Mangindaan: Semua Aspirasi Golongan Diberikan Tempat Sama

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), E. E. Mangindaan, menceritakan bahwa para pendiri bangsa sudah menetapkan Indonesia berdiri di atas persatuan dan kesatuan seluruh kelompok yang ada. Semua aspirasi dan kepentingan golongan dihargai dan diberikan tempat yang sama.

Salah satu buktinya adalah penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, sehingga menjadi sila pertama Pancasila seperti yang dikenal sekarang ini. Dulu, sila pertama itu berbunyi, Ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

“Perwakilan dari masyarakat Indonesia Timur berkeberatan terhadap sila tersebut, karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan umat Nasrani. Beruntung aspirasi itu didengar oleh anggota BPUPKI. Mereka berembug, dan akhirnya mengubah sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Mangindaan, saat memberikan materi sosialisasi Empat Pilar di hadapan masyarakat Minahasa Selatan, di Golden Charity, Sulawesi Utara, Rabu (4/4/2019).

Proses pengubahan sila pertama tersebut, imbuhnya, berlangsung secara singkat, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan. Semua pihak menyadari bahwa perjuangan yang sudah memakan banyak korban itu didasari oleh keinginan mendirikan bangsa yang berdaulat.

“Tidak ada alasan bagi kita mengubah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah final, tidak boleh diganti,” ucap Mangindaan.

Dalam kesempatan itu, dirinya jugamengajak masyarakat Minahasa untuk menyukseskan pemilu 17 April 2019 dengan cara datang ke TPS dan menentukan pilihan. Setiap individu, kata Mangindaan, berhak menentukan pilihannya sendiri, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

“Beda pilihan itu wajar, tidak perlu dipertentangkan, yang penting sebagai warga negara kita harus memberikan suara, untuk menentukan pimpinan kita lima tahun mendatang,” kata dia.

(*)

Pengacara: Romahurmuziy Sampaikan Aspirasi Seleksi Jabatan ke Menag

Jakarta

Anggota DPR yang juga eks Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengaku meneruskan aspirasi soal pengisi jabatan Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Pengacara Rommy menyebut aspirasi diteruskan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

“Sepanjang yang saya tahu beliau (Romahurmuziy) menyampaikan aspirasi ke Menteri Agama,” kata pengacara Rommy, Maqdir Ismail kepada detikcom, Jumat (22/3/2019) malam.

Tapi menurut Maqdir, Romahurmuziy awalnya tidak menyebut nama Haris Hasanuddin. Haris-yang juga jadi tersangka dugaan suap-mengikuti seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.


Tapi awalnya aspirasi yang disampaikan kepada Menteri Agama, bukan yang dipilih jadi Kakanwil Kementerian Agama sekarang ini,” sambung Maqdir tanpa memberikan penjelasan lanjut mengenai pihak yang dimaksud.

Rommy blak-blakan mengaku meneruskan aspirasi ke Kemenag. Tapi Rommy menegaskan rekomendasi Haris Hasanuddin tak mengesampingkan proses seleksi untuk posisi Kakanwil Kemenag Jatim. Semua aturan seleksi pejabat tinggi di Kemenag, diklaim Rommy, diikuti.

“Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR dan sebagai ketum PPP saat itu. Banyak sekali pihak-pihak yang menganggap saya orang yang bisa menyampaikan aspirasi (ke) pihak yang mempunyai kewenangan. Bukan hanya Kementerian Agama tentunya, di lingkungan lain, orang menyampaikan pun biasa,” kata Rommy di gedung KPK, Jumat (22/3).

Aspirasi soal kompetensi Haris Hasanuddin yang ikut seleksi Kakanwil Kemenag disebut Rommy diterima dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seorang kiai.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris, karena orang kerja bagus.’ Sebagai gubernur terpilih, beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov akan lebih baik,” tutur Rommy.

