HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

3 Orang Penting Broadway Gembleng 70 Finalis Indonesia Menuju New York

Liputan6.com, Jakarta – Program beasiswa bagi seniman-seniman muda, Indonesia Menuju Broadway memasuki babak baru. Sebanyak 70 peserta terpilih hasil audisi kini menjalani program intensif bersama para StudentsLive – Passport to Broadway. Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 20-24 Februari 2019 di Balai Resital Kertanegara, Jakarta.

Ke-70 peserta terpilih berkesempatan untuk berkolaborasi bersama tim Broadway papan atas yang terdiri dari sutradara, direktur musik, koreografer, dan tim pendukung produksi dan panggung Broadway. Mereka di antaranya Direktur Artistik Amy Weinstein, Direktur Musik Seth Weinstein, dan konsultan koreografer Stephen Brotebeck.

Dalam pelatihan intensif ini, para peserta akan memainkan karya-karya musikal Broadway ciptaan penulis dan komposer terbaik dari Amerika Serikat. Dari pelatihan ini akan dipilih 10 orang untuk diberangkatkan ke New York oleh Bakti Budaya Djarum Foundation.

Mereka akan mendapatkan pelatihan di broadway dari para spesialis teater musikal terbaik selama 5 hari pada Juli 2019. Peserta terpilih ini akan melihat langsung pertunjukan Broadway, mengikuti tur backstage, melihat proses produksi di belakang panggung, dan mendapatkan akses untuk bertemu langsung dengan para artis Broadway.

Indonesia Menuju Broadway merupakan bagian dari Program Ruang Kreatif. Program telah dibuka dari dari 10-28 Januari 2019 dan diikuti 672 peserta. Kemudian, terpilih sekitar 243 peserta yang telah mengikuti proses audisi bersama tim dewan juri yang mengikuti proses audisi bersama tim dewan juri yang terdiri dari Garin Nugroho, Andrea Miranda, dan Ufa Sofura. (Indah Permata Niska)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PT Transjakarta Buka Rute Penghubung Asemka Explorer

Liputan6.com, Jakarta – PT Transjakarta membuka rute penghubung baru menuju gedung pusat grosir perniagaan di kawasan Kota, Jakarta Barat. Rute yang dinamakan Aseka Explorer ini akan terhubung dengan beberapa rute, seperti Blok M-Kota, Tanjung Priok-Penjaringan dan Pluit-Senen.

“Layanan ini terhubung dengan rute Blok M-Kota, PIK-Balai Kota, Ancol-Kampung Melayu, PGC-Ancol,  Kampung Rambutan-Ancol,  Tanjung Priok-Penjaringan dan Pluit-Senen (12B). Kemudian bus wisata History of Jakarta (BW1), Art and Culinary (BW3), Tanah Abang-Kota (JAK10) dan Pulogadung-Kota (JAK33),” ujar  Direktur Operasional PT Transjakarta, Daud Joseph di Jakarta, Kamis 21 Februari 2019. 

Daud mengatakan, layanan Asemka Explorer sendiri memiliki 40 titik pemberhentian bus (bus setop) yang akan memudahkan masyarakat menjangkau rute dan titik tujuan.

“Rute ini beroperasi dari pukul 05.00-22.00 dengan tarif Rp 3.500,” kata Daud seperti dilansir dari laman Berita Jakarta. 

Untuk mengisi rute tersebut, Daud menjelaskan pihaknya mengoperasikan Bus Metrotrans. Dalam layanan ini, bus Metrotrans dilengkapi satu area kursi roda dan ram kursi roda di area pintu untuk memudahkan penumpang berkebutuhan khusus.

“Kelebihan lain yang dimiliki bus Metrotrans yakni ketinggian lantai dapat disesuaikan dengan jalan,” ujar Daud. 

2 dari 2 halaman

Dilengkapi CCTV

Di samping itu, sambung Daud, di dalam bus juga terdapat dua pintu penumpang di sisi kiri. Bus ini juga dilengkapi dua unit televisi wide screen ukuran 29 inci dan Closed Ciruit Television (CCTV).

Berikut rute layanan Asemka Explorer:

Halte BNI 46, Stasiun Jakarta Kota Baru, Pangeran Jayakarta 2, Gang Abdul Hamid, Pasar Pagi Mangga Dua, Skywalk ITC Mangga Dua, ITC Mangga Dua, Pasar Tekstil Mangga Dua, Jalan Mangga Dua VIII, Grand Boutiqe Centre, WTC Mangga Dua, Jalan Ampera VI Gunung Sahari, Gunung Sahari Mangga Dua Timur, Pintu Air Kalimati, Maspion Plaza, PKPRI DKI Jakarta, Gang Industri IX Gunung Sahari, Jalan Jembatan Merah, Taman Jalan Pangeran Jayakarta, dan Gedung Baja.

Kemudian bus melewati Ruko Pangeran Jayakarta, Roda Mas Baja Intan, Jalan Mangga Besar 13, Stasiun Jayakarta, Jalan Manggis Pangeran Jayakarta, Seberang Sekolah Fajar Sian, Sekolah Pinangsia, Simpang Perniagaan Tambora, Seberang SMAN 19, Simpang Toko 3 Tambora, Pasar Asemka, Simpang Pasar Pagi, Jalan Telepon Kota, Kali Besar Barat 1, Simpang Kopi Kali Besar Barat, Taman Kota Intan, Gang Kunir II, Simpang Kunir Kemukus, dan Kecamatan Taman Sari.

Kemenhub Ambil Alih Proyek MRT di Surabaya

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi berencana mengambil alih proyek transportasi massal cepat atau Mass Rapid Transportation (MRT) dan LRT (Light Rapid Transit) di Surabaya yang gagal diwujudkan Wali Kota Tri Rismaharini.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan trem tersebut, Budi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Surabaya, Kamis, 21 Februari 2019, terkait pengembangan perkeretaapian di Provinsi Jawa Timur.

Maksud dari FGD ini digelar, kata Budi, untuk meminta masukan dari beberapa pemegang kebijakan dan warga.

“Kita, perencanaan ini, kita tidak melupakan aspirasi masyarakat lokal. Kami perlu masukan perumusan,” kata Budi usai FGD.

Proyek MRT dan LRT ini sendiri, lanjutnya, sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mendukung aglomerasi Kota Surabaya dan sekitarnya.

“Surabaya sebagai kota kedua terbesar, yang menurut hemat saya masih belum terlambat untuk membuat perencanaan kembali yang sangat baik,” kata Budi Karya.

Lebih lanjut, Budi berharap, konsep yang keluar nantinya, bisa jadi contoh untuk kota-kota lain di luar Kota Pahlawan.

“Kami tidak akan ngomong langsung apa, namun silahkan diskusi,” ucap dia.

Yang pasti, masih kata Budi, pihaknya tidak akan mengindahkan konsep atau perencanaan yang dibuat Wali Kota Risma sebelumnya terkait trem untuk Surabaya.

“Biarkan masyarakat bicara, sebab transportasi masal merupakan suatu pilihan dan bukan suatu keniscayaan,” ucap dia.

Selebihnya, Budi meminta agar dalam perencanaan proyek transportasi massal di Surabaya ini, juga mengajak swasta. Sebab, katanya, peran swasta harus dipikirkan.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang turut hadir di acara FGD Menhub ini, mengatakan bahwa perencanaaan untuk jangka panjang, perlu adanya perluasan. Tidak hanya berkutat di Surabaya saja.

“Yang menjadi pertanyaan, Surabaya, Megapolitan mau dibawa ke mana? Kalau kita melihat Surabaya ini kan crowdednya luar biasa,” kata Emil.

Kalau Surabaya sudah mentok, lanjutnya, ekonomi gak bisa tumbuh. Perekonomian harusnya tidak terhenti hanya di satu kota saja.

“Ekonomi Jatim siapa yang mau dorong kalau Surabaya sudah padat dan terhenti?” tanya suami pesohor Arumi Bachsin ini. 

