Loyalis ISIS Kembali Berkumpul di Kamp Pengungsi Suriah, Hendak Balas Dendam?

Ketika pasukan Kurdi yang didukung AS berperang dalam beberapa pekan terakhir untuk merebut benteng terakhir ISIS di desa Baghouz, Suriah timur, ribuan orang melarikan diri dari pertempuran.

SDF memisahkan mereka dan mengirimnya ke pusat penahanan. Perempuan dan anak-anak diangkut ke kamp pengungsian al-Hol, yang populasinya telah meledak sejak awal Desember, dari 9.000 orang menjadi lebih dari 73.000.

“Apa yang kami lakukan adalah menarik seluruh penduudk Baghouz dan membawanya ke sini,” kata Mahmoud Gadou, seorang pejabat Kurdi yang bertanggung jawab atas orang-orang terlantar di Suriah timur laut.

“Ketika orang-orang mulai tiba di kamp dari Baghouz, suasananya berubah 180 derajat,” lanjut Gadou.

Sebelumnya, ketika kamp menampung sekitar 10.000 warga Suriah dan Irak, “perempuan tidak menutupi wajah mereka. Sekarang, Anda tidak bisa melihat seorang gadis pun tanpa kerudung,” katanya.

Banyak dari mereka yang mengadopsi pakaian yang lebih konservatif karena takut, kata pejabat Kurdi.

“Beberapa dari orang-orang ini datang dari daerah-daerah yang sudah konservatif, bahkan jika mereka tidak mendukung ISIS,” kata Mohamed Bashir, kepala hubungan masyarakat untuk pemerintahan yang dipimpin Kurdi di kamp itu.

“Tapi sekarang, mereka bahkan lebih ekstrem di sini,” lanjutnya khawatir.

PSM Ingin Balas Dendam Lawan Bhayangkara FC

Para pemain Bhayangkara FC merayakan gol yang dicetak Anderson Sales ke gawang Bali United pada laga Piala Presiden 2019 di Stadion Patriot, Bekasi, Kamis (14/3). Bhayangkara menang 4-1 atas Bali. (Bola.com/Yoppy Renato)

Bhayangkara FC sadar akan misi PSM untuk menuntaskan dendam. Namun, hal itu bukan sebuah kekhawatiran buat The Guardian.

Manajer klub, AKBP Sumardji, mengatakan mereka siap menghadapi PSM. Meskipun Sumardji yakin laga akan berlangsung ketat mengingat PSM bukanlah klub sembarang.

“Siapa pun lawan kami tidak ada masalah sebenarnya. PSM tim kuat, mereka tim kuat dan bisa dibilang sebagai tim hebat. Kami akan tampil semaksimal mungkin untuk bermain bagus. Tidak ada kata lain, kami harus menang,” tegas Sumardji.

Sementara itu, CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan timnya akan menaruh fokus pada semua turnamen yang diikuti. Pria yang akrab disapa Appi pihaknya akan tampil maksimal demi meraih kesuksesan di Piala Indonesia 2018.

“Tidak harus membagi konsentrasi pada kompetisi lain seperti Piala Indonesia dan liga yang segera akan bergulir. Kami tegaskan PSM harus fokus di semua laga untuk meraih target-target yang sudah ada,” tegas Appi.

Balas Berkarya, PSI: Miskin Narasi, di Benak Mereka Cuma PKI

JakartaPSI membalas Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang yang menyebut orang yang menyatakan era Presiden Soeharto sama sekali tidak ada enaknya kemungkinan PKI. PSI memandang pernyataan tersebut minim narasi.

“Kasihan Berkarya. Miskin narasi. Yang ada di benak mereka cuma ada PKI,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).

Menurut Toni, Berkarya tidak memahami esensi demokrasi. Dia menyebut Berkarya merupakan bagian dari kelompok yang suka menyebarkan fitnah kepada capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

“Mereka nggak ngerti demokrasi sih. Beda pendapat kok dengan mudah tuduh orang lain PKI,” ujarnya.

“Berkarya satu kubu dengan orang yang sering nyebar fitnah Pak Jokowi PKI,” imbuh Toni.

Andi Picunang atau akrab disapa Badar sebelumnya menanggapi Raja Juli Antoni atau Toni yang membantah elite Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto soal ‘penak zaman Soeharto’. Toni membantah Titiek dengan menyatakan ‘ora penak blas’ zaman Soeharto. Bagi Badar, orang-orang yang hidup di era Soeharto merasakan kenikmatan, kecuali kelompok terlarang.
“Orang yang hidup zaman itu pasti merasakan enaknya. Yang tidak enak pasti ada, bagi mereka yang merasa disisihkan karena mungkin saja saat itu mereka termasuk penghambat pembangunan dan beraliran komunis/PKI yang dilarang oleh konstitusi sampai saat ini. Jadi kebebasannya terbatas dan pasti tidak enak,” sebut Badar.
(tsa/gbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Balas Trump, Iran Sebut AS Sebagai Negara Sponsor Teroris

Teheran – Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran membalas pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan memasukkan pasukan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris internasional. Menurut dia, AS adalah ‘negara sponsor teroris’.

Dilansir dari AFP, Selasa (9/4/2019), Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengecam pemerintah AS yang mengumumkan pernyataan tersebut. Pasukan AS yang berada di Komando Pusat Amerika atau CENTCOM disebut pihak Iran sebagai ‘kelompok-kelompok teroris’.

“Bahwa mereka menganggap rezim Amerika Serikat sebagai ‘sponsor negara terorisme’ dan ‘Komando Pusat Amerika, yang dikenal sebagai CENTCOM’ dan semua pasukan yang terkait dengannya ‘kelompok teroris’,” kata pernyataan itu.

Komando Pusat Amerika berada di zona perang negara konflik yaitu Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, dan Teluk.

Sebelumnya, Donald Trump mengatakan Iran bukan hanya negara sponsor negara teroris, tapi pasukan Garda Revolusi Iran secara aktif berpatisipasi keuangan, dan mempromosikan terorisme sebagai alat kenegaraan.

“IRGC adalah sarana utama pemerintah Iran untuk mengarahkan dan melaksanakan kampanye teroris globalnya,” kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Langkah ini diambil Trump untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan multilateral dengan Iran serta menerapkan kembali sanksi-sanksi yang dulunya melumpuhkan perekonomian Iran atas program nuklir.

(fai/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Balas TKN: Kalau Alumni 212 Dukung Prabowo, Itu Hak Mereka

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan gerakan 212 adalah sah. Jika kelompok 212 memberikan dukungan kepada salah satu paslon, menurut Hidayat, hal itu tidak melanggar undang-undang.

“Pertama, 212 itu sah rakyat Indonesia. Mereka juga punya hak pilih, mereka punya hak politik. Kalu kemudian mereka menyatakan dukungan ke kelompok manapun, itu hak mereka,” ujar Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Menurut dia, tak ada yang salah bila kelompok alumni 212 menunjukkan dukungannya untuk capres-cawapres, termasuk untuk pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

“Kalau kemudian mereka (Alumni 212) menyatakan dukungan ke 02, misalnya, ya itu hak mereka. Di mana salahnya? Tidak ada undang-undang apapun yang dilanggar,” imbuhnya.

Menurut Hidayat, sebenarnya tim BPN tidak mutlak mengundang PA 212 karena PA 212 pun memiliki agenda untuk ‘memutihkan Jakarta’ di hari kampanye akbar Prabowo-Sandi dilakukan.

“Ya sudah ketemu aja. Yang dipentingkan adalah bahwa itu nanti semuanya berlangsung tetap aman, tertib, dan damai sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tradisi islami yamg dipegang oleh 212,” tutur Hidayat.

Terkait tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menyebut PA 212 adalah gerakan politik untuk kubu Prabowo-Sandi, menurut Hidayat, 212 tak hanya memikirkan soal pilpres. Baginya, Islam tak memisahkan antara urusan politik dan bukan politik, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan hukum serta tidak merugikan pihak lain.

“Dukungan politik, Anda mau sebut gerakan politik, ya terserah Anda. Tapi apa salahnya kalau itu gerakan politik? Gerakan politik dari masyarakat yang punya hak politik di negara demokrasi, apa salahnya?” tanya Hidayat.

“Mereka (kubu Jokowi-Ma’ruf) aja membolehkan yang lain melakukan gerakan politik dan memberikan dukungan, kenapa ketika 212 memberikan dukungan kemudian dipermasalahkan? Di mana letak keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradabnya? Katanya Pancasila?” sambung politikus PKS itu.

Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandi mengundang Alumni 212 ke kampanye akbar pasangan nomor urut 02 itu pada 7 April nanti. TKN Jokowi-Ma’ruf menyebut kini makin jelas Alumni 212 merupakan gerakan politik untuk Prabowo-Sandi.

“Memang dari sejak awal sudah makin jelas bahwa Alumni 212 itu bagian dari gerakan politik untuk 02. Mereka mempolitisasi berbagai gerakan, seperti alumni 212 ini, untuk kepentingan politik,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (5/4).
(azr/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Buka Festival Pencak Silat Dunia, Prabowo Beri Pesan Jangan Balas Dendam

Jakarta – Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (Persilat) Prabowo Subianto membuka World Pencak Silat Open Festival 2019. Prabowo memaknai pencak silat bukan sebagai alat untuk membalas dendam.

World Pencak Silat Open Festival 2019 diikuti oleh 12 negara termasuk Indonesia. Maka, dia pun lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dalam sambutannya.

Buka Festival Pencak Silat Dunia, Prabowo Beri Pesan Jangan Balas DendamFoto: Pembukaan festival pencak silat dunia (Arief-detikcom)

“Pencak silat itu mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan kita untuk meningkatkan karakter,” ucap Prabowo dalam sambutannya, di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019).

Menurut Prabowo, pencak silat memiliki nilai kebajikan. Bela diri digunakan bukan untuk niat buruk.

“Nilai asli pencak silat adalah membela yang lemah, selalu mencoba membela yang benar, tidak pernah membenci dan tidak pernah balas dendam,” ucap calon presiden nomor urut 02 itu.

Acara pembukaan dihadiri oleh beragam perguruan pencak silat di Indonesia. Pesilat anak-anak maupun dewasa hadir dalam pembukaan. Untuk memeriahkan acara, disuguhkan tarian dan demonstrasi pencak silat. Selain itu, dipertontonkan pula pertunjukan debus.
(aik/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ambisi Aoki di ONE: A New Era, Bukan Hanya Balas Dendam

Aoki memang merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan pamor MMA Jepang di dunia internasional. Dia ingin tak hanya dirinya yang dikenal sebagai jagoan MMA asal Negeri Matahari Terbit itu, melainkan juga banyak lagi.

Aoki saat ini memang sudah menjadi idola, bahkan legenda bagi publik Jepang. Selama kariernya, dia telah bertarung 28 kali, di berbagai ajang MMA. Mulai Shooto, Pride, Dream, hingga ONE Championship.

“Saya berharap dengan membawa ajang ONE Championship ke Jepang, masyarakat bisa melihat saya, mendukung saya, yang pada gilirannya bisa menumbuhkan generasi-generasi petarung baru dari Jepang,” ujarnya. “Saya saat ini mendorong itu.”

Namun begitu, yang menarik, Aoki sendiri tak mau disebut sebagai legenda. Dia merasa risih dengan cap tersebut.

“Saya hanya ingin menjadi orang biasa, seperti orang kebanyakan. Terutama saat berada di luar ring,” ujarnya.

Namun begitu, Aoki mengaku ingin terus menjadi atlet MMA selama masih sanggup melakukannya. Menjadi petarung di ring, memberikan kebahagiaan tersendiri baginya.”Saya akan menjadi atlet MMA selama mungkin. Saya ingin terus bertarung selamanya,” ujar Aoki.

Saling Balas Dungu Antara Rocky vs TKN Jokowi

JakartaRocky Gerung dan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin saling balas serangan ‘dungu’. Begini rangkumannya.

Rocky Gerung bicara jaket kedunguan dan kartu pradungu

Hal itu diucapkan Rocky saat menghadiri acara Aliansi Pengusaha Nasional yang digelar di Djakarta Theater, Kamis (21/3/2019). Dia bicara usai Prabowo-Sandi berpidato. Rocky sendiri menyebut dirinya sedang stand up comedy.

Rocky menceritakan tentang bully yang diterimanya. Rocky menyinggung soal jaket 01 dan jaket 02.

“Sering kali, saya di-bully lagi kan, bahwa… kayak kemarin di Osaka yang kemudian jadi viral. Saya pinjam ini jaketnya persis jaket begitu, ada tulisan 02. Saya pakai jaket begituan karena saya habis ceramah di Osaka. Saya kedinginan, maka hanya ada jaket 02, maka saya pinjam jaket itu. Karena saya kedinginan. Kalau saya kedunguan, saya pinjam jaket 01,” sebut Rocky.

“Jadi geng petahana marahin saya, kenapa nggak pernah pakai jaket 01. Lo itu jaket kedunguan, bukan kedinginan. Itu mempersoalkan hal yang sifatnya teknis saja,” imbuh dia.

Saling Balas Dungu Antara Rocky vs TKN JokowiRocky Gerung di acara Aliansi Pengusaha Nasional (Foto: Gibran Maulana/detikcom)

Dia lanjut berbicara tentang kartu. Menyinggung kartu Pra-Kerja, Rocky lantas bicara soal kartu Pradungu.

“Semua kartu sudah dikeluarin. Kemarin saya katakan yang terakhir kartu Pra-Kerja. Saya bilang masih ada satu kartu yang belum dikeluarin, namanya kartu Pradungu dan jangan harap kartu itu akan dibagikan kepada saudara-saudara karena beliau akan pakai sendiri kartu itu,” sebut Rocky.

TKN Jokowi balas menyebut ‘dungu’

Juru bicara TKN Irma Suryani Chaniago heran mengapa Rocky Gerung terlihat sangat benci dengan Jokowi. Dia balik mempertanyakan bagaimana kriteria kartu yang tidak dungu menurut Rocky.

“Apa sih ukuran kartu yang tidak dungu menurut dia? Kalau nggak mampu bikin program dan cuma mampu ngomong dungu saja artinya Rocky Gerung itu asbun (asal bunyi) dan dungu stadium 4,” kata Irma.

Menurut politikus NasDem ini, ungkapan ‘kartu pradungu’ Rocky sebagai bentuk kekesalan karena kubu Prabowo-Sandi ‘hanya’ bisa menunjukkan e-KTP.

“Rocky Gerung dungu! Teriak dungu! Kartu yang dibutuhkan rakyat dia bilang pradungu! Karena dia kesal, jagoannya cuma bisa nunjukin e-KTP yang selama ini selalu dibilang banyak yang bodong dan lain-lain. Malu dong menggunakan produk orang lain trus klaim. Bikin program yang autentik! Jangan cuma bisa nambah kalimat ‘plus’ doang dibelakang kartu yang dikeluarkan Jokowi,” tegasnya.

Serangan balasan juga dilontarkan anggota TKN lainnya, Inas Nasrullah. Dia balas menyebut Rocku Gerung pakar dungu.

“Kalu kita bicara kedunguan, maka pakar dungu-nya memang Rocky Gerung, sebab kedunguan ini tidak diajarkan di universitas manapun karena memang tidak ada ilmunya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kedunguan tersebut diperoleh dari pengalaman pribadi Rocky Gerung sendiri,” kata Inas.
(imk/rna)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mewaspadai Balas Dendam Al Qaeda dan ISIS Usai Penembakan di Selandia Baru

Polisi dan agen keamanan Selandia Baru diperkirakan akan menyisir catatan telepon dan email, media sosial, mengetuk pintu-ke-pintu dan mungkin mencegat komunikasi setelah serangan Christchurch, kata seorang mantan perwira intelijen negara (NZSIS).

Dr Rhys Ball, mantan perwira NZSIS yang kini menjadi akademisi di Universitas Massey mengatakan bahwa Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah (GCSB) dan NZSIS akan membantu mengumpulkan intelijen, dan mungkin melakukan pengawasan terhadap target, demikian seperti dikutip dariĀ NZ Herald.

Sementara itu, Polri mengatakan tengah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi ‘kerawanan’ di Tanah Air yang mungkin terinspirasi dari peristiwa yang telah menewaskan 50 orang itu, termasuk seorang WNI.

“Polri sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memitigasi potensi kerawanan tersebut … berkoordinasi bersama Polda, Pam Obvit, kantor-kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal (di Indonesia)” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dedi Prasetyo saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (17/3/2019).

Karopenmas menambahkan bahwa Detasemen Khusus 88 dan Satgas Anti-Teror “terus melaksanakan monitoring setiap pergerakan sleeping cells yang sudah di-profiling.”

Ia juga mengingatkan bahwa “Polri bisa melakukan preventive strike kepada para terduga yang akan melaksanakan aksi teror, sesuai dengan UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.”

Sedangkan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) juga dilaporkan tengah memeriksa kembali basis data intelijennya sebagai langkah pencegahan atas potensi kekerasan di dalam negeri yang terinspirasi teror penembakan di masjid Selandia Baru.

Menurut laporan CNN seperti dikutip dari TVNZ.co.nz, sejak 15 Maret 2019, FBI telah meminta semua kantor cabangnya di seluruh negara bagian AS untuk “meninjau kembali dokumen kasus dan me-manajemen kembali subjek individu atau kelompok yang mungkin telah menyatakan minatnya untuk menyerang institusi keagamaan” pasca-penembakan di Selandia Baru.

Otoritas penegak hukum tertinggi AS itu “juga menugaskan agen di kantor cabang untuk menghubungi informan mereka dengan informasi terkait potensi serangan serupa di Amerika.”

“Situasi saat ini di Christchurch sedang dipantau, dan FBI sedang terlibat dengan polisi setempat pada saat ini,” sumber CNN melaporkan.

Pengacara Ratna Balas Jaksa soal Prematur: Keonarannya di Mana?

Jakarta – Tim pengacara Ratna Sarumpaet balik mempertanyakan anggapan jaksa penuntut umum soal tak ada dampak keonaran akibat hoax yang dianggap prematur. Pengacara menanyakan uraian soal keonaran yang diakibatkan hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet dalam surat dakwaan.

“Kalau kami lihat uraian materiil, dalam dakwaan itu tidak mencerminkan adanya sesuai dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Nggak ada uraian seperti itu, itu yang kami sampaikan (dalam eksepsi) keonarannya di mana? Dakwaan kedua, suku atau ras yang mana? Tidak diuraikan dalam dakwaannya,” ujar pengacara Ratna Sarumpaet, Desmihardi kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Selasa (12/3/2019).

Desmihardi menegaskan, pengacara Ratna Sarumpaet tetap pada eksepsinya. Dalam eksepsi, pengacara menyebut penerapan dakwaan kesatu, yakni Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tidak tepat. Hoax penganiayaan, menurut pengacara, tidak menimbulkan keonaran di masyarakat.

“Kita tetap pada eksepsi kita ya. Kita memang berbeda pandangan, kalau menurut kita, surat dakwaan itu tak bisa disusun dari Pasal 132 ayat 2 huruf b sehingga menurut kita surat dakwaan itu tak bisa diterima,” papar Desmihardi.

Pengacara Ratna Sarumpaet menyebut majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan tanggapan eksepsi dari jaksa. Sidang beragendakan putusan sela akan digelar Selasa, 19 Maret, pekan depan.

Sedangkan tim jaksa dalam tanggpaannya menyanggah eksepsi pengacara Ratna Sarumpaet. Jaksa menegaskan terbukti-tidaknya keonaran lewat hoax ditentukan lewat proses persidangan.

“Menurut kami, penuntut umum, penasihat hukum terdakwa terlalu dini, prematur menyimpulkan keonaran tidak terjadi,” ujar tim jaksa membacakan tanggapan atas eksepsi pengacara Ratna Sarumpaet dalam sidang.

Jaksa mengaku memahami adanya perbedaan cara pandang dengan penasihat hukum Ratna Sarumpaet dalam perkara hoax penganiayaan.

“Tentunya hal yang sangat wajar dan biasa terjadi dalam persidangan guna mendapatkan kebenaran. Namun demikian juga harus tetap pada koridor hukum acara yang berlaku di Indonesia dan bukan kepada sentimen sektoral tanpa dasar hukum yang ada dengan mencoba berbagai cara untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana dengan menyampaikan alasan dari sudut pandang penasihat hukum terdakwa terkait keonaran,” papar jaksa.

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>