Haris dan Muhammad Muafaq Wirahadi mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pemimpin tinggi Kemenag pada akhir 2018. Haris mendaftar sebagai calon Kakanwil Kemenag Jatim, sedangkan Muafaq Wirahadi mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.


“Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama RI,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (16/3).

KPK menyebut Rommy diduga menerima duit Rp 250 juta dari Haris Hasanuddin dan Rp 50 juta dari Muafaq.


(dhn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKS dan Gerindra Serahkan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies Baswedan Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyampaikan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dua nama cawagub tersebut adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo, yang mewakili Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta, sudah menyampaikan surat ajuan tersebut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” ujar Sakhir di Balai Kota, Jakarta, Jum’at (1/3/2019).

Sakhir mengatakan, dua nama tersebut juga sudah ditandatangani oleh kedua partai pengusung, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu, saat menyampaikan surat tersebut, Sakhir menjelaskan bahwa Anies Baswedan berhalangan menerima dikarenakan sedang ada agenda penting lainnya.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh warga Jakarta, semoga Allah memudahkan proses-proses berikutnya hingga pelantikan dan pelaksanaan tugas Wakil Gubernur definitif kedepannya,” tandas Sakhir.

2 dari 3 halaman

Imbangi Kelemahan Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut tim panelis fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, menginginkan sosok yang dapat mengimbangi Anies Baswedan.

“Peran wagub akan mengisi kelemahan gubernur selama ini,” kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para cawagub DKI sebelumnya harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saat fit and proper test tim panelis menghadirkan sejumlah tokoh, mulai dari pengamat hingga akademisi. Kata Syarif, hal itu guna meminta masukan mengenai isu yang ditanyakan kepada cawagub.

Syarif menyebut beberapa isu itu yakni mengenai perencanaan dan penyerapan APBD DKI, kebijakan percepatan pembangunan dan aspirasi kalangan pengusaha dan pelaku UMKM terutama PKL.

“Selanjutnya, polarelasi politik partai dan konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan,” ucap dia.

Oleh karena itu, dia menilai nantinya, wagub terpilih banyak memikul beban sebagai eksekutor.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Isi Lengkap Surat Mandat SBY: AHY Pimpin Pemenangan, Ibas Keseimbangan PD

Jakarta – Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi mandat kepada putra sulungnya yang juga komandan Kogasma PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin pemenangan pemilu partai berlambang mercy itu. Kabar tersebut disampaikan SBY ke para kadernya lewat sebuah surat.

Surat SBY tersebut dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Pandjaitan, di Kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019). SBY tidak bisa fokus dalam pemenangan PD di Pemilu 2014 karena harus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan melawan penyakit kanker darah di Singapura.

“Secara nasional komandan Kogasma saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY dalam suratnya.


Berikut isi surat SBY untuk para kader Demokrat yang berisi soal mandat kepada AHY dalam pemenangan Pemilu:

Surat ini adalah tentang surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Demokrat tentang peningkatan intensitas dan efektivitas kampanye pemenangan Pemilihan Umum tahun 2019 yang sekarang sedang berjalan.

1. Kampanye nasional dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh melibatkan seluruh komponen partai yang meliputi Komando Tugas Bersama (Kogasma) yang sudah kami bentuk sejak 2017 lalu, Komisi Pemenangan Pemilu, jajaran organisasi partai dari pusat hingga daerah dan para caleg. Jadi semuanya satu kesatuan, menyeluruh.

2. Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019.

3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Kogasma dibantu oleh koordinator kampanye wilayah timur, saudara Soekarwo, anggota majelis tinggi Partai Demokrat dan koordinator kampanye wilayah barat, saudara Nachrawi Ramli, anggota majelis tinggi Partai Demokrat.

4. Di samping membantu komandan Kogasma, para koordinator wilayah kampanye mengkoordinasikan kampanye yang dilakukan oleh jajaran dewan pimpinan daerah partai di wilayah tugasnya.

5. Wilayah timur kampanye Partai Demokrat meliputi provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan wilayah barat yang menjadi wilayahnya Pak Nachrawi Ramli meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

6. Selama kampanye tugas-tugas harian DPP Partai Demokrat dilaksanakan oleh Sekjen Partai Demokrat.

7. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari Partai Demokrat, karena 61 anggota DPR RI partai saat ini adalah incumbent yang hampir semuanya adalah Caleg.

8. Setelah kampanye pemilu dilaksanakan seluruh jajaran partai tetap melakukan pengawalan dan pengamanan suara yang diperoleh, baik suara partai maupun suara caleg agar Partai Demokrat tak dirugikan pihak manapun.

9. Susunan kepengurusan resmi DPP Demokrat tidak ada perubahan, dan semua tetap memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ini perlu saya ulangi, susunan tidak ada perubahan.

10. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Rabu 27 Februari 2019.

Selain surat kepada kadernya, SBY juga mengirimkan surat khusus kepada Hinca. Dalam suratnya, SBY meminta Hinca menjelaskan kepada kader dan media massa soal posisinya saat ini. Berikut isinya:

Surat ini ditujukan kepada Saudara Hinca.

Pak Hinca menyertai penjelasan Pak Hinca kepada media massa tentang peningkatan intensitas dan kapasitas kampanye Partai Demokrat 2019 ini tolong sampaikan hal hal berikut kepada para kader Demokrat di seluruh tanah air.

Pertama dengan tidak dapatnya saya berjuang secara fisik bersama caleg dan kader Demokrat dalam kampanye lanjutan Pemilu 2019 ini saya harap semangat para caleg Demokrat tidak berkurang. Pada hakikatnya hati saya tetap bersama kader dan caleg Demokrat dalam perjuangan maha penting ini.

Saya pribadi juga Ibu Ani yang tengah menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan tetap berdoa kepada Allah SWT semoga perjuangan mulia para kader dan caleg Partai Demokrat berhasil dengan baik. Saya tahu 2 bulan ini saat saat yang paling menentukan untuk partai dan caleg Demokrat. Seperti yang saya lakukan bersama Ibu Ani sebenarnya saya sangat ingin secara fisik berada di lapangan. Namun Allah tidak mengizinkan karena saya harus mendampingi pengobatan dan perawatan kesehatan Ibu Ani yang dilakukan intensif saat ini.

Pesan dan harapan saya terus berjuang secara gigih dan lakukan perjuangan itu dengan cara baik, cerdas dan tepat. Dengarkan harapan dan aspirasi rakyat kemudian perjuangkan dalam Pemilu 2019 ini. Jika kelak para caleg terpilih untuk DPR RI, DPRD dan DPD Kab/Kota, wujudkanlah dan buktikan semua yang dikampanyekan itu Insyallah saudara sekalian berhasil.

Meskipun secara fisik saya tidak bisa aktif dalam kampanye di lapangan, saya percaya Partai Demokrtat tetap memiliki, berpeluang besar untuk mencapai suara. Saya yakin instruksi yang saya keluarkan kepada jajaran partai untuk meningkatkan intensitas dan kapasitas akan dapat dijalankan dengan baik.

Komandan Kogasma AHY dan para koordinator wilayah kampanye saudara Soekarwo dan Nachrawi adalah pemimpin dan kader Demokrat yang tangguh, berkualitas, dan memiliki kemampuan tinggi untuk melaksanakan kampanye di tanah air. Di samping berjuang untuk calegnya di dapil masing-masing, yang lain memperjuangkan juga membantu penuh Kogasma secara nasional.

Saya juga yakin dengan strategi dan taktik pemenangan pemilu yang telah dibekalkan para caleg sukses akan dapat diraih. Di samping itu 14 prioritas sebagai program unggulan yang ditawarkan kepada rakyat akan diperjuangkan Partai Demokrat beserta pemerintah yang dipilihnya adalah jawaban yang diinginkan rakyat.

Saudara Hinca karenanya saya yakin Partai Demokrat bukan hanya siap memenangkan pemilu tapi atas izin Allah yang maha kuasa, Partai Demokrat akan sukses dengan gemilang, Demokrat tidak hanya pandai berjanji tapi pernah memberi bukti pada pemerintahan. Ke depan jajaran Partai Demokrat akan sukses karena semua kebijakan dan program merupakan aspirasi dari rakyat kita juga jawaban dan solusi dari permasalahan.

Ketiga atau terakhir, saya mengamati kontestasi pemilih 2019 ini utamanya pilpres lebih keras dibandingkan dengan pilpres era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas semakin berjarak. Jika situasi ini berkembang lebih jauh dan melewati batasannya, saya kuatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Ini yang harus kita cegah untuk tidak terjadi pada negeri ini. Untuk itu saya berpesan pada Partai Demokrat untuk turun agar pemilu berjalan damai, demokratis, jujur, dan adil.

Pemilu memang keras tapi tidak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa kita semua, utamanya elit dan pemimpin bangsa. Semoga praktik berdemokrasi dengan baik dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam Pemilu 2019 ini. Demikian.

Sampaikan salam hangat saya dan Ibu Ani kepada seluruh kader dan caleg Demokrat. Sampaikan pula salam sayang saya kepada saudara saya rakyat Indonesia Tercinta.

Singapura, 27 Februari 2019
SBY


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.

(elz/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

Sandi Sesalkan Ulah 3 Emak Kampanye Hitam di Karawang: Materi Kami Ekonomi

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno menyesalkan ulah 3 emak-emak di Karawang, Jawa Barat, yang diduga melakukan kampanye hitam kepada pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sandiaga menegaskan tak pernah ada perintah darinya untuk melakukan kampanye hitam terhadap rivalnya.

“Selalu kita imbaukan kalau teman-teman selalu hadir di acara saya. Kalau harus bersyukur, menjaga kesejukan politik yang santun, selalu kita sampaikan seperti itu,” ujar Sandiaga, di Kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Eks Wagub DKI Jakarta itu mengungkapkan, selama ini, dia selalu menyampaikan agar para timses, relawan, dan simpatisannya untuk fokus terhadap isu ekonomi. Sandiaga pun selalu mengingatkan agar mereka selalu menjunjung tinggi pemilu damai.
“Materi kita selalu ekonomi. Jadi kalau ada pengembangan dari masyarakat di bawah tentunya kita harus selalu mengingatkan kalau Pilpres ini harus rajut dengan kebangsaan kita, jaga keberagaman, dan kalau ada aspirasi itu sampaikan dengan baik dan tidak saling menjatuhkan dan tidak saling menyebarkan ujaran-ujaran yang bisa dianggap menyerang pihak lawan. Itu yang selalu saya sampaikan,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, warga Karawang dibuat geger oleh video aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap Jokowi-Ma’ruf yang jadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, dua perempuan berbicara dengan warga menggunakan bahasa Sunda dan menyebut Jokowi akan melarang azan serta membolehkan pernikahan sesama jenis.

Setelah dilakukan penyelidikan, jajaran Polda Jawa Barat pun mengamankan dan menetapkan tiga wanita berinisial ES, IP, dan CV dalam video tersebut. Namun Bawaslu menyatakan aksi ketiganya tak masuk pelanggaran pemilu.

“Dari hasil investigasi dan kajian, teman-teman di Karawang juga sudah melakukan pendalaman internal data pada kesimpulan tidak memenuhi unsur formil dan materiilnya,” ucap Ketua Bawaslu Jabar Abdullah saat dihubungi wartawan, Selasa (26/2).
(mae/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Demokrat Bali Dukung AHY Jadi Suksesor SBY

Denpasar – Ketua DPD Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta mengakui ada aspirasi untuk mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi nakhoda partai berlambang mercy itu. Mudarta menyebut kepemimpinan AHY sebagai Ketua Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) memang patut diacungi jempol.

“Memang ada aspirasi, Demokrat kalau pergantian ketum, itu kan forumnya kongres, kongres itu kan tahunnya 2020 jadi masing-masing ada forumnya. Momentum sangat tepat mas AHY ketua Kogasma beliau memberikan support karena sangat digandrungi oleh anak-anak muda kan,” ujar Mudarta via telepon, Rabu (27/2/2019).

Mudarta mengatakan aspirasi untuk mengusung AHY menggantikan ayahnya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai nakhoda Demokrat akan dibawa saat Kongres Demokrat berlangsung. Saat ini dia menyebut Demokrat Bali tengah fokus untuk memenangkan para caleg yang diusung.

“Ada aspirasi seperti itu, tapi fokusnya kita ke pemenangan itu. Aspirasi kita catat, tapi momentumnya nanti 2020 pada saat forum kongres,” ujarnya.

Selama ini meski SBY tengah sibuk menemani istrinya Ani Yudhoyono menjalani pengobatan di Singapura, Mudarta mengaku koordinasi pemenangan Pileg dan Pilpres tetap berjalan lancar. Menurutnya struktur partai Demokrat juga sudah lengkap dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

“Mas AHY sekarang sudah dikukuhkan sebagai Ketua Kogasma Partai Demokrat, semacam komando operasional pemenangan partai demokrat, istilahnya panglima komando di lapangan. Kalau Ketum kan pak SBY, walaupun beliau ada di Singapura memberikan support istrinya Bu Ani tapi beliau terus support komando, karena struktur partai kita sudah lengkap di lapangan,” urainya.

“Masing-masing ketua DPD, DPC tiap kabupaten/kota juga sudah ada panglimanya. Ya sekarang komando bisa via telepon, WhatsApp, kan zaman sudah canggih, selain itu caleg sudah bekerja di Dapil masing-masing. Caleg kan punya tim kampanye, relawan, mereka sudah bekerja sesuai tugas masing-masing. Demokrat kondisinya sudah bagus, aman terkendali,” sambungnya.

Mudarta juga memastikan kesibukan keluarga SBY merawat Ani di Singapura tak menjadi hambatan. Koordinasi tetap berjalan lancar.

“Mas AHY lah komandan operasional di lapangan sudah bagus. Sudah bagus beliau kontak setiap DPD, DPC. Komunikasi kita dengan Pak SBY, AHY Mas Ibas selaku ketua bapilu sudah bagus komunikasinya, sudah bagus,” ucap Mudarta.

Isu Partai Demokrat (PD) berganti nakhoda santer terdengar via jejaring WhatsApp atau WA. Disebutkan alasan pergantian pimpinan PD itu lantaran SBY tengah sibuk mengurus istrinya Ani Yudhoyono, yang tengah perawatan untuk melawan kanker darah.

Wasekjen PD Andi Arief menyebut memang ada keinginan dari para kader dan pimpinan PD di daerah agar SBY fokus mengurus Ani Yudhoyoni. Ada suara yang berharap AHY berperan lebih banyak lagi.

“Memang sekarang ada keinginan DPD dan kader agar SBY konsentrasi mengurus Ibu Ani, lalu AHY memimpin kemenangan Pileg. Jadi cuma kosnentrasi menang Pileg. Ketum tetap SBY sampai kongres 2020,” tutur Andi.

(ams/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Di Depan Ulama Sumenep, Prabowo Ajak Kawal Pemilu Bersih, Jujur dan Adil

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung proyek infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya dibangun bukan untuk rakyat kecil. Hal itu disampaikan Prabowo saat menggelar silaturahmi dengan alim ulama, kiai dan habaib di Pondok Pesantren Assadad, Sumenep, Madura, Selasa (26/2/2019).

Prabowo mengakui, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan bangsa ini. Namun, infrastruktur yang dibangun harus bisa diakses oleh rakyat.

“Kalau yang pakai infrastruktur hanya pengusaha untuk membawa barang dari luar negeri (impor), ya untuk apa infrastruktur itu,” kata Prabowo melalui siaran pers Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Kepada rakyat Sumenep, Prabowo berjanji, pemerintahan yang ia pimpin ke depan akan membangun infrastruktur yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.

“Kita akan bangun ratusan pabrik-pabrik, anak-anak kita harus mendapatkan pekerjaan yang baik, kita tidak mau anak kita hanya jadi babu. Anak petani harus jadi insinyur, harus jadi dokter,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ketua Umum Partai Gerindra itu memastikan dirinya akan menunjuk putra putri terbaik untuk duduk di kabinet pemerintahannya.

“Tak hanya pintar, tapi juga yang miliki nurani. Yang bersedia tidak memperkaya diri sendiri, saudara, teman, atau saudaranya,” kata capres yang berpasangan dengan cawapres Sandiaga Uno ini.

Atas dasar itu, Prabowo mengajak rakyat Sumenep khususnya dan warga Madura pada umunya untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 17 April 2019. Prabowo juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya pemilu agar berlangsung jujur dan adil.

“Kita berada di penghujung perubahan besar. 17 April 2019, 50 hari lagi kita bisa mengganti arah dari negara yang lemah ke negara yang lebih kuat. Bangsa makmur yang rakyatnya sejahtera. Karena itu, mari kita tidak lengah, mari berbondong-bondong TPS dan jaga sampai selesai,” seru Prabowo.

2 dari 3 halaman

Kiai dan Alim Ulama Sumenep Siap Menangkan Prabowo-Sandi

Sementara kedatangan Prabowo di Ponpes Assadad disambut meriah para ulama, santri, dan masyarakat. KH Moh Yazid selaku perwakilan tuan rumah menerangkan, acara silaturahmi dengan Prabowo ini dihadiri oleh ulama-ulama dari berbagai penjuru Madura. Kehadiran mereka adalah pertanda Madura siap memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

“Mereka para ulama ini waktunya sudah habis untuk berkhidmad untuk umat, untuk mendidik para santri, tapi kenapa mereka masih sempat hadir di sisi, tujuannya hanya satu, yakni untuk memenangkan Prabowo Subianto,” kata KH Yazid, Selasa (26/2/2019).

KH Yazid mengatakan, para ulama sumenep telah menetapkan pilihan dukungan kepada paslon nomor urut 02. Pilihan itu didapat memlaui ikhtiar dan doa memohon petunjuk kepada Tuhan.

“Kami para ulama tentunya sudah berfikir panjang. Selain telah ada hasil ijtima ulama di Jakarta, para ulama dan kiai sepuh di Sumenep telah beristiharah meminta petunjuk kepada Allah. Kami punya cara sendiri untuk menentukan pilihan dan alhamdulillah hasilnya sama dengan hasil ijtima ulama yang di Jakarta,” terang KH Yazid.

Kepada Prabowo, para alim ulama serta kiai Sumenep menitipkan mandat dan aspirasi. Mereka juga berdoa agar gerakan menuju Indonesia adil makmur ala Prabowo-Sandiaga Uno selalu mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa.

“Pak Prabowo dan Pak Sandi semoga menjadi pemimpin yang bisa menghadirkan keadilan untuk bangsa indonesia, bisa wujudkan kemakmuran bagi rakyat. Semoga jadi pemimpin yang adil dan memakmurkan,” ucap KH Yazid.

Masih di kesempatan yang sama, KH Yazid juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu jujur, adil, damai, dan saling menghormati perbedaan pilihan.

“Mari jaga pemilu ini tetap damai, mohon tidak ada kata netral, suara anda akan menentukan nasib Indonesia lima tahun yang akan datang. Misalnya di luar sana ada ulama kiai yang beda pilihan politik, tolong jangan dicaci, jangan dibenci, kita jaga ukhwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita supaya terwujud Indonesia yang adil dan makmur,” kata KH Yazid.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: