Kasus Suap Meikarta, Bupati Bekasi Kembalikan Rp 11 Miliar ke KPK

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang sekitar Rp 2 miliar dan 90 ribu dolar Singapura dari Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total uang suap proyek Meikarta yang dikembalikan mencapai Rp 11 miliar.

“Terakhir dilakukan pengembalian sejumlah Rp 2,25 M dan SGD 90.000 pada KPK,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Febri mengingatkan, agar siapa pun termasuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi atau lainnya yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand agar turut koperatif.

“Dan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perkara ini,” jelas dia.

Febri menyatakan, KPK telah memegang daftar nama setiap pihak yang menerima dan mendapatkan fasilitas pembiayaan perjalanan ke Thailand tersebut.

“KPK menghargai sikap kooperatif tersebut,” Febri menandaskan.

Pada kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

2 dari 2 halaman

Dijanjikan Rp 13 M

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kasus Meikarta, KPK Terima Pengembalian Rp 11 M dari Bupati Bekasi

Jakarta – KPK sudah menerima pengembalian uang Rp 11 miliar dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Pengembalian itu terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta.

“KPK telah menerima pengembalian uang dari tersangka NHY (Neneng Hasan Yasin), Bupati Bekasi sejumlah total sekitar Rp 11 miliar sampai dengan saat ini,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (14/1/2019).

Jumlah tersebut diterima KPK dari beberapa kali pengembalian yang dilakukan Neneng. Terakhir, menurut Febri, Neneng mengembalikan duit Rp 2,5 miliar dan SGD 90 ribu.

“Kami hargai sikap kooperatif tersebut. KPK mengingatkan agar pihak lain,” ujarnya.

Febri juga mengingatkan kepada para anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengembalikan uang terkait fasilitas jalan-jalan ke Thailand yang mereka terima.

Dia menyebut sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi telah mengembalikan duit terkait fasilitas jalan-jalan tersebut.

Neneng sebelumnya juga mengaku telah mengembalikan semua uang terkait suap saat menjadi saksi di sidang kasus Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro dkk.

Neneng mengaku menerima uang 6 kali dari E Yusup Taupik yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Bekasi (Pemkab) Bekasi. Sepengetahuan Neneng, uang dari Taupik itu berasal dari Lippo Group.

Neneng menyebut uang yang diterimanya itu terkait Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk proyek Meikarta. Jaksa sendiri telah menyebut Neneng menerima Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Billy Cs.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Adhi Karya Ajukan Pembayaran Ketiga Proyek LRT Jabodebek

Liputan6.com, Jakarta – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah menerima realisasi pembayaran kedua pekerjaan proyek LRT Jabodebek Tahap I senilai Rp 2,5 triliun di luar pajak dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengelola proyek LRT Jabodebek.

Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Pundjung Setya Brata mengatakan, Perseroan kini menunggu realisasi pembayaran ketiga proyek LRT Jabodebek Tahap I untuk kemajuan pengerjaan proyek dari Juli 2018 hingga Desember 2018. 

“Yang kemarin (Rp 2,5 triliun) sudah dibayar. Ini kita sedang proses lagi di bulan Februari untuk ajukan sampai dengan progres Desember. Kita tunggu sampai berapa lama prosesnya nanti,” ujar dia di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dia mengaku, jumlah pembayaran tersebut belum bisa ditaksir terlebih dahulu karena sedang dalam proses perhitungan. “Jumlahnya sendiri belum bisa ditaksir, belum, Masih dihitung,” tutur dia.

Adapun perkembangan proyek LRT Jabodebek Tahap I hingga kini telah mencapai Rp 56,41 persen. Proyek LRT Jabodebek itu terdiri dari tiga lintasan yakni Bekasi Timur – Cawang, Cibubur – Cawang, dan Cawang – Dukuh Atas.

“Progresnya itu semua sudah 56,41 persen. Itu terdiri dari Cawang-Cibubur 76,21 persen, kemudian Cawang-Dukuh Atas 44,19 persen dan Cawang-Bekasi Timur 51,06 persen. Jadi total sudah 56,41 persen,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Alasan Adhi Karya Bangun Jalur LRT Elevated

Sebelumnya, kontraktor proyek yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk menanggapi mengapa LRT Jabodebek perlu dibangun melayang (elevated) atau bersebelahan dengan tol. Beberapa pertimbangan antara lain terkait integrasi moda dan juga biaya.

“Pak JK mengatakan bahwa transportasi masal minimal berjarak 100 km. Panjang total LRT Jabodebek hanya 44,3 km, sehingga integrasi dengan moda lain supaya bisa mencapai 100 km menjadi penting. Sehingga kita mempunyai banyak titik pertemuan dengan moda lain,” tutur Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Dia menambahkan, pertimbangan lain Perseroan ialah menghindari perlintasan sebidang jalan. Perusahaan mengaku memikirkan masak terkait hal tersebut.

“Mengenai masalah elevated non elevated ini butuh kajian mendalam. Jakarta merupakan kota berkembang tapi transportasi massalnya tertinggal dari kota itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari infrastructure transportasi, opsi yang diambil adalah elevated,” ujar dia.

Adapun persoalan terakhir yang menjadi pertimbangan Perseroan adalah biaya atau dari nilai investasi yang diraih ke depan.

“Dan jangan lupa ini berbeda dengan jalan tol, untuk kereta kita tidak membangun jalan saja. Tapi kita juga bangun sistem dan menyiapkan lokasi workshop. Untuk menyimpan dan maintenance jangka pendek dan menengah. Itu dinamakan depo. Depo untuk LRT 12 hektar dan ini tidak ada panjangnya,”  ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Strategi Pemerintah agar Pembangunan LRT Lebih Murah

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan pernyataan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang menyatakan pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) mahal karena dibangun melayang (elevated).

“Memang itu betul diskusi itu. Elevated itu memang beda harga itu tinggi karena dia di atas jadi semua cost lebih tinggi,” kata dia, di Kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Oleh karena, ke depan pembangunan LRT akan dibuat landed. Hal ini untuk menekan biaya pembangunan. Meskipun demikian, dia belum bisa memastikan secara persis berapa angka pengurangan jika LRT dibangun landed.

“Berapa pembangun LRT selanjutnya, Cibubur ke Bogor, semua akan di bawah. Saya kira cost-nya akan jauh di bawah Rp 500 miliar per kilometer. Masih dihitung saya pikir akan jauh di bawah. Bisa setengah,” ujar dia.

Diketahui, sebelumnya,Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan Light Rail Transit (LRT) di daerah yang dibuat melayang. Menurut JK, pembangunan akan lebih efisien jika dibangun di darat atau tidak elevated.

Dia menjelaskan, pembangunan LRT secara elevated seharusnya diterapkan untuk di dalam kota. Untuk luar kota, kontruksi dikatakan tidak perlu dibuat elevated.

“Itu tergantung di mana LRT itu. Kalau LRT itu di tengah kota itu elevated, kalau di luar kota tidak perlu elevated,” kata Wapres JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.


Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Alasan Adhi Karya Bangun Jalur LRT Elevated

Kontraktor proyek yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk menanggapi mengapa LRT Jabodebek perlu dibangun melayang (elevated) atau bersebelahan dengan tol.

Beberapa pertimbangan antara lain terkait integrasi moda dan juga biaya. “Pak JK mengatakan bahwa transportasi masal minimal berjarak 100 km. Panjang total LRT Jabodebek hanya 44,3 km, sehingga integrasi dengan moda lain supaya bisa mencapai 100 km menjadi penting. Sehingga kita mempunyai banyak titik pertemuan dengan moda lain,” tutur Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Dia menambahkan, pertimbangan lain Perseroan ialah menghindari perlintasan sebidang jalan. Perusahaan mengaku memikirkan masak terkait hal tersebut.

“Mengenai masalah elevated non elevated ini butuh kajian mendalam. Jakarta merupakan kota berkembang tapi transportasi massalnya tertinggal dari kota itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari infrastructure transportasi, opsi yang diambil adalah elevated,” ujar dia.

Adapun persoalan terakhir yang menjadi pertimbangan Perseroan adalah biaya atau dari nilai investasi yang diraih ke depan.

“Dan jangan lupa ini berbeda dengan jalan tol, untuk kereta kita tidak membangun jalan saja. Tapi kita juga bangun sistem dan menyiapkan lokasi workshop. Untuk menyimpan dan maintenance jangka pendek dan menengah. Itu dinamakan depo. Depo untuk LRT 12 hektar dan ini tidak ada panjangnya,”  ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kabar Gembira, Pemerintah Rekrut 75 Ribu PPPK di Februari

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari tahun ini.

“Sudah mulai diproses. Kira-kira minggu pertama Februari lah sudah mulai terlaksana,” kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dia menegaskan bahwa dalam tes nanti penerimaan para tenaga honorer, khususnya guru akan menjadi prioritas. Sebab cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terkendala usia.

“Tetap guru. Guru honorer. Karena guru honorer itu banyak yang tidak bisa ikut CPNS karena umurnya sudah lewat. Kalau P3K tidak mensyaratkan umur,” tegas dia.

Dia pun optimis bahwa proses pelaksanaan tes penerimaan PPPK akan berjalan lebih lancar. Sebab jumlah peserta yang tidak sebanyak tes CPNS lalu.

“Tidak serumit CPNS kalau P3K ini. Karena jumlahnya juga tidak begitu banyak. Kalau CPNS kan sampai 230 ribuan. Kalau ini sekitar 75 ribu,” tandasnya.


Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kemenag Imbau Honorer K2 Ikut Seleksi PPPK

Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau Tenaga Honorer K2, khususnya bagi guru dan penyuluh untuk mengikuti skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen PPPK sendiri, rencananya akan mulai dibuka pada akhir Januari 2019.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat berdialog dengan 750 ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, di Asrama Haji Bekasi.

“PPPK ini merupakan salah satu solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Prioritasnya untuk tahun ini adalah untuk tenaga honorer K2,” tutur Menag, dikutip dari laman Kemenag.

Menag berharap, para tenaga honorer K2 dapat memanfaatkan peluang ini. Selanjutnya menurut Menag, secara bertahap peluang untuk menjadi PPPK akan dibuka bagi tenaga-tenaga honorer yang tidak termasuk pada kelompok K2.

Dalam dialog bertajuk Sapa Penyuluh dan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) tersebut, juga turut hadir sebagai narasumber Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Suyitno.

Senada dengan Menag, Suyitno pun menyampaikan di tahun 2019 pemerintah akan mengangkat PPPK untuk tiga kelompok jabatan. Yakni untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

“Untuk Kemenag, kita hanya memiliki dua kelompok. Guru dan penyuluh. Kami berharap peluang ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman honorer K2,” imbuhnya.

Wajah Kali Pisang Batu Terkini dari Lensa Drone

detikFlash

Kondisi di Kali Pisang Batu saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Permukaan air mulai terlihat pasca 10 hari pembersihan dan pengangkutan lautan sampah.

Sebelumnya tumpukan sampah tampak sepanjang 1,5 kilometer di Kali Pisang Batu yang terdapat di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Tumpukan sampah ini membuat kondisi air menjadi hitam pekat, muncul aroma tak sedap di sekitarnya.   

Embed Video

Tri Aljumanto – 20DETIK
Senin, 14 Jan 2019 13:39 WIB

Polisi Kesulitan Cek Sidik Jari Molotov di Rumah Pimpinan KPK

Jakarta – Polisi kesulitan mengidentifikasi sidik jari pada bom molotov yang dilempar ke rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

“Ada beberapa kendala yang ditemui karena kejadiannya sudah terlalu banyak dari sekitar yang pegang itu. Kemudian karena dari api, disiram air, sehingga untuk memunculkan sidik jari itu butuh teknik Inafis untuk cari sidik jari itu,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Saat ini, tim menurut Dedi masih menganalisa rekaman CCTV. Sedangkan terkait teror bom palsu di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo, polisi masih mengupayakan pembuatan sketsa wajah berdasarkan keterangan saksi.

“Kemudian yang untuk sketsa wajah, itu tidak bisa sekali atau dua kali atau tiga kali, artinya harus berulang kali dan tim sketsa membutuhkan kesabaran menanyakan para saksi itu. Kemudian diklarifikasi lagi mukanya, ternyata kejadian itu satu bulan sebelumnya fake bom itu. Pemilik warung itu sudah mencurigai, ada apa, ada apa ini,” imbuh Dedi.

Teror di rumah pimpinan KPK terjadi pada Rabu (9/1). Rumah Agus Rahardjo di Bekasi diteror dengan benda mirip bom pipa yang ternyata bom palsu. Sedangkan rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dilempari 2 molotov.

(fdn/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Bilang Biaya Pembangunan LRT Kemahalan, Ini Jawaban Adhi Karya

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated tersebut dinilai kurang efektif.

Sebagai kontraktor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk merespons bahwa pembangunan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sudah melalui proses pertimbangan yang masak oleh perusahaan. Itu salah satunya seperti pertimbangan biaya operasional (operational cost).

“Jadi bahwa pemilihan konstruksi elevated atau underground harus meninjau kondisi yang ada. Dalam desain pembangunan infrastruktur ada tiga pertimbangan, pertama at grade di atas tanah biasa, kedua elevated dan ketiga underground. Kami sudah lakukan kajian, ini yang paling optimal yang bisa kita berikan,” ucap Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Dia menambahkan, nominal sejumlah Rp 500 miliar per km tersebut sudah mencakup seluruh nilai operasi dengan panjang rel LRT yang mencapai 44,43 kilometer. Termasuk didalamnya pembangunan depo hingga stasiun.

“Jadi LRT ini berbeda dengan jalan tol, kami bukan hanya membangun jalan tapi juga membangun sistem, juga membangun workshop untuk menyimpan perbaikan maintenance depo. Depo ada cost-nya ini yang Rp 500 miliar, termasuk biaya depo yang sesuai dengan panjang tadi,” ujarnya.

Dia pun menegaskan, pembangunan LRT ini telah sesuai dengan pertimbangan Perseroan. Perusahaan telah mensurvei secara detail terkait pembangunan LRT dengan skema elevated itu.

“Kami sudah berusaha memikirkan semuanya supaya lebih optimum. Jadi kalau mau kita compare, atau bolehlah dicek pembangunan di luar negeri ya. Supaya bisa clear perbandinganya,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

JK Kritik Pembangunan LRT Habiskan Rp 500 Miliar per KM

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat bertemu Gubernur DKI Jakarta, Anies Beswedan di rumah dinasnya, Jumat (11/1/2019) pagi.

Dalam pertemuan itu JK berbicara banyak hal, salah satunya terkait efisiensi transportasi di Jakarta.


“Saya baru tadi pagi berbicara dengan Gubernur DKI tentang efisiensi transportasi di Jakarta. Diuraikan bagaimana penggunaan teknologi di dalam sistem transportasi di Jakarta,” kata JK saat memberikan sambutan di hadapan para peserta INKINDO di Istana Wapres, Merdeka Selatan, Jumat (11/1/2019).

Sebab itu, para konsultan harus terus memahami teknologi. JK mencontohkan pembangunan LRT Jabodetabek dengan elevated yang hanya berada di samping jalan tol. Menurut JK, model pembangunan seperti itu tidak efisien. 

“Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?,” ucap JK.

Menurutnya, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak di bangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak.

“Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya 500 miliar per kilometer,” kata JK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tonton Blak-blakan Dirut Adhi Karya: LRT Terhambat Dukuh Atas Pukul 13.00 WIB

Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK dikenal fokus membangun infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan, salah satunya proyek LRT Jabodebek.

LRT Jabodebek digarap oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Sejak groundbreaking pada September 2015, proyek ini masih berjalan dan terkadang menimbulkan polemik.

Mulai dari pendanaan. Awalnya proyek ini akan menggunakan APBN, namun ternyata pemerintah tak sanggup. Akhirnya Adhi Karya ditunjuk pemerintah.

Penunjukan Adhi Karya untuk mengerjakan proyek tersebut tertuang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2015. Namun pada saat itu Adhi Karya belum dapat kontrak dari Kementerian Perhubungan, sehingga proyek pun tak berjalan.

Akhirnya Perpres itu direvisi ke dalam Perpres nomor 65 tahun 2016. Di dalam revisi tersebut, dijelaskan bahwa Adhi Karya tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan LRT, walaupun belum mendapatkan penandatanganan kontrak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski akhirnya berjalan, namun skema pembiayaan untuk proyek saat itu belum jelas. Pemerintah menyatakan APBN tidak sanggup membiayainya. Padahal dalam Perpres, proyek ini akan dibiayai APBN.

Hingga akhirnya terbitlah Perpres nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Dalam aturan itu diperjelas bahwa tata cara pelaksanaan pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebet terintegrasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Adhi Karya Tbk. KAI akan mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), kemudian mendapatkan pinjaman perbankan dan menerbitkan obligasi.

Setelah berjalan, proyek ini masih menemukan kendala khususnya untuk trase kawasan Setiabudi hingga Dukuh Atas. Izin penetapan lokasi oleh Pemprov DKI Jakarta baru ditandatangani April 2018.

Namun kabarnya Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan masih belum mencapai kesepakatan terkait penetapan titik stasiun LRT di Dukuh Atas. LRT Jabodebek belakangan juga dituding menjadi salah satu penyebab dari maraknya kemacetan khususnya di Tol Jakarta-Cikampek.

detikFinance pun berkesempatan untuk mengorek progres LRT Jabodebek langsung kepada Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto. Budi juga menjawab terkait isu lain seperti penggunaan isu tenaga kerja asing, hingga BUMN yang katanya menjadi anak emas soal jatah proyek dari pemerintah.

Ingin tahu bagaimana jawaban terkait semua isu itu, dan sampai mana proyek LRT Jabodebek sekarang? Saksikan program Blak-blakan dengan Dirut Adhi Karya Budi Harto yang akan tayang pada Senin 14 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

Jangan sampai terlewat! (das/ang)

BMKG: Seluruh Wilayah Jakarta Pagi hingga Malam Berawan

Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan semua wilayah DKI Jakarta pagi ini, Senin (14/1/2019) berawan. Bahkan kondisi ini berlanjut hingga siang dan malam hari.

Sementara itu, cuaca di kota penyangga Jakarta, seperti Bekasi, Depok, dan Bogor diprediksi BMKG cerah berawan pagi ini.

Siangnya ketiga kota berawan hingga malam hari, namun tidak di Bogor. Potensi hujan ringan dilaporkan akan terjadi. 

Namun, patut diwaspadai bagi Anda yang tinggal di wilayah Bogor dan Bekasi. Potensi hujan petir disertai angin kencang diprediksi BMKG  akan terjadi antara siang, sore hingga malam hari.

Ada pun wilayah Tangerang, cuaca berawan akan terus terjadi hingga malam hari.

Berikut prakiraan cuaca Jabodetabek selengkapnya yang dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG, Senin (14/1/2019):












 Kota  Pagi   Siang   Malam 
 Jakarta Barat  Berawan  Berawan  Berawan
 Jakarta Pusat  Berawan  Berawan  Berawan
 Jakarta Selatan  Berawan  Berawan  Berawan
 Jakarta Timur  Berawan  Berawan  Berawan
 Jakarta Utara  Berawan  Berawan  Berawan
 Kepulauan Seribu  Berawan  Berawan  Berawan
Bekasi Cerah Berawan Berawan Berawan
Depok Cerah Berawan Berawan  Berawan
Kota Bogor Cerah Berawan Berawan  Hujan Ringan
Tangerang  Berawan  Berawan  Berawan
2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: