Terungkap, Bagi-Bagi Jatah Bupati Neneng Cs dalam Kasus Suap Proyek Meikarta

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar. Persidangan kali ini menghadirkan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin bersama empat pejabat Pemkab Bekasi lainnya atas penerimaan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

Neneng Cs menjalani sidang dakwaan. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Neneng dan kawan-kawan dengan total suap yang diterima sejumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

“Para terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/2/2019).

Mereka yang duduk di kursi terdakwa yakni Bupati Neneng, Jamaludin sebagai Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Masing-masing terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda meski secara umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Begitu juga dengan besaran uang yang diterima berbeda-beda.

“(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku,” ucap jaksa.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu dengan rincian,” lanjut jaksa.

Dalam dakwaan, para terdakwa menerima uang sebagai berikut. Neneng Hasanah Yasin menerima Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu, Jamaludin Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan SGD 90 ribu, Sahat Maju Banjarnahor Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Neneng Hasanah beserta empat anak buahnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain kelima terdakwa, jaksa KPK juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang lainnya yang belum berstatus sebagai tersangka. Salah satu pemberian disebut mengalir pula untuk Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.

Mereka adalah Daryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi yang menerima Rp500 juta, Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi Tina Karini Suciati Santoso Rp700 juta, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi, E Yusup Taupik Rp500 juta, Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa Rp1 miliar dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Pemkab Bekasi Yani Firman SGD 90 ribu.


Simak video pilihan berikut ini:

9.000 Relawan Dozer Siap Tepis Hoaks dan Kampanye Hitam ke Jokowi-Ma’ruf

Liputan6.com, Jakarta – Viralnya video dugaan kampanye hitam tiga ibu-ibu di Kawarang, Jawa Barat yang ditujukan untuk Jokowi-Ma’ruf, menuai reaksi dari para relawan pendukung capres cawapres nomor urut 01. Salah satunya relawan Dozer.

Sebanyak 9.000 relawan akan segera diterjunkan ke masyarakat di Jawa Barat guna menepis berita bohong yang dianggap dapat merusak demokrasi dan menjatuhkan lawan.

“Kami segera bergerak door to door menyebarkan kebenaran guna melawan hoaks,” kata Koordinator Relawan Dozer Kabupaten Bekasi Maman Gerry ditemui di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 26 Februari 2019.

Tak hanya itu, sebanyak 9.000 relawan Dozer juga bertekad menyampaikan kepada masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia harus bersih dan bermartabat.

“Siapapun yang akan menjadi pemimpin sudah digariskan oleh Tuhan, intinya tidak usah menyebar berita-berita yang tidak penting apalagi fitnah,” terang dia.

Maman menyimpulkan, adanya kejadian tersebut mempengaruhi turunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami berpandangan bahwa ini bukan siapa yang memerintahkan, tapi yang jelas bahwa demokrasi harus naik kelas dan demokrasi kita harus bermartabat,” kata Maman.

Dia berharap, polisi terus mengusut dugaan kampanye hitam yang ditujukan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Kami serahkan kepada pihak berwajib untuk memproses kasus tersebut. Persoalan fitnah sudah ada aturannya,” kata dia.

Sementara itu, Polda Jabar masih mendalami dugaan kampanye hitam terhadap pasangan Capres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf yang dilakukan tiga ibu rumah tangga di Kabupaten Karawang.

2 dari 3 halaman

Kampanye Hitam

Dalam tayangan video yang diunggah ke youtube, ketiga emak-emak melakukan kampanye door to door. Mereka kemudian secara frontal mengabarkan berita bohong yang ditujukan kepada pasangan Jokowi-Amin.

Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata perempuan di video yang viral.

Jika diartikan, ajakan itu memiliki arti:”Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin.”

Video tersebut pun viral dan mendapat reaksi keras dari pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian mengamankan tiga orang ibu-ibu terdiri dari ES, IP dan CW pada Minggu 24 Februari 2019. Mereka kini telah menjadi tersangka.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

JK Sebut 3 Kartu Sakti Jokowi Sudah Masuk Anggaran 2019

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan akan mengeluarkan tiga kartu sakti untuk penyaluran bantuan sosial. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan anggaran tersebut sebelumnya sudah ada di APBN 2019.

