Bagaimana Buat NPWP Bila Punya Usaha Printing?

Liputan6.com, Jakarta – Kepada Tim Konsultasi Pajak,

Saya memiliki usaha printing di sebuah kampus. Saya mau membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP). Apa syarat yang harus saya penuhi?

 

 

Terima kasih

 

alfinxxxxxxxxxx@yahoo.com

Jawaban:

Yth Saudara Alfin Triastanto,

Saudara merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha atau nyata-nyata mulai dilakukan.

Permohonan pendaftaran NPWP tersebut dapat dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di https//ereg.pajak.go.id atau tertulis yang disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Saudara pada saat mengajukan permohonan NPWP adalah sebagai berikut:

1)dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

2)dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak; dan

3)dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang.keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online;

Demikian penjelasan kami. Semoga membantu.

Salam,

Fitrah Purnama Megawati, S.Sos

Citas Konsultan Global

www.citasco.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Berurutan 2 Ketumnya Tersandung Korupsi, Bagaimana Langkah PPP?

Jakarta – Sudah dua Ketua Umum PPP berurusan dengan KPK karena kasus korupsi. Setelah Suryadharma Ali, kini penggantinya yaitu Romahurmuziy (Rommy) juga mengenakan rompi oranye KPK. Dua kasusnya juga sama-sama berkaitan dengan Kementerian Agama. Apa yang akan dilakukan Partai Kakbah?

Pada 22 Mei 2014, Ketum PPP Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Suryadharma ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 10 April 2015.

Pada 11 Januari 2016, Suryadharma dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1,821 miliar. Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Lalu, divonis 6 tahun penjara diperberat oleh pengadilan tinggi menjadi 10 tahun penjara.


Selanjutnya, Ketum PPP Romahurmuziy ditetapkan tersangka oleh KPK pada Sabtu (16/3) kemarin. Dia menjadi tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama level pusat dan daerah.

Baik Suryadharma maupun Rommy tersandung korupsi, dalam artian terganggu langkah politiknya sebagai Ketua Umum PPP gara-gara harus berurusan dengan penegak hukum, entah sebagai tersangka ataupun status hukum lain. Kini Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyadari kondisi ini.

“Ada yang perlu diperbaiki,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Minggu (17/3/2019).

Dia menilai perlu perubahan skala luas di PPP. Perubahan itu meliputi struktur, aturan, dan budaya. Pertama, PPP akan membentuk Majelis Partai.

“Ada perubahan sistemik yang harus kami lakukan di PPP. Pertama, menyangkut struktur partai, antara lain dengan membuat Majelis Etik Partai,” kata Arsul.

Perubahan selanjutnya yakni menciptakan aturan dan kode etik terhadap pengurus partai, termasuk yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

“Ketiga, mengubah budaya berpartai agar tercipta kesadaran bahwa berpartai itu bukan untuk mendapat sesuatu, tapi untuk mengkontribusikan sesuatu,” ujar Arsul.

Menurut Arsul, tiga langkah itu bisa memperbaiki partainya. Mampukah Partai Kakbah berubah?
(dnu/zap)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Moeldoko soal Ancaman Habib Bahar ke Jokowi: Bagaimana Sih?

Pangkalpinang – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengintervensi persoalan hukum siapa pun.

“Bahwa semua persoalan hukum itu ada yang menangani. Presiden sama sekali tidak pernah intervensi atas persoalan-persoalan hukum,” kata Moeldoko di Pangkalpinang sebagaimana dilansir Antara, Kamis (14/3/2019).

Penegasan ini disampaikan Moeldoko terkait pernyataan Habib Bahar bin Smith soal ketidakadilian hukum dari Jokowi. Menurut Moeldoko, Bahar bin Smith salah memahami tata penegakan hukum di Indonesia.

“Semua hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adalah ditangani sepenuhnya oleh aparat penegak hukum tentunya. Jadi presiden dalam konteks ini sama sekali tidak intervensi, tidak ikut campur dan seterusnya atas proses hukum yang dijalani oleh saudara Smith,” tegas mantan panglima TNI itu.

Moeldoko menilai, penegakan hukum belakangan kerap disalahartikan dan dikaitkan dengan kepemimpinan Jokowi. Dia menyebut ada maksud dari fenomena tudingan itu yakni penggiringan opini masyarakat untuk kepentingan politik praktis.

“Ini bagaimana sih, ada anomali berpikir itu. Ini perlu diluruskan (di) negara ini, agar masyarakat tidak seenaknya mengarahkan sasarannya kepada Pak Jokowi khususnya,” jelas Moeldoko.

Sebelumnya Bahar bin Smith usai menjalani sidang pada Rabu (14/3) melontarkan pernyataan yang ditujukan untuk Jokowi.

“Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar!” ucap Bahar.

Bahar sempat terdiam sejenak sambil berjalan dikawal aparat kepolisian. Mulutnya kembali berucap dan mengucapkan kalimat berupa ancaman kepada Jokowi.

“Ketidakadilan hukum, ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan,” ujar Bahar.

“Tunggu saya keluar dan rasakan pedasnya lidah saya,” imbuh Bahar.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Instagram hingga WhatsApp Sempat Gangguan, Bagaimana Saham Facebook?

Sebelumnya, setelah tumbang berjam-jam, aplikasi Facebook dan Instagram akhirnya berangsur normal. Keduanya mulai bisa diakses oleh penggguna.

Pantauan Tekno Liputan6.com di laman pendeteksi situs down DownDetector, Kamis 14 Maret 2019, jumlah laporan error-nya Intagram dan Facebook mulai menurun.

Per pukul 09.00 WIB, laporan tentang error Instagram sedang berada di puncak dengan jumlah laporan lebih dari 30 ribu laporan.

Sementara setelah pukul 09.00 WIB, jumlah laporan terus menurun hingga terakhir menjadi 5.000an laporan.

Kemudian, laporan soal error-nya Facebook pun mengalami penurunan setelah pukul 09.00 WIB. Puncak laporan terjadi sekitar pukul 09.00 dengan jumlah lebih dari 12 ribu laporan.

Sementara saat ini jumlah laporan turun hingga 3.000an laporan.

Ketika Tekno Liputan6.com mencoba mengakses Instagram, aplikasi ini sudah bisa diakses secara normal.

Proses loading pun membuahkan hasil, yakni pembaruan unggahan bisa dirasakan pengguna. Demikian juga dengan pencarian di Instagram juga bisa diakses.

Selanjutnya Facebook juga sudah bisa diakses, kami bisa memperbarui News Feed dan tampak update yang diunggah teman mulai bisa terlihat. 

Sayangnya, ketika kami mencoba mengirim gambar lewat WhatsApp masih belum bisa dilakukan dan selalu mengalami kegagalan.

Bagaimana dengan warganet pengguna Instagram, Facebook, dan WhatsApp lainnya, apakah aplikasi tersebut masih belum bisa diakses?

 Saksikan video pilihan di bawah ini:

Warganet mengeluh karena Whatsapp ikut rusak seperti aplikasi Facebook dan Instagram.

Lion Air Kandangkan 737 Max 8, Bagaimana Nasib Penumpang?

Jakarta – Lion Air Group telah mengikuti larangan pemerintah untuk tidak menerbangkan pesawat Boeing 737 max 8. Setidaknya ada 10 pesawat jenis tersebut milik Lion Air yang telah dikandangkan.

Pihak maskapai penerbangan berlogo singa merah itu mengatakan akan mengalihkan penerbangan yang dijadwalkan dengan Boeing 737 max 8 ke pesawat jenis lain. Namun, saking banyaknya pesawat yang dikandangkan pihak Lion tidak menampik kemungkinan akan adanya delay penerbangan.

Selain itu, Lion Group pun telah menahan pemesanan 200-an lebih pesawat Boeing 737 max 8 ini. Lalu, bagaimana informasi selengkapnya? Simak rangkumannya hanya di detikFinance. Klik halaman berikutnya.

(ang/ang)

Tengku Zul Minta Maaf Soal RUU PKS, Bagaimana dengan Ustaz di Banyuwangi?

Banyuwangi – Wasekjen MUI, Ustaz Tengku Zulkarnain, minta maaf dan mencabut tuduhannya bahwa pemerintah akan melegalkan zina lewat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Lalu, bagaimana dengan ustaz di Banyuwangi yang terinspirasi Ustaz Tengku Zul?

Ustaz Tengku Zul telah menyampaikan permintaan maaf soal ceramahnya yang menyebut pemerintah akan melegalkan zina dan menyediakan alat kontrasepsi untuk remaja lewat RUU PKS. Dia mengaku mendapat masukan yang salah.

“Stlh mencermati isi RUUP-KS sy tdk menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh Pemerintah utk pasangan Remaja dan Pemuda yg ingin melakukan hubungan suami isteri. Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf krn mendapat masukan yg salah,” cuit Ustaz Tengku di Twitter, Selasa (12/3/2019).

Permintaan maaf itu disampaikan usai video ceramahnya ramai dibahas. Video viral itu bahkan menjadi referensi seorang ustaz di Banyuwangi untuk ceramah dengan substansi yang hampir sama.

Kepada ibu-ibu di sebuah masjid, ustaz itu menyebut bahwa pemerintah sedang menggodok undang-undang tentang pelegalan perzinaan. Video berdurasi 51 detik itu berlokasi di Masjid Al Ihsan di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi.

“Berjuang bersama ya. Saat ini pemerintah sedang menggodok undang-undang pelegalan perzinaan. Kalau sampai lolos hancur negara kita,” ujar Supriyanto di dalam video yang viral tersebut.

Ujaran ustaz itu terdokumentasi dalam rekaman video. Dalam waktu singkat, video itu viral. Sang ustaz yang diketahui bernama Supriyanto itupun akhirnya diklarifikasi di kantor Panwascam Kalibaru, Senin (11/3/2019) kemarin. Kapolsek Kalibaru AKP Jabar mengatakan video viral itu direkam setelah Salat Zuhur pada Sabtu (9/3/2019). Saat itu beberapa jemaah dari masjid Al Ihsan di Desa Kalibaru Wetan meminta tausyiah dan doa. Dalam tausyiah itu kemudian muncul kalimat kampanye hitam tersebut.

“Itu (kalimat kampanye hitam) referensi dari video ceramah dengan Ustaz Zulkarnain, kemudian dari orang PKS, Jazuli dan Hidayat Nur Wahid bahwa saat ini katanya pemerintah sedang menggodok Undang-Undang Pelegalan Perzinaan. Padahal hal itu tidak ada,” kata Jabar.

Setelah Ustaz Tengku Zul minta maaf, apakah ustaz Supriyanto di Banyuwangi ini juga akan mengambil langkah yang sama?
(imk/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Punya Usaha Sampingan Selain Jadi Karyawan, Bagaimana Lapor SPT?

Liputan6.com, Jakarta – Kepada Tim Konsultasi Pajak,

Saya effi dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya ingin bertanya mengenai laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Apa bila seorang karyawan bank swasta ingin melaporkan SPT tetapi juga memiliki usaha lain di samping menjadi seorang karyawan, apakah SPT tersebut bisa dilaporkan melalui e-filling dan manual?

 

 

Terima kasih

 

teemesxx@yahoo.com

Yth. Saudara Effi Austin,

Saudara tetap dapat melaporkan SPT PPh Orang Pribadi Saudara melalui e-filling. Formulir SPT PPh Orang Pribadi yang Saudara laporkan melalui e-filling adalah menggunakan SPT 1770.

Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.

Salam,

Fitrah Purnama Megawati, S.Sos

Citas Konsultan Global (CITASCO)

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240

www.citasco.com

China Larang Maskapai Pakai Boeing 737 Max 8, Bagaimana Indonesia?

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan duka yang mendalam atas musibah jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines tujuan Nairobi pada Minggu 10 Maret 2019.

Terkait musibah jatuhnya pesawat berjenis Boeing 737-8 Max  yang terbang dari  Bandara Bole di Addis Ababa, Ditjen Hubud akan terus melakukan pengawasan terhadap maskapai yang masih mengoperasikan pesawat berjenis yang sama di Indonesia. Pengawasan  untuk pesawat  Boeing 737-8 Max ini sudah dilakukan sejak Oktober 2018. 

“Hingga saat ini kami terus  melakukan langkah-langkah perbaikan mulai dari prosedur operasional maupun additional training serta menindaklanjuti Airworthiness Directive yang dikeluarkan Federal Aviation Administration,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti, di Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.

Selain pengawasan terhadap pengoperasian pesawat  Boeing 737-8 Max,  Polana menambahkan, pihaknya juga tetap bekerjasama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Boeing maupun lembaga penerbangan dunia seperti FAA untuk terus melakukan evaluasi terkait kecelakaan pesawat jenis Boeing 737-8 Max.

Kerja sama ini dibutuhkan dalam peningkatan teknik operasional ataupun tindak lanjut Ditjen Hubud terhadap operasional pesawat jenis Boeing 737-8 Max selanjutnya. 

“Kami juga akan melakukan komunikasi dan pemantauan proses investigasi pesawat jenis Boeing 737-8 Max yang jatuh di Ethiopia serta berkoordinasi dengan FAA untuk memutuskan langkah lanjut dalam perbaikan operasional Boeing 737-8 Max,” kata dia. 

Atas kejadian ini, Polana mengimbau kepada seluruh maskapai di Indonesia untuk mematuhi prinsip 3S + 1 C dalam penerbangan yaitu Safety, Security, Service dan Compliance (kepatuhan pada aturan yang berlaku). Ini karena keselamatan harus menjadi hal yang utama dalam penerbangan. 

Selain itu, para penumpang pesawat udara juga diimbau untuk turut serta dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Karena penumpang pesawat juga mempunyai andil dalam menciptakan keselamatan dan keamanan penerbangan mulai sejak di area terminal bandara, dalam pesawat hingga bandara tujuan. (Yas)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kementerian Luar Negeri RI telah mengonfirmasi kebenaran satu warga Indonesia menjadi korban jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines.

Bagaimana Lapor Pajak Bila Penghasilan Rp 2 Juta per Bulan?

Liputan6.com, Jakarta – Kepada Tim Konsultasi Pajak,

 

Bagaimana langkah-langkah lapor pajak online bagi wajib pajak yang berpenghasilan Rp 2 juta per bulan?

 

Terima kasih

 

Muhammad.dahlanxxxx@gmail.com

Jawaban

Yth Saudara Muhammad Dahlan,

Mengacu kepada informasi yang Saudara berikan bahwa penghasilan Saudara per bulan adalah sekitar Rp 2.000.000. Namun Saudara tidak menyebutkan apakah penghasilan Saudara berasal dari pekerjaan atau usaha (misalnya berdagang).

Jika diasumsikan penghasilan Saudara berasal dari pekerjaan maka simulasi perhitungan PPh Saudara dalam satu tahun apabila diasumsikan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Saudara adalah belum menikah (TK/0) adalah sebagai berikut:

Gaji 1 bulan                                                 Rp   2.000.000

Gaji 1 tahun 12 x Rp 2.000.000             =      Rp 24.000.000

PTKP                                                            Rp 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak                                  Nihil

PPh Terutang                                                 Nihil

Berdasarkan simulasi perhitungan tersebut penghasilan Saudara masih di bawah PTKP sehingga tidak ada kewajiban bagi Saudara untuk melaporkan SPT PPh Orang Pribadi.

Apabila penghasilan Saudara sebesar Rp 2.000.000 tersebut berasal dari usaha maka akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen dari jumlah peredaran bruto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

Yang termasuk pengertian Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam PP ini adalah Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha yang jumlah peredaran brutonya dalam satu Tahun Pajak tidak melebihi Rp.4,8 Miliar.

Agar dapat dikenai PPh sesuai PP 23/2018 ini, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan “Contoh Permohonan Surat Keterangan” sebagaimana diatur dalam Bagian B Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018.

Apabila Saudara memilih untuk dikenai PPh sesuai PP 23/2018, PPh yang harus dibayar atas peredaran bruto (nilai penjualan) sebesar Rp 2.000.000 pada Maret adalah sebesar Rp.10.000 (0,5% x 2 juta).

Jumlah tersebut harus dilunasi dengan cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui Bank Persepsi dan Kantor Pos & Giro yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran sendiri PPh ini dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Kode jenis setoran yang digunakan pada saat membuat e-billingadalah 411128-420.

Apabila Saudara memilih untuk tidak dikenai PPh sesuai PP 23/2018,maka PPh nya dihitung sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagai berikut :

-Omset Penjualan sayur setahun                                                                 =24.000.000 

-Asumsi : Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan   =(10.000.000) 

-Penghasilan Neto                                                                                      = 14.000.000 

-Status PTKP (K/3)                                                                                     =(54.000.000) 

-Penghasilan Kena Pajak (PKP)                                                                    = Nihil 

-PPh dibayarkan ke negara                                                                          = Nihil

Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.

Salam,

Fitrah Purnama Megawati, S.Sos

Citas Konsultan Global (CITASCO)

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240

www.citasco.com

Daihatsu Punya Ayla Turbo, Bagaimana dengan Toyota Agya?

Sebagai bagian dari tren otomotif, mobil konsep Daihatsu Ayla turbo ini dirancang untuk menunjukkan kemampuan rancang bangun R&D Daihatsu di Indonesia. Selain itu, mobil ini juga untuk memberikan inspirasi dalam memodifikasi kendaraan, khususnya yang menggunakan teknologi turbo.

Modifikasi Daihatsu Ayla turbo ini memiliki perubahan yang signifikan, meliputi mesin, transmisi, knalpot, bodi, suspensi, roda, dan yang utama adalah penyematan komponen turbocharger, sehingga mobil konsep Ayla turbo ini layak uji di sirkuit, serta sesuai dengan standar regulasi yang ditetapkan Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Tak hanya itu, melalui uji coba dengan pengetesan mobil yang dilakukan Daihatsu, Ayla turbo menghasilkan tenga sebesar 200 Tk dengan torsi 242 Nm. Dan akselarasi dari 0 sampai 100 km/jam yang dapat ditempuh 10,3 detik. Tenaga dari mesin tersebut lebih besar dibanding Toyota 86 standar. Toyota 86 mengadopsi mesin 2,0 liter boxer yang menghasilkan tenaga 197 Tk dengan torsi puncak 205 Nm.