Yusril: Akhir Januari, PBB Tentukan Sikap Dukungan Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa partainya tak akan bersikap netral dalam Pilpres mendatang. Yusril menyebut, dukungan PBB kepada salah satu paslon Pilpres akan diputuskan pada akhir bulan Januari 2019.

Yusril menjelaskan, bila selama ini ada deklarasi dukungan dari para caleg PBB adalah dukungan pribadi. Bila pun ada kegiatan terorganisir, itu bukan dilakukan oleh partai maupun organ partai. Contohnya di Sumatera Utara. Disitu ada 23 caleg PBB mendeklarasikan paslon tertentu. Yusril hanya menghormati kegiatan tersebut.

“DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain,” kata Yusril saat pidato konsolidasi caleg PBB di Jambi, Selasa (15/1/2019).

Yusril menambahkan, partainya adalah partai berdaulat, yang langkah politiknya tak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai politik pun dituntut mentaati keputusan partai.

Pakar hukum tata negara itu menenankan, hubungannya dengan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf juga hanya sebatas penasehat hukum. Yusril ingin supaya Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

2 dari 3 halaman

Nasihat untuk Jokowi

Selain itu, sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tak ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan Umat Islam.

“PBB tidak sekedar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama”, tegas Yusril.

Yusril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan nasihat langsung kepada Jokowi supaya tak mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam.

“Apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme. Pak Jokowi sepakat dengan hal itu dan menyatakan komitmenya yang teguh” tandas Yusril.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Amien Ancam ‘Gempur’ KPU, TKN: Ada Rekayasa Kekacauan Jika Jokowi Menang

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengancam akan menggempur KPU jika terdapat kecurangan dalam Pemilu 2019. Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate, menilai pernyataan Amien itu seolah menjadi penanda adanya rekayasa kekacauan pemilu jika Jokowi terpilih.

“Ada potensi rekayasa kekacauan pemilu Kongo jika Jokowi-Ma’ruf menang pada Pilpres 2019. Saat ini potensi tersebut masih dalam bentuk teror politik kepada KPU sebagaimana pernyataan AR di atas. Pernyataan di atas setidaknya sebangun dengan skenario Kongo,” kata Johnny dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).

Johnny mengatakan menuduh KPU bersikap curang dalam Pemilu 2019 merupakan sikap yang sombong. Dia meminta masyarakat untuk waspada maskud terselubung di balik adanya tuduhan KPU bersikap curang itu.
“Menuduh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU curang adalah sikap yang arogan dan berlebihan. Apalagi jika kecurangan hanya ditujukan untuk Pilpres maka itu sangat tendensius dan harus diwaspadai apakah ada maksud terselubung di baliknya,” ujarnya.
Dia menjelaskan semua kandidat harus bijak dalam menerima hasil Pemilu. Jangan sampai, menurut Johnny, negara ini rusak karena cara-cara politisi yang tidak baik.

“Ikut Pemilu harus siap menang dan siap kalah agar demokrasi yang sudah dengan susah payah sama-sama kita bangun dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Indonesia bukan D R Conggo maka sebaiknya tidak mengulang cara-cara yang dilakukan di D R Conggo yang pada akhirnya merusak negara dan merugikan segenap rakyat D R Conggo. Kita perlu belajar dan menarik pelajaran dari pemilu D R Conggo, kami mengajak segenap peserta pemilu, politisi dan para tokoh nasional untuk tidak memanfaatkan cara yang sama seperti di D R Conggo karena itu hanya akan merugikan bangsa kita,” tuturnya.

Johnny lantas bicara soal Pemilu yang diawasi secara berjenjang dan terbuka. Menurut dia, penyelenggara pemilu akan bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku.

“UU Pemilu no 7 Tahun 2017 sudah mengatur dengan jelas dan rigid terkait saksi parpol utk pileg, saksi paslon presiden dan saksi pengawas yang direkrut Bawaslu. Dalam hal ini menjadi tugas parpol juga untuk memastikan penyelenggara pemilu berjalan dengan baik dan jujur. Kami meyakini melalui pengawasan yang berjenjang dan terbuka maka penyelenggara Pemilu akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh sesuai amanat UU pemilu. Kami mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawasi pelaksanaan pemilu agar dapat berlangsung dengan baik sesuai yang kita bersama harapkan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengawasi KPU dalam Pemilu 2019. Anggota Dewan Pembina Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengancam akan menggempur KPU jika ada kecurangan.

“Awas kalau sampai KPU curang, ya, kita, kita gempur bersama-sama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan, 31 juta daftar (pemilih) bodong, banyak sekali, ini kan nggak masuk akal. KTP elektronik dibuang di tong sampah, di semak, di sawah, kan kurang ajar. Jadi saya memang tidak main-main mengatakan, awas kalau KPU curang dan kita punya bukti saya kira. Kita lindas insyaallah ya. Dan ini kita sudah pikir tak boleh leha-leha tinggal 90 hari lagi,” kata Amien di Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
(knv/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Tidak Temukan Pelanggaran Pose Satu Jari Walkot Bogor

BogorBawaslu Kota Bogor menyatakan tidak ada pelanggaran terkait pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat kunjungan cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor. Bawaslu menilai pose satu jari Bima Arya bukan bentuk kampanye.

Keputusan ini setelah Bawaslu Kota Bogor melakukan pembahasan pada Senin (14/1). Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran pidana Pemilu.

“Berdasarkan paparan dan bukti-bukti, hasil rapat kemarin Bawaslu Kota Bogor tidak menemukan pelanggaran Pemilu sehingga (kasusnya) tidak dapat dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Elyas, Selasa (15/1).

Dari fakta-fakta di lapangan, Yustinus menyebut Bima Arya hadir pada acara Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1) dalam kapasitas personal, bukan sebagai walkot. Bima Arya juga hadir pada akhir pekan, bukan saat agenda Pemkot dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah

“Terkait pose satu jari, bukan merupakan bentuk kampanye. Satu jari merupakan tindakan spontan ketika ditanya para wartawan. Jadi tidak dimaksudkan untuk mendukung paslon tertentu,” terang Yustinus

Bima Arya sebelumnya diklarifikasi Bawaslu Bogor pada Jumat (11/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

Bima Arya mengatakan kehadirannya saat itu bukan pada hari kerja. Bima juga menepis dirinya berkampanye untuk pasangan nomor urut 01 karena kehadirannya dalam acara Ma’ruf Amin.

“Yang ketiga, simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya.
(fdn/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Baliho Caleg Dicoret ‘PKI’, PSI Duga Pelaku Kader Partai Lain

Jakarta – Baliho caleg PSI di Tulungagung, Cornella dirusak dengan disemprot cat bertuliskan ‘PKI’. PSI mengutuk aksi vandalisme itu.

“Aksi itu tidak bisa dibenarkan. Itu hanya mencerminkan kekerdilan pikiran pelaku. Mereka tidak senang dengan kehadiran PSI tapi melampiaskan dengan cara-cara tidak beradab,” kata Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/1/2019).

Cornella merupakan caleg DPRD Tingkat II PSI Dapil 1 Tulungagung. Hingga saat ini belum diketahui siapa pihak yang melakukan pengerusakan baliho tersebut.


Chandra menduga pelaku perusakan baliho Cornella merupakan kader dari partai lain. Ia menyebut, perbedaan politik merupakan hal biasa dalam demokrasi, namun merusak baliho menurutnya tidak seharusnya dilakukan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan PSI.

“Mungkin mereka merasa terancam dengan kehadiran PSI. Tren elektibilitas PSI memang terus positif. Terakhir temuan survei Y-Publica menyatakan elektabilitas PSI sudah 2,9%,” sebut Chandra.

Meski ada aksi vandalisme terhadap pihaknya, PSI mengaku tidak akan patah arang. Chandra menyebut PSI menjadikan kasus perusakan ini sebagai motivasi dan berharap pihak berwenang segara mengurutnya.

“Justru kami makin termotivasi untuk terus berjuang merebut hati rakyat,” tuturnya.

“Kami berharap pihak-pihak terkait segera mengusut perusakan itu. Temukan pelakunya dan beri sanksi,” imbuh Chandra.

Sebelumnya diberitakan, aksi vandalisme mewarnai musim kampanye Pemilu 2019 di Tulungagung. Sejumlah baliho caleg PSI, Cornella, dirusak dengan dicoreti tulisan ‘PKI’.

Dari pantauan detikcom, perusakan itu terlihat di dua lokasi yakni Kelurahan Bago serta Desa Plosokandang. Tulisan PKI dari cat semprot berwarna hitam menutupi foto caleg perempuan tersebut. Bawaslu Tulungagung mengaku telah mengetahui adanya perusakan itu.

“Kami masih menunggu laporan dari caleg yang bersangkutan. Karena dalam Undang-undang Pemilu itu kewenangan Bawaslu itu sangat terbatas, setiap kasus terkait pemilu harus memenuhi dua unsur untuk bisa dilanjutkan,” kata Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun, Senin (14/1).
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polri Dorong Pembuatan Regulasi Anti-Hoaks Libatkan Pemilik Platform

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Satgas Nusantara Polri Irjen Gatot Edi Pramono mendorong dibuatnya regulasi terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. 

Regulasi ini dinilai sangat mendesak karena penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian di medsos tak terbendung lagi.

“Regulasi hoaks dan ujaran kebencian ini pemerintah tidak bisa sendiri. Ini juga jadi tanggung jawab pemilik platform medsos. Saya sudah bicara soal ini kepada pemilik platform medsos,” ujar Gatot Edi dalam diskusi publik bertajuk ‘Pemilu, Hoaks dan Penegakan Hukum’ di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Gatot menuturkan, regulasi terkait hoaks dan ujaran kebencian itu diaplikasikan di beberapa negara, seperti Jerman dan Malaysia. Dalam aturan tersebut, pemilik platform medsos bisa langsung mematikan akun atau konten yang dinilai mengandung hoaks atau ujaran kebencian.

“Sudah saatnya kita punya regulasi hoaks di medsos. Jerman dan Malaysia sudah, kita belum, padahal hoaks dan ujaran kebencian sudah sangat meresahkan,” ucap dia.  

2 dari 2 halaman

Hoaks Terus Meningkat

Berdasarkan pantauan Satgas Nusantara, penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.

Konten-konten tersebut diciptakan oleh akun asli, semi-anonymous, hingga akun anonymous. 

“Hoaks dan ujaran kebencian di medsos ada peningkatan, terutama jelang Pemilu 2019,” kata Gatot memungkasi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Bawaslu Duga Ada Sumbangan Dana Kampanye Caleg Tak Dilaporkan

Liputan6.com, Sleman – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan seluruh dana kampanye yang diterima partai politik harus melalui rekening khusus guna mempermudah pengawasan penggunaannya. Tak terkecuali untuk caleg yang mendapat sumbangan dana kampanye.

“Namun, sayangnya setiap parpol hanya punya satu rekening sehingga untuk pengawasan sumbangan yang masuk kepada caleg bisa jadi tidak dilaporkan ke partai,” kata Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna al Ichsan Siregar di Sleman, Minggu (13/1/2019).

Ia menegaskan bahwa calon legislator (caleg) yang mendapat sumbangan dana kampanye juga dilaporkan ke partai melalui rekening khusus. Setelah itu, baru dari partai dikembalikan kepada caleg.

Kemungkinan adanya penyelewengan dana kampanye, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit dari akuntan publik. Dari catatan akuntan tersebut, Bawaslu setempat akan mencermati apa ada indikasi penyelewengan atau tidak.

Akan tetapi, pihaknya tetap menunggu hingga penyususan laporan akhir dana kampanye (LADK) baru bisa menentukan sanksi jika ada yang melanggar.

2 dari 3 halaman

Maksimal Sumbangan

Arjuna mengatakan bahwa parpol boleh menerima sumbangan dari siapa pun asal bukan perusahan pemerintah.

“Kalau dari pihak swasta, masih boleh. Adapun aturannya, maksimal sumbangan dari individu Rp 2,5 miliar, sedangkan dari badan hukum sebesar Rp 25 miliar,” katanya.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan bahwa semua peserta pemilu sudah menyerahkan LPSDK.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dihadiri Neno Warisman, Deklarasi Relawan Ganti Presiden Gagal Digelar

Liputan6.com, Jakarta – Deklarasi Relawan Ganti Presiden (RGP) yang direncanakan dihadiri Neno Warisman gagal dilaksanakan di Lapangan Pamedan, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (13/1/2019) pagi.

Neno Warisman yang tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sekitar pukul 10.00 WIB langsung menuju salah satu hotel di Batu 8 Tanjungpinang.

Sementara itu, peserta deklarasi RGP yang sudah berada di Lapangan Pamedan terlihat kebingungan. Massa yang berjumlah sekitar 100 orang itu bingung apakah kegiatan tersebut jadi terlaksana atau tidak.

Sejumlah orang yang mengenakan baju bertuliskan #gantipresiden satu per satu mulai meninggalkan Lapangan Pamedan. Di lokasi muncul kabar bahwa acara RGP batal dilaksanakan lantaran jumlah pesertanya yang sedikit.

Seperti dikutip dari Antara, ada pula yang mengatakan Neno Warisman tidak ingin acara tersebut hanya doa bersama, melainkan deklarasi ganti presiden.

Puluhan anggota kepolisian yang berjaga-jaga sejak pagi juga mempertanyakan apakah acara tersebut jadi atau tidak. Begitu pula anggota Bawaslu Tanjungpinang dan anggora Bawaslu Kepri, yang sejak pagi berada di lokasi kegiatan.

Komisioner Bawaslu Kepri, Indris mengatakan, acara tersebut bukan dibubarkan oleh pihak kepolisian maupun Bawaslu, melainkan kemungkinan terjadi perubahan skenario. Kehadiran anggota Bawaslu Kepri dan Bawaslu Tanjungpinang sendiri untuk memastikan kegiatan tersebut bukan kampanye.

Kegiatan kampanye di lapangan tidak dibenarkan karena baru dimulai 23 Maret 2019. “Kalau acaranya di hotel, berarti tidak masuk dalam agenda acara. Kami tetap akan mengawasinya,” ujar Idris.

2 dari 2 halaman

Imbauan Bawaslu Tanjungpinang

Idris dan jajaran Bawaslu Tanjungpinang pun bergegas ke hotel tempat Neno Warisman melakukan pertemuan. Begitu pula dengan anggota kepolisian satu per satu mulai meninggalkan Lapangan Pamedan menuju hotel tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini mengimbau kepada panitia relawan RGP tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kampanye dalam acara Deklarasi RGP dan Doa Untuk Negeri di Lapangan Pamedan.

“Bawaslu telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan panitia RGP bahwa surat pemberitahuan kegiatan tersebut memang bukan kegiatan kampanye, hanya surat pemberitahuan keramaian, maka kami menghimbau tidak melakukan kegiatan kampanye, kecuali suratnya izin kampanye resmi,” katanya.

PBNU: Hoaks Dilarang Tuhan, Penyebarnya Boleh Diusir dari Indonesia

Liputan6.com, Malang – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap agar Pemilu 2019 tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Bagi para penyebar berita bohong atau hoaks pun dibolehkan untuyk diusir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“NU berkali-kali mengingatkan, bahwa ini adalah pesta demokrasi lima tahunan. Ibaratnya, kalau ada keluarga lagi ada pesta, apakah nikahan atau apapun, tidak satu pun berharap ada piring yang pecah,” ungkap Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas di Kota Malang, Sabtu (12/1/2019).

Robikin meminta, suasana Pemilihan Presiden (Pilpres) tidak berdampak pada kerukunan sesama warga negara. Pilpres 2019 harus digelar warga negaranya secara menyenangkan, tanpa keributan yang melukai masing-masing pihak.

“Jangan sampai keutuhan kita sebagai negara, pecah gara-gara hanya adanya pemilu lima tahunan. Pesta demokrasi mari kita gelar dalam suasananya yang enjoy, kita buat yang hampa,” tegasnya.

Karena itu, pemilu harus berjalan sesuai dengan asas yang sudah disepakati, hingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penyelenggara, kontestan dan masyarakat harus menjaga agar pemilu terlaksana dengan baik.

“Subtansi demokrasi yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil harus terealisasikan. Untuk itu jangan sampai ada yang menjadikan hoaks sebagai instrumen politik kampanye. Hoaks to be true misalnya. Jangan ada yang menggunakan politik identitas dengan eksplorasi isu SARA. Itu adalah ancaman demokrasi itu sendiri,” tegasnya.

2 dari 3 halaman

Usir Penyebar Hoaks

Robikin yakin warga NU sudah paham bahwa hoaks dan fitnah sebagai sesuatu yang dilarang. Islam sudah tegas melarang, bahkan diajarkan sejak zaman nabi-Nabi terdahulu.

“Warga NU sudah paham, kalau itu harus kita hindarkan. Yang paling penting, saya perlu tegaskan, hoaks dan lain macamnya itu jelas dilarang. Artinya 1.500 tahun lalu, Tuhan sudah mengingatkan jauhi hoaks. Dosa besar dan kalau itu membuat kerusakan sedemikian rupa, dalam tata kehidupan masyarakat. Dia boleh diusir dari negara itu. Itu Islam,” jelasnya.

Robikin hadir dalam rangkaian pelantikan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Malang. Bersamaan juga digelar Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU). Tampak hadir juga Ketua PP PDNU, dr Muhammad S Niam, serta Ketua Pengurus Wilayah ISNU, Mas’ud Said.


Reporter: Darmadi Sasongko

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PAN Minta Bawaslu Objektif Terkait Pose Satu Jari Bima Arya

Jakarta – PAN meminta Bawaslu Kota Bogor objektif dalam pemeriksaan pose satu jari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat hadir di kegiatan cawapres Ma’ruf Amin. PAN yakin Bima Arya tak melanggar aturan terkait pose satu jari itu.

“Saya kira ini Bawaslu harus objektif yang mana melanggar mana yang tidak. Kalau mereka objektif saya kira tidak sampai sejauh itu,” kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada detikcom, Jumat (11/1/2019) malam.

Dia juga membela Bima Arya terkait pose satu jari itu. Menurutnya,Bima Arya tidak bermaksud kampanye dan hanya sekedar menghormati tamu.

“Bima Arya kan sudah menjelaskan ke publik. Dia datang ke situ tidak dalam konteks mendukung calon. Untuk pilpres dia katakan, dia fokus mengurus Kota Bogor dan dia menjelaskan ke sana dia hanya menghormati tamu yang datang. Sebagai tuan rumah, dia tentu menghormati,” ujarnya.

PAN Minta Bawaslu Objektif Terkait Pose Satu Jari Bima AryaFoto: Bima Arya pose satu jari di depan Ma’ruf Amin. (Dok TKN Jokowi-Ma’ruf).

Saleh kemudian menyinggung soal adanya kepala daerah yang mendekalarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Dia mempertanyakan kenapa para kepala daerah itu belum terlihat diproses oleh Bawaslu.

“Mohon maaf, itu justru di kubu TKN itu banyak yang melanggar menurut saya, bukan hanya pose satu jari, tapi deklarasi. Kan ada banyak bupati deklarasi di daerah yang dukung pada Jokowi, kok belum begitu berjalan prosesnya, itu diutamakan dulu,” ujarnya.

Bima Arya sebelumnya memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait pose satu jarinya. Bima menepis pose satu jari sebagai bentuk kampanye.

Proses klarifikasi berlangsung selama satu jam. Bima Arya mengaku mendapat 15 pertanyaan seputar pose satu jari saat menghadiri kunjungan silaturahmi Ma’ruf Amin ke Pondok Pesantren Al-Ghazaly di Bogor, Sabtu (5/1).

Dalam klarifikasinya ke Bawaslu, Bima Arya mengaku diundang secara pribadi oleh Ponpes Al-Ghazaly. Undangan diterima Bima Arya lewat surat dan pesan WhatsApp.

“Simbolisasi satu itu lebih kepada penguatan makna tentang alasan saya kedatangan ke sana, yaitu hanya satu, yaitu memuliakan tamu,” papar Bima Arya di kantor Bawaslu Bogor di Jl Ismaya, Bantarjati, Bogor Utara, Jumat (11/1).

Bawaslu Kota Bogor sendiri menyatakan akan mengkaji keterangan Bima Arya soal pose satu jari saat kunjungan silaturahmi cawapres Ma’ruf Amin ke Bogor itu. Bila memenuhi unsur dalam panggaran Pemilu, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan.
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Hentikan Laporan Pose Dua Jari, Anies: Pelajaran Bagi Semua

Jakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan laporan dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies berharap putusan itu jadi pelajaran bersama.

“Saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi,” kata Anies di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019).

Anies menuturkan banyak hal yang lebih substantif untuk menjadi fokus. Dia meminta kegiatan politik tidak dikaitkan dengan hal yang remeh.

“Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tapi kalau kita merespons pada setiap laporan tanpa memikirkan tentang substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh,” tutur Anies.

Anies sempat berpesan kepada Bawaslu untuk menggunakan akal sehat dalam menerima laporan. Dia mengapresiasi laporan tersebut

“Saya katakan di dalam ruangan itu gunakan keakalsehatan dalam menilai setiap laporan. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, kewajaran, maka laporan-laporan itu dinilai aja mana yang layak mana yang tidak,” ujar Anies.

Sebelumnya, Bawaslu menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi.

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 juncto 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.


(fdu/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>