 

 

2 dari 2 halaman

Demi Pertumbahan Ekonomi

Maka, tandas Emil, perekonomian di Jawa Timur harus tumbuh merata di setiap daerah. “Di sini kami melihat konsep Gerbangkertasusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan, jadi perlu segera direalisasikan,” ucap dia.

Seperti diketahui, proyek trem di Kota Surabaya ini merupakan mimpi Risma sejak 10 tahun silam, ketika masih menjabat kepala Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota).

Namun, di sisa dua tahun jabatannya sebagai wali kota, rencana proyek yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3,8 triliun dan dibahas mulai 2016, itu berakhir kandas.

“Ada (proyek trem), karena aku sudah ndak bisa kan! Aku tinggal dua tahun (sisa masa jabatan sebagai wali kota),” katanya kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, 10 Desember 2018 lalu.

“Karena kalau transportasi, kalau massal, itu konstruksinya di atas dua tahun. Dua tahunlah paling cepat, jadi nggak mungkin aku,” sambung dia.

Sebagai gantinya, Risma mengalihkan angkutan massal tersebut ke armada bus. “Yang paling mudah itu pakai bus. Iya, kita pakai bus. Tapi kalau untuk yang trem, itu nggak bisa,” tegas dia. 

 

Reporter: Moch. Andriansyah

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

  

Fadli Zon Sarankan Pejabat yang Hadir Saat Debat Pilpres Juga Dikurangi

Liputan6.com, Jakarta – Dalam debat Pilpres 2019 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengurangi setengah dari total undangan yang hadir. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pun angkat bicara. 

Menurut dia, bukan hanya pendukung yang seharusnya dikurangi saat acara debat. Tapi juga pejabat negara yang tidak terkait dengan tim pemenangan atau capres dan cawapres juga perlu ikut dikurangi.

“Mungkin yang perlu dikurangi itu apa pejabat-pejabat yang tidak terkait langsung. Kalau DPR Komisi II kan terkait. Tapi kan kayak menteri-menteri begitu kan enggak ada kaitan sebenarnya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019). 

Fadli menyarankan pada saat acara debat hanya perlu dihadiri oleh menteri-menteri yang berkaitan dengan tema debat pilpres 2019. Sehingga tidak menjadi bias.

“Kecuali menteri yang terkait, misalnya tema pendidikan kesehatan ya cukuplah menteri pendidikan kesehatan gitu ya. Yang lain-lain menurut saya enggak perlu. Karena kita kadang-kadang bingung ini menteri apa tim sukses,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Harapan Bawaslu

Pada tempat yang sama, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sudah membahas pengurangan jumlah pendukung di arena debat. Namun, keputusan akhir berapa jumlah yang akan dikurangkan semua akan dikembalikan ke KPU.

“Kemarin pembahasan di pleno itu antara 50-75 per masing-masing pendukung maksimal itu. Kemarin kalau enggak salah 150-an. Atau juga setting ruangan itu juga berpengaruh terhadap hal tersebut,” kata Rahmat. 

Meski begitu, Bagja berharap kericuhan tak lagi terjadi di debat antar cawapres. Sehinga tak ada lagi pihak yang melakukan protes.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Baru Sebulan, Irigasi Senilai Rp 32 M di Luwu Timur Rusak

Liputan6.com, Luwu Timur – Proyek rehabilitasi pengairan jaringan induk irigasi Kalaena yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulsel rusak usai dibangun.

Proyek yang menelan anggaran senilai Rp Rp 31.867.911.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 itu diketahui sebagai salah satu proyek yang mendapatkan pengawalan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Utta Siddik mengatakan pengerjaan proyek yang diproyeksi dapat mengairi persawahan petani di enam Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) seluas 18.100 Hektar itu, baru saja rampung dikerjakan pada bulan Januari 2019.

“Tapi sudah retak-retak dan rusak. Bahkan ada bagian dinding waduk yang jebol ,” kata Utta.

Bagian dinding waduk yang retak-retak dan rusak diantaranya terdapat di titik lokasi Desa Pancakarsa, Margolimbo dan di Desa Sindo Agung.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Abdul Kadir. Kata dia, dari data yang didapatkan ACC Sulawesi di lapangan, pengerjaan proyek yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan- Jeneberang itu terdapat beberapa kerusakan yang terbilang cukup parah. Selain dinding yang retak-retak juga ada yang sudah jebol. Meski pengerjaannya baru sebulan dinyatakan rampung.

“Kami menduga kuat pengerjaannya menyalahi bestek sehingga terjadi pengurangan mutu kualitas. Aroma dugaan korupsi sangat kental,” tutur Kadir via telepon, Kamis (21/2/2019).

Seharusnya, kata Kadir, hal ini tak terjadi. Karena sejak awal dinyatakan proyek irigasi ini masuk dalam pengawalan TP4D Kejati Sulsel.

“Tapi kenyataannya tidak demikian. Kami yakin pengerjaannya tak diawasi dengan ketat. Kalau dia melakukan pengawasan, secara melekat maka tidak mungkin terjadi kerusakan pada proyek tersebut,” jelas Kadir.

Ia yakin sejak awal TP4D gagal karena tidak menjalankan fungsinya secara maksimal yakni memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan. Sehingga pengerjaan proyek irigasi yang dikerjakan oleh rekanan dari PT. Herba Sari dan Konsultan Supervisi, PT. Bintang Tirta Pratama itu berujung buruk.

“Kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga segera mengaudit hasil pengerjaan pembangunan irigasi di Kabupaten Luwu Timur yang telah menelan anggaran puluhan miliar tersebut,” ujar Kadir.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Tanggapan TP4D Kejati Sulsel

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Salahuddin mengatakan dari masalah yang terjadi dalam pengerjaan rehabilitasi irigasi Kalaena di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) itu, dimana TP4D telah melakukan kajian lapangan dan klarifikasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Fakta yang ditemukan yakni jadwal tanam pada daerah irigasi dilakukan secara serempak oleh masyarakat sehingga petani pada bagian hilir saluran induk Kalaena menuntut pembukaan pintu yang lebih besar agar air cepat sampai ke persawahan.

Akibatnya, daya tampung saluran air mengalami perubahan. Diantaranya perlambatan pengaliran dan keterbatasan daya tampung pada siphon sehingga terjadi bag water dan permukaan air di hulu mengalami over kapasitas.

“Akibat over kapasitas itulah yang menyebabkan tanggul tergerus dan pasangan amblas. Bagian tanah pada tanggul saluran kurang stabil dan berpasir sehingga mudah bergerak jika pengairan melebihi top pasangan,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu 20 Februari 2019.

Kejadian yang ada, lanjut Salahuddin, tentunya merupakan tanggung jawab pihak rekanan untuk segera diperbaiki. Karena kata dia, proyek irigasi tersebut masih dalam tahap pemeliharaan.

“Saya belum tahu pasti sampai kapan batas waktunya. Tapi tadi tim TP4D-nya menggaransi kalau ini masih dalam masa pemeliharaan. Jadi, untuk sementara belum bisa dipastikan bahwa apakah itu persoalan kualitas pekerjaan atau bukan, tapi dari analisa teknis dan kajian dilapangan hasilnya itu untuk sementara,” jelas Salahuddin yang juga merupakan bagian dari TP4D Kejati Sulsel.

Namun hingga saat ini, perbaikan terhadap kerusakan yang ada, belum bisa terlaksana, karena debit air yang ada disana masih cukup tinggi.

“Berbeda ketika masa kontrak habis dan ditemukan fakta baru bahwa kualitas pada proyek tersebut tidak sesuai standar yang dipersyaratkan maka wajib hukumnya dilakukan kegiatan pro justitia (penegakan hukum),” jelas Salahuddin.

Ia menjelaskan bahwa dalam posisi pengawalan proyek, TP4D hanya berfungsi memberikan pengawalan terhadap kajian hukumnya bukan kajian teknisnya.

Sehingga jika terjadi hal seperti yang dimkasud yakni dugaan penyimpangan, maka akan ada langkah sikap secara hukum.

“Di situlah kita dalami bagaimana teknis dari pada pekerjaan itu. Tapi karena ini masih dalam pemeliharaan maka kita harus tunduk pada kontrak yang berlaku, karena itu diikat dalam aturan hukum perdata,” Salahuddin menandaskan.

Mentan Lepas Ekspor Manggis dan Beri Bantuan untuk 10 Ribu Petani Milenial

Liputan6.com, Sukabumi Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, melepas ekspor manggis dari Sukabumi, Jawa Barat, ke Tiongkok. Pelepasan ekspor dilakukan dalam acara Apresiasi Kementerian Pertanian Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung program Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045, Kamis (21/2/2019).

Amran menjelaskan, Indonesia merupakan negara eksportir manggis dan menempati peringkat ke-lima dunia sebagai negara produsen manggis, setelah India, China, Kenya, dan Thailand. Sekitar 25 persen produksi manggis diekspor ke beberapa negara, seperti ke China, Hongkong, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Amerika, Australia, Prancis, dan Belanda.

Melansir data BPS, volume ekspor manggis pada 2018 sebesar 38.830 ton atau naik 324 persen dibandingkan 2017 yang hanya 9.167 ton. Sementara itu, nilai ekspor 2018 mencapai Rp 474 miliar, naik 778 persen dibandingkan 2017 yang sebesar Rp 54 miliar.

“Ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Karena kami membuat akses langsung pasar dari Indonesia ke China, Hongkong, dan berbagai negara tujuan lainnya. Dulu transit dulu ke Malaysia, baru ke negara tujuan eksopor. Itu poin pentingnya. Artinya apa? Kesejahteraan petani meningkatkan karena added value dinikmati petani,” ucap Amran, saat melepas ekspor manggis sebanyak 92 ton yang nilainya mencapai Rp 2,76 miliar.

Menilik data BPS, imbuhnya, hasil kerja keras Kementan dalam mengurus ekspor komoditas pertanian secara keseluruhan dari 2016 hingga 2018 naik 29 persen. Nilai ekspor 2016 sebesar Rp 384,9 triliun, sedangkan pada 2018 angkanya naik menjadi Rp 499,3 triliun.

“Kemudian ada yang menarik jarang terekspor, yakni kurun waktu empat tahun terakhir, Produk Domestik Bruto sektor pertanian terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tahun 2014 sebesar Rp 906,1 Triliun dan di 2018 meningkat menjadi Rp 1.460 triliun, sehingga naik kurang lebih Rp 470 sampai Rp 500 triliun,” kata Amran.

Menurutnya, akumulai kenaikan PDB sektor pertanian 2014 hingga 2018 adalah Rp 1.370 triliun, lebih dari separuh APBN per tahun. Dengan demikian, terjadi kenaikan PDB sektor pertanian yang sangat tajam selama pemerintahan Jokowi-JK.

“Ini kenaikan yang luar baisa, kenaikan yang sangat tajam yang dilakukan pemerintah terhadap petani. Ini yang harus diketahui publik. Jangan dipersepsikan bahwa pertanian itu cuma beras, jagung. Di situ persoalannya. Padahal ada 460 komoditas pertanian,” ujar Amran.

Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil, mengatakan bahwa pada 2018, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok memberikan layanan sertifikasi untuk ekspor buah manggis sebanyak 16.271 ton atau senilai Rp 448,127 milyar. Dari jumlah itu, ekspor manggis yang berasal dari kabupaten Sukabumi mencapai 2.211 ton atau senilai Rp 66,327 milyar.

“Kontribusi kabupaten Sukabumi terhadap total ekspor manggis selama tahun 2018 kurang lebih 13,59 persen dari total ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok,” ucapnya.

Dalam acara sama, Anggota DPR RI, Dewi Asmara mengakui keberhasilan pembangunan sektor pertanian di pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, dari capaian produksi dan ekspor, kinerja pertanian semakin membaik.

“Kinerja pertanian di Sukabumi pun semakin lama semakin baik. Ini yang harus kita syukuri. Petani Sukabumi pada sejahtera,” kata dia.

Terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Suwandi, mengaku optimis terhadap ekspor hortikultura, khususnya manggis. Sesuai arahan Amran untuk mendorong ekspor, upaya yang dilakukan adalah mendorong kawasan sentra manggis terbesar, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Banten untuk meningkatkan kualitas mutu manggis dan registrasi kebun. Bantuan bibit manggis 2019 ada sekitar 211 ribu batang.

“Dan bersama Badan Ketahanan Pangan membina packaging house, sehingga memenuhi standar ekspor. Bibit manggis pun sudah disiapkan dalam jumlah besar,” ujarnya.

Suwandi melanjutkan, pengurusan dokumen ekspor benih hortikultura sudah cepat.

“Ini dokumen ekspor benih hortikultura pun tidak lagi berhari-hari atau berbulan bulan, sangat cepat, hanya 3 jam bila dokumennya clear and clean. Ini terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menggenjot ekspor dan investasi,” ucapnya.

Dalam acara tersebut, Amran juga menyalurkan bantuan kepada petani dan santri milenial berupa bantuan domba untuk 40 kelompok ternak, masing-masing 25 ekor. Juga 4.00 ekor bibit ayam berikut pakan 8 ton, obat-obatan dan vitamin untuk Kelompok Usaha Bersama santri milenial Pondok Pesantren Nurul Huda. Selanjutnya, bibit ayam 567.950 ekor untuk 11.359 rumah tangga miskin (RTM), bantuan berupa mangga, durian dan manggis 500 pohon, aneka benih sayuran dan 150 unit pengemasan untuk pengembangan kawasan fasilitasi pasca panen dan pengolahan, serta benih pala dan kelapa. Diberikan pula bantuan berupa traktor roda dua, cultivator, dan pompa air.

Acara ini dihadiri Anggota DPR RI Dewi Asmara, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil, serta lebih dari 10.000 petani dan santri tani milenial.



(*)


Pesona Gunung Bromo Tetap Memikat Meski Sedang ‘Batuk’

Liputan6.com, Malang – Gunung Bromo sedang menggeliat, ditandai dengan keluarnya asap bercampur abu vulkanis di dalam kawah. Namun, ‘batuk’ gunung berapi purba itu tak menyurutkan minat wisatawan untuk datang berkunjung.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) mencatat, pada Rabu, 20 Februari 2019, ada 408 wisatawan nusantara (wisnus) dan 23 wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung. Jumlah pelancong di Gunung Bromo itu tak jauh berbeda dengan sehari sebelumnya.

“Masih banyak kemarin, tapi hanya selisih empat orang saja. Ini menunjukkan situasi tetap kondusif,” kata Humas BB TNBTS, Ponco Supriyandogo di Malang, Rabu, 20 Februari 2019.

Sebelumnya, Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Bromo mencatat ada erupsi pada Senin dan Selasa lalu. Selama dua hari itu, kolom kawah mengeluarkan asap kecokelatan disertai material abu setinggi 600 meter. Terekam intensitas tremos tipis 0,5–1 milimeter.

Status gunung suci bagi masyarakat Suku Tengger itu juga tak berubah, tetap pada level waspada. Sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), zona aman dari kawah ada dalam radius 1 kilometer.

“Pengunjung harus selalu mematuhi aturan itu, tak boleh mendekat ke kawah demi keselamatan,” ujar Ponco.

Pesona Gunung Bromo selalu mampu menarik ratusan ribu wisatawan tiap tahunnya. Pada 2017, tercatat ada 623.895 wisnus dan 23.568 wisman. Wisata Gunung Bromo ini menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp 21 miliar.

Sedangkan, pada 2018 lalu angka kunjungannya ada 828.247 wisnus dan 24.769 wisman. PNPB yang diterima lebih dari Rp 27 miliar. Fakta ini menegaskan gunung yang masuk wilayah Malang, Probolinggo, dan Lumajang ini menjadi salah satu tujuan favorit untuk berpelesir.


Simak video pilihan berikut ini:

Lekas Sembuh Gajah Yeti

Liputan6.com, Lampung – Seekor gajah sumatera bernama Yeti yang berusia lima tahun di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, saat ini dalam keadaan sakit dan masih mendapat perawatan dari sejumlah dokter hewan.

“Gajah Yeti ini sakitnya kejang-kejang, sakitnya sudah lama,” kata Kepala Balai TNWK Subakir di Lampung Timur, Rabu (20/2/2019) dilansir Antara.

Selama sakit, Yeti mendapat perawatan dari sejumlah dokter hewan. “Yang membantu merawat banyak, ada dari dokter Way Kambas, dari Taman Safari Bogor dan dari Kementerian. Alhamdulilah sekarang sudah mulai sehat, sudah senang makanya,” katanya.

Perawatan dan pengobatan saat ini masih terus diberikan oleh tim dokter hewan, untuk sementara Yeti dipindahkan ke Camp Elephant Respont Unit Way Kambas.

Yeti adalah gajah betina yang dievakuasi lima tahun lalu ke Pusat Latihan Gajah Way Kambas. Hewan berbelalai dan dilindungi undang-undang itu ditemukan dalam galian kanal gajah di Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Harjosari, Lampung Timur.

“Yeti ditemukan dalam kanal di Desa Braja Yekti. Dia terpisah dengan induknya. Kondisinya waktu ditemukan kurus, lalu digotong sama petugas dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati,” kata Subakir.

Kesulitan KPU Solok Selatan Sosialisasi Pemilu 2019 ke Suku Anak Dalam

Liputan6.com, Padang Aro – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat melakukan sosialisasi Pemilu 2019 kepada Suku Anak Dalam.

“Ada Suku Anak Dalam yang tinggal di Nagari Padang Limau Sundai dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah memberikan sosialisasi terkait Pemilu pada mereka, tetapi tidak bisa didata sebagai pemilih karena belum memiliki identitas diri seperti KTP elektronik maupun KK,” ujar Komisioner Divisi Hukum KPU Solok Selatan Dedi Fitriadi di Padang Aro, seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/2/2019).

Dia mengatakan, sebaran Suku Anak Dalam di Solok Selatan ada di tiga Kecamatan yaitu Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, dan Sangir Balai Janggo.

“Untuk melakukan pendataan terhadap Suku Anak Dalam, KPU kesulitan karena mereka selalu berpindah-pindah serta tidak ada identitas,” jelas Dedi.

Sementara itu, anggota PPK Sangir Jujuan, Alexander Arianto mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi kepada Suku Anak Dalam setelah mendapat laporan dari pihak Nagari tentang keberadaan mereka.

“Sosialisasi Pemilu kepada Suku Anak Dalam kami didampingi oleh warga sekitar yang sudah mengerti dengan bahasa mereka kalau tidak maka akan sulit melakukannya,” ucap Alexander.

Saat sosialisasi, kata dia, KPU melakukan pendataan, tetapi tidak satu orang pun yang memiliki identitas diri, sehingga sesuai aturan tidak bisa masuk DPT.

“PPK sudah berkoordinasi dengan pihak Nagari terkait identitas Suku Anak Dalam ini. Saat sosialisasi ada lima Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 10 orang yang sudah memiliki hak pilih tetapi tidak ada identitas diri,” papar Alexander.

2 dari 3 halaman

Sempat Lihat Suku Anak Dalam

Kemudian, Ketua PPK Sangir Balai Janggo, Riko mengatakan, selama tahapan Pemilu pihaknya pernah melihat keberadaan suku anak dalam dua kali di Sungai Kunyit tetapi hanya lewat.

“Biasanya mereka pindah dari hutan ke hutan sehingga sulit untuk melakukan pendataan,” jelas Riko.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: