Yura Yunita Gelar Merakit Konser di Balai Sarbini

Liputan6.com, Jakarta Penyanyi Yura Yunita bakal menggelar konser bertajuk Yura Merakit Konser di Balai Sarbini, pada 25 April 2019 mendatang. Sebelumnya, pada 6 Maret 2019, penyanyi bersuara khas ini juga telah berhasil menyelenggarakan Yura Merakit Intimate Konser di Bandung.

Kedua konser tersebut diselenggarakan untuk merayakan kesuksesan album kedua Yura Yunita yang berjudul Merakit. Album tersebut merupakan salah satu pencapaian terbaik Yura selama perjalanan karir bermusiknya. Melalui album ini, Yura mencurahkan fase terbaik dan terburuk dalam hidupnya.

Melalui album ini, Yura Yunita mencurahkan berbagai cerita dalam hidupnya. Melalui musik pula ia mendapatkan proses pendewasaan diri sebagai seorang perempuan dan musisi yang bebas dan mandiri.

Lagu yang terdapat dalam album Merakit ini juga berhasil mengantarkan Yura Yunita memenangkan AMI Award dalam kategori Artis Solo Pop Wanita. Tak hanya itu, lagu berjudul Harus Bahagia ini, juga mengantarkan Ari Renaldi mendapatkan penghargaan sebagai Penata Musik Pop Terbaik di ajang yang sama.

PKS dan Gerindra Serahkan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies Baswedan Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyampaikan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dua nama cawagub tersebut adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo, yang mewakili Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta, sudah menyampaikan surat ajuan tersebut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” ujar Sakhir di Balai Kota, Jakarta, Jum’at (1/3/2019).

Sakhir mengatakan, dua nama tersebut juga sudah ditandatangani oleh kedua partai pengusung, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu, saat menyampaikan surat tersebut, Sakhir menjelaskan bahwa Anies Baswedan berhalangan menerima dikarenakan sedang ada agenda penting lainnya.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh warga Jakarta, semoga Allah memudahkan proses-proses berikutnya hingga pelantikan dan pelaksanaan tugas Wakil Gubernur definitif kedepannya,” tandas Sakhir.

2 dari 3 halaman

Imbangi Kelemahan Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut tim panelis fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, menginginkan sosok yang dapat mengimbangi Anies Baswedan.

“Peran wagub akan mengisi kelemahan gubernur selama ini,” kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para cawagub DKI sebelumnya harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saat fit and proper test tim panelis menghadirkan sejumlah tokoh, mulai dari pengamat hingga akademisi. Kata Syarif, hal itu guna meminta masukan mengenai isu yang ditanyakan kepada cawagub.

Syarif menyebut beberapa isu itu yakni mengenai perencanaan dan penyerapan APBD DKI, kebijakan percepatan pembangunan dan aspirasi kalangan pengusaha dan pelaku UMKM terutama PKL.

“Selanjutnya, polarelasi politik partai dan konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan,” ucap dia.

Oleh karena itu, dia menilai nantinya, wagub terpilih banyak memikul beban sebagai eksekutor.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Trauma, Korban Gempa Solok Selatan Enggan Kembali ke Rumah

Fokus, Solok Selatan – Warga korban gempa di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, yang tinggal di tenda pengungsian enggan kembali ke rumah. Mereka takut terjadi gempa susulan.  

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Jumat (1/3/2019), gempa susulan menggoncang kawasan Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat pagi tadi. Akibatnya, para pengungsi kembali tinggal di tenda darurat dengan kondisi seadanya.

Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Solok Selatan, Kamis pagi kemarin. Dari tiga kecamatan terdampak gempa, Kecamatan Sangir Balai Janggo merupakan daerah terparah terdampak gempa. 

Menurut catatan BPBD Solok Selatan, ada sekitar ratusan rumah rusak dan 48 orang luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. (Karlina Sintia Dewi)

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anies Diklaim Dukung 02, TKN: Kan Memang Sudah Terang-terangan?

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sinyal kuat mendukung paslon 02 karena memberikan masukan debat ke sang cawapres. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, sudah sejak lama Anies terlihat mendukung Prabowo-Sandiaga.

“Anies kan memang sudah terang-terangan dukung 02 dan itu dia tunjukkan di Sentul bukan?” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Inas menyinggung pose ‘salam dua jari’ Anies saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Bogor, Senin (17/12/2018). Sempat bergulir di Bawaslu, tetapi akhirnya kasus itu dihentikan.
Berbeda dengan Inas, anggota TKN Jokowi-Ma’ruf Daniel Johan tak mau menduga-duga soal dukungan Anies ke paslon 02. Menurut Daniel, tugas gubernur adalah mengayomi rakyat dan memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil.

“Bagi TKN dukungan utama itu langsung dari rakyat, itu yang akan dilakukan seluruh koalisi dengan menyapa langsung rakyat sampai ke rumah-rumah. Persoalan Pak Anies dukung ke siapa hanya beliau yang paham, tapi kita meyakini Pak Anies sebagai Gubernur DKI akan mengayomi segenap warga, yang lebih utama adalah ikut memastikan pemilu berjalan demokratis, jujur, dan adil,” tutur Daniel.

Ia pun memandang masukan dari Anies ke Sandiaga terkait materi debat ketiga sangat wajar. Sebab, Sandiaga pernah mendampingi Anies memimpin DKI Jakarta.

“Namanya juga mantan wakilnya dulu di DKI, mungkin Bang Sandi butuh banyak masukan agar debatnya nanti bisa imbang, apalagi yang didebat adalah gurunya sendiri. Dan kami meyakini Kiai Ma’ruf akan menyampaikan visi pendidikan yang mampu menjawab peningkatan sumber daya manusia Indonesia secara holistik, baik ilmu, karakter, dan kecerdasan secara konkrit, yang tidak mengawang-awang,” tegas Daniel.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengakui memberikan masukan kepada cawapres Sandiaga Uno untuk persiapan debat ketiga pada 17 Maret mendatang. Sandiaga, kata Anies, menanyakan soal kebijakan pendidikan.

“Mengobrol saja, ya pendidikanlah, dia mau debat, dia tanya soal kebijakan-kebijakan pendidikan, apa yang perlu menjadi perhatian,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman mengatakan masukan Anies merupakan sinyal dukungan untuk jagoan mereka. “Masukan Pak Anies juga secara psikologis menunjukkan adanya dukungan kepada paslon 02,” kata Habiburokhman.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Baswedan Akan Copot Pejabat DKI yang Terlibat Jual Beli Jabatan

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Sebab, dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut ada pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

Karena hal itu, Anies meninta pejabat tersebut melaporkannya, sehingga dapat diusut tuntas.

“Kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut,” jelas Anies Baswedan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah memastikan tidak ada jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sebab, Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang memproses pengangkatan, mutasi ataupun demosi pejabat DKI.

“Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang,” kata Saefullah di Senayan, Jakarta Pusat.

2 dari 3 halaman

Tarif untuk Rombak Jabatan

Sebelumnya, penasihat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku pihaknya menerima keluhan adanya tarif untuk perombakan jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta.

Rotasi 1.125 pejabat eselon II, III dan IV Pemprov DKI dilaksanakan di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Februari 2019.

“Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif),” kata Hasbiallah saat dihubungi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Khawatir Gempa Susulan, Warga Solok Selatan Pilih Tidur di Tenda

Solok Selatan – Gempa masih menghantui warga Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Ratusan orang memilih tidur di tenda-tenda darurat karena khawatir tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa sendiri menyebabkan 55 orang terluka dan merusak lebih dari 500 unit rumah.

“Gempanya menghentak. Pas pagi tadi agak diayun dan sepertinya tadi malam sudah ada (rumah) yang retak. Jadi pas paginya banyak yang roboh,” kata Emi Susnawati, salah seorang warga korban gempa di Jorong Koto Sungai Kunyit, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan kepada detikcom di lokasi, Kamis (28/2/2019).

Menurut Emi, warga memilih tinggal di tenda-tenda darurat yang di dirikan di depan rumah atau di lapangan terbuka.
Selain karena rumahnya yang ikut rusak, warga memilih tidur di tenda karena khawatir akan terjadinya gempa susulan.

“Kami sudah nggak berani masuk rumah, karena sampai malam ini terasa gempa susulan. Jadi nggak berani. Takut menjadi korban,” jelas mantan kepala kampung itu.

Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan, Joni Hasan Basri mengakui, warganya masih dihantui ketakutan dan memilih tidur di luar rumah.

“Masih trauma,” katanya. Ia menuturkan, sementara ini BPBD sudah menyalurkan bantuan-bantuan tanggap darurat ke lokasi.
(gbr/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Apa Masukan Rahasia Anies untuk Sandiaga?

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta masukan debat ketiga. Sayangnya, keduanya merahasiakan apa masukan soal sistem pendidikan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan itu digelar Rabu (27/2) kemarin. Adalah Sandiaga yang membocorkan pertemuannya dengan Anies itu. Sandiaga mengaku meminta banyak masukan dari pakar pendidikan, yakni Anies, Sri Edi Swasono dan Meutia Hatta.

Seperti diketahui, tema debat ketiga adalah pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan budaya. Sandiaga merasa, Anies berkompeten untuk memberi gagasan soal pendidikan sebelum unjuk gigi di panggung debat.

“Pak Anies menyampaikan pokok-pokok pikirannya karena waktu kita di DKI sama-sama berjuang, beliau juga (mantan) menteri pendidikan, hal yang paling utama yang ingin kita perbaiki adalah sistem pendidikan dan sektor pendidikan yang ada di DKI. Ini yang sudah mulai pelan-pelan diperbaiki di DKI, alhamdulillah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke mahasiswa, kita punya terobosan di DKI,” kata Sandiaga di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Sandiaga mengakui sistem pendidikan yang pernah digagas di Ibu Kota tak bisa disamakan dengan pola pendidikan dalam skala nasional. Untuk itu, dia perlu masukan kebijakan program pendidikan yang bisa mencakupi seluruh wilayah Indonesia.

“Tapi di DKI tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain karena DKI relatif kecil tempatnya masyarakat lebih terdidik dan terekspose, ya namanya juga ibu kota. Tapi bagaimana program-program di DKI ini bisa digunakan sebagai batu pijakan kita untuk mendesain secara nasional yang lebih baik lagi,” lanjut Sandiaga.

Saat dikonfirmasi mengenai pertemuan itu, Anies enggan memberi bocoran secara garis besar masukan apa saja yang sudah diberikan ke Sandiaga. Anies hanya mengatakan, sarannya untuk Sandiaga terkait kebijakan pendidikan.

“Mengobrol saja, ya pendidikanlah, dia mau debat, dia tanya soal kebijakan-kebijakan pendidikan, apa yang perlu menjadi perhatian,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Anies tak merinci saran apa yang disampaikan untuk mematangkan penampilan Sandiaga di panggung debat berhadapan dengan rivanya Ma’ruf Amin. Menurutnya, isi perbincangan dengan Sandiaga yang minta saran soal debat tak perlu dibocorkan.

“Masa diomongin di sini, bagaimana itu,” kata Anies.

Lantas, apa sih masukan rahasia Anies untuk Sandiaga?
(idn/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Buka Munas Alim Ulama, Jokowi Ajak NU Terus Jaga Persatuan Jelang Pemilu

Fokus, Banjar – Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlahtul Ulama (NU) tahun 2019. 

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Kamis (28/2/2019), Jokowi membuka Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu kemarin.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan agar NU dan para Alim Ulama menjaga persatuan masyarakat menjelang Pemilu pada April mendatang.  

Jokowi juga berjanji akan membentuk balai latihan khusus bagi para santri di setiap pondok pesantren. Tujuannya untuk membentuk SDM yang tergolong premium di kalangan santri.  

Setelah membuka Munas Alim Ulama, Presiden mendatangi Pondok Pesantren Miftahul Huda di Manon Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jokowi lalu membagikan 600 penerima kredit usaha rakyat bagi peternak, petani dan pedagang.  

Jokowi mengingatkan agar uang kredit yang diberikan tidak digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Selain itu, mereka juga diminta disiplin untuk mengembalikan dana yang dipinjam. (Karlina Sintia Dewi)