Warga Curhat Modal Belum Cair, Ini Penjelasan Lengkap Tim OK OCE

Jakarta – Warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, bernama Satimah mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dana OK OCE belum cair, Jumat (22/3/2019). Anies menjelaskan program OK OCE memang tidak memberikan bantuan modal.

Lantas, bagaimana sebenarnya permodalan dalam program yang merupakan singkatan dari One Kecamatan One Center for Entrepreneurship itu? Program OK OCE memang tidak memberikan modal kepada para peserta, namun hanya memberikan akses permodalan ke perbankan.

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE Iim Rusyamsi mengatakan program kewirausahaan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.


“Kami, perkumpulan gerakan OK OCE yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pengembang kewirausaha di Jakarta,” kata Iim saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (23/3/2019).

Iim menyebutkan, ada tujuh tahap yang akan diberikan kepada para peserta OK OCE. Pertama, masyarakat melakukan pendaftaran. Kedua, proses pelatihan. Ketiga, proses pendampingan. Keempat, proses perijinan. Kelima, proses pemasaran. Keenam, proses pelaporan keuangan. Ketujuh, proses permodalan.

Menurut dia, para peserta OK OCE pun tidak bisa asal mendapatkan akses permodalan. Jika ingin mendapatkan permodalan, maka harus mengikuti seluruh proses tahapan yang sudah ditetapkan mulai dari pendaftaran.

Jadi peserta akan dibantu untuk mendapatkan akses modal kepada Bank DKI ketika sudah melewati enam proses pelatihan. Pendamping OK OCE akan memberikan rekomendasi kepada Bank DKI untuk mendapat pinjaman modal.

“Mereka harus aktif diproses P1-P7. Jadi kebutuhan permodalan mereka akan dibantu,” ujar Iim.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan program OK OCE tidak memiliki dana untuk bantuan modal.

“Memang OK OCE tidak ada dana. Justru dia (Satimah) bilang terima kasih. Terima kasih sudah dilatih dengan program OK OCE. Kemudian dengan pelatihan itu, dia sekarang bisa memproduksi katering dengan baik,” ucap Anies saat berkeliling ke Pulau Pramuka, Jumat (22/3/2019)..

Anies mengakui UMKM memiliki tantangan dalam aspek permodalan, namun OK OCE tidak menangani masalah tersebut.

“Dan ekonomi mikro selalu yang menjadi tantangan adalah permodalan dan program itu (OK OCE) kan bukan pencairan modal,” kata Anies. (hek/hns)

Gareth Bale Belum Cukup Antarkan MU Juara Liga Inggris

Hanya saja, Merson cukup skeptis bisa melihat Manchester United bisa menggenggam piala pada tahun 2020 mendatang meski telah ketambahan tenaga Bale. Baginya, untuk klub sekaliber The Red Devils, tambahan Bale saja tidak cukup.

“Ini adalah perjudian yang pantas untuk diambil jika anda adalah United. Tapi saya tak yakin Gareth Bale akan memenangkan anda gelar bila anda United. Mereka membutuhkan lebih dari itu,” tambahnya.

Selain MU, Merson juga meyakini bahwa Bale cocok untuk menjadi pengganti Eden Hazard di Chelsea. Hanya saja, ia tak yakin pemain berumur 29 tahun tersebut bisa bergabung dengan Gonzalo Higuain dkk lantaran embargo transfer yang sedang menimpa mereka.

“Saya pikir Hazard akan menuju ke Madrid. Jika tidak, dia sudah menandatangani kontrak baru sekarang. Tapi Bale bukanlah pengganti yang buruk, bukan?” tandasnya.

Sumber:Bola.net

Kontraknya Belum Diperpanjang Chelsea, Willian Mulai Gelisah

Jakarta – Willian dilanda kegelisahan. Penyerang sayap ganas Chelsea tersebut belum juga ditawari kontrak baru oleh kubu Stamford Bridge.

Willian yang didatangkan dari Shakhtar Donetsk beberapa tahun yang lalu, merupakan salah satu pemain andalan The Blues. Ia kerap menjadi pembeda bagi Chelsea. Baik di era Jose Mourinho, Antoni Conte, atau Mauricio Sarri itu

Setahun terakhir Willian santer dirumorkan bakal pindah klub. Pasalnya kontraknya hampir habis di London Barat dan belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Lama bungkam soal ini, pemain asal Brasil itu akhirnya buka suara.

Willian engaku cukup khawatir dengan situasi kontraknya saat ini. “Saya hanya punya satu tahun lagi dalam kontrak saya di Chelsea,” buka Willian kepada Evening Standard.

Ia mengakui bahwa belum mendapatkan sinyal untuk diajak berunding mengenai masa depannya.

Secara blak-blakan Willian berharap manajemen Chelsea segera menawarkannya perpanjangan kontrak baru.

“Saya tidak tahu apakah mereka masih menginginkan saya, namun saya masih ingin melanjutkan karier saya di sini. Saya masih ingin bermain untuk klub ini.”

https://www.vidio.com/watch/1614807-langkah-untuk-timnas-indonesia-menuju-ke-piala-dunia-2030

Tim Jokowi-Ma’ruf Belum Sepakati Nama Moderator Debat Keempat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Rapat finalisasi debat keempat Pilpres 2019 belum mencapai kata sepakat. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengatakan, moderator masih menjadi perdebatan.

“Untuk hal yang menyangkut masalah moderator dari lobi hari ini belum mengerucut ke 2 nama,” kata Direktur Program TKN Aria Bima di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).

Usulan dua nama di rapat sebelumnya, Ryan Widaryanto dengan Kania Sutisnawinata masih dimentahkan TKN Jokowi-Ma’ruf.

Aria berpandangan sosok keduanya kurang melengkapi sosok senior-junior, seperti dilakukan pemandu debat ketiga Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas.

“Alfito sama Putri kemarin itu saling melengkapi kita ingin terus ada konfigurasi itu ada senior-junior yang bisa membuat cair,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf itu.

Belum Dikaruniai Anak, Rianty Cartwright Jalani Bayi Tabung

Rianty Cartwright dan Cas Alfonso, telah memasuki usia 35 tahun. Sehingga dengan mendapatkan buah hati melalui bayi tabung, mereka masih bisa santai menjalani kehidupan rumah tangga.

“Aku dan Cas sama-sama berusia 35 dan kayaknya tahun ini aku sudah memutuskan untuk fokus mencoba punya anak sebaiknya langsung program bayi tabung aja. Intinya tetap santai dan happy,” paparnya.

Manajemen Persebaya Belum Beri Lampu Hijau Kedatangan Pemain Asing Anyar

Liputan6.com, Jakarta – Keinginan pelatih Persebaya Surabaya Djajang Nurjaman mendatangkan pemain asing baru tidak terwujud. Pasalnya, manajemen Bajul Ijo belum memberi lampu hijau.

Persebaya memiliki satu slot pemain asing karena bek Otavio Dutra diproyeksikan mendapat naturalisasi. Jika klub mengizinkan, Djadjang Nurdjaman berniat merekrut pemain belakang atau gelandang bertahan.

Namun hasratnya gagal jadi kenyataan. “Saya belum dapat restu dari manajemen. Artinya kita akan memberdayakan pemain yang ada saat ini,” ucap sosok yang akrab disapa Djanur itu, dilansir situs resmi Liga 1.

Dengan ini, pemain asing Persebaya adalah Persebaya Amido Balde, Damian Lizio, dan Manuchekhr Dzhalilov.

Mengandalkan mereka, Bajul Ijo menunjukkan permainan impresif. Mereka mencapai perempat final Piala Indonesia dan Piala Presiden 2019.

Berita video jadwal Perempat Final Piala Presiden 2019. Persija Jakarta hadapi Kalteng Putra Jumat (29/3/2019) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Belum Diputuskan, Ini Lho Tarif Ojol yang Berlaku Sekarang

Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait ojek online (ojol), di mana di dalamnya mengatur soal tarif. Tapi, dalam aturan yang baru terbit itu belum mengatur secara rinci besaran tarif.

Tarif ojol akan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan. Lalu, berapa kah tarif yang berlaku saat ini?

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, tarif yang berlaku saat ini terbagi menjadi dua, yakni untuk jam reguler dan jam sibuk.

“Jam reguler di kisaran Rp 1.200 sampai dengan Rp 1.600/km gross. Pada jam sibuk tarif Rp 1.600 sampai dengan Rp 2.000/km gross,” katanya kepada detikFinance, Rabu (20/3/2019).
Tarif itu, kata dia, merupakan tarif yang berlaku untuk dua aplikator besar Go-Jek dan Grab. Tarif itu kemudian dipotong 20% untuk penyedia jasa.

Dia mengatakan, untuk tarif selanjutnya masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Belum, menunggu Kepmenhub tarif ojol,” ujarnya.

Sementara, Igun sebelumnya mengatakan, sopir atau driver ojol mengusulkan tarif Rp 3.000/km gross atau Rp 2.400/km nett. Dengan begitu, jika Kemenhub merestui usulan ini maka bisa dikatakan tarif ojol naik.

(fdl/fdl)

JK Sebut Teknologi E-KTP Belum Sempurna

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku setuju dengan usulan cawapres urut 02, Sandiaga Uno terkait penggunaan KTP elektronik e-KTP untuk sejumlah pelayanan administasi.

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, ide awal pembuatan e-KTP untuk memudahkan masyarakat menerima pelayanan dengan satu nomor identitas.

“Ide awalnya seperti itu, ide awalnya E-KTP itu merangkap sebagai social security number. Dan juga bukan hanya kesehatan, bisa untuk urus SIM, untuk urus macam-macam,” kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

JK tak menampik bila teknologi dalam e-KTP saat ini belum sempurna. Sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kapasitas.

“Jadi secara teknis bisa, karena di situ ada chipnya, tinggal diisi. Tapi mungkin teknologi kita masih belum cepat ke situ. Ya KTP saja masih ketinggalan apalagi mau diisi segala macam isinya di situ,” tambah JK.

Menurut JK, hingga kini banyak masyarakat yang belum mengantongi e-KTP. Meski demikian, kata dia, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas e-KTP.

“Pemilu saja ya masih kurang. Tapi di situ intinya KTP elektronik itu untuk supaya sebagai salah satu one single id, dan bisa secara teknis. Dan memang di situ niatnya,” lanjut JK.

4,2 Juta Warga Belum Punya e-KTP, DPR Minta Pemerintah Percepat Perekaman

Jakarta – Komisi II DPR meminta Kemendagri mempercepat perekaman e-KTP masyarakat. Berdasarkan catatan, masih ada 4,2 juta penduduk yang belum merekam data e-KTP.

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri tentang persiapan Pemilu 2019. Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

“Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencetakan e-KTP bagi 4.231.823 penduduk yang belum melakukan perekaman serta melakukan upaya afirmatif di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan daerah lain yang tingkat perekamannya masih rendah agar dapat selesai sebelum 31 Maret 2019,” kata Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Nihayatul Wafiroh selaku pemimpin rapat.


Dalam simpulan rapat juga disinggung soal e-KTP WNA. Komisi II meminta pemerintah membedakan warna e-KTP WNA dan WNI serta sementara menghentikan pencetakan e-KTP WNA.

“Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membedakan warna e-KTP bagi WNA dan menghentikan pencetakan KTP elektronik bagi WNA hingga pemilu selesai sebagai upaya menciptakan situasi pemilu serentak yang kondusif,” ujar Nihayatul.

Selain mengenai e-KTP, dalam rapat disepakati perubahan PKPU 7/2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut KPU ada sejumlah daerah yang memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan penghitungan suara.

“Menyetujui usulan perubahan terkait daerah tertentu yang memerlukan penambahan waktu penghitungan suara dari 10 hari menjadi 17 hari dan perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya peraturan Bawaslu yang terkait hal di atas menyesuaikan,” tutur Nihayatul.

Rapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri ini menghasilkan 3 kesimpulan lain. Tiga poin kesimpulan tersebut, yaitu:

1. Komisi II DPR RI KPU dan Bawaslu sepakat bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT maka boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan e-KTP.
2. Komisi II DPR RI memahami kesulitan Bawaslu dalam rekrutmen pengawas TPS. Selanjutnya Komisi II DPR RI meminta Bawaslu agar tetap mengoptimalkan proses rekrutmen.
3. Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan bagi saksi peserta pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Bawaslu.
(tsa/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Mau Resmikan MRT, Tapi Sertifikasi dan Tarif Belum Tuntas

Jakarta – Presiden Jokowi mengatakan transportasi moda raya terpadu (MRT) Jakarta bakal diresmikan pada 24 Maret 2019 mendatang. Berbarengan dengan peresmian operasional MRT Jakarta fase I, Jokowi juga akan melakukan pencanangan pembangunan MRT fase II rute Bundaran HI-Kota.

Tapi di tengah euforia beroperasinya MRT, masih ada beberapa hal teknis yang belum dirampungkan menuju pengoperasian. Salah satunya adalah sarana (kereta) dan pra sarana (stasiun, rel dan lainnya) MRT Jakarta belum mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan.

“Kita akan melakukan evaluasi dan akan keluarkan sertifikasi. Secara umum MRT ini sudah difungsikan secara baik, tapi ada satu dua item sedang kita lakukan perbaikan. Makanya kita kasih izin sementara, operasional resminya 1 April,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Belum rampungnya sertifikasi sarana dan prasarana lantaran ada perbedaan standarisasi antara PT MRT Jakarta dan Kementerian Perhubungan. Sehingga masih ada beberapa fasilitas yang sedang diperbaiki.

Namun Budi mengatakan pihaknya akan berusaha segera mensinkronkan hal tersebut. Pasalnya masyarakat sudah tidak sabar menunggu moda ini bisa digunakan.

“Antusiasme masyarakat terhadap MRT tinggi sekali. Nah ini harus kita manage dengan baik karena kepercayaan masyarakat menjadi legitimasi angkutan massal, angkutan massal dicintai,” ucapnya.

Selain itu tarif MRT Jakarta sendiri belum ditentukan hingga saat ini. Pembahasan masih terus berlangsung di DPRD DKI Jakarta.

DPRD mengklaim Pemerintah Provinsi DKI belum memberikan kajian lengkap terkait besaran subsidi MRT. Adapun besaran subsidi yang diusulkan untuk digelontorkan Pemprov DKI buat tarif Rp 8.500/10 km sebesar Rp 365 miliar/tahun, sedangkan tarif Rp 10.000/10 km butuh biaya subsidi sebesar Rp 338 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri optimistis pembahasan tarif MRT Jakarta bakal tuntas sebelum pengoperasian 24 Maret 2019 nanti.

“Sedang finalisasi di dewan, yang mana arahnya berbasis kilometer. Jadi tarifnya bukan satu tarif tapi berbeda,” katanya.

Sedangkan Dirut MRT Jakarta William Sabandar mengaku belum menentukan kapan pihaknya akan mulai memberlakukan tarif MRT. Jika tarif telah ditetapkan sebelum peresmian, maka kemungkinan operasi akan langsung dibuka secara komersial alias berbayar. Namun jika tarif belum ditetapkan, dia belum bisa bicara banyak.

“Kita masih fokus untuk penetapan tarif sekarang. Kalau sudah ada tarif ya langsung komersil. Tapi kalau belum, ya kita lihatlah. Nanti akan ada keputusan sebelum peresmian,” ungkapnya.

(fdl/fdl)