Bawaslu Sebut Ada Beda Pendapat di Putusan Iklan Kampanye Jokowi

Jakarta – Bawaslu memutuskan menghentikan penanganan laporan iklan rekening Joko Widodo-Ma’ruf Amin di media cetak nasional. Bawaslu mengatakan terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan tersebut.

“Memang yang iklan ini Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan berbeda pendapat hukum,” kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Pengambilan keputusan tersebut diambil bersama-sama bersama pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu sendiri berisikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Ratna mengatakan, pihaknya memutuskan bahwa iklan kampanye baru dapat dilakukan pada 24 Maret 2019. Sehingga kampanye yang dilakukan sebelum jadwal merupakan sebuah pelanggaran.

“Bagi Bawaslu, yang dimaksud masa kampanye untuk iklan di Media massa dan cetak itu adalah pada 24 Maret -13 April 2019. Sehingga kalau ada peserta pemilu yang lakukan hal yang sama, maka itu masuk kategori pelanggaran perbuatan pelanggaran kampanye di luar jadwal,” tutur Ratna.

Namun, pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini menyebabkan tidak dapat diteruskan dalam penyidikan.

“Kelanjutannya ada di kepolisian dan kejaksaan, kalaupun kami katakan itu diusut tapi ketika kepolisan dan kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tidak bisa kami teruskan. Karena proses penyidikan pasti tidak akan dilakukan,” ujar Ratna.

Ratna mengatakan perbedaan pendapat ini membuat pihaknya dilema. Menurutnya, perbedaan pendapat antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dapat membuka ruang dilakukannya pelanggaran.

“Inilah dilema bagi lembaga Bawaslu dalam proses penegakan hukum. Karena perbedaan pendapat ini, tentu bisa dilihat sebenarnya sudah membuka ruang untuk kemudian dilanggarnya asas jujur dan adil,” kata Ratna

“Ini tentu kami harap tidak menjadi semacam pintu masuk untuk parpol lakukan kegiatan yang sesungguhnya di UU 7 tahun 2017 tak dibolehkan. Karena UU itu jelas nyatakan bahwa kampanye untuk media cetak atau elektronik seperti diatur pasal 276 ayat 2 baru bisa dilakukan 21 hari sebelum hari tenang,” tuturnya.
(dwia/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *