Kemenkes Tegaskan Aturan Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Belum Berlaku

Jakarta – Belakangan masyarakat dihebohkan dengan aturan baru di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai urun biaya dan selisih biaya yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018.

Kementerian kesehatan menegaskan bahwa aturan mengenai urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Hal ini disebabkan jenis pelayanan apa yang akan dikenakan urun biaya belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

“Sementara jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, atau Organisasi Profesi,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI, Sundoyo, seperti dikutip dalam laman resmi Kemenkes, (20/1/19).

Sundoyo menambahkan, tim yang akan mengkaji jenis-jenis pelayanan apa yang akan dikenakan urun biaya meliputi unsur terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perasatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Akademisi dan Kementerian Kesehatan.

Hingga kini, Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi belum mengusulkan jenis-jenis pelayanan tersebut kepada Menkes.

“Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kesehatan juga belum menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya tersebut,” tambahnya.

Permenkes Nomor 51 tahun 2018 merupakan amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, berdasarkan Pasal 104 Peraturan Presiden tersebut harus sudah ditetapkan 3 bulan sejak Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tersebut diundangkan.

Secara umum Peraturan Menteri tersebut mengatur dua hal yaitu urun biaya dan selisih biaya. Urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi Peserta Bantuan iuran (PBI), Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief mengatakan bahwa nantinya peserta BPJS non-PBI akan membayar urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta.

“Urun biaya dikenakan kepada peserta-peserta yang mendapatkan pelayanan tertentu yang tergolong bisa terjadi penyalahgunaan oleh peserta dikarenakan selera maupun perilaku peserta,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jumat (18/1/2019).

(wdw/up)

Melihat Kesiapan Cilacap Menyambut Dampak Supermoon

Liputan6.com, Cilacap – Wilayah Cilacap timur, Kecamatan Nusawungu dan Binangun, usai kebanjiran. Dua kecamatan itu sekarang harus berhadapan dengan bahaya lainnya, dampak Supermoon.

Supermoon adalah fenomena ketika bulan berada di titik terdekat dengan bumi. Kondisi ini bisa memicu gelombang pasang dan banjir rob saat bulan penuh. Yang menyedihkan banjir di Nusawungu dan Binangun belum benar-benar surut. Air masih menggenang. 

Dikhawatirkan, dampak Supermoon jika berbarengan dengan hujan lebat kawasan hulu, akan memperparah banjir. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Kodirin mengatakan secara keseluruhan ada tujuh kecamatan yang rawan terdampak gelombang pasang akibat Supermoon dan dampak lanjutannya.

Di luar Nusawungu dan Binangun, lima kecamatan lainnya adalah Adipala, Cilacap Selatan, Kesugihan, Cilacap Utara dan Kecamatan Kampunglaut.

“Itu di pesisir selatan,” katanya, Sabtu, 19 Januari 2019.

BPBD juga sudah menyampaikan kemungkinan banjir rob akibat Supermoon ini. Masyarakat dinilai sudah siap dengan kondisi terburuk sekalipun.

2 dari 2 halaman

Kondisi Tanggul Penahan Gelombang Rob

Mitigasi bencana gelombang pasang sudah dilakukan dengan memasang tanggul penahan gelombang di sepanjang pesisir selatan. Secara umum tanggul buatan maupun alam itu kondisinya baik. 

“Ada tanggul dengan cor dan material pasir. Ada pula bronjong yang dibuat dengan sabut kelapa,” katanya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang mungkin terjadi di pantai selatan dan Samudera Hindia antara 19-22 Januari 2019.  Prakirawan Pos Pengamatan cilacap, Feriharti Nugrohowati mengatakan kondisi ini dipicu oleh munculnya pola tekanan rendah 1.006 hPa di Samudra Hindia selatan Jawa Timur, 1007 hPa diLaut Arafuru dan 1004 hPa di Samudra Pasifik utara Papua , serta pola sirkulasi Eddy di barat Aceh.

Pola angin di utara Indonesia umumnya dari arah barat laut-timur laut dengankecepatan angin berkisar antara 5-25 knot. Sedangkan di selatan wilayah Indonesiaumumnya dari arah barat daya-barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5-30knot.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan Pulau Enggano hingga Bengkulu, PerairanLampung, Laut Natuna Utara, Perairan Kepulauan Sanginge hingga Kepulauan Talaud, Perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, dan Laut Arafuru bagian timur.

Kondisi ini juga memicu potensi terjadinya gelombang setinggi antara 2,5-4 meter di perairan selatan dan Samudera Hindia selatan Cilacap, Kebumen, Purworejo, Yogyakarta. Tiupan angin dan gelombang setinggi ini juga berbahaya bagi pelayaran.

Simak video menarik berikut :

Duh! Sampah Masih Ancam Ekosistem Burung Air

detikFlash

Sampah masih banyak menghiasi Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara. Keberadaannya kerap disalahartikan oleh burung air yang bermukim di sana. 

Banyak diantaranya yang menjadikan sampah sebagai sumber pakan. Kondisi ini mengancam kelestarian keberadaan burung air di kawasan hutan lindung ini.

Embed Video

Moh. Fariansyah – 20DETIK
Minggu, 20 Jan 2019 12:11 WIB

KPU dan Bawaslu Tegaskan Tak Ada Surat Suara Pemilu 2019 Dicetak di China

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan peninjauan langsung percetakan surat suara Pemilu 2019. Percetakan dilakukan di Gedung Kompas Gramedia dan PT Aksara Grafika Pratama.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hari ini merupakan pertama dimulainya pencetakan surat suara. Pencetakan dilakuakan di tiga provinsi berbeda.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, di Surabaya dan Makassar,” katanya di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1/2019).

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau isu adanya surat suara yang tercoblos adalah hoaks. Sebab, ia meyakini kalau ini hari pertama dilakukan percetakan bagi seluruh surat suara.

“Kami tegaskan tidak ada surat suara yang dicetak di China, enggak ada. Semua di Indonesia (cetak surat suara). Tidak ada yang di China,” tegasnya.

Sementara itu anggota DKPP Alfitra Salam mengharapkan tak ada lagi berita palsu atau hoaks dengan adanya peninjauan ini.

“Kami harap KPU dan Bawaslu bekerja sesuai aturan, prosedur, sehingga nggak ada pelanggaran administrasi. Kemudian kami harap tidak ada hoaks lagi. Kami harap setelah ini hoaks enggak ada lagi. Kalau ada semoga segara bisa dibantah,” kata Alfitra.

2 dari 3 halaman

Standar Khusus

PT Gramedia menjadi satu dari enam pemenang pada pengadaan yang diadakan KPU RI. Dari hasil penetapan pemenang tanggal 28 Desember 2018, PT Gramedia mencetak surat suara untuk lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

“Penetapan pemenang ini diumumkan setelah KPU melakukan seleksi berdasarkan administrasi, penawaran harga terendah, spesinkasi teknis dan kapasitas produksi masing-masing perusahaan,” ujar Direktur PT Gramedia Haris Susanto.

Berdasarkan data pengadaan, total surat suara yang akan dicetak di PT Gramedia adalah 292.019.984 Iembar. Jumlah tersebut masih bisa menyesuaikan dengan jumlah DPT yang akan ditetapkan KPU RI.

“Surat suara yang dicetak terdapat lima model, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten atau kota. Proses produksi dan distribusi sendiri akan berlangsung selama 70 hari, terhitung sejak berlakunya kontrak kerja antara KPU dengan PT Gramedia. Surat suara nantinya akan didistribusikan oleh PT Gramedia ke KPU Kabupaten atau kota,” katanya.

Selama proses produksi, lanjutnya, PT Gramedia menerapkan standar khusus dari segi keamanan guna menjaga kerahasiaan surat suara. Area produksi akan disterilisasi di mana area tersebut hanya digunakan khusus untuk surat suara. PT Gramedia juga melakukan penjagaan penuh selama 24 jam.

“Penjagaan dilakukan oleh pihak keamanan internal Kompas Gramedia, bekerjasama dengan pihak Polri serta diawasi penuh oleh pihak KPU. Standar keamanan juga diterapkan mulai saat memasuki area produksi, segala bentuk alat perekam tidak boleh dibawa masuk. Untuk tenaga kerja PT Gramedia, hanya karyawan yang telah ditunjuk selama produksi surat suara yang diberikan akses ke area tersebut. Bagi pihak eksternal yang akan masuk ke area produksi juga harus seizin KPU Rl, dan dibuktikan dengan surat dinas dari KPU RI,” bebernya.

Tambahnya, dalam pengadaan surat suara Pemilu 2019, PT Gramedia tergabung dalam Kerja Sama Operasi atau KSO, di mana PT Gramedia sebagai leader.

“Dan anggotanya antara lain PT Medan Media Grafrkatama di Medan, PT Bawen Mediatama di Semarang, PT Antar Surya Jaya di Surabaya, PT Bosowa Media Grafika di Makassar, dan PT Pura Barutama di Kudus. Untuk rincian pembagian pencetakan, PT Gramedia akan mencetak 138 juta lembar, PT Medan Media Gratikatama mencetak 29 juta lembar, PT Bawen Mediatama mencetak 13 juta lembar, PT Antar Surya Jaya mencetak 6 juta lembar, PT Bosowa Media Grafika mencetak 12 juta lembar dan PT Pura Barutama mencetak 94 juta lembar,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sandiaga Setuju Debat Tanpa Kisi-kisi: Bisa Bicara dari Hati

Surabaya – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku setuju keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak akan memberikan kisi-kisi di Debat Pilpres 2019 kedua. Menurutnya debat tanpa bocoran akan lebih menarik.

“Saya sangat setuju. Itu akan membuat satu pembahasan lebih menarik dari segi pendalaman masing-masing topik,” kata Sandi di sela-sela kunjungannya di Kenjeran, Surabaya, Sabtu (19/1/2019) malam.

Sandi menambahkan, selain lebih menarik dan mendalam, masing-masing kandidat nantinya akan berbicara dari pikiran dan hatinya. Hal itu terjadi karena kandidat tidak lagi dibatasi dengan kisi-kisi.

“Karena nanti masing-masing kandidat akan bicara apa yang di pikiran dan di hati mereka secara terbuka dan lebih mendalam tidak dibatasi oleh kisi-kisi,” imbuhnya.

Meski begitu, manta Wagub DKI itu tidak setuju jika debat harus berlangsung dengan tensi yang tinggi. Karena sejatinya debat merupakan saling memahami apa yang dipaparkan masing-masing paslon yang ditawarkan.

“Sebetulnya tidak dibuat panas. Tapi debat itu dibuat saling memahami. Kita syukuri Alhamdulillah debat (perdana) berlangsung dengan lancar,” ujar suami dari Nur Asia itu.

Sedangkan dari sisi teknis pelaksanaan, Sandi mengusulkan agar debat selanjutnya bisa diadakan dengan konsep yang sederhana dan tak mendatangkan massa dari masing-masing kandidat.

“Untuk perbaikan ke depan salah satunya adalah kita buat jauh lebih sederhana. Debat itu tidak perlu mengundang banyak orang dan dibuat sesederhana mungkin, senyaman mungkin dan difokuskan untuk ratusan juta yang di rumah bukan ada yang di studio atau ada di di ruangan itu,” terangnya.

Sebelumnya, KPU memutuskan tidak akan memberikan kisi-kisi untuk pasangan calon untuk Debat Pilpres 2019. Tanpa ada kisi-kisi, debat pilpres dianggap akan lebih gereget lagi.

“Salah satu evaluasi, kita rekomendasikan untuk debat berikutnya, abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada paslon,” ujar komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MA Hukum Eks Politikus PD Ramadhan Pohan 3 Tahun Penjara

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mantan politikus Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan. Alhasil, calon Wali Kota Medan itu dihukum 3 tahun penjara karena menipu.

Kasus bermula saat Ramadhan Pohan mau mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan untuk periode 2016. Untuk menunjang biaya kampanye, Ramadhan Pohan pinjam uang ke RH Simanjutak dan Hendru Sianipar miliaran rupiah.

Pinjam meminjam itu berbuntut panjang karena Ramadhan Pohan melunasi utang dengan cek kosong. Ramadhan akhirnya diadili di PN Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada 27 Oktober 2017, PN Medan menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara kepada Ramadhan Pohan. Hukuman itu diperberat menjadi 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan pada 5 April 2018.


Atas vonis itu, jaksa dan terdakwa sama-sama kasasi. Apa kata MA?

“JPU NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima-red), Terdakwa tolak,” demikian lansir website MA sebagaimana dikutip detikcom, Minggu (20/1/2019).

Perkara nomor 1014 K/PID/2018 diadili oleh ketua majelis Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono.

(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ikut 10 Years Challenge, Kendall Jenner Malah Bikin Iba

Liputan6.com, Los Angeles – Kendall Jenner mengikuti tantangan 10 Years Challenge dengan gaya yang tak biasa Ia menjadikannya sebagai momen untuk curhat. Kendall mengunggah foto masa remajanya sepuluh tahun lalu. Dalam foto lamanya, wajah Kendall masih sangat tembam dan memiliki banyak jerawat.

“Aku masih 13 tahun dan pulang dalam keadaan menangis setiap hari karena banyak orang memandang wajahku,” tulis Kendall Jenner dalam ungghannya.

Kendall Jenner paham banyak masalah besar di dunia ini. Namun perjuangannya melawan jerawat adalah masalah terbesar saat ia remaja. Masalah kulit ini, ia alami dan selalu membuatnya was-was, rendah diri dan tak aman. Belum lagi melihat kakak-kakak tirinya memiliki kulit lebih baik secara genetik.

Dalam foto berikutnya, nampak wajah Kendall Jenner lebih baik. Model 23 tahun ini sudah memiliki wajah yang mulus dan tak lagi tembam. Foto itu ia ambil beberapa hari lalu dalam sebuah pemotretan.

2 dari 3 halaman

Dikritik

‘Curhat colongan’ ini memang berasal dari hatinya. Namun ia juga dikritik karena curhatnya dianggap bermuatan komersial. Kini, Kendall tengah menjadi brand ambassador sebuah perawatan anti jerawat.

“Sebagai manusia, aku rasa kita tak membagikan sisi insecure kita dengan baik. Kita hidup di masa menjadi sempurna adalah sebuah standar,” ujar Kendall dilansir dari People.

3 dari 3 halaman

Pesan Moral

Terlepas dari curhatan ini dari hati atau untuk alasan konten, nampaknya Kendall telah mendapatkan pesan moral dari perjuangannya ini.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa perjuangannya membentuk kepercayaan diri ini membuat Kendall memiliki ‘muka badak’. Kini ia bersyukur memiliki hal ini untuk menghadapi kerasnya persaingan di industri modeling.

(Penulis: Rezka Aulia/Kapanlagi.com)

Razia di Tanah Abang Kembali Diwarnai Perlawanan PKL

Fokus, Jakarta – Razia pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali diwarnai aksi saling tarik barang dagangan. Sejumlah pedagang yang tidak terima dagangannya disita oleh aparat Satpol PP melakukan perlawanan.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Minggu (20/1/2019), aksi saling tarik barang dagangan kembali terjadi antara aparat Satpol PP dengan sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perlawanan PKL tersebut terjadi saat Satpol PP menggelar razia, Minggu 20 Januari pagi tadi.

Sikap tegas menyita barang dagangan dilakukan karena Satpol PP melihat barang dagangan dipajang melebihi batas yang telah ditentukan.

Sikap tegas petugas membuat pedagang emosi. Oleh petugas, barang dagangan PKL yang dista, dibawa ke kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Galuh Garmabrata)

Temuan Baru Penyelewengan Carlos Ghosn

Liputan6.com, Jakarta Bukti-bukti baru kembali bermuculan menyangkut kasus Carlos Ghosn. Tim investigasi Nissan dan Mitsubishi merilis hasil kerja mereka.

Dilansir dari Paultan.org, mantan bos aliansi Renault-Mitsubishi-Nissan itu terbukti menerima pembayaran kompensasi kontrak yang tidak sewajarnya dari Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV), mencapai EUR7.822.206,12 atau sekitar Rp126 miliaran (Kurs EUR1 = Rp16.184).

NMBV merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh Nissan dan Mitsubishi Motors pada Juni 2017. Di perusahaan yang berbasis di Belanda tersebut, Ghosn menempati jabatan direktur.

Dari investigasi tersebut juga terbukti Ghosn tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota dewan lainnya, yaitu CEO Nissan Hiroto Saikawa dan CEO Mitsubishi Motors Osamu Masuko dalam pembuatan kontrak dirinya.

Tidak hanya itu, menurut tim investigasi gabungan tersebut, seharusnya Carlos Ghosn terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota dewan lainnya dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kontrak kerja dan kompensasi direktur. Sementara untuk anggota dewan lainnya yaitu Saikawa dan Masuko dilaporkan tidak menerima kompensasi atau pembayaran lain dari NMBV.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Dalam penyelidikan tersebut, tim investigasi juga memastikan bahwa setelah pengumuman pembentukan aliansi strategis antara Nissan dan Mitubishi Motors pada 2016, Ghosn, mantan wakil direktur Greg Kelly dan lainnya terbukti mulai menjajaki kemungkinan membayar kompensasi kepada Carlos Ghosn secara rahasia melalui perusahaan patungan tersebut.

Nissan mengungkapkan pandangannya terkait pembayaran yang diterima Ghosn dari NMBV adalah sebab akibat dari kesalahan, dan mereka saat ini sedang mencari cara untuk kembali bersaing di pasar mobil dunia.

Sumber: Otosia.com