Kontestan Grup A Piala Presiden 2019 Siap Bersaing Jadi yang Terbaik

Liputan6.com, Bandung Kontestan Grup A Piala Presiden 2019 berjanji memamerkan permainan terbaik dan tampil dengan kekuatan penuh saat mengarungi turnamen yang ditayangkan Indosiar ini. Pasalnya, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Tira-Persikabo dan Perseru Serui ingin merebut tiket ke babak berikutnya.

Pertandingan antara Persib dan Tira-Persikabo di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, akan jadi laga pembuka Piala Presiden pada Sabtu (2/3/2019). 

“Kita sudah siap main. Kemarin kita selesaikan empat pertandingan di Piala Indonesia. Untuk sekarang Piala Presiden, semua pemain siap kerja keras setiap hari dan kita siap untuk laga pertama besok,” tegas pelatih Persib, Miljan Radovic dalam sesi jumpa pers di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jumat (1/3/2019).

Bejo Sugiantoro, asisten pelatih Persebaya Surabaya, ikut buka suara. Pada partai awal turnamen pramusim kali ini, Bajul Ijo dijadwalkan melawan Perseru. Pada laga perdana, Ruben Sanadi dan kawan-kawan ingin meraih hasil maksimal.

“Kami harus respek pada semua lawan. Apalagi Perseru tim Liga 1, semua pemain kami minta untuk tetap waspada,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Lupakan Piala Indonesia

Asisten pelatih Tira-Persikabo, Miftahudin Mukson menyebut timnya siap bersaing di Grup A. Miftah mengatakan, para pemainnya sudah melupakan hasil di Piala Indonesia beberapa waktu lalu.

“Kami sudah menyiapkan semua pemain sehingga kami bisa menunjukkan persiapan yang sudah dilakukan di Bogor untuk diaplikasikan di turnamen ini. Kemarin gagal di Piala Indonesia, tapi pelatih kepala sudah menyiapkan program di preseason ini,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Perseru Siap Bersaing

Pelatih Perseru Serui, I Putu Gede, turut melontarkan hal serupa. Menurutnya, Cendrawasih Jingga sudah cukup siap menghadapi turnamen pramusim kali ini.

“Untuk Piala Presiden kami sudah datang ke Bandung. Persiapan sebenarnya minim ya, tapi sebagai tim kita siap untuk pertandingan besok,” kata I Putu Gede.

AS Tawarkan Hadiah Rp 14 M untuk Informasi Putra Osama bin Laden

Washington

Amerika Serikat menawarkan hadiah uang tunai hingga US$1 juta atau Rp14,1 miliar kepada siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan Hamzaputra, putra mendiang pendiri Al-Qaeda, Osama bin Laden.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan Hamza bin Laden tengah dicari lantaran dia menjadi pemimpin kunci sebuah kelompok milisi Islam.

Beberapa tahun lalu, dia merilis pesan audio dan video, menyerukan kepada pengikutnya untuk menyerang AS dan para sekutunya demi membalaskan dendam atas pembunuhan sang ayah.

Osama bin Laden tewas dibunuh pasukan khusus AS di Pakistan pada 2011 lalu.

Semasa hidupnya, Osama menyetujui serangan ke AS pada 11 September 2001 yang menewaskan hampir 3.000 orang.

Hamza bin Laden, yang diyakini berusia sekitar 30 tahun, ditetapkan secara resmi oleh AS sebagai teroris global pada dua tahun lalu.

Dia menikahi putri Mohammed Attapelaku pembajakan salah satu pesawat komersial yang digunakan dalam penyerangan 11 September 2001, dan menabrakkannya ke gedung World Trade Center di New York.

Surat-surat dari Osama bin Laden yang disita dari rumahnya di Abbotabad, Pakistan, tempat dia dibunuh pada 2011mengindikasikan mendiang telah memupuk Hamza untuk menggantikannya sebagai pemimpin Al-Qaeda. Deplu AS menambahkan, Hamza diyakini merupakan putra favorit Osama.

“Kami meyakini dia mungkin berada di perbatasan Afghan-Pakistan dandia akan menyeberang ke Iran. Namun, dia bisa berada di mana saja di Asia Tengah bagian selatan,” kata Asisten Menteri di bidang Keamanan Diplomatik, Michael Evanoff.

https://twitter.com/Rewards4Justice/status/1101239592903168006

Hamza bin Laden diyakini menghabiskan beberapa tahun bersama ibunya di Iran, tempat dia dipercaya telah melangsungkan pernikahan.

Laporan lain menunjukkan dia mungkin pernah tinggal di Pakistan, Afghanistan, atau Suriah.


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Fakta Pertemuan Timnas U-22 dengan Jokowi di Istana Merdeka

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima skuat pemain sepakbola Timnas U-22 dan pelatih Indra Sjafri di beranda Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Seperti diketahui, Timnas U-22 berhasil menjadi pemenang AFF U-22 2019 dengan mengalahkan Thailand 2-1 di laga final.

Rombongan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 09.15 WIB. Mereka tampak kompak mengenakam seragam timnas berwarna merah. Jokowi lalu menyambut mereka di beranda Istana Merdeka Jakarta.

Pertemuan itu pun berlangsung hangat. Tak lupa, sang Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan rasa bangganya kepada Timnas U-22 yang berhasil meraih kemenangan.

Pelatih Timnas U-22 Indra Sjafri kemudian menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas apresiasi yang diberikan kepada para pemainnya.

Berikut fakta-fakta pertemuan Timnas U-22 dengan Presiden Jokowi dihimpun Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Sampaikan Rasa Bangga

Presiden Jokowi mengungkapkan rasa bangganya kepada para pemain yang berhasil membawa pulang trofi AFF U-22.

“Saya dan seluruh rakyat Indonesia merasa bangga sekali atas prestasi dari ini generasi baru sepakbola Indonesia yang kita harapkan kebangkitan sepakbola Indonesia dimulai dari titik ini,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan ini, para pemain Timnas U-22 ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria, dan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto. Sementara Itu, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

3 dari 6 halaman

2. Berikan Bonus

Presiden Jokowi kemudian memberikan bonus Rp 200 juta untuk para pemain Timnas U-22 yang telah memenangi AFF U-22 2019.

Selain dari Jokowi, para pemain asuhan Indra Sjafri ini juga telah mendapat bonus dari Menteri Pemuda dan Olaharaga (Menpora) Imam Nahrawi senilai Rp 65 juta.

“Terakhir kemarin Menpora memberi bonus berapa? Masing-masing pemain Rp 65 juta. (Bonus) dari saya masing-masing 200 (juta), sudah,” kata Jokowi di depan para pemain Timnas U-22 di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Selain para pemain, Jokowi juga memberikan bonus Rp 200 juta untuk pelatih Timnas U-22 Indra Sjarif dan asisten pelatih.

“Pelatih dan asisten pelatih juga dapat (bonus) semua. Dokternya juga dapat,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

4 dari 6 halaman

3. Pelatih Sampaikan Komitmen Timnas U-22

Pelatih Timnas U-22 Indra Sjafri mengatakan ada dua event perhelatan sepak bola yang akan diikuti yaitu, AFC dan Sea Games.

Kepada Jokowi, dia pun berkomitmen membawa skuat asuhannya. Timnas U-22 menjadi juara di AFC dan Sea Games. Menurut Indra, apabila anak asuhnya berhasil membawa pulang piala AFC, Indonesia berpeluang mengikuti Olimpiade 2020.

“Ada dua event penting yang diberikan tugas kepada kami Pak, AFC dan Sea Games. AFC itu kalau nanti kita lolos, juga akan menentukan kita untuk kualifikasi olimpiade. Setelah itu Sea Games. Ini dari tahun 1991 kita belum pernah dapat medali emas, izin Allah nanti kita akan wujudkan Pak,” kata Indra di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Indra menyebut prestasi yang diraih Timnas U-22 saat ini tak lepas dari dukungan yang diberikan Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Dia berharap agar Inpers ini segera disosialisasikan ke klub dan masyarakat.

“Mungkin itu dan juga terima kasih Inpers bapak mungkin ini sosialisasinya yang belum sampai ke klub-klub, ke masyarakat. Dan saya teman-teman sepak bola mengucapkan terima kasih,” kata Indra.

5 dari 6 halaman

4. Permintaan Pemain Timnas U-22

Kapten Timnas U-22, Bagas Adi Nugraha menyampaikan permintaan khusus kepada Jokowi.

“Di sini saya menyampaikan, ada yang berharap ingin jadi PNS, Polisi, TNI. Dari saya sendiri, dari teman saya, mereka ada yang anggota polisi. Diangkat naik pangkat Pak. Mungkin untuk TNI mohon kejelasannya, Pak,” kata Bagas.

Para pemain pun sontak bersorak dan bertepuk tangan. Jokowi pun berjanji menindaklanjuti permintaan bek Bhayangkara FC itu.

“Saya urus nanti yang TNI dan polisi,” ucap Jokowi.

Tak hanya Bagas, pemain sayap Osvaldo pun menyampaikan harapannya agar teman-teman dalam satu Timnas U-22 bisa menjadi anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya sendiri kuliah, mungkin rekomendasikan karena sudah tinggalkan kuliah lama. Kalau bisa ya PNS, itu aja, Pak,” kata Osvaldo.

“Ini menggunakan kesempatan namanya,” timpal Jokowi.

Setelah itu, Marinus yang berasal dari Sarmi, Papua. Dia tidak meminta persoalan pribadi kepada Jokowi, namun Marinus berharap agar pemerintah memperbaiki jalan di kampung halamannya.

“Di sana sekarang transportasi, jalan-jalannya masih jelek, pembangunan belum bagus, mudah-mudahan lebih bagus dari tempat lain,” tutur Marinus sembari malu-malu.

Mendengar itu, Jokowi merasa heran lantaran Marinus bukan meminta sesuatu berkaitan dengan sepakbola.

“Bukan urusan sepakbola, urusan jalan,” ucap Jokowi disambut tawa.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gara-Gara Kampanye di Sekolah, Menteri Pendidikan Brasil Dikecam

Liputan6.com, Rio de Janeiro – Menteri Pendidikan baru Brasil, Ricardo Velez Rodriguez, dipaksa mundur secara tak terhormat setelah ia meminta semua sekolah di negara itu untuk memfilmkan para siswanya menyanyikan lagu kebangsaan di depan bendera nasional dan membaca slogan kampanye presiden terpilih, Jair Bolsonaro.

“Namun saya memahami kealpaan itu,” kata Rodriguez pada hari Selasa, sehari setelah kementerian pendidikan mengirimkan email instruksi, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (27/2/2019).

“Warga Brasil! Mari kita sambut wajah baru dan menerapkan pendidikan berkualitas untuk dikembangkan di sekolah kita,” tulis surat elektronik tersebut, yang berakhir dengan slogan kampanye Bolsonaro: “Brasil di atas segalanya, Tuhan di atas semua orang.”

Surel tersebut meminta seluruh siswa sekolah untuk membaca surat tersebut dan menyanyikan lagu kebangsaan pada hari pertama masuk sekolah, setelah liburan musim panas usai pada akhir Januari. Hasil rekaman pun kemudian dikirimkan ke pihak kementerian.

Kepala sekolah dan pakar pendidikan mempertanyakan logika dan legalitas mandat tersebut, mengingat sistem pendidikan Brasil sedang menghadapi masalah besar, termasuk infrastruktur yang hancur, kekurangan guru, dan tingkat buta huruf yang tinggi.

“Ini tidak benar. Sekolah-sekolah dibebani dengan banyak pekerjaan, ribuan masalah, lalu kita diminta setopa dan melakukan ini?” kata Rosana Lima, seorang asisten kepala sekolah di sekolah menengah Amaro Cavalcanti di Rio de Janeiro. “Kamu (menteri pendidikan) melakukan propaganda pemerintah.”

Namun, departemen pendidikan negara bagian Pernambuco menolak untuk mematuhi permintaan Rodriguez. “Apa yang dibutuhkan Brasil … adalah pakta sejati dalam mencari pembelajaran untuk anak-anak dan remaja.”

“Banyak sekolah yang bangunannya tak layak dan hancur berkeping-keping,” seru Pedro Mara, seorang kepala sekolah menengah di kota Belford Roxo di negara bagian Rio de Janeiro. “Kami tidak punya banyak guru.”

Namun menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Hak Asasi Manusia Brasil, Damares Alves, menyebut bahwa langkah Rodriguez adalah bagian dari gerakan untuk memulihkan patriotisme, cinta lagu kebangsaan dan bendera negara.

Olavo Nogueira Filho, direktur kebijakan pendidikan untuk organisasi nirlaba Everyone For Education (Todos Pela Educação) mengatakan, adalah sebuah tindakan ilegal untuk memfilmkan anak-anak tanpa izin dari orangtua atau wali mereka.

“Fokus menteri pendidikan harus pada masalah pendidikan Brasil yang perlu ditangani segera. Kami tidak bisa membuang energi untuk masalah sepele seperti ini,” pungkas Filho.


Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Bikin Kebijakan Pertama, Presiden Baru Brasil Menekan Kelompok Minoritas

Di hari pertama memerintah, presiden baru Brasil yang berasal dari sayap kanan, Jair Bolsonaro, mengeluarkan perintah eksekutif untuk menargetkan kelompok-kelompok minoritas negara itu, termasuk di dalamnya pribumi yang merupakan keturunan budak. 

Bolsonaro bertindak cepat mewujudkan janji kampanyenya yang akan merombak banyak aspek kehidupan di negara demokrasi terbesar di Amerika Latin itu. demikian sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Kamis, 3 Januari 2019.

Salah satu kebijakan yang dirilis pada Selasa malam itu disebut akan menguntungkan para sekutunya di sektor agribisnis, yang telah lebih dulu mengkritik pemberian petak besar tanah kepada kelompok-kelompok masyarakat adat setempat.

Bolsonaro diketahui telah mengalihkan tanggung jawab untuk mengurus wilayah adat dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian yang baru, Tereza Cristina, adalah bagian dari kaukus agribisnis di majelis rendah Brasil, yang telah menentang tuntutan hak tanah dari masyarakat pribumi.

Keputusan sementara, yang akan berakhir kecuali diratifikasi dalam waktu 120 hari oleh Kongres Brasil, menanggalkan kekuasaan atas keputusan klaim tanah dari badan urusan adat FUNAI, sebelumnya di bawah Kementerian Kehakiman.

FUNAI, yang juga mengawasi inisiatif lain untuk masyarakat adat, seperti perawatan kesehatan, perumahan dan pelestarian bahasa, akan dipindahkan ke kementerian baru untuk keluarga, wanita dan hak asasi manusia.

Rencana tersebut juga menggerakkan Dinas Kehutanan Brasil, yang mempromosikan pemanfaatan hutan lestari yang saat ini terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk kemudian berada di bawah kendali Kementerian Pertanian.

Selain itu, keputusan tersebut menyatakan bahwa Kementerian Pertanian akan bertanggung jawab atas pengelolaan hutan publik.

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rotasi Anies Dicurigai Berbau Politis

JakartaRotasi besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicurigai berbau politis. Perombakan termasuk penurunan jabatan alias demosi dinilai berdasarkan faktor ‘suka-tidak suka’.

Kritik ini dilontarkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Pras–sapaannya–heran ada posisi camat dan lurah yang dipindahkan, bahkan diturunkan.

“Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali,” kata Pras kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).

“Akhirnya pemerintahan daerah melihat orang yang baik dicopot, diganti karena like and dislike,” sambung Pras.

Anies sebelumnya merotasi 1.125 pejabat di Pemprov DKI pada Senin (25/2). Anies dan pejabat lainnya tidak merinci berapa lurah dan camat yang diganti kepada media.

Tapi untuk jabatan eselon III, termasuk camat, ada 274 orang. Sedangkan untuk eselon IV, termasuk lurah, ada 836 orang.

“Lurah telah meniti karier menjadi birokrat dari bawah. Jangan diturunkan karena masalah atau dendam politik. Dia kan birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. Dari lurah jadi sekkel kan nggak betul. Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai,” tutur Pras.

Anies sebelumnya bicara soal pejabat yang didemosi. Demosi dilakukan karena pejabat tersebut tidak mencapai target.

Mereka yang didemosi yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Ismer Harahap menjadi Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Yurianto menjadi staf. Sedangkan Yani Wahyu Purwoko dari Kasatpol PP Pemprov DKI Jakarta menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Anies menyebut pejabat yang didemosi pernah dipanggil untuk dievaluasi. Semua berjalan sesuai dengan prosedur.

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Harga Samsung Galaxy S8, Smartphone Ciamik dengan Sederet Fitur Premium

Liputan6.com, Jakarta Pada 2017 silam, Samsung merilis smartphone premiumnya yang dinamai Samsung Galaxy S8. Seri dari Galaxy S ini dirilis perdana pada akhir Maret 2017 di New York, Amerika Serikat. Di Indonesia, Samsung Galaxy S8 ini diluncurkan bersamaan dengan Galaxy S8 Plus pada Mei 2017 silam.

Salah satu produk terbaik dari Samsung adalah Samsung Galaxy S Series, yang merupakan lini smartphone di segmen high-end atau flagship. Samsung Galaxy S Series ini berawal di tahun 2010 ketika Samsung meluncurkan Samsung Galaxy S.

Ketika itu, Samsung Galaxy S mengusung Prosesor Samsung Exynos 3 yang dipadu RAM 512 MB dan ROM 2 GB. Ponsel ini kemudian melejit sebagai smartphone papan atas di masanya.

Samsung Galaxy S8 menjadi salah satu smartphone premium yang paling diminati masyarakat. Hal ini karena fitur-fitur canggih yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy S8 seperti desain layar Infinity Display, Bixby, prosesor dan RAM yang mumpuni.

Berikut ulasan mengenai harga Samsung Galaxy S8 beserta keunggulannya yang berhasil Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (26/2/2019).

2 dari 6 halaman

Layar Infinity Display

Pada awal peluncurannya, Samsung Galaxy S8 memiliki desain yang cukup baru dan inovatif bagi penggunanya. Samsung Galaxy S8 mengusung desain Infinity Display pada layarnya. Layar pada Samsung Galaxy S8 didesain hampir tanpa bezel sehingga memberi kesan ‘tanpa batas’ pada layar smartphone ini.

Infinity display rupanya makin menjadi tren belakangan ini. Dengan lengkungan layar di sisi kanan dan kiri menjadikan smartphone ini nyaman digenggam meskipun berukuran 5.8 inci.

Smartphone ini mengusung layar berpanel Super AMOLED beresolusi Quad HD Plus atau 2960×1440. Dengan resolusi tersebut warna yang ditampilkan akan terlihat tajam dan jernih. Layar dengan rasio 18,5:9 tersebut sudah dilindungi kaca anti gores Corning Gorilla Glass 5.

Tak seperti desain smartphone Samsung lainnya yang identik dengan tombol Home pada panel bodinya, Samsung Galaxy S8 hadir tanpa tombol tersebut. Hal ini membuat tampilan Samsung Galaxy S8 lebih mewah dan berbeda dari para pendahulunya.

Meski begitu, Samsung Galaxy S8 masih tetap menghadirikan tombol lainnya seperti tombol kunci/ Power yang ada di sisi kanan, tombol volume di sisi kiri, dan satu buah tombol Bixby di bawah tombol volume.

3 dari 6 halaman

Fitur Canggih Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 juga menghadirkan sensor biometrik iris scanner dan fingerprint scanner untuk keamanan privasi penggunanya.

Samsung Galaxy S8 sudah dibekali dengan sertifikat IP68 yang membuktikan bahwa smartphone ini tahan terhadap debu dan air hingga kedalaman maksimal 1,5 meter dengan waktu yang mencapai 30 menit.

Samsung Galaxy S8 telah dibekali dengan asisten virtual Bixby yang terus dikembangkan. Dengan hadirnya Bixby ini dapat memudahkan penggunanya dalam mengakses smartphone setiap harinya.

Samsung Galaxy S8 juga bisa dioperasikan layaknya komputer desktop dengan menggunakan dock khusus yang bernama Samsung DeX Station. Fitur ini akan menyambungkan tampilan Galaxy S8 ke monitor dan bisa difungsikan layaknya komputer dengan keyboard maupun mouse.

4 dari 6 halaman

Kamera Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 dilengkapi dengan kamera belakang dengan resolusi 12 MP, bukaan f/1.7 serta fitur Phase Detection Autofocus, OIS, dan LED Flash. Samsung Galaxy S8 diklaim memiliki kemampuan memproses gambar lebih baik dari seri sebelumnya.

Samsung menjanjikan hasil foto kamera utamanya fokus dan menakjubkan. Kamera ini masih mengusung teknologi Dual Pixel yang membuat autofokus jadi makin cepat dan presisi.

Sementara itu, kamera depan Samsung Galaxy S8 dilengkapi dengan sensor 8 MP dan ditambahkan juga fitur face-detection autofocus. Samsung sendiri menjanjikan software yang lebih baik untuk segi kamera, dengan built-in HDR mode yang membuat performa low-light makin baik. Ditambah lagi fitur auto filter inovatif yang membuat selfie makin menyenangkan.

5 dari 6 halaman

Performa Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 mengusung dua chipset yakni Qualcomm snapdragon 835 untuk pasar Amerika Serikat, serta Samsung Exynos 8895 untuk seluruh dunia. Prosesor tersebut didukung dengan RAM 4 GB dan penyimpanan internal 64 GB dan kemampuan penyimpanan kartu micro SD hingga 256 GB.

Snapdragon 835 sendiri mengusung 10-nanometer desain yang menjanjikan efisiensi baterai yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, untuk menunjang performa anti nge-lag, smartphone ini dibekali baterai yang cukup besar yakni 3.000 mAh.

6 dari 6 halaman

Harga Samsung Galaxy S8

Pada awal perilisannya, harga Samsung Galaxy S8 dibanderol sekitar Rp 11 jutaan. Namun seiring berjalannya waktu dan terus keluarnya seri-seri terbaru, harga Samsung Galaxy S8 terus mengalami penurunan. Pada akhir 2018 saja harga Samsung Galaxy S8 turun pada angka Rp 8,9 jutaan-Rp 9 jutaan.

Hingga saat ini dipantau dari beberapa situs e-commerce Indonesia, harga Samsung Galaxy S8 baru dibanderol pada kisaran Rp 6,5 juta hingga Rp 7 juta. Sementara harga Samsung Galaxy S8 dalam kondisi bekas berada pada kisaran Rp 3 Juta hingga Rp 4 Juta. Harga Samsung Galaxy S8 juga tergantung dari kondisi dan lokasi dijualnya smartphone ini.

Timnas Indonesia U-22 Vs Thailand U-22: Adu Strategi Indra Sjafri lawan Alexandre Gama

Jakarta – Duel Timnas Indonesia U-22 lawan Thailand di final  Piala AFF U-22 2019 bukan sekadar ajang perebutan gelar. Laga ini juga menjadi media perburuan rekor pribadi kedua pelatih: Indra Sjafri di kubu Indonesia dan Alexandre Gama (Thailand).

Timnas Indonesia U-22 melaju ke final Piala AFF 2019 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Pencapaian ini menjadi yang terbaik buat Indra Sjafri bersama tim yang baru dibentuk tak genap dua bulan lalu itu.

Menukangi Timnas Indonesia U-22 juga menjadi pengalaman anyar buat Indra Sjafri. Pria asal Sumatra Barat itu selama ini selalu identik sebagai pelatih kelompok U-19.

Indra Sjafri sebelumnya pernah merasakan gelar juara bersama Timnas Indonesia U-19 pada Piala AFF 2013. Kini, Indra Sjafri bertekad untuk menjadikan final kedua miliknya sebagai pencatatan rekor baru dengan mempersembahkan gelar juara.

Tak hanya Indra Sjafri, Alexandre Gama pun memiliki tekad yang sama. Sebagai asisten pelatih, pria asal Brasil itu sebelumnya lebih berpengalaman sebagai asisten pelatih. Alexandre Gama pernah menukani tim sekelas Timnas Korea Selatan pada 2011 sebagai asisten dengan pencapaian terbaik peringkat ketiga Piala Asia 2011.

2 dari 2 halaman

Rekor Gama

Adapun untuk gelar, Gama belum sekalipun mampu mencatatkan namanya. Jadi, gelar Piala AFF U-22 2019 bakal mencetak rekor pribadi atas namanya sendiri untuk pertama kalinya. Bisa dipastikan, apapun akan dilakukan Gama demi bisa memberi kebanggaan untuk Timnas Thailand U-22 sekaligus nama pribadinya.

Memiliki skuat yang mayoritas turunan dari Timnas U-19, Indra Sjafri yang berasal dari Ranah Minang diharapkan tak akan kesusahan untuk mengatur anak asuhnya. Hal itu sudah terlihat di mana penampilan Timnas Indonesia mulai mencapai pick performance sejak babak penyisihan sampai semifinal.



Jaksa dan Polisi Akan Gelar Rekonstruksi Kasus Perusakan Rumah di Makassar,

Liputan6.com, Makassar – Hingga saat ini polemik penanganan kasus dugaan perusakan rumah warga di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar terus bergulir.

Kasus yang ditangani Polda Sulsel sejak tahun 2017 itu hingga saat ini belum menemui titik terang untuk dinyatakan rampung alias berstatus P21.

Berkas perkara kedua tersangka dalam kasus tersebut, terus bolak-balik antara jaksa dan penyidik. Terakhir, tepatnya 6 Februari 2019, jaksa memulangkan berkas perkara kedua tersangka ke tangan penyidik setelah diteliti. Alasannya, karena masih terdapat kekurangan atau syarat kelengkapan berkas belum terpenuhi secara maksimal.

Pelaksana harian asisten Pidana Umum Kejati Sulsel, Marwito tak menampik adanya polemik penanganan kasus yang dikabarkan terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun itu.

Dia mengatakan pihaknya pun berinisiatif mengambil langkah-langkah agar penanganan kasus perusakan rumah yang dimaksud segera tuntas. Di antaranya menggelar rekonstruksi bersama di Tempat Kejadian Perkara, Rabu 27 Februari 2019.

“Semua nanti hadir. Wajib ada tim penyidik, jaksa peneliti dan saya sendiri juga hadir. Malah saya bilang sama Pak Dirkrimum Polda Sulsel agar hadirkan juga pihak pelapor dan tersangka serta para buruh,” kata Marwito saat menerima aspirasi dari massa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam cabang Makassar (LKBHMI Makassar) yang berunjuk rasa terkait penuntasan kasus tersebut di depan Kantor Kejati Sulsel, Senin (25/2/2019).

Rekonstruksi bersama itu bertujuan mencocokkan fakta lapangan dengan hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dilakukan penyidik. Apakah unsur normatif dan materi terhadap pasal yang disangkakan sudah terpenuhi atau belum.

“Usai rekonstruksi itu, tim penyidik kemudian memeriksa kembali para saksi dan tersangka untuk keterangan tambahan dan kemudian digelar apakah unsur normatif dan materi terhadap pasal yang disangkakan kepada tersangka sudah terpenuhi,” ucap Marwito.

Setelah tim penyidik yakin unsur pasal yang disangkakan kepada para tersangka telah terpenuhi, berkas perkara tersangka itu kemudian dilimpahkan kembali ke jaksa untuk diperiksa ulang.

“Dengan begini semua jelas kan. Yah kita harap kasus ini segera ada kejelasan,” tutur Marwito.

Sementara kordinator penyidik yang menangani perkara tersebut, Inspektur Satu (Iptu) Amran mengatakan pihaknya bersedia segera melimpahkan kembali berkas perkara kedua tersangka kasus perusakan rumah yang sebelumnya dikembalikan oleh jaksa peneliti pada tanggal 6 Februari 2019 lalu.

Selain itu, ia juga mengaku pihaknya selama ini telah bekerja secara profesional dalam penanganan perkara yang dikabarkan telah terkatung-katung nyaris dua tahun tersebut.

“Tapi masalahnya ada pada jaksa Kejati Sulsel yang ditunjuk menangani perkara ini,” ungkap Amran saat menerima aspirasi massa LKBHMI cabang Makassar yang berunjuk rasa di depan Mapolda Sulsel.

Ia berjanji akan bekerjasama dengan LKBHMI cabang Makassar dalam hal pendampingan hukum agar penanganan kasus perusakan rumah yang dilaporkan Irawati Lauw warga Jalan Buru sejak tahun 2017 itu bisa selesai secepatnya.

“Intinya kami sangat terbuka dan siap bersama LKBHMI cabang Makassar mengawal penanganan kasus perusakan rumah ini hingga segera tuntas,” ujar Amran.

2 dari 2 halaman

Kasus Perusakan Rumah Warga di Makassar Ditangani Sejak 2017

Perkara dugaan perusakan ruko milik Irawati Law itu awalnya ditangani Kepolisian Sektor Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria menjadi tersangka.

Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Hakim tunggal, Cenning Budiana, yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperadilan yang diajukan oleh para buruh.

Perkara itu pun akhirnya berhenti (SP3). Namun, kasus ini kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya ditetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Tersangka mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara perusakan rumah tersebut, Fitriani, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memaksakan berkas kedua tersangka lengkap (P 21), karena belum terpenuhinya syarat kelengkapan berkas untuk dinyatakan P21.

“Di perkara ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana,” kata Fitriani, Kamis 21 Februari 2019.

Menurutnya para buruh dalam peristiwa perusakan rumah harus kembali dimintai pertanggungjawaban pidana. Meski ia tak menampik para buruh sebelumnya telah melewati proses pidana dalam peristiwa hukum yang sama dan telah diputus oleh hakim melalui sidang praperadilan.

“Putusan praperadilan itu tak mengikat tapi tetap jadi pertimbangan saja,” kata Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel dapat segera memenuhi petunjuk yang diberikan sebagai syarat kelengkapan berkas perkara.

“Sampai detik ini penyidik Polda Sulsel belum mengembalikan berkas perkara untuk diteliti ulang. Berkas tidak dapat kami paksakan P 21 jika masih terdapat kekurangan. Makanya ada petunjuk yang kami berikan untuk membantu,” terang Fitriani.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Investor Hongkong Tawarkan Smart City ke Kutai Kartanegara

Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edy Damansyah menerima investor dari UN World Global Village Limited yang menawarkan kerja sama membangun smart city di Kawasan Kutai Kartanegara, di Kantor Bupati Kukar, Kalimantan Timur, Senin, 25 Februari 2018.

Presiden UN World Global Lu Jin Ping memilih Kukar untuk proyek pertamanya di Indonesia. Perusahaannya sedang mengembangkan investasinya di Kawasan Asia. “Kukar saya kira memiliki potensi untuk dibangun smart city yang berwawasan IT (Ilmu Teknologi) yang tidak merusak alam. Jika di Kukar sudah dibangun, saya berharap bisa dibangun smart city lainnya di Kalimantan ini,” kata Lu di depan bupati, kepala dinas dan para asisten.

Lu menjelaskan, di kota mandiri itu akan dibangun berbagai fasilitas mulai dari rumah sakit, sekolah, kampus, pabrik, jalan, perumahan, hingga dermaga pelabuhan untuk arus transportasi laut. “Oleh karena itu kami berharap kota mandiri itu dibangun di kawasan pesisir karena ilmuwan kami akan membangun listrik dari energi air laut,” kata Lu.

Untuk pengembangan kota Mandiri ini, lanjut Lu, dibutuhkan lahan antara 300 hingga 500 hektare. Pembangunan itu akan melibatkan masyarakat setempat dan para ilmuwan dari luar negeri yang akan membagikan ilmunya kepada masyarakat.

“Kami akan menginvestasikan dana US$ 200 miliar untuk kota Mandiri di Kukar ini. Biaya tersebut di luar biaya pembebasan lahan yang juga menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.

Lu menjelaskan, UN World Global Village Limited adalah perusahaan multi international, yang berkantor pusat di Hongkong. Selama ini mereka sudah membangun smart city di Amerika, Eropa dan beberapa negara Asia. “Di Malaysia sedang dibangun smart city di Kawasan Long Palai senilai US$ 500 miliar,” ujarnya.

Menanggapi rencana tersebut Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah menyambut baik semua pihak yang ingin membuka kerja sama di Kukar.

Menurut dia, selama ini banyak pihak dari perusahaan baik itu, PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMN (Penanaman Modal Nasional) yang sudah berinvestasi di Kukar. Baik itu sector migas, batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet dan kehutanan.

Edy menjelaskan, masih ada beberapa potensi di Kukar yang menjadi unggulan, antara lain di sektor perikanan, kemaritiman, yang belum dikelola dengan baik. Dan belum ada pihak-pihak yang serius yang mau berinvestasi dibidang-bidang tersebut.

“Selama ini kami sering menerima kunjung dari Tiongkok, mengatasnamakan BUMN China, setelah presentasi tidak ada follow up-nya. Kami berharap yang ini bisa mewujudkan investasinya. Karena pada dasarnya kami terbuka setiap investasi di Kukar,” kata Edy.

Menurut dia, Kukar termasuk dalam 100 kabupaten di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun smart city. Kukar sedang berusaha mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis IT atau pelayanan masyarakat dengan IT.

“Namun kami berharap setiap PMA yang ingin berinvestasi di Kukar mengikuti prosedur dan aturan yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga PMA juga harus mengurus persyaratannya di BKPM Pusat,” kata dia.