itu adalah keputusan bisnis. Tanpa ada perpanjangan kontrak, Freeport tidak akan berinvestasi di tambang underground yang mencapai angka 17 miliar dollar AS dan pembangunan smelter tak berjalan.

“Jadi, nalar politik tak akan pernah mempu memahami mengapa pemerintah harus memperjang kontrak Freeport sampai tahun 2041. Mekanisme korporasi yang dilakukan pemerintah untuk mengambil alih saham PTFI adalah langkah paling elegan,” kata Ferdy. 

Pemerintah Indonesia melalui perusahaan Holding Industri Pertambangan Inalum resmi memiliki 51,23 persen persen saham PTFI pada akhir tahun lalu. Pemerintah kemudian menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan catatan, perpanjangan kontrak sampai 2041 wajib membangun smelter tembaga serta jaminan kepastian fiskal dan investasi bagi Freeport.

Perpanjangan kontrak sampai 2041 dianggap masuk akal karena Inalum masih membutuhkan Freeport mengolah tambang underground yang berteknologi dan memiliki infrastruktur canggih. Tambang underground di Grasberg dengan metode block caving menurut para geolog pertambangan memang sangat berisiko tinggi dan membutuhkan dana investasi besar.

Banyak geolog kelas dunia mengatakan, tambang underground di Grasberg tak boleh berhenti. Sekali berhenti, akan meningkat an tegangan dan mengakibatkan runtuhnya terowongan. Itulah mengapa Freeport di tambang underground membangun terowongan bawah tanah sampai ribuan kilometer. Jika proses tambang underground terhenti, maka akan terjadi kerugian besar mencapai 5-10 miliar dollar AS.



(*)

Kasus Korupsi Dana Kemah, Polisi Panggil Ulang Petinggi PP Pemuda Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah.

Sebab, keduanya tidak hadir saat dipanggil polisi atas kasus dugaan korupsi dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia. 

“Jadinya, sementara mandek. Kita susun jadwal panggilan buat panitia pada enggak datang. Katanya lagi ke luar kota. Ini lagi dijadwal ulang,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/2/2019)

Bhakti mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka atas kasus dana kemah. Namun, kata Bhakti, pihaknya masih harus mengklarifikasi bukti tersebut dengan saksi-saksi lainnya.

“Bukti sudah cukup. Kita tetap harus mengklarifikasi sejumlah saksi-saksi lain dari PP Pemuda Muhammadiyah (untuk menetapkan tersangka),” ucap Bhakti.

2 dari 3 halaman

Belum Ditemukan Kerugian Negara

Sementara terkait jumlah kerugian negara, Bhakti belum bisa membeberkannya. Ia mengaku masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap kerugian negara pada kasus dana kemah.

“Masih rapat-rapat terus. Kayaknya mereka (BPK) juga ada tekanan dari pimpinan mereka. Kalau kami enggak akan mengeluarkan estimasi meskipun sudah kelihatan (jumlah kerugian negaranya),” pungkas Bhakti.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

Sejauh ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora.


Reporter: Ronal

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Asosiasi RT-RW Tasikmalaya Targetkan 50 Persen Suara untuk Jokowi-Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Tasikmalaya – Asosiasi ketua rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) atau ARTW Kota Tasikmalaya, Jawa Barat siap memberikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’aruf Amin, pada pemilihan presiden 17 April mendatang.

Ketua Harian ARWT Kota Tasik, Mumun Mukandar mengatakan, dukungan yang diberikan bersifat sukarela melalui deklarasi terbuka di Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM) Tasikmalaya, Minggu (17/2/2019).

“Ketua RT dan Ketua RW yang terlibat, mereka yang tidak bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan militer,” ujar dia.

Saat ini total ketua RT dan RW yang terlibat di luar mereka yang tercatat sebagai PNS dan militer adalah sekitar 3.800 orang. Jumlah ini bisa membengkak hingga 10 ribu jika ditambah dengan bendahara dan sekretaris tingkat RT dan RW di lingkungnnya masing-masing.

“Melalui deklarasi ini, kami menargetkan kemenangan di Kota Tasik hingga 56 persen,” ujar dia yang merangkap sebagai Ketua RW 10 di Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibereum, Kota Tasik.

Selain menggelar deklarasi dukungan buat pasangan capres nomor urut satu, asosiasi ARWT juga sempat melakukan sosialisasi sekaligus imbauan untuk menghindari berita hoaks dan tidak mudah terprovokasi.

Pembina ARWT Kota Tasik, Budi Budiman yang juga Walikota Tasikmlaya menambahkan, kehadiran ARWT diharapkan memberikan dukungan signifikan bagi kemenangan pasangan Jokowi-Amin di kota Tasik.

“Jokowi terbukti mewujudkan pemerataan pertumbuhan karena tidak hanya membangun tol di Jawa namun juga di luar Jawa,” ujarnya bangga.

Ia pun tak sungkan menilai, kehadiran kiprah Jokowi dalam merelisasikan Bandara Komersial di Tasik, termasuk rencana pembangunan Tol Cileunyi, Garut, Tasik (Cigatas) yang akan mulai dilangsungkan tahun ini.

“Hal ini menegaskan bahwa Jokowi adalah sosok yang responsif dan mau mendengar kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Nasdem: Impor Pangan untuk Kepentingan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M Ali menyayangkan pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yang terkesan menuding Partai Nasdem bertanggung jawab urusan impor. NasDem menegaskan bahwa impor pangan untuk kepentingan negara.

Ahmad M Ali menilai pernyataan tidak mendasar Firman tak patut diucapkan oleh negarawan yang saat ini menjadi wakil rakyat di DPR RI.

“Apa yang disampaikan oleh Firman Soebagyo itu menunjukan bahwa ia bukan seorang negarawan, dan sama sekali tidak mengerti urusan tata negara. Pernyataannya itu, terkesan tendensius tidak etis, dan tidak pantas karena secara vulgar menyebut Partai NasDem bertanggung jawab masalah impor pangan,” ujar Ali dalam keterangan, Sabtu (16/2/2019).

Ali menekankan, negara melalui Presiden dan Menteri memiliki pertimbangan yang bersifat komperehensif dalam menentukan kebijakan impor berdasarkan data dan pertimbangan banyak hal, misalnya, soal inflasi, kebutuhan nasonal, ketercukupan pangan, dan pemenuhan nasional.

“Keputusan soal impor pangan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau kepentingan partai politik, atau NasDem. Walaupun Pak Enggar sebagai Menteri Perdagangan adalah kader NasDem, tetapi ia sudah diwakafkan sebagai abdi negara setelah jadi menteri. Kebijakan dia, itu murni soal urusan negara,” terang Ali.

Bendahara Umum Partai DPP Partai NasDem ini menyebut bahwa kebijakan impor tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang saja. Tetapi harus melihat hal itu, dalam urusan kepentingan nasional.

“Bila landasan argumen adalah berbasis curiga tanpa data, maka kita akan disesatkan oleh pernyataan Firman. Tidak ada kaitan NasDem dengan impor pangan, tidak ada orang NasDem yang bergerak dalam urusan bisnis seperti itu,” Ali meyakinkan.

2 dari 2 halaman

Jangan Generalisasi

Lebih jauh Ali menyesalkan pernyataan Firman menggeneralisasi kepentingan negara dengan kebijakan partai. Pernyataan itu dipandangnya tidak logis dan terkesan sebagai manuver. Tidak ada alasan mengaitkan kebijakan Istana dengan impor pangan urusan kepentingan Partai NasDem.

“Saya kasih contoh begini, apakah ketika Setya Novanto korupsi dana E-KTP itu lantas bisa disebut sebagai tanggung jawab Partai Golkar?,” ujar Ali.

“Idrus Marham selaku Menteri Sosial ketika ditersangkakan menerima suap, apakah juga bisa kaitkan tanggung jawab Partai Golkar? Kan tidak begitu cara pandanganya,” sambungnya.

Ali meminta Firman untuk segera mengklarifikasi pernyataan itu karena dianggap tidak pantas, dan merugikan nama Partai NasDem.

“Firman harus mengklarifikasi pernyataan itu karena tidak etis dan ceroboh. Itu merugikan Partai NasDem yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan urusan impor pangan,” tegasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

PD: Alhamdulillah, Kondisi Ibu Ani Stabil

Jakarta – Kondisi istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono, yang terkena kanker darah disebut stabil. Namun, dokter masih menjalankan tindakan medis yang intensif.

“Kondisi Ibu Ani, stabil alhamdulillah dan dokter saat ini masih intensif menjalankan perawatan kepada Ibu,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Rico Rustombi saat dikonfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Rico dan sejumlah elite Partai Demokrat lain seperti Jansen Sitindaon tengah berada di National University Hospital (NUH) Singapura. Elite-elite Partai Demokrat seperti dua Wasekjen PD Andi Arief dan Rachland Nashidik sebelumnya telah menjenguk Ibu Ani.

PD: Alhamdulillah, Kondisi Ibu Ani StabilFoto: Rico Rustombi (Ari Saputra)

Mantan juru bicara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilgub DKI 2017 itu mengatakan, PM Singapura Lee Hsien Loong rencananya akan menjenguk Ani Yudhoyono siang waktu Singapura. Dia menyebut waktu kunjungan PM Singapura menjenguk Ibu Ani pukul 11.45 waktu Singapura.

“Ya, PM dan DPM di rencanakan akan besuk Ibunda Ani di NUH pukul 11.45,” sebut Rico.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ismed Sofyan Kaget Gede Widiade Mundur dari Persija

Jakarta Bek senior Persija Jakarta, Ismed Sofyan, kaget mengetahui Gede Widiade mundur dari Macan Kemayoran. Sebab, Gede masih sempat mengunjungi ruang ganti para pemain saat bersua Home United, Selasa (5/2/2019).

Gede mengumumkan mundur dari jajaran manajemen di Kantor Persija yang terletak di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019) malam. Gede mengaku secara resmi mundur per 1 Februari 2019.

Peran Gede digantikan Kokoh Alfiat, yang memiliki pengalaman sebagai bendahara PT Liga Indonesia. Alfiath juga sudah menduduki jajaran manajemen untuk mengurusi keuangan Persija pada masa Gede.

“Saya tidak tahu dan kaget semalam dapet berita Gede mundur. Saya tidak tahu apa permasalahan yang terjadi sampai sekarang. Jadi saya belum bisa mengomentari karena tidak tahu persis apa yang terjadi,” kata Ismed.

Jadi saya kaget saja karena kemarin kan Gede masih datang ke Singapura, masih masuk ruang ganti kami. Kemudian tiba-tiba sampai Jakarta ada masalah ini kan saya kaget, tanpa pemberitahuan sebelumnya,” ujar Ismed.

Sejumlah pihak kemudian mengaitkan mundurnya Gede dengan temuan tim Satgas Antimafia Bola di kantor PT. Liga Indonesia. Pihak Kepolisian menduga ada dokumen keuangan Persija yang dirusak oknum di kantor tersebut.

Menyikapi masalah itu, Ismed enggan berkomentar banyak karena tidak mengetahui detail masalah tersebut. Bek berusia 39 tahun itu menilai dokumen yang ditemukan Satgas Antimafia Bola juga belum pasti milik Persija.

“Nah saya juga tidak bisa komentari masalah itu. Saya tidak tahu persis. Itu kan masih menduga-duga apakah itu benar Persija atau tidak, dan itu dokumen apa sih sebenarnya, apakah dokumen itu salah atau tidak. Kami kan belum tau juga,” tutur Ismed.

Gede Widiade dan Rafil Perdana Tinggalkan Persija Jakarta

Jakarta – Gede Widiade (direktur Utama) dan Rafil Perdana (chief operating officer) meninggalkan posisi masing-masing di Persija Jakarta. Gede Widiade mengaku sudah lama mengambil keputusan ini.

Hanya berselang satu hari setelah kemenangan Persija atas Home United di babak pertama kualifikasi Liga Champions Asia 2019, kabar datang dari manajemen Macan Kemayoran. Gede Widiade dan Rafil Perdana menyatakan mundur dari Persija.

Pengumuman pengunduran diri tersebut dilakukan di Kantor Persija yang terletak di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu malam (6/2/2019). Dalam pernyataannya, Gede Widiade mengaku secara resmi mundur per 1 Februari 2019.

“Secara yuridis kami sudah mengundurkan diri pada 1 Februari, tapi baru haru ini kami merilisnya. Kami sudah menyatakan mundur secara yuridis dan struktural di Persija,” ujar Gede Widiade.

“Efektif per 1 Februari 2019, saya sudah tidak memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap Persija. Hal-hal terkait dikonfirmasi ke direksi yang baru. Sekiranya kami berdua mohon pamit, kami berharap teman-teman The Jakmania bisa menerima pengunduran diri kami,” timpal Rafil Perdana.

Ketika ditanya mengenai penggantinya, Gede Widiade menyebut nama Kokoh Alfiat, yang memiliki pengalaman menjadi bendahara PT Liga Indonesia.

Kokoh Alfiath juga sudah berada di manajemen Persija saat Gede Widiade menjadi direktur utama, di mana Kokoh dipercaya untuk mengelola keuangan Persija.


Sumber: Bola.com