Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Syafri Adnan Bantah Asusila, Pengacara: Belum Ada Putusan Pengadilan

Jakarta – Tim Panel Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin terbukti melakukan perbuatan maksiat. Tim Kuasa Hukum Syafri menyayangkan pernyataan DJSN.

“Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi dikarenakan sampai dengan hari ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap klien Kami mengenai perbuatan tersebut,” ujar kuasa hukum Syafri, Afrian Bondjol, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2/2019).

Afrian membantah kliennya telah melakukan perbuatan maksiat. Sebab, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menetapkan Syafri bersalah melakukan tindakan asusila.
“Bahwa sehubungan dengan telah beredarnya berita di media massa baik cetak maupun elektronik, yang pada intinya memberitakan Klien kami telah melakukan perbuatan maksiat, bersama ini kami dengan tegas kami membantahnya,” katanya.

Afrian mengatakan, kliennya saat ini tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum terkait hasil investigasi tersebut. Mengingat hal itu sangat merugikan harkat dan martabat kliennya.

“Saat ini Klien kami sedang mempertimbangkan untuk menggunakan haknya guna mengajukan upaya hukum baik laporan pidana maupun gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang telah merugikan harkat dan martabat Klien kami beserta keluarganya. Kami harap semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan,” tutur Afrian.

Sebelumnya, Tim Panel DJSN mengeluarkan hasil penyelidikan laporan RA tentang dugaan tindakan asusila yang dilakukan oknum eks anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin. Syafri dalam laporan itu disebut terbukti melakukan perbuatan maksiat.

“Tim panelnya secara jelas menyatakan SAB melakukan tindakan tercela dalam bentuk perbuatan maksiat dan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan agama,” kata Koordinator Kelompok Korban Kekerasan Seksual Ade Armando.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Inter Milan Terkapar di Markas Torino

Turin – Inter Milan secara mengejutkan takluk 0-1 dari dari Torino pada pekan ke-21 Serie A, Stadio Olimpico, Turin, Senin (28/1/2019) dini hari WIB. Kekalahan ini membuat Inter gagal menjauh dari AC Milan.

Kegagalan meraih poin penuh tidak mengubah posisi La Beneamata di peringkat ketiga klasemen sementara. Namun, Inter kini hanya unggul lima poin dari AC Milan yang berada di peringkat keempat dengan 35 poin.

Skuat asuhan Luciano Spalletti sebenarnya lebih sering melancarkan tekanan ke pertahanan lawan ketimbang tuan rumah. Bahkan, beberapa peluang tercipta lewat Lautaro Martinez, Danilo D’Ambrosio, hingga Mauro Icardi.

Hanya saja, tiga peluang tersebut belum berhasil membobol gawang Torino yang dikawal Salvatore Sirigu. Situasi itu dimanfaatkan tuan rumah yang berhasil unggul lebih dulu di laga ini.

Berawal dari sepak pojok, umpan silang dari Cristian Ansaldi disambut tandukkan Armando Izzo yang menggetarkan gawang Inter Milan. Skor pun berubah 1-0.

Di babak kedua, Inter Milan yang berupaya menyamakan kedudukan justru terus ditekan Torino. Dua peluang beruntun didapat Andrea Belotti, namun belum berhasil memperbesar keunggulan tuan rumah.

Pada menit ke-73, Inter Milan punya kans untuk menyamakan skor menjadi 1-1 andai tendangan Matteo Politano tidak menyamping tipis di sisi kiri gawang. Tak lama berselang, Marcelo Brozovic melepaskan tendangan spekulatif tetapi masih bisa diblok pemain belakang tim yang diarsiteki Walter Mazzari.

Upaya Inter Milan untuk mencetak gol semakin sulit terealisasi setelah Politano diusir wasit Fabio Maresca. Winger Inter Milan itu menerima kartu merah langsung dan hingga laga berakhir skor 1-0 untuk kemenangan Torino tidak berubah.

2 dari 2 halaman

Susunan pemain

Torino (3-5-2): 39-Salvatore Sirigu; 5-Armando Izzo, 33-Nicolas N’Koulou, 30-Koffi Djidji; 29-Lorenzo De Silvestri, 15-Cristian Ansaldi, 88-Tomás Rincón, 7-Sasa Lukic, 34-Ola Aina, 11-Simone Zaza, 9-Andrea Belotti

Pelatih: Walter Mazzarri

Inter Milan (3-4-1-2): 1-Samir Handanovic; 37-Milan Skriniar, 6-Stefan de Vrij, 23-Miranda; 33-Danilo D`Ambrosio, 8-Matías Vecino, 77-Marcelo Brozovic, 29-Dalbert Henrique; 15-João Mário; 9-Mauro Icardi, 10-Lautaro Martínez

Pelatih: Luciano Spalletti

Wasit: Fabio Maresca

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini.

Hasil Liga Italia: Inter Kalah di Kandang Torino

TurinInter Milan pulang dengan tangan hampa dari lawatan ke markas Torino. Mengakhiri laga dengan 10 pemain, Inter takluk 0-1 dari Torino.

Dalam pertandingan pekan ke-21 Liga Italia di Stadio Olimpico Grande Torino, Senin (28/1/2019) dini hari WIB, Inter menurunkan Mauro Icardi dan Lautaro Martinez di lini depan. Sementara itu, Ivan Perisic dicoret di tengah spekulasi soal masa depannya.

Inter tampil lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 64%. Meski demikian, Torino lebih banyak melepaskan tembakan dengan total 13 attempts, tiga di antaranya mengarah ke gawang. Sedangkan Inter tercatat melakukan 11 kali upaya mencetak gol dan hanya dua yang on target.

Inter kebobolan pada menit ke-35 lewat sundulan Armando Izzo. Usaha Inter untuk mengejar ketertinggalan mendapat pukulan telak setelah Matteo Politano dikartu merah di babak kedua.

Ini jadi kali kedua secara beruntun Inter gagal menang di Liga Italia. Sebelumnya, mereka diimbangi Sassuolo 0-0.

Akibatnya, perolehan angka Inter masih tertahan di angka 40 poin di peringkat ketiga. Sementara Torino naik ke urutan ke-10 dengan 30 poin.


Jalannya Pertandingan

Inter dapat peluang bagus saat pertandingan berjalan empat menit. Dalbert melepaskan umpan mendatar ke kotak penalti dan diteruskan oleh Lautaro Martinez. Namun sepakan Lautaro masih menyamping dari gawang.

Tembakan Danilo D’Ambrosio melepaskan tembakan yang memaksa Salvatore Sirigu melakukan penyelamatan. Sirigu kemudian melakukan dua penyelamatan beruntun dengan menggagalkan tembakan Mauro Icardi.

Torino meningkatkan serangan. Mereka kemudian mampu membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-35.

Berawal dari tendangan sudut, bola dioper pendek kepada Cristian Ansaldi. Ansaldi lantas mengirim umpan ke kotak penalti dan bola disundul oleh Armando Izzo. Samir Handanovic hanya bisa melihat bola meluncur masuk ke gawangnya.

Tomas Rincon nyaris menggandakan keunggulan Torino tiga menit kemudian. Rincon menyambar bola liar, tapi tembakannya membentur Matias Vecino dan melebar dari gawang Handanovic.

Untuk menambah daya gedor di babak kedua, Inter memasukkan Matteo Politano pada menit ke-71 dan menarik keluar Joao Mario. Meski belum lama dimasukkan, Politano nyaris memberi dampak instan untuk Inter.

Politano melepaskan tembakan dari muka kotak penalti. Namun upaya Politano itu masih menyamping dari gawang Handanovic.

Usaha Inter untuk mengejar ketertinggalan mendapat pukulan pada menit ke-86. Politano diusir wasit setelah mendapat kartu merah karena melakukan protes yang terlalu keras.

Sampai pertandingan usai, tidak ada gol lagi yang tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan Torino bertahan sampai wasit meniup peluit panjang.

Susunan Pemain

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Ansaldi (Berenguer 80), Aina; Lukic (Baselli 78), Zaza (Falque 88), Belotti

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Miranda (Nainggolan 54); D’Ambrosio, Vecino (Candreva 82), Brozovic, Joao Mario (Politano 70), Dalbert; Lautaro Martinez, Icardi

(nds/raw)


Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK Sudah Tahu Hubungan Khusus SAB dan RA

Jakarta – Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan mantan anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan (TK) Syafri Adnan Baharuddin (SAB) disesalkan oleh Dewas BPJS TK sendiri. Meski tak mengiyakan ada pemerkosaan, Dewas tahu bahwa SAB dan pelapor dengan inisial RA memiliki hubungan khusus.

Kasus ini pertama kali mencuat saat RA menggelar konferensi pers pada Desember 2018. Belakangan rupanya Dewas BPJS TK telah mengetahui dan mendapatkan konfirmasi mengenai hubungan khusus antara SAB dan RA sejak pengaduan pertama kali yakni pada 28 November 2018.

“Pas saya di rumah, saya mendapatkan WA dari SAB. WA itu menyatakan… SAB bahwa menyatakan langsung merujuk pada postingan-postingan tersebut, SAB mengakui terjebak dalam hubungan khusus,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono dalam jumpa pers, Jumat (11/1/2019).

Sebelum mendapat WhatsApp dari SAB, Guntur menyatakan didatangi RA dan mengadukan adanya kekerasan yang diterimanya dari SAB pada 28 November 2018.

“Pada saat kejadian tanggal 28 November, dia ke saya, dan saya akan rapat dengan waktu yang sangat singkat, dengan menangis menyatakan dirinya dimarahi dengan keras oleh SAB sampai mau dilempar gelas dan sebagainya,” tutur Guntur.

Guntur menyatakan dalam rapat Dewan Pengawas, SAB kembali mengakui ada hubungan khusus dengan RA. Bahkan SAB juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para Dewas.

“Kemudian kita rapat Dewas lagi tanggal 30, SAB sudah datang (dari Singapura), pada saat itu kita klarifikasi ke SAB, ada kejadian demikian, dan memang diakui seperti dalam WA ada hubungan khusus dan minta maaf kepada kami-kami semua. Sudah, seperti ini saya pikir memang betul-betul terjadi,” tutur Guntur.

Pihak RA Bantah Soal SAB ‘Terjebak’

Ketua Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) Ade Armando heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa SAB yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Ade menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade, Jumat (11/1).

Dalam jumpa pers 28 Desember 2018, RA sempat menyampaikan bahwa Dewas BPJS TK malah membela SAB ketika dia melaporkan apa yang terjadi.

“Ternyata Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat itu. Hasil rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan perjanjian bersama yang isinya mem-PHK saya sejak akhir Desember 2018. Saya menolak menandatangani itu,” tutur RA, Jumat (28/12/2018).

Kasus dugaan pemerkosaan oleh SAB ini bergulir di kepolisian atas laporan RA. Sebaliknya, SAB juga telah melaporkan balik RA karena dianggap telah mencemarkan nama baik.

Syafri Membantah Memperkosa

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ade Armando: SAB Tak Terjebak, Dia Paksa Hubungan Khusus dengan RA

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin (SAB) yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Koordinator KPKS Ade Armando menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade Armando kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

Adalah Ketua Dewas BPJS TK, Guntur Witjaksono yang menyebut SAB mengaku terjebak hubungan khusus dengan RA. Menurut Ade, pernyataan Guntur amat tak masuk akal.
Bagi Ade, SAB merupakan orang yang berkuasa atas RA karena menjadi atasan langsung RA. Dia heran bagaimana bisa SAB terjebak oleh RA.

“SAB adalah seorang pria 59 tahun yang sangat dominan, sangat ditakuti di Dewas BPJS TK dan sangat menentukan nasib pekerjaan RA. Lalu bagaimana caranya RA menjebak SAB?” kata Ade.

“Sementara itu, kalau kita membaca chat-chat WA SAB kepada RA, kita akan menemukan berbagai bentuk rayuan global, desakan untuk menikah, ataupun ucapan-ucapan mesum dari SAB kepada RA,” ujar Ade.

Ade berharap Dewas BPJS TK tidak begitu saja percaya pada penjelasan SAB yang menurutnya mengada-ada. Meski demikian, Ade senang bahwa SAB mengakui ada hubungan khusus dengan RA.

“Dewas BPJS TK seharusnya mempelajari secara serius apa yang sesungguhnya terjadi di lingkungan kerja mereka. Dewas BPJS TK turut bersalah bila mengabaikan dan membiarkan terjadinya kejahatan seksual di sana. Paling tidak dia (SAB) sudah mengakui bahwa dia sudah melakukan perilaku tidak patut sebagai pejabat negara dengan bawahannya sehingga layak diberhentikan dari Dewas BPJS TK. Berikutnya, baru perlu dibuktikan bahwa hubungan itu terjadi akibat pemaksaan,” jelas Ade.

Syafri Adnan Bantah Tuduhan Stafnya

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(gbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK Bantah Lindungi Anggota yang Diduga Memperkosa

Jakarta – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (TK) mendapat tuduhan telah melindungi salah satu anggotanya yakni Syafri Adnan Burhanuddin (SAB) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerkosaan. Komite Dewan Pengawas BPJS TK menegaskan hal tersebut tidaklah benar.

“Kami atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami saudara SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksono, dalam jumpa pers Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksonodi Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur menyatakan, pihaknya baru mengetahui adanya dugaan asusila oleh SAB setelah mendapat tembusan laporan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari korban yang berinisial RA. Laporan tersebut tertanggal 6 Desember 2019.
Dalam kesempatan sebelumnya, RA pernah menyatakan bahwa setelah dia melapor ke Dewan, justru malah diminta mengundurkan diri.

“Karena sudah ada ancaman kekerasan fisik seperti itu, jadi saya tanggal 28 November (2018) langsung saya adukan ke Ketua Dewan Pengawas. Namun Ketua Dewan Pengawas hanya bilang, ‘Kalau sudah tidak nyaman, silakan resign….’ Padahal saya melaporkan itu bukan maksud saya untuk resign, saya hanya mengadu apa yang terjadi,” tutur RA, di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).

Kembali ke pernyataan Guntur, selain membantah melindungi SAB, BPJS TK juga menegaskan tak ada yang namanya ‘wewenang berlebihan’ dalam merekrut staf komite Dewas.

“Kami sampaikan bahwa hal Itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dan DJSN yang nnendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi,” ujar Guntur, Jumat (11/1).

“Sementara terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. Tidak ada hal yang menyalahi di sini,” tambahnya.

Guntur juga meminta kasus SAB tidak ditarik ke area politis. Jangan sampai ada pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan.

“Kami harap semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa saudara SAB ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis, mengingat tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional,” papar Guntur.

Syafri Adnan Baharuddin yang kini mundur dari Dewan Pengawas BPJS TK menyampaikan bantahannya telah melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri, Minggu (30/12/2018).

Selain itu, Syafri juga melaporkan pemilik akun Facebook bernama Ade Armando dengan tuduhan yang sama. Laporan atas nama RA tercatat dengan nomor LP/B/0026/I/2019/BARESKRIM, sedangkan laporan untuk pemilik akun Facebook Ade Armando teregister dengan nomor LP/B/0027/I/2019/BARESKRIM.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya. Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah, (nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara Syarif, Heribertus S Hartojo, setelah membuat laporan di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2 Cuitan Tengku Zul yang Berujung Dipolisikan

Jakarta – Wasekjen MUI Ustaz Tengku Zulkarnain dua kali dipolisikan karena cuitan di Twitter. Terkait pelaporan-pelaporan ke polisi tersebut, Tengku Zul tak mempermasalahkan dan mempersilakan saja.

Salah satu cuitan Tengku Zul yang berujung dipolisikan adalah terkait ‘surat suara tercoblos’. Relawan Jokowi Mania (Jo-Man) mempolisikan Tengku Zul atas tuduhan menyebarkan berita bohong.

Relawan Jo-Man menyertakan screenshot cuitan Zulkarnain dalam akun Twitter @ustadtengkuzul sebagai barang bukti. Cuitan tersebut sudah dihapus Zulkarnain. Berikut ini isi cuitan Zulkarnain yang dilaporkan:
7 kontainer surat suara Pemilu yang didatangkan dari China sudah tercoblos untuk pasangan nomor 01? (Menyebut salah satu stasiun TV, red). Nampaknya Pemilu sudah dirancang untuk curang? Kalau ngebet banget apa tidak sebaiknya buat surat suara permohonan agar capres yang lain mengundurkan diri saja? Siapa tahu mau.

Dilaporkan, Tengku Zul siap memenuhi panggilan polisi jika laporan Jokowi Mania diproses. Dia siap menjelaskan maksud tweet dia yang dianggap menyebarkan hoax tersebut.

“Nggak apa-apa, saya hadapi saja. Saya kan, artinya ada alamat, bukan akun palsu. Saya kapan ada panggilan, saya hadapi. Saya heran saja, kalau kita yang melapor, kok mereka-mereka nggak diproses. Ade Armando, Abu Janda, dilaporkan kok nggak diproses. Kok kita cepat banget,” ujar Tengku Zul, Jumat (4/1).

Cuitan Tengku Zul lain yang dianggap melanggar hukum adalah tentang foto kampanye Heriandi yang menggunakan aksara mandarin. Tengkul Zul dilaporkan oleh Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Heriandi Lim.

Heriandi menunjukkan cuitan Tengku Zulkarnain pada 2 Januari 2019 yang saat ini sudah tidak ada lagi di akun Twitternya. Berikut bunyi cuitannya:

Ini adalah Lembar Kampanye Calon Legislatif. Pertanyaannya, dari Negara Manakah Para Caleg Ini…? Jika iIni Benar Lembar Kampanye dari NKRI, bagaimana Perasaan Anda Semua…? Senang kah…? Atau jengkel…? Monggo…

Heriandi pun menjelaskan aksara mandarin di poster kampanyenya merupakan nama Tionghoanya sendiri. Alasan dia menggunakan aksara mandarin untuk menarik suara konstituennya yang kebanyakan merupakan Tionghoa.

Heriandi pun mempolisikan Tengku Zulkarnain karena dirasa telah mencemarkan nama baiknya dan menyebarkan ujaran kebencian. Dia mengaku sempat diperingatakan agar tidak melapor namun akhirnya tetap memilih datang ke Bareskrim agar Tengku Zulkarnain jera.

Tengku Zul kembali menanggapi santai mengenai pelaporannya. Dia mempersilakan saja Heriandi untuk menyampaikan pengaduan ke polisi.

“Nggak ada tanggapan. Silakan ngadu. Nggak ada tanggapan. Silakan saja,” kata Tengku Zulkarnain, Minggu (6/1).
(rna/fai)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK Syafri Adnan Tarik Diri Gegara Isu Pemerkosaan

Jakarta – Isu pemerkosaan menggegerkan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (TK). Tuduhan yang menghinggapi Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin, bikin yang bersangkutan mundur dari jabatannya.

Isu bermula ketika seorang perempuan yang mengaku sebagai asisten ahli Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan muncul ke publik dan membuat pengakuan bahwa dirinya kerap mengalami pelecehan seksual kurun waktu dua tahun ke belakang. Menanggapi pengakuan sang wanita, Adnan menggelar konferensi pers dan mengumumkan pengunduran dirinya.

“Bersama dengan ini, saya menyatakan mundur dari Dewan Pengawas BPJS TK,” kata Syafri dalam konferensi pers di Hotel Hermitage, Jalan Cilacap, Minggu (30/12/2018).

Mundurnya Syafri bukan karena dia membenarkan pengakuan mantan stafnya. Syafri mengatakan akan berfokus menempuh jalur hukum.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Syafri.

Selain mundur, Syafri membuat perlawanan lain. Dia mengaku akan mempolisikan perempuan yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual itu.

Syafri akan mempolisikan mantan stafnya itu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Insyaallah dalam waktu dekat, artinya akhir tahun atau awal tahun, kami akan melakukan laporan polisi, menyangkut undang-undang ITE. Dalam hal ini masuk Pasal 45 ayat 1, 3 dan 4,” kata Penasihat Hukum Syafri, Memed Adiwinata, dalam kesempatan sama.

Sebelumnya, perempuan yang mengaku korban pelecehan seksual diduga oleh Syafri muncul ke publik dan menggelar konferensi pers didampingi Ade Armando. Korban merupakan mahasiswi Ade Armando di salah satu perguruan tinggi swasta.

Perempuan itu mengatakan selama 2 tahun dia kehilangan kepercayaan diri. Dia mengaku hampir bunuh diri atas perlakuan yang didapat dari pimpinannya itu.

“Saya korban kejahatan seksual oleh atasan saya. Saya tenaga kontrak, posisi asisten ahli Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2016,” kata pekerja perempuan itu menceritakan kasus pelecehan seksual tersebut, Jumat (28/12).
(gbr/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>