TKN Bantah Sindiran BPN Prabowo soal ‘Romahurmuziy Dijebak Jabatan Politik’

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-sandiaga Uno menyebut eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dijebak jabatan politik dalam kasus yang menjeratnya. Tim Kampanye Nasional (TKN) membantah tuduhan itu.

“Tidak ada jebakan jabatan politik karena Gus Rommy sebagai ketua umum harus menanggung biaya politik tinggi di PPP,” kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani saat dimintai tanggapan, Senin (18/3/2019).

Arsul menegaskan kasus yang menjerat Rommy tidak ada kaitannya dengan kebijakan dan keputusan PPP, apalagi tuntutan untuk mencari dana yang besar untuk partai.

“Masalah yang menyangkut Gus Rommy tidak terkait dengan kebijakan atau keputusan partai untuk cari dana yang besar sehingga bisa tampil wah,” sebut Arsul yang juga menjabat sebagai Sekjen PPP.

Sekjen PPP dan Wakil Ketua TKN Jokowi, Arsul Sani.Sekjen PPP dan Wakil Ketua TKN Jokowi, Arsul Sani. (Foto: Ari Saputra)

Sebelumnya diberitakan, BPN Prabowo-Sandiaga menanggapi pernyataan Rommy yang merasa dijebak terkait kasusnya. BPN menyebut Rommy dijebak jabatan politik.
“Saya percaya Mas Rommy dijebak. Saya percaya Mas Rommy memang dijebak oleh jabatan politiknya, oleh tanggung jawabnya untuk membiayai kegiatan politiknya. Jadi Mas Rommy emang dijebak, dijebak kepentingan politik, biaya politik tinggi, saya yakin Mas Rommy akan banyak belajar dalam proses ini,” kata koordinator jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center BPN, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Dalam kasus ini, Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Rommy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan kelulusan hasil seleksi.

Saat setelah keluar dari pemeriksaan KPK, Rommy mengaku dijebak terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Tak hanya itu, Rommy juga memberikan kertas berisi tulisan pernyataannya.

“Saya merasa dijebak, tapi detail ada di sini (tulisan kertas),” kata Rommy saat keluar dari gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Sabtu (16/3).
(ibh/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Katimun Bantah Sebarkan Fatwa Kiamat Sudah Dekat ke Warga Ponorogo

Malang – Polisi sudah bertemu dengan Katimun di Ponpes Miftahul Fallahil Mubtadin, Kabupaten Malang. Warga Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo itu sebelumnya diduga telah mendoktrin puluhan warga dengan 7 fatwa Thoriqoh Musa yang menyimpang.

“Saat datang ke pondok, kami juga bertemu dengan warga Ponorogo termasuk Pak Katimun. Kami melakukan wawancara soal kedatangan mereka beserta alasannya,” kata Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto kepada detikcom, Jumat (15/3/2019).

Kehadiran polisi di Ponpes Miftahul Fallahil Mubtadin untuk membuktikan kebenaran akan fatwa kiamat sudah dekat serta melihat kondisi jemaah. Dalam kesempatan itu, Budi bertemu dengan warga Ponorogo yang totalnya mencapai 59 jemaah.

Pertemuan itu berlangsung di kompleks pondok pesantren. Budi menambahkan, dalam perbincangan langsung terungkap jika warga Ponorogo termasuk Katimun datang ke pondok pesantren tanpa ada paksaan atau hasutan dari pihak manapun.

Menurut Budi, Katimun (polisi meralat nama Khotimun) membantah jika kehadirannya karena ada unsur paksaan. Pria berusia 48 tahun itu mengaku, kepergiannya ke pondok atas keinginan sendiri, yang kemudian diikuti warga lain sebagai jemaahnya di Ponorogo.

“Sesuai yang dikatakan Pak Katimun, bahwa kedatangannya atas keinginan sendiri, yang akhirnya diikuti oleh jemaah lain,” beber Budi.

Nama Katimun menjadi perhatian setelah 52 warga Dukuh Krajan, Desa Batubonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo ke ponpes tersebut. Kepergian mereka diduga setelah mendapat 7 fatwa Thoriqoh Musa dari Khotimun yang diketahui sebagai salah satu santri dan jemaah dari ponpes yang diasuh oleh M Romli itu. Tujuh fatwa yang dimaksud kiamat sudah dekat, soal perang, kemarau panjang, bendera tauhid, foto anti gempa, larangan sekolah hingga hukuman untuk orang tua.

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga bertemu dengan santriwati. Mereka mengaku merasa nyaman selama berada di pondok pesantren.

“Kami melihat semuanya, dan di sini masih layak sebagai pondok pesantren, bahkan pengasuh membantu para jemaah yang kurang mampu dengan menyediakan bahan pokok atau makanan,” lanjut Budi.

Selain bertemu dengan warga Ponorogo, Kapolres Batu juga melakukan wawancara langsung dengan jemaah asal luar daerah. “Dari wawancara dengan sejumlah jemaah dari berbagai daerah, semua datang atas niat sendiri untuk beribadah,” pungkas Kapolres.
(sun/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Warga Ponorogo yang Eksodus ke Malang Bantah Didoktrin Kiamat

Malang – Puluhan warga Ponorogo dikabarkan eksodus ke Ponpes Miftahul Fallahil Mubtadin di Kasembon, Kabupaten Malang, untuk menyongsong jatuhnya meteor sebagai salah satu tanda kiamat. Mereka membantah telah didoktrin kiamat dan tidak akan pulang hingga Ramadan.

Salah satu warga asal Ponorogo Giyanti mengaku baru datang lima hari yang lalu. Dia datang bersama suami dan anaknya yang baru berusia empat tahun.

Menurut wanita berusia 40 tahun itu, ponpes asuhan M Romli mengajarkan syariat Islam, Hadist dan tuntutan Alquran. Ia datang bersama keluarga untuk menimba ilmu (ngaji).

“Kami datang untuk ngaji, menuntut ilmu tidak ada batasan usia kan? Di sini juga diajarkan sesuai tuntutan Alquran dan Hadist, tidak ada yang salah,” kata Giyanti saat ditemui di lokasi pondok, Kamis (14/3/2019).

Giyanti berencana akan mondok sampai Ramadan nanti. Terkait bekal untuk mondok, ia dan keluarga mengaku tidak sampai menjual rumahnya di Ponorogo.

“Kami ingin tetap di sini sampai Ramadan, gak akan pulang, meski ada kabar mau dijemput oleh Pemerintah Ponorogo. Baru Ramadan nanti, saya pulang,” imbuhnya.

Ketika ditanya soal kiamat dan memilih berlindung di ponpes, Giyanti justru berkata lain. Menurutnya, datangnya kiamat dan akhir zaman sudah banyak dijelaskan oleh Nabi Muhammad beserta tanda-tandanya. Bukan hanya Gus Romli selaku pengasuh pondok.

“Jadi bukan pengasuh saja yang sampaikan. Kita di sini bisa fokus beribadah, salat berjamaah. Kalau di rumah pasti disibukan dengan kegiatan lain,” tambahnya.

Sebagai persiapan hingga Ramadan nanti, Giyanti turut membawa beras dan kebutuhan pokok lain dari rumah. Bersama keluarga, Giyanti juga merasakan ketenangan selama berada di ponpes Miftahul Fallahil Mubtadin.

“Disini hanya ngaji dan sampai Ramadan nanti. Saya bawa beras, lauk-pauk untuk kesiapan,” ujarnya.

Setali tiga uang dengan Gianti, warga Ponorogo lainnya Danang Supardi juga datang bersama keluarga untuk menimba ilmu dan beribadah. Sesuai rencana, Danang akan berada di pondok sampai Ramadan nanti.

“Disini ngaji, bersama warga lain juga berasal dari Ponorogo. Sampai Ramadan nanti, semua akan di sini,” kata Danang.

Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto yang datang bersama jajarannya ke Ponpes Miftahul Fallahil Mubtadin mengatakan, warga Ponorogo yang berada di Kasembon berjumlah 59 orang.

“Kami ralat bukan 52, tetapi jumlahnya 59 orang dari Ponorogo. Kami juga tengah menggali keterangan kepada para jemaah, untuk mendapatkan informasi utuh alasan datang ke pondok ini,” kata Budi.

M Romli mengaku sebagai mursyid (guru) Thoriqoh Akmaliyah banyak diikuti para jemaah memang tengah mengadakan triwulanan dimulai rajab sampai ramadan. Selama tiga bulan, para jemaah akan mengikuti wirid dan ibadah wajib untuk menyongsong jatuhnya meteor sebagai tanda kiamat.

Mereka datang dengan membawa 500 kg gabah atau 300 kg beras sebagai bekal hidup selama 3 bulan di pondok. Yakni mulai Rahab hingga Ramadan.

“Lha selama itu, saya hitung butuh per kepala gabah 5 kuintal atau beras 3 kuintal. Kalau tidak ada meteor, maka gabah dan beras bisa dibawa pulang kembali,” kata Pengasuh ponpes M Romli yang mengaku sebagai mursyid (guru) Thoriqoh Akmaliyah.
(sun/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengasuh Pondok Bantah Jual Foto Dirinya Rp 1 Juta untuk Anti Gempa

Malang – Pengasuh Ponpes Miftahul Fallahil Mubtadin M Romli atau Gus Romli membantah dirinya menjual foto seharga Rp 1 juta. Menurut pengakuan pengurus, foto tersebut hanya dijual Rp 200 ribu bahkan dengan harga sukarela.

“Semua itu tidak benar, ada yang memfitnah soal itu. Saya merasa sakit dengan fitnah ini. Karena semua tidak pernah saya lakukan. Bahkan, saya marah kepada pengurus apakah benar menjual foto seharga itu, mereka bilang hanya menjual seharga Rp 200 ribu dan itu dibayar secara sukarela,” kata Gus Romli di Ponpes, Dusun Pulosari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Kamis (14/3/2019).

Sebelumnya beredar kabar jika foto Romli dijual Rp 1 juta di Dusun Krajan, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo. Foto tersebut dipercaya ampuh sebagai alat anti gempa.


Selain masalah foto, Romli juga menanggapi soal fatwa kemarau panjang yang akan berlangsung selama 3 tahun. Sehingga jemaah harus menyetor 500 kg gabah ke pondok pesantren. Menurutnya, fatwa tersebut tidak tepat.

Pengasuh Pondok Bantah Jual Foto Dirinya Rp 1 Juta untuk Anti GempaFoto: Charolin Pebrianti

Romli menjelaskan, pihak pesantren memang mengimbau para jemaah yang hendak mondok untuk membawa 500 kg gabah, tapi itu untuk bekal masing-masing jemaah selama mondok atau selama mengikuti kegiatan triwulanan mulai Rajab hingga Ramadan.
“Kalau gabah 5 kuintal, kalau beras 3 kuintal, untuk siapa, untuk mereka sendiri selama di sini. Setelah Ramadan selesai, mereka akan pulang dan membawa kembali gabah dan beras masing-masing ke kampung halaman,” lanjut Romli.

Romli bahkan meminta media untuk melihat langsung gabah-gabah yang ditimbun jemaah. Dirinya sebagai pengasuh juga menyediakan tempat bagi jemaah untuk menetap selama tiga bulan.

“Saya tidak pernah memaksa, mereka datang sendiri ke sini. Dengan adanya ini, saya juga menyampaikan kalau mau pulang silakan pulang, tapi jangan pamit saya. Mau tetap di sini ya silakan,” pungkas Romli.

Sebelumnya, 52 warga Ponorogo pindah ke pondok tersebut karena mendapat fatwa soal kiamat yang semakin dekat dan bencana huru hara menjelang Ramadan. Mereka mendapat fatwa tersebut dari seorang bernama Khotimun yang mengajarkan Thoriqoh Musa.
(sun/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengasuh Ponpes di Malang Bantah Keluarkan Fatwa Kiamat Sudah Dekat

Malang – 52 Warga Ponorogo, Jawa Timur, meninggalkan kampung halaman untuk pindah ke Ponpes Malang. Keputusan itu diambil setelah mereka mendapat fatwa Thoriqoh Musa jika kiamat sudah dekat dari Khotimun, salah satu jemaah di ponpes tersebut.

Namun, fatwa tersebut dibantah oleh pengasuh Ponpes Miftahul Fallahil Mubtadin M Romli atau Gus Romli. Pihak ponpes tidak pernah mengeluarkan fatwa kiamat sudah dekat. Menurutnya, ia hanya menyampaikan 10 tanda kiamat yang ada dalam Alquran serta Hadist seperti yang disampaikan oleh para ulama.

“Tanda-tanda kiamat juga dijelaskan dalam Alquran dan Hadist, begitu juga dengan tanda-tandanya. Nah, para jemaah di sini, ingin bersama mursyidnya ketika tanda-tanda itu akan terjadi,” kata Gus Romli di Ponpes, Dusun Pulosari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Kamis (14/3/2019).


Tanda-tanda yang dimaksud seperti munculnya dajjal dan keringnya Danau Tiberias, yang ada di Israel. Kemudian ia juga menyoroti soal bumi yang semakin hari semakin kering.

“Karena berdasarkan hadist yang disampaikan Rosululah, tanda pasti munculnya dajjal, adalah keringnya danau Tiberias yang ada di wilayah Israel. Bisa dicari di internet informasinya, sekarang sudah keringnya sudah parah dan BMKG dunia memperkirakan akan semakin kering pada 2022 sampai 2023 nanti,” imbuh Romli.

Isu kiamat sudah dekat muncul setelah 52 warga Ponorogo meninggalkan kampung halaman mereka dan pindah ke Ponpes Miftahul Fallahil Mubtadin. Kepindahan mereka mencuri perhatian dan menimbulkan tanda tanya karena banyak dari mereka yang pergi dengan menjual rumah seperti tidak akan pernah kembali.

Kemudian muncul kabar jika 52 warga tersebut sudah terpapar fatwa soal kiamat sudah dekat. Yang mana kiamat akan pertama kali terjadi di Dusun Krajan, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo. Mereka pergi ke Malang untuk berlindung di pondok.

Fatwa kiamat sudah dekat mengarah ke Romli karena ponpes yang mereka tuju ialah Miftahul Fallahil Mubtadin. Selain itu, fatwa kiamat sudah dekat juga diduga disebarkan warga Dusun Krajan, Khotimun yang diketahui santri dan jemaah ponpes tersebut.
(sun/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MUI DKI Bantah Gelar Munajat 212, Bawaslu Akan Klarifikasi FPI

JakartaBawaslu DKI Jakarta berencana meminta klarifikasi dari FPI DKI soal penyelenggaraan Munajat 212 di Monas. Bawaslu DKI hari ini meminta klarifikasi dari perwakilan MUI DKI atas laporan dugaan pelanggaran kampanye pada Munajat 212.

“Ke depan kita juga akan meminta klarifikasi dari FPI DKI di acara kepanitiaan Munajat 212,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi di kantornya, Jl. Danau Agung III, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (11/3/2019).

Selain MUI DKI, Bawaslu DKI juga mengagendakan klarifikasi dari Fadli Zon dan Neno Warisman. Pada pekan lalu, Bawaslu DKI meminta keterangan dari Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan soal Munajat 212 yang digelar pada Kamis, 21 Februari.

“Tadi memang MUI sudah memberi keterangan terkait kegiatan mereka yaitu Senandung Zikir, nanti kita akan menilai beberapa klarifikasi tersebut apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak,” sambung Puadi.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan acara Munajat 212.

“Kami tadi juga ada pertanyaan, apakah kami sebagai timses. Kami tegaskan kami bukan timses salah satu calon baik dari 01 atau 02. Sehingga kalau ditanya soal pelanggaran karena bukan timses jadi kurang pas,” kata Faiz Rafdi.
(fdn/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Bantah Tax Amnesty Bukti Kebocoran Anggaran

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi terkait pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menganggap adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan bukti bocornya kekayaan Indonesia.

Dia menilai, hal tersebut bukanlah sebuah kebocoran anggaran melainkan hasil ekspor yang tidak masuk ke Indonesia. 

“Karena Undang-Undang devisa kita terlalu bebas. Kita sudah berusaha mereview Undang-undang devisa itu tapi butuh waktu. Sudah dibicarakan beberapa kali. Bahwa ini akibat bebas ini, karena devisa kita sangat bebas sehingga kita orang bebas untuk memindahkan ke dalam negeri ke luar negeri,” kata JK di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019). 

Hal tersebut, kata JK, menyebabkan pengusaha memindahkan uangnya ke negara lain. Seperti para pengusaha memindahkan ke Singapura. 

“Singapura contohnya, atau seperti kita katakan tadi ekspor itu tidak masuk ke dalam negeri. Itu memang terjadi justru itu kita tahu ada tax amnesty sehingga masuk ke dalam, salah satu upaya karena kita tidak bisa memaksakan orang akibat tadi UU Tadi,” ungkap JK. 

Dia juga menjelaskan, tidak ada masalah terkait hal tersebut. Sebab pengusaha tersebut mengakui ada dana tersebut dan membayar pajak. 

“Dia bayar pajak itu hari 2-3 persen maka dana itu dianggap diketahui oleh negara pemerintah dan itu bebas memakainya setelah membayar pajak. Di mana-mana tax amnesty itu lebih rendah daripada pajak resmi. Nama saja Amnesty,” kata JK. 

Diketahui calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menganggap adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan bukti bocornya kekayaan Indonesia.

Prabowo mengaku mendapatkan data tersebut dari menteri keuangan yang menyatakan ada ribuan triliun kekayaan WNI di luar negeri.

“Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pemerintahan Joko Widodo mengatakan bahwa kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri ada sekian ribuan triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu 3 Maret 2019. 

“Karena itulah pemerintahan Joko Widodo minta Undang-undang Tax Amnesty. Karena dengan Tax Amnesty diharapkan uang itu bisa kembali,” lanjut Prabowo.


Reporter: Intan Umbari P.

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Yakin Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Lari ke Luar Negeri

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis dana repatriasi tax amnestytidak akan pergi ke luar negeri. Hal tersebut karena kondisi ekonomi dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi cukup memadai untuk berinvestasi.

“Kita lihat sebetulnya, dalam perekonomian indonesia yang masih baik, pertumbuhan tinggi, dan inflasi yang terjaga, dan memberikan expected return untuk investment itu masih relatif baik dibandingkan negara lain. Sebetulnya opsi untuk tetap di sini adalah sangat besar,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa 29 Januari 2019.

Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus berkomunikasi untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam negeri.

“Ini yang akan kita terus komunikasikan nanti di dalam konteks sesudah melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan akan mencari upaya lain agar dana repatriasi betah bertahan di dalam negeri.

“Kami bersama OJK dan Pak Gubernur akan melihat apa yang perlu dilakukan. Kami bersama menteri terkait juga akan melihat karena kesempatan untuk investasi di indonesia masih sangat besar dan tingkat pengembalian yang cukup baik,” tandasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Bantah Fadli Zon: Tidak Benar Agus Rahardjo Usul Hapus LHKPN

JakartaKPK membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal usul penghapusan LHKPN berasal dari Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Pertama, saya sudah tanya langsung ke Pak Agus tidak benar seperti itu. Tidak mungkin ketua KPK mengusulkan penghapusan LHKPN, padahal UU memberikan tugas itu ke KPK,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).

Febri menegaskan, KPK punya usulan soal sinkronisasi data LHKPN dengan data pajak terutama untuk pejabat negara. Usulan ini disebut Febri mendapat respons baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami tegaskan tidak benar kalau diklaim Ketua KPK (Agus Rahardjo) itu meminta penghapusan LHKPN. Yang benar adalah ke depan kami berharap pelaporan LHKPN ini bisa sinkron dengan pelaporan pajak untuk data-data dan pihak Kemenkeu kalau kita baca itu sangat antusias untuk menyambut ini,” tutur Febri.

Febri meminta para penyelenggara negara memiliki itikad baik untuk melaporkan LHKPN. Dia menyebut batas pelaporan LHKPN sampai tanggal 31 Maret 2019.

“Sebaiknya pelaporan dilakukan segera meskipun masih ada waktu sampai 31 Maret 2019,” imbuhnya.

Menurutnya, pelaporan LHKPN merupakan hal terpenting yang harus dilakukan setiap penyelenggara negara. Hal tersebut untuk menunjukkan transparansi terkait kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara.

“Keterbukaan jadi hal penting bagi penyelenggara negara karena tentu orang-orang akan bertanya apa yang harus disembunyikan oleh penyelenggara negara sampai nggak mau melaporkan kekayaannya. Jadi lebih baik kita transparan dan laporkan kekayaan sesuai aturan yang berlaku,” sebut Febri.

Fadli Zon sebelumnya menjelaskan soal saran penghapusan LHKPN yang sempat dilontarkannya. Fadli menyebut penghapusan LHKPN itu diusulkan Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Saya waktu itu berdiskusi dengan Pak Agus Rahardjo Ketua KPK. Pak Agus Rahardjo sendiri yang mengusulkan agar LHKPN ini tidak usah lagi, tapi digabungkan dengan data pajak di SPT karena semuanya sama. Jadi ada redundant antara pajak dengan LHKPN,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya juga sudah menjelaskan dasar hukum pelaksanaan LHKPN. Saut mengatakan KPK melaksanakan perintah Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Saut menjelaskan kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“KPK itu pelaksana UU, bukan pembuat (law maker) LHKPN, itu perintah UU LHKPN dasarnya UU 28/1999 lalu atas UU itu KPK membuat bentuk laporan tahunan dasarnya Perkom KPK. Kalau tidak setuju LHKPN itu soal lain, LHKPN itu moral obligation,” ujar Saut
(ibh/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKS Bantah Dekat ke Jokowi: Kami Tak Pernah Main Mata

Jakarta – Wakil Ketua DPR sekaligus inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), Fahri Hamzah, menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dekat dengan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). PKS pun dengan tegas membantah tudingan itu.

“Itu sudah jelas tidak benar. Dari dulu PKS posisinya sangat jelas. Ketika Pak Sohibul Iman (Presiden PKS) pertama kali ketemuan dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi menawarkan untuk masuk… tapi sejak dari itu sikap PKS sangat-sangat jelas. Itu adalah tahun 2015, sudah jelas kami berada di luar kabinet,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

HNW menegaskan, partainya tak pernah tertarik bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Dia lalu mencontohkan sikap PKS yang kerap mengkritik kebijakan Jokowi.
Namun, HNW tak menampik dalam beberapa kesempatan PKS juga mendukung kebijakan Jokowi. Menurutnya, hal itu semata karena melihat program tersebut baik untuk rakyat.

“Sudah sangat jelas dari dulu sudah demikian. Tidak pernah PKS bermain mata kemudian berada di dalam kabinet,” ujarnya.

“Bahwa kemudian kami mengkritisi itu amat sangat jelas sikap dari PKS. Bahwa kemudian misalnya ada progam Pak Jokowi kami mendukung, kami melihat karena progam itu baik buat didukung. Tapi posisi PKS adalah berada di luar kabinet dan tidak masuk ke dalam kabinet. Dari dulu sangat jelas dan itu artinya bisa diterima secara rasional dan tidak dipelintir yang aneh-aneh,” sambung Hidayat.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyebut PKS lebih dekat dengan Jokowi. Hal itu disampaikan Fahri ketika ditanyakan terkait ketidakhadiran kader PKS di Deklarasi Garbi DKI Jakarta.

“Semua diundang, PKS juga diundang. Tapi PKS ini kan menurut saya PKS dengan Jokowi lebih dekat. Kenapa? Karena feodal, tidak terbuka, tidak berani apa adanya. Dan kalau saya boleh ngomong, PKS itu terutama pimpinannya lebih menginginkan Jokowi dari awal. Saya ini kan dipecat gara-gara mereka mulai masuk Istana kan,” ujar Fahri di Oval Atrium Mall Epiwalk, Rasuna, Jakarta Selatan, Minggu (3/3).
(tsa/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Bantah Fahri: yang Omong Kosong Itu, Banyak Ngomong Tapi Nggak Kerja!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin membantah tudingan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut sejumlah program Jokowi sebagai omong kosong. Menurut TKN, yang omong kosong adalah yang banyak ngomong tapi tak banyak kerja.

“Yang omong kosong itu adalah orang yang banyak ngomong tapi nggak banyak kerja! Yang dia lihat cuma kerja-kerja yang belum paripurna!” kata Jubir TKN Irma Suryani Chaniago kepada detikcom, Senin (4/3/2019).

Dia meminta Fahri untuk membuka mata dan melihat kerja Jokowi selama 4 tahun ini. Irma menyatakan menyelesaikan program kerja yang sangat banyak butuh waktu dan anggaran.

“Buka mata, lihat kerja-kerja 4 tahun yang luar biasa untuk rakyat. Menyelesaikan program kerja yang sangat banyak itu butuh waktu dan anggaran,” ucapnya.

Irma lantas menyerang balik Fahri. Dia mengatakan orang yang ingin KPK bubar sudah pasti bukan orang yang tidak benar.

“Sudahlah, orang yang ingin KPK bubar pasti orang yang nggak benar! Orang nggak benar pasti ngomongnya juga nggak benar,” ujar Irma.

Dia pun menjelaskan terkait tudingan Fahri soal BPJS yang bangkrut, Irma menyebut BPJS sangat berguna bagi rakyat dan jika saat ini masih defisit hal itu wajar.

“Ngomong soal BPJS bangkrut, ngerti nggak masalahnya? BPJS itu sangat berguna untuk rakyat, kalau s msh defisit, wajar karena memang butuh waktu untuk tidak defisit, kenapa? Banyak faktor yang harus diperbaiki agar biaya kuratif bisa diminimalisir. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui makanan, minuman dan kebersihan lingkungan harus lebih dulu ditingkatkan, agar rakyat kita sehat dan biaya kuratif turun. Karena sebesar apapun anggaran kesehatan disiapkan, jika rakyat banyak yang sakit tentu anggaran tidak Akan cukup karena sehat itu mahal, ngerti nggak dia?” ucap Irma.

Fahri Hamzah sebelumnya meragukan program kartu pra-kerja yang diluncurkan presiden Jokowi dengan mempertanyakan dari mana anggarannya. Dia pun menyebut program itu hanya omong kosong karena sejumlah janji Jokowi yang disebutnya tak ditepati hingga BPJS yang dinilainya bangkrut.

“Dari mana dia (Jokowi) mau dapat duit? ASN dia janjikan nggak ada. Honorer nggak angkat, subsidi kita dicabut, BPJS kita bangkrut, sudah lah omong kosong itu,” kata Fahri di Al Jazzeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (3/3).

Selain itu, Fahri juga mengatakan banyak dana yang belum diberikan Jokowi kepada masyarakat seperti bantuan untuk korban bencana alam. Dia pun mengkritik Jokowi yang memberi bonus ke para pemain timnas U22. Dia menganggap hal itu tak masuk akal dan bohong belaka.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>