“Itu kan bansos, itu dalam anggaran 2019 sudah ada. Saya tidak hapal tapi bansos sudah ada,” kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (26/2/2018).

Dia juga menjelaskan dengan munculnya kartu sakti tersebut, nantinya dana bansos lebih baik, karena anggaran bantuan sosial akan diperluas.

“Itu bansos yang diperluas,” kata JK.

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno yakin tiga program ‘kartu sakti’ Jokowi tidak akan mengganggu APBN. Sebab, kata dia, progam kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.

“Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR,” kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2/2019).

Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan untuk masuk ke APBN. Sehingga, lanjut dia, keberadaan kartu-kartu tersebut tidak akan mengganggu APBN.

“Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

3 Kartu Sakti

Diketahui, Jokowi memiliki tiga kartu sakti untuk masyarakat jika nantinya terpilih sebagai Presiden 2019. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menilai tidak ada yang baru dari wacana 3 kartu sakti yang disampaikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Nizar Zahro menyebut 3 kartu itu hanya ganti nama dari program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Jadi 3 kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin dan PKH, tidak ada yang baru. Hanya ganti nama dan 3 program itu di mulai sejak zaman Pak SBY,” kata Nizar saat dihubungi, Selasa (25/2/2019).

Reporter: Sania Mashabi, Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Segera Berdiri

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono mengatakan bahwa proses pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan segera terbentuk. Sebab, saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai BPDLH sendiri sedang dalam tahap finalisasi.

“Sekarang masih di level menteri untuk tahap finalisasi, di Sekretariat Negara dan Kemenkumham. Mudah-mudahan dalam waktu dekat (selesai),” katanya saat ditemui di Kantornyta, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membentuk badan baru yang khusus mengurusi masalah lingkungan serta penyelesaian hutan dan lingkungan di Indonesia. Badan tersebut dinamakan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, mengatakan BPDLH nantinya tidak hanya terdiri dari KLHK. Namun juga melibatkan beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang terkait. Badan ini juga akan melibatkan pihak asing untuk memberikan suntikan dana di dalam BPDLH.

“Peraturan ini mengatur bagaimana keuangan pemerintah ini bisa didukung oleh donor-donor yang satu pintu agar tidak tercecer. Nanti akan segera masuk dukungan luar negeri, dari negara yang respons dan pro dengan kita (dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup),” kata Bambang dalam sebuah acara diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Bambang mengungkapkan, selama ini, untuk mengatasi dan menyelesaikan segala macam permasalahan terkait lingkungan hidup, khususnya di hutan-hutan di luar konsensi area industri, tercecer di berbagai kementerian. Dengan adanya BPDLH, diharapkan segala jenis persoalan mulai dari pendanaan hingga kebijakan yang akan diambil menjadi lebih relevan karena menjadi satu pintu antar kementerian dan lembaga.

Sementara itu, dana untuk pembenahan lingkungan dan hutan berasal selama ini selalu saja mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana dari Badan Layanan Umum (BLU) memang sudah ada. Namun dengan adanya BPDLH, sumber pendanaan nantinya diharapkan akan lebih beragam sehingga tidak akan membebani dompet negara.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Anggaran Rp 4,5 Triliun untuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membentuk badan baru yang khusus mengurusi masalah lingkungan serta penyelesaian hutan dan lingkungan di Indonesia. Badan tersebut dinamakan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, mengatakan BPDLH nantinya tidak hanya terdiri dari KLHK. Namun juga melibatkan beberapa kementerian dan lembaga lainnya yang terkait. Badan ini juga akan melibatkan pihak asing untuk memberikan suntikan dana di dalam BPDLH.


“Peraturan ini mengatur bagaimana keuangan pemerintah ini bisa didukung oleh donor-donor yang satu pintu agar tidak tercecer. Nanti akan segera masuk dukungan luar negeri, dari negara yang respons dan pro dengan kita (dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup),” kata Bambang dalam sebuah acara diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Bambang mengungkapkan, selama ini, untuk mengatasi dan menyelesaikan segala macam permasalahan terkait lingkungan hidup, khususnya di hutan-hutan di luar konsensi area industri, tercecer di berbagai kementerian.

Dengan adanya BPDLH, diharapkan segala jenis persoalan mulai dari pendanaan hingga kebijakan yang akan diambil menjadi lebih relevan karena menjadi satu pintu antar kementerian dan lembaga.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ironi Guru Agama Cabuli Anak Didiknya

Jakarta – Bak petir di siang bolong, orang tua sejumlah siswi di sebuah SD negeri di Kota Bangun, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, terkejut mendengar laporan anak-anak mereka yang mengaku telah dicabuli. Pelakunya lebih mengejutkan lagi, guru agama di sekolah tersebut. Semua pun kompak membawa kasus ini ke polisi.

Kasus ini bisa terungkap berkat adanya salah seorang siswi yang melapor kepada orang tuanya. Orang tua siswi tersebut kemudian memberi tahu ke orang tua murid lainnya apakah anak mereka pernah dicabuli pelaku. Sejumlah siswi pun mengamini. Para orang tua ini kemudian mendatangi rumah kepala sekolah dan meminta hal ini diusut.

Kepala sekolah setelah melakukan pemanggilan mengatakan, guru berinisial BS (57) ini tidak mengakui perbuatannya. Tidak terima, para orang tua lalu melapor ke Polsek Kota Bangun.


Polisi kemudian mendatangi rumah dan menangkap BS. Sejumlah barang bukti disita dari pelaku dan korban. Saat diperiksa, BS akhirnya mengakui perbuatannya mencabuli pelaku. BS pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Ilustrasi pencabulan anakIlustrasi pencabulan anak Foto: Andhika Akbarayansyah

“Dia mengakui perbuatannya saat diamankan,” kata Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa saat dihubungi detikcom lewat telepon, Senin (25/2/2019).
AKP Damus menceritakan, BS melakukan perbuatan cabulnya ini di dalam kelas. BS memangku siswi, dan di saat bersamaan tangannya meraba tubuh dan kemaluan korban. Parahnya, BS juga memperlihatkan film porno.

“Kalau dari keterangan anak-anak, kita sampaikan beberapa orang dikasih lihat film-film telanjang. Cuma kita cari di HP-nya belum ketemu,” ucapnya.

Para korban yang rata-rata berusia 8-9 tahun tidak kuasa melawan saat dicabuli BS. Menurut AKP Damus, para korbannya diancam oleh tersangka agar tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun.

“Korban diancam kalau menolak atau ngasih tahu ke orang tua nggak dikasih nilai agama,” ujar AKP Damus.

Dikabarkan ada lebih dari 10 siswi yang jadi korban kebiadaban BS. Namun menurut AKP Damus, sejauh ini ada 9 orang siswi yang mengakui pernah dicabuli BS.

Ironi Guru Agama Cabuli Anak DidiknyaFoto: Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa (ist)

“Ada 6 orang yang diraba-raba alat vitalnya. Pahanya, dadanya, sambil dipangku. Ada 3 orang juga yang sempat kemaluannya dimasuki pakai jari tersangka,” ujar AKP Damus.

AKP Damus menegaskan, pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi masih mendalami apakah ada siswi lainnya yang jadi korban. Tersangka juga masih didalami keterangannya soal motifnya melakukan perbuatan biadab tersebut.

“Sementara sih pengakuannya sekadar iseng saja,” ucapnya.

BS saat ini mendekam di ruang tahanan Polres Kukar. Dia dijerat pasal 287 KUHP dan pasal 76e juncto pasal 82 ayat 2 UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

“Kita juga nantinya mau undang psikiater untuk memeriksa apakah dia ada gangguan jiwa. Tersangka ini sudah berumur juga,” ujar AKP Damus.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah merespons adanya kasus ini. Dia mengatakan perbuatan BS tidak bisa ditoleransi.

“Sangat sangat tidak ditoleransi itu,” ujar Muhadjir kepada wartawan di SMAN 15 Kota Bekasi, Ciketing Udik, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/2).

Muhadjir mengaku belum membaca berita terkait kasus pencabulan guru agama tersebut kepada 9 orang siswi ini. Namun, menurut Muhadjir, pelanggaran yang dilakukan oleh guru agama tersebut mesti ditelaah lebih dalam.

“Pokoknya guru itu kalau melakukan pelanggaran, pertama harus dicek apakah dia pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran etik, itu urusannya dengan dewan etik, kalau itu di daerah biasanya akan ditangani dengan kepala dinas, dan tim yang dibentuk untuk mengecek dia,” jelas Muhadjir.

“Kalau ditemukan ada pelanggaran pidana, ya itu urusannya polisi dan harus ditindak secara hukum,” sambungnya menegaskan.
(hri/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita Penangkapan Pentolan Kalijodo Daeng Azis 3 Tahun Lalu

Liputan6.com, Jakarta – Kalijodo di Jakarta termasyur dengan bisnis syahwatnya. Itu dulu, sebelum diratakan dengan tanah dan dijadikan taman dan area bermain untuk warga di Jakarta, tiga tahun lalu.

Di balik penertiban kawasan Kalijodo dan prostitusinya, terselip cerita sosok yang turut menggerakkan kawasan itu. Namanya Abdul Azis, dikenal dengan Daeng Azis.

Pengusaha hiburan ini disebut memiliki seratusan anak buah. Tugas mereka adalah mengamankan Kalijodo dan memastikan roda bisnis di tempat itu terus berputar.

Polisi pun menetapkannya sebagai tersangka kasus prostitusi di wilayah Kalijodo setelah menggelar operasi pekat di kawasan tersebut.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, Daeng Aziz ditangkap polisi pada 26 Februari 2016. Namun, penangkapan yang dilakukan jajaran Polres Jakarta Utara bukan karena kasus prostitusi. Daeng Azis dibekuk karena terkait kasus pencurian listrik.

Daeng Azis diduga mencuri listrik yang dipakai untuk keperluan operasional kafenya di kawasan Kalijodo.

“Betul, Daeng Azis ditangkap, tadi sekitar pukul 12.45 WIB. Penangkapan di Jalan Antara, Jakarta Pusat,” ujar Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona, Jumat 26 Februari 2016.

Tokoh Kalijodo Daeng Azis berjalan saat Sosialisasi Relokasi warga kalijodo Kecamatan Tamboradi, Jakarta, Selasa (16/2). Kawasan Kalijodo akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan tawaran bagi warga untuk beralih profesi. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Daniel mengatakan, saat ditangkap di sebuah kosan di Jalan Antara, Jakarta Pusat oleh satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Utara pada pukul 12.45 WIB, Azis tengah bersantai. Polisi yang membawa surat penangkapan kemudian memboyong Azis ke kantor polisi.

“Pasal yang kami gunakan untuk menangkap beliau adalah Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan tenaga listrik,” ujar mantan Kapolres Metro Bekasi Kota ini.

Polisi menyatakan, Daeng Azis ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian listrik. Status tersangka ini disematkan sejak dua sebelum penangkapan. Pelapornya adalah pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pencarian terhadap Daeng Azis sebenarnya sudah dilakukan sejak sepekan lalu. Tepatnya saat Operasi Pekat oleh petugas gabungan ke kawasan Kalijodo beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya sudah dilakukan seminggu terakhir ini, hari ini kita laksanakan besok kita laksanakan. Kalau mencuri listrik nyantol-nyantol listrik kita akan proses,” kata Tito di Balai Kota, Jakarta, Jumat 26 Februari 2019.

Tito menjelaskan, petugas sudah melihat adanya pelanggaran berupa pencurian listrik saat Operasi Pekat. Selain Daeng Azis, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

2 dari 3 halaman

PLN Rugi Rp 500 Juta

Abdul Azis atau Daeng Azis mengaku mengeluarkan uang Rp 17 juta setiap bulan untuk Kafe Intan miliknya. Bahkan, menurut pengacaranya, Razman Arif Nasution, Azis selalu membayar listrik tepat waktu dan tidak ada tunggakan. 

Menurut Razman, Daeng Azis juga tidak memiliki tunggakan listrik. “Tiap bulan bayar listrik Rp 17 juta. Rutin membayar,” kata Razman.

Azis kemudian ditahan setelah menyelesaikan berita acara pidana (BAP) dan gelar perkara.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Daniel Bolly Tifaona menegaskan, Daeng Azis membayar Rp 17 juta bukan untuk listrik, melainkan membeli alat listrik yang sifatnya ilegal.

Manager Komunikasi, Hukum dan Administras PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Aris Dwianto menjelaskan, pihaknya mendapatkan temuan pencurian listrik di dua kafe di kawasan Kalijodo setelah tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) melakukan pemeriksaan pada 22 dan 23 Februari 2019. Diketahui kemudian, tagihan listrik tersebut atas nama Daeng Azis.

“Saat tanggal 22 Februari kita lakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan lagi pada 23 Februari. Pada pemeriksaan pertama di gedung B ada kelainan, yaitu terdapat sambungan langsung. Pada 23 Februari di gedung A,” ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin 29 Februari 2019.

Aris menjelaskan, setelah menemukan adanya pencurian listrik, pihaknya kemudian melakukan perhitungan berapa kerugian yang dialami oleh PLN akibat aksi ini. Hasilnya, PLN Disjaya mendapatkan angka penggunaan listrik yang didapat dari aksi pencurian senilai Rp 525 juta.

“Di situ kan ada dua kafe. Kafe Intan gedung B dan Kafe Intan gedung A. Kalau di gedung ‎B sekitar Rp 95,5 juta. Kemudian di gedung A ada dua, yang satu sekitar Rp 238 juta. Pokoknya total kita perhitungkan sekitar Rp 525 juta,” kata dia.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengakui, memang banyak masyarakat yang mencuri listrik.

Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Daeng Azis bukan menjadi kasus pencurian listrik yang terbesar yang pernah ditemukan di PLN. “Enggak, masih banyak yang lain (yang lebih besar),” tegas Sofyan di Kementerian BUMN, Selasa 1 Maret 2016.

Dia menduga, pencurian listrik ‎itu terjadi karena keterlibatan karyawan-karyawannya. 

Daeng Aziz memberikan surat berisi nama-nama yang ingin dihadirkan oleh JPU, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (18/5). Daeng Azis menjadi terdakwa pada kasus pencurian listrik di Kali Jodoh (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Vonis 

Daeng Azis kemudian dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut Daeng Azis 1 tahun penjara.

“Secara sah dan meyakinkan telah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan melawan hukum, menjatuhi hukuman penjara pada terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 10 bulan dan denda 100 juta rupiah,” ujar Hakim Ketua Hasoloan Sianturi di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 30 Juni 2016.

Dalam kasus pencurian itu, Daeng Azis merugikan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebesar Rp 429 juta. Daeng Azis didakwa telah melakukan pencurian listrik selama 1 tahun lebih. Dalam persidangan itu, Daeng Azis didampingi dua kuasa hukumnya.

Hakim menjerat Daeng Azis dengan UU Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagaan Listrik dan Pasal 362 KUHP.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Masyarakat Diminta Tidak Pilih Caleg dan Partai Pengusung Eks Napi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat diminta memperhatikan rekam jejak caleg dan partai politik ketika menentukan pilihan di pemilu 2019. KPU pun telah mengumumkan caleg yang memiliki rekam jejak tak baik, seperti mantan koruptor.

“Karena itu integritas partai politik juga harus menjadi perhatian. Sebab masyarakat juga sudah mulai kritis dalam melihat rekam jejak ini,” kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsI (KPK) Zulkarnain, Senin (25/2/2019).

Menurut Zulkarnain, daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan. Ia menyebutkan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemberantasan korupsi, soal rekam jejak tak bisa dipandang enteng.

“Calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, berpotensi juga membuat masalah ketika sudah terpilih,” paparnya

Di sisi lain, partai politik harus semakin didorong untuk menampilkan calon legislatif yang betul-betul memiliki integritas baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak partai politik yang justru mencalonkan politisi yang memiliki rekam jejak buruk.

Selain NasDem dan PSI, partai peserta Pemilu 209 masih mencalonkan orang-orang yang integritasnya meragukan karena pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Sementara itu Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keterlibatan para caleg mantan narapidana korupsi tidak lepas dari peran partai yang mengusungnya. Harusnya partai menjadi penjaga gerbang untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi Pemilu.

“Sehingga kontestasi politik menominasikan mereka untuk menjadi caleg di Pemilu. Akhirnya ditangkap publik sebagai kegagalan partai yang menyajikan kader-kader terbaik mereka yang bebas dari masalah hukum. Nah, mestinya parpol sebagai penyaring dan betul-betul memastikan seleksi berbasi kaderisasi dan berbasis rekrutmen demokratis,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Kader Beresiko

Namun, yang terjadi partai politik selain NasDem dan PSI malah mengusung caleg punya problem terkait pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Seharusnya, pesta politik tidak membolehkan pemilih ada pada resiko.

Meski demikian, Titi tidak bisa memprediksi akan berdampak kepada suara partai pengusung caleg mantan narapidana korupsi itu atau tidak. Dalam praktiknya ada beberapa mantan narapidana korupsi justru terpilih kembali,

“Terhadap partai, ternyata memang tidak berhasil mengusung kader terbaiknya. Partai masih mencalonkan caleg yang memiliki potensi masalah dan memiliki resiko bagaimana pun mereka pernah menjadi terpidana korupsi. Apalagi, jabatan yang mereka pilih berkaitan dengan uang negara,” tuturnya.

Titi pun mengapresiasi NasDem dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan narapidana korupsi. Artinya, NasDem dan PSI punya komitmen menjalankan peran sebagai penyaring kader yang tidak terlibat masalah hukum akrena bisa membawa risiko pemilih.

“Jadi patut diapresiasi, artinya kalau partai mau mampu untuk mengusung calon yang tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Artinya, mereka bisa mencalonkan kader terbaik,” kata dia.

Senada, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendukung sikap penyelenggara pemilu yang merilis partai politik yang masih menampung caleg eks napi koruptor. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui secara jelas partai yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan tidak.

“Hal yang positif dari bentuk pelayanan infomasi kepada para pemilih. Jadi pemilih perlu banyak inofmasi sebelum memilih. Jadi dikeluarkannya daftar yang resmi maka semua pihak akan lebih lancar karena penyelenggara resmi membukanya,” katanya.

Hadar menambahkan, baiknya penyelenggara Pemilu juga mengumumkan nama caleg mantan narapidana korupsi di daerah. Alasannya, di beberapa daerah, internet tidak mudah diakses karena jaringan terbatas.

Intinya, lanjut dia, panitia pemilu harus menyediakan informasi yang cukup banyak kepada pemilih. Sehingga pemilih tidak gelap apa yang mereka pilih.

“Kita juga ingin memilih orang yang terbaik. KPU juga harus membuka CV caleg yang tidak mau buka. Itu aneh betul mereka tidak mau diketahui riwayat hidupnya,” ucapnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Mendagri: Camat ASN, Harusnya Netral di Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya camat yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Dia enggan memberikan pendapat terkait hal itu.

“Silakan Bawaslu klarifikasi. Kemendagri tak punya opini dan tak bisa klarifikasi, tak bisa katakan salah atau benar, yang berwenang Bawaslu,” kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Tjahjo mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) wajib netral dalam pilpres. Instruksi itu berlaku juga bagi camat. Sebab, camat bukan jabatan politik.

“Camat merupakan ASN, harusnya netral sama seperti TNI dan Polri kalau TNI-Polri ada SOP-nya, kalau ASN ada undang-undang melalui peraturan Menpan RB,” ucap dia.

Ketika disinggung kembali soal camat yang mendeklarasikan dukungan ke paslon tertentu, Tjahjo menolak berkomentar. Itu, kata dia bukan lagi ranah Mendagri.

“Kami tak bisa opini, serahkan kepada panwas sesuai aturan yang ada,” ucap dia.

Sebelumnya, video camat di Makassar beredar luas. Dalam video tersebut sejumlah camat menyatakan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dalam video tersebut juga terlihat ada Ketua DPP Partai Nasdem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Waskita Karya Garap Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan

Liputan6.com, Jakarta PT Waskita Karya (Persero) Tbk menandatangani kontrak Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket III, dengan ruas Taman Mekar- Sadang sepanjang 28 kilometer (STA 34+ 150 – STA 62+000).

“Pelaksanaan konstruksi Paket III Taman Mekar – Sadang dimulai bulan Februari 2019 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2020,” kata SVP Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk Shastia Hadiarti di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Sebagai informasi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) membagi Jalan Tol Japek II Selatan ke dalam tiga paket yang menghubungkan Jati Asih, Bekasi dan Sadang sepanjang 62 km.

Ketiga paket tersebut masing masing: Paket 1 (00+00 Sta 9+300) sepanjang 9,3 km; Paket 2 (Sta 9+300 Sta 34+150) sepanjang 24,85 km; Paket 3 (Sta 34+150 Sta 62+00) sepanjang 27,85 km.

Tol Japek II Selatan dibangun oleh PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) dan tol ini akan terintegrasi dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) serta Tol Purbaleunyi.

“Kelak, jalan tol ini berfungsi untuk mengurangi kepadatan panjang yang berada di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting,” tambah Shastia.

Waskita Karya adalah BUMN yang senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam perannya sebagai agen pembangunan guna mendukung penyediaan infrastruktur strategis yang merata di Indonesia.

Beberapa proyek infrastruktur yang di antaranya masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) telah berhasil diselesaikan dengan baik oleh Waskita Karya, di antaranya adalah proyek jalan tol Trans Jawa maupun tol Trans Sumatera.

Saat ini Waskita Karya memiliki konsesi atas 18 ruas tol di Jawa dan Sumatera dan 9 ruas di antaranya sudah beroperasi, yaitu Ruas Kanci – Pejagan, Ruas Pejagan – Pemalang, Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi seksi 2 – 6, Ruas Bekasi – Cawang – Kampung Melayu seksi 1BC, Ruas Ngawi – Kertosono seksi 1 – 3, Ruas Solo – Ngawi, segmen Kartasura – Sragen, Ruas Depok – Antasari seksi 1, Ruas Pemalang – Batang, Ruas Ciawi – Sukabumi seksi 1, dan Ruas Batang Semarang Seksi 1 sampai 5.

2 dari 2 halaman

Jasa Marga Siapkan 4 Proyek Tol Baru pada 2019

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) kini tengah menyiapkan pengerjaan empat proyek tol baru pada 2019.

Keempat jalan tol tersebut berlokasi di Pulau Jawa, yakni Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 184,05 km, Akses Patimban 37,7 km, Ciranjang-Padalarang 27,8 km, dan Semarang-Demak 37,7 km.

Direktur Pengembangan PT Jasa Marga Tbk, Adrian Priohutomo menuturkan, prakarsa proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap merupakan tindak lanjut dari Engineering and Planning Group (EPG).

“Untuk Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. Saat ini sedang dapat proses tujuan prakarsa dari Menteri PUPR. Kita mulai masuk ke selatan, karena di utara sudah tersambung (oleh Tol Trans Jawa),” ungkap dia di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Secara status, ia menyebutkan, proyek ruas tol ini telah mendapatkan persetujuan prakrasa dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Adapun ruas tol lainnya yang secara program masih dalam bentuk prakarsa yakni Akses Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Sama seperti Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, Akses Patimban juga sudah memperoleh persetujuan prakarsa dari Menteri PUPR.

Sementara itu, pada Tol Ciranjang-Padalarang yang menghubungkan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung merupakan terusan dari ruas lanjutan dari Tol Cikampek-Padalarang.

Saat ini, proyek tersebut masih dalam bentuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).

“Kami dapat penugasan dari pemerintah untuk proyek Tol Ciranjang-Padalarang,” sebut Adrian.

Sedangkan untuk proyek Jalan Tol Semarang-Demak, Adrian menyatakan, ini merupakan program tender investasi pemerintah. “Statusnya telah lulus prakualifikasi. Saat ini sedang tahap penyusunan dokumen penawaran,” ujar dia.

LRT Jakarta Targetkan Sertifikasi Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Moda transportasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta kini tinggal menghitung waktu untuk beroperasi secara komersial pada Maret 2019.

Pekan ini, manajemen perusahaan menargetkan untuk merampungkan proses sertifikasi. Direktur Utama PT LRT Jakarta, Allan Tandiono menuturkan, saat ini perkembangan LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Kelapa Gading telah mencapai 99 persen. Pihaknya mengaku akan merampungkan proses sertifikasi pada satu hingga dua pekan ini.

“Seperti yang disampaikan Pak Menhub, konstruksi fisik sudah 99 persen ya. Saat ini kami sedang kejar proses pengujian sistem perkeretaapian dengan Kemenhub dan sertifikasi,” ujarnya di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (25/2/2019).

Dia mengungkapkan, untuk mengejar target pengoperasian LRT Jakarta secara komersial pada bulan depan, kini perusahaan fokus untuk menguji kelaikan moda serta aspek keselamatan bagi para penumpang.

“Ada hal-hal yang harus kita tekankan bahwa pengoperasian LRT butuh banyak proses pengujian sekaligus untuk memastikan bahwa kehandalan sistem dapat terjamin oleh semua penumpang,” ujar dia.

Sementara itu, untuk kisaran tarif yang akan dikenakan, hingga kini, dia mengaku masih menunggu ketetapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Penetapan tarif masih menunggu dari Pemprov ya,” tegas dia.

2 dari 2 halaman

Tarif LRT Jabodebek Dipatok Rp 12 Ribu

Sebelumnya, perkembangan Proyek LRT Jabodebek sudah mencapai 58 persen. Bahkan untuk lintas Cibubur-Cawang uji coba perdana pada Juni 2019.

Lalu seberapa besar harga tiket LRT saat nanti beroperasi?

Kepala Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (Persero) John Roberto mengatakan tarif LRT masih akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

“Jadi kalau dari hitung-hitungan kita tarif keekonomian itu kan Rp 30 ribu. Namun kemampuan beli masyarakat itu Rp 12 ribu. Sekali jalan flat segitu,” kata John di Hotel Grandhika, Jakarta, Jumat 15 Februari 2019.

Kemudian untuk kemudahan pembayaran,  dia mengatakan, akan diterapkan sistem ticketing yang berintegrasi dengan penggunaan metode pembayaran KRL.

Menurutnya, PT KAI sudah berkoordinasi dengan PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) untuk mengintegrasikan operasional pembayaran dengan metode KRL. Bahkan nantinya bakal bersinergi dengan MRT.

“Karena ini nanti semua akan terintegrasi, LRT, MRT, KRL di Dukuh Atas,” tegas dia.

LRT Jabodebek nantinya berkapasitas 750 sampai 1.200 penumpang dalam sekali angkut. Pada jam normal, diprediksi sekali jalan angkutan tersebut mampu melayani sekitar 200 orang.

LRT Jabodebek beroperasi dengan 31 train set. Setiap train set, menggunakan enam gerbong.

Dalam sehari, direncanakan ada 430 perjalanan dari Cibubur menuju Dukuh Atas pulang-pergi dan 430 perjalanan dari Bekasi menuju Dukuh Atas pulang-pergi.

“Sehingga nanti setiap hari LRT Jabodebek ini mampu mengangkut sekitar 500 ribu penumpang,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini: