Bawaslu Jawa Barat Temukan Ratusan Ribu Surat Suara Rusak

Liputan6.com, Garut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, menemukan sekitar 156.487 surat suara di beberapa wilayah Jawa Barat (Jabar) untuk pencoblosan, 17 April mendatang, dalam keadaan rusak.

Komisioner Bawaslu Bidang Pengawasan Zaki Hilmi mengatakan, jumlah kerusakan tersebut berasal dari berbagai daerah mulai surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Rinciannya, sekitar 25.195 surat suara PPWP, 20.672 surat suara DPD, 43.801 DPR RI, 46.542 DPRD Provinsi dan 20. 277 surat suara DPRD Kabupaten/Kota.

“Jika ditotal mencapai 156.487 surat suara yang rusak,” katanya, di [Garut] (3917912 “”), Senin (18/3/209) malam.

Dalam pemeriksaan awal, kerusakan surat suara mulai beragam bercak tinta, tinta tembus, surat suara terlipat dan sobek, hingga lengkap berisi bolong di surat suara. “Diperlukan kerusakan saat instalasi, jika rusak saat proses sorlip sangat minim,” katanya.

Untuk menghitung jumlah suara yang rusak, lembaganya mengatakan Zaki meminta agar KPU segera meminta surat suara, agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman. “Kami melakukan pengawasan terkait perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik di semua kabupaten / kota di Jabar,” katanya.

[bacajuga: Baca Juga] (3918489 3919981 3919487)

Tambah, selain kerusakan surat suara, lembaganya menemukan 15 dari 27 kota-kabupaten di Jabar, belum menerima surat suara lengkap untuk PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

“Seperti di Kabupaten Garut belum menerima surat PPWP,” kata dia.

Kabupaten Bandung, Garut, Indramayu, Kuningan, Kabupaten Cirebon, Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.

Neno Dipanggil Bawaslu Lagi, Fadli Beri Atensi

Jakarta – Aktivis Neno Warisman tidak memenuhi panggilan permintaan klarifikasi Bawaslu DKI Jakarta terkait acara Munajat 212 hari ini. Bawaslu DKI menyebut akan ada pemanggilan ulang untuk Neno.

Pemanggilan ulang untuk Neno ini mendapat respons dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menilai pemanggilan ulang itu tidak perlu dilakukan.

“Saya kira beliau jadwalnya padat kali ya, padat sekali. Saya kira juga Bu Neno nggak ada masalah apa-apa ya, untuk apa dipanggil lagi?” kata Fadli kepada wartawan usai memberikan klarifikasi di kantor Bawaslu DKI, Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/3/2019).


Neno seharusnya memberikan klarifikasi terkait kegiatan Munajat 212 bersama dengan Fadli hari ini. Keduanya pertama kali panggil Bawaslu DKI untuk memberikan klarifikasi terkait acara Munajat 212 pada 11 Maret ini.

Namun mereka berhalangan hadir saat itu. Hari ini, Fadli yang berkesempatan memenuhi panggilan Bawaslu, namun Neno kembali tidak memenuhi panggilan.

Fadli sendiri, dalam klarifikasinya ke Bawaslu DKI menegaskan tidak ada kampanye politik pada Munajat 212. Kegiatan Munajat 212 disebut politikus Gerindra itu berisikan zikir dan doa.

“Jadi saya diminta klarifikasi terkait kehadiran saya dalam Munajat 212 tanggal 21 Februari lalu. Kami memberikan klarifikasi, penjelasan bahwa kehadiran saya di sana adalah sebagai Wakil Ketua DPR diundang oleh panitia dan tentu saja tidak melakukan kegiatan kampanye,” papar Fadli.

Saat malam Munajat 212, Neno membacakan puisi berisi doa yang berujung kontroversi. Sejumlah pihak memberi respons negatif atas puisi tersebut.

Namun, Neno sendiri mengaku tak mau mendengar anggapan terhadap puisinya itu. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu menyatakan hanya mendengar hal-hal yang baik.

“Nggak, aku nggak mau dengar. Aku hanya mendengar hal-hal yang baik, yang positif gitu,” kata Neno di Al Jazzeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (3/3).
(zak/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Banten Selidiki Keterlibatan Anak-Anak Saat Prabowo Pidato

Saat di Banten, Prabowo Subianto mendapatkan wejangan dari salah satu kiai sepuh, Abuya Murtadlo Dimyathi.

Abuya berpesan agar Prabowo Subianto, menjaga kedaulatan NKRI, meneguhkan UUD 1945 dan Pancasila.

“Sekali lagi saya sampaikan kepada bapak Pada, untuk tetap menjaga UUD 1945 dan Pancasila, sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup adil dan makmur. Adil untuk semua makmur untuk semua,” kaya Abuya Murtadlo, di Majelis Ta’lim Wal Istigotsah Ad Dimyathiyyah di Desa Cidahu, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu (16/03/2019).

Abuya Murtadlo mendoakan agar Prabowo-Sandi, diberikan keselamatan dan kesehatan selama menjalani Pemilu 2019.

Kiai karistamtik Banten itu pun berdoa, agar Pemilu 2019 bisa berjalan adil, damai dan lancar.

“Sehingga beliau dilindungi oleh Allah SWT agar dijauhkan dari segala macam ancaman apapun baik langsung maupun tidak langsung,” terangnya.

Dipesantren yang ada di kaki Gunung Karang itu, Prabowo berjanji akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Sesuai keinginan masyarakat yang kerap dijumpainya saat berkunjung ke berbagai daerah.

“Demi Allah, kalau rakyat menghendaki, saya akan patuh kepada rakyat Indonesia. Negara kita kaya, kalau negara kita kelola dengan baik maka kita bisa jadi negara yang terhormat. Saya ingin melihat rakyat Indonesia hidup sejahtera,” kata Prabowo Subianto, ditempat yang sama, Sabtu (16/03/2019).

Bawaslu Sebut Banyak Media Abal-Abal Sebarkan Hoaks

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afiffudin mengatakan, penyebaran hoaks atau berita tidak benar tak lagi dalam bentuk spanduk atau sejenisnya. Tapi, penyebaran hoaks sekarang melalui media sosial yang gampang diakses masyarakat.

“Soal berita bohong sebelum Pemilu 2019 ini belum ada paparan tentang ini kalau berita bohong atau katakanlah berita negatif atau ujaran kebencian. Kalau itu ditempel di spanduk, sementara kalau spanduknya dicopot ya selesai misalnya hal-hal yang di Kebon Kacang kita ambil barangnya itu selesai,” kata Afif di Hotel Mercure, Bali, Jumat (15/3/2019).

“Tapi kalau ini menyebar di media sosial tidak akan selesai. Bahkan modus yang sekarang terjadi, begitu dibikin oleh media dengan tanda kutip media abal-abal, dicapture di medsos, medianya bisa segampang itu dibuang dan tidak bisa lagi di verifikasi. Dan ini adalah daya rusak bagi kami dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu,” sambungnya.

Menurutnya, hal-hal seperti itu kini menjadi tantangan baru dalam memerangi pemberitaan tak benar atau hoaks. Dan itu juga memakan waktu yang ekstra bagi Bawaslu dan KPU.

“Ini menyita energi baik KPU maupun Bawaslu, tetapi sekaligus tantangan. Makanya di indeks kerawanan kami juga pemetaan kerawanan pemilu diantaranya diinisiasi oleh penyebaran hoaks,” ujar Afif.

Curhat Bawaslu Soal Hoaks Pemilu 2019

Demi menjawab rangkaian hoaks tersebut, Bawaslu berkomitmen menyelenggarakan pemilu dengan sebaik mungkin agar hasilnya pun bisa diterima publik. 

“Bawaslu memastikan kualitas hasilnya baik lewat prosesnya. Kalau diyakini proses penghitungan suara tidak ada kecurangan kan semua pihak bisa terima. Tapi kalau ada curiga, maka akan sangat mungkin disoal. Maka menjaga kualitas proses itu menjadi tugas Bawaslu,” kata Afif.

Terlebih, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, akan menimbulkan masalah lanjutan. Paling parah, pemilu mesti diulang dan hal itu sangat melelahkan bagi semua pihak, juga boros anggaran.

“Bagi penyelenggara, yang menang A atau B nggak masalah. Yang penting prosesnya bisa berjalan baik dan hasilnya bisa diterima semua pihak,” Afif menandaskan.

Bawaslu Jaksel Tertibkan 100 Alat Peraga Kampanye

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan mencopot sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di delapan area terlarang.

Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufiq mengatakan 100 lebih APK telah dicopot pihaknya. 100 APK itu di antraranya spanduk, baliho, dan pamflet.

“Kami belum menginventarisasi seluruhnya karena masih berjalan. Namun kisarannya ada 100 buah,” kata Muchtar Taufiq kepada Liputan6.com, Rabu (13/3/2019).

Adapun pencopotan APK mengacu kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan No.201/2018 tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye.

Sementara 100 APK itu diamankan dari sejumlah lokasi, di antaranya Jalan Letjen MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Kapten Tendean, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Taman Kalibata, Taman Martha Tiahahu, Taman Puring, Tol, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Flyover, dan Underpass.

“Itu yang tidak boleh dipasang APK sesuai dengan SK KPU,” ucap dia.

Nantinya, APK tersebut tidak dimusnahkan. Pihaknya mempersilahkan peserta pemilu untuk mengambil kembali dengan syarat dipasang ditempat-tempat yang diperbolehkan.

“Ada barangnya di kami nanti silahkan untuk diambil. Partai Politik yang merasa APK kita tertibkan silahkan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Jaksel,” kata dia.

Dicurigai Ada Kampanye Terselubung, Bawaslu Awasi Sidang ‘Idiot’ Dhani

Surabaya – Ada pemandangan lain jelang sidang lanjutan Ahmad Dhani terkait kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik hari ini. Sidang kasus itu akan diawasi 5 anggota Bawaslu Surabaya yang disebar di PN Surabaya.

“Hari ini kita diperintahkan oleh ketua Bawaslu Kota Surabaya untuk memantau persidangan Ahmad Dhani agar tidak terjadi pelanggaran. sebanyak 5 anggota dari Panwascam Asemrowo,” kata Ketua Panwascam Asemrowo, Shoddiq Mahfudz saat di Pengadilan Negeri (PN) Jalan Arjuno Surabaya, Selasa (12/3/2019) .

Sidang Ahmad Dhani dianggap berpotensi menjadi ajang kampanye mendukung salah satu capres cawapres. Bawaslu Surabaya pun mengirim beberapa anggota ke pengadilan.
“Potensi dijadikan kampanye oleh salah satu pasangan capres. Kalau tidak ada kampanye ya sudah itu kan ranah kepolisian dan kehakiman. Tapi itu kan pake yel-yel dan segala macem. Dikhawatirkan jadi kampanye,” kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Sumargo saat dihubungi detikcom.
Shoddiq menambahkan, pelanggaran yang dimaksud yakni soal kampaye atau ajakan untuk mendukung salah satu pasangan capres cawapres. Seperti dengan yel-yel dan lain-lain.

“Misalnya untuk meningkatkan elektabilitas. Nanti itu jelas pasti pelanggaran, karena ada surat perintah pemberitahuan kampanye (SPK), kita diperintahkan dari Bawaslu kota ada 5 orang yang disebar di Pengadilan Negeri. Ini baru pertama kali,” pungkas Shoddiq.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu akan Klarifikasi FPI soal Munajat 212, Munarman: Kurang Kerjaan

JakartaBawaslu DKI Jakarta akan meminta klarifikasi dari FPI DKI soal kegiatan Munajat 212 di Monas. Jubir FPI, Munarman, menilai Bawaslu kekurangan pekerjaan.

“Bawaslu kurang kerjaan,” kata Munarman, Senin (11/3/2019) malam.

Munarman meminta Bawaslu untuk fokus menyelidiki terkait permasalahan DPT pemilu. Dia meinta Bawaslu tak ikut menjadi ‘pemain’.

“Bagusnya fokus ke DPT bermasalah hingga 17 juta, dan adanya WNA masuk DPT. Jangan ikut ikutan jadi pemain. Fokuslah pada kecurangan kecurangan dan tidak netralnya ASN maupun aparat hukum,” ucap dia.

Terkait agenda klarifikasi Bawaslu, Munarman belum bisa memastikan kehadiran FPI DKI. Dia akan bertanya terlebih dahulu kepada pengurus FPI DKI.

“Saya tanyakan ke FPI DKI,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bawaslu DKI sudah meminta klarifikasi dari perwakilan MUI DKI atas laporan dugaan pelanggaran kampanye pada Munajat 212. Selanjutnya, pihak yang akan dimintai klarifikasi adalah FPI DKI Jakarta.

“Ke depan kita juga akan meminta klarifikasi dari FPI DKI di acara kepanitiaan Munajat 212,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, di kantornya, Jl Danau Agung III, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (11/3/2019).

Selain MUI DKI, Bawaslu DKI mengagendakan klarifikasi dari Fadli Zon dan Neno Warisman. Pada pekan lalu, Bawaslu DKI meminta keterangan dari Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan soal Munajat 212 yang digelar pada Kamis, 21 Februari.

“Tadi memang MUI sudah memberi keterangan terkait kegiatan mereka, yaitu Senandung Zikir, nanti kita akan menilai beberapa klarifikasi tersebut apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak,” sambung Puadi.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan acara Munajat 212.

(knv/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MUI DKI Bantah Gelar Munajat 212, Bawaslu Akan Klarifikasi FPI

JakartaBawaslu DKI Jakarta berencana meminta klarifikasi dari FPI DKI soal penyelenggaraan Munajat 212 di Monas. Bawaslu DKI hari ini meminta klarifikasi dari perwakilan MUI DKI atas laporan dugaan pelanggaran kampanye pada Munajat 212.

“Ke depan kita juga akan meminta klarifikasi dari FPI DKI di acara kepanitiaan Munajat 212,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi di kantornya, Jl. Danau Agung III, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (11/3/2019).

Selain MUI DKI, Bawaslu DKI juga mengagendakan klarifikasi dari Fadli Zon dan Neno Warisman. Pada pekan lalu, Bawaslu DKI meminta keterangan dari Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan soal Munajat 212 yang digelar pada Kamis, 21 Februari.

“Tadi memang MUI sudah memberi keterangan terkait kegiatan mereka yaitu Senandung Zikir, nanti kita akan menilai beberapa klarifikasi tersebut apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak,” sambung Puadi.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan acara Munajat 212.

“Kami tadi juga ada pertanyaan, apakah kami sebagai timses. Kami tegaskan kami bukan timses salah satu calon baik dari 01 atau 02. Sehingga kalau ditanya soal pelanggaran karena bukan timses jadi kurang pas,” kata Faiz Rafdi.
(fdn/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Jateng Temukan 8 WNA Masuk DPT Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah menemukan delapan nama warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

“Delapan WNA hasil yang menjadi temuan Bawaslu kabupaten/kota itu tersebar di beberapa daerah,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun di Semarang, Senin (11/3/2019).

Anik merinci, dua WNA yang masuk DPT itu ada di Kota Tegal, satu di Kabupaten Purworejo, satu di Kabupaten Batang, satu di Kota Salatiga, dan tiga di Kota Surakarta.

Menurut dia, keberadaan WNA di Jateng yang masih masuk dalam DPT tersebut bisa saja bertambah karena proses pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu masih terus berlangsung.

“Kami masih terus melakukan penelusuran guna menyisir jika ada WNA yang masuk dalam DPT,” ujarnya.

Anik menegaskan pengawasan jajaran Bawaslu Jateng tersebut dilakukan untuk validitas DPT Pemilu 2019.

“Sebagai tindak lanjut, kami sudah meminta kepada KPU agar mencoret delapan nama WNA tersebut,” kata Anik.