PKS Dukung MUI Kaji Fatwa Haram PUBG: Harus Ada Aturan Tak Boleh Buat Anak

Jakarta – PKS mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tengah mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram mengenai game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). PKS menilai anak-anak perlu dijaga dari game kekerasan.

“Saya setuju mengkaji game-game kekerasan, itu memang harus ada aturan tidak boleh buat anak-anak karena itu juga dewasa yang melakukan. Jadi ada kepuasan tersendiri seakan-akan itu dia yang melakukan,” kata Ketua DPP PKS Pipin Sopian di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019).

Pipin mengatakan kajian itu harus dilakukan secara mendalam. Game kekerasan menurut Pipin tidak semestinya jadi domain oleh anak-anak.
“Mengkajinya nanti ditolak atau tidak, saya kira perlu ada kajian yang matang. Tapi untuk anak-anak, kita ingin dilindungi terkait dengan game yang tidak semestinya,” ujarnya.

Pipin menilai harus ada pengendalian agar anak tidak bermain game kekerasan. Sebab, hal itu membahayakan untuk anak.

“Saya kira yang paling penting ada pengendalian, jadi game-game ini memang ini eranya anak-anak, bahwa ini untuk kesenangan tapi satu sisi bahaya bagi mereka,” imbuhnya.

Sebelumnya, MUI Jabar mempertimbangkan mengeluarkan fatwa haram mengenai game PUBG. Terkait pertimbangan tersebut, MUI pusat pun menyatakan akan membuat kajian terhadap PUBG.

“Fatwa adalah jawaban hukum Islam dalam upaya memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat, pertimbangannya komprehensif,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh.

MUI Jabar pun menyerahkan sepenuhnya keputusan pertimbangan fatwa haram game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) kepada MUI pusat. MUI Jabar mengaku tidak punya kewenangan.
(abw/idh)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kapan Aturan Tarif Ojol Keluar? Menhub: Senin

JakartaMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tarif untuk ojek online (ojol) akan keluar Senin pekan depan. Rencana tersebut mundur lantaran harusnya keluar pada pekan ini.

“Senin, insya Allah,” kata Budi Karya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, Senin (21/3/2019).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menerangkan, dirinya akan kembali membahas tarif ojol malam ini. Pembahasan ini melibatkan para sopir atau driver.


“Ya saya mau ketemu lagi dengan asosiasi pengemudi malam ini. Tadi ada masukan lagi, yang kemarin sudah agak mengerucut. Kemudian karena mereka menyampaikan ke saya, jadi saya lapor Pak Menteri tadi. Saya perlu hari ini, mungkin sampai malam. Kalau pun malam, ya mungkin besok pagi,” paparnya.

“Jadi yang kemarin pekan ini, barang kali mundur dikit, belum matang,” tambahnya.

Budi Setiyadi menuturkan, masih ada sejumlah pertimbangan untuk tarif ojol. Tapi, ia belum menyebutkan secara detail. Ia yakin tarif itu bisa keluar pada Senin pekan depan.

“Memang banyak pertimbangan, tapi ada faktor lain, mundur lagi, tapi insya Allah mudah-mudahan minggu depan, beliau sampaikan Senin, Senin udah,” tutupnya. (zlf/zlf)

Elite yang Bakal Lawan Mukernas Puji Suharso, Tetap Ingin Tegakkan Aturan

Bogor – Ketua DPP PPP Rudiman, yang bakal melawan di Mukernas pengukuhan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa, memuji sosok Suharso. Namun dia tetap ingin menegakkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Peristiwa ini terjadi setelah pemecatan Ketua Umum, emergency atau tidak, tetap berpegang pada AD/ART,” kata Rudiman di lokasi Mukernas PPP, Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Rabu (20/3/2019).

“Tadi malam saya ketemu Pak Harso, diskusi agak panjang juga. Pak Harso segi kemampuan top, dan dia salah satu kader PPP yang sangat sempurna, pernah jadi menteri, jadi waketum Wantimpres. Tapi masalahnya menegakkan AD/ART,” kata Rudiman.

Rudiman menegaskan ingin menegakkan AD/ART partai dalam Mukernas. Dia memandang penunjukan Suharso sebagai Plt Ketum melanggar Pasal 13 ART.

Selain itu, jika Suharso dikukuhkan, dia memandang bakal ada masalah ke depannya. Dia berbicara soal kemungkinan tanda tangan Suharso menjadi tidak sah.

“Produk yang dihasilkan dari Mukernas yang perlu dipertanyakan juga. Jika Harso dikukuhkan melalui Mukernas jadi Plt, nanti pada saat setelah pemilu pasti ada desakan dari anggota DPR, apakah tanda tangan beliau sebagai ketua umum diterima oleh KPU. Pasti KPU akan mengecek kembali AD/ART-nya seperti apa,” sebut Rudiman.

“Dulu waktu sama Djan Faridz harus mengeluarkan dua rekom. Saya khawatir ini terjadi lagi pada teman yang terpilih menjadi anggota DPR,” imbuh dia.
(gbr/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BEI Tunda Aturan Saham Gocap Tahun Ini

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi berharap, pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) tak terganggu jelang hajatan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Selain itu, kegiatan pemilihan umum (Pemilu) legislatif pada periode yang sama juga diharapkan tak berdampak pada pola gerak IHSG.

“Dalam waktu dekat ada Pilpres, tetapi saya katakan 3 Pemilu sebelumnya bahwasanya korelasinya tidak terlalu banyak jadi harapannya korelasinya pun tahun ini tidak banyak terhadap indeks kita yakni ihsg,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dia menambahkan, tantangan sentimen global juga akan terus diamati perubahannya oleh perusahaan. Itu seperti ketidakpastian Brexit maupun perang dagang Amerika-China.

Oleh karena itu, pihaknya menekankan akan berusaha semaksimal mungkin menjaga daya saing pasar modal Indonesia untuk tetap kompetitif.

“Memang tantangan global ini ada kebijakan the fed dan kebijakan bank sentral dunia. Kemudian ketegangan dagang Amerika-China. Lalu proyeksi perlambatan ekonomi global. Serta volatilitas daripada harga minyak dunia,” ujarnya.

“Tetapi kami akan tetap berupaya jadi penyelenggara efek perdagangan efek yang terpercaya. Visi misi dan core value terus kita kedepankan seperti menjadi bursa kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia,” dia menambahkan.

Aturan Ojol Sudah Terbit, Tarif Masih ‘Digantung’

Jakarta – Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya merilis aturan untuk ojek online alias ojol. Dengan begitu, ojol punya payung hukum untuk operasi.

Aturan ojol tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Regulasi ini mengatur sejumlah aspek seperti keselamatan, kemitraan, suspensi, dan biaya jasa atau sederhananya disebut tarif. Payung hukum diharapkan mengakomodasi sejumlah kepentingan, dari sopir atau driver, aplikator, hingga konsumen.

Meski aturan ini memuat tarif, tapi aturan itu belum memuat secara detil tarif ojol. Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance:

(ang/ang)

Berapa Tarif Ojek Online Sesuai Aturan Pemerintah?

Budi mengaku, saat ini masih membahas dengan beberapa pihak, mulai dari aplikator, driver dan konsumen. Dari beberapa masukan, Budi menuturkan, untuk aplikator memiliki pola pikir keberlangsungan bisnis masing-masing. Para pelaku usaha mengusulkan sekitar Rp 2.000 per km.

“Sementara para pengemudi mereka lebih ke short term dan mintanya di atas itu, sekitar Rp 2.400 hanya saja itu belum pasti gross atau nett. Jadi kita harus mengakomodir semua, bisnis juga tetap berlangsung, driver tetap sejahtera, konsumen juga tidak kemahalan,” ujar Budi.

Mengenai kepastian besaran tarif ojek online, Budi mengaku akan menyelesaikan secepat mungkin untuk kemudian dilakukan sosialisasi di beberapa kota besar di Indonesia.

Ini Aturan Lengkap Ojek Online yang Baru Terbit

Jakarta – Aturan untuk ojek online alias ojol akhirnya terbit. Dengan payung hukum ini, ojok online punya landasan untuk beroperasi.

Aturan itu ialah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Kemenhub Budi Setyadi mengatakan, regulasi ini sudah rampung.

“Saya mengabarkan, regulasi terkait masalah perlindungan keselamatan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, atau regulasi ojol selesai,” kata dia di Kemenhub Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Dia melanjutkan, setelah ini pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait ojol.

“Akhir Maret dan awal April kita akan ke daerah menyampaikan regulasi,” sambungnya.

Dia mengatakan, menyangkut tarif atau biaya jasa sedang dibahas dan nantinya akan dimasukkan dalam aturan turunannya.

“Saya akan membuat surat kementerian perhubungan yang nanti saya akan tanda tangan menyangkut biaya, isitilahnya biaya jasa ojol per km berapa, batas minimal berapa, berapa tarifnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, aturan ini sendiri diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak, dari sopir, aplikator, hingga konsumen. Lalu, aspek yang diatur ialah meliputi keselamatan, kemitraan, suspensi, dan biaya jasa. (dna/dna)

Langgar Aturan, Anak Denny Cagur Terjebak di Dalam Lift

Denny sempat merasa khawatir anaknya terjebak di dalam lift. Pasalnya, Abi bersama 10 temannya, hampir satu jam tak bisa keluar dari lift tersebut. Tapi bersyukur, setelah mendatangkan teknisi ke rumah, pintu lift akhirnya terbuka.

“Ya sudah pas itu gue pas datang teknisinya, matiin mesinnya. Alhamdulillah ya Allah satu teriak. Ada dua orang naik, sebelum dikeluarin harus dimatiin lampu dulu,” katanya.

Aturan Ojek Online Akhirnya Terbit

Jakarta – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiadi mengatakan aturan ojek online alias ojol sudah keluar. Namun aturan tersebut masih akan disosialisasikan dulu ke para pengemudi ojol.

Aturan tersebut sudah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau untuk peraturan menteri masalah ojol sudah keluar,” katanya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).


Aturan tersebut sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham pekan lalu. Menindaklanjuti, Kemenhub akan melakukan sosialisasi aturan itu dalam beberapa waktu ke depan.

“Kita sosialisasi dulu dong,” sebutnya.

Sebelumnya, Budi telah melakukan konsultasi ke Komisi V DPR RI. Dia menjelaskan, ada beberapa isu yang diakomodir lewat aturan ini, antara lain suspensi, tarif, hingga hubungan antara pengemudi sebagai mitra dan aplikator.

“Subtansinya ada beberapa isu yang kita buatkan normanya supaya bisa dijalankan dan kemudian tidak menjadi persoalan. Persoalan kenapa, kita mempertemukan kepentingan aplikator, pengemudi sebagai mitra dan masyarakat. Baik keberlangsungan proses kegiatan ini, pelindungan para pengemudi, juga masyarakat,” jelasnya Senin (11/3/2019). (ara/ara)

KPK Duga Ada Kongkalikong Seleksi Jabatan, Menag Tegaskan Patuh Aturan

Jakarta – KPK menduga ada kongkalikong dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Soal dugaan kongkalikong itu, Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan seleksi jabatan sesuai prosedur

“Ya pertanyaannya sudah masuk materi hukum ya. Jadi intinya harus ditanyakan pada pihak KPK terkait keterangan yang disampaikan. Tapi intinya adalah kami melakukan proses pengisian jabatan itu sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Jadi nanti pada saatnya kami akan memberikan keterangan lebih detail terkait dengan pernyataan tadi itu,” kata Menag Lukman Hakim di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

KPK sebelumnya membeberkan kongkalikong kelulusan seleksi pejabat tinggi di Kemenag. Kakanwil Kemenag Jawa Timur (Jatim) Haris Hasanuddin yang jadi tersangka penyuap Ketum PPP Romahurmuziy diduga pernah dikenakan hukuman disiplin.

“Pada sekitar pertengahan Februari 2019 pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama HRS (Haris Hasanuddin) tidak termasuk 3 nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama. HRS diduga pernah medapatkan hukuman disiplin sebelumnya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3).

Haris dan Muhammad Muafaq Wirahadi mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pemimpin tinggi Kemenag pada akhir tahun 2018. Haris mendaftar sebagai calon Kakanwil Kemenag Jatim, sedangkan Muafaq Wirahadi mendafarkan diri sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

“Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama RI,” sambung Syarif.

Dari pemeriksaan sementara, KPK mendapatkan informasi diduga Haris menyetor duit Rp 250 juta ke Romahurmuziy. Pada awal Maret 2019, Haris dilantik Menteri Agama menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Sedangkan Muafaq disebut KPK menyetorkan duit Rp 50 juta ke Romahurmuziy di Surabaya pada Jumat (15/3). KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Dalam perkara ini diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag yaitu kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” papar Syarif.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>