Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Pelajari Temuan Koalisi Sipil soal Kasus Teror Novel Baswedan

Jakarta

KPK bakal mempelajari temuan dari koalisi masyarakat sipil terkait kasus teror terhadap Novel Baswedan. Menurut KPK, semua temuan atau pun rekomendasi yang diberikan akan dipelajari.

“Tadi rekomendasinya dan dokumen yang juga baru disampaikan tentu saja seperti disampaikan pimpinan tadi kami akan pelajari terlebih dahulu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Febri mengatakan hal yang sama juga dilakukan terhadap rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus Novel. Dia juga menyatakan KPK bakal menganalisi apakah bisa melakukan penyidikan dengan pasal obstruction of justice terkait kasus ini.

“Pasal 21 (UU Tipikor) itu sepenuhnya bergantung pada apakah peristiwanya itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur di pasal-pasal tersebut. Kalau ada tentu saja harus ditangani lebih lanjut. Kalau tidak ada, tentu tidak boleh dipaksakan,” ujar dia.

Koalisi masyarakat sipil sebelumnya menyerahkan laporan hasil pemantauan kasus Novel kepada KPK. Laporan itu disusun oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, PUKAT UGM.

Dalam laporan itu, ada rekomendasi kepada KPK, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terkait penyerangan terhadap Novel dan juga penyidik KPK lainnya, serta menginformasikan kepada publik perkembangan penyelidikan tersebut secara rinci dan berkala.

Rekomendasi berikurnya ialah membentuk unit khusus yang permanen untuk menghadapi obstruction of justice, dengan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta memberikan perlindungan terhadap staf ataupun pimpinan KPK yang mendapatkan ancaman dalam kerja-kerjanya.

(haf/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Panas Jelang Debat: TKN Sorot Penculikan-PT DGI, BPN Tanya Kasus Novel

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) untuk diangkat di debat capres pertama. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan mereka siap mendebat TKN dan telah mempersiapkan pertanyaan seputar kasus teror yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Mengenai pertanyaan yang akan dilakukan pihak TKN kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi, bagi kami tidak masalah ya. Kasus penculikan itu adalah kaset rusak yang diulang-ulang atau nasi basi ya karena memang sekali 5 tahun akan dipertanyakan. Untuk itu kita siap menghadapi,” ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).

Andre menegaskan Prabowo-Sandi juga siap menjawab perihal kasus DGI. Sandiaga Uno diketahui pernah menjadi komisaris PT DGI, yang telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai korporasi pelaku korupsi. Sandiaga bahkan pernah hadir sebagai saksi di persidangan kasus PT DGI pada 7 September 2017. Sandiaga mundur dari posisi komisaris PT DGI pada tahun 2015.


Sandiaga, tegas Andre, tak terlibat dalam kasus tersebut. Dia menyinggung soal jajaran timses Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Bicara kasus DGI juga tidak masalah. Tidak mungkin Mas Bambang Widjojanto dan Pak Adnan Pandu mau jadi timses Anies-Sandi kalau Bang Sandi terlibat kasus DGI, bahwa Bang Sandi tidak terlibat dalam kasus korupsi DGI. Untuk itu kami sangat optimis dua kasus ini tidak akan menyulitkan Pak Prabowo dan Bang Sandi menjawab pertanyaan kubu Jokowi,” tegas Andre.

Politikus Partai Gerindra tersebut lalu berbicara soal kasus yang menimpa Novel Baswedan. Menurut Andre, jika Prabowo-Sandi memimpin negeri, pengungkapan teror terhadap Novel akan selesai dalam waktu 100 hari.

“Dari pihak kami ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Secara pertanyaannya belum bisa kami ungkapkan tapi salah satu yang akan ditanyakan tentu perkembangan kasus Novel ya. Banyak masyarakat yang menyampaikan ke Pak Prabowo dan Bang Sandi, tolong tanyakan kasus Novel kenapa kasus Novel tak selesai-selesai sedangkan Pak Prabowo dan Bang Sandi bisa menyelesaikan kasus Novel insyaallah paling lama 100 hari pemerintahan beliau. Soal political will, ada kemauan dari penguasa atau tidak,” ucap Andre.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Debat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan TKN akan menyoroti isu penculikan aktivis dan kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) untuk debat capres pertama.

“Pertama, kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini saya kira menjadi hal penting yang perlu kami garis bawahi, agar masyarakat tidak lupa dan mengetahui jejak rekam seseorang. Bahwa yang memimpin Indonesia ini harus lah orang-orang baik,” kata Karding.

“Salah satu yang menjadi pertanyaan publik adalah kasus DGI, di mana semua juga tahu bahwa salah satu komisarisnya adalah pasangan paslon 02. Jadi ini tentu menjadi ruang dan hal yang strategis untuk kami minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” ujar Karding.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengamat: Debat Capres Harus Angkat Kasus Novel dan Penculikan Aktivis

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa (15/1).

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuman Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

2 dari 2 halaman

Tim Investigasi Gabungan

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

Saksikan video pilihan di bawah ini 

Kenapa Anies Baswedan Berambisi JPO dan Trotoar Harus Artistik?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan trotoar yang ada di DKI Jakarta harus tampak artistik.

“Mengapa JPO, trotoar itu harus dibangun dengan artistik, karena kita ingin jalan kaki semata-mata dipandang sebagai perjalanan pengalaman,” ujar Anies di Jakarta, Senin (15/1/2019).

Beberapa waktu lalu, Anies telah mengecek dua proyek revitalisasi JPO Bundaran Senayan dan JPO Gelora Bung Karno. Dua JPO tersebut memiliki desain arsitektur unik dan berbeda dibanding desain JPO lainnya.

Anies mengatakan bahwa dirinya mengecek ketinggian-ketinggian yang nantinya akan dirasakan pejalan kaki sebagai pengalaman unik dari dua JPO berdesain unik tersebut.

“Jalan kaki dipandang sebagai pengalaman, setiap waktu orang melewati, mengalami unik yang berbeda. Nah desainnya harus memastikan bahwa itu terintegrasi dengan suasana yg ada di sekitarnya,” imbuh Anies, seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, proses revitalisasi JPO Bundaran Senayan dengan JPO Gelora Bung Karno Jakarta Pusat masih terus berlangsung.

2 dari 2 halaman

Cek Lapangan

Pengecekan yang dilakukan oleh Anies dilakukan bersandarkan oleh cuaca dan waktu untuk merasakan kendala pejalan kaki serta melihat ketinggian JPO yang dilewati.

“Kemarin kita ngecek pada saat hujan, saat sore, pagi, saya ajak mereka untuk merasakan sendiri. Beda tidak ketinggian-ketinggiannya. Kalau progres, tanya kepada pelaksana, kendala utamanya pada hujan, ujar Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Tim Gabungan Novel Dibentuk di Tahun Politik, Polri: Kebetulan Saja

Jakarta – Polri menyatakan pembentukan tim gabungan penyidikan kasus Novel Baswedan di tahun politik hanyalah kebetulan. Polri menuturkan pembentukan tim tersebut terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

“Beberapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan seperti Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM. Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

“Ranah Kapolri harus membentuk itu tadi. Membentuk tim Unsur Polri, KPK, unsur pakar. Kalau mau tahu substansinya bisa tanya ke Komnas HAM,” lanjutnya.


Iqbal menuturkan polisi tak memiliki kepentingan lain dalam pembentukan tim ini, selain ingin menuntaskan kasus teror terhadap Novel. Iqbal meminta semua pihak tidak membentuk opini yang macam-macam di tengah masyarakat terkait tim gabungan kasus Novel ini.

“Nggak ada kepentingan apapun, ya untuk mengungkap kasus itu. Tolong jangan di-framing macam-macam,” ucap Iqbal.

Ditanyai apakah rekomendasi Komnas HAM bersifat wajib hingga akhirnya Polri merealisasikannya, Iqbal menerangkan perwujudan rekomendasi itu adalah bentuk sinergitas antara Polri dengan Komnas HAM.

“Sinergi jawabannya. Kalau ini tugas wajib. Komnas HAM, Ombudsman melakukan sosial kontrol. Muaranya untuk pelayanan masyarakat,” tutur Iqbal.

Terkait keraguan para pendukung Novel terhadap kinerja tim gabungan ke depannya, Iqbal enggan menanggapi. “Saya tidak akan mengomentarinya. Yang penting kami mampu, kami akan terus melakukan proses sampai kasus ini terungkap,” pungkasnya.
(aud/idh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Gabungan Novel Dinilai Politis, Kompolnas: Asumsi Subjektif

Jakarta – Sejumlah pihak termasuk tim advokasi Novel Baswedan dan Partai Gerindra menuding pembentukan tim gabungan penyidik kasus Novel Baswedan bernilai politis. Kompolnas membela Polri karena pembentukan tim itu merupakan respons dari rekomendasi Komnas HAM pada akhir Desember 2018 lalu dan tak ada hubungannya dengan debat Pilpres 2019.

“Terkait dengan statement Tim Advokasi yang menduga tim gabungan dibentuk untuk kepentingan debat capres Jokowi, saya tegaskan bahwa statement ini hanya asumsi subyektif yang sama sekali tidak berdasar, terlalu jauh, dan tidak benar sama sekali. Tim seharusnya melihat secara obyektif bahwa Polri melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yang diberikan pada akhir Desember lalu. Sama sekali tidak ada kaitan dengan debat capres,” ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, saat dihubungi, Senin (14/1/2019).

“Perlu dilihat juga bahwa ini adalah murni pidana, bukan masalah politik. Jadi aneh jika tim advokasi yang seharusnya mendukung dan bekerja sama dengan Polri untuk sama-sama mengungkap siapa para pelaku kasus penyiraman air keras kepada Saudara Novel Baswedan, tetapi malah menduga yang tidak berdasar,” sambungnya.
Komnas HAM Minta Presiden Pastikan Polri Bentuk TGPF Kasus Novel

Poengky menyebut Kompolnas juga sudah mengawasi proses penyelidikan yang dilakukan Polri terhadap penyidik senior KPK itu. Ia menilai polisi sudah bekerja serius tetapi ada hambatan dalam penyelesaian kasus sehingga pelaku belum terungkap.

Selain itu Poengky juga merespons mengenai pernyataan pengacara Novel Baswedan yang mengatakan tim gabungan ini sama saja dengan tim sebelumnya karena hanya sedikit orang baru dan didominasi kepolisian yang selama ini memang telah menangani kasus Novel. Menurut Poengky karena kasus tersebut pidana maka diperlukan anggota kepolisian untuk menindaklanjuti hal itu.

“Terkait dengan statement Tim Advokasi Novel Baswedan yang menyatakan bahwa tidak ada yang baru dalam pembentukan tim, hanya ada sisipan nama-nama. Statement tersebut tidak benar. Harus kita lihat bahwa dalam rekomendasi Komnas HAM kan merekomendasikan kepada Polri untuk membentuk TGPF yang anggota-anggotanya terdiri dari Polri, KPK, tim pakar, tokoh masyarakat dan lain-lain yang dibutuhkan,” kata dia.

“Nah, tim TGPF yang dibentuk Polri kan sudah memenuhi unsur-unsur yang direkomendasikan Komnas HAM. Ada tim dari Mabes Polri, ada tim pakar dan juga tokoh masyarakat, ada dari KPK, ada dari satker yang diperlukan misalnya Forensik, Inafis dan Densus 88, dan ada dari Polda Metro Jaya. Jadi tidak benar jika disebut orang-orang lama,” ujarnya.

Ia berharap agar semua pihak mendukung dan membantu kerja tim gabungan tersebut supaya pelaku penyerangan penyidik KPK Novel cepat terungkap. Ia optimis jika semua pihak mendukung, pelaku dapat tertangkap.

Sebelumnya, Tim Advokasi penyidik KPK Novel Baswedan heran mengapa Polri seolah membentuk tim gabungan jelang debat Pipres. Tim advokasi khawatir pembentukan tim gabungan ini hanya untuk menyediakan jawaban bagi Presiden sekaligus capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam debat nanti.

“Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat,” kata salah satu anggota tim advokasi Novel, Haris Azhar, Jumat (11/1).

Dia menilai tim ini tak cukup untuk mengungkap kasus Novel. Haris menyebut tim gabungan ini sama saja dengan tim sebelumnya yang didominasi kepolisian yang selama ini memang telah menangani kasus Novel.
(yld/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra Akan Pantau Efektivitas Tim Gabung Kasus Novel Baswedan

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik pembentukan tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Walaupun memang bagi banyak orang, ini adalah surprise karena sudah lama tidak ditanggapi, terus dibikin tim ini,” kata Dasco seperti dilansir JawaPos.com, Minggu (13/1/2019).

Politikus Partai Gerindra itu juga mengapresiasi Polri yang berniat menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian kasus Novel Baswedan tersebut, kata dia, tergantung bukti yang ada dan seberapa maksimal Polri menanganinya.

“Masalah efektif dan tidak efektifnya, kita akan lihat dan pantau kinerja Polri,” tegas dia.

Dasco berharap, Polri tidak hanya fokus terhadap pengungkapan kasus Novel Baswedan namun juga fokus dalam pengamanan Pemilu 2019.

“Namun yang kita harapkan bahwa tim ini dalam kesibukan lain seperti hajatan pemilu juga tetap fokus dan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik,” pungkas Dasco.

2 dari 3 halaman

Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat (11/1/2019).

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.

“Yaitu untuk membentuk tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima,” jelas Iqbal.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.


Simak berita menarik lainnya di Jawapos.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pasukan Oranye hingga TNI Dikerahkan Atasi Banjir Jatipadang Akibat Tanggul Jebol

Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 20 petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi jebolnya tanggul Kali Pulo di kelurahan Jatipadang, Jakarta Selatan pada Minggu (13/1/2019) malam.

“Dari pasukan biru (jajaran Sudin SDA Jaksel) ada 20 anggota, dan dibantu anggota PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) Kelurahan Jatipadang, juga dari jajaran TNI,” kata Holi saat dihubungi.

Dia menjelaskan, tanggul mengalami jebol sekitar pukul 18.30 WIB. Ketinggian air saat ini mencapai 50 hingga 60 centimeter dan  merendam 2 wilayah rukun tetangga (RT).

“Yang terendam RT 003 dan RT 004 di RW 006 Kelurahan Jatipadang,” ucap Holi seperti dilansir dari Antara.  

Untuk mengatasinya, petugas memasang crucuk, (struktur tiang-tiang kayu dolken) serta menimbun karung-karung pasir untuk menahan laju air Kali Pulo.

“Kami sudah memasang crucuk dolken, dan menimbun karung-karung pasir untuk menjadi penahan sementara,” kata Holi.

 

2 dari 2 halaman

Langganan Jebol

Sementara ini, pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan belum ada warga yang mengungsi akibat jebolnya tanggung itu.

Tanggul di Kali Pulo beberapa kali mengalami jebol. terakhir tanggul jebol terjadi di era awal kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pada 2017.

Untuk mengatasi masalah itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan sempat berencana memperkuat tanggul dan memperlebar Kali Pulo.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Tim Gabungan Kasus Novel Dibentuk, Sekjen PSI: Kubu Prabowo Harusnya Mendukung

Liputan6.com, Jakarta – Polri membentuk tim gabungan pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Namun, langkah Polri itu dinilai timses Prabowo sengaja dilakukan menjelang debat capres.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta kubu Prabowo-Sandiaga tidak mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. “Mereka selalu nyinyir. Segala sesuatu dikaitkan dengan politik,” kata Antoni dihubungi di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini mengatakan, jika Polri benar-benar berniat menyelesaikan kasus Novel semestinya langkah itu didukung semua pihak. “Semua usaha untuk selesaikan masalah Novel kapanpun wajib didukung,” ujar dia seperti dilansir Antara.

Dalam surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019, kepolisian dalam tim gabungan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kekerasan yang terjadi kepada Novel Baswedan.

Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

2 dari 3 halaman

Rekomendasi dari Komnasham

Sementara itu, Tim Pemantauan Proses Hukum Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan, baik dari Polri, KPK, pakar dan beberapa tokoh masyarakat.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah hukum atas peristiwa penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan yang patut diduga sebagai langkah menghalangi jalannya proses peradilan atau “obstruction of justice” oleh pihak-pihak yang sedang disidik oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan serta mengembangkan sistem keamanan bagi seluruh jajaran KPK.

Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden melakukan pengawasan, pemantauan, dan memastikan bahwa tim gabungan tersebut bekerja.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: