Eks Gubernur Jabar Aher Mangkir Panggilan KPK Soal Meikarta

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan alias Aher mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum diketahui alasan ketidakhadiran mantan orang nomor satu di Jawa Barat itu.

“Yang bersangkutan belum datang dan tidak ada alasan ketidakhadirannya,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (20/12/2018).

Sejatinya, Aher akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus suap Meikarta. Namun hingga kini Aher belum memiliki itikad baik memenuhi panggilan KPK.

“Akan dipanggil kembali sesuai kebutuhan penyidikan,” kata Febri.

Febri mengatakan, sejatinya Aher akan ditelisik soal rekomendasi terkait tata ruang proyek Meikarta yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sekarang juga kami tentu perlu memeriksa mantan gubernur untuk melihat apa yang dia lakukan saat masih aktif menjabat, termasuk delegasi kewenangan dan juga proses atau aturan terkait dengan salah satunya rekomendasi-rekomendasi tersebut,” kata Febri.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

KCI Bakal Operasikan KRL Premium Bertarif Rp 20.000

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) akan mengoperasikan 23 perjalanan KRL hingga pukul 02.00 WIB pada 1 Januari 2019. Pengoperasian 24 jam ini untuk melayani masyarakat saat malam pergantian tahun. 

Jumah KRL yang dioperasikan saat malam tahun baru bertambah dua perjalanan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 21 perjalanan.

Direktur Utama PT KCI Wiwik Widayanti mengatakan, pengoperasian KRL hingga pukul 02.00 WIB ini, selain untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi masyarakat yang merayakan pergantian tahun, juga demi mengantisipasi lonjakan penumpang.

“Jarak keberangkatan antar KRL tambahan pada malam pergantian tahun kali ini adalah lebih kurang 30 menit,” ujar Wiwik saat memberikan keterangan pers di Double Tree, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.

Wiwik merinci, sembilan perjalanan KRL tambahan akan melayani relasi Bogor-Depok-Kampung Bandan-Jakarta Kota (pulang pergi). Tujuh perjalanan KRL tambahan akan melayani relasi Cikarang-Bekasi-Jakarta Kota (pulang pergi).

“Kemudian ada lima perjalanan KRL tambahan akan melayani relasi Rangkasbitung-Maja-Parungpanjang-Tanah Abang pulang pergi dan dua perjalanan KRL tambahan akan melayani relasi Tangerang-Duri pulang pergi,” ucap dia.

Selain menambah perjalanan KRL, KCI juga akan menambah petugas pelayanan, kebersihan dan pengamanan hingga dua kali lipat serta penambahan tiga sampai lima loket portabel di stasiun yang berpotensi padat pengguna jasa.

“Loket portabel di sejumlah stasiun antara lain Jakarta Kota, Sawah Besar, Manda, Mangdia, Manggarai, Tanah Abang, Parungpanjang, Bogor, Duri, Jatinegara, Ancol, Rangkasbitung dan Bekasi,” jelas Wiwik.

Demi keamanan dan kenyamanan bersama, PT KCI mengimbau para pengguna jasa untuk mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di dalam stasiun maupun KRL, di antaranya tidak membawa petasan, kembang api, dan benda-benda lain yang mudah terbakar.

“Bagi pengguna yang kedapatan membawa benda-benda tersebut di dalam KRL, maka akan disita oleh petugas. Jika pengguna tidak bersedia, maka akan diturunkan di stasiun terdekat,” jelasnya.

“Para pengguna juga diimbau untuk tidak bermalam di stasiun. Setelah pukul 02.00 WIB maka seluruh lokasi stasiun akan kembali steril guna kepentingan pekerjaan pembersihan dan perawatan fasilitas stasiun, sehingga dapat kembali melayani para pengguna esok harinya,” ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Agar tidak terserang stress saat berada di KRL yang penuh sesak coba lakukan meditasi ringan ini.

Disdukcapil Bekasi Bakar Puluhan Ribu E-KTP Rusak

Liputan6.com, Bekasi – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Jawa Barat memusnahkan 25.653 keping Kartu Tanda Penduduk elektonik atau e-KTP yang rusak.

“E-KTP yang kita musnahkan ini merupakan kepingan hasil cetakan atau penukaran dari masyarakat karena dianggap rusak, salah pengetikan atau data yang invalid,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Jamus Rasidi, seperti dilansir Antara, Kamis (20/12/2018).

Menurut dia, pemusnahan e-KTP itu dilakukan sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mengantisipasi upaya penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Instruksi pemusnahan ini memang berlaku secara nasional di semua daerah. Kami tidak mau kecolongan ada e-KTP milik masyarakat Kota Bekasi yang tercecer di sembarang tempat,” papar Jamus.

Dia mengatakan, puluhan ribu keping blangko e-KTP itu merupakan akumulasi dari pencetakan sejak 2016 hingga 2018.

Jamus mengakui, selama proses pencetakan e-KTP di tempatnya, ada saja yang gagal akibat kesalahan pengetikan atau pengajuan tidak akurat dari pemohon.

“Namun setiap kali ada kesalahan, pasti akan kami perbaiki dengan menggangti blangko yang baru,” kata Jamus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dinas Dukcapil Sleman memusnahkan puluhan ribu E-Ktp yang tidak terpakai lagi agar tidak disalahgunakan jelang Pemilu 2019.

Nasihat Ridwan Kamil Agar Mudah Mendapatkan Hibah

Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut APBD bukan satu-satunya sumber dana bagi pembangunan daerah. Di luar itu masih ada tujuh sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan, seperti dana CSR (corporate social responsibility) pihak BUMN dan swasta, investasi asing, serta dana hibah.

Khusus untuk mendapatkan hibah dari pihak lain di dalam negeri maupun luar negeri seorang pemimpin harus luwes bergaul dan menjalin jejaring pertemanan. Itu saja belum cukup, sebab pihak lain biasanya hanya akan memberikan bantuan bila si calon penerima diyakini kredibilitas dan integritasnya cukup baik.

“Dalam dunia politik, dalam dunia bantu-membantu, harga termahalnya itu adalah trust. Apakah hibah yang diterima dimanfaatkan secara transparan? Saya menjaga betul integritas pribadi supaya kepercayaan orang tidak lari,” Kang Emil, sapaan mantan Wali Kota Bandung itu, dalam wawancara eksklusif yang tayang di detikcom, Kamis (20/12/2018).

Ia mencontohkan, dalam membuat desain perbaikan Kali Malang di Bekasi maupun puluhan objek wisata dan alun-alun kabupaten/kota di Jawa Barat dia mendapat sokongan penuh dari para koleganya sesama arsitek. Kang Emil menyebut ada sekitar 15 tim arsitek yang membantu membuat berbagai desain perbaikan kota-kota di Jabar.

“Mereka memberikan hibah dalam bentuk pemikiran, kreatifitas desain aristektur, gratis tanpa saya membebani APBD. Saya harus berterima kasih kepada mereka,” kata Kang Emil.

Begitu juga terkait pembatas jalan bersilinder putar (Roller Barrier) ala Korea Selatan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan didapatnya dengan gratis dari jaringan pertemannya di luar negeri. Rencananya, Roller Barrier itu salah satunya akan dipasang di ruas Jalan Cikidang, Sukabumi yang pernah menjadi lokasi kecelakaan maut beberapa bulan lalu.

“Itu salah satu contoh hibah juga. Tapi fisiknya memang belum kelihatan karena masih tertahan di Tanjung Priok. Mudah-mudahan bisa secepatnya bisa kita pasang di Sukabumi sebagai proyek percontohan,” kata Emil.

(jat/erd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dakwaan KPK Ungkap Miliaran Fulus Demi Izin Meikarta Mulus

Jakarta – Dalam surat dakwaan KPK, total sekitar Rp 19 miliar lebih mengalir dari PT Lippo Cikarang untuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Duit itu digelontorkan, menurut dakwaan itu, demi mulusnya urusan perizinan proyek Meikarta yang digadang-gadang sebagai kawasan kota terpadu.

Nilai uang itu tercantum dalam surat dakwaan yang disusun KPK dan dibacakan jaksanya dalam persidangan terbuka di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu, 19 Desember 2018. Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 (setara Rp 2,851 miliar dalam kurs saat ini) sehingga totalnya sekitar Rp 19 miliar lebih.

Uang itu disebut jaksa mengalir ke sejumlah orang yang rinciannya dapat dilihat dalam tautan di bawah ini:

Duduk sebagai terdakwa dalam sidang itu adalah Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Jaksa juga mencantumkan sejumlah nama lain yang disebut bersama-sama melakukan perbuatan haram itu dengan keempat terdakwa, antara lain:
– Bartholomeus Toto selaku Presiden Direktur PT Lippo Cikarang;
– Edi Dwi Soesianto selaku Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang; dan
– Satriadi selaku karyawan PT Lippo Cikarang.

“Dan PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama,” ujar jaksa KPK.

Jaksa KPK mengungkapkan setidaknya duit suap tersebut dicairkan agar Bupati Neneng menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), serta memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). PT MSU, dalam dakwaan itu, memang sebagai anak perusahaan PT Lippo Cikarang yang mengurusi perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Jaksa KPK juga menyebut CEO Lippo Group James Riady sampai turun tangan menemui Bupati Neneng untuk membicarakan Meikarta. Dalam dakwaan itu, tak lama setelah pertemuan James dengan Neneng, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basement.

James sebenarnya pernah pula diperiksa KPK saat perkara ini masih di tahap penyidikan. Saat itu selepas menjalani pemeriksaan pada Selasa, 30 Oktober 2018, James mengaku tidak tahu sama sekali tentang aliran uang suap.

“Izinkan saya juga menyampaikan bahwa saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan kasus suap yang di Bekasi,” ucap James saat itu.

James mengakui bertemu Neneng namun menurutnya pada saat itu tidak ada sama sekali pembicaraan tentang Meikarta. Kepentingannya saat itu menurut James lantaran Neneng baru saja melahirkan.

“Nah karena itu waktu saya diajak untuk mampir hanya sekadar mengucapkan selamat saja, saya mampir ke rumah beliau (Neneng), mengucapkan selamat,” imbuh James.

Kembali lagi soal persidangan perkara tersebut. Billy yang sebagai pesakitan perkara itu juga mengamini adanya pertemuan James dengan Neneng. Billy memang di dalam dakwaan disebut menemani James dalam pertemuan itu. Namun Billy membantah ada pembicaraan soal Meikarta.

“Hanya bicara hal-hal umum, tidak bicara perizinan Meikarta,” kata Billy seusai sidang.

Billy juga membantah ada uang haram seperti disebutkan dalam dakwaan. Dia pun mengaku akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang selanjutnya.

“Uang sama sekali nggak ada,” tegas Billy.

Di sisi lain pengacara PT MSU Denny Indrayana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan tersebut pada majelis hakim yang mengadili. Dia yakin hukum positif di negeri ini akan memberikan keadilan.

“Kami meyakini majelis hakim yang mulia dan jaksa KPK akan bekerja profesional untuk menghadirkan keadilan dalam kasus ini,” ujar Denny secara terpisah.

Sedangkan KPK memastikan bila perkara itu tidak akan berhenti sampai di sini saja. Salah satu yang menjadi perhatian KPK adalah peran PT Lippo Cikarang sebagai korporasi.

“Kalau memang (PT Lippo Cikarang) itu ada peran aktif korporasi, misalnya dari direksi. Kalau direksi memberi suap menggunakan korporasi, menurut saya, ya ini pasti korporasi terlibat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Kesalahan korporasi itu kan memperoleh keuntungan, tidak berusaha mencegah tindak pidana, tidak ada unit compliance itu. Bisa kita sangkakan kepada korporasi,” sambungnya.

(dhn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Panggil Aher Jadi Saksi Kasus Suap Meikarta

Jakarta – KPK memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Dia dipanggil sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

“Iya sebagai saksi untuk NHY (Neneng Hassanah Yasin),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (20/12/2018).

Nama Aher muncul dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan suap Meikarta, Billy Sindoro dan kawan-kawan. Aher disebut mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam surat itu, Gubernur Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Lalu Dinas PMPTSP Jawa Barat mengeluarkan surat yang ditujukan pada Bupati Neneng yang intinya Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai rapat pleno BKPRD Jawa Barat.

Dalam kasus ini ada 9 orang yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Dari 9 tersangka itu, ada 4 orang yang kini telah masuk ke proses persidangan, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Mereka diduga memberikan uang kepada jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

“Memberikan sesuatu berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000,” kata jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12).
(haf/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa KPK Ungkap 4 Tingkatan Duit Suap ke Dinas-dinas Pemkab Bekasi

Jakarta – Jaksa KPK mengungkap adanya tingkatan besaran uang yang akan diberikan ke dinas-dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. Tingkatan besaran uang itu disebut indeks di dalam surat dakwaan.

“Terdakwa (Billy Sindoro) kemudian menyampaikan kepada Fitradjaja Purnama untuk membuat indeks terkait jumlah kebutuhan uang untuk diberikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada Bupati Neneng Hasanah Yasin,” ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12/2018).

Billy duduk sebagai terdakwa bersama tiga terdakwa lainnya yaitu Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Fitradjaja kemudian membuat indeks tersebut dalam skala 1 sampai 4 yang intinya berupa kualifikasi kuantitas yang dirumuskan dengan semakin banyak pekerjaan maka akan
semakin besar indeks-nya termasuk jumlah uang yang akan diberikan.

Berikut rincian indeksnya:
– Indeks 4: Dinas PUPR dan Dinas PMPTSP;
– Indeks 3: Dinas Lingkungan Hidup;
– Indeks 2: Dinas Perhubungan dan Damkar; dan
– Indeks 1: Dinas Permukiman.

“Setelah membuat indeks, Fitradjaja menyampaikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan untuk penyerahan uang kepada Neneng Hasanah Yasin dan dinas terkait pada Pemkab Bekasi melalui Christoper Mailool dan Henry Jasmen P Sitohang,” kata jaksa.

Total uang yang diberikan yaitu Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000. Uang itu diberikan agar Bupati menandatangani izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dan surat keputusan keterangan lingkungan hidup (SKKLH) serta memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta. Untuk rincian pembagian uang bisa dilihat di tautan berita dengan judul berikut ini: Rp 16 M Suap Meikarta Dibagi ke Pejabat Pemkab Bekasi, Ini Rinciannya

Selepas sidang, Billy mengaku tidak tahu tentang indeks tersebut. Dia malah meminta majelis hakim agar tidak menerima dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang tidak langsung merujuk padanya.

“Saya nggak tahu itu apa. Silakan nanti tunjukkan kepada saya, mana saya suruh apa gitu,” kata Billy.

“Makanya tadi saya minta kepada majelis hakim jadi jangan menerima dakwaan yang berdasarkan hal-hal yang tidak langsung, alat bukti yang tidak langsung. Saya bersedia menerima alat bukti yang langsung terkait dengan saya,” imbuh Billy.
(dir/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lippo Cikarang Minta IMB 53 Apartemen Usai James Riyadi-Bupati Bekasi Bertemu

Bandung – Wakil Ketua Lippo Group James Riyadi disebut jaksa KPK pernah menemui Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi. Saat itu James mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait proyek Meikarta.

“Pada pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan perizinan pembangunan Meikarta,” kata jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12/2018).

Jaksa menyebut James bertemu Neneng Hasanah bersama dengan Billy Sindoro pada Januari 2018. Setelahnya pada Mei 2018, Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basement.

“Permohonan tersebut dimasukkan melalui Bidang Tata Ruang dan Bangunan,” ucap jaksa.

Namun saat itu Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi menyebut ada kendala. Singkat cerita, Lippo Cikarang disebut memberikan suap ke Dewi melalui Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

“Setelah menerima uang dari pihak PT Lippo Cikarang, kemudian Dewi Tisnawati menandatangani permohonan IMB PT Lippo Cikarang untuk pembangunan 24 tower,” ujar jaksa.

Dalam sidang tersebut, Billy, Henry, Fitradjaja, dan Taryudi duduk sebagai terdakwa. Mereka didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(dhn/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>