Mencari Keadilan di 700 Hari Teror Novel Baswedan

Jakarta – Genap 700 hari sejak subuh penuh teror di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dialami Novel Baswedan. Wajah penyidik KPK itu disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal yang berboncengan motor.

Peristiwa itu terjadi pada 11 April 2017. Sampai saat ini Novel masih mencari keadilan.

“Sampai sekarang 700 hari penyerangan saya atau hampir dua tahun, tidak ada kejelasan pengungkapan pelaku penyerangan, dan juga sikap pemerintah yang tetap diam seolah membiarkan atau tidak peduli. Seperti kebanyakan kasus kekerasan terhadap pejuang antikorupsi dan HAM lainnya,” tutur Novel pada detikcom, Selasa (12/3/2019).

Meski sebenarnya kepolisian–yang mengusut perkara itu–tidak tinggal diam. Terakhir, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan pada Januari 2019. Tim itu dibikin pasca adanya rekomendasi dari Komnas HAM.

Tim itu dipimpin oleh Komjen Idham Azis serta ada 7 pakar yang dilibatkan dalam tim itu, antara lain Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, hingga Ketua Setara Institute Hendardi. Namun Novel merasa sejak tim itu dibuat sampai saat ini tidak ada perkembangan apa pun.

“Tim gabungan yang dibentuk Kapolri belum terlihat hasil kerjanya, dan tidak mau menunjukkan kesungguhannya mengungkap semua serangan terhadap insan KPK lainnya,” kata Novel.

Suara-suara pendukung Novel kembali bermunculan. Wadah Pegawai (WP) KPK sampai membikin acara memperingati 700 hari teror air keras pada Novel itu. Aksi ini sebagai bentuk kritik karena kasus tersebut belum juga tuntas diusut kepolisian.

Aksi ini digelar di halaman depan KPK pada hari ini mulai pukul 19.00 WIB. Lampu di teras dan lobi KPK dimatikan selama aksi. Para peserta aksi duduk diam dan memasang masker bertuliskan 700.

Selain itu sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kembali bersuara. Mereka meminta agar urusan teror itu tidak dijadikan alat politik, mengingat saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya menyambut Pemilu 2019.

“Tendensi berbagai pihak menjadikan ini sebagai alat kampanye atau menyerang secara politik harus disudahi,” ucap salah satu perwakilan koalisi itu, Shaleh Al Ghifari.

Koalisi itu pula yang jauh sebelumnya menyerahkan laporan pemantauan kasus penyiraman air keras ke pimpinan KPK. Polri menganggap temuan itu sebagai masukan.

“Kami menghargai itu dan itu semua adalah masukan bagi kami. Masukan, tambahan petunjuk untuk lebih maksimal melakukan upaya-upaya kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menimpa saudara NB (Novel Baswedan),” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, Rabu (16/1/2019).

Iqbal mengatakan setiap kasus yang ditangani Polri punya karakter berbeda sehingga tak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sama. Dia mencontohkan kasus bom di Kedutaan Filipina yang baru terungkap 4 tahun setelah kejadian.

(dhn/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Apa Kabar Kasus Novel Baswedan? Ini Kata Pengacara

Liputan6.com, Jakarta – Kasus penganiayaan Novel Baswedan hingga kini masih dalam proses penyidikan. Teror yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun belum juga menemui titik terang.

Kuasa Hukum Novel Baswedan sekaligus Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mengatakan, belum ada perkembangan lenih lanjut terkait kasus tersebut. Dia menyebut, ketiadaan info adalah perkembangannya.

“Enggak tahu. Ketiadaan info itu adalah perkembangannya,” kata Haris saay ditemui wartawan di Menteng, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Dia juga menyoroti kabar terkait keengganan kliennya untuk memberikan keterangan kepada penyidik polri. Namun, dia berpendapat Novel sudah memberikan keterangan dengan detail dan jelas.

“Dalil yang selalu dibangun, dalil yang digunakan untuk memfitnah Novel, bahwa Novel enggak mau kasih keterangan padahal keterangannya sudah terang benderang,” katanya menandasi.

Kendati demikian, dia tak menampik bahwa kliennya tak bersedia menyebutkan nama jenderal yang terlibat secara gamblang. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya bukti yang menguatkan.

“Novel memang tidak mau menyebutkan nama-nama jenderalnya. Novel tahu, kita tahu. Tapi kita enggak mau sebutkan. Kenapa? Nama jenderal, sidik jari di gelas yang dipakai untuk nyiram air keras hilang,” lanjut dia.

Sebelumnya, kepolisian telah membentuk tim khusus guna mengusut lebih jauh soal kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Surat tugas ditandatangani Kepala Polri (Kapolri) Tito Karnavian pada 8 Januari 2019.


(Liputan6.com/Rifqi Aufal Sutisna)

PKS dan Gerindra Serahkan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies Baswedan Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyampaikan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dua nama cawagub tersebut adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo, yang mewakili Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta, sudah menyampaikan surat ajuan tersebut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” ujar Sakhir di Balai Kota, Jakarta, Jum’at (1/3/2019).

Sakhir mengatakan, dua nama tersebut juga sudah ditandatangani oleh kedua partai pengusung, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu, saat menyampaikan surat tersebut, Sakhir menjelaskan bahwa Anies Baswedan berhalangan menerima dikarenakan sedang ada agenda penting lainnya.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh warga Jakarta, semoga Allah memudahkan proses-proses berikutnya hingga pelantikan dan pelaksanaan tugas Wakil Gubernur definitif kedepannya,” tandas Sakhir.

2 dari 3 halaman

Imbangi Kelemahan Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut tim panelis fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, menginginkan sosok yang dapat mengimbangi Anies Baswedan.

“Peran wagub akan mengisi kelemahan gubernur selama ini,” kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para cawagub DKI sebelumnya harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saat fit and proper test tim panelis menghadirkan sejumlah tokoh, mulai dari pengamat hingga akademisi. Kata Syarif, hal itu guna meminta masukan mengenai isu yang ditanyakan kepada cawagub.

Syarif menyebut beberapa isu itu yakni mengenai perencanaan dan penyerapan APBD DKI, kebijakan percepatan pembangunan dan aspirasi kalangan pengusaha dan pelaku UMKM terutama PKL.

“Selanjutnya, polarelasi politik partai dan konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan,” ucap dia.

Oleh karena itu, dia menilai nantinya, wagub terpilih banyak memikul beban sebagai eksekutor.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gerindra: Pak Prabowo Sudah Teken Surat Cawagub DKI, Tinggal Kirim ke PKS

Jakarta – Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan surat pengajuan nama Cawagub DKI Jakarta telah diteken oleh sang ketum, Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Tanda tangan dilakukan kemarin.

“Setahu saya sudah ditandatangani. Kemarin ditandatanganinya,” ujar Riza, saat dimintai konfirmasi, Jumat (1/3/2019).

Insyaallah, udah clear,” imbuhnya.


Riza mengatakan, surat pengajuan tersebut hanya tinggal diserahkan ke PKS. Namun, hal itu menjadi kewenangan DPD Gerindra DKI.

“Tinggal nunggu penyerahan. Itu nanti urusan DPD,” kata Riza.

Sebelumnya, surat pengajuan dua nama Cawagub DKI masih menunggu pengesahan dari Prabowo dan Muzani. Sementara, dari pihak PKS, baik Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjennya Mustafa Kamal sudah meneken surat tersebut.

Dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Pasca mendapat pengesahan dari kedua pimpinan partai pengusung, dua nama itu akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ditemani Istri, Anies Terbang ke Singapura Jenguk Ani Yudhoyono

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istrinya Fery Farhati bertolak ke Singapura. Anies akan menjenguk istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.

“Benar, beliau ke Singapura menjenguk Bu Ani,” kata Anggota Tim Gubernur DKI Jakarta, Naufal Firman Yursak, melalui pesan singkat, Jumat (1/3/2019).

Naufal tidak mengungkapkan kapan Anies terbang ke Singapura. Namun dia mengatakan, Anies akan kembali Jakarta hari ini.
“Dengan Bu Fery, pulang hari ini,” sebutnya.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon juga membenarkan kabar Anies ke Singapura. Sebelumnya, sejumlah tokoh juga sudah menjenguk Ani Yudhoyono.

Di antaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi), PM Singapura Lee Hsien Loong, capres Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, Chairul Tanjung, mantan wapres Boediono, mantan Menperin MS Hidayat, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak, dan sederet tokoh lainnya.

Elite-elite Partai Demokrat juga ada di Singapura. Sementara itu, keluarga Yudhoyono bergantian menjaga Ani Yudhoyono yang dirawat karena kanker darah.
(fdu/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anies Diklaim Dukung 02, TKN: Kan Memang Sudah Terang-terangan?

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sinyal kuat mendukung paslon 02 karena memberikan masukan debat ke sang cawapres. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, sudah sejak lama Anies terlihat mendukung Prabowo-Sandiaga.

“Anies kan memang sudah terang-terangan dukung 02 dan itu dia tunjukkan di Sentul bukan?” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Inas menyinggung pose ‘salam dua jari’ Anies saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Bogor, Senin (17/12/2018). Sempat bergulir di Bawaslu, tetapi akhirnya kasus itu dihentikan.
Berbeda dengan Inas, anggota TKN Jokowi-Ma’ruf Daniel Johan tak mau menduga-duga soal dukungan Anies ke paslon 02. Menurut Daniel, tugas gubernur adalah mengayomi rakyat dan memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil.

“Bagi TKN dukungan utama itu langsung dari rakyat, itu yang akan dilakukan seluruh koalisi dengan menyapa langsung rakyat sampai ke rumah-rumah. Persoalan Pak Anies dukung ke siapa hanya beliau yang paham, tapi kita meyakini Pak Anies sebagai Gubernur DKI akan mengayomi segenap warga, yang lebih utama adalah ikut memastikan pemilu berjalan demokratis, jujur, dan adil,” tutur Daniel.

Ia pun memandang masukan dari Anies ke Sandiaga terkait materi debat ketiga sangat wajar. Sebab, Sandiaga pernah mendampingi Anies memimpin DKI Jakarta.

“Namanya juga mantan wakilnya dulu di DKI, mungkin Bang Sandi butuh banyak masukan agar debatnya nanti bisa imbang, apalagi yang didebat adalah gurunya sendiri. Dan kami meyakini Kiai Ma’ruf akan menyampaikan visi pendidikan yang mampu menjawab peningkatan sumber daya manusia Indonesia secara holistik, baik ilmu, karakter, dan kecerdasan secara konkrit, yang tidak mengawang-awang,” tegas Daniel.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengakui memberikan masukan kepada cawapres Sandiaga Uno untuk persiapan debat ketiga pada 17 Maret mendatang. Sandiaga, kata Anies, menanyakan soal kebijakan pendidikan.

“Mengobrol saja, ya pendidikanlah, dia mau debat, dia tanya soal kebijakan-kebijakan pendidikan, apa yang perlu menjadi perhatian,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman mengatakan masukan Anies merupakan sinyal dukungan untuk jagoan mereka. “Masukan Pak Anies juga secara psikologis menunjukkan adanya dukungan kepada paslon 02,” kata Habiburokhman.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Beri Masukan ke Sandi soal Debat, BPN: Tunjukkan Dukungan ke 02

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi masukan kepada cawapres Sandiaga Uno untuk persiapan debat ketiga Pilpres 2019. Bagi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandi, masukan Anies merupakan sinyal dukungan untuk jagoan mereka.

“Masukan Pak Anies juga secara psikologis menunjukkan adanya dukungan kepada paslon 02,” ujar juru bicara Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman, Jumat (1/3/2019).

Habiburokhman mengaku tak tahu masukan dari Anies untuk Sandi. Yang pasti, Habiburokhman menyebut Anies punya kapasitas di bidang pendidikan.
Anies sendiri mengaku bahwa Sandiaga menanyakan soal kebijakan pendidikan.

“Secara detail saya belum tahu, tapi yang jelas Pak Anies memang punya kapasitas di bidang pendidikan. Beliau bukan hanya pernah menjabat sebagai menteri, tapi sudah berkarier puluhan tahun sebagai tenaga pendidik,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Dalam pandangan Habiburokhman, masukan dari Anies merupakan tenaga tambahan bagi Sandi jelang debat ketiga pilpres yang mempertemukan cawapres.

“Jadi Pak Sandi seolah mendapat energi tambahan dari Pak Anies,” sebutnya.
(gbr/tsa)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Heran Nama Cawagub Belum Diserahkan, Gerindra-PKS Kompak Jawab Ini

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran hingga kini surat dua nama calon wakil gubernur (cawagub) yang telah disepakati belum diserahkan kepada dirinya. DPD Gerindra DKI Jakarta meminta Anies bersabar.

“Sabar sajalah, kan Pak Prabowo lagi keliling kampanye, belum ada di Jakarta,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Menurut Syarif, penyerahan surat dua nama cawagub DKI Jakarta itu hanya terbentur persoalan teknis. Sebab, surat itu belum ditandatangani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
“Menurut saya ini cuma soal administratif saja karena belum sempat waktu Pak Prabowo dan Pak Muzani menandatangani surat usulan itu,” tutur Syarif.
Hal ini diamini DPD PKS DKI. Sekretaris DPD PKS DKI, Agung Yulianto–yang juga jadi salah satu cawagub–mengatakan Prabowo belum menandatangani surat tersebut.

“Masih mengejar tanda tangan Pak Prabowo,” ujar Agung.

Diberitakan, Gerindra dan PKS sebagai parpol pengusung di Pilgub DKI 2017 sudah menyepakati Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Namun surat harus ditandatangani pimpinan partai tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pimpinan pengurus pusat.

Anies Baswedan sendiri mengaku heran karena surat dua nama calon wakil gubernur (cawagub) belum diserahkan.

“Belum ada, saya juga heran. Belum ada, belum ada. Jadi setahu saya di level provinsi (DPD Gerindra dan DPW PKS) sudah ditanda tangan surat,” ujar Anies kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (28/2).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Baswedan Akan Copot Pejabat DKI yang Terlibat Jual Beli Jabatan

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Sebab, dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut ada pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

Karena hal itu, Anies meninta pejabat tersebut melaporkannya, sehingga dapat diusut tuntas.

“Kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut,” jelas Anies Baswedan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah memastikan tidak ada jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sebab, Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang memproses pengangkatan, mutasi ataupun demosi pejabat DKI.

“Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang,” kata Saefullah di Senayan, Jakarta Pusat.

2 dari 3 halaman

Tarif untuk Rombak Jabatan

Sebelumnya, penasihat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku pihaknya menerima keluhan adanya tarif untuk perombakan jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta.

Rotasi 1.125 pejabat eselon II, III dan IV Pemprov DKI dilaksanakan di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Februari 2019.

“Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif),” kata Hasbiallah saat dihubungi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: