Pemkot Bandung Masih Godok Aturan PPDB 2019 90 Persen Zonasi

Bandung – Pemkot Bandung tengah menggodok kembali perubahan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai Permendikbud No 51 Tahun 2018. Di mana, untuk tahun ini tidak ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Tahun 2019, sekolah wajib menerapkan PPDB berbasis zonasi untuk 90 persen dari siswa baru.

“Jadi memang ada beberapa hal yang berubah sesuai dengan Permendikbud itu. Maka ada beberapa hal yang harus disikapi secara objektif dan responsif,” ujar Plt Sekda Kota Bandung Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Selasa (22/1/2019).

Terkait hal itu, Ema sudah meminta Disdik Kota Bandung untuk mendalaminya. Sebab Permendikbud tersebut berisi aturan zonasi, siswa berprestasi hingga orang tua wali yang pindah alamat dengan alasan pekerjaan.

Menurut Ema, hal-hal yang ada dalam Permendikbud tersebut harus segera disikapi sebelum merumuskannya menjadi peraturan di tingkat daerah sesuai dengan pengalaman PPDB tahun 2018 lalu.

“Kondisi eksisting di Bandung itu tidak selalu posisi ideal. Selalu sekolah favorit dipilihnya, harus antisipasi dan harus objektif. Aturan dari pusat pasti berlakukan. Namun hal yang tidak terakomodir atau tidak ideal juga harus diselesaikan,” ujarnya.

Terpisah, Kadisdik Kota Bandung Elih Sudiapermana berharap PPDB 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya. Sehingga perlu pembahasan Permendikbud sebelum membuat Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Kemarin kan baru menyamakan persepsi. Kita masih kaji poin-poin yang akan direvisi dalam Perwal,” katanya.

Sementara itu ditemui terpisah, Wali Kota Bandung Oded M Danial menyatakan untuk sistem zonasi akan ada perbedaan bagi sekolah yang berada di pusat kota.

“Nanti saya akan rapatkan karena ada beberapa sekolah di pusat kota, apabila pakai zonasi bakal saeutik muridna. Jadi kebijakannya harus khusus,” katanya.

Perlu diketahui, PPDB tahun ini akan dilaksanakan tiga jalur yaitu zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen) dan jalur perpindahan orang tua dengan (kuota maksimal 5 persen).

Ada beberapa peraturan baru pada PPDB 2019 sesuai Permendikbud No 51 Tahun 2018. Di antaranya penghapusan syarat SKTM. Bagi siswa tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah untuk keluarga tidak mampu.

Selain itu, pengaturan domisili juga berbeda dengan tahun lalu. Pada tahun ini, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, bukan 6 bulan sebelumnya seperti tahun lalu.

Setiap sekolah juga wajib mengumumkan daya tampung kelas sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal daya tampung ini.

Terakhir, pada PPDB tahun ini sekolah wajib memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan zonasi yang sama dengan sekolah asal. Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu yang dibuat jelang pelaksanaan PPDB.
(tro/ern)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jelang Olimpiade 2020, 7-Eleven dan Lawson di Jepang Tak Jual Majalah Porno

Liputan6.com, Tokyo – Dua toko serba ada (toserba), 7-Eleven dan Lawson yang ada di Jepang, memutuskan untuk mengakhiri penjualan majalah porno sebelum Piala Dunia Rugby dan Olimpiade Tokyo 2020. Keputusan ini dibuat karena pihak toserba itu khawatir bahwa materi yang disampaikan dalam tabloid “panas” tersebut dapat merusak citra Negeri Sakura, di tengah lonjakan wisatawan asing yang diperkirakan akan mulai tahun ini.

7-Eleven dan Lawson menegaskan, mereka akan berhenti menjual majalah bertema dewasa dan komik manga pada akhir Agustus 2019, tak lama sebelum Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby.

Kedua pihak berharap langkah itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, keputusan ini pun didorong oleh pertimbangan komersial.

7-Eleven akan menerapkan aturan ini di 20.000 toko yang di seantero Jepang, menurut kantor berita Kyodo. Sedangkan untuk Lawson, akan mengaplikasikannya ke 14.000 outlet usai sebelumnya sukses dengan percobaan di Prefektur Okinawa.

Penjualan majalah dewasa, yang biasanya dipajang di samping bahan bacaan reguler, telah memicu keluhan dari pelanggan dan upaya organisasi kemanusiaan untuk melindungi anak di bawah umur dari pengaruh “tidak bermanfaat”.

Tahun lalu, 7-Eleven dan Lawson melarang majalah dewasan beredar di 2.000 tokonya, sementara Family Mart telah melakukan hal yang sama di 2.000 dari 16.000 gerainya, kata Kyodo yang dikutip dari The Guardian, Rabu (23/1/2019).

Sebanyak 31 juta wisatawan asing mengunjungi Jepang pada tahun lalu, menurut pemerintah, yang telah menetapkan target 40 juta pengunjung pada 2020, naik menjadi 60 juta pada 2030.


Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Jepang Larang Wanita Terlibat dalam Upacara Penyerahan Takhta Kekaisaran

Keunikan lainnya adalah otoritas Jepang disebut akan mengecualikan semua anggota keluarga perempuan di kekaisaran, untuk berpartisipasi dalam salah satu ritual utama, selama penyerahan takhta dari Kaisar Akihito kepada putra sulungnya, Putra Mahkota Naruhito, lapor kantor berita Kyodo.

Jepang diketahui telah lama melarang wanita mewarisi takhta, di mana hal itu sempat mengancam garis kekaisaran, hingga kelahiran satu-satunya cucu laki-laki Kaisar Akihito, Pangeran Hisahito, pada 2006.

Dikutip dari The Straits Times pada Jumat, 18 Januari 2019, Akihito menjadi kaisar pertama yang memutuskan mundur dalam sejarah monarki itu dalam 200 tahun terakhir. Keputusan itu disebut akan melibatkan serangkaian ritual yang kompleks, di mana detailnya ditentukan oleh para pejabat istana.

Dalam upacara Kenji to Shokei no Gi di Istana Kekaisaran pada 1 Mei mendatang, kaisar baru Jepang akan mewarisi pakaian sakral seperti pedang dan permata, lapor kantor berita Kyodo.

Ditanya mengapa wanita dan anggota keluarga kekaisaran yang lebih muda tidak diikutsertakan di ritual terkait, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan upacara akan didasarkan pada Konstitusi Jepang, dan menghormati tradisi keluarga kekaisaran.

Kyodo menulis bahwa tidak ada wanita yang diundang ke upacara terkait ketika Akihito naik takhta pada 1989 silam.

Sementara itu, seluruh anggota Kabinet Jepang akan diundang, termasuk kemungkinan satu-satunya menteri wanita Jepang, Satsuki Katayama, yang menjabat sebagai menteri revitalisasi regional.

Katayama bisa menjadi pengecualian karena berada dalam kelas menteri, yang didefinisikan sebagai pengamat, bukan mereka yang benar-benar mengambil bagian dalam upacara.

Sementara itu, anggota wanita dari keluarga kekaisaran akan hadir di ritual lain yang berkaitan dengan penyerahan tersebut.

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Fungsi Negara Secara Umum dan Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti tinggal di suatu negara. Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Sebelum membahas fungsi negara secara umum, ada baiknya jika kamu mengetahui pengertian negara. Dalam artikel ini akan membahas pengertian negara dan fungsi negara secara umum. Berdasarkan sumber yang berhasil dihimpun, berikut penjelasannya.

2 dari 4 halaman

Pengertian Negara

Negara merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kekuatan militer yang pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pemerintahan.

Dalam suatu negara tersebut pastilah memiliki fungsi negara yang merupakan suatu gambaran terkait hal-hal apa saja yang dilakukan oleh negara sebagai tujuannya.

Fungsi negara biasanya merujuk pada pemikiran beberapa pemikir social, filsuf dan ahli bidang tata negara. seperti Bung Karno sebagai pendiri negara Indonesia yang berdaulat pernah berujar dalam autobiografinya bahwa negara Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan.

3 dari 4 halaman

Fungsi Negara Secara Umum

Fungsi negara secara umum ada empat, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum.

1. Melaksanakan Penertiban (Law And Order)

Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara.

2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan

Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare staat). Maknanya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil.

3. Fungsi Pertahanan dan Keamanan

Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut.

Negara wajib nampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh.

4. Fungsi Keadilan

Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.

4 dari 4 halaman

Fungsi Negara Menurut Para Ahli

Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi ini adalah dengan membentuk berbagai badan peradilan. Dari penjelasan dari ke-empat fungsi di atas. Para ahli di bidangnya juga memberikan pendapatnya secara umum tentang fungsi-fungsi negara.

Contohnya dari John Locke, Montesquieu dan Van Vollenhoven sebagai berikut.

Macam-macam fungsi negara menurut John Locke

Menurut Locke sebagai seorang filsuf dari Inggris, yang membagi fungsi negara menjadi tiga antara lain sebagai berikut,

Fungsi legislatif: membuat undang-undang

Fungsi eksekutif membuat peraturan dan mengadili

Fungsi federatif: mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai


Fungsi Negara Menurut Montesquieu

Pemikir politik asal Prancis, Montesquieu yang terkenal dengan sebutan Trias Politica, membagi fungsi negara dalam tiga tugas pokok atau fungsi negara antara lain sebagai berikut,

Fungsi legislatif: membuat undang-undang

Fungsi eksekutif: melaksanakan undang-undang

Fungsi yudikatif: mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati


Fungsi Negara Menurut Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven seorang antropolog Belanda yang dijuluki sebagai “Bapak Hukum Adat” ini berpendapat fungsi negara dibagi menjadi empat yang dikenal dengan catur praja, berikut penjelasannya,

Bestuur, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan

Rechtsprak, yaitu fungsi mengadiliRegeling, yaitu fungsi membuat peraturan

Politie, yaitu fungsi ketertiban dan keamanan Dan secara umum pula, fungsi negara bisa dirumuskan sebagai berikut:

Fungsi internal, yaitu dengan cara memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman, serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang

Fungsi Eksternal, yaitu dengan upaya mempertahankan kemerdekaan negara. Dengan kata lain negara harus berupaya agar dapat mengatasi segala ancaman atau serangan yang berasal dari luar negeri.

Fungsi fakultatif, yaitu fungsi negara yang dapat diwujudkan dengan cara peningkatan kesejahteraan umum baik dari segi ekonomi, sosial, moral, maupun intelektual.

Dengan adanya fungsi negara, pemerintah mengharapkan rakyatnya untuk sadar diri dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku serta turut berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan guna mewujudkan fungsi–fungsi negara.

Demikian ulasan terkait dengan fungsi negara secara umum dan penjelasnnya dari para ahli di bidangnya. Semoga dari artikel di atas, dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu tentang fungsi negara sehaingga turut pertisipasi untuk mewujudkan fungsi negara secara baik.


Reporter: Loudia Mahartika

Jokowi Tarik Ulur Pembebasan Ba’asyir

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menarik ulur pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Jokowi, Ba’asyir bakal diberikan pembebasan bersyarat jika mematuhi aturan.

Jokowi awalnya menyatakan sudah memberi izin terhadap pembebasan terpidana kasus terorisme tersebut. Salah satu pertimbangan Jokowi yakni alasan kemanusiaan mengingat usia dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).


Dia menyatakan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang mulai dari sisi keamanan hingga kesehatan Ba’asyir. Jokowi juga menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan mendengar masukan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.

“Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril,” katanya.

Pembahasan mengenai pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. Meski demikian, Jokowi menegaskan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir akan dilakukan pihak kepolisian. Namun, Jokowi memang belum menyebut apa mekanisme yang bakal digunakan agar Ba’asyir bebas saat itu.

Meski belum disebut oleh Jokowi, mekanisme pembebasan Ba’asyir sempat diutarakan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril menyatakan Ba’asyir dinyatakan bebas lewat kebijakan presiden dengan syarat yang ditiadakan.

“Statusnya bebas tanpa syarat,” kata Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Dia mengatakan tim kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir sebelumnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir. Namun Ba’asyir menolak memenuhi syarat tersebut termasuk menandatangani pernyataan setia pada Pancasila dan mengakui kesalahannya.

Namun, Yusril menyarankan Jokowi untuk meringankan syarat pembebasan Ba’asyir. Jokowi pun disebut Yusril mengikuti masukannya tersebut. Menurutnya, aturan soal pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan menteri. Oleh sebab itu, presiden bisa saja mengesampingkan aturan itu.

“Kenapa presiden turun tangan, karena pembebasan bersyarat itu diatur menteri kalau tidak diteken itu tidak bisa pulang. Sekarang presiden ambil alih, presiden punya kebijakan dibebaskan, dia mengensampingkan aturan menteri,” tuturnya.

Kini, Jokowi kembali bicara soal pembebasan Ba’asyir. Dia seolah menarik semua kemudahan yang sempat bakal diberikan kepada Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Begini, kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” imbuhnya.

Namun, aturan pembebasan bersyarat, menurut Jokowi, harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang di dalamnya disebutkan terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujarnya.

Usai Jokowi mengeluarkan pernyataan itu, Yusril pun mengembalikan persoalan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia menyatakan hanya memberi masukan sesuai dengan yang diminta oleh Jokowi.

“Yang penting bagi saya adalah, tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril kepada detikcom.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menkum HAM: Pertimbangan Pembebasan Ba’asyir Masih Dikaji

Jakarta – Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir masih belum bisa dipastikan. Pemerintah masih mengkaji aspek pertimbangan pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir.

“Kami masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum dan juga secara ideologi seperti apa konsep NKRI-nya, keamanannya dan lain-lain. Itu yang sekarang sedang digodok dan sedang kita bahas secara mendalam bersama Kementerian yang lain,” ujar Menkum HAM Yasonna H Laoly kepada wartawan kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dari ketentuan, Ba’asyir menurut Laoly bisa mengambil pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018. Salah satu syaratnya, masa pidana penjara yang sudah dua pertiga dijalani. Namun aspek lain terkait ketentuan pembebasan bersyarat masih dalam kajian bersama BNPT, Polri ada Kemlu dan Kemenko Polhukam

“Kalau memenuhi syarat, kalau semua syarat dipenuhi sebetulnya tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan. Ada syarat penting yang yang dimintakan sesuai prosedur sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi,” sambung Laoly.

Dia juga menyebut ikrar kepada NKRI menjadi bagian dari persyaratan. “Wajib hukumnya, wajib hukumnya,” sebut Laoly.

Presiden Jokowi di Istana sebelumnya menegaskan Ba’asyir bukan bebas murni, tapi pembebasan bersyarat. Jokowi tak mau menabrak aturan soal ketentuan pembebasan bersyarat.

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang sebelumnya menyebut Ba’asyir akan bebas tanpa syarat, menyerahkan kembali urusan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia mengaku hanya menjalankan permintaan Presiden JOkowi untuk menelaah pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir.

“Yang penting bagi saya adalah tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril.

Pengacara paslon capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin ini mengaku telah mengkaji isi UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan serta PP 28/2006 dan PP 99/2012 khusus terkait pembebasan bersyarat. Dia menyatakan telah menyampaikan segala pertimbangan dan hasil pembicaraannya dengan Ba’asyir kepada Jokowi.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

9 Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pedoman Masyarakat Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang semakin baik, demi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum.

Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Pancasila merupakan lima butir ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila merupakan lima dasar negara yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik bagi masyarakat Indoensia. Hal ini dipertegas oleh The Faunding Father Kita Bung Karno, bahwa, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat dan penjajah.

Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas.

Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara agar tidak menjadi penyebab tindakan penyalahgunaan kewenangan sehingga kita harus memahami fungsinya dengan baik.

Berikut telah liputan6.com rangkum Selasa (22/1/2018), fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang harus kamu pahami dengan baik.

2 dari 2 halaman

Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

1. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar Negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara.

Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu Negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Kepribadian Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang ketiga adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah lalu atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut.

Kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Itulah yang dinamakan kepribadian bangsa Indonesia.

4. Jiwa Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori Von Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volkgeist yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat.

Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo dalam tulisannya yang berjudul Pancasila. Dalam tulisan tersebut, juga menyebutkan Pancasila sendiri sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri dan berkembang di zaman kerajaan. Meskipun istilah atau nama Pancasila baru dikenal pada 1 Juni 1945.

5. Sumber dari Segala Sumber Hukum

Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.

Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau Negara, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian Nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara.

Cita-cita hukum atau politik ialah tentang sifat, bentuk dan tujuan Negara Indonesia. Dan terakhir cita-cita moral adalah hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan.

6. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah Negara pada tanggal 17 Agustus 1945.

18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI pada saat itu merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur yang tertulis tersebut (UUD 1945) untuk membela Pancasila sebagai dasar Negara selama-lamanya.

7. Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa

Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda.

Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural.

Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

8. Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kedelapan adalah sebagai cita cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya.

Sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia selaku bangsa atau Negara.

9. Ideologi Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila yang kesembilan adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi Negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan Negara.

Secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai Ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Dalam artian semua nilai-nilai luhur Pancasila ada di dalamnya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Reporter: Heri Setiawan

Yusril Kembalikan Urusan Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir ke Pemerintah

Jakarta – Yusril Ihza Mahendra menyerahkan kembali urusan pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir ke pemerintah. Dia mengaku hanya menjalankan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menelaah pembebasan bersayarat bagi Ba’asyir.

“Yang penting bagi saya adalah, tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril kepada detikcom, Selasa (22/1/2019).

Pengacara paslon capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin ini mengaku dia telah melakukan kajian isi UU 12/1995 tentan Pemasyarakatan, PP 28/2006 dan PP 99/2012 khusus terkait pembebasan bersyarat. Dia menyatakan telah menyampaikan segala pertimbangkan dan hasil pembicaraannya dengan Ba’asyir ke Jokowi.
“Marilah kita tunggu perkembangan selanjutnya. Semoga ada keputusan yang terbaik bagi Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dan bagi kita bangsa Indonesia seluruhnya,” ujar Yusril.
Jokowi sebelumnya menegaskan rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dilakukan melalui opsi bebas bersyarat. Karena itu, ada aturan yang harus dipenuhi Ba’asyir untuk bebas bersyarat.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1).

Jokowi mengatakan alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir memang menjadi pertimbangan. Namun aturan pembebasan bersyarat, menurut Jokowi, harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum.

“Kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujarnya.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta-Fakta Terbaru Kasus Prostitusi Online Artis dan Model

Liputan6.com, Jakarta – Polda Jawa Timur (Jatim) terus mengusut kasus prostitusi online. Hingga saat ini, aparat kepolisian telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah empat muncikari ES, T, F, dan W, serta satu artis FTV VA.

Polisi pun terus bergerak karena masih ada dua orang muncikari lagi yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron kasus prostitusi online puluhan artis dan ratusan model tersebut.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan menegaskan, dua muncikari mempunyai peran penting. Masing-masing punya data artis dan model yang diduga terlibat prostitusi online.

“Dua muncikari ini mempunyai peran yang sangat penting untuk mendistribusikan oknum artis dan model,” ujar Luki.

Berikut fakta-fakta terkini kasus prostitusi online artis dan model yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Kejar Muncikari yang Buron

Polda Jatim akan mengejar dua muncikari yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus prostitusi online artis dan model. Tindakan ini sebagai kelanjutan dari ditangkapnya empat muncikari.

“Muncikari W sudah tertangkap kemarin. Dari empat muncikari, semua sudah ditetapkan tersangka. Saat ini, penyidik tengah fokus mencari keberadaan dua DPO mucikari lagi,” tutur Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan.

Selain memburu dua muncikari DPO, Kapolda menegaskan akan memeriksa semua artis maupun model yang diduga terlibat dalam jaringan muncikari prostitusi online artis dan model.

“Saya langsung instruksikan kepada penyidik kalau bisa lima artis maupun model tiap minggu diperiksa, supaya kasus ini cepat selesai,” ujar Luki.

3 dari 6 halaman

2. Satu Muncikari Tak Ditahan

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan menuturkan, salah satu muncikari prostitusi online artis dan model, berinisial F. Menurutnya, muncikari F masih dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim sejak dua hari setelah ditangkap karena sedang hamil.

“Saat ini dirawat di RS Bhayangkara karena hamil besar dan punya anak satu setengah tahun,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Senin 21 Januari 2019.

Menurut dia, pengacara F juga telah mengajukan ke penyidik agar pemeriksaan terhadap kliennya terkait prostitusi online artis dan model ditunda sementara waktu.

“Pengacaranya sudah mengajukan itu, tapi tetap kami akan proses sesuai aturan penyidikan masih berjalan dan akan kami tangguhkan,” kata Luki.

Diduga, F mengalami syok usai ditangkap Senin 14 Januari 2019 malam di Jakarta oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

Dari pemeriksaan sementara, F merupakan jaringan muncikari prostitusi online artis dan model yang berkaitan dengan dua tersangka muncikari sebelumnya yaitu ES dan TN.

4 dari 6 halaman

3. Panggil Artis dan Model

Selain itu, Luki juga mengatakan, dari hasil penyidikan data digital forensik Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sejumlah nama artis dan model yang diduga kuat terlibat kasus prostitusi online sudah mulai mengerucut.

“Kami akan memanggil oknum artis dan model dan akan diperiksa untuk membantu penyidikan terhadap tersangka empat mucikari prostitusi artis,” tutur Luki.

Menurut Luki, setiap satu pekan akan memeriksa artis dan model secara bergantian sebagai saksi kasus prostitusi online.

“Kemarin sudah enam yang panggil,” kata Luki.

Luki menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengantongi nama sederet selebritas yang akan diperiksa mengenai kasus prostitusi online ini.

“Oknum artis dan model yang diduga terlibat kasus prostitusi online yaitu artis inisial BJ, M, AM, UY, PP, TA, SN, WA, RP, N, EFD, AF, G, N, O, V, NZ, T, AKS, B dan seterusnya banyak sekali,” ucap Luki.

Luki menegaskan, pihaknya juga sudah menangkap empat muncikari artis sekaligus menetapkannya sebagai tersangka. “Empat muncikari itu kini sudah ditahan,” ujar dia.

5 dari 6 halaman

4. Panggil Selebgram

Selebgram berinisial AC alias SI memenuhi panggilan Polda Jatim untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus prostitusi online kemarin. 

Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan mengatakan, pemeriksaan AC diperlukan untuk membantu penyidikan peran muncikari di jaringan prostitusi online.

“Pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat kontruksi hukum yang digunakan guna kepentingan mengungkap jaringan prostitusi online yang melibatkan publik figur,” tutur Yusep di Mapolda Jatim, Senin 21 Januari 2019.

Yusep memastikan akan ada lagi sederet artis yang diperiksa sabagai saksi kasus prostitusi online yang melibatkan VA sebagai tersangka. “Nanti perkembangan update prostitusi artis pasti kami sampaikan lebih lanjut,” ujar Yusep.

Selebgram AC datang sendiri tanpa ditemani kerabat maupu kuasa hukumnya ke Mapolda Jatim, sekitar pukul 14.00 WIB. Dia enggan menjelaskan terkait pemeriksaan sebagai saksi mengenai kasus prostitusi online yang melibatkan artis. “Terima kasih ya permisi saya mau lewat,” ucap AC.

Saat disinggung mengenai perkenalannya dengan 4 mucikari yang sudah ditahan Polda Jatim, AC membantahnya. “Saya tidak kenal kok,” ujar AC.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Soal Pembebasan Ba’asyir: Saya Tak Bisa Nabrak Aturan

Jakarta – Presiden Jokowi menyatakan rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir harus sesuai dengan aturan yang ada. Dia tidak ingin pembebasan ini menabrak ketentuan yang berlaku.

“Ya gimana kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomer 99 Tahun 2012. Dalam aturan itu disebutkan, terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Ba’asyir yang sebetulnya sudah melewati masa 2/3 hukuman tidak mengajukan bebas bersyarat. Hal itu disebabkan karena Ba’asyir tidak mau setia kepada NKRI.

Jokowi mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji wacana untuk pembebasan Ba’asyir.

“Ya ini semuanya masih kajian di Menko Polhukam. Termasuk juga terserah pada keluarga besar ustaz Abu Bakar Ba’asyir,” tutur Jokowi.
(fjp/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>