Menteri Basuki: Percaya dan Loyal Kunci Bekerja dengan Presiden Jokowi

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menggunakan hak pilihnya di TPS 01, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Basuki tiba di TPS pukul 08.45 WIB dengan berjalan kaki dari rumah dinasnya yang tidak jauh dari TPS.

Dengan berjalan kaki, Basuki datang bersama istri, anak dan juga cucu. Basuki dan keluarga tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih.

Di TPS 01 ini, Basuki sendiri terdaftar dalam daftar pemilih tambahan nomor urut 13. Basuki mengaku senang bisa menggunakan hak suaranya di TPS tersebut, meski dia sempat deg-degan saat mencolos.

“Deg-degan. Dulu kampanye, sekarang kita saatnya memilih. Enggak ada yang tahu hati manusia kan. Mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” ujar dia di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu, 17 April 2019.

Basuki juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk pencoblosan.‎ “Enggak (persiapan). Berangkat cuman Bismillahirrahmanirrahim saja,” lanjut dia.

Menurut Basuki, dirinya dan keluarga sengaja untuk mencoblos di TPS ini agar bisa mencoblos bersama-sama. Sebab dia dan keluarga masuk dalam daftar pemilih tetap di lokasi yang berbeda-beda.

“Saya di sini karena mencar semua ini. Kalau mau di tempat masing-masing ada yang di Bekasi, Jogja, Pekalongan. Saya pikir ah bareng-bareng saja. (Keluarga) Semua sama anak dan cucu saya,” tandas dia.

Geger Duit Israel di Kasus Suap PUPR, Basuki: Kita Tunggu Hasilnya

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah tersandung kasus suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). KPK pun telah menyita total uang sekitar Rp 46 miliar yang diduga terkait kasus tersebut.

Duit-duit itu terdiri dari 14 mata uang yang salah satunya berasal dari Israel yaitu shekel baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku saat ini hanya bersikap menunggu hasil dari tindak lanjut KPK. Meskipun secara internal pihaknya juga melakukan sesuatu.

“Itu kita tunggu dari mereka (KPK). Untuk internal saya ada action-nya, tapi itu saya tunggu dari KPK. Itu kan begitu terus, tapi saya tunggu hasilnya dari KPK,” ujarnya di Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (9/4/2019).

Basuki menambahkan dari sisi internal Kementerian PUPR yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) akan berkoordinasi dengan pihak KPK. Intinya pihaknya akan kooperatif dengan KPK.

Terkait hal itu, Basuki mengaku ingin meninggalkan Kementerian PUPR sebagai instansi yang kredibel dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Apalagi sebentar lagi pemerintahan Kabinet Kerja akan berakhir.

“Kalau jembatan, jalan itu kan biasa, tapi institusi yang kredibel yang bisa dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat itu yang ingin saya tinggalkan,” ujarnya.

Sekadar informasi, dari total Rp 46 miliar yang disita KPK bentuknya dalam 14 mata uang asing. Duit itu disita dari 75 orang sejak perkara ini diusut hingga bulan Maret 2019.

Dalam proses penyitaan, KPK menyebut 69 orang di antara 75 orang itu mengembalikannya langsung ke KPK. Namun tidak dirinci identitas orang-orang itu.

Geger Duit Israel di Kasus Suap PUPR, Basuki: Kita Tunggu Hasilnya

(das/fdl)

Kantong Plastik Berbayar Tingkatkan Kesadaran Akan Bahaya Limbah

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG).

Dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, dia mengatakan, Kementerian PUPR sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal.

“Kami sangat mendukung. Kalau dulu saya di Balitbang (Kementerian PUPR) sudah proses kantong plastik dicacah bisa dicampur aspal dan perkuat campuran aspal. Istilahnya aspal plastik,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk diketahui, beberapa toko ritel modern yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar mulai Jumat 1 Maret 2019 ini.

Danis melanjutkan, kantong plastik tetap tergolong sebagai benda yang tak aman bagi lingkungan. “Kalau secara klasifikasi barang tak aman bagi lingkungan seperti ember dan botol mineral, plastik kresek ini nomor 7,” sebutnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tentengan sendiri seperti goodybag saat berbelanja daripada membeli kantong plastik.

“Masalahnya bukan berbayar atau tidak, utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bagaiman kurangi sampah plastik. Dengan bayar kan jadi mikir, lain kali saya bawa goodybag atau apa lah,” pungkas dia.

2 dari 3 halaman

Mulai 1 Maret, Konsumen Bayar Kantong Plastik Minimal Rp 200 di Toko Ritel

Semua toko ritel modern akan menerapkan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) mulai Jumat 1 Maret 2019.

Beberapa toko ritel tersebut di antaranya adalah Alfamart, Ramayana, SuperIndo, LotteMart, Informa, Electronic City, Matahari, AlfaMidi, Papaya, Yogya, Borma dan retail lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo, Roy Mande menyebutkan, pihaknya sebagai asosiasi resmi yang menaungi usaha ritel di Indonesia mengambil langkah tersebut sebagai salah satu upaya mendukung visi pemerintah pada 2025  yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. 

“Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Aprindo menyatakan komitmen bersama untuk mengurangi kantong belanja plastik sekali pakai (kresek) di semua gerai-gerainya. Salah satu caranya adalah dengan kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019,” kata Roy dalam acara konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). 


Dia menegaskan, membuat kantong plastik menjadi barang dagangan adalah langkah nyata dari peritel modern untuk mengajak masyarakat agar menjadi lebih bijak dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Indonesia.

Konsumen yang ingin menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek akan dikenakan biaya tambahan sebesar minimal Rp 200 per lembarnya.

“Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang juga disediakan di tiap gerai ritel modern,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bareng Iriana, Jokowi Blusukan di Pasar Sentral Gorontalo

JakartaPresiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo blusukan di Pasar Sentral Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Jokowi dan Iriana menemui sejumlah pedagang di masing-masing kiosnya di pasar itu.

Dilansir Antara, Jumat (1/3/2019), usai blusukan, Jokowi dan Iriana berdialog dengan para pedagang dan pengusaha mikro penerima pembiayaan Ultra Mikro dari PT Pegadaian.

Acara berlangsung di lantai dua pasar itu. Presiden Jokowi berdialog dengan penerima bantuan ultra mikro yang merupakan bantuan dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui beberapa institusi seperti PT Pegadaian, PT PNM dan perusahaan ventura, serta koperasi yang telah ditentukan.
“Ada pembiayaan ultra mikro yang kita salurkan melalui Program Mekaar dari PNM, ada bank wakaf mikro di ponpes dan UMi agar usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha besar, semua harus melalui usaha keras, disiplin, jujur dan dapat dipercaya,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan para nasabah agar berhati-hati mengelola dana yang diperoleh dari pinjaman. “Hati hati, ini merupakan dana pinjaman agar bisa berkembang dari kecil, nanti kalau sudah berkembang pindah ke KUR,” katanya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan UMi merupakan pelengkap Program KUR yang disalurkan melalui Pegadaian, PNM dan perusahaan ventura, serta sejumlah koperasi, untuk menjangkau pengusaha ultra mikro. Ia menyebutkan saat ini masih tersedia cukup besar pembiayaan UMi sehingga para pengusaha ultra mikro dapat segera memanfaatkannya melalui lembaga keuangan yang ditentukan.

Selain Menkeu Sri Mulyani, hadir juga dalam acara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
(gbr/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ahok Pasang Badan untuk Puput yang Kena Tuduhan

JakartaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok buka suara soal hubungannya dengan Puput Nastiti Devi (PND). Namun, bukan kabar baik yang disampaikan Ahok. Eks Gubernur DKI Jakarta itu bicara soal tuduhan miring terhadap puput yang berkaitan dengan pernikahannya.

Ahok meminta spekulasi berkaitan pernikahannya dengan Puput dihentikan. Sebab, langkah yang diambil merupakan keputusannya yang sudah dipertimbangkan matang.

“Mengenai hubungan saya dengan PND, tuduhan-tuduhan negatif dari Saudara-saudara itu, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya. Dan saudara telah melakukan fitnah,” ujar Ahok dalam vlog, Selasa (26/2/2019).

Ahok menegaskan, setiap tindakannya sudah dikonfirmasikan dengan Yang di Atas. Lalu juga dengan ibunda dan keluarga lainnya. Maka dari itu, Ahok meminta tak ada yang menyalahkan Puput.

“Nah, itu sekali lagi, saya minta Saudara-saudara hentikan spekulasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam karena saya yang memutuskan. Kalau mau salahkan semua, salahkan pada saya, bukan salah PND,” tutur Ahok.

“Dan kalau saya mau disalahkan, saya tidak perlu memberikan bukti-bukti kepada Saudara mengapa saya melakukan suatu perceraian atau suatu pernikahan. Itu kehidupan pribadi saya. Yang paling penting dalam ilmu, etika,” lanjut dia.

Ahok juga mengklarifikasi soal tuduhan-tuduhan terkait keluarganya. Dia menegaskan setiap tindakannya mempunyai dasar pertimbangan yang kuat.

“Saya mengerti tindakan saya dengan baik. Saya sudah umur 52 tahun, saya bukan anak kecil kemarin. Saya berbuat apa pun saya berani selama saya mempunyai dasar Firman Tuhan. Saya mempunyai dasar kebenaran, taat kepada konstitusi dan Firman Tuhan, dan tentu pada ibu saya,” tuturnya.

Pria yang baru bergabung dengan PDI Perjuangan ini juga mengatakan hubungannya dengan ketiga anaknya baik. Komunikasi dengan anaknya, khususnya Daud Albeenner Purnama dan putrinya Nathania Purnama, dilakukan lewat WhatsApp dan video call.

“Dan saya walaupun mempunyai hak asuh tentu ketika anak-anak memilih tentu saya memberikan kebebasan,” tegasnya.
(idn/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bendungan Leuwikeris akan Pasok Air 3 Kabupaten di Jawa Barat

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendukung Jawa Barat untuk terus menjadi salah satu lumbung pangan nasional.

Langkahnya antara lain dengan membangun bendungan untuk menjamin suplai air irigasi yang sebelumnya mengandalkan tadah hujan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan akan meningkatkan kapasitas tampungan air sehingga kontinuitas suplai air irigasi ke sawah terjaga.

“Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11 persen yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Melalui program pembangunan 65 bendungan maka akan bertambah menjadi 19-20 persen,” ujar dia, Rabu (27/2/2019).

Salah satu bendungan yang tengah dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Ditjen Sumber Daya Air yakni Bendungan Leuwikeris yang terletak di dua kabupaten yakni Ciamis dan Tasikmalaya. Bendungan multifungsi ini memiliki kapasitas tampung 81,44 juta m3.

Bertindak sebagai kontraktor pelaksana yakni untuk Paket I PT PP dan PT Bahagia Bangun Nusa lewat Kerjasama Operasi (KSO), Paket II PT Waskita Karya–PT Adhi Karya (KSO) dan Paket III dikerjakan oleh PT Hutama Karya.

Manfaat keberadaan bendungan tersebut yakni mengairi jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara Seluas 6.600 hektare (ha) dan DI Manganti seluas 4.616 ha. Air yang ditampung juga menjadi sumber air baku Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis sebesar 845 liter per detik.

Keberadaan Bendungan Leuwikeris juga akan mereduksi banjir periode 25 tahunan sebesar 11 persen, dari semula 509 m3 per detik menjadi 450 m3 per detik. Selain itu memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 MW, konservasi air tanah dan pariwisata.

2 dari 2 halaman

Anggaran

Dibangunnya Bendungan Leuwikeris membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,94 triliun yang pekerjaannya telah dimulai 2016 dan ditargetkan selesai 2021. Progres konstruksinya hingga Februari 2019 sudah mencapai 36,7 persen.

Disamping itu, Kementerian PUPR juga memulai Program Padat Karya Tunai P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) di Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.

Melalui program ini, masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diberdayakan untuk melakukan pembangunan jaringan irigasi tersier sepanjang 402 meter yang dikerjakan oleh 20 orang per hari. Saat ini sudah selesai dikerjakan 139,5 meter atau sekitar 30 persen.

Ahok: Hentikan Menuduh Puput Nastiti Devi Macam-Macam

Liputan6.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok meminta publik tak berspekulasi macam-macam soal hubungannya dengan mantan polwan Puput Nastiti Devi.

“Mengenai hubungan saya dengan PND, tuduhan-uduhan negatif dari saudara-saudara itu, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya. Saudara telah melakukan fitnah,” kata Ahok dalam sebuah video yang dia unggah dalam akun instagramnya, @basukibtp pada Selasa (26/2/2019).

Menurut Ahok, apa yang dia lakukan sudah dia konfirmasi dengan Tuhan, ibu dan para tantenya. Untuk itu, Ahok meminta agar tak ada lagi yang menuduh Puput macam-macam.

“Saya minta saudara hentikan spekuasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam, saya yang memutuskan, kalau mau salahkan, salahkan saya jangan PND, kalau saya salah, saya tidak perlu berikan bukti-bukti soal percerian saya,” kata dia.

Ahok pun menegaskan bahwa dia mengetahui benar apa yang telah dia lakukan.

“Saya sudah 52 tahun, saya bukan anak kecil kemarin, saya berbuat apapun saya berani selama saya punnya dasar firman Tuhan, kebenaran, taat pada konstitusi dan ibu saya. Sekali lagi tolong jangan spekulasi kepada kehidupan saya,” tandas Ahok.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ahok: Komunikasi Saya dengan Anak-Anak Baik

Liputan6.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengatakan akhir-akhir ini banyak isu negatif yang menerpa keluarganya. Ahok menegaskan, hubungan asmaranya dengan Puput Nastiti Devi tak ada kaitannya dengan perceraiannya pada April 2018 lalu.

“Saya tegaskan, bahwa kehidupan saya saat ini tidak ada hubungannya dengan perceraian saya pada April 2018,” kata Ahok dalam sebuah video yang dia unggah dalam akun instagramnya, @basukibtp pada Selasa (26/2/2019).

Ahok juga membantah saat ini hubungannya dengan anak-anaknya renggang setelah perceraiannya dengan Veronica Tan. Menurut Ahok, dia dan anak-anaknya selalui berkomunikasi melalui whatsapp dan video call.

“Semua tuduhan itu sama sekali tidak benar, komunikasi dengan anak-anak baik, komunikasi WA dan rutin komunikasi dengan mereka dengan video call,” kata dia.

Bahkan, kata Ahok, saat bercerai dengan Veronica Tan, semua harta gono gininya dia serahkan kepada ketiga anak mereka.

“Saya juga mengizinkan ibu anak-anak tinggal sama anak-anak, walaupun saya berhak asuh, ketika anak akan memilih, saya memberikan kebebasan,” ujar Ahok.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ahok Minta Puput Tak Dituduh Macam-macam: Semua Saya yang Putuskan!

Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok meminta spekulasi berkaitan pernikahannya dengan Puput Nastiti Devi (PND) dihentikan. Ahok menyatakan dialah yang mengambil keputusan.

“Mengenai hubungan saya dengan PND, tuduhan-tuduhan negatif dari Saudara-saudara itu, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya. Dan Saudara telah melakukan fitnah,” ujar Ahok dalam vlog, Kamis (26/2/2019).

Ahok mengatakan setiap tindakannya sudah dikonfirmasikan dengan Yang di Atas. Lalu juga dengan ibunda dan keluarga lainnya.

“Nah, itu sekali lagi, saya minta Saudara-saudara hentikan spekulasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam karena saya yang memutuskan. Kalau mau salahkan semua, salahkan pada saya, bukan salah PND,” tutur Ahok.

Ahok mengatakan, jika dipersalahkan, dia pun tak perlu memberikan bukti-bukti apa pun kepada pihak yang menuduhnya. Karena itu merupakan keputusan sebuah kehidupan pribadinya.

“Dan kalau saya mau disalahkan, saya tidak perlu memberikan bukti-bukti kepada Saudara mengapa saya melakukan suatu perceraian atau suatu pernikahan. Itu kehidupan pribadi saya. Yang paling penting dalam ilmu, etika,” tutur Ahok.
(fjp/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>