Debat Kedua Capres, TKN Siapkan 2 Tim Terbaik untuk Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristoyanto berbicara soal finalisasi persiapan debat calon presiden jilid kedua. Dia mengungkapkan, akan ada dua tim yang bekerja marathon.

Tim pertama mengurus bagian konten dan kedua soal kordinasi partai koalisi serta relawan.

“Pertama aspek konten dan seluruh strategi debat ini langsung dipimpin oleh Bapak Erick Thohir bersama Arief Budimanta. Kemudian saya akan memimpin, berkoordinasi dengan seluruh parpol dan relawan. Intinya kami akan menunjukkan kepemimpinan Pak Jokowi yang merangkul,” kata Hasto di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Hasto menyatakan pemaparan petahana dalam debat besok akan terus menunjukkan capaian yang positif. Juga hal yang membangun berdasarkan aspirasi rakyat.

“Jadi sinergitas antara pusat dan daerah akan ditampilkan,” tambah Hasto.

Selain di panggung debat, TKN juga bersiap menampilkan hal menarik, seperti menghadirkan podium rakyat. Harapannya, debat akan betul-betul menghibur dan membawa kebahagian sekaligus membangun pendidikan politik bagi rakyat.

Hasto menambahkan TKN mengungkap akan bekerja secara total untuk menampilkan yang terbaik dalam mendukung kelancaran debat Joko Widodo. TKN percaya, petahana merupakan sosok yang sudah teruji dalam model debat serupa, sejak 2014.

“Apa pun Pak Jokowi sudah melakukan, debat 2014 memberikan keunggulan, apalagi beliau telah melakukan hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara. Sehingga kami akan mendorong seluruh hal positif terkait dengan Pak Jokowi,” Hasto menandasi.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jelang Ground Breaking, Stadion Baru Persija Belum Punya Nama

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan banyak pihak telah mengusulkan nama untuk stadion baru Persija Jakarta yang akan dibangun di area taman BMW, Jakarta Utara. Oleh karena itu, Anies mengatakan, pihak pemerintah provinsi (pemprov) DKI belum memutuskan nama untuk stadion tersebut.

“Ada banyak usulan tentang nama stadion. Kita belum memutuskan namanya, tapi akan dibangun di kawasan yang sekarang namanya taman BMW,” kata Anies saat menghadiri festival 125 tahun MH Thamrin di lapangan VIJ, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019)

Seperti diketahui, pemprov DKI saat ini sedang menyiapkan pembangunan stadion untuk Persija Jakarta. Untuk perencanaan awal dan konstruksi stadion ini, pemprov DKI menyiapkan dana sekitar Rp 900 miliar.

Anies menuturkan, pemprov DKI bakal menerima aspirasi masyarakat terkait nama stadion Persija. Ia juga tak menutup kemungkinan jika stadion itu nantinya diberi nama Stadion MH Thamrin, untuk mengenang jasa pendiri Persija tersebut.

Yang jelas, kata Anies, nama stadion nantinya harus mencerminkan kota Jakarta. “Nama itu harus menggambarkan semangat Jakarta yang maju, Jakarta sebagai kota global dan punya akar sejarah kuat dalam perjuangan,” kata Anies.

2 dari 2 halaman

Segera Ground Breaking

Lebih lanjut, Anies menambahkan, pemprov DKI segera melakukan proses ground breaking stadion. Pasalnya, pemprov telah menyelesaikan semua perizinan yang dibutuhkan.

“Sebentar lagi akan dilakukan ground breaking. Izin-zini sudah selesai. Kemarin, pengurusan izin kita proyeksikan sekitar bulan Maret, tetapi ternyata sudah selesai semua,” kata Anies mengakhiri.

2 Hal Ini Dinilai Bisa Jadi Penghambat Jokowi di Debat Kedua Capres

Liputan6.com, Jakarta – Debat capres jilid dua akan kembali digelar 17 Februari 2019 mendatang. Baik capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokow, dan nomor urut 02 Prabowo Subianto, sudah menyiapkan amunisi yang ada, khususnya untuk urusan energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Pegiat Lingkungan Hidup yang juga mantan komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, mengatakan sudah banyak yang dilakukan Pemerintahan Jokowi. Namun ada dua kasus, yang bisa mengganjalnya di debat capres nanti.

Menurutnya, yang pertama adalah kasus petani Kendeng, terkait operasional pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Di mana, para petani yang sudah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung terkait pembatalan izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia sejak 2016 sampai sekarang masih menunggu janji.

Untuk kasus yang kedua, yaitu persoalan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Yang sampai saat ini belum berkesudahan dan masih bergejolak.

Hal tersebut dipicu izin lokasi reklamasi yang awalnya dianggap sudah kadaluarsa pada 25 Agustus 2018 lalu, kemudian diterbitkan lagi izin lokasi baru 29 November 2018 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kepada pengembang yang sama.

“Saya kira jika itu dipertanyakan, ini bisa menjadi masalah,” ucap Ridha dalam diskusi dengan tema Pengelolaan SDA sesuai konsitusi dan Pancasila di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Namun, dia menegaskan dan yakin, Jokowi akan mempunyai jawabannya di debat nanti.

2 dari 2 halaman

Punya Jawaban

“Tapi saya kira Pak Jokowi sudah mempunyai jawaban soal ini. Karena posisi Jokowi masih Presiden,” ungkapnya.

Dia menilai, sikap Jokowi sudah jelas soal Kendeng. Dimana agar dibuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di wilayah sana.

“Untuk itu Pak Jokowi meminta KLHS itu. Meskipun saya tak memonitor sejauh mana itu. Dan ini tetap mendengarkan aspirasi disana, dan pemerintah memberikan respon yang strategis,” jelasnya.



Saksikan video pilihan berikut ini:

Timses Jokowi Tantang BPN Sebut Kepala Daerah Pendukung Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Kubu pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, sedang mengkaji dugaan pelanggaran 31 kepala daerah di Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu merupakan bentuk kepanikan.  

“Mereka panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Hasto menilai langkah itu sia-sia. Justru, akan memperkuat militansi kepala daerah untuk melawan Prabowo-Sandiaga.

“Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap mereka bergerak memenangkan Pak Jokowi,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk menampilkan kepala daerah yang mendukung mereka. Hasto memamerkan sejumlah kepala daerah berprestasi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Tim Prabowo-Sandi silakan sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi yang mau dukung Prabowo? Gerindra dan PKS silakan lakukan deklarasi yang sama. Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS,” kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Dianggap Minim Bukti

Hasto mengatakan, laporan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga minim bukti. Kendati demikian, divisi hukum TKN siap memberikan bantuan kepada para kepala daerah yang dilaporkan.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti,” kata dia.

Adapun beberapa kepala daerah yang dilaporkan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Laporkan Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Kubu Prabowo Dinilai Panik

Liputan6.com, Jakarta – Kubu pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, sedang mengkaji dugaan pelanggaran 31 kepala daerah di Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu merupakan bentuk kepanikan.  

“Mereka panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Hasto menilai langkah itu sia-sia. Justru, akan memperkuat militansi kepala daerah untuk melawan Prabowo-Sandiaga.

“Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap mereka bergerak memenangkan Pak Jokowi,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk menampilkan kepala daerah yang mendukung mereka. Hasto memamerkan sejumlah kepala daerah berprestasi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Tim Prabowo-Sandi silakan sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi yang mau dukung Prabowo? Gerindra dan PKS silakan lakukan deklarasi yang sama. Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS,” kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Dianggap Minim Bukti

Hasto mengatakan, laporan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga minim bukti. Kendati demikian, divisi hukum TKN siap memberikan bantuan kepada para kepala daerah yang dilaporkan.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti,” kata dia.

Adapun beberapa kepala daerah yang dilaporkan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Soal Cuitan ‘Presiden Baru’ CEO Bukalapak, PKB: Maafkan, Namanya Juga Khilaf

Jakarta – Wasekjen PKB Daniel Johan meminta polemik cuitan ‘presiden baru’ CEO Bukalapak Achmad Zaky tak diperpanjang lantaran yang bersangkutan telah minta maaf. Bagi Daniel, ‘presiden baru’ di cuitan tersebut adalah capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Apa maksudnya?

“Pertama, tentu kita maafkan, namanya juga khilaf tidak perlu dibesar-besarkan dan yang bersangkutan sudah minta maaf dan mengklarifikasi. Bagi saya, ‘presiden baru’ nanti ya Pak Jokowi, baru dilantik untuk periode kedua,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Daniel menyebut pernyataan Zaky soal riset dan pengembangan di Indonesia sebaiknya dilihat jernih dan diapresiasi sebagai gagasan. Menurut dia, pernyataan Zaky merupakan aspirasi yang disampaikan sebagai masyarakat.
“Gagasan tentang pentingnya riset kita perlu apresiasi dan pemerintah harus menangkap ide tersebut sebagai bagian aspirasi masyarakat demi kemajuan iptek dalam negeri, sehingga kita bisa menjadi pemain utama dalam penemuan dan pemanfaatan hasil riset dalam negeri,” kata Daniel.

“Kemajuan suatu negara tergantung juga dari hasil risetnya yang diimplementasikan bagi kepentingan rakyat lebih luas, program-program JKW-KMA adalah mendorong dan mendukung iptek sebagai bagian penting dalam program kerja nantinya,” imbuh Daniel.

Sebelumnya diberitakan, CEO dan founder Bukalapak Achmad Zaky membuat klarifikasi resmi terkait cuitannya menyebut ‘presiden baru’ yang memicu protes sebagian netizen. Dia mengaku khilaf dan memastikan cuitan itu tidak terkait Pilpres 2019.

Mewakili Bukalapak, Achmad Zaky memohon maaf atas segala kesalahpahaman yang timbul. Dia mengaku khilaf dan menegaskan cuitan tersebut tidak bermaksud mendukung atau tidak mendukung calon presiden tertentu, melainkan ajakan bersama membangun Indonesia melalui penelitian dan pengembangan ilmiah.

“Saya, Achmad Zaky, selaku pribadi dan sebagai salah satu pendiri Bukalapak, dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan yang saya sampaikan di media sosial. Saya sangat menyesali kekhilafan tindakan saya yang tidak bijaksana tersebut dan kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Achmad Zaky.
(gbr/hri)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tentang Rencana Anies Kucurkan APBD DKI Lewat Ormas yang Jadi Sorotan

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan rencana untuk mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dikelola mandiri (swakelola) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies menuai kontroversi karena pelibatan ormas. Begini duduk perkara sebenarnya.

Anies menjelaskan terdapat empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3, dan 4, terutama tipe 4 bisa berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Komentar Anies tersebut dikritisi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras). Dia menyebut pengguna anggaran adalah pemerintah, bukan warga.

“Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Pras, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Pras meminta Anies tidak terburu-buru menjalankan kebijakannya. Anggota dewan, menurut Pras, harus dilibatkan untuk menyusun mekanisme kebijakan itu.

Senada dengan Pras, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga mengkritik keras. Pemberian dana ke masyarakat langsung dinilai prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Bestari, Kamis (14/2).

Kembali ke Anies, kebijakan swakelola dana APBD tersebut ditegaskannya diberikan pada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itukan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. kemasyarakatan tuh apa? RT,RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Anies menjelaskan dana tersebut dapat digunakan lebih tepat sasaran karena dari awal perencanaan hingga pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat diminta berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun kebutuhan warga seperti jalan.

“Karena kita menginginkan pembangunannya dilakukan secara kolaborasi atau dalam bahasa kita gotong royong. Masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan,” ucap Anies.

Terkait dasar hukum kebijakannya, Anies berpegangan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dia menyebut pihak-pihaknya yang mempertanyakan kebijakannya salah alamat.

“Jadi kalau tanya peraturan ini jangan sama Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI sedang melaksanakan. Tanya sama pemerintah pusat yang membuat aturan. Karena aturan ini kita bersyukur Alhamdulillah. Dalam pandangan kami gotong royong bisa ikut didukung oleh pemerintah,” jelasnya.

Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, disebutkan definisi ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Merujuk pada aturan itu, ormas merupakan salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam kerangka pengadaan swakelola tipe III.

“Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasinoleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana Swakelola,” demikian bunyi Pasal 18 ayat 6.

Kemudian pelaksanaan untuk mengelola dana oleh Ormas juga diatur dalam Pasal 47 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ayat 3 yang bunyinya adalah: pelaksana Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
(fdu/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3: Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket 20 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Grup Garuda Indonesia melalui lini layanan full service Garuda Indonesia dan Low Cost Carrier (LCC) Citilink Indonesia serta grup Sriwijaya Air-NAM Air menurunkan  harga tiket pesawat di seluruh rute penerbangan sebesar 20 persen. Penurunan harga tiket tersebut berlaku mulai Kamis, 14 Februari 2019.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Ari Akshara mengatakan, ‎penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi awal Indonesia  National Air Carrier Association (INACA) yang sebelumnya baru berlaku di beberapa rute penerbangan.

“Hal tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sejumlah asosiasi industri nasional serta arahan Bapak Presiden RI mengenai penurunan tarif tiket penerbangan dalam mendukung upaya peningkatan sektor perekonomian nasional khususnya untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, hingga industri nasional lainnya, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian,” ujar dia di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Selain itu, lanjut dia, penurunan tersebut sejalan dengan komitmen dan upaya peningkatan akses konektivitas udara bagi masyarakat.

‎”Garuda Indonesia Group memastikan komitmen penurunan harga tiket pesawat sejalan dengan dengan sinergi intensif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara tetap terjaga” kata dia.

Informasi mengenai penurunan harga tiket pesawat menjadi salah satu artikel paling dicari pembaca. Lengkapnya, berikut 3 artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com:

1. Garuda Indonesia Pangkas Harga Tiket 20 Persen Mulai 14 Februari 2019

Manajemen Garuda Indonesia berharap penurunan tarif tiket penerbangan tersebut bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara. Grup Garuda Indonesia dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.

“Penurunan harga tiket tersebut kami pastikan akan menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia Group dalam memberikan layanan penerbangan yang berkualitas dengan tarif tiket penerbangan yang kompetitif,” ujar Ari.

Selengkapnya baca di sini!

2 dari 3 halaman

2. Aturan Taksi Online Mulai Berlaku Juni 2019

Peraturan taksi online, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Sewa khusus mulai berlaku pada Juni 2019. Hal itu enam bulan setelah peraturan tersebut terbit.

“Penerapan pada Juni, saat ini kita sedang sosialisasi, kemarin sudah di Solo,” ujar Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani dalam konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Rabu (13/2/2019), seperti dikutip dari laman Antara.

Ia menuturkan, saat ini masih dilakukan pengawasan untuk tarif. Pada tarif batas yakni Rp 3.500-Rp 6.500 per kilometer (km).

“Melihat kondisi saat ini pastinya kita melakukan survei dengan pihak ketiga dan saat ini kita sedang sosialisasi, untuk tarif pengawasan bagaimana kalau ada yang melanggar,” ujar dia.

Selengkapnya baca di sini!

3 dari 3 halaman

3. HEADLINE: Usulan Harga Avtur Turun, Mungkinkah?

Jumlah penumpang pesawat beberapa bandara di Tanah Air mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena harga tiket penerbangan yang cukup mahal.

Salah satu contohnya di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah penumpang di bandara tersebut mengalami penurunan hampir 20 persen.

Branch Communication and Legal Manajer Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto kepada Liputan6.com, pada Selasa 12 Februari 2019 mengatakan, akibat harga tiket pesawat domestik naik, Bandara Kualanamu mengalami penurunan 189.762 penumpang.

“Data yang kita terima sejak Januari 2019, penurunan sebesar 189.762 penumpang atau 19,9 persen,” kata Wisnu.

Selain penurunan jumlah penumpang, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak pada penurunan jumlah penerbangan, yaitu sekitar 1.734 penerbangan atau 23,6 persen.

“Sedangkan yang mengalami pembatalan di Bandara Kualanamu sebanyak 1.904 penerbangan,” katanya.

Peneliti Institute for Development Economy and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu penyebab mahalnya harga tiket pesawat adalah harga avtur yang mahal.

Dia menuturkan, harga avtur di Indonesia menjadi mahal karena infrastruktur penyaluran avtur yang tidak efisien.

“Akar masalahnya adalah infrastruktur penyaluran avtur masih tidak efisien sehingga harga avtur di Indonesia cenderung lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Itu yang membuat avtur kita enggak bersaing,” kata dia.

Selengkapnya baca di sini!

Programnya Diakomodir Khofifah, Gus Ipul: Modal Sukses Pimpin Jatim

Jakarta – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan dirinya akan mengakomodir program-program dalam kampanye rivalnya saat di Pilgub, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Menanggapi hal ini, Gus Ipul mengaku cukup senang. Dia melihat Khofifah merupakan pemimpin yang berpikiran terbuka dan mau menerima masukan.

“Tentu disesuaikan ya, kita senang dan bergembira karena Bu Khofifah berpikiran terbuka. Jadi inilah gubernur yang patut kita beri rasa hormat, karena beliau membuka diri. Kemudian mau mendengarkan, ini adalah satu modal untuk bisa sukses memimpin Jawa Timur,” kata Gus Ipul saat memberi ucapan selamat pada Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/2/2019).

“Saya kira kesediaan Bu Khofifah untuk membuka diri terhadap usulan-usulan dari mana pun, tidak hanya dari saya itu memang sesuatu yang akan memperkuat pelaksanaan dari program Khofifah yang sesuai dengan aspirasi rakyat,” imbuhnya.

Selain itu, Gus Ipul juga melihat program yang dicetuskan Khofifah bersama wakilnya Emil Dardak sudah baik. Gus Ipul juga tak meragukan kepemimpinan Khofifah yang memang terkenal dekat dengan rakyat.

Untuk itu, mantan Wagub Jatim selama dua periode ini berharap para ASN hingga kepala dinas bisa mendukung program Khofifah-Emil.

“Untuk kepemimpinan, saya kira saya tidak ragu lagi. Kemudian tinggal sekarang pelaksanaannya, maka itu saya harapkan nanti kepala dinas-kepala dinas yang mendukung Khofifah, nanti bisa secara tulus, bisa memperkuat apa yang selama ini menjadi cita-citanya Bu Khofifah dan Mas Emil,” pintanya.

Gus Ipul juga mengakui selama ini masih banyak PR yang harus dikerjakan di Jatim. Dia pun berharap Khofifah mampu menyelesaikannya.

Suami Fatma Saifullah Yusuf ini menyebut permasalahan tersebut antara lain ketenagakerjaan, penanganan bencana alam, harga komoditas pertanian hingga kualitas SDM.

“Terus terang memang di tengah-tengah kemajuan Jawa Timur, yang menurut saya masih banyak tantangan, banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan cepat. Masalah ketenagakerjaan, kemudian masalah banjir, masalah kualitas SDM, masalah harga-harga komoditas pertanian yang adil ketika panen. Itu adalah masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” papar Gus Ipul.

Sementara itu, untuk mendukung pemerintahan Khofifah ini, Gus Ipul menambahkan dirinya akan siap untuk memberi masukan. Tak hanya itu, keduanya dipastikan akan sering mendengarkan dan berkoordinasi.

“Kita akan ngasih masukan. Tadi sudah ada kesepakatan dengan Bu Khofifah, kita akan mendengarkan, kita akan saling koordinasi,” pungkasnya.
(hil/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Grup Garuda Indonesia Pangkas Harga Tiket 20 Persen Mulai Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Grup Garuda Indonesia melalui lini layanan full service Garuda Indonesia dan Low Cost Carrier (LCC) Citilink Indonesia serta grup Sriwijaya Air-NAM Air menurunkan  harga tiket pesawat di seluruh rute penerbangan sebesar 20 persen.

Penurunan harga tiket tersebut berlaku mulai Kamis, 14 Februari 2019. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Ari Akshara mengatakan, ‎penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi awal Indonesia  National Air Carrier Association (INACA) yang sebelumnya baru berlaku di beberapa rute penerbangan.

“Hal tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sejumlah asosiasi industri nasional serta arahan Bapak Presiden RI mengenai penurunan tarif tiket penerbangan dalam mendukung upaya peningkatan sektor perekonomian nasional khususnya untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, hingga industri nasional lainnya, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian,” ujar dia di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Selain itu, lanjut dia, penurunan tersebut sejalan dengan komitmen dan upaya peningkatan akses konektivitas udara bagi masyarakat, 

‎”Garuda Indonesia Group memastikan komitmen penurunan harga tiket pesawat sejalan dengan dengan sinergi intensif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara tetap terjaga” kata dia.

Langkah yang diambil oleh grup Garuda Indonesia sebagai BUMN tersebut juga sejalan dengan sinergi positif seluruh sektor penunjang layanan penerbangan dalam memastikan tata kelola industri penerbangan yang tepat guna.

Hal ini baik dari aspek aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi udara serta business sustainability maskapai penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut melalui penurunan tarif tiket penerbangan tersebut, grup Garuda Indonesia berharap akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara dapat semakin terbuka luas.

Grup Garuda Indonesia dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.

“Penurunan harga tiket tersebut kami pastikan akan menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia Group dalam memberikan layanan penerbangan yang berkualitas dengan tarif tiket penerbangan yang kompetitif,” ujar Ari.

2 dari 2 halaman

Menpar Terima Keluhan soal Tingginya Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Sebelumnya, Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan, tingginya harga tiket pesawat memberi dampak penurunan bagi sektor pariwisata.

Dirinya pun mengaku sempat mendapat keluhan dari berbagai provinsi lantaran jumlah kunjungan wisatawan turun akibat harga tiket pesawat yang tinggi.

“Banyak sekali protes hampir dari semua provinsi. mulai Aceh, Medan, Batam, Pekanbaru, Padang, gubernurnya langsung protes ke saya. Karena kenaikannya terlalu tinggi,” kata dia saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 13 Februari 2019.

Arief menuturkan, jika harga tiket untuk penerbangan domestik naik, secara otomatis akan berpengaruh pada permintaan tiket. Turunnya jumlah permintaan tiket tersebut kemudian bisa berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia.

“Ada rekan nanya ke saya apa pengaruh kenaikan? Pengaruh kenaikan harga pasti penurunan demand, itu namanya price elasticity. Jadi kalau harga naik 20 persen demand turun 20 persen kalalu harga naik 100 persen demand 0 itu. Teorinya seperti itu,” ujar dia.

Dirinya pun tidak mempermasalahkan tingginya harga tiket pesawat, hanya saja perlu disesuaikan dengan harga pasar.

Bahkan, apabila ini dibiarkan secara terus menerus, dirinya menilai justru akan memberikan beban bagi pelaku usaha khususnya di sektor pariwisata. 

“Dan itu berbahaya. Jangan sampai kita mahal sendirian apalagi kalau international flight, memalukan kalau kita dibandingkan dengan negara lain harga kita jauh lebih tinggi,” kata dia.

“Jadi kalau mau naik 100 persen proyeksikan saja naiknya 3 tahun jangan sekarang,” tambah dia


Saksikan video pilihan di bawah